PELATIHAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BANDUNG, JULI 2010

Page |1

BANDUNG, 26-30 JULI 2010

PELATIHAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Puri Imperium Office Plaza UG 11-12 Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6, Jakarta Selatan 12980 T. 62 21 83701809/ F. 62 21 83701810

PELATIHAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

"...hukum yang asal keras bisa saja cuma jadi batu. Hukum yang asal rumit bisa saja cuma jadi kartu. Batu untuk merepresi. Kartu memperlicin transaksi." (Rival G. Ahmad di Legislasi sebagai Kerja Kebudayaan)

Latar Belakang

Sejak 1997, Indonesia mengalami booming undang-undang, hampir semua hal coba untuk diselesaikan melalui pembuatan peraturan. Kecenderungan yang sama juga terjadi di daerah sejak lahirnya Undangundang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, berbagai peraturan undang-undang dan peraturan daerah yang lahir tersebut ternyata tidak banyak membawa perubahan bagi Indonesia.

Kondisi ini tidak lepas dari berbagai masalah peraturan di Indonesia, antara lain: Pertama, peraturan yang ada tidak menyelesaikan permasalahan yang ada; kedua, peraturan yang ada harus segera diganti begitu diundangkan; ketiga, peraturan yang ada justru menimbulkan masalah baru; keempat, peraturan yang ada menambah beban bagi masyarakat.

Tidak adanya partisipasi publik dalam proses pembuatan peraturan adalah salah satu penyebab permasalahan di atas. Hal lain adalah keterbatasan pengetahuan dari para aktor yang terlibat dalam penyusunan peraturan. Dari pengalaman PSHK bekerja dengan lembaga pemerintah, baik DPR, DPRD maupun departemen teknis, tidak ada metode tertentu yang mereka gunakan dalam penyusunan peratutan perundang-undangan. Tidak heran jika kemudian banyak sekali peraturan yang “copy paste” dari peraturan

“Apa yang saya peroleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan PSHK benar-benar sangat membantu. Materi yang disampaikan memenuhi prinsip kekinian dan konteks Indonesia. Metodenya pun sistematis dan partisipatif, sehingga semua peserta training terlibat” (Soemandjaja, anggota DPR FPKS periode 1999-2004 dan staf ahli FPKS)

yang ada di negara lain (untuk undang-undang) atau dari daerah lain (untuk peraturan daerah).

Dengan latar belakang di atas, PSHK akan menggelar pelatihan perancangan peraturan perundangundangan, untuk memberikan bekal bagi para aktor yang terlibat dalam pembuatan peraturan perundangundang.

Page 2 of 17 Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan

Tema dan Konsep Pelatihan

Tema besar pelatihan peracangan peraturan perundang-undangan ini adalah “Towards Socially Responsible Law Making”. Mengapa Towards Socially Responsible Law Making? Peraturan yang memiliki kebertanggungjawaban sosial adalah peraturan yang mampu bekerja dan berdaya guna untuk masyarakat yang kelak diaturnya. Untuk itu peraturan tersebut harus mampu mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat, bukan sekadar untuk mendisiplinkan atau menguntungkan kelompok tertentu.

Metode komunikasi yang digunakan dalam proses pelatihan ini adalah metode vibrant communication yang akan merangsang kinerja otak Anda secara maksimal, yang dilakukan dalam kondisi santai, menarik, dan menyenangkan. Pelatihan ini akan mengkombinasikan sesi presentasi, diskusi, sesi kerja kelompok, sesi kritik, dan evaluasi yang didasarkan kepada modul pengembangan PSHK.

Materi dan Alur Pelatihan

Ada tiga bagian besar materi yang akan diberikan dalam pelatihan ini, yaitu teori, metodologi, dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca pada paparan di bawah ini:

Materi

Penjabaran Materi ini membahas tentang bagaimana hukum dapat melakukan

Hukum dan Transformasi

transformasi sosial. Karena hukum selama ini hanya dijadikan sebagai

Sosial

alat untuk melegitimasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sesi ini berupaya membongkar paradigma tersebut. Sesi ini akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana proses pembuatan peraturan, terutama undang-undang. Tahapan yang dilalui

Proses Legislasi

serta apa saja peluang untuk masyarakat berpartisipasi dalam setiap tahapan pembuatan undang-undang.

Adalah materi yang membahas tentang metode yang akan digunakan untuk perancangan peraturan perundang-undangan. Metode Metode Pemecahan Masalah

Pemacahan Masalah (MPM) terdiri dari tiga langkah, yaitu menemukan masalah sosial, mencari penyebab perilaku bermasalah, dan menyusun solusi.

Pengelompokan dan Pengurutan Peraturan

Kalimat Perundangundangan

Membahas mengenai sistematika peraturan peraturan perundangundangan di Indonesia, baik yang diatur dalam Undang-undang No. 10 tahun 2004 maupun dalam teori yang berkembang saat ini. Kalimat perundang-undangan atau yang sering dikenal dengan bahasa hukum adalah salah satu materi yang menarik dalam pelatihan ini. Mencoba untuk mendiskusikan dan mempelajari tentang kesalahan


Materi

Penjabaran kalimat yang sering dilakukan dalam perancangan peraturan perundangundangan.

Kunjungan lapangan dilakukan pada hari keempat pelatihan. Bertujuan Kunjungan Lapangan

untuk menggali pendapat masyarakat atas solusi yang telah dipilih oleh peserta dalam peraturan yang mereka susun.

Siapa dan Mengapa

Setiap orang pasti pernah berurusan dengan peraturan Semua orang pernah merasakan akibat atau dampak dari peraturan. Dalam konteks ini, pelatihan ini menjadi penting untuk diikuti oleh siapa saja, baik mereka yang terlibat dalam pembuatan peraturan, kalangan NGO yang mengawal pembahasan, jurnalis yang melaporkan proses pembuatan peraturan ataupun profesional yang sering berurusan dengan peraturan.

Profesi

Manfaat -

Anggota DPR/D

Memahami proses legislasi sebagai bagian penting dalam tanggung jawab sebagai anggota Dewan.

-

Mampu menyusun dan menilai sebuah rancangan peraturan perundang-undangan dengan metode yang baik.

-

Mampu menggali permasalahan yang terjadi di masyarakat yang perlu diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat/Daerah

-

Sebagai mitra kerja Dewan, Pemerintah Pusat/Daerah akan mampu menyusun dan menilai sebuah rancangan peraturan perundang-undangan dengan metode yang baik.

-

Memberikan sudut pandang baru dalam penulisan berita yang terkait dengan peraturan perundang-undangan.

Jurnalis

-

Mampu dengan cepat mengetahui kelemahan, kelebihan, dan hal-hal yang kontroversial dalam peraturan perundangundangan.

-

Mampu memahami peraturan perundang-undangan secara

Pengacara dan Konsultan

keseluruhan maupun atas pasal-pasal tertentu yang terkait

Hukum

dengan kasus yang sedang mereka tangani.

Stakeholder

-

Memiliki dasar-dasar kemampuan drafting.

-

Mampu mengkiritisi secara mendalam terhadap kebijakan

(Organisasi Masyarakat Sipil, perusahaan, asosiasi profesi, akademisi, dll)

pemerintah -

Mampu memberikan argumentasi dan solusi terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan


-

Mampu memberikan masukan yang positif terhadap para pembuat aturan, khususnya dalam rangka melakukan advokasi hukum dan kebijakan yang akan dilahirkan.

Pengambil Keputusan dalam

-

Organisasi

Mampu menerapkan metode perancangan dalam pembuatan peraturan perusahaan.

Keuntungan yang Diperoleh

Setiap peserta pelatihan akan mendapatkan keuntungan berupa: 1. Bahan bacaan ”9 Jurus Merancang Peraturan untuk Transformasi Sosial” 2. Materi presentasi digital (dalam bentuk CD) 3. Sertifikat Pelatihan Perancangan Perundang-undangan 4. Training Kit (alat tulis, note book, tas, kaos, dll)

Di samping keuntungan di atas, pascapelatihan anda akan mendapatkan beberapa hal: 1. Menjadi penerima info legislasi PSHK Info legislasi adalah layanan PSHK untuk memberikan informasi tentang dinamika yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terutama menyangkut pembahasan rancangan undang-undang yang terkait dengan sistem hukum. 2. Komunitas Perancang Progresif Adalah sebuah komunitas yang anggotanya adalah para peserta pelatihan-pelatihan yang diadakan PSHK. Saat ini, komunitas ini sudah beranggotakan lebih dari 500 orang. Anda juga dapat berpartisipasi dalam blog perancang progresif (http://perancangprogresif.blogspot.com) 3. Mendapatkan terbitan cuma-cuma PSHK Para peserta pelatihan akan terus dikirimkan terbitan yang dikeluarkan oleh PSHK. Dengan demikian, peserta terus ter-update dengan perkembangan hukum di Indonesia.

Pengalaman PSHK dalam Pelatihan

PSHK sejak tahun 2003 telah mengembangkan pelatihan perancangan peraturan perundang-undangan. Ini ditandai dengan keseriusan PSHK mengeluarkan modul tentang perancangan peraturan, yaitu: 1.

Modul Perancangan Peraturan untuk Transformasi Sosial Dicetak pada tahun 2004, setelah melalui uji coba di empat provinsi di Indonesia, yaitu Lampung, Banjarmasin, Kendari, dan Mataram.

2.

9 Jurus Merancang Peraturan Merupakan hasil revisi atas modul yang diterbitkan pada tahun 2004. Beberapa perubahan yang dilakukan dalam modul ini adalah tentang metode pengemasan yang lebih banyak menggunakan bahasa gambar sehingga lebih mudah dibaca oleh masyarakat umum.

3.

Modul Perancangan Peraturan untuk Aceh


Merupakan kerjasama antara PSHK, Aceh Development Fund, Impact dengan dukungan dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh (BRR NAD-Nias).

Berikut adalah beberapa pelatihan yang pernah difasilitasi oleh PSHK:

I.

Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Tempat dan Waktu

Kegiatan “Pelatihan Penilaian Rancangan Undang-undang untuk Anggota Fraksi Partai

Bogor, 21-23 Desember

Gerindra DPR RI”

2009

Penyelenggara: PSHK dan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Peserta: Gerindra “Pelatihan Penilaian Rancangan Undang-undang untuk Anggota Fraksi Partai

Bogor, 7-9 Desember 2009

Golkar DPR RI” Penyelenggara: PSHK dan dan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Peserta: Golkar “Pelatihan Penilaian Rancangan Undang-undang untuk Anggota Gabungan

Jakarta, 19-22 November

Fraksi Partai Islam DPR RI”

2009

Penyelenggara: PSHK dan dan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Peserta: Gabungan Fraksi Partai Islam DPR RI (FPAN, FPKS, FPPP, FPKB) “Pelatihan Teknik Analisa Undang-undang dan Presentasi untuk Anggota

Bogor, 5-6 September 2007

DPR” Penyelenggara: UNDP Peserta: Staf Perancang DPR RI ”Pelatihan Perancangan Undang-undang”

Jakarta, 15 Agustus 2006

Penyelenggara: Forum Asisten Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FORSA 9) DPR Peserta: Staf Asisten Anggota FKB ”Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan untuk Staf

Depok, 10-15 Februari 2006

Pendukung Fungsi Legislasi DPR, DPD, dan Pemerintah” Penyelenggara: PSHK dan Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF) Peserta: Staf Ahli Badan Legislasi DPR ”Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan untuk Staf

Depok, 28 November-2 Desember 2005

Pendukung Fungsi Legislasi DPR, DPD, dan Pemerintah” Penyelenggara: PSHK dan Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF) Peserta: Staf Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I)


Tempat dan Waktu

Kegiatan ”Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan untuk Staf

Depok, 26-30 Desember 2005

Pendukung Fungsi Legislasi DPR, DPD, dan Pemerintah” Penyelenggara: PSHK dan Indonesia Australia Legal Development Facilitiy (IALDF) Peserta: Staf Perancang Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR “Pelatihan Menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk Anggota Legislatif

Tangerang, Juli 2005

dari Fraksi Partai Demokrat (FPD)” Penyelenggara: PSHK, FPD DPR RI, dan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Peserta: Anggota DPR dari FPD “Pelatihan Menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk Anggota Legislatif

Tangerang, Mei 2005

dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN)” Penyelenggara: PSHK, FPAN DPR RI, dan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Peserta: Anggota DPR dari FPAN “Pelatihan Menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk Anggota Legislatif

Tangerang, Mei 2005

dari Fraksi Partai Golkar (FPG)” Penyelenggara: PSHK, FPG DPR RI, dan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Peserta: Anggota DPR dari FPG “Pelatihan Menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk Anggota Legislatif

Jakarta, Maret 2005

dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS)” Penyelenggara: PSHK, FPKS DPR RI, dan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Peserta: Anggota DPR dari FPKS

II.

Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan untuk Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)

Tempat dan Waktu

Kegiatan “Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan”


Penyelenggara: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan

2006

Democratic Reform Support Program (DRSP) Peserta: Anggota PAH IV DPD RI ”Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan bagi Anggota DPD

Bogor, 17-19 November 2006

RI” Penyelenggara: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Democratic Reform Support Program (DRSP) Peserta: Anggota PAH III DPD RI ”Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan”

Bogor, 7-10 Agustus 2006

Penyelenggara: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Democratic Reform Support Program (DRSP)


Tempat dan Waktu

Kegiatan Peserta: Staff Sekretariat Jenderal DPD RI ”Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan bagi Anggota DPD RI”

Bogor, 16-19 Juli 2006

Penyelenggara: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Democratic Reform Support Program (DRSP) Peserta: Anggota PAH I DPD RI ”Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan bagi Anggota DPD RI”

Bogor, 14-17 Juli 2006

Penyelenggara: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Democratic Reform Support Program (DRSP) Peserta: Anggota PAH II DPD RI ”Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan”

Bogor, 10-13 Agustus 2006

Penyelenggara: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Democratic Reform Support Program (DRSP) Peserta: Staff Sekretariat Jenderal DPD RI ”Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan untuk Staf


Pendukung Fungsi Legislasi DPR, DPD, dan Pemerintah”

2005

Penyelenggara: PSHK Peserta: Staf Dewan Perwakilan Daerah (DPD) “Induction Course for Members of DPD”

Jakarta, Juni 2004

Penyelenggara: Sekretariat Jenderal MPR RI dan International IDEA Peserta: Seluruh Anggota DPD terpilih

III.

Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Tempat dan Waktu Langsa, Aceh 11-14 Oktober 2008

Kegiatan Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan untuk Aparatur Pemda Langsa, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur Penyelenggara: Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias (BRR NAD-Nias) Peserta: staf Pemda Langsa, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan untuk anggota DPRD

Pidie Jaya, Nanggroe Aceh

Pidie Jaya

Darussalam (NAD), 5-8

Penyelenggara: Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias (BRR

April 2008,

NAD-Nias) Peserta: Anggota DPRD Pidie Jaya.

Takengon, NAD, 20-23

Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan untuk anggota DPRD


Tempat dan Waktu Maret 2008

Kegiatan Takengon Penyelenggara: Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias (BRR NAD-Nias) Peserta: Anggota DPRD Takengon Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Bau-Bau, Senggigi, Waingapu, dan Makassar, Februari - Maret 2008

Penyelenggara: The Asian Law Group, Hassall and Associates International, AusAid, dan Pemerintah Indonesia Peserta: Anggota DPRD, Pemerintah daerah, perancang daerah, dan CSO dari Lombok Barat (Nusa Tenggara Barat), Lombok Tengah (Nusa Tenggara Barat), Sumba Barat (Nusa Tenggara Barat), Sumba Timur (Nusa Tenggara Barat), Jeneponto (Sulawesi Selatan), dan Bantaeng (Sulawesi Selatan) Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan untuk DPRD NAD

Banda Aceh, Hotel Sultan,


4-9 Desember 2007

NAD-Nias) Peserta: Anggota DPRD sekabupaten NAD

Berastagi, Hotel Grand Mutiara, 21-24 November 2007

Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan untuk DPRD NAD Penyelenggara: Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias (BRR NAD-Nias) Peserta: Anggota DPRD Aceh Timur, Tamiang, dan Langsa Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan

Banda Aceh, 12-16


Agustus 2007

NAD-Nias) Peserta: anggota DPRA /DPRK dari Fraksi PKS Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan

Banda Aceh, 9-29 Juni


2007

NAD-Nias) Peserta: anggota Setwan se-Aceh, Anggota DPRD Aceh Singkil ”Pelatihan Standardisasi Pembuatan Kebijakan dan Peraturan Daerah”

Lampung, Agustus 2005

Penyelenggara: CIKAL Lampung dan PSHK Peserta: Anggota DPRD se-Provinsi Lampung

IV.

Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan untuk Staf Pemerintah

Tempat dan Waktu Banda Aceh, 9-12 Februari 2009 Langsa (Aceh), 11-14

Kegiatan Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggara: UNIFEM Peserta: Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sipil Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan


Tempat dan Waktu Oktober 2008

Kegiatan Penyelenggara: Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias (BRR NAD-Nias) Peserta: Aparatur Pemda Langsa, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur di Langsa ”Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan untuk Staf Pendukung Fungsi Legislasi DPR, DPD, dan Pemerintah”

Depok, 23-27 Januari 2006

Penyelenggara: PSHK dan Indonesia Australia Legal Development Facilitiy (IALDF) Peserta: Staf Perancang Biro Hukum Departemen ”Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan untuk Staf Pendukung Fungsi Legislasi DPR, DPD, dan Pemerintah”

Depok, 16-20 Januari 2006

Penyelenggara: PSHK dan Indonesia Australia Legal Development Facilitiy (IALDF) Peserta: Staf Perancang Biro Hukum Departemen

V.

Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan untuk Organisasi Masyarakat Sipil dan Pelatihan Perancangan dengan Tema Spesifik

Tempat dan Waktu

Kegiatan Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Perspektif

Jakarta, 3-5 Agustus 2009

Perlindungan Anak Penyelenggara: Bappeda Kabupaten Klaten – UNICEF Peserta: Forum Perlindungan Anak Kab. Klaten Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan untuk Staf PT

Jakarta, 25 Juli & 1 Agustus

Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

2009

Penyelenggara: PT PPA Peserta: Staf PT PPA Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Perspektif Gender

Depok, 27-29 Mei 2009

Penyelenggara: JKP3 Peserta: NGO Pelatihan Legislasi

Depok, 7 Maret 2009

Penyelenggara: Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (BPM FISIP UI) Peserta: pengurus BPM FISIP UI Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan untuk Masyarakat

Banda Aceh, 9-12 Februari

Sipil dan Pemda

2009

Penyelenggara: UNIFEM Peserta: NGO dan staf pemda

Jakarta, 29 November 2008

Sesi “Legal Drafting” Sekolah Perempuan Politik Indonesia


Tempat dan Waktu

Kegiatan Penyelenggara: Sekolah Perempuan Politik Indonesia Liga Perempuan Pemilih Indonesia Peserta: caleg perempuan rekanan dari Sekolah Perempuan Politik Indonesia Liga Perempuan Pemilih Indonesia

Banda Aceh, 8-10 Januari 2008.

Pelatihan Perancangan Berperspektif Gender Penyelenggara: UNIFEM dan JPUK (Jaringan Perempuan untuk Kebijakan) Aceh Peserta: Jaringan kerja perempuan di Aceh

Banda Aceh, 24-25 September 2007

Pelatihan Pemantauan Parlemen untuk NGO NAD Penyelenggara: ACSTF Peserta: NGO NAD ”Pelatihan Perancangan Peraturan Daerah”

Jayapura, 8-11 Agustus

Penyelenggara: Yayasan Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat-

2006

KIPRa Papua Peserta: Perwakilan Ormas, LSM, dan Aleg “Pelatihan Perancangan Peraturan Daerah”

Sumba Barat, 28 April-2

Penyelenggara: Forum Masyarakat Sipil Sumba Barat (Formasi)

Mei 2006

Peserta: Pengurus Formasi dan Organisasi Masyarakat Sipil anggota Formasi Sumba Barat “Pelatihan Legislative Drafting untuk Mitra YAPPIKA Se-Maluku Tenggara”

Tual, Agustus 2004

Penyelenggara: YAPPIKA dan HIVLAK Peserta: Aktivis LSM, Aparat Pemerintah Desa

Jakarta, Oktober 2003-

Tim Perancang Kode Etik dan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum

Agutus 2005

Pasar Modal (HKHPM)

VI.

Kerja Pendampingan (Asistensi) PSHK untuk Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Tempat dan Waktu Jakarta, 30 Juni 2009

Kegiatan Review Naskah Akademik dan RUU Tipikor Versi Masyarakat Sipil Penyelenggara: ICW Workshop Penyusunan Ranperda Perencanaan Pembangunan Daerah

Ternate, 29 Juni 2009

Kabupaten Kepulauan Sula Penyelenggara: CSO Ternate

Jakarta, 3 Juni 2009

Review RUU Penanganan Konflik Sosial Penyelenggara: Kementerian Pemberdayaan Perempuan

Jakarta, 21 September

Advokasi RUU Anti Narkotika

2008

Penyelenggara: Yayasan Stigma

Banda Aceh, 12-13

Fasilitasi pembuatan workplan Tim Asistensi Hukum Gubernur Aceh


Tempat dan Waktu Januari 2008

Kegiatan Penyelenggara: Tim Asistensi Gubernur NAD Review Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Prosedur Pengajuan Kompensasi dan Restitusi dan RPP Tata Cara

Jakarta, Desember 2007

Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu, dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan Bagi Saksi dan/atau Korban Penyelenggara: Indonesia Corruption watch Pendampingan Penyiapan RUU Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Jakarta, 16 Juli-

Pemerintah Daerah

23 Maret 2007

Penyelanggara: PSHK dan Democratic Reform Support Program (DRSP) USAID

Banda Aceh, 2-3 Februari

Perancangan Qanun Aceh tentang Pembentukan Qanun

2007

Penyelenggara: YAPPIKA

VIII. Diskusi terkait Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Tempat dan Waktu Jakarta, 30 Juni 2009

Kegiatan Review Naskah Akademik dan RUU Tipikor Versi Masyarakat Sipil Penyelenggara: ICW Workshop Penyusunan Ranperda Perencanaan Pembangunan Daerah

Ternate, 29 Juni 2009

Kabupaten Kepulauan Sula Penyelenggara: CSO Ternate

Jakarta, 3 Juni 2009

Review RUU Penanganan Konflik Sosial Penyelenggara: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Advokasi RUU Anti Narkotika Penyelenggara: Yayasan Stigma

Bau-Bau, 21-28 Januari 2008

Pelatihan Legislasi untuk Pembuatan Peraturan Desa Penyelenggara: Yappika Peserta: CSO jaringan kerja YAPPIKA

Jakarta, 21-22 April

Workshop tentang Legal Drafting untuk DPRK Aceh Singkil Penyelenggara:

2008

Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia

Banda Aceh, 12-13

Fasilitasi pembuatan workplan Tim Asistensi Hukum Gubernur Aceh

Januari 2008

Penyelenggara: Tim Asistensi Gubernur NAD Review Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

Jakarta, Desember 2007

mengenai Prosedur Pengajuan Kompensasi dan Restitusi dan RPP Tata Cara Penentuan Kelayakan, Jangka Waktu, dan Besaran Biaya Pemberian Bantuan Bagi Saksi dan/atau Korban Penyelenggara: Indonesia Corruption watch


Tempat dan Waktu

Kegiatan Pendampingan Penyiapan RUU Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Jakarta, 16 Juli-23

Pemerintah Daerah

Maret 2007

Penyelanggara: PSHK dan Democratic Reform Support Program (DRSP) USAID

Biaya Investasi

Biaya investasi untuk mengikuti pelatihan ini sebesar Rp. 8.750.000.- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Biaya ini sudah termasuk paket meeting (makan siang dan dua kali snack) selama lima hari kegiatan berlangsung, serta PPN 10%. Namun, biaya ini tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, makan malam, perdiem, dll. Semua biaya di luar biaya investasi menjadi tanggung jawab peserta.

Tempat dan Waktu Pelatihan

“Sungguh sebuah pengalaman baru buat saya. Pelatihan perancangan undang-undang yang tidak membosankan, penuh dengan simulasi. Yang terpenting, relevan dengan pekerjaan saya

Hotel Ardjuna www.theardjunahotels.com

sehari-hari. Saya banyak berbagi cerita dengan rekan sekantor bagaimana PSHK mengadakan pelatihan ini” TeBandung,

(Regi Perdana, Biro Hukum Bappenas)

26-30 Juli 2010

“Selama saya mengikuti berbagai training, metode yang digunakan PSHK sangat berbeda. Tidak berlangsung monoton dan target pelatihan tercapai. Kalau boleh saya katakan, pelatihannya serius tapi santai. Saya seorang legal drafter sangat terbantu” (M. Najib Ibrahim, perancang DPR)


Rancangan Jadwal Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Jadwal Pelatihan

Waktu

Materi

Senin, 26 Juli 2010 09.00-10.30

Sesi Perkenalan dan Pengantar

10.30-11.00

Coffe Break

11.00-12.30

I. Hukum dan Kebijakan Bersama II. Metode Pemecahan Masalah

12.30-13.30

Istirahat

13.30-15.00

Mengidentifikasi Isu Peraturan (1)

15.00-15.30

Coffee Break

15.30-17.00

Mengidentifikasi Isu Peraturan (2)

Selasa, 27 Juli 2010 09.00-10.30

Mencari Penyebab (1) (ROCCIPI)

10.30-11.00

Coffee Break

11.00-12.30


12.30-13.30

Istirahat

13.30-15.00


15.00-15.30

Coffee Break

15.30-17.00

Peraturan dan Inovasi Sosial

Rabu, 28 Juli 2010 08.00-12.00

Field Trip Kelompok Riset Cekungan

12.30-13.30

Istirahat

13.30-15.00

Diskusi Kelompok

15.00-15.30

Coffee Break

15.30-17.00

Presentasi Kelompok

Kamis, 29 Juli 2010 09.00-10.30

Menyusun dan Mempresentasikan Naskah Akademik

10.30-11.00

Coffee Break

11.00-12.30

Presentasi Kelompok

12.30-13.30

Istirahat

13.30-15.00

Menyusun Kalimat Peraturan (1)

15.00-15.30

Coffee Break

15.30-17.00

Menyusun Kalimat Peraturan (2)


Jumat, 30 Juli 2010 09.00-10.30

Menyusun Sistematika Peraturan (Prinsip-prinsip)

10.30-11.00

Coffee Break

11.00-12.00

Menyusun Sistematika Peraturan (Teknis)

12.00-13.30

Istirahat

13.30-15.00

Menyusun Rancangan Peraturan

15.00-15.30

Coffee Break

15.30-17.00

Presentasi Kelompok

18.30-21.00

Closing Dinner

Informasi dan Teknis Pendaftaran

Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi:

Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Puri Imperium Office Plaza UG 11-12, Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6, Kuningan, Jakarta Selatan 12980 Telp. 021-8370 1809 Fax. 021-8370 1810

Contact person: 1. Diah Rahmawati (0812 8384 2612) ; [email protected] 2. Faizah Sururi (0878 8612 5251) ; [email protected]

Pendaftaran paling lambat 10 hari sebelum pelatihan. Konfirmasi dan pembayaran paling lambat 9 hari sebelum pelatihan.

Teknis Pendaftaran:

1. Melakukan konfirmasi via email atau telepon untuk memastikan ketersediaan tempat. 2. Mengisi formulir pendaftaran (untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi www.parlemen.net atau www.pshk.or.id ) 3. Melakukan pembayaran, dengan cara mentransfer ke rekening Bank CIMB Cabang Cikini No.202 01 00285 00 1 a.n. Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Ketentuan pembayaran: o

Pembayaran lunas, pembayaran 100% biaya investasi yang dilakukan pada saat melakukan pendaftaran.


o

Pembayaran bertahap, Down Payment sebesar 50% dari biaya investasi yang dibayarkan pada saat melakukan pendaftaran, dan sisanya dapat dilunasi paling lambat pada saat konfirmasi pelatihan, sampai pukul 15.00 WIB.

o

Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan kami belum menerima pelunasannya, maka peserta dianggap batal mengikuti pelatihan dan dimasukkanb dalam daftar tunggu pelatihan berikutnya plus biaya administrasi sebesar 10% dari biaya investasi.

4. Mengirimkan bukti transfer pembayaran beserta formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap ke no. faks. 021-8370 1810 ditujukan kepada Sdri. Diah Rahmawati. 5. Setelah kami menerima seluruh bukti pembayaran berikut formulir pendaftaran, kami akan mengirimkan konfirmasi keikutsertaan pelatihan serta jadwal pelatihan. 6. Pendaftaran paling lambat dilakukan 10 hari sebelum pelatihan. 7. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan berhubungan dengan teknis pendaftaran serta pembayaran, dapat menghubungi Sdri. Diah Rahmawati atau Faizah Sururi di no. telepon 021-8370 1809.


FORMULIR PENDAFTARAN

Biodata Nama

: ______________________________________________

Tempat & Tanggal Lahir

: ______________________________________________

Pendidikan

: ______________________________________________

Instansi

: ______________________________________________

Alamat

: ______________________________________________

Jabatan

: ______________________________________________

Telp. Kantor

: ______________________________________________

Telp. Rumah

: ______________________________________________

No. Hp

: ______________________________________________

Email **

: ______________________________________________

Hobi

: ______________________________________________

Ukuran T-Shirt

: XS / S / M / L / XL / XXL

** Pastikan anda memiliki alamat email yang aktif karena segala korespondensi terkait persiapan pelatihan akan kami kirimkan via email

Akomodasi (Wajib diisi apabila menginginkan kami yang mencarikan akomodasi selama pelatihan. Biaya akomodasi diluar biaya investasi dan akan ditagihkan langsung oleh pihak hotel)

Banyaknya kamar

: _________________________

Atas nama

: _________________________

Dengan ini saya menyatakan mendaftar pelatihan Perancangan Perundang-undangan dengan tema ‘Magical Drafting’ yang diselenggarakan pada 26-30 Juli 2010 oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

______________, ____________ 2010

Peserta,

________________________ Ttd dan Nama Lengkap

Formulir Pendaftaran (Silahkan lembar ini diperbanyak sesuai kebutuhan)


PELATIHAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BANDUNG, JULI 2010

Recommend Documents