ilrIl0mt $lslffilPEtilBtll0|lilttl PEll8t[Bill8ffl
0tttu Pftlctsffi& PEIlBtUlttil PEilBlil8u1ilil lttsl0illl StBAEtl
DoKnN'ln$;i
nu."
Britr?'1-is-
oo.'1'n i9[*i Go'oi,u,
r r oge.I 7-*-
Xg P--=- i:t'-t
Olrh:
PloF.Blffioroll0fin0tn0t0l0,Il
D A F T A RI S I
I " S i s t e m P e m b a n g u n a nN a s i o n a l II.
Negara, Pemerintah Negara dan Penyelenggara Negara
III.
Sistem Pemerintahan Negara dan Mekanisme Kepemimpinan
IV.
4
Nasional
Penyelenggara Pemerintah Negara
V. Sistem Manajemen Pembangunan VI.
VII.
10 17 22
Sistem Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pemerintah
26
P e m a n t a p a n S i s t e m P e m b a n g u n a nN a s i o n a l
82
SISTEM PBMBANGUNANNASIOhJAL PENGEMB./Tl-lf}Ah.i DALAM P E M B A N G U N A NN A S I O N A L S E B A G A I ' P E N G A } I A L A N P A N C A S I L A
Oleh: Tjokroarnidjo
Prnf , Bintoro
I.
Sistem
jo
Pembangunari Nasio'nal fndones
Bangsa pembangunan nasic.,nal
ol eh
pembangunan
pengamalan
sebagai
negara,
penyelsfl$$araan
upaya
rael-aksanakan
ia
seluruh maju,
adil,
masyrrrakat
Pancasila.
Dal-a.ti penyelenggaraannya
landasan
idiil
pancasila
Pancasila.
Suatu
pemerintahan
dan
masyarakat
rnewujudkan
upalza
Ban€sa
untuk
dan makmur berdasar dilaksanakan
dan landasan
dengan
konstitusional
UUD
1945. ( Landaraan
idii-I tercantum dalam alinea 4 : diperjelas dengan aliran Pembukaan UndanE-undan8l Dasqr, pikiran
apa
tercantum
dalar
yarrg
menjadi
Penjelasar,r
Negara
Indonesia:
Umum,
d,a1an
pembukaaal
(Landasan
1945 adalah
huku-S dasar
tersebut
,penyelenggaraan .sebagai
suatu
pqrlu yang
eietem
tentang
Angka
undang-undang
Pokok-rrokok
konstitusional
yang
Dasar pikiran
karena
UUD
tertulis). pengamalan
sebagai
dilakukan secara
itu
Undang-undang
f L
nasional
Pembartgunan Pancasila
dasar
berdasar
nasional
penyelenggaraan
satu d.apat
tertentu.
tatanan d,ilihat Dengan
demikian
jelas
lebih
e&ra
penyelenggaraannya.
dan arah
Ada masuliannS.a dan ada lleluarannya.
Ada fandasannya
dan
ada tujuannl'a.
ada strateginya
dan
ada
Sebagai
hakikatnya.
menyeluruh
saling
terpadu,
yang
saling
mempengaruhi
sistem yang
Sesuatu
secara
bagian-bagian
suatu
merupakan
terdiri
dari
berhubun€&nr
dan
saling
yang
hal
unsur-unsur saling
dan
terkait,
tergantung
satu
sama
lain. Dalam penyelenggaraan secara
keseluruhan
Jend. Siswa
L. B.
atau
pula
Nasional
mengandung kesan yang
dalam
dari
Sistem
dibedakan
tetapi
tetap
Karsa
Sistem
sama dengan
Sistem
pitihan
kata
kebudayaan
Taman
lebih
Negara. sebagai
pemikiran
jud,ut
positif.
dan Bernegara
terasa
Judul
Memang
salah
Tata
namun Negara bagian
dapat
yang
juga
bersifat mikro,
hesan.
Kehidupan
Sistem terlalu
Sistem
tepat,
Negara bersifat
bisa
Sedang
masyarakat
merupakan
Nasional
Sistern
Nasional
Administrasi
ini
Administrasi
cenderung
Sistem
dan Upaya
Sistem
Administrasi
Sistem
Dengan kurang
seperti
Pembangunan Nasional.
Sistem
sedang
lain
d.apat dirasa
konstruksi
makro,
Berbangsa
jud.u}
d.ipilih
sarasehan
dimensi
Demikian
Adninistrasi
juga
pada
pembangunan
dan
mengikuti
judul
menunjukkan
Bangsa.
itu
sistem
lalu, Alternatif
kurang
makro
Nasional Moerdani
baru
bagi
pemerintahan
negara,
Penbanguna.n
judul
i n e m i1 i h
Nasional
Bermasyarakat, panjang.
Judul adanya
karsa,
pengertian
upaya manajemen
menimbulkan Nasional
Manajemen Nasional
dan
luas. dengan
)'ang dikembangkan
oleh
konstruksi
apa -vang dikemukakan
Sistem
Pembangunan
banyak
melernbaga
penyelenggaraan
kehidupan
Nasional
negara),
dikenbangkan
bernegara
langsung
sejak
dikernbangkan
dirnantapkan
baik
sub-sistem
judul
Apabila Pemerintahan bahwa
dan kecuali
agar
pembangunan
upaya
Upaya pengembangan sendiri
harus dan
Integralistik
. Nasional
praktek berbagai
pembangunan
Baru
lain
dan terus
mekanismenya,
Bagan adaiah
pula
mengapa
Pembangunan
bagian
dasar
Orde
dan sudah
Dengan kata
dipertanyakan
pemerintahan
Pancasil-a
yang
ol-eh
rincinya,
penyelenggaraan
itu
tatanan
dan pembudayaannya.
tata-aturannya
dari
sejak
Di
tersebut.
dan
dengan
Orde Baru.
sudah
dikemukakan
Sistem
perundang-undangan
terlibat
dapat
Manajemen
hal
pemikiran
adalah
itu
Team Pemikir.
tentang
dalam
ini
Sistem
suatu
memberi
administrasi
Sistem
(dalan
yang
badan,/orang
judul
baru
Sedang
dari Kecual_i
kesalahpahaman
dikembangkan
Sistern
sempit
yang
menunjukkan
namun ada yang
sare;r,ar'
lebih
pengertiannya
dalam
sini
Sistern
lebih
ringkas, sendiri
itu
dapat sistem
merupakan
nasional. Sistem
merupakan
Undang-Undang
Nasional,
bukan
Dasar
Pembangunan Nasional upaya 1945,
penjabaran dengan
nada
dan Kekeluargaan. menyeluruh seperti
dari
terlampir.
Sisteru
Pembangunan
II.
Negara,
Pemerintah
Pen jel-asan Nasionar
diawari
mengenai
dan penyelenggara
Negara
*"rr*.rrr,
Sistem
dengan beberapa
Negara,
Pemerintah
Negara Pembangunan
pengertian
yaitu
d.asar,
dan penyelenEgarr-
Negara,
Negara. 1.
wadah
di
dilaksanakan Negara
pembangunan
mana
sistern
adalah
Negara Republik
(Alinea
fndonesia
Nasional
rndonesia
atau
4 Penbukaan dan pasal
2,
1
u u D 1 9 4 5) . 1. a.
Negara
Indonesia
berbentuk 1.b,
Republik
Negara
Republik
Pokok-pokok Penjelasan Negara rakyat.
1 ayat
Pikiran
Republik
dalan
adalah
sepenuhnya
UUD
-vang
194S,
dan dalan
di
oleh
1 ayat
berkedaulatan
tangan
rakyat,
MPR
(Atinea
dan 4
2 UUD 1945).
yang
merdeka,
dan makmur (Alinea
adil
kepada
UUD 1945).
Kedaulatan
berdaulat,
1 UUD 194b).
Pembuhaan,
Indonesia
Indone.sia
yang
kesatuan
berdasar
4 Pembukaan
Pembukaan d.an Pasal Negara
(Pasal
fndonesia
tentang
dilakukan
1 . d.
negara
(Alinea
Pancasila
1 . c.
ialah
bersatu, 2
Pembukaan
uuD 1945). Oleh
karena
merdeka, (Pendapat
itu
Tu.juan Negara
bersatu. ini
berdaulat,
s&ma dengan
adalah
Negara
yang
adil
dan makmur
pemikiran
SISMENAS).
2.
Negara
dilaksanakan
PenyelenE9ara Penutup
terutama
Tugas
melindungj. rrah darah
segenap rndonesia
ketertiban
perdamaian bukaan tuk
Untuk
)
Negara.
Tu,juan
dipertanyakan Itlasional). kan suatu dan
KecuaLi
spirituar
suasana
dunia
3. siapa sisten Iuas
itu
Tujuan
Nasi onal
Republik
rndonesia
dan d.inamis merdeka,
yang disebut
disebut
serta
sebagai
masih
dapat
:
Tujuan
Negara
yai tu
yang
dalam
bersahabat,
Pemerintah
P e m b a n g u n a nN a s i o n a r , Pernerintah
tetapi
Tugas
disebut
dan berhedaulatan bangsa
memben-
melindungi
ditetapm e w uj u d . k a n
dan makmur yang merata pancasira
4 pem-
untuk
daLam GBHN "tuga telah
perikehidupan
dari
juga
berdasarkan
bersatu
yang
dapat
memang
bukan
adil
Kesatuan
berdaulat,
ini
sini
Pembangunan
masyarakat
Negara
tertib
(Di
apakah
Tu.juan
ringkas
meraksa-
kemerd.ekaan.
yang
rndonesia.
Dalam GBHN,
Nasional
itu
Negara?
materiil
d.i dalam yang
aman,
wadah
rnerdeka,
rakyat
lingkungan tertib
tum_
kese.iahteraan
(arinea
sosial.
negara lebih
ad.arah
bangsa dan ikut
daripad.a
rndo-
dan seluruh
yang berdasarkan
Keinudian
pemerintah
dst. P.kok
kehidupan
Negara
rnd.onesia
memajukan
dan keadilan
uuD 1945:
suatu
fndonesia
dan untuk
dunia
abadi
Negara
bangsa
ofeh
uuD 1g4b Bab rV dan
pemerintah
oreh
Pemerintah
umum, mencerdaskan nakan
(penjelasan
Negara
G B H N) ,
nesia.
penyelenggaraannya
dalam
tenteram, pergaulan
dan d.amai.
Dalam kerangka
pemerintah Negara rebih juga
tidak
seluruh
Penyel-enggara
Negara.
Pen]'el-enggara
Negara
Iembaga-lembaga dalam
pemerintah tatarar\ yang
Negara
Supra
menjalankan
pokok
tugas
Penyelenggara
disebut Ini
Negara.
tersebut
5,aitu
enumeratif
fungsinya.
Tugas pokok
meraksanakan
sama dengan
Struktur,
secara
UUD 1945 kervenangan dan
ditugasi
Negara
Bahwa dalam
berhubungan
Negara
tataran
rnfra
Negara
tataran
Infra
yang
dengan jelas
struktur
ada. Penyelenggara kekuatan
Sosial
masyarakat, Hubungan
agar
tataran
tetap
lain
organisasi
Struktur
dalam kerangka
bangsa
asas
maka
)
Supra
(negara
segenap
(antara
masyarakat,
ada-l-ah
dan lain-lain.
Integralistik
meliputi
sosial
profesi antara
struktur yang
Pol_itik
Struktur
sifat
persatuan
dikembangkan
Infra
dasar
Negara
melindungi
seluruhn5'a)
kekeluargaan
dan
dan
dan kekeluar.gaan
daram
kesejahteraan penyelenggara
Sistem
Negara.
Pemerintah Supra
Negara
Struktur
Xekuasaan
Negara
penjelmaan
1945 ) . berdasar tataran
yang
Negara
fungsi-fung5i struktur
di
Indonesia
dalam
Negara
tataran
Kekuasaan
tertinggi
raklrat
Pel-aksanaan
supra
Penyelenggara
menjalankan
seluruh
Pemerintahan
atau
tangan
dari menurut
MpR sebagai
(Angka
Penjelasan
kekuasaan
Negara.
negara
III
Sistem
tentang ini
dilakukan
penyelenggare uuD 1945.
UUD
bisa
Negara disebut
Fungsi
Negara.
menyeluruh tu.iuh
fungsi 4,a,
adalah
Sistem
pokoknva
kunei
tentang
Pefaksanaan
UUD 1945,
kekuasaan
negara
secara
Pemeri,ntahan
Negara
dengan
yang
antara
tercantum yang
lain
penjelasan
dalam terpenting
di
luar
lriegara adalah: Indonesia
adalah
yang
negara
berdasar
atas
Hukum. .
4.b.
5.
Daram penyelenggara
Pemerintah
Kemudian
Pemerihtah
Negara
tentang
rv
sistem
Penyelenggara
Negara
tertinggi
di
dan
pada
Hal 6,a,
bawah
ini
bawah dalam
UUD
ad.a
Ma.iel_is
penje-r-asan presiden
1945,
Negara. bagian
$upra
Pemerintah
I'IPR.
Pemerintah
Maka
NegarA
dari
Struktur
dan
hregara
yang
dapat
diartikan
men..ialankan
Kekuasaan
Negara.
Negara
termasuk
dasarnya
]rembangunan
Kebi.jaksanaan
Negara
tataran
Penyelenggara
Negara
di
merupakan
merupakan
Kekuasaan
tertinggi
struktur
penyelenggara
ial_ah
Pemerintahan
Presiden
Konstitusi.
supra
Da1am Bab III
Kelembagaan
Pemerintahan
tataran
Pemerintahan
l{ekuasaan
Penyelenggara
sistem
Presiden yang
UUD 1945).
mewakili
atas
negara
Presiden.
(Angka
6.
berdasar
terutama
merumuskan
Negara
t7 I
dan
melaksanakan
dan Pembangunan,
stratifikasinya
Kebijaksanaan
Pemerintahan pemerintahan
menyelenggarakan
Pemerintahan
menurut
Kekuasaan
atau
dapat
d.ibagi
Kebijaksanaan
dalam: Nasional.
6.b.
Xebijaksanaan
Pemerintahan
6.c.
Xebijaksanaan
Pelaksanaan
6.d.
Kebijaksanaan
Teknis
Negara. Pemerintahan
Negara.
Pelaksanaan
pemerintahan
peraturan
perundangan
Negara. Pada
umumnya dituangkan
sebagai
Negara
berdasar
dalam atas
Dalam UUD 1945 disebut, negara,
Menteri
(Penjelasan Negara,
Angka VII.
terbatas
7.
UUD 1945,
Negara
dikembangkan
penyelenggara
politik Sistem
Kepala
UU Pers.
tatanannya
Negarq.
antara
Hankamnas,
lain
pemerintah. Pemerintahan
Negara
Kesemuan5'6.
sifat
HaI
UU KADIN,
Infra
tidak
tak
terutama
ini
banyak
dan Demokrasi Negara
dalam
banyak
yang
dilakukan
tetap
yang
UU
Pancasila,
perlu
dil_akukan.
berdasarkan
serta
Sistem
politik,
Ind.ustrial
lagi
kerangka
dalam
bidang
Hubungan
dikembanEikan
d"asar
telah
UU di
perlu
Struktur
kesel-uruhannya
lima
Namun masih
Konstitusi,
tataran
negara
Penyelenggara dengan
menetapkan
Kekuasaan
politik
menentukan
).
Penyelenggara pula
Presiden
Negara
tentang
Hukum.
Hukum,
bercirikan
Integralistik
dan
Kekeluargaan
8.
Pemerintah Pokok
Negara
Negara
menlrelenggarakan
mengusahakan
melalui
pelaksanaan
pemerintahan
terwujud.nya Kekuasaan
dan ]rembangunan.
Tugas Negara,
Dalam penyelenggaraan l-uasnya
termasuk
pembangunan pelaksanaan Tujuan
pemerintahan
pula
nasional
upay.a termasuk
bermasyarahat,
adalah
Tujuan
Nasional
Nasional
(GBHN).
Seluruh
ditegaskan
pengamaran
lebih karena
dan upaya
Proses
pula
untuk
Sedang ketahanan
Da1am
penyempurnaan
usaha
pembangunan
mendorong itu
keseluruhan dan pembangunan
Pembangynan
Nasional
dinamakan
Ejgteq
dan
dan ber-Negara pembangunan
Tujuan masyarakat
Bangsa
itu
pembangunan
sebagai
pembangunan
nasional
meningkatkan
nasi-onal
pemerintahan
Nasional
seluas-
pernbangunan.
ber-Bangsa
merupakan
Pancasira.
tersebut.diusahakan Nasional.
arti
pemerintahan.
upaya
sudah
dalam
yang
Ketahanan
tangguh
akan
Nasional
(GBHN),
Oleh
sistem
penyelenggara
dengan
melakukan
meningkatkan
p?oses
Ketahanan
psrnbgnggng11 Nasional.
III.
Sisten
Negara
lemerintahan
dan Mekanisme
l{epemimpinan
Nas i onal Dasar-dasar ber-BanElsa Nasional
dan
penyelenggaraan
ber-Negara
adalah
sisten
da]am
Poritik
ber-Masyarakat, pembanElunan
sistem
pancasila
berdasarkan
dan
uuD 1945. Dal-am Pemerintahan Kemudian
Negara
dilembagakan
dengan
Kepemimpinan
Nasional
Sistem
Pemerintah seperti
Neglara
tercantum
Dua,
bersifat
sudah
}rekanisme
difaksanaka.n
ol-eh
Struktur
atau
tujuh
pokok
kunci
staat).
Negpr"
atas
Sisten
ya,ng berdasarkan
negara
Indonesia
kekuasaan
beLaka
(hukum
(kekuasaan
(rnacht
atas staat
).
pemerintahan
Konstitusional.
Konstitusi
berdasar
dasar),
yang
tidak
tid.ak
tak
tertinggi
di
).
Majelis
dipegang
kekuasaan
suatu Rakyat,
Indonesia.
Rakyat,
Kedauratan
badan,
bernama
sebagai
penjelmaan
Majelis
10
yang
negara
Permusyawaratan
oleh
Permusyawaratan rakyat
pedoman
ialah
Sisten
Tiga, tangan
negara
Supra
fndonesia
absolutisme
terbatas
pokoknya.
kunci
konstitusi
tataran
dengan
berdasar
atas
berdasar
Si stem
dalam UUD 1945.
hukum (recht
berdasar
yaitu
penyelenggaraan
tetap
Negara
Hukum tidak
tu.juh
Pernbangunan Nasional
Satu, atas
d-engan
praktek
dalam
Penyelenggara
pedomannya
LTUD 19 4 5
ini
menetapkan
Rakyat l{a j el i s seluruh UUD
dan
menetapkan
garis-garis
mengangkat
Kepara
. (wakil-
Negara
kekuasaan
telah
yang
oleh
Majelis
wakil yang
garis-garis presiden
Majelis.
ini
Kepara memegang
sedang presid,en
menurut
bertunduk
Majelis
dan
inilah
tertinggi,
oleh
negara.
Majelis
hal-uan negara
ditetapkan
haruan
(Pres'iden)
Negara
Presiden).
negara
menjalankan
besar
harus yang
besar
yang
diangkat
dan bertanggung
jawab
dari
ia
kepada
Majelis. Ia
"mandataris"
ialah
putusan*putusan
inenjalankan "neben"
akan
tetapi
bawah
Majelis
penyelenggara
pemerintahan
menjalankan jawab
adalah
Dewan Dewan
di
negara. sama
Rakyat.
Perwakilan
tidak
Rakyat.
menetapkan
dengan
tidak
karena
Di ialah
tertinggi.
kekuasaan
bertanggung
Presiden Rakyat
anggaran
itu,
Dewan, jawab
yang
Disanpingnya
Dewan Perwakilan
Oleh
presiden
Rakyat,
negara
MajeIis.
DaLam
dan tanggung
Presiden.
Perwakilan
bertanggung Presiden
tangan
Presiden
untuk
d.i bawah
Negara,
Lirna,
persetujuan dan
y"rrg tertinggi
pernerintah
penyelenggara
ialah
Permusyawaratan
tidak
kepad.a Majelis.
Presiden
Negara
berwajib
presiden
Majelis.
"untergeordnet"
Empat, pemerintah
Majelis,
akan
kepada'
tergantung
11
harus untuk
harus
tetapi
Dewah, daripada
presiden
pendapatan
Presiden
jawab
dan
Presiden
Dewan.
adalah mendapat
membentuk
bekerja
artinya
kepada
UU
belanja bersamatidak keduduhan
Enam, Menteri Menteri
Negara
PerwakiLan
tidak
Negara
mengangkat Negara.
kepada
jawab
kepada
Kedudukannya
tidak
tergantung
tetapi
tergantung
pembantu
Presiden. Tujuh,
terbatas.
Dewan
Dewan
Kepala
Perwakilan
bahwa
itu
ia
harus
Negara
tidak
Rakyat
ia
Negara
ialah
tidak
bukan
tak jawab
bertanggung
"diktator", Di
jawab
memperhatikan
akan
mereka
terbatas.
bertanggung
Rakyat.
Dewan,
Presiden,
tak
tidah
itu
Perwaki]an
Kepala
tidak
ia
memberhentikan
daripada
d.aripada
kekuasaannya
ditegaskan,
Dewan
kekuasaan
Meskipun
dan
Itlenteri-l"lenteri
bertanggung
Kecuali
Presi_den,
Rakyat.
Menteri-Menteri
artinya
jawab
bertanggung
Presiden
kepada
pembantu
ialah
atas
kepada
sungguh-sungguh
telah MPR. sue.ra
DPR. Kedudukan dapat
d.ibubarkan
parlementer). merangkap
DPR adalah
nenjadi
itu
daripada tinggi
Presiden,
akan
oleh
executif)
dalam praktek
Negara
dikemukakan dan
sistem
DPR semuanya
tetapi
Penyelenggara
T2
Neglara
mereka
pokok
bukan
pemerintah
tentang
Pemerintah
tinggi
tergantung
Menteri-nenterilah
liekuasaan
petunjuk
pegawai
bukan
Menteri
karena
menjalankan
sini
Negara
hedudukan
terutama
Di
dengan
a,nggota MPR.
Meskipun
biasa
tidak
anggota-anggota
Menteri-menteri biasa.
Dewan ini
(berlainan
oleh.Presiden
Kecuali
kuat.
pegawai yang (pouvoir
PenyelenElgara
Negara.
Inilah
pedoman kita.
dasar
Dari
negara
tata
sini
Negara
dapat
yaitu
kunci
tertinggi
]rang tertinggi
pembangunan Mekanisme
dalam
rakyat,
Negara,
Sisten
penetapan baik
bagi
Apabila
Negara
sistem
dilihat
sebagai
mekanisme
terselenggaranya Mand"ataris
Pemilu
lima
tahun
lima
berikutnya,
Negara.
sebagi
bahwa
dikhotomi
antara
1e
di
tahapan
(sub)
antara
Sistem
perumusan
dan
dan
pedoman
pemerintah.
nasional
ini dari
pertanggungjawaban
ini
manajemen pembangunan dalan penting
menunjuk
tahunan
sampai
sistem
catatan
penyelenggara
GBHN menjadi
kepeminpinan
di
mekanisme
(Sub)
proses
Bangsa)
s ikfus
sebagai
tahun
dan
dengan
MpR",
Garis-Earis
jembatan
TAP MpR.
adalah
oleh
suatu
negaranya
(masyarakat
tahunan.
daiain rima
Negara.
atau
"Kedauratan
dalarn sistem
Negara
Pemerintah
GBHN
rima
sepenuhnya
Disini-l-ah
Penyelenggara
Pen;"elenggara
secara
Negara".
haluan
s i s tem
sistern
rnenetapkan UUD dan
Peraksananya.
negara
d.alam
adalah
sekari
Bangsa
drenetapkan
Mandataris
penting
uuD 1g4s yaitu
Haruan
keputusan
l-embaga
pemerintah
l:enyel-en€igara
Nasional
"llpR
dua
penyelenggara
tersebut
sedikitnya
daripada
penganibilan
adanya
dan dilakukan
Negara".
penerintahan
tata
bawah Ma.jeIis.
nasiona.l-
"F{PR bersidang
Besar
di
mekani sme
adalah
tangan
rihat
sebagai
Kepemimpinan
Dasarnya
fbukota
kita
dan
MpR sebagai,
dan Presiden
Satu
di
kenegaraan
nenjadi sistem
sini
ingin
proses
d,asar bagi Adninistrasi dikemuka.kan poritik
d-an
tahapan
proses
administrasi
negara,
pambangunan sudah ditinggalkan. peranan
administrasi
negara
berperan
sistem
penyelenggara
dinurai
dalam
refleksi
negara
Dal-am proses (daram
penyelenggara
dari
negara
penyelenggara
sifat
sistem
politik
negara,
d.alam
yang
ada
negara).
integrafistik
ada
penyelenEl8]a
pemerintah
pemerintah
sistem
manaJemen
Har
dan
sudah juga
ini
kekeluargaan
Negara. Pembangunan nasional
sesuai
pembangunan
sebagai
pembangunan
politik supra
mengamalkan demokrasi
untuk
tercantum
lembaga-lembaga sebagai
infra
langkah
bebas,
Pembentukan Perwakilan sesuai
sebagai
sesuai
Majelis
dengan
hasil
disebut
dalam
rangka
politik
kita
kenegaraan
nembedakannya r
yang
mekanisme
tahunan
Pemirihan
Rakyat
untuk sendiri
sistem
Iina
dan rahasia,
juga
kita
d.ari sebut
politik
berurutan
* Terselenggaranya
merupakan
lembaga-Iembaga
UUD 1945,
struktur
secara
dapat
struktur
kemasyarakatan
secara
dilihat
politik
struktur
menunjukkan
Pembangunan nasional
atau
supra
dalam
dapat
kepeminpinan
Pancasila.
I sti lah
yang
mekanisrne
dengan uuD i945,
upaya
pergunakan.
sistem
ini
meliputi
dengan
langsungl
Ketetapan
Permusyawaratan dan Dewan Perwakilan
A A!i -L
berbagai
berikut:
umum secara
Pernilihan
kepemimpinan
MPR.
Rakyat, Rakyat
Umum tersebut,
urnurtrl
Dewan Daerah
Terselenggaranya
Sidang
tersebut,
dalam
sekali
Garis-garis
Besar
Presiden
dan
Mandataris
MPR.
Presiden
yang
membentuk
Setelah
programnya,
Wakil
Berdasarkan menyiapkan Pendapatan ditetapkan
penilaian
terpilihnya
Presiden
diangkat
adalah
oleh
I'{PR
programnya
dan
menentukarr
GBHN.
Rencana
Pembangunan Lina
rencana
tahunan
dan Belanja
dalam
Negara
Tahun,
Presiden
bentuk
Anggaran
setiap
tahunnya.
APBN
Undang-Undang
setiap
pula
tahun
pelaksanaan
hasil
pembangunan Kenegaraan
Presiden
Pertimbangan
Agung
ketentuan
Kabinet
menyusun Rencana Pembangunan Lima
Berikutnya
dengan
dan
menentuhan
membentuk
Presiden
kebijaksanaan Pidato
dan
Umum
Vang menghasilkan:
Negara,
serta
Pemilihan
GBHN dan TAP-TAP MPR lainnya.
dengan
ini
tbhunr
Presiden.
dipilih
Tahun berdasarkan
dalam
Haluan
Presiden
* Untuk
lima
Kabinet
berdasarkan
UmumMPR hasil
rencana
sebagaimana
mestinya,
mengangkat
dikemukakan
keanggotaan
perundangan
segala rakyat
lc
dan
dan Lampirannya.
peraturan
setelah
tahunan
selanjutnya
dan Badan Pemeriksa
Akhirnya
pernyataan
sebagai
Keuangan yang
sesuatu memberikan
Dewan sesuai
berlaku.
dilaksanakan penilaiannya
dalam
Pemilihan
dihasilkan
dan
dan
pertanggungjar+abannya
memberikan
menyusun
Umum berikutnya,
oleh
Pemilihan GBHN yang
kembali
Wakil
baru
serta
yang
MpR
Umum tersebut.
yang
Presiden
kepada
Presiden
t'lPR
ini
presiden
memilih
akan
melaksanakan
ini
berlangsung
GBHN
tersebut.
politik
Kegiatan menerus
setiap
sebagai
Iima
suatu
siklus
diselenggarakan berdasarkan (Diambil
tahun,
secara
sehingga
Iina
dapat
tahunan.
demokratis,
terus disebut
Seluruhnya
konstitusional
dan
hukum. dengan
Marmosoedjono,
modifikasi
S.H.)
-to
dari
Makalah
Soekarton
IV.
Penyel-enggara 1.
Dalam
Pemerintah
Penyelenggara
merupakan dengan
itu
Majelis
Struktur,
MpR
seluruh
rakyat
. Indonesia
dan
negara
yang
memegang kekuasaan
III
dan
IV
tentang
Presiden
Presiden
yang
negara
Penjelasan
tertinggi
melaksanakan
Penyelenggara menurut
Drs.
Administrasi
membangun Negara
seperti
harus
sekali_gus
Administrasi
Negara
sebagai
pula
Penyelenggara
Kementerian
ini
sini
adalah
Negara, yang
atau sedang
Administrasi
menjadi
Si-stern
diperkuat
tekanan
pendorong
proses
rakyat.
kelembagaan
dalam
Negara
Sistem
Di
pembangunan seluruh
Negare.
Dalam negara
Pembangunan.
dari
Negara
Administrasi
Administrasi
Dua
pemerintah
fndonesia,
tersebut
UUD 1945, Negara.
Pemerintah
Negara.
dalam
pemerintahan
Pemerintahan
Moerd.iono:
MajeIis.
Negara
Dalam Bab III
Penyelenggara
kekuasaan
bawah.
di
pemerintahan
Sistem
UUD 194b).
d.emikian
penyelenggara
ialah
masuk dalam Kekuasaan
Dengan
Sistern
Supra
Kemudian
pemerintah (Angka
.Negara
penjelmaan
tertinggi.
-
Negara
Negara
Sistem Negara
yang
lain
Supra
merupakan Struktur
Adrninistrasi
dan
Negara
dan Pemerintahan
bagian
Daerah
masuk adalah
(Bab V dan
vr uuD 1945). Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kekuasaan pengaruh
yang
merd.eka,
kekuasaan
artinya
pemerintah".
17
Kehakinan
"ialah
terlepas
(Pasal
24,
dari 25
dan
Penjelasan
tentang
UUD 1945).
pegawai
sebagai
negeri
Adrninistrasi
Negara,
tetap
mandiri.
berdiri
Administrasi sebagai: dal-am
Negara
mel-aksanakan
Indonesia segenap tugas
dan
(tujuan)
tugas
Aparatur
Republik
negara
3,
segala
Indonesia
harus
dibagi
dalam:
Negara,
dan Wakil
Presiden.
Presiden
adalah
Kepala
Presid.en
eksekutif
maupun legislatif
Presiden
ialah
tertinggi
Negara
mempunyai
dan
Kepala
kewenangan
pemerintah
Negara
bawah Majelis.
Tugas Pokok Pemerintahan Tugas
Umum Pemerintahan
18
baik
bersama DPR.
penyelenggara di
PembanElunan
Sistem.
Presiden
yang
2)
suatu
Pemerintahan
Pemerintahan.
Nasional.
Indonesia
Adninistrasi
1 ) Kekuasaan
demi tercapainya
atau
menjadi
dapat
a.ga.r terl_aksana
Negara
sekal igus
Sistem
negara
Pemerintah dan yang untuk
Kerangka
negara
kemampuan,
dan tujuan
Negara
sebagai
dirumuskan
pemerintahan
Negara
d.ari
kehakiman
pemerintah
Administrasi
dikembangkan
bagian
dapat
fndonesia
Fenyelenggara
pejabatnl,a
fungsi
rndonesia
memanfaatkan
daya
Pemerintah
peraksanaan
kekuasaan
dengan dana
merupakan
penyelenggaraan
Seluruh
para
Biarpun
dan Tugas PembanEunan.
Tugas ini
dapat
penentuan
dibagi
pelaksanaan,
serta
tugas
pemilikan
tugas
atau
perencbnaan), dan penguasaan,
pengawasan.
Pokok Pemerintah
Proglram Kerja Krida
pengaturan
tugas
(termasuk
kebijaksanaan
tugas
Tugas
dalam
untuk
juga
ini
dijabarkan
Pemerintah/Kabinet,
Kabinet
dalam panca
misalnya
Pembangunan
IV.
3 ) Kelernbagaa,n Pemerintahan. Aparatur Ne€ara
Pemerintah
dan Lembaga Pemerintah yaitu
Daerah
Daerah
( Dekonsentras
II
Pembantuan ) r Aparatur
Kementerian
Non Departemen), I
dan Daerah
( termasuk
Tugas
Kel_urahan )
Daerah
Supra
kerja
antara
Daerah,
adalah
Struktur.
Juga
Pernerintah
Pembina BUMN,
dikernbangkan pola
pemerintah
misalnya
Pegawai Negeri Negara
dan
bahwa
Sistem Sistem
penuh kesetiaan
unsur
Masyarakat
Administrasi Penyelenggara dan ketaatan
19,t5, Negara dan Pemerintah
TY
Negara
dan
Penyelenggara
Negara
dikernbangkan
hubungan
(hubungan
Pusat
lain-1ain).
susunan
tentang
adalah
Abdi
dan
dan perum,
(perjan,
Negara
di
Tinskat
Desentralisasi,
Dalam UUD 1945 Kementerian
tataran
dari
i. ,
Desa
Pemerintah
4l
Tingkat
Perekonomian
Persero).
pula
( termasuk
Pusat
dan
Demikian
organisasi
lembaga
Departemen.
Aparatur (
di
Negara
Neglara, sini
Abdi
terlihat
merupakan
bagian
Negara)
yang
kepada
Pancasila,
menyelenggarakan
dengan UUD tugas
pemerintahan
(UU
pembangunan
dan
No.
Tahun
L974t. Penbinaan Sisten
perpaduan
berdasarkan
Prestasi Negeri
dibagi
Pegawai
Negeri
Sipil
Pegawai
Negeri
Peraturan
Pemerintah,
(Pusat
Gaji
Pernberhentian,
maupun
dan
yaitu
Daerah)
ditetapkan
dan Anggota
dan dengan
ABRI.
mengenai
Formas i ,
Kepangkatan, Pensiun,
perumusan keputusan
penyusunan
Promosi
Diklat
dan
DisipIin,
,
prosedur
kerja,
Kemudian
juga
kebijaksanaan
pemerintahan
sistem
(antara
informasi
persuratan
tata
dan
lain
perundang-undangan
rancangan
dalarn pemerintahan),
6)
kelornpok
Pemerintahan.
Tatalaksana
(pengendalian
dan
dan lain-Iain.
5 ) Ketatalaksanaan
pengambilan
dua
yang
lain
Penempatan,
Jabatan,
prosedur
dalam
dikembangkan
Fengadaan,
Karier
Kerja.
Pegawai
Pengaturan
Sistem
ketatalaksanaan dan penyederhanaan
pemerintah,
dan
kearsipan.
fungsi
perizinan
perizinan)
.
Keuangan Negara. Dasar
pengelolaan
keuangan
negara
baik
Pusat
maupun Daerah. Tata
pengelolaan
pengeluaran Dasar
aturan
keuangan tentang
20
tentang N r .Av C 5 fq r
q
penerimaan
F At * .
harga
mata uang.
dan
Pengaturan
tentang
belanja
pembangunan dan usaha
7 ) Sistem
Ma.najemen
pemerintahan,
negara,
(Perencanaan
Pembangunan (Ketatalaksanaan Diuraikan
kegiatan
dan
pelaksanaan)
pembangunan) .
tersendiri.
B) Sistern
pertanggungjawaban
pelaksanaan
jawaban
pelaksanaan
pernerintahan. Sistern
pertanggung
pemerintah
penyelenggara
pemerintahan Diuraikan
negara / administrasi
tersendiri.
2l
negara/kekuasaan negara.
V.
Sistem
(Perencanaan
Mana,jemen
Pelaksanaan )
dan
Pembang'unan.
Dasar
pikiran
Sistem
Pelaksanaan) dilakukan
Pembangunan seluruh
Masyarakat.
( Perencanaan
Manajemen adalah
rakyat
Namun mekanisme
Administrasi
sistem
Mekanisme Kepemimpinan
Negara
Pemerintah
dasarnya
Sistem
pembangiunan
bahwa
baik
dan
maupun
terdapat
dan merupakan Nasional
dalarn
bagian
dari
secara
Iima
tahunan. Karena
di
sebagai
sistem
Adrninistrasi
sistem
sistem
administrasi
perangsang
dan
membangun
menonjol
Secara
berperan
pendorong
kegairahan
2.
sinj-
masyarak-at,
administrasi
ne€;ara
kegiatan maka
dan
dis ini 1 ah
negara
sebagai
sistem
terutama
Sistem
Pembangunan .
kait-berkait
sebaqai
perencanaannya
dapat
dalam
digambarkan
sebagai_
GBHN
PUPN
berikut: (a)
Jangka
Panjang (Pola
Yang berisi:
1.
Umum Pembangunan Nasional) (Pola
PDPN
Dasar
Nasional
)
PUPJP
(Pola
Jangka
Panjang
)
PUPJM
(Pola
Umum
Jangka Umum
22
Umum
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Menengah)/PUPLT Pembangunan Lima
Tahun)
(Pola
(b)
Jangka
Menengah
Yang berisi:
REPELITA
1.
Sasaran
Utama dan Strategi
pembangunan
(Rencana
dengan
Dasar
Indikatif
sasaran-sasaran
kualitatif). ,
Kerangka Makro.
Rencana Pegangan
Kons i stens i Nasional.
Jangka
antara
dan
(tidak
ada
Ekononi
dan
).
Rencana Daerah-daerah. ( Perencanaan
POT Operasional
( siapa
tetapi
sektoral
lil-akukan
) .
Kemudian,
pegangan
bini
yeng (apa
bukan
rnel-akukan ) yang
harus
dan konsistensi pemrograman
adalah
( d ) Kebijaksanaan-kebijaksanaan
23
Di
koordinasi
penganggaran
Paket
progran,
dan konsistensinya
Departmentaf
lain
APBN
Subsektor,
(DIP-PO).
koordinasi
:
Tahunan)
Rencana Sektor, Proyek
(Misalnya
secara
Nasional
Bidang
Pendek
Yang berisi:
dan
Sektoral_nya.
pembedaan
(c)
Koordinasi
Sasaran
Rencana
A
Kerangka
Rencana
Disagregasi
Sosial
atau
dan
disatukan. Pembangunan.
Kebijaksanaan
4
April,
Paket
Kebijaksanaan Analysis ( e ) Dalam
6
Pol-a yang
Daerah Tingkat Ada sistemnya
Baik
U^li-rt v+ r 4vJ
"
di
Pembangunan
d-i
Daerah
Tingkat
I
poia
Dasar,
Repelita
maupun
II. dalam
bentuk
dan APBD.
(Sistem)
Pola
lain-lain)
sama Perencanaan
Daerah.
Daerah
dan
and Development.
tingkat
(f)
Mei,
Perencanaan
Pembangunan dari
bawah.
(LKMD dan UDKP).
3.
Sistem
Pelaksanaannya
pedoman
pokok
Dapat
disebr-lt
Pada Untuk
pelaksanaan
haI
adninistrasi
ini
asas
kekeluargaan".
PoIa
hubungan
pemerintah,
Transmigrasi,
l-ain
PIR,
Industri pula
fnpres
perkreditan,
Pembangunan.
petunjuk-petunjuk Dalam
antara
BIMAS, PKK, Pola
Sistem pola-pola
berdasar
lebih
"Yang
sini
proyek-proyek,
SOP).
unit-unit
swasta/koperasi
program
lain
Demikian
kerja
sektor
Pembiayaan
dikembangkan
pembangunan
(di
penganggaran).
dengan
pelaksanaan
dan
berbagai
anggaran
berdasarkan
(Juklak
Pel-aksanaannya
bidan€
Sistem
pedoman
berbagai
antara
disatuk"r,
sebagai
dasarnya
dengan
pelaksanaan
tentang
pemrograman
karena
dipegang
atau
atas
sektor masyarakat,
SD/Sekolah-sekolah, Bapak Angkat-Anak
KB, Angkat
dan Iain-1ain. dorongan
pembiayaan
Desa, sigtem
pada sektor
pelelangan
o,t L+
masyarakat PMP,
antara
kebijaksanaan
dan kontrak
penggunaan
dana APBN dan lain-lain. Hal
ini
did.ukung dengan penguatan
(pengendalian) Sangat
penting
Koordinasi koordinasi
ini
pemerintah para
di
Pemerintahan
sini
bahkan
bekerja
ada
untuk dalam
bersama
dalam
langsung. Sislem
pentingnya
petunjuknya
dal_am UUD
menetapkan
politik
pemerintahan
negara,
satu
bawah pimpi_nan Presiden, Negara
atasan
Mengenai
sudah
kalimat
monitoring
pengembangan
adalah
dan koordinasi
Menteri
eratnya
di
pengawasan
Pelaksanaan.
yaitu
1945,
dan sistem
sistem
sama lain
seerat-
(Angka VII
Penjelasan
tentang
Sistem UUD
1945 ) .
Kernudian Fungsional tetapi
juga
dikembangkan Terpadu.
pula Pengawasan
pelaksanaan
26
Sistem bukan
pembangunan
pengawasan hanya
keuangan
Vf . Sistem
Pertanggung.iawaban
pemerintah
negara,/administrasi bagian
dari
d.alarn
negara
1.
juga
Pertama,
Negara
Biarpun
Administrasi
pertanggungjawaban
pemerintahan juga
merupakan
dalam
Mekanisme
sebenarnya
Penyelenggara
Nasiona}.
Sistem
pelaksanaan
negara,/kekuasaan
negtara
Sistem
Kepemimpinan
Pemerintahan
pertanggungjawaban
Sistern penyelenggara
Pelaksanaan
demikian,
Negara.
pelaksanaan
dilaksanakan pranata
Berbagai
penyelenggara
pemerintah
sudah dikembangkan:
pelaksanaan
fndonesia
negara
ialah
Pemerintahan
pemerintahan
Negara
berdasarkan (Angka
hukum
dalarn
Penjelasan
Hukum.
f
Sistem
tentang
UUD
1945). Tata
urutan
juga
peraturan
telah
perundangan
dikembangkan
Republik
berdasar
Indonesia
Hukum
sebagai
berikut: ( 1 ) UUD -
ialah
tentang
hukun
dasar
yang
UUD 19115 Umum Angka
(2)
Ketetapan
( 3)
Undang-undang
(4)
Peraturan
Pemerintah
(5)
Keputusan
Presiden
(6)
fnstruksi
Presiden
tertulis
( Penjelasan
I)
MPR
( 7 ) Peraturan-peraturan Peraturan
Menteri,
Keputusan
Bersama
26
pelaksanaan Instruksi
lainnya llenteri,
Menteri-menteri,
seperti Surat Peraturan
:
Daerah.
Semua
dengan
harus
pada peraturan
bersumber
tegas
berdasar yang
perundangan
dan lebih
tinggi. juga
Kemudian
disebutkan
Indonesia
memegang
UUD. (Ayat
1 Pasal
dalam
UUD, Presiden
kekuasaan
pemerintahan
dan
Dal-am Sistern
tertinggi
di
Presidbn
harus
menjalankan
besar
bertanggung
j awab
"Mandataris"
dari
putusan-putusan GBHN
Pembangunan
3.
yang telah
Majelis
Lima
selaku
Mandataris
Pidato
Kepegaraan.
Pidato adalah penilaian
pembangunan
Angka III,
oleh
menurut MajeIis.
bertindak
l.'Iaj eI i s ia
Ia
berwaj ib
yang
dan ialah
menjalankan
.
disebut, Tahun
ini
Pel-aksanaan
Pol-a
Umum
dilakukan
ol-eh
Presiden
lainpirannya
pada
dasarnya
MPR.
kenegaraan suatu
negara
negara
llajelis,
kepada llajelis,
juga
pemerintah
ditetapkan
oleh
diangkat
IV disebut,
Angka
haluan
)
TAP-TAP MPR.
Kemudian dalam
bawah Majelis.
yang
pelaksana
Indonesia
penyelenggara
ialah
Presid.en
dst.
teguh dan
Undang-undang
Mandataris
Pemerintahan
Presiden
garis-garis
segala
memegang
dengan selurus-lurusnya
Pertanggungjawaban
Dalan
ada kata-kata,
menjalankan
peraturannya
menurut
4 UUD 1945).
Dalam Sumpah Presiden UUD
Republik
dan
pernyataan hasil
politik
pelaksanaan
pembangunan pemerintahan
d i pert ang gung j awabkan
yang
27
dan dan o leh
penyelen ggara Merupakan
4.
pula
Nasional
Penetapan,
Pertanggungj
Si stern
Mekani sme
.
Anggaran 'dengan
dilakukan
Penjelasan
lain,
dalam
rakyat,
awaban ,
Perhitungan
Pendapatan
Pasal
APBN
Artinya
dengan
(perubahan
ditetapkan
persetujuan
DPR.
berlaku
dengan
dan tambahan)
kemudian antara
kedaulatan
Indonesi-a,
itu
Negara
dicantumkan
berdasarkan
Republik Belanja
juga
ini
yang
Belanja
Zg UUD 1g4S)
23 tersebut
Negara
dan
dan
(Pasal
UU.
seperti
Pendapatan
Hal
dari
DPR.
Penetapan
dalam
negara.
bagian
Kepemimpinan
dengan
5.
pemerintah
Anggaran denElan
UU.
pertanggungjawaban
dan perhitungan
APBN.
Pengar+asan BEPEKA. Dalam
Pasal
jawab
tanggung Badan
23 UUD 1945 d.isebutkan,
Pemeriksa
ditetapkan
jar^rab
Keuangan
wajib dengan
yang
Hasil
peraturannya
Pemeriksaan
daLam
negara,
meningkatkan wewenangi yang
28
suatu
itu
DPR.
keuangan
1.945.
memeriksa
neEfara diadakan
GBHN dicantumkan,
tanggung
sesuai
UU.
kepada
dalam
keuangan
Keuangan,
dengan
diberitahukan Bahkan
tentang
untuk
meningkatkan
Badan
Pemeriksa
kegiatan-kegiatannya d.itetapkan
dalarn
UUD
6.
Hak-hak
Lagislati
Hak-hak
Legislat
dalam
f
dan Pengawasan
if
penetapan,
DPR sudah
DPR.
dikernukakan
pertanggungjawaban
antara
lain
perhitungan
dan
APBN. Hubungan
Pemerintah
dikembangkan adalah
melembaga,
Pidato
Keuangan
RAPBN
dengan
7. Pengawasan
serta
Rapat
banyak
d.iantaranya
,pengantar Kerja
Nota
dan
Dengar
pemerintah
Negara.
Peradilan
Tata
UU
rangka
telah
terpentinel pidato
penyelenggara
dalam
DpR
yang
Kenegaraan,
dan
Pendapat
dengan
Usaha
Negara. Dengan
adanya
Peradil-an
Tata
pelaksanaan
penyelenggara
di-pertanggung
jar.rabkan
masyarakat
atau
Negara,
pemerintah
secara
warga
Pengawasan SosiaI
Usaha
maka
negara
langsung
d.apat
terhadap
negara
( Penyelenggara
Negara
tataran
fnfra
Struktur). Pengawasan dilihat
SosiaI
dari
sudut
yang
sehat
pandang
jawab
dan bertanggung
kepentingan
nasional
tetair
ada. segala
warga
negara
bersamaan
hukum dan pemerintahan pemerj-ntahan Pasar
27
uuD
berkumpul, tulisan
itu
dan wajib
dengan 1945 ) .
mengeluarkan dan sebagainya
28 UUD 19.15
29
kedudukannya
tidak
menjunjung
di
hukum dan (Ayat
ada kecualinya.
Kemerdekaan pendapat ditetapkan
dalam
berserihat
dengan
]isan
dengan UU,
z
dan dan (pasal
=
F
o-s
=<>4u
=-(3<=(5==-
=<(yl-O
=<
J
-
4 L
'q
.c 4
Zr
.L
7.
JO
3 c-{
7.
O+s
E t:l
zl
d
v1
=
11
HI
Jf - l
z
P"l
E 9]
E
qr
<s
-ll
dr Y.C-
? 6--
+1 =au-
t:l
YCr
.7
O
E
COv^
=frBrt I
Ed t'l 5 (/l
=L.
t '-]
u
a
=
o-
l-,H
-a
=
e
S.-i-GIO C .la: €g
F
-c-!-#\ .eY.tFL P gdu
-Gi-
.r-L
ogl
€
q d F =6€€
q'-= €!E
='-
-
<'E
O-€ 'Fc<-JC
C2x
cu=6
-
-=<:=
<2.\5
GFO€ 'E c
€
=<=<(/!<=
s.F o.o:a C
*<=c:<6HJ<
'.
au=ct<=<J< cuc(lr
=<)-<
= F<=
I b NE .\C'-€G
a E
o'(] oC
o.€ 0n
€
€.a
€
d_o
U
-
€-
duu
==f]-as6
- l
J I
l--a
s ..o
--l
rt.
cu -cil
JLUL
aq.oO=-<=
el
cc
-J4
-Nc')
ccF U OO
1 , 1' 1 ; 2 , 1 1
l'ut r)
o
:frfiflfliI
0j
(D
)
h
rl IJ
!l
(
-l
F,t
(t I! tr
iil
tl rr I
?'Ett1
LI 'q ;! .: a.iF
r) ;r'
vt g1 '9 li
)'
,y
,!
o,a,.p
1, ,( f!
Fq'c,1
'ii !i
P,t!
t, (t g
Z
Zr,
K,p
r{ .
,,;;;;;
1 2 , L i( l k p @ i { t r r u
Ft Z
A,
ur.\oF.
sl
I
4V"o.,r"
ra, [.
l,
q
O
P'pyrlzt,etQl
nr ii v, r" f.'
v z
uripo.t',s
vrJ.ort
glr
), n
f[-f ntf,
t!
tl
ta.rpt.t
trtr,ut,ttlt].,ut},
1 , ,r u
3rt4i46g,
Uqe
FI At d
n OttO,u
Ht.rEqx
It iJ l/r
{
tr>
I:,F ut ro
[\ i; ' Ffrfi fin= rst $=[.f. F.r',iit fl nF:E[lH !'i ,} ':'
f
l'.
EH
y- It
lt
fi
$$l
F-F$ $
a
f l R2(F F.Ffi :
{. ^. il
9tl
NA t,l
lr
a e
I
o>
fr'E,
$H H FF
ii r
n trt.nf [g$l;tifl;fi[f ii ig '';
951
na
FE- il
rl
,. ro ll
'rr'$nrf,{ff, ,'F#fififr** 'nfif$p lf F I tti f;gfilgl {o
F fD
#
FU
{l ,fl
;rp.f
H t1/ tt
lr
f f, f
w
7
I,
0l ltl ttl
io
z
K tTJ
m Iil
?' P
rrl
tt
ili
c
P
H
tr
li
?. '2,
-.<
r
{
c
::(:r
'u
gt:8 $ " ! ii= B,: f; ft tll i,i "
3 !4
-
l !
F,-
xFi
'ifi[f[[ v1 v
(o
Ft
"
li h.l: : i., ;1 $ t J
I
FF' F I
IA (D
rl
J
l;'
i,Ji
,li
| :?'u
,, .o ,o ., n, i,i
l:.:tl
ll
;;i[ ti il i! ti ii ;, 7 ) i i 8 i l i l l i . l ii l tl$ I il 8' i,i ff ,"i iJ li 4 P r 3iF l' Ll lu t,1.,t..!,
i
B
l!
Jl
Ir
0r
z
e hrt'uri ur
i.iiiiilFil[ li I
HE ryH fd
m
P z
v z
t, lr lu
rd hd
v
tr N I
I,
Bu
3
H
F
ID
ar
hrl
IH
H
tJ?
I2 F:'H
o a rrj (n
.CD|:rl
t, bi Z}' o6) c!, z-H v
z o z ,, v }/ z z z
tU
t! ll t0 5
Hjt
id
B
tfi
utA ts. t, U, I: rt It tDp l]4
ad
z
6)
a
'/_
P
z
[i f{
5. 2
'/.,
o '1
z o w
zhd
?H
]t
tn H
1i)
Z
l-r
@u HFt OF
z
P rr
P!
P
z o z
H
p
FZ
ht It H
]rl
n
v a
lP\
'q
I f;. I Jj:
I'l | | r. t?
II LH! I
l"l
l!) lr
rl (l
ti e
-A
>t
'q
I
c. tl
()
3
\
]J f:
,!
\
!t
R.
P
}J
D
ll
n
n'l
ti!
f,.
F (l rq
U)
*l 1
til
[r
:l fl
c
?
Cr It' ll 'q
Ir'
tl
x lr
,ri 'A
r'
-!, Q titR
iy Ut'A
tqta
q
rtfl
O tr ht i{
rl
H
?, rr
}j
vF]
l:l
ll
7i tb
n lc
l-t ,
m
tu
tr
I 'ft
rt o d
n
ol ll
rl
'4
(J.
o o
ct|p1OH6p'4
Zy,aqO
9,)
dr,n
o,n l_ic
tq x. 7l
ev
qb cly
H. LJ. Lr.
rYuOtstUrr.a
Y'pyCttttz
lYkQCtgloi{ulio
-
taY1Ot'tut,yZ
H FI
V I I . P e m a n t a p a n S i s t e m P e m b a n g u n a nN a s i _ o n a l . _ maka dapat
Seperti
telah
sistem
Pembangunan Nasional
merupakan kerangka
dapat menjadi untuk
dikemukakan pada awal makalah ini,
landasan
yang
landasan,
yang kuat
yang. adil
masyarakat
Pancasila'r. lepas
dan
makmur berdasarkan
pembangunan nasional
tahap Pembangunan Jangka panjang tentu
yang kedua.
saja
rnasib banyak
harus dikembangkan dalam sub sistem menya' mengembangkanha1-har memperbai-ki, kerangka suatu
sistem
hensif.
keseruruhan
mengambil
tatanan Disini
Drs.
yang
semangat persatuan Indonesia
akan
dalam
merupakan
lebih
kompre-
contob
saja
misalnya
negara
dalam
hubungan
neg:ara
tatanan
Moerdiono
dan kekeluargaan
32
bahkan
yang
penyelenggara
secara
mehanis-
sistem
berkembang terus
yang bertumbuh
yang
kurang
sehingga
penyelenggara
lembaga-lembaga itu,
dua
penyelenggata
struktur.
"menata banyak
secara
sistem
pengembangan infra
yang masib
pembangunan nasional
Untuk
mengenai
ririciny&r
menyempurnakan pelaksanaan
sistem
sendiri
yang 1ebih pendek, untuk
melaksanakan
Penantapan karena
kekuatannya
dan
Dengan perkataan
land"as
dan pemantapannya
bagi "Bangsa rndonesia
tumbuh dan berkembang atas
menuju
dikembangkan
mengemukakan negara dalam
yang rangka
dalam masyarakat
dinamis".
Di bidang
sistem
administrasi'
dasar:dasar dari
negara,
keuangan negara rndonesia
aturan_ pengeloraannya
masih
beberapa
masa kolonial Bangunan berupa sistem
Manusia
kurangrah
dan- Pembudayaannya. Disipfin
diartikan
dengan
Nasional
yang
penyelenggaraan
didukung
Manusia
pelaksananya
bahkan
d-isebutkan
pemeriatahan
dan
oleb
serta :
tanpa
Nasional
dapat
pembangunan
sistem
kemampuan dan
para
sangat
hal
penting
hidupnya
pemimpin pemerintahan".
GBHN- "Berhasilnya
serta
ketaatan seluruh
pad.a sikap
dan disiplin rakyat
mearui
kewirausahaan- serta
irmu
lam rangka
negara serta yang
terbuka
dan tek-
dan manajemen. pembudayaannya.
pancasila
dan penjabaran
33
mem-
pening-
untuk mengembangkanprogram-program
memahami dan menghayati
ideologi
dan semangat,
pengetabuan
dari
peng-
seluruh
diperlukan
organisasi
Kesemuanya masih tergantung Budaya politik
tekad
iuga
semangat penutupan
partisipasi
Dalam masyarakat maju,
ialah
sebagai
para penyelenggara
bangun kearah masyarakat
norogi,
mental,
rndonesia".
katan. kemampuan baik
Demikian' pura
pada
dalam
negara
pembangunan nasional
amalan Pancasi 1a tergantung rakyat
semangat
memBudaya. Dalam uuD 1g45
"yang
dalam
berarti
semangat, semangat para oenyelenggar.a negara,
suatu
uu
da-
sebagai
operasionalnya
secara di-namis dan kreatif kerangka acuan Pancasila an dan pengend.alian baik.
Budaya
koordinasi.
an
tidak
sikap mitra
sendiri. bagian
dan
dan
sebagai
rasa
bangunan menjelang
yang. rebih
panjang
kondusif
pengamalan pancasila dengan ujung
tahap
landas
kedua perlu
tombak
administrasi
untuk menunjang tahapan lepas
lain
lembaga pembudaya
manajemen pembangunan dalam sistem
negara yang ditujukan
jangka
dad. manajemen yang
sambung
Sistem Pembangunan Nasional sisten
Budaya p€ng&w&s-
melainkan
sikap-sikap
pembangunan nasional
berpegang pada
berkotak-kotak
Terutama panutan sebagai
nilai-ni1ai
bagi
itu
sebagai
Budaya
sebagainya.
dengan tetap
pem-
dan masa pembangunan diarahkan
aga-r mampu
mendukung : i.
Memecahkan masalah dan upaya perubahan-perubahan men dasar dalam jangka panjang, (long.term
:a changes).
Misarnya saja
peningkatan dibidang
kualitas
ilmu
lain
lebih
sumber daya manusia,
keserasian
sosial
ekonomi, kemampuan rnengurangi
masyarakat in
k e m a n d i r i a n s u m b e r d a n a p e m b a n g u n a nd a n
sebagainya.
2. Menanggulangi yz,
perubahan struktur
pengetahuan dan teknologi,
kesenjangan sosi-al, dustri,
.- .structural
dan menggunakan sebagai momentumupa-
gejolak-gejolak
jangka pendek (short 5+
term fluc-
tuations).
Perru diingat
dalam proses
perubahan-perubahan
lam dunia yang saling dakpastian gejolak
bahwa pembangunan berjalan yang cepat
tergantung
yarg tinggi.
serta
Misalnya saja
dan da-
unsur -.ketiresesi
harga barang-barang ekspor kita,
dunia,
cost
over
run mismanagementdan banyak lagi Pada dasarnya penanganan pembangunan memerrukan keluasan
lirawasan maupun ketrampilan
(mur dan sekrup). kan
perubahan struktur
wawasan industrialisasi
looking" yang
atau
berubah.
dijabarkan proyek
upaya
pembangunan.
mengenai prioritas, naannya,
yang
konteks
dunia
kemudian konkrit
harus proyek-
ketrampilan
teknologi
rinci
dan
konstruksi.
dan sebagainya.
Dengan demikian sistem mang harus
"outward
manajemen perencanaaa dan pelaO:"_
pemi-1ihan desain
"costing"nya
paring
Dibutuhkan
dimensi
dalam
pembangunan
dalam bentuk
nuts"
ekonomi- memerl_u=
dalam
looking',
"inward
and
"bo1t
tetap
dimantapkan.
'35
pembangunan Nasional
me-
