BAB II PEMAHAMAN TERHADAP PERPUSTAKAAN UMUM DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR TROPIS 2.1.
Pemahaman Tentang Perpustakaan Secara Umum
2.1.1. Pengertian Perpustakaan Perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun perpustakaan lebih umum di kenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, serta dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu memberi sekian banyak buku atas biaya sendiri. Tetapi, dengan koleksi dan penemuan media baru selain buku untuk menyimpan informasi, banyak perpustakaan kini juga merupakan tempat penyimpanan atau akses ke map, cetak, tape audio, CD dan DVD. Selain itu, perpustakaan juga menyediakan fasilitas umum untuk mengakses gudang data dengan CD atau internet. Oleh karena itu perpustakaan modern telah didefinisikan kembali sebagai tempat untuk 5
mengakses informasi dalam format apapun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut atau tidak. Dalam perpustakaan modern ini selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksi ada dalam perpustakaan digital.
2.1.2. Fungsi Perpustakaan Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan dan penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa ( UU RI No.43 tentang Perpustakaan). Memenuhi kebutuhan pendidikan dan penelitian yaitu perpustakaan dapat menunjang system pembelajaran yang diterapkan oleh pemerintah, bukan semata sebagai pendukung kulikulum pendidikan, melainkan lebih dari itu, yaitu menjadi tempat belajar dan penelitian bagi masyarakat. Pendidikan ini dapat dilakukan dengan cara menyelenggarakan pameran, ceramah, pertunjukan kesenian, pemutaran film, bahkan bercerita untuk anak-anak. Memenuhi kebutuhan pelestarian adalah perpustakaan sebagai pusat pelestarian bahan pustaka dan hasil budaya bangsa untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Memenuhi kebutuhan informasi adalah perpustakaan sebagai penyedia informasi yang dibutuhkan masyarakat, informasi dari perpustakaan berjalan seiring dengan perkembangan zaman dengan menambah dan memperbarui koleksinya. Pada fungsi ini anggota masyarakat yang memerlukan informasi dapat meminta atau menanyakannya ke perpustakaan terutama mengenai subtansi informasi
yang
dikelolanya.
Dengan
demikian,
diharapkan
pengunjung
perpustakaan ini mampu mengoptimalkan informasi yang didapat dari perpustakaan menjadi informasi baru yang dapat diakses oleh pengunjung lain.
2.1.3. Tujuan Perpustakaan Tujuan pepustakaan ( UU RI No.43 tentang perpustakaan) adalah memberikan layanan kepada pengunjung perpustakaan, meningkatkan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
6
2.1.4. Jenis-jenis Perpustakaan Jenis-jenis perpustakaan ( UU RI No.43 tentamg perpustakaan) terdiri dari perpustakaan nasional, perpustakaan sekolah,perpustakaan khusus, perpustakaan umum, perpustakaan pergutuan tinggi.
2.1.5. Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Berdasarkan Kepemilikan Penyelenggaraan perpustakaan umum berdasarkan kepemilikan ( UU RI No.43 tentang perpustakaan) terdiri dari perpustakaan pemerintah, perpustakaan Kabupaten/Kota, perpustakaan
perpustakaan
provinsi,
Desa/Kelurahan,
perpustakaan
kecamatan,
perpustakaan
keluarga,
perpustakaan
pribadi,
perpustakaan masyarakat. Berdasarkan pada jenis-jenis perpustakaan yang ada dan ditinjau dari penyelenggaranya, maka perpustakaan yang dikembangkan atau direncanakan di Denpasar ini adalah jenis perpustakaan umum kabupaten/kota karena lokasi perencanaan dan perancangan perpustakaan ini berada didaerah kabupaten/kota dan diperuntukan bagi masyarakat umum.
2.2.
Pemahaman Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota Adapun teori mengenai perpustakaan umum kabupaten secara mendasar
adalah sebagai berikut: pengetian perpustakaan umum kabupaten/kota, lingkup standar nasional perpustakaan umum kabupaten/kota, standar penyelenggara perpustakaan, standar layanan perpustakaan, standar koleksi perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar pengelolaan perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar ruang perpustakaan.
2.2.1. Pengertian Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota Perpustakaan merupakan suatu tempat yang diperuntukan bagi masyarakat luas di daerah kabupaten/kota untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan berbagai media yang tersedia ( koleksi karya tulis, karya cetak atau digital) guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian,
pelestarian,
informasi
dan
rekreasi
yang
diperlukan
untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi dan dikelola secara professional dengan sistem yang baku.
7
2.2.2. Lingkup Standar Nasional Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota Standar nasional perpustakaan umum kabupaten/kota (UU RI No.43 tentang perpustakaan) meliputi standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggara, standar pengelola.
2.2.3. Standar Penyelenggaraan Perpustakaan Standar
penyelenggaraan
perpustakaan
dibagi
menjadi
3
yaitu
pembentukan perpustakaan, struktur organisasi, tugas dan fungsi perpustakaan, menurut Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan Nasional RI 2011). 1. Pembentukan Perpustakaan a. Penyelenggaraan perpustakaan umum kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah Tingkat II yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan dipimpin oleh seorang kepala. b. Perpustakaan dibentuk oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah Kabupaten/kota. c. Pembentukan perpustakaan harus memenuhi syarat, memiliki koleksi, tenaga, sarana dan prasarana (termasuk gedung perpustakaan), dan sumber pendanaan. d. Perpustakaan harus memiliki status kelembagaan yang dituangkan dalam surat keputusan Pemerintah Daerah Tingkat II serta diberitahukan kepada Perpustakaan Nasional. e. Kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II. f. Pengaturan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II. g. Penyelenggaraan perpustakaan diarahkan untuk mendukung pembudayaan kegemaran membaca dalam kerangka system pendidikan nasional. 2. Struktur Organisasi a. Perpustakaan
umum
kabupaten/kota
merupakan
satuan
organisasi
perpustakaan yang dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan. b. Struktur organisasi berada dibawah kepala perpustakaan.
8
c. Struktur organisasi perpustakaan umum kabupaten/kota sekurang-kurangnya terdiri dari kepala perpustakaan, unit layanan pembaca, unit layanan teknis, unit teknologi informasi dan komunikasi serta kelompok fungsional dan unit tata usaha. d. Struktur organisasi perpustakaan umum kabupaten/kota sebagai berikut: Diagram 2.1. Struktur Organisasi Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota
Kepala Perpustakaan
Unit Tata Usaha
Unit Layanan Pembaca
Unit Layanan Teknis
Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kelompok Fungsional
Sumber: Standar Nasional Perpustakaan (SNP) 3. Tugas dan Fungsi Perpustakaan a. Tugas Perpustakaan Perpustakaan umum kabupaten/kota mempunyai tugas sebagai berikut: • Menyediakan sarana pengembangan kebiasaan membaca sejak usia dini. • Menyediakan sarana pendidikan seumur hidup • Menunjang system pendidikan formal, non formal dan informal. • Menyediakan sarana pengembangan kreatifitas dari anggota masyarakat. • Menunjang terselenggaranya pusat budaya masyarakat setempat sehingga aspirasi budaya local dapat terpelihara dan berkembang dengan baik. • Mendayagunakan koleksi termasuk akses informasi, koleksi perpustakaan lain serta berbagai situs Web. • Menyelenggarakan kerja sama dan membentuk jaringan informasi. • Menyediakan fasilitas belajar dan membaca. 9
• Menfasilitasi pengembangan literasi informasi dan computer. • Menyelenggarakan perluasan layanan perpustakaan proaktif antara lain melalui perpustakaan keliling. • Melakukan pengembangan dan pembinaan perpustakaan kecamatan dan perpustakaan desa kelurahan diwilayahnya. • Menghimpun dan melakukan pemutakhiran data perpustakaan diwilayah dan
menginformasikan
ke
system
data
nasional
perpustakaan
(Perpustakaan Nasional RI). b. Fungsi Perpustakaan Penyelenggara perpustakaan menerapkan fungsi perpustakaan yang meliputi: • Mengembangkan koleksi. • Menghimpun dan merawat koleksi muatan local. • Mengorganisasi materi perpustakaan. • Mendayagunakan koleksi. • Menyelenggarakan
pendidikan
pengguna,
menerapkan
teknologi
informasi dan komunikasi. • Merawat materi perpustakaan. • Membantu peningkatan sumber daya perpustakaan di wilayahnya. • Mengkoordinasikan kampanye gerakan pembudayaan gemar membaca di wilayahnya. c. Status Kelembagaan • Di bawah wewenang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah Tingkat II/Bupati/Walikota. • Perpustakaan umum kabupaten/kota mempunyai tingkat eselon sekurangkurangnya setara eselon III.
2.2.4. Standar Layanan Perpustakaan Standar layanan perpustakaan pada buku SNP (Standar Perpustakaan Nasional RI 2011): 1.Jam Buka Jam buka perpustakaan sekurang-kurangnya 8 jam per hari.
10
2.Jenis Layanan Perpustakaan
menyelenggarakan
jenis
layanan
sekurang-kurangnya
meliputi: layanan sirkulasi, layanan membaca ditempat, layanan leferensi, layanan bercerita, layanan keliling (mobil keliling), dan layanan bimbingan pemustaka. 3.Kerja Sama Untuk mengoptimalkan layanan, perpustakaan mengembangkan kerja sama dengan sesama perpustakaan maupun instansi teknis dilingkungan instansi. 4.Keanggotaan Sebagai Persentase Penduduk Jumlah anggota perpustakaan sekurang-kurangnya 10% dari jumlah penduduk. 5.Kunjungan Per Kapita Per Tahun Jumlah kunjungan fisik per kapita per tahun sekurang-kurangnya 0,55 (jumlah kunjungan pertahun/jumlah penduduk).
2.2.5. Standar Koleksi Perpustakaan Standar
koleksi
perpustakaan
menurut
buku
Standar
Nasional
Perpustakaan (Perpustakaan Nasional RI,3:2011)
1.Koleksi Per Kapita Jumlah (judul) koleksi perpustakaan sekurang-kurangnya 0,025 per kapita dikalikan jumlah penduduk di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. Contoh tabel: Tabel 2.1. Koleksi Perpustakaan Perkapita No
Jumlah Penduduk (jiwa)
Jumlah Koleksi
1
<200.000
5.000
2
200.000-300.000
7.500
3
300.000-400.000
10.000
4
Dst (kelipatan 100.000)
Keterangan
Penambahan 2.500 koleksi
(Sumber: Perpustakaan Nasional RI, Standar Nasional Perpustakaan, Jakarta,2011)
11
2.Usia Koleksi Perpuatakaan memiliki koleksi terbaru (lima tahun terakhir) sekurangkurangnya 10% dari jumlah koleksi. 3.Jenis Koleksi a.Perpustakaan memiliki jenis koleksi anak, koleksi remaja, koleksi referensi anak, koleksi referensi remaja, koleksi khusus, surat kabar, majalah, dan koleksi non cetak. b.Jenis koleksi perpustakaan mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan penyandang cacat. c.Perpustakaan menyediakan koleksi terbitan local dan koleksi muatan local. d.Koleksi perpustakaan terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat e.Komposisi dan jumlah masing-masing jenis koleksi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pembangunan daerah. 4.Koleksi Referensi Perpustakaan menyediakan bahan perpustakaan referensi. Koleksi bahan perpustakaan referensi sekurang-kurangnya terdiri dari ensiklopedia, direktori, handbook/manual, kamus, majalah. 5.Pengembangan Koleksi a.Perpustakaan mempunyai kebijakan pengembangan koleksi secara tertulis dan harus ditinjau sekurang-kurangnya setiap 3 tahun. b.Kebijakan pengembangan koleksi mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan bahan perpustakaan, serta pelestarian terbitan dan muatan local. c.Penambahan koleksi buku sekurang-kurangnya 5% dari jumlah judul per tahun. d.Kebijakan pengembangan koleksi ditinjaklanjuti dengan program tahunan dan pedoman kerja perpustakaan. e.Pengembangan
koleksi
mempertimbangkan
kebutuhan
pelayanan
perpustakaan keliling.
12
6.Belanja Bahan Perpustakaan Perpustakaan memiliki anggaran belanja perpusptakaan sekurang-kurangnya Rp. 4.000,- per kapita per tahun. 7.Pengorganisasian Bahan Perpustakaan a.Seleksi Bahan Perpustakaan Seleksi bahan perpustakaan dilakukan berdasarkan usulan dari pemustaka, usulan tim seleksi, dan menggunakan katalog penerbit. b.Proses Pengolahan Bahan Perpustakaan Pengolahan bahan perpustakaan dilakukan dengan system yang baku. Proses pengolahan bahan perpustakaan dilakukan melalui pencetakan dalam buku induk (dilakukan secara otomatis). Bahan perpustakaan yang telah selesai diproses, selambat,lambatnya satu minggu telah tertata diruang koleksi dan dapat diakses oleh public (pemustaka). 8.Perawatan Koleksi a.Pembasmian serangga perusak bahan pustaka. Perpustakaan melakukan fumigasi setiap 3 tahun sekali. b.Pengendalian kondisi ruangan (cahaya kelembaban) Untuk mengendalikan kondisi koleksi, menjaga temperature perpustakaan, cahaya dan kelembaban ruangan c.Penjilidan Perpustakaan melakukan penjilidan bahan pustaka surat kabar dan majalah sekurang-kurangnya 1 kali setahun d.Perbaikan Bahan Perpustakaan Perpustakaan merupakan perbaikan bahan pusaka yang sudah rusak 1 kali setahun. 9.Cacah Ulang dan Penyiangan Perpustakaan melakukan cacah ulang dan penyiangan koleksi sekurangkurangnya 3 tahun sekali. Jumlah koleksi yang disiangi sekurang-kurangnya berjumlah 0,0125 eksemplar per kapita per tahun.
13
2.2.6. Standar Tenaga Perpustakaan Standar tenaga perpustakaan pada buku Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan Nasional RI,6:2011): 1.Jumlah Tenaga Jumlah seluruh tenaga perpustakaan (staf) sekurang-kurangnya 1 orang per 5.000 penduduk di wilayah kewenangan. 2.Jumlah Tenaga Berkualifikasi Jumlah tenaga perpustakaan yang memiliki kualifikasi di bidang perpustakaan sekurang-kurangnya 1 orang per 15.000 penduduk di wilayah kewenangan. 3.Kualifikasi Kepala Perpustakaan Kepala perpustakaan sekurang-kurangnya berlatar belakang pendidikan S1/diploma perpustakaan S1/diploma non perpustakaan dengan pelatihan bidang perpustakaan 4.Status Tenaga Pengelola Perpustakaan Tenaga pengelola perpustakaan terdiri dari pustakawan, tenaga teknis, dan tenaga pendukung yang berstatus tetap atau honorer. 5.Pembinaan Tenaga Pengelola Perpustakaan a.Pembinaan tenaga pengelola perpustakaan dilakukan dengan cara mengikuti diklat perpustakaan, lomba-lomba kepustakawan, seminar kepustakawan, dan menjadi anggota organisasi profesi kepustakawan. b.Peningkatan kompotensi tenaga pengelola perpustakaan dilakukan dengan memanfaatkan atau melalui skema sertifikasi kompetensi sekurang-kurangnya 20% jumlah pustakawan.
2.2.7. Standar Pengelolaan Perpustakaan Standar pengelolaan perpustakaan menurut buku Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan Nasional RI, 2011): 1.Perencanaan a.Perencanaan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan. b.Perpustakaan menyusun rencana kerja atau rencana strategis lima tahunan yang dirinci dalam rencana kerja tahunan.
14
c.Perpustakaan memiliki kebijakan pengelolaan dengan mengacu pada rencana kerja dan rencana strategis yang disetujui oleh lembaga induknya. 2.Pengorganisasian a.Pengorganisasian perpustakaan dilakukan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel. b.kebersihan
pengelola
perpustakaan
diukur
melalui
indicator
kinerja
perpustakaan. c.Indikator kinerja perpustakaan mengacu pada standar teknis pengukuran kinerja perpustakaan atau indicator kinerja perpustakaan yang ditetapkan secara tertulis oleh kepala perpustakaan. d.Pengeorganisasian perpustakaan memiliki prosedur baku. 3.Pengawasan a.Pengawasan perpustakaan meliputi supervise, evaluasi, dan pelaopran. b.Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan. c.Evaluasi terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara perpustakaan atau masyarakat. 4.Pelaporan a.Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerinyah daerah. b.Pelaporan dibuat secara berkala dan mengacu pada tugas dan fungsi perpustakaan. c.Pelaporan berfungsi sebagai bahan evaluasi sesuai dengan indicator kinerja. 5.Anggaran a.Perpustakaan menyusun rencana anggaran secara berkesinambungan sesuai dengan misi dan tugas fungsi perpustakaan. b.Penyusunan anggaran mengacu pada rencana kerja dan program perpustakaan. c.Anggaran perpustakaan secara rutin bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
15
2.2.8. Standar Sarana dan Prasarana Standar
sarana
dan
prasarana
menurut
buku
Standar
Nasional
Perpustakaan (Perpustakaan Nasional RI, 2011): 1.Gedung a.Luas gedung sekurang-kurangnya 0,008m2 per kapita dikalikan jumlah penduduk. b.Memenuhi standar kesehatan, keselamatan, kenyamanan, ketenangan, keindahan, pencahayaan, keamanan, dan sirkulasi udara. c.Perencanaan gedung memungkinkan perkembangan fisik. d.Memenuhi aspek teknologi, ergonomic, konstruksi, lingkungan, efektifitas, efesiensi, dan kecukupan. e.Berbentuk permanen. f.Memperhatikan kekuatan dan memenuhi persyaratan konstruksi lantai untuk ruang koleksi perpustakaan (minimal 400kg/m2). g.Dilengkapi dengan area parkir dan difasilitasi sarana kepentingan umum seperti toilet, dan tangga darurat. 2.Lokasi dan Lahan a.Berada pada lokasi yang mudah dilihat, dikenal, dan di jangkau masyarakat. b.Di bawah kepemilikan atau kekuasaan pihak pemerintah daerah. c.Memiliki status hukuman yang jelas. d.Jauh dari lokasi lawan bencana. 3.Ruang Perpustakaan Ruang perpustakaan sekurang-kurangnya terdiri dari ruang referensi, ruang koleksi, ruang baca, ruang kepala perpustakaan, ruang kerja staff, ruang pengolahan, ruang serba guna, ruang teknologi informasi dan komunikasi serta multi media, gudang, area public (tempat suci dan toilet tidak berada didalam ruang koleksi).
16
4.Sarana Layanan dan Sarana Kerja Tabel 2.2. Sarana Layanan & Sarana Kerja Perpustakaan No 1
Jenis Sarana Rak Buku
Jumlah 50
No 9
2
Rak Majalah
5
10
3 4
Rak Audio Visual Rak Buku Referensi
3 10
11 12
5
Meja Baca
200
13
6
Meja Kerja
40
14
7 8
Laci Katalog Kursi Baca
4 200
Jenis Sarana Perangkat Komputer Alat Baca Tunanetra AC Rak Display Buku Baru Rak Surat Kabar Jaringan Internet
Jumlah 10 10 3 2 4 4
(sumber: Perpustakaan Nasional RI, Standar Nasional Perpustakaan,Jakarta, 2011) 5.Penyediaan Komputer Internet a.Setiap 50.000 jumlah penduduk, sekurang-kurangnya disediakan 1 unit computer yang terkoneksi dengan internet. b.Perpustakaan memanfaatkan dan mendayagunakan sarana computer untuk mengembangkan e-library (perpustakaan digital) dan kepentingan pelayanan akses informasi.
2.2.9. Standar Ruang Perpustakaan Beragamnya jenis informasi/koleksi dalam perpustakaan menuntut kebutuhan ruang dengan persyaratan khusus,seperti: (Pedoman Tata Ruang dan Perabot Perpustakaan Umum 2011) a.Ruang perpustakaan disesuaikan dengan tata tertib administrasi yang efektif dan ekonomis untuk memudahkan kelancaran tugas-tugas perpustakaan. b.Luas tempat koleksi tergantung pada jumlah koleksi c.Setiap rak terdiri dari 5 bidang yang disusun ke atas, tinggi rak maksimal 1.80m2.
17
Gambar 2.1 Standar Tinggi Rak (sumber: Data Arsitek Jilid 2)
Gambar 2.2 Standar Tinggi Rak (sumber: Data Arsitek Jilid 2)
Gambar 2.3 Standar Lorong (sumber: Data Arsitek Jilid 2)
18
Gambar 2.4 Standar Ruang Baca (sumber: Data Arsitek Jilid 2)
Gambar 2.5 Standar Ruang Baca (sumber: Data Arsitek Jilid 2)
2.3.
Arsitektur Tropis Arsitektur tropis adalah rancangan arsitektur yang dibuat untuk mengatasi
problematika yang ditimbulkan oleh iklim tropis, suatu rancangan yang dibuat untuk memodifikasi iklim luar yang berkarakter tropis basah (yang tidak dikehendaki) menjadi iklim dalam bangunan yang dikehendaki. (tri harso karyono,1999).
2.3.1. Ciri-ciri Iklim Tropis Ciri-ciri iklim tropis di bagi menjadi empat (4) yaitu: a.Daerah Tropical Basah Presipitasi dan kelembaban tinggi dengan temperature yang hampir selalu tinggi. Angin sedikit, radiasi matahari sedang sampai kuat. Pertukaran panas kecil, karena tingginya kelembaban.
19
b.Daerah Tropical Kering Radiasi matahari sangat kuat dan permukaan tanah reflektif. Hujan sedikit, begitu juga kelembaban. Bisa terjadi badai pasir dan debu. Perbedaan temperatur antara malam dan siang besar. c.Daerah Campuran : savana lembab dan kering Perbedaan musim jelas: satu musim panjang yang mempunyai iklim daerah panas kering, dan satu musim pendek seperti daerah tropical basah. Daerah di sekitar garis balik sering memiliki 3 musim, yaitu dingin dan kering dengan kelembaban rendah, siang panas dan malam dingin. Perbedaan temperatur besar selama musim kering dan kecil selama musim hujan. d.Daerah Pegunungan Daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki temperatur sedang, tetapi sekaligus terkena radiasi matahari lebih besar dibandingkan dengan dataran rendah. Malam bisa menjadi dingin pada musim dingin.
Gambar 2.6 Periode Penyinaran dan Sudut Jauh Pada Fasade
2.3.2. Ciri-ciri Bangunan Tropis Ciri-ciri bangunan tropis yaitu: a.Daerah Tropical Basah Bangunan sebaiknya terbuka dengan jarak yang cukup antara masing-masing bangunan, untuk menjamin sirkulasi udara baik. Orientasi utara-selatan, untuk mencegah pemanasan fasade yang lebih besar. Lebar bangunan untuk mendapatkan ventilasi silang. Ruang sekitar bangunan diberi peneduh, tanpa menggangu sirkulasi udara.
20
b.Daerah Tropical Kering Letak bangunan rapat, agar sedikit menerima radiasi matahari dan dapat saling mereduksi. Bangunan kompak dengan sedikit lobang, orientasi ke halaman dalam yang teduh. Ruangan sebaiknya dalam, dengan pencapaian melalui gang dan halaman tertutup. Bagian terbuka yang teduh diberi tanaman dan kolom untuk pendinginan. Kontruksi bangunan menyerap panas dengan baik. c.Daerah Campuran: savanna lembab dan kering Pengaturan bangunan di lokasi pedalaman, seperti di daerah tropical kering dengan orientasi utara-selatan untuk fase lebar. Letak bangunan tidak telalu rapat, untuk mendapatkan cahaya matahari dalam musim dingin. Pemanfaatan gerakan udaran alamiah daerah maritime. Ruang terbuka diteduhi pada musim panas dan dilindungi dari angina pada musim dingin. d.Daerah Pegunungan Pengaturan letak bangunan relative kompak; arah sumbu panjang timur-barat dengan jendela besar pada sisi utara dan selatan, karena jendela pada fasede barat menerima radiasi terbesar pada temperatur udara tertinggi. Ruang terbuka dilindungi terhadap radiasi matahari pada musim panas, pada musim dingin radiasi matahari ini diinginkan.
Gambar 2.7 Bayangan Dari Sudut Plat
21
2.3.3. Masalah Umum dan Masalah Bangunan a.Daerah Tropical Basah Panas yang sangat tidak menyenangkan. Penguapan sedikit, karena gerakan udara lambat. Perlu perlindungan terhadap radiasi matahari, hujan, serangga; di sekitar lautan juga diperlukan perlindungan terhadap angina keras. b.Daerah Tropical Kering Perlindungan terutama terhadap radiasi matahari langsung, pantulan permukaan dan emisi panas dari bangunan sekitarnya. Perlindungan terhadap serangga, pasir, debu. Tindakan harus dilakukan untuk menambah kelambaban. c.Daerah Campuran: savanna lembab dan kering Masalah-masalah dari kedua daerah iklim utama tergabung disini, penyelesaian lebih kompleks, karena untuk keduanya harus direncanakan halhal yang ekstrim. Lokasi benua memerlukan perlindungan terhadap panas dan debu,
sementara
lokasi
maritim
membutuhkan
ventilasi
yang
baik.
Pengumpulan air kondensasi bisa menjadi masalah. Dalam musim dingin kadang-kadang perlu pemanasan. d.Daerah Pegunungan Perlindungan lobang-lobang dan ruangan terbuka terhadap radiasi matahari dan angin dingin. Malam yang dingin pada musim dingin kadang memerlukan pemanasan.
2.4.
Kesimpulan Perpustakaan Umum Kota Denpasar Dengan Pendekatan Arsitektur Tropis Perpustakaan merupakan suatu tempat yang diperuntukan bagi masyarakat
luas mulai dari PAUD, Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Perguruan Tinggi (PT) untuk memperoleh informasi dengan berbagai media yang tersedia (koleksi karya tulis, karya cetak atau digital). Pada rancangan arsitektur Perpustakaan Umum yang akan direncanakan adalah bangunan terbuka dengan jarak yang cukup antara masing-masing bangunan, untuk mencegah pemanasan fasade yang lebih besar, membuat bukaan
22
yang cukup, memberi peneduh tanpa merusak ventilasi udara, membuat bangunan ringan dengan daya serap panas yang rendah. Faktor yang mempengaruhi perencanaan Perpustakaan Umum dengan iklim tropis: Matahari : pengaruh pada orientasi bangunan, berpengaruh pada fasade bangunan, pemakaian material, peletakan ruang dalam, Temperatur dan kelembaban udara: pengaruh pada perancangan iklim mikro, Curah hujan: pengaruh pada fasade bangunan, utilitas bangunan, gerakan angin.
2.5.
Studi Banding Fasilitas Sejenis Tujuan studi banding dilakukan adalah sebagai perbandingan terhadap
suatu rancangan yang sudah ada sebelumnya dengan skala yang sama yaitu perpustakaan kabupaten atau sekurang-kurangnya menyerupai dengan rancangan yang akan dibuat pada perencanaan nanti.
2.5.1. Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Badung dan Kota Denpasar Tabel 2.3. Studi Banding Fasilitas Sejenis No
SPESIFIKASI
KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN BADUNG
A
Penyelenggaraan Perpustakaan
1
Sejarah singkat
-Tanggal 2 Mei 1990 sampai dengan tanggal 26 November 1988 didirikan oleh Yayasan Perpustakaan Umum dan Penerbitan Daerah Bali. -Tanggal 26 November 1988 UPT Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Bali, Keputusan Gubernur No. 501 Tahun 1990. -Tanggal 31 Desember UPT Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Badung, Keputusan Bupati KDH Tk.II Badung No. 1400 Tahun 1990. -Tanggal 21 Juli 2008 Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten
23
Badung di tetapkan menjadi Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Badung. 2
Visi dan Misi
Visi: -Mewujudkan perpustakaan sekolah yang standar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan peningkatan minat baca di Kabupten Badung. Misi: -Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan. -Peningkatan profesionalisme di bidang perpustakaan. -Peningkatan pelayanan perpustakaan. -Peningkatan partisipasi masyarakat dan sekolah.
3
Status lembaga dan tahun berdiri
Kantor, Tahun 1988.
4
Kegiatan promosi perpustakaan
-Menyelenggarakan pameran buku. -Menyelenggarakan lomba. -Menyebar brosur, pamflet, poster dan publikasi lain berisi promosi layanan perpustakaan.
B
Layanan Perpustakaan
1
Jam buka
-Senin s.d Jumat pkl. 07.30-13.00 -Sabtu-Minggu pkl. 08.00-12.00
2
Anggota perpustakaan
Total anggota terdaftar 383 orang Komposisi anggota berdasarkan jenis dan golongan: -Mahasiswa/pelajar:65% -Dosen/Guru:21% -Karyawan:14%
3
Jumlah penduduk
589 jiwa (2013)
24
4
Kegiatan layanan perpustakaan
-Layanan baca ditempat. -Layanan keanggotaan. -Layanan sirkulasi. -Layanan referensi. -Layanan koleksi kliping. -Layanan bercerita untuk anak-anak. -Layanan pendidikan dan bimbingan pemustaka.
5
Jumlah perpustakaan yang dibina
-Perpustakaan desa/kelurahan:62 -Perpustakaan kecamatan:6 -Perpustakaan sekolah:248
6
Potensi daerah
C
Koleksi Perpustakaan
1
Total koleksi berdasarkan judul
2
Total koleksi berdasarkan eksemplar
Pariwisata
30.471 Judul
65 eksemplar
D
Tenaga perpustakaan
1
Total jumlah SDM
47 Orang
2
Jumlah berdasarkan status
-SD:4%
kepegawaian
-SMP:11% -SMU/SMK:60% -S1:23% -S2:2%
E
Pengelolaan Perpustakaan
1
Dana alokasi umum perpustakaan Rp. 156.936.247.000
2
Total anggaran perpustakaan
3
Sumber anggaran
Berasal dari dana APBD dan APBN, Komposisi persentase alokasi anggaran -Pengembangan koleksi:1,59% -Belanja lain:98,41%
4
Prestasi kelembagaan
-Tahun 2008 juara III Lomba Bercerita Tingkat SD.
25
F
Sarana dan Prasarana
1
Alamat lembaga
-Di Kawasan Puspem Badung
2
Status tanah
-Tanah pemerintah
3
Luas tanah
4
Status gedung
5
Luas gedung
6
Fasilitas Gedung
-Milik Pemerintah Kabupaten Badung
-Ruang tamu (lobby) -Ruang kepala kantor -Ruang kasubag TU -Ruang seksi pengolahan -Ruang seksi bintek -Ruang seksi layanan -Ruang arsip dan gudang -Ruang pertemuan -Paintry -Toilet umum
7
Kondisi geografis daerah
-Dataran dan pesisir.
(Sumber: Perpustakaan Umum Kabupaten Badung)
(Sumber: Perpustakaan Umum Kabupaten Badung)
26
Tabel 2.4 Studi Banding Fasilitas Sejenis No
SPESIFIKASI
KANTOR PERPUSTAKAAN PROVINSI BALI
A 1
Penyelenggaraan Perpustakaan - Keberadaan Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali tidak bisa Sejarah singkat dilepaskan dari keberadaan Perpustakaan Negara Provinsi Bali yang pertama kali didirikan di Singaraja pada tanggal 1 Februari 1959. Saat itu perpustakaan ini dipimpin oleh St. Kosta Soegeng sampai dengan tahun 1968. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 095/0/1979 tanggal 29 Mei 1979, mengalami perubahan nama menjadi Perpustakaan Wilayah dan ada dibawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan klasifikasi tipe B dikarenakan jumlah koleksi buku yang ada pada saat itu kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) judul. Mengingat pentingnya peran perpustakaan sebagai tempat kegiatan non formal, juga salah satu sarana pelestarian bahan pustaka yang berfungsi sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi kebudayaan dan lainnya, maka pada tanggal 6 Maret 1989 terbitlah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional. Dengan terbitnya Keppres tersebut nama Perpustakaan Wilayah diganti menjadi Perpustakaan Daerah Bali. Perpustakaan ini berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada saat proses pengalihan status ini, Perpustakaan Daerah dipimpin oleh Made Sutanaya, BA. (1968-1990). Pada bulan Desember 1997 terbit Keppres Nomor 50 tahun 1997 tentang 27
Perpustakaan Nasional RI yang kemudian diikuti dengan terbitnya Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 44 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI. Dengan terbitnya Keppres dan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tersebut, maka Perpustakaan Daerah Bali berubah nama lagi menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi Bali dengan peningkatan status menjadi perpustakaan tipe A (eselonering II) karena jumlah koleksinya lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) judul.. Dengan adanya kebijakan pindahnya kantor-kantor tingkat Provinsi dari Singaraja ke Denpasar maka perpustakaan ini juga ikut pindah ke Denpasar. Perpustakaan yang di Singaraja selanjutnya berstatus Unit Layanan. Terhitung dari tahun 1990 sampai dengan 1999 perpustakaan ini dipimpin oleh Drs. I Wayan Rateng Arimbawa. Selanjutnya sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 pimpinan perpustakaan ini dipegang oleh Drs. Elazar Mangku Barus, SH. Terbitnya UU tentang Otonomi Daerah serta Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2001, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, menjadikan perpustakaan ini bukan lagi lembaga vertikal / pusat tapi telah lebur menjadi salah satu perangkat di daerah (Provinsi Bali). Nama lembaganya pun kemudian menyesuaikan menjadi Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Bali. Seluruh asset dan personilnya diserahkan kepada Gubernur Bali. Pada saat ini pimpinan dipegang oleh Albiner Silaen, SE. (2000-2008) Sejak diberlakukannya PP 41 Tahun
28
2
Visi dan Misi
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta diterbitkannya Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah,maka sejak 28 Juli 2008 perpustakaan ini digabung dengan Kantor Arsip Daerah. Nama lembaganyapun kemudian berubah menjadi Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali. Terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2008 lembaga ini dipimpin oleh Ni Luh Putu Praharsini, SH. dan kemudian pada mutasi awal tahun 2012 lembaga ini dipimpin oleh Luh Putu Haryani, SE. MM. -Visi Terwujudnya Perpustakaan dan Arsip yang Bernilai Guna sebagai Wahana Pembelajaran dan Pelestarian Menuju Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera -Misi Mewujudkan Layanan Prima Perpustakaan dan Pelestarian Bahan Pustaka Melaksanakan Pembinaan, Pengawasan Perpustakaan Meningkatkan Penataan, Pengelolaan, Pelayanan Mewujudkan Deposit, Pengolahan dan Pengembangan Bahan Pustaka
3
Status lembaga dan tahun berdiri
Melaksanakan Tertib Bidang Perpustakaan -2008
Administrasi
4
Kegiatan promosi perpustakaan
-Menyelenggarakan pameran buku.
B
Layanan Perpustakaan
Senin-Rabu : Pkl. 08.00 - 15.30 Wita
29
1
Jam buka
Jumat : Pkl. 08.00 - 13.00 Wita Sabtu : Pkl. 08.00 - 15.00 Wita
2
Kegiatan layanan perpustakaan
Minggu : Pkl. 08.00 - 13.00 Wita -Pelayanan baca ditempat -Pelayanan administrasi perkantoran -Peningkatan sarana dan prasarana arsip -Monitoring dan evaluasi kearsipan -Pembangunan data base informasi kearsipan -Penyediaan bahan perpustakaan umum daerah
C
Tenaga perpustakaan
1
Total jumlah SDM
42 Orang
2
Jumlah berdasarkan status
30 Orang
kepegawaian 2
Sumber anggaran
F
Sarana dan Prasarana
1
Alamat lembaga
Berasal dari dana APBD dan APBN,
Jl. Teuku Umar No. 55 Denpasar - Bali (80114)
2
Status tanah
Kepemilikan sendiri
30
(Sumber: Perpustakaan Provinsi Bali
(Sumber: Perpustakaan Provinsi Bali) 2.6.
Kesimpulan Studi Banding Fasilitas Sejenis
a.Perpustakaan Kabupaten Badung Perpustakaan ini di dirikan oleh Yayasan Perpustakaan Umum dan Penerbitan Daerah Bali pada tanggal 2 Mei 1990 sampai tanggal 26 November 1988, Pada tanggal 26 November 1988 berubah menjadi UPT Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Bali (keputusan Gubernur No. 501 Tahun 1990), dan tanggal 31 Desember menjadi UPT Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Badung (keputusan Bupati KDH Tk.II Badung No. 1400 Tahun 1990, lalu pada tanggal 21 Juli 2008 menjadi Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Badung sampai sekarang. 31
Perpustakaan ini memiliki kesan formal jika masuk kedalam perpustakaan. Perpustakaan bukan hanya sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman, tetapi perlu fasilitas penunjang seperti ruang internet, ruang pemeran. Membangun perpustakaan tidak cukup hanya sekedar bangunan tersebut terbangun tetapi bagaimana cara dalam membangun perpustakaan (sarana dan prasarana), tampilan bangunan sedemikian menariknya agar masyarakat lebih mudah mengenal dan senang datang ke perpustakaan. b.Perpustakaan Provinsi Bali Perpustakaan Negara Provinsi Bali yang pertama kali didirikan di singaraja pada tanggal 1 Februari 1959, selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 095/0/1979 tanggal 29 Mei 1979 mengalami perubahan nama menjadi Perpustakaan Wilayah. Mengingat pentingnya peran perpustakaan sebagai tempat sumber informasi ilmu pengetahuan, maka pada tanggal 6 Maret 1989 terbitlah Keputusan Presiden (Keppres) No:11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional, dengan terbitnya Keppres tersebut nama Perpustakaan Wilayah diganti menjadi Perpustakaan Daerah Bali. Pada bulan Desember 1997 terbit Keppres No:50 Tahun 1997 tentang Perpustakaan Nasional RI yang kemudian diikuti dengan terbitnya Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI No: 44 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja, dengan terbinya keputusan maka berubah nama lagi menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi Bali. Dengan adanya kebijakan pindahnya kantor tingkat Provinsi dari Singaraja ke Denpasar makan perpustakaan ini ikut pindah ke Denpasar. Sejak berlakunya PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta diterbitkannya Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No: 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka sejak 28 Juli 2008 perpustakaan ini digabung dengan Kantor Arsip Daerah lalu nama lembaganya berubah menjadi Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali sampai saat ini. Perpustakaan ini juga memberikan layanan baca ditempat, layanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana arsip, monitoring dan evaluasi kearsipan, penyediaan bahan perpustakaan umum daerah.
32
2.7.
Spesifikasi Umum Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota Dari berbagai kajian teoritis dan studi banding terhadap proyek sejenis
yang dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik persyaratan umum dari Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
2.7.1. Pengertian Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota merupakan suatu wadah/tempat pusat mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan berbagai sarana/media yang tersedia (koleksi karya tulis, karya cetak dan karya rekam serta digital) guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi bagi masyarakat luas daerah kabupaten/kota untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial dan dikelola oleh institusi secara professional dengan sistem yang baku.
2.7.2. Tujuan Tujuan dari pengadaan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota ini adalah untuk mengubah pandangan masyarakat pada umumnya tentang perpustakaan sebagai tempat yang membosankan, deretan buku berdebu, tetapi sebagai wadah dengan tujuan: a.Sebagai pusat informasi. b.Memberikan layanan kepada pemustaka. c.Meningkatkan kegemaran membaca. d.Memperluas wawasan dan pengentahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan suasana nyaman, aman, relax, dinamis, menyenangkan dan inspiratif, dengan fasilitas lebih lengkap yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan social.
2.7.3. Fungsi Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota berfungsi sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat. Selain menjadi ruang baca, perpustakaan ini juga sekaligus bisa menjadi ruang publik bagi masyarakat.
33
2.7.4. Manfaat Pengadaan 1.Bagi masyarakat umum a.Sebagai sarana untuk mencari dan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. b.Meningkatkan minat baca masyarakat sejak usia dini. c.Menyediakan sarana rekreasi edukatif bagi masyarakat melalui membaca. 2.Bagi ilmu pengetahuan dan dunia pengetahuan a.Meletakkan dasar-dasar ke arah belajar mandiri. b.Meningkatkan mutu pendidikan dengan penyediaan informasi yang lengkap secara cuma-cuma bagi pelajar, mahasiswa, staf pengajar maupun para ilmuan. 3.Bagi pemerintah a.Dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan Kota Denpasar pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. b.Turut
serta
dalam
mensukseskan
tujuan
pemerintah
dalam
rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa.
2.7.5. Aktivitas dan Kegiatan Kegiatan dan aktivitas dalam Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota dikelompokan menjadi empat, yaitu: 1.Kegiatan utama yang dilakukan dalam perpustakaan umum kota Denpasar ini, meliputi kegiatan mencari informasi/koleksi perpustakaan (karya tulis, karya cetak dan karya rekam serta digital), pelayanan referensi, belajar dan membaca (ditempat) sejak usia dini, layanan bercerita, layanan keliling (mobil keliling), kegiatan pemutaran film dan layanan bimbingan pemustaka. 2.Kelompok kegiatan pendukung, merupakan kegiatan yang keberadaannya dapat mendukung kegiatan utama, seperti: layanan informasi dan registrasi, bedah buku, berseminar, kegiatan lomba-lomba dan promosi, pameran, memberi buku dan alat tulis, istirahat, kegiatan pendaftaran anggota baru perpustakaan, kegiatan menunggu, kegiatan penitipan barang. 3.Kegiatan
pengelola
merupakan
kegiatan
pengelolan
dan
pelayanan
perpustakaan.
34
4.Kegaiatan servis dalam Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota merupakan kegiatan yang berkaitan dengan utilitas: penyimpanan, penyeleksian serta perawatan buku baru dan lama, pengembangan koleksi.
2.7.6. Fasilitas Untuk mendukung kegiatan tersebut, fasilitas-fasilitas yang disediakan adalah sebagai berikut: 1.Fasilitas utama, merupakan fasilitas yang mewadahi kegiatan utama yaitu berupa ruang perpustakaan anak (ruang meyimpan, membaca), ruang perpustakaan umum/dewasa (ruang membaca, meyimpan), ruang referensi, ruang terbitan berkala, ruang audio visual, ruang internet dan e-book, ruang layanan mobil keliling. 2.Fasilitas pendukung, terdiri dari ruang informasi, ruang sirkulasi/peminjaman, pengembalian dan pendaftaran anggota perpustakaan, ruang pameran buku baru, ruang katalog, ruang penitipan barang, lobby, ruang serba guna. 3.Fasilitas pengelola merupakan fasilitas yang mewadahi kegiatan pengelola, ruang rapat, lobby, pengelola, loker, ruang ganti, pantry. 4.Fasilitas servis, merupakan fasilitas yang mewadahi kegiatan servis, yaitu terdiri dari ruang bongkar muat, ruang penerimaan dan gudang buku baru, gudang pelengkapan & alat, ruang pengolahan & perawatan koleksi, ruang MEP, ruang pos jaga.
2.7.7. Waktu Operasional Waktu layanan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota beroperasi sekurangkurangnya delapan jam setiap hari mulai jam 08.00-15.30, dengan pengurangan waktu operasional sesuai ketentuan setempat (misalkan hari besar dan perayaan tertentu).
2.7.8. Sistem Pengelolaan dan Pembiayaan Prinsip umum pengelolan dan pembiayaan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota secara rutin bersumber melalui Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah (APBD), dari sumber lain yang tidak mengikat, seperti donator yang peduli terhadap kemajuan perpustakaan maupun secara mandiri melalui pembangunan usaha kecil.
35
