Pelaksanaan Peringatan Dini Tsunami di Komunitas Daerah Indonesia

Pelaksanaan Peringatan Dini Tsunami di Komunitas Daerah Indonesia Daftar periksa untuk pengkajian, perencanaan dan pemantauan

Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini terhadap Tsunami di Komunitas Daerah Indonesia │Sebuah Daftar Periksa │ 1

2007

Pemberitahuan

German-Indonesian Cooperation for Tsunami Early Warning System (GITEWS) Capacity Building in Local Communities

Daftar Periksa ini dirancang dengan mengadaptasi kerangka kerja dan pertanyaan-pertanyaan panduan dari ”Checklist for Developing Early Warning Systems”, yang disusun selama EWC III Third International Conference on Early Warning “From concept to action“, 27 – 29 Maret 2006, Bonn, Jerman.

GTZ-International Services Deutsche Bank Building, 10th floor Jl. Iman Bonjol No.80 Jakarta 10310 –Indonesia

Diadaptasi oleh:

Harald Spahn Vidiarina Iskandar Leman Benny Usdianto

Versi Bahasa Indonesia:

Theresia Wuryantari

Tel.: +62 21 3983 1517 Fax: +62 21 3983 1591 www.gitews.org www.gtz.de


Prakata Kesiapsiagaan merupakan arahan untuk menghadapi tsunami, yang merupakan fenomena alam yang cukup umum di sepanjang garis pantai Indonesia. Kesiapsiagaan dibangun dari pengetahuan tentang bahaya alam dan kerentanan kita terhadap bahaya alam tersebut. Kesiapsiagaan juga mencakup kemampuan untuk mengenali tanda-tanda peringatan dari alam dan/atau menerima pesan-pesan peringatan dari sebuah sistem peringatan dini terhadap tsunami yang tepat waktu. Masyarakat yang siap akan tahu bagaimana bereaksi dan telah siap dengan rencana evakuasi dan tanggap darurat. Peringatan dini penting untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerusakan ketika tsunami melanda. Pemerintah Indonesia sedang membangun Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS, INATEWS), bekerjasama dengan Pemerintah Jerman dan negara-negara serta lembaga-lembaga internasional. Sistem ini merupakan bagian penting dari Sistem Peringatan Dini Tsunami wilayah Samudra Hindia. Sistem peringatan dini dapat sangat mengurangi dampak negatif yang diakibatkan bencana jika analisis dan rantai komunikasi berfungsi, serta masyarakat dan lembaga-lembaga bertindak setelah menerima peringatan. Oleh sebab itu, keberhasilan peringatan dini dapat dengan sendirinya terlihat dari reaksi masyarakat terhadap peringatan yang diberikan. Para pemain di daerah memiliki peran penting untuk mencapai sasaran ini. Kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya dan dampak yang dapat ditimbulkannya, menerima pengarahan dan peringatan-peringatan dari lembaga nasional, memberikan arahan dan perintah kepada masyarakat setempat dan mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi bencana alam merupakan tugas-tugas nyata pemerintah setempat serta masyarakatnya. “Komunitas daerah” merujuk pada komunitas di tingkat kabupaten hingga tingkat RW dan mencakup Pemerintah Daerah, Pemuka Masyarakat, Sektor Swasta, Lembaga Akademik tingkat Daerah, LSM dan masyarakat secara umum. Penguatan aktor-aktor dan lembaga setempat yang terlibat dalam kesiapsiagaan terhadap bencana dan pengembangan piranti secara bersama merupakan langkah-langkah penting dalam membangun satu Sistem Peringatan Dini terhadap Tsunami di Indonesia yang berpusat pada masyarakat (people centered). Semoga daftar periksa ini dapat berperan dalam mencapai tujuan tersebut.


Daftar Isi Prakata

3

Pendahuluan

5

1

Mengapa dan untuk siapa Daftar Periksa ini disusun

6

2

Isi Panduan

6

3

Cara Menggunakan Daftar Periksa

7

4

Konteks: Rancangan Sistem Peringatan Dini terhadap Tsunami Indonesia

8

Elemen Kunci 1

Pengetahuan tentang Risiko

9

2

Pemantauan dan Layanan Peringatan

15

3

Penyebaran dan Komunikasi

17

4

Kemampuan Respons

23

5

Isu Lintas Sektor

31

Aktor-aktor Kunci dan Analisis Pemangku Kepentingan

39

Rencana Aksi

45

Akronim

49

Rujukan

50


Pendahuluan Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini terhadap Tsunami di Komunitas Daerah Indonesia │Sebuah Daftar Periksa │ 5

Pendahuluan 1. Mengapa dan untuk siapa Daftar Periksa ini disusun? Pelaksanaan Peringatan Dini Tsunami di Komunitas Daerah merupakan sebuah proses yang tergantung pada banyak faktor. Untuk bisa melakukan proses ini diperlukan pengkajian terhadap apa yang sudah ada untuk merencanakan kegiatan untuk melaksanakan semua elemen yang diperlukan dalam Sistem Peringatan Dini dan untuk memantau kemajuan yang dicapai. Daftar periksa ini disusun untuk dijadikan satu alat sederhana bagi para pengambil keputusan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) di tingkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan Peringatan Dini terhadap Tsunami di tingkat komunitas di Indonesia. Alat ini disusun dengan cara sedemikian rupa sehingga bisa digunakan sendiri oleh para aktor di tingkat daerah tanpa memerlukan keahlian atau sumber daya dari luar. Namun demikian, swa-kaji ini akan efektif bila dilakukan dengan pikiran terbuka dan sikap kritis terhadap diri sendiri. 2. Isi Panduan Peringatan Dini adalah penyampaian informasi secara tepat waktu dan efektif melalui lembaga yang diidentifikasi untuk memungkinkan orang-orang yang terpapar pada satu bahaya untuk mengambil tindakan untuk menghindari atau mengurangi risiko mereka dan mempersiapkan respons yang efektif (ISDR).

Satu sistem peringatan dini yang menekankan pada masyarakat yang lengkap dan efektif terdiri atas empat elemen yang saling berkaitan: (1) pengetahuan tentang risiko; (2) monitoring teknis dan layanan peringatan; (3) komunikasi dan penyebaran peringatan; dan (4) kemampuan respons komunitas. Praktik-praktik baik dalam sistem peringatan dini juga memiliki saling keterkaitan yang kuat serta komunikasi yang efektif.


Daftar periksa disusun dengan mengacu pada empat elemen kunci ini. Selain itu juga telah disusun sejumlah isu-isu lintas sektor yang penting dalam pengembangan Sistem Peringatan Dini terhadap Tsunami Indonesia, antara lain adalah tata kelola dan pengaturan kelembagaan yang efektif, satu pendekatan multi-bahaya terhadap sistem peringatan, keterlibatan komunitas daerah dan pertimbangan perspektif gender dan keragaman budaya. Dokumen ini terdiri dari dua bagian yang saling berkaitan yang harus dibaca dengan berurutan. Untuk masing-masing dari empat elemen kunci, bagian pertama menyajikan informasi latar belakang yang bermanfaat dan isu-isu umum yang berkaitan dengan Sistem Peringatan Dini terhadap Tsunami Indonesia. Bagian kedua merupakan serangkaian daftar periksa praktis tentang tindakan-tindakan dan inisiatif-inisiatif yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan atau mengevaluasi kemajuan Sistem Peringatan Dini terhadap Tsunami. Setiap daftar periksa dikelompokkan di bawah serangkaian tema-tema utama dan mencakup satu contoh daftar tindakan atau langkah yang, jika diikuti, akan memberikan satu landasan yang kuat untuk membangun atau mengkaji satu sistem peringatan dini. 3. Cara Menggunakan Daftar Periksa Daftar periksa-daftar periksa disusun untuk digunakan sebagai satu alat rujukan untuk keperluan berbeda-beda untuk memastikan adanya elemen-elemen Sistem Peringatan Dini terhadap Tsunami. 1. Alat pengkajian untuk mengidentifikasi kondisi nyata komunitas daerah berkaitan dengan Peringatan Dini terhadap Tsunami untuk mengidentifikasi kelemahan dan kesempatan serta potensi perbaikan untuk mengidentifikasi pelaku utama 2. Alat perencanaan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan tindakan untuk memprioritaskan topik untuk menetapkan sasaran kelompok-kelompok kerja untuk menyusun satu rencana aksi/tindakan 3. Alat evaluasi untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan dan capaian selama proses pelaksanaan untuk memperbaiki sistem yang telah terbangun Peringatan Dini Tsunami merupakan tugas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga setiap komunitas perlu mengidentifikasi aktor-aktor yang relevan dalam pengembangan berbagai elemen Sistem Peringatan Dini. Daftar Periksa ini juga memuat Alat Analisis Pemangku Kepentingan untuk membantu mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap aktor setempat yang terlibat.


4. Konteks: Rancangan Sistem Peringatan Dini terhadap Tsunami Indonesia “Skenario Utama” menjelaskan elemen-elemen utama dalam Sistem Peringatan Dini terhadap Tsunami Indonesia. Pada dasarnya skenario ini terdiri dari satu komponen monitoring terhadap gempa bumi, yang membandingkan data yang tercatat dalam satu Simulasi dan Data Base Tsunami (Tsunami Simulation and Data Base) untuk bisa mengkaji kemungkinan terjadinya tsunami, perkiraan tinggi gelombang dan wilayah-wilayah yang terkena. Berdasarkan informasi ini, BMG akan mengeluarkan dan menyebarkan peringatan pertama. Komponen kedua memantau prosesproses di samudra dan menentukan apakah sebuah tsunami terjadi karena proses-proses tersebut.

Penyebaran peringatan merupakan tugas beberapa lembaga dan dilakukan dengan cara-cara teknis yang berbeda. Pemerintah setempat mempunyai peran penting dalam menjamin bahwa pesan-pesan peringatan dan perintah untuk melakukan evakuasi akan menjangkau semua masyarakat di wilayahwilayah berisiko dalam komunitas mereka. Kesiapsiagaan komunitas merupakan indikasi komunitas bisa secara efektif mengubah peringatan menjadi tindakan.


Elemen Kunci 1: PENGETAHUAN RISIKO TSUNAMI Risiko tsunami muncul dari gabungan antara bahaya tsunami dan kerentanan di suatu lokasi tertentu. Pengkajian tentang risiko tsunami memerlukan pengumpulan dan analisis data yang sistematis dan harus mempertimbangkan sifat dinamis bahaya dan kerentanan yang ditimbulkan oleh prosesproses seperti urbanisasi, perubahan tata guna lahan pedesaan, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Peta pengkajian risiko tsunami membantu mendorong orang untuk mengembangkan satu sistem peringatan dini dan menjadi pedoman dalam persiapanpersiapan untuk pencegahan dan respons bencana.

Peristiwa

Bahaya .

X

mengakibatkan

pemicu

Risiko Bencana

Bencana (Alam)

Kerentanan

Bagaimana Tsunami Bekerja: Asal Usul Tsunami

Tujuan: Membuat proses yang sistematis dan baku untuk mengumpulan, mengakses dan berbagi data, peta dan kecenderungan tentang ancaman dan kerentanan terhadap tsunami. Aktor-Aktor Kunci: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Ada lima tema utama yang terkait dengan Pengetahuan Risiko di tingkat daerah: 1. Pengaturan kelembagaan terbentuk 2. Bahaya Tsunami teridentifikasi 3. Kerentanan Komunitas Teranalisis 4. Risiko terhadap Tsunami Terkaji 5. Informasi Tersimpan dan Dapat Diakses Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini terhadap Tsunami di Komunitas Daerah Indonesia │Sebuah Daftar Periksa │ 9

1.1. Pengaturan kelembagaan terbentuk Komunitas perlu menentukan siapa yang akan dilibatkan dalam pengkajian risiko dan bagaimana melakukan koordinasi. Peran dan tanggung jawab para aktor yang terlibat serta standar dan metode teknis yang digunakan harus dijelaskan. Perhatian khusus harus diberikan pada pendekatan partisipatif, khususnya untuk pengkajian kerentanan. Produk pengkajian risiko, misalnya peta risiko, harus disahkan secara resmi.

Aspek

Kemajuan

Tindakan yg diperlukan & Prioritas

1. Peran para aktor dalam pengkajian kerentanan Badan-badan pemerintah kunci setempat dan aktor0 1 2 3 4 1 2 3 aktor lain yang terlibat dalam pengkajian tentang bahaya dan kerentanan terhadap tsunami 0 belum dimulai 1 prioritas tinggi teridentifikasi dan peran mereka dijelaskan 1 langkah-langkah pertama 2 prioritas sedang (misalnya badan-badan yang bertanggung jawab atas sudah dilakukan 3 tidak perlu 2 sedang berjalan tindakan apa-apa data ekonomi, data demografi, perencanaan tata 3 hampir diselesaikan guna lahan, data sosial, satu organisasi setempat 4 sudah diselesaikan semuanya ditunjuk untuk koordinasi dlsb.) 2. Peraturan setempat Adanya peraturan setempat atau kebijakan pemerintah yang memberikan mandat untuk membuat peta-peta bahaya dan kerentanan terhadap tsunami untuk komunitas 3. Metode-metode Pengkajian Bahaya, Kerentanan dan Risiko Standar-standar nasional untuk Pengkajian Bahaya, Kerentanan dan Risiko teridentifikasi dan dapat diakses masyarakat setempat Pengkajian Bahaya, Kerentanan dan Risiko dilakukan di tingkat daerah dengan menggunakan metode-metode yang sudah disesuaikan yang mengikuti standar-standar nasional 4. Keterlibatan masyarakat Diterapkan mekanisme untuk secara aktif melibatkan masyarakat dalam analisis tentang bahaya dan kerentanan terhadap tsunami di tingkat daerah

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

1.2. Bahaya-bahaya Tsunami teridentifikasi Pertama-tama, semua komunitas akan harus mengidentifikasi apakah mereka berada di daerah yang rentan tsunami. Agar bisa mengidentifikasi karakteristik setempat dari bahaya tsunami, komunitas harus menghubungi RISTEK, LIPI dan DKP untuk mendapatkan informasi yang tersedia. Penting untuk mengetahui apakah komunitas anda berada dalam risiko terkena tsunami yang terjadi di tingkat daerah karena tsunami bisa menjangkau pantai dalam waktu yang sangat singkat. Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini terhadap Tsunami di Komunitas Daerah Indonesia │Sebuah Daftar Periksa │ 10

Daerah-Daerah di Indonesia yang rentan terhadap Tsunami

Pengetahuan tentang dampak yang mungkin ditimbulkan tsunami terhadap daratan juga penting bagi penyiapan kesiapsiagaan. Peta run up (ketinggian air) merupakan alat-alat yang penting untuk perencanaan lebih lanjut. Untuk tujuan tersebut, data historis atau model-model yang menunjukkan adanya inundation (daerah penggenangan) untuk berbagai skenario juga bisa bermanfaat. Focal point untuk Modeling Tsunami adalah BPPT. Saat ini belum banyak model yang tersedia, sehingga komunitas dapat melakukan penelitian sendiri mengenai tsunamitsunami yang pernah terjadi di tempat mereka.

Aspek 1. Karakteristik-karakteristik daerah bahaya tsunami Karakteristik bahaya tsunami lokal (misalnya intensitas, frekuensi, dan kemungkinannya) dianalisis dan informasi historis dievaluasi.

Kemajuan


0 1 2 3 4

1 2 3

0 belum dimulai 1 langkah-langkah pertama sudah dilakukan 2 sedang berjalan 3 hampir diselesaikan 4 sudah diselesaikan semuanya

2. Peta bahaya tsunami Peta bahaya tsunami tersusun untuk mengidentifikasi wilayah geografis dan komunitas yang bisa terkena dampak tsunami. 3. Peta bahaya terpadu Sebuah peta bahaya terpadu tersusun (selama memungkinkan) untuk mengkaji interaksi antara tsunami dengan bahaya-bahaya lain.

1 prioritas tinggi 2 prioritas sedang 3 tidak perlu tindakan apa-apa

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3


1.3. Kerentanan Komunitas Teranalisis Pengkajian Kerentanan Komunitas (Community Vulnerability Assessment) mencakup analisis aspek-aspek sosial, ekonomi, gender, lingkungan dan kelembagaan. Pengkajian ini menimbang elemen yang berisiko, mekanisme dan kemampuan bertahan (coping mechanism and capacities) yang ada. Pengkajian ini melibatkan masyarakat dan lembaga setempat dengan beragam pendekatan, antara lain pendakatan berbasis komunitas.

Aspek 1. Pengkajian kerentanan komunitas Pengkajian kerentanan komunitas terhadap bahaya tsunami dilakukan. 2. Data sejarah dan potensi di masa mendatang Sumber kesejarahan dipertimbangkan dalam pengkajian kerentanan. Potensi tsunami di masa mendatang dipertimbangkan dalam pengkajian kerentanan. 3. Faktor-faktor lain Faktor-faktor lain seperti gender, kecacatan, akses terhadap infrastruktur, keragaman ekonomi dan sensitivitas lingkungan dipertimbangkan.

4. Dokumentasi dan pemetaan kerentanan Kerentanan dipetakan dan didokumentasikan (misalnya komunitas, infrastruktur penting di sepanjang garis pantai diidentifikasi dan terpetakan).

Kemajuan


0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3


0 1 2 3 4


1 2 3

1.4. Risiko Tsunami Terkaji Pengkajian risiko tsunami merupakan gabungan hasil pengkajian bahaya dan kerentanan yang menunjukkan risiko dan faktor risiko tsunami yang ada. Penyebab kerentanan, faktor pemicu atau kegiatan yang meningkatkan risiko, gambaran sosial dan kewilayahan, pilihan untuk pengurangan risiko dan intervensi juga tercantum dalam hasil kajian risiko.


Aspek

1. Interaksi bahaya dan kerentanan terhadap tsunami Interaksi bahaya dan kerentanan terhadap tsunami dikaji untuk menentukan risiko yang dihadapi oleh komunitas daerah.

2. Konsultasi dengan Komunitas dan sektor swasta Konsultasi dengan komunitas dan sektor swasta dilakukan untuk memastikan bahwa informasi risiko bersifat menyeluruh dan mencakup pengetahuan historis dan kearifan lokal serta informasi tingkat daerah dan data di tingkat nasional.

3. Risiko lain Kegiatan yang meningkatkan risiko teridentifikasi dan terevaluasi.

Kemajuan


0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3



0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

4. Integrasi ke dalam rencana manajemen risiko

setempat dan pesan-pesan peringatan. Hasil pengkajian risiko dimasukkan ke dalam rencana manajemen risiko setempat dan pesan-pesan peringatan.

1.5. Informasi Tersimpan dan Bisa Diakses Informasi yang diperoleh selama pengkajian harus “diterjemahkan” menjadi alat-alat bagi para pengambil keputusan, perencana dan masyarakat umum. Umumnya, peta-peta dan laporanlaporan tentang bahaya, kerentanan dan risiko terhadap tsunami merupakan hasil yang mestinya dihasilkan dari proses pengkajian risiko. Dokumen-dokumen tersebut harusnya tersedia dengan mudah dan diperbaharui dari waktu ke waktu.

Aspek 1. Penyimpanan data Sistem penyimpanan data dikembangkan oleh lembaga resmi Peta-peta dan data tentang bahaya, kerentanan dan risiko terhadap tsunami disimpan dan tersedia bagi pemerintah, masyarakat umum dan komunitas internasional (bila sesuai) 2. Pembaharuan data Rencana dan data yang tersusun diperbaharui secara teratur.

Kemajuan


0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3



Pemantauan dan Layanan Peringatan Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini terhadap Tsunami di Komunitas Daerah Indonesia │Sebuah Daftar Periksa │ 15

Elemen Kunci 2: PEMANTAUAN DAN LAYANAN PERINGATAN Di Indonesia, komunitas yang menghuni daerah rentan tsunami berisiko terhadap tsunami lokal. Gelombang tsunami yang dihasilkan bisa menjangkau pantai dalam waktu yang sangat singkat. Karena alasan itu, masyarakat setempat harus memberikan perhatian khusus pada tanda-tanda peringatan dari alam. Tanda peringatan yang mungkin pertama kali diterima masyarakat adalah getaran tanah dari satu gempa bumi yang kuat. Sayangnya, getaran tanah bukan merupakan sebuah indikator tsunami yang sangat bisa diandalkan karena perasaaan tentang ”getaran tanah yang kuat” bisa sangat subyektif. Selain itu ada kemungkinan bahwa lokasi pusat gempa ada di daratan sehingga tidak ada bahaya tsunami. Juga ada laporan-laporan tentang tsunami lokal dimana peduduk tidak merasakan adanya gempa bumi sebelumnya. Surutnya air laut di bawah tingkat yang normal bisa dilihat sebagai tanda peringatan kedua dari alam. Dalam hal ini, gelombang tsunami sebentar lagi akan menyerang. Penting bahwa masyarakat segera meninggalkan jalur pantai dan tepian sungai segera setelah mereka merasakan satu gempa bumi atau melihat surutnya air laut. Komunitas dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi ancaman tsunami dengan menghubungkan diri dengan Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia (Indonesian Tsunami Early Warning System, INA-TEWS). INA-TEWS tergantung pada monitoring gempa bumi dan pengamatan laut. Data dihasilkan oleh banyak negara yang berbeda yang mengoperasikan satu jaringan internasional stasiun seismik, sistem pelampung DART (DART buoys) dan pengukur pasang surut (tide gauges). Di Indonesia, analisis data merupakan tanggung jawab BMG. Data seismik yang masuk dibandingkan dengan satu Simulasi dan Data Base Tsunami agar bisa mengkaji kemungkinan terjadinya tsunami, perkiraan tinggi gelombang dan daerah yang terkena. Berdasarkan informasi ini, BMG akan mengeluarkan dan menyebarkan peringatan pertama. Sebuah komponen kedua memantau proses-proses kesamudraan dan menentukan apakah tsunami akan dihasilkan. Layanan pemantauan dan peringatan beroperasi 24 jam sehari.


Penyebaran dan Komunikasi Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini terhadap Tsunami di Komunitas Daerah Indonesia │Sebuah Daftar Periksa │ 17

Elemen Kunci 3: PENYEBARAN DAN KOMUNIKASI BMG mengirimkan peringatan dengan menggunakan satu sistem komunikasi “5 in 1” kepada Lembaga Perantara (Interface Institutions) tertentu. Masyarakat umum akan diberi informasi melalui media umum (radio, TV). Selain itu, peringatan juga akan disebarkan kepada sejumlah lembaga dan orang terpilih melalui SMS. Teknologi komunikasi khusus yang berbasis radio dan internet (RANET, FM-RDS) digunakan untuk menyebarkan peringatan secara langsung kepada masyarakat dan lembaga-lembaga yang berada di daerah berisiko.

Teknologi komunikasi yang digunakan BMG

BMG akan mengirimkan pesan-pesan peringatan dengan jenis berbeda: satu peringatan WASPADA (Advisory) akan dikirimkan apabila ada kemungkinan terjadi tsunami kecil (tinggi gelombang kurang dari 0,5 meter) atau satu pesan AWAS (Warning) di kasus yang lebih berat (tinggi gelombang lebih dari 0,5 meter). Pesan-pesan peringatan akan menunjukkan bahwa telah terjadi sebuah gempa bumi yang bisa memicu terjadinya tsunami dan akan memberikan informasi tentang wilayah-wilayah geografis yang terkena dan perkiraan tinggi gelombang. Kemudian akan diberikan informasi tambahan tentang data gempa bumi dan karakteristik tsunami serta satu pesan Semua Sudah Aman (All Clear) ketika bahaya sudah usai. Setelah mengalami getaran tanah yang kuat dari sebuah gempa bumi atau menerima peringatan dari pusat peringatan nasional, pemerintah setempat harus menentukan pesan apa yang akan disebarkan kepada lembaga-lembaga dan masyarakat setempat. Pesan yang disampaikan harus mencakup satu arahan yang jelas tentang prosedur evakuasi atau tindakan lain yang harus diambil. Pemerintah Setempat mempunyai peran penting dalam menjamin bahwa pesan-pesan peringatan dan perintah evakuasi menjangkau semua masyarakat di wilayah-wilayah berisiko dalam komunitas mereka.

Tujuan: Mengembangkan sistem komunikasi dan penyebaran di tingkat daerah untuk memastikan bahwa masyarakat dan komunitas mendapat peringatan sebelumnya akan adanya kejadian tsunami dalam waktu dekat dan memfasilitasi koordinasi dan pertukaran informasi antara tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten. Aktor-Aktor Kunci: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Ada tiga tema utama yang berkaitan dengan Penyebaran dan Komunikasi yang harus dipertimbangkan di tingkat daerah: 1. Proses Kelembagaan dan Pengambilan Keputusan Dilembagakan 2. Sistem dan Peralatan Komunikasi yang Efektif di Tingkat Daerah Terpasang 3. Pesan Peringatan Dikenali dan Dipahami Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini terhadap Tsunami di Komunitas Daerah Indonesia │Sebuah Daftar Periksa │ 18

3.1. Proses-Proses Kelembagaan dan Pengambilan Keputusan Dilembagakan Setiap komunitas harus menetapkan dimana, bagaimana dan oleh siapa peringatan dari BMG akan diterima dan prosedur apa yang akan dimulai setelah menerima pesan pengarahan atau pesan peringatan. Semua aktor setempat yang terlibat dalam penyebaran peringatan harus diidentifikasi dan harus disepakati peran & tanggung jawab serta mekanisme koordinasi. Semua prosedur harus didokumentasikan dalam bentuk Protap (SOP).

Aspek

Kemajuan


0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

1. Kebijakan dan Aturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah tentang Rantai Peringatan Rantai penyebaran peringatan ditegakkan melalui kebijakan atau peraturan pemerintah, antara lain:

Bagaimana dan dimana penerimaan peringatan dari Pusat Peringatan nasional/propinsi Kriteria pengambilan keputusan setempat tentang bagaimana bereaksi terhadap peringatan yang masuk Proses penyebaran ke lembaga-lembaga setempat dan masyarakat umum 2. Fungsi 24/7 Lembaga-lembaga yang dikenali di tingkat daerah dengan fungsi 24/7 diberdayakan untuk menerima dan menyebarkan pesan peringatan 3. Aktor-aktor di tingkat daerah Identifikasi aktor-aktor setempat yang akan dilibatkan dalam penyebaran peringatan



0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

5. Koordinasi Pemangku Kepentingan Mekaniske koordinasi para pemangku kepentingan terbentuk.

0 1 2 3 4

1 2 3

6. Protap (SOP) Daerah SOP tingkat daerah untuk penyebaran peringatan disusun dan diuji untuk tiap aktor yang terlibat

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

4. Peran & Tanggung Jawab Proses untuk penyebaran peringatan ditentukan Fungsi, peran dan tanggung jawab setiap aktor setempat dalam proses penyebaran peringatan ditetapkan dalam peraturan atau kebijakan (misalnya pemerintah setempat, Satlak, Polisi, PMI, media setempat, LSM)

7. Jaringan Tenaga Sukarela Jaringan tenaga sukarela dilatih dan diberdayakan untuk menerima dan menyebarluaskan peringatan bahaya kepada keluarga-keluarga dan komunitas di tempat terpencil. 8. Isu-Isu Lintas Batas Koordinasi dengan kabupaten sekitarnya terbentuk


3.2. Sistem dan Peralatan Komunikasi yang Efektif di Tingkat Daerah Terpasang Penggunaan berbagai jalur komunikasi diperlukan untuk memastikan agar sebanyak mungkin masyarakat bisa diberi peringatan untuk menghindarkan masalah apabila terjadi kegagalan salah satu jalur yang digunakan dan untuk memperkuat pesan peringatan . Setiap komunitas memiliki karakteristik dan kebutuhan penyebaran peringatan yang berbeda. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah (1) ukuran dan tata letak wilayah; (2) struktur dan kegiatan masyarakat; (3) sumber daya keuangan yang dimiliki komunitas; dan (4) sistem komunikasi yang sudah ada.

Kemajuan


0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

6. Konsistensi untuk Multi-Bahaya Sistem penyebaran dan komunikasi peringatan digunakan untuk semua bahaya.

0 1 2 3 4

1 2 3

7. Teknologi Interaktif Sistem komunikasi dua arah dan interaktif untuk memastikan peringatan telah diterima.

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

Aspek 1. Sistem yang Disesuaikan Sistem komunikasi dan penyebaran disesuaikan dengan kebutuhan komunitas anda (misalnya radio setempat, TV, sirene, pengeras suara Masjid, kentongan, bendera peringatan, dsb.) 2. Cakupan Teknologi komunikasi peringatan menjangkau seluruh masyarakat, termasuk masyarakat musiman dan lokasi-lokasi terpencil. 3. Teknologi yang Tersedia Akses ke informasi tentang teknologi penyebaran tingkat daerah yang tersedia dan sudah diuji. 4. Media komunikasi Berbagai jenis media komunikasi digunakan untuk penyebaran peringatan (misalnya media massa, media telekomunikasi, komunikasi informal) 5. Keterlibatan sektor swasta Penyusunan kesepakatan untuk memanfaatkan sumber daya sektor swasta bila diperlukan (misalnya jaringan komunikasi, radio amatir, dsb.)

8. Pemeliharaan dan pembaharuan Program pemeliharaan dan pembaharuan peralatan dilaksanakan dan dikuatkan dengan peralatan alternatif (redundancies) sehingga ada sistem cadangan (back up) jika terjadi kegagalan.




3.3. Pesan Peringatan Dikenali dan Dipahami Pesan yang tepat, jelas, sederhana dan bermanfaat sangat penting untuk memungkinkan respons yang tepat yang membantu melindungi nyawa dan penghidupan. Harus dipastikan bahwa pesanpesan peringatan dan perintah dari berbagai tingkat dan lembaga konsisten dari segi isi dan waktu..

Kemajuan


0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

5. Peringatan khusus Peringatan memberi informasi khusus tentang sifat ancaman dan dampaknya.

0 1 2 3 4

1 2 3

6. Mekanisme usai kejadian Ada mekanisme untuk memberikan informasi pada masyarakat ketika ancaman sudah berakhir.

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

Aspek 1. Pesan-pesan disesuaikan dengan kebutuhan khusus Tanda peringatan, pesan-pesan pengarahan dan perintah disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka yang menghadapi risiko (misalnya untuk berbagai latar belakang budaya, sosial, gender, bahasa dan pendidikan yang beragam). 2. Spesifik secara geografis Tanda peringatan, pesan-pesan pengarahan dan perintah spesifik secara geografis untuk memastikan bahwa peringatan hanya ditujukan pada mereka yang berisiko saja. 3. Memasukkan nilai-nilai, permasalahan dan kepentingan Pesan-pesan memasukkan pemahaman tentang nilai, permasalahan dan kepentingan mereka yang harus mengambil tindakan (misalnya perintah untuk melindungi ternak dan hewan peliharaan). 4. Tanda peringatan dapat dikenali dan konsisten Tanda-tanda peringatan dikenali dengan jelas dan konsisten dalam kurun waktu tertentu dan mencakup aksi tindak lanjut jika diperlukan.

7. Pelajaran yang Dipetik Bagaimana orang mengkaji dan menafsirkan pesan peringatan dini dipelajari, dan pelajaran yang dipetik dimasukkan ke dalam format pesan dan proses penyebaran.





Kemampuan Respons Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini terhadap Tsunami di Komunitas Daerah Indonesia │Sebuah Daftar Periksa │ 23

Kemampuan Respons Kemampuan Respons mencakup reaksi masyarakat umum terhadap peringatan dan respons terhadap bencana. Masyarakat setempat harus memahami risiko yang mereka hadapi, menghargai layanan peringatan dan tahu bagaimana bereaksi. Program-program pendidikan dan kesiapsiagaan memiliki peran kunci. Juga penting bahwa rencana kesiapsiagaan terhadap bencana dan manajemen bencana tersusun, dipraktikkan dengan baik dan teruji. Rencana Kesiapsiagaan terhadap Bencana menjelaskan kegiatan dan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelumnya – sebelum bencana melanda – untuk memastikan adanya respons yang efektif, termasuk dikeluarkannya peringatan dini serta evakuasi sementara yang tepat waktu dan efektif. Komunitas harus memiliki informasi yang cukup tentang pilihan-pilihan mengenai perilaku yang aman, jalur melarikan diri yang tersedia, dan cara terbaik menghindarkan kerusakan dan kehilangan harta benda.

Tujuan: Memperkuat kemampuan komunitas untuk merespons tsunami melalui pendidikan yang lebih baik tentang risiko tsunami, keterlibatan komunitas dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Aktor-Aktor Kunci: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Ada lima tema utama yang berkaitan dengan Kemampuan Respons. 1. Peringatan dan Perintah Panduan Dihargai 2. Rencana evakuasi disusun, disebarkan kepada komunitas dan dipraktikkan 3. Rencana Respons Bencana Tersusun 4. Kemampuan Respons Komunitas Dikaji dan Diperkuat 5. Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat Umum Ditingkatkan


4.1. Peringatan dan Perintah Panduan Dihargai Reaksi komunitas yang tepat waktu dan efektif akan tercapai jika mereka menghargai dan mempercayai layanan peringatan dan memahami risiko tsunami. Persepsi masyarakat mengenai risiko tsunami dan layanan peringatan perlu dipelajari. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membangun penghargaan terhadap layanan peringatan dan panduan. Ini mencakup penunjukkan satu sumber yang dipercaya dan berwewenang untuk menghasilkan dan menyebarkan peringatan dan panduan, mengurangi peringatan yang keliru, mengkomunikasikan kemajuan sistem peringatan dini dan perbedaan antara peringatan dan perintah evakuasi.

Aspek 1. Sumber yang dipercaya Peringatan dan perintah dihasilkan dan disebarkan pada mereka yang berisiko oleh sumber-sumber yang dipercaya (misalnya pemerintah, pemuka agama, lembaga komunitas yang disegani). 2. Persepsi Masyarakat Umum Persepsi masyarakat umum tentang risiko tsunami dan layanan peringatan dianalisis untuk memperkirakan respons komunitas. 3. Sumber yang Dipercaya & Kepercayaan terhadap Peringatan Strategi untuk membangun sumber yang dipercaya dan kepercayaan terhadap peringatan tersusun (Peringatan yang salah terminimalkan dan perbaikan dikomunikasikan untuk mempertahankan kepercayaan terhadap sistem peringatan, misalnya pemahaman tentang perbedaan antara peringatan dan perintah)

Kemajuan

Tindakan yg Diperlukan & Prioritas

0 1 2 3 4

1 2 3



0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

4.2. Rencana evakuasi disusun, disebarkan kepada komunitas dan dipraktikkan Rencana-Rencana Evakuasi menjelaskan kegiatan dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan dilakukannya evakuasi sementara terhadap masyarakat dan harta benda dari lokasi yang terancam sebelum bencana terjadi. Rencana Evakuasi harus disahkan oleh aturan hukum setempat dan ditujukan pada memenuhi kebutuhan perorangan dan lembaga. Perencanaan Evakuasi harus melibatkan berbagai pihak. Informasi tentang risiko harus dimanfaatkan untuk bisa menyusun rencana tersebut. Prosedur evakuasi harus disebarkan kepada masyarakat setempat dan dilatih secara rutin.


Aspek

Kemajuan


0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

1 2 3 1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

1. Kebijakan dan Peraturan tingkat Daerah tentang Perencanaan Evakuasi Rencana Evakuasi ditegakkan melalui kebijakan atau peraturan pemerintah

Pihak berwenang memerintahkan evakuasi Persetujuan atas peta, rencana & rambu-rambu evakuasi Proses penyebaran kepada lembaga setempat dan masyarakat umum 2. Dasar Perencanaan Evakuasi Perencanaan evakuasi didasarkan pada peta bahaya dan run-up, termasuk temuan-temuan dari analisis risiko. Jika informasi ini belum tersedia, diterapkan panduan umum Studi dan analisis tentang kondisi setempat yang spesifik untuk perencanaan evakuasi tersedia dan hasil-hasilnya dimasukkan 3. Proses Perencanaan Evakuasi Selama proses perencanaan, dipastikan adanya keterlibatan semua aktor yang relevan (pengambil keputusan tingkat daerah, pelaku tanggap darurat, para pimpinan masyarakat, para ahli manajemen bencana) Rencana mengidentifikasi wilayah bahaya & wilayah

aman, tempat-tempat bernaung, jalur evakuasi dan pilihan untuk melakukan evakuasi vertikal. Rencana mempertimbangkan kemungkinan kehancuran oleh adanya gempa bumi yang terjadi bersamaan, yang mungkin bisa berdampak pada upaya evakuasi


4. Kelompok-Kelompok dan Lokasi-Lokasi yang Sangat Rentan Kelompok-kelompok individu yang memerlukan perhatian khusus selama proses-proses evakuasi 0 1 2 3 4 teridentifikasi dan langkah-langkah khusus disertakan dalam Rencana Evakuasi (orang lanjut usia, anak-anak, orang cacat, dll.)

Lembaga-lembaga dan infrastruktur penting yang memerlukan perhatian khusus selama proses-proses evakuasi teridentifikasi dan langkah-langkah khusus dimasukkan dalam Rencana Evakuasi (rumah sakit,


1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

sekolah, stasiun bis dan kereta api, dll.)

5. Pengetahuan Masyarakat Umum Bahan-bahan informasi, peta dan rambu-rambu dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang prosedur evakuasi Masyarakat setempat terbiasa dengan peta dan rambu-rambu evakuasi 6. Evakuasi dipraktikkan Uji coba rutin dan latihan dilakukan untuk menguji coba prosedur evakuasi


4.3. Rencana Respons Bencana Tersusun Rencana Respons merupakan alat untuk memberikan bantuan segera setelah sebuah bencana terjadi untuk memenuhi perlindungan dan kebutuhan dasar untuk pertahanan hidup bagi masyarakat yang terkena dampak. Intervensi bisa dilakukan segera, dalam jangka pendek atau jangka yang lebih panjang. Peta-peta risiko harus digunakan untuk menyusun rencana-rencana respons. Uji coba rutin membantu untuk mengembangkan kemampuan respons yang cepat dan terkoordinasi.

Aspek 1. Kebijakan dan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Respons Rencana-rencana kesiapsiagaan terhadap bencana dan respons bencana mendapat kewenangan dari hukum setempat. 2. Proses Perencanaan Respons Peta bahaya dan kerentanan terhadap tsunami digunakan untuk menyusun rencana kesiapsiagaan dan respons bencana. Selama proses perencanaan, dipastikan adanya keterlibatan semua aktor yang relevan (pengambil keputusan tingkat daerah, pelaku tanggap darurat, pemuka masyarakat, ahli manajemen bencana). Kejadian bencana yang sudah terjadi dan respons yang sudah dilakukan dianalisis, pelajaran yang dipetik dimasukkan ke dalam rencana manajemen bencana. Rencana kesiapsiagaan terhadap bencana dan respons bencana ditujukan pada kebutuhan perorangan dari komunitas rentan.

3. Mempertahankan Kesiapsiagaan Rencana respons yang terkini disusun, disebarkan kepada komunitas. Strategi dilaksanakan untuk mempertahankan kesiapsiagaan terhadap kejadian tsunami. 4. Respons dipraktikkan Uji coba dan latihan rutin dilakukan untuk menguji keefektifan respons terhadap kejadian tsunami.

Kemajuan


0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3



0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3


4.4. Kemampuan Respons Komunitas Dikaji dan Diperkuat Kemampuan respons komunitas merupakan gabungan semua kekuatan dan sumber daya yang tersedia di dalam sebuah komunitas atau organisasi yang dapat mengurangi tingkat risiko atau dampak sebuah bencana. Kemampuan respons bisa mencakup cara-cara fisik, kelembagaan, sosial atau ekonomi serta ciri-ciri keahlian perorangan atau kolektif misalnya kepemimpinan dan manajemen. Memperkuat kemampuan respons memerlukan program pelatihan, yang harus didasarkan pada pengkajian terhadap pengalaman sebelumnya dan pelajaran yang dipetik.

Aspek 1. Kemampuan respons Kemampuan komunitas untuk merespons secara efektif terhadap peringatan dini dikaji. 2. Pelajaran yang dipetik Respons terhadap bencana sebelumnya dianalisis dan pelajaran yang dipetik dimasukkan ke dalam strategi peningkatan kemampuan untuk masa mendatang.

3. Peningkatan Kemampuan Organisasi berbasis komunitas terlibat untuk membantu dalam peningkatan kemampuan. 4. Program-program pendidikan dan pelatihan Program-program pendidikan dan pelatihan untuk komunitas dan tenaga sukarela disusun dan dilaksanakan

Kemajuan


0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3



0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3


4.5. Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat Umum Ditingkatkan Pengetahuan dan kesadaran masyarakat umum merupakan “lini pertahanan pertama.” Ini mencakup meningkatkan tingkat kesadaran tentang risiko dan memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang apa yang bisa mereka lakukan untuk mengurangi keterpaparan mereka terhadap bahaya. Informasi tentang tanda-tanda peringatan alam untuk tsunami, sumber dan isi pesan-pesan peringatan dini dan prosedur evakuasi penting untuk bisa menghadapi tsunami dengan lebih baik. Pelatihan khusus harus melibatkan para pegawai pemerintah untuk membantu mereka dalam memenuhi tanggung jawab mereka untuk menyelamatkan nyawa dan harta benda jika terjadi bencana. Penyadaran terhadap kebencanaan di sekolah, aksi masyarakat, “gabungan pendidikan dan hiburan tentang (tsunami edu-entertainment)”, pembuatan pusat dan jaringan informasi merupakan pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran. Berbagai jenis media seperti siaran televisi, radio, media cetak dan teater bisa bermanfaat untuk tujuan tersebut.

Aspek 1. Bahan informasi Informasi yang sederhana tentang tsunami, kerentanan, risiko, dan bagaimana mengurangi dampak bencana disusun dan disebarkan kepada komunitas rentan dan para pengambil keputusan. 2. Pengatahuan tentang Peringatan Dini Komunitas terdidik tentang bagaimana peringatan akan disebarkan dan sumber-sumber mana yang bisa diandalkan dan bagaimana bereaksi setelah menerima satu peringatan dini. 3. Tanda-Tanda Peringatan dari Alam Komunitas terlatih untuk mengenali tanda-tanda sederhana tentang bahaya geofisik untuk memungkinkan respons segera.

Kemajuan


0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3



0 1 2 3 4

1 2 3

4. Kurikulum sekolah Penyadaran dan pendidikan masyarakat umum dimasukkan dalam kurikulum sekolah dari sekolah dasar hingga universitas.

0 1 2 3 4

1 2 3

5. Media Media masa dan media rakyat atau media alternatif digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum.

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

6. Kampanye Kampanye penyadaran dan pendidikan publik disesuaikan dengan kebutuhan khusus setiap sasaran (misalnya anak-anak, para manajer tanggap darurat, media).

7. Program-program diperbaharui Strategi dan program penyadaran publik dievaluasi paling tidak sekali dalam setahun dan diperbaharui jika diperlukan.



Isu Lintas Sektor Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini terhadap Tsunami di Komunitas Daerah Indonesia │Sebuah Daftar Periksa │ 31

Isu Lintas Sektor Ada satu rangkaian isu umum yang harus dipertimbangkan ketika merancang dan mempertahankan sistem peringatan dini yang efektif. Tata Kelola dan Pengaturan Kelembagaan yang Efektif Tata kelola dan pengaturan kelembagaan yang dikembangkan dengan baik membantu keberhasilan pengembangan dan keberlanjutan sistem peringatan dini yang kuat. Mereka merupakan landasan bagi pengembangan, penguatan dan keberlanjutan empat elemen peringatan dini yang telah dijelaskan di atas. Tata kelola yang baik didorong oleh kerangka kerja hukum dan aturan yang kuat dan didukung oleh komitmen politik jangka panjang serta pengaturan kelembagaan yang efektif. Pengaturan tata kelola yang efektif harus menjadi dorongan dalam pengambilan keputusan dan keterlibatan di tingkat daerah yang didukung oleh kemampuan administratif dan sumber daya yang lebih luas di tingkat nasional atau regional. Komunikasi dan koordinasi pusat-daerah, antar daerah, antara para pemangku kepentingan dalam satu daerah mengenai peringatan dini juga harus dibentuk.

Tujuan: Menyusun kerangka kerja kelembagaan, legislatif dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan sistem peringatan dini yang efektif.

Aktor-Aktor Kunci: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Ada lima tema utama yang berkaitan dengan Tata Kelola dan Pengaturan Kelembagaan yang Efektif. 1. Peringatan Dini Dipastikan Menjadi satu Prioritas Jangka Panjang di Tingkat Daerah 2. Kerangka Kerja Hukum dan Kebijakan untuk Mendukung Peringatan Dini Tersusun 3. Kemampuan Kelembagaan Dikaji dan Ditingkatkan 4. Sumber Daya Keuangan Dijamin 5. Aspek-aspek lain: Satu Pendekatan Multi-Bahaya Keterlibatan Komunitas Daerah Pertimbangan Perspektif Gender dan Keragaman Budaya


5.1. Peringatan Dini Dipastikan Menjadi satu Prioritas Jangka Panjang di Tingkat Daerah Sistem peringatan dini akan bisa berkelanjutan jika dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah, sehingga para pejabat tinggi pemerintah dan pemimpin politik yang bertanggung jawab dalam proses pembangunan memahami pentingnya sistem peringatan dini dan mengalokasikan investasi ekonomi yang memadai untuk itu. Untuk mendukung proses tersebut, contoh-contoh dan studi kasus-studi kasus tentang pengalaman peringatan dini yang berhasil disebarkan kepada para pejabat pemerintah dan pemimpin politik.

Aspek 1. Manfaat ekonomi dari peringatan dini Metode praktis digunakan untuk menganalisis manfaat Ekonomi dari peringatan dini (misalnya satu analisis biaya-manfaat terhadap bencana sebelumnya).

Manfaat ekonomi peringatan dini ditekankan kepada para pejabat pemerintah dan pemimpin politik.

Kemajuan


0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3



2. Penyebaran cerita-cerita keberhasilan Contoh-contoh dan studi kasus-studi kasus tentang pengalaman peringatan dini yang berhasil disebarkan kepada para pejabat pemerintah dan pemimpin politik.

0 1 2 3 4

1 2 3

Aspek

Kemajuan


0 1 2 3 4

1 2 3

3. Integrasi ke dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah Peringatan dini dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan tingkat daerah.


5.2. Kerangka Kerja Hukum dan Kebijakan untuk Mendukung Peringatan Dini Tersusun Salah satu isu yang paling mendasar di dalam sistem peringatan dini adalah peletakan dasar kelembagaan dan hukum, yaitu peraturan atau kebijakan yang menjelaskan peran dan tanggung jawab, koordinasi, kesepakatan lintas-anggaran, integrasi ke dalam kebijakan tentang pengurangan bencana dan pembangunan, serta pemantauan dan penindakan.

Aspek 1. Dasar hukum untuk pelaksanaan, keberlanjutan dan pembaharuan sistem peringatan dini. Peraturan atau kebijakan di tingkat daerah disusun untuk memberikan dasar kelembagaan dan hukum untuk pelaksanaan, keberlanjutan dan pembaharuan sistem peringatan dini. 2. Peran dan tanggung jawab yang jelas Peran dan tanggung jawab yang jelas ditetapkan bagi semua organisasi (pemerintah dan non-pemerintah) yang terlibat dalam peringatan dini.

Kemajuan


0 1 2 3 4

1 2 3



0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

5. Integrasi ke dalam kebijakan pengurangan bencana dan pembangunan Peringatan dini dimasukkan ke dalam kebijakan pengurangan risiko dan pembangunan.

0 1 2 3 4

1 2 3

6. Pemantauan dan Penerapan Sistem pemantauan dan penerapan terbentuk untuk mendukung kebijakan dan peraturan

0 1 2 3 4

1 2 3

3. Koordinasi Satu badan nasional ditunjuk untuk memikul tanggung jawab dan kewenangan yang jelas untuk melakukan koordinasi peringatan dini 4. Kesepakatan lintas batas Kesepakatan tingkat propinsi dan lintas batas terbangun untuk memastikan sistem peringatan dini diintegrasikan apabila memungkinkan.


5.3. Kemampuan Kelembagaan Dikaji dan Ditingkatkan Pengkajian kemampuan organisasi dan lembaga yang terlibat dalam sistem peringatan dini terhadap tsunami dilakukan sebelum perencanaan peningkatan kemampuan dan pengembangan program pelatihan. Pemerintah dan non-pemerintah termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta sektor swasta harus berperan dalam peningkatan kemampuan.

Aspek 1. Pengkajian dan peningkatan kemampuan Kemampuan semua organisasi dan lembaga yang terlibat dikaji Rencana peningkatan kemampuan disusun Program pelatihan dikembangkan dan sumber daya yang dibutuhkan disiapkan. 2. Sumbangan non-pemerintah Sektor non-pemerintah (LSM, sektor swasta) terlibat dan didorong untuk berperan dalam peningkatan kemampuan.

Kemajuan


0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

1 2 3 1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

5.4. Sumber Daya Keuangan Dijamin Untuk menjamin sumber daya keuangan untuk sistem peringatan dini, pihak berwenang setempat perlu untuk mengembangkan dan melembagakan satu mekanisme pendanaan untuk peringatan dini dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Selain itu, selama pelaksanaan, tingkat daerah mungkin perlu mempertimbangkan kemitraan dengan sektor publik/swasta.

Aspek 1. Mekanisme pendanaan Mekanisme pemerintah tingkat daerah untuk pendanaan peringatan dini dan kesiapsiagaan terhadap bencanana disusun dan dilembagakan.

2. Kemitraan publik/swasta Kemitraan publik/swasta digunakan untuk membantu pelaksanaan sistem peringatan dini.

Kemajuan


0 1 2 3 4

1 2 3


0 1 2 3 4


1 2 3


5.5. Aspek-aspek lain Satu Pendekatan Multi-Bahaya Sedapat mungkin, sistem peringatan dini harus menghubungkan semua sistem yang berbasis bahaya. Indikator skala ekonomi, keberlanjutan dan efisiensi dapat ditingkatkan jika sistem dan kegiatan operasional terbentuk dan dipertahankan dalam satu kerangka kerja multi guna yang mempertimbangkan semua bahaya dan kebutuhan pengguna akhir. Sistem peringatan dini multibahaya juga akan lebih sering diaktifkan daripada sistem peringatan satu jenis bahaya dan oleh karena itu harus memberikan fungsi dan keandalan yang lebih baik untuk kejadian-kejadian dengan intensitas tinggi, misalnya tsunami, yang sering terjadi. Sistem multi-bahaya juga membantu masyarakat umum untuk bisa memahami lebih baik cakupan risiko yang mereka hadapi dan memperkuat aksi kesiapsiagaan dan perilaku respons terhadap peringatan yang diinginkan. Keterlibatan Komunitas Daerah Sistem peringatan dini yang menekankan pada masyarakat tergantung pada keterlibatan langsung mereka yang paling mungkin untuk terpapar pada bahaya. Tanpa keterlibatan pihak berwenang tingkat daerah dan komunitas setempat yang berisiko, intervensi dan respons pemerintah dan lembaga terhadap kejadian bahaya mungkin tidak akan memadai. Satu pendekatan “bottom-up” di tingkat daerah terhadap peringatan dini, dengan keterlibatan komunitas setempat, memungkinkan satu respons multi-dimensi terhadap masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Dengan cara ini, komunitas daerah, kelompok-kelompok masyarakat dan struktur tradisional dapat berperan dalam mengurangi kerentanan dan memperkuat kemampuan di tingkat daerah. Pertimbangan Perspektif Gender dan Keragaman Budaya Dalam mengembangkan sistem peringatan dini, perlu dilihat bahwa berbagai kelompok berbeda mempunyai kerentanan yang berbeda sesuai dengan budaya, gender atau karakteristik lain yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyiapkan diri, mencegah dan merespons terhadap bencana secara efektif. Perempuan dan laki-laki sering memainkan peran yang berbeda dalam masyarakat dan mempunyai akses yang berbeda terhadap informasi dalam situasi bencana. Selain itu, orang lanjut usia, para penyandang cacat dan mereka yang terpinggirkan secara sosial ekonomi seringkali lebih rentan. Informasi, pengaturan kelembagaan dan sistem komunikasi peringatan harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan setiap kelompok dalam setiap komunitas rentan.


Aspek

Kemajuan

1. Satu Pendekatan Multi-Bahaya 0 1 2 3 4 Sistem penanggulangan bencana untuk multi-bahaya dikembangkan 0 1 2 3 4 Hubungandan rencana operasional untuk sistem berbasis multi-bahaya dikembangkan, termasuk pendekatan biaya-manfaat 2. Keterlibatan Komunitas Daerah 0 1 2 3 4 Ada keterlibatan langsung mereka yang paling mungkin terpapar bahaya 0 1 2 3 4 Satu pendekatan perencanaan dari bawah (bottomup) terhadap peringatan dini dikembangkan 0 1 2 3 4 Peran komunitas daerah, kelompok-kelompok masyarakat dan struktur tradisional dipantau dan 0 belum dimulai pelajaran yang dipetik disusun. 1 langkah-langkah pertama 3. Pertimbangan Perspektif Gender dan Keragaman Budaya Kerentanan yang berbeda menurut budaya, gender atau karakteristik lain yang berpengaruh dikaji selama pengkajian kerentanan Peran yang berbeda serta akses perempuan dan lakilaki terhadap informasi dikaji, demikian pula orang lanjut usia, penyandang cacat dan mereka yang terpinggirkan secara sosial ekonomi. Sistem informasi, pengaturan kelembagan dan komunikasi peringatan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan setiap kelompok di dalam setiap komunitas rentan.

sudah dilakukan 2 sedang berjalan 3 hampir diselesaikan 4 sudah diselesaikan semuanya

Tindakan yg diperlukan & Prioritas 1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 prioritas tinggi 2 prioritas sedang 3 tidak perlu tindakan apa-apa

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3

0 1 2 3 4

1 2 3



Aktor-Aktor Kunci Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini terhadap Tsunami di Komunitas Daerah Indonesia │Sebuah Daftar Periksa │ 39

Aktor-Aktor Kunci Mengembangkan dan melaksanakan satu Sistem Peringatan Dini Tsunami yang efektif memerlukan peran dan koordinasi serangkaian individu dan lembaga yang beragam di tingkat internasional, nasional dan daerah. Bab berikut ini memberikan penjelasan singkat tentang organisasiorganisasi dan kelompok-kelompok dari tingkat internasional hingga daerah yang

terlibat dalam Sistem-Sistem Peringatan Dini Tsunami.

Tingkat Internasional Komisi Oceanografi Antar Pemerintahan (Intergovernmental Oceanographic Commission - IOC), yang dibentuk tahun 1960, adalah komisi untuk ilmu pengetahuan kelautan dan layanan kelautan dan memfasilitasi kerja sama internasional. IOC dikoordinasikan oleh UNESCO dan bekerja bersama WMO, UN-ISDR dan mitra-mitra kunci lainnya menyumbangkan keahlian dan pertukaran data dan pengetahuan antar masing-masing negara dan kawasan. Kelompok Koordinasi Internasional (International Coordination Group - ICG), sebagai badan tambahan dari UNESCOIOC, mempromosikan, mengorganisasikan dan mengkoordinasikan layanan mitigasi tsunami tingkat regional, termasuk pengeluaran peringatan. Badan Meteorologi Jepang (Japan Meteorological Agency - JMA) dan Pusat Peringatan Tsunami Pasifik(Pacific Tsunami Warning Center - PTWC) memberikan layanan peringatan untuk Samudra Pasifik dan untuk sementara juga mencakup Kawasan Samudra Hindia. Pemantauan Seismik dan Kelautan (Seismic and Ocean Monitoring) memerlukan jaringan dan kerja sama internasional. Sejumlah negara dan lembaga internasional seperti Survei Geologi Amerika Serikat (United States Geological Survey - USGS), Badan Meteorologi Jepan (JMA) dan Pusat Ilmu Bumi Potsdam (Geoscience Research Centre Potsdam - GFZ) terlibat dalam hal ini. Kerja sama internasional membantu Indonesia dengan informasi pengarahan, bantuan teknis, dan dukungan kebijakan dan kelembagaan untuk mengembangkan INA TEWS dan memperkuat kemampuan lembaga-lembaga yang terlibat dalam mengoperasikan sistem tersebut. Tingkat Nasional Para pemangku kepentingan yang terlibat di tingkat nasional adalah para Pemerintahan Nasional, Pimpinan Nasional, Sektor Swasta, Lembaga Akademis dan Asosiasi Nasional dan LSM. Pemerintah nasional bertanggung jawab terhadap: 1. Kebijakan Nasional (Undang-Undang Manajemen Bencana, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana, Ketetapan-Ketetapan) dan kerangka kerja (Skenario Utama) untuk peringatan dini. 2. Sistem-sistem Teknis (Pengkajian risiko, pemantauan seismik dan kelautan, modeling, analisis data dan pembuatan peringatan dan penyebaran kepada Lembaga-lembaga Perantara (Interface Institutions) 3. Dukungan untuk Komunitas daerah (peningkatan kemampuan, akses terhadap peringatan) 4. Koordinasi dan Kemitraan antara pemerintah nasional, serta organisasi regional dan internasional. Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini terhadap Tsunami di Komunitas Daerah Indonesia │Sebuah Daftar Periksa │ 40

Komunitas Daerah Komunitas Daerah berada di pusat sistem peringatan dini yang efektif. Para pemangku kepentingan yang penting adalah Pemerintah di tingkat Daerah, Sektor Swasta, Pemuka Masyarakat, Lembaga-Lembaga Akademis dan LSM. Keterlibatan masyarakat yang terorganisasikan di tingkat daerah, khususnya mereka yang paling rentan, merupakan hal yang paling mendasar dalam sistem peringatan dini yang menekankan pada masyarakat. Mereka harus terlibat aktif dalam pengkajian risiko, sadar akan adanya bahaya dan potensi dampak yang mereka hadapi; memahami pesan peringatan; dan mampu untuk mengambil tindakan untuk meminimalkan ancaman kerugian atau kerusakan. Setiap pemangku kepentingan tingkat daerah mempunyai peran dan tanggung jawab berbeda: Pemerintah Tingkat Daerah adalah aktor kunci yang bertanggung jawab terhadap: 1. Kebijakan tingkat daerah (PERDA, Keputusan/Ketetapan), panduan (PROTAP, SOP, skenario) dan rencana-rencana (evakuasi, tanggap darurat, kontinjensi/siaga) untuk Peringatan Dini dan Respons Tsunami. 2. Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Teknis untuk penyebaran peringatan dan panduan tentang respons untuk pemangku kepentingan tingkat daerah dan masyarakat setempat. 3. Pengetahuan, Peningkatan Kesadaran dan Latihan di tingkat daerah (peningkatan kemampuan, pengetahuan tentang bahaya, peringatan dini dan respons) dengan perhatian khusus pada sektor pendidikan. 4. Koordinasi dan Kemitraan di antara para pemangku kepentingan tingkat daerah dan nasional Organisasi-organisasi non-pemerintah memegang peran penting, khususnya dalam membangun pengetahuan dan kesadaran tentang reaksi komunitas terhadap peringatan dan respons terhadap bencana di semua tingkat dalam masyarakat. LSM biasanya merupakan organisasi non-pemerintah yang melakukan advokasi agar Peringatan Dini Tsunami dipertahankan dalam agenda para pembuat kebijakan dan yang memfasilitasi perencanaan tanggap darurat dan kesiapsiagaan pada tingkat akar rumput. Mereka juga dapat berperan dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Peringatan Dini Tsunami. Sektor swasta memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan langkah-langkah kesiapsiagaan demi keselamatan mereka sendiri. Ini mencakup pengembangan fasilitas dan prosedur peringatan dini dan respons serta peningkatan kesadaran di antara para karyawan, manajer dan pelanggan. Sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial Korporasi (Corporate Social Responsibility), mereka dapat memberikan dukungan kepada komunitas sekitar mereka dengan pengetahuan, layanan keahlian dan sumber daya ekonomi. Ilmu pengetahuan dan komunitas akademik di tingkat daerah memberikan masukan ilmiah dan teknis spesialisasi untuk membantu pemerintah dan komunitas berkaitan dengan pengkajian risiko, perencanaan, perancangan layanan peringatan, pertukaran data dan penafsiran informasi ilmiah atau teknis menjadi pesan-pesan sederhana dan jelas. Masyarakat secara umum merupakan aktor utama untuk menyelamatkan nyawa dan harta benda. Ini memerlukan pengetahuan yang kuat tentang bahaya dan risiko, tanda-tanda dan pesan-pesan peringatan dan bagaimana bereaksi dengan tepat dan tepat waktu. Beberapa orang lanjut usia mungkin menyimpan kearifan setempat tentang Tsunami. Pengetahuan ini harus ditelaah dan digunakan.


Alat: Analisis Pemangku Kepentingan untuk Peringatan Dini Tsunami Mengembangkan dan melaksanakan Sistem Peringatan Dini Tsunami memerlukan sumbangan peran dan koordinasi berbagai aktor berbeda. Analisis Pemangku Kepentingan merupakan satu alat yang membantu untuk mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap aktor yang terlibat. Tujuan Analisis Pemangku Kepentingan untuk Peringatan Dini Tsunami 1. Mengidentifikasi aktor-aktor kunci & aktor-aktor lain yang terlibat 2. Mengidentifikasi peran & tanggung jawab sesuai dengan elemen-elemen kunci dalam Sistem Peringatan Dini Tsunami 3. Mengidentifikasi kesenjangan kelembagaan untuk Sistem Peringatan Dini Tsunami 4. Menghasilkan informasi dasar untuk koordinasi pemangku kepentingan. Proses Analisis Pemangku Kepentingan harus diterapkan sebagai satu alat partisipatif yang melibatkan semua pemain utama yang terkait dengan Sistem Peringatan Dini Tsunami. Para peserta harus sudah terbiasa dengan rancangan Sistem Peringatan Dini Tsunami dan elemen-elemen kunci dalam Peringatan Dini. Moderator harus menjelaskan tujuan Analisis Pemangku Kepentingan, pendekatan metodologis dan matriks yang akan digunakan. Analisis Pemangku Kepentingan adalah satu latihan sederhana yang terdiri dari tiga langkah; waktu yang diperlukan adalah sekitar dua sampai empat jam, tergantung pada jumlah aktor yang terlibat dan tingkat kedalaman diskusi selama langkah terakhir. Langkah pertama: Identifikasi para aktor • Identifikasi para aktor (curah pendapat) • Pemilihan aktor-aktor kunci • Memastikan bahwa semua aktor telah teridentifikasi Langkah kedua: Dokumentasi tentang Peran dan Tanggung Jawab • Para peserta mengisi matriks untuk lembaga yang mereka wakili, secara singkat menjelaskan aspek-aspek yang dicakup oleh lembaga tersebut • Selain itu, untuk setiap topik yang teridentifikasi, mereka harus mengidentifikasi peran mereka (pengambilan keputusan, pelaksanaan, transfer pengetahuan). • Untuk semua lembaga lain yang ada dalam daftar namun tidak terwakili selama analisis, para peserta sedapat mungkin harus mengidentifikasi topik dan peran lembaga-lembaga tersebut (bedakan informasi ini dengan menggunakan warna yang berbeda). Informasi ini nanti harus dipastikan. Langkah ketiga: Analisis Matriks • Revisi dan diskusi tentang matriks yang sudah diisi menurut elemen kunci: kesesuaian peran dan tanggung jawab yang digambarkan, fungsi ganda dan/atau kesenjangan • Dokumentasi segala kesimpulan dan rekomendasi • Menetapkan kegiatan tindak lanjut


Matriks untuk Analisis Pemangku Kepentingan Peran dan Tanggung Jawab Aktor

Analisis Risiko

Monitoring & Peringatan

Penyebaran Peringatan

Evakuasi

Respons

Peningkatan Kesadaran

Aktor Kunci

Topik

Peran

Topik

Peran

Topik

Peran

Topik

Peran

Topik

Peran

Topik

Peran

Aktor Lain

Topik

Peran

Topik

Peran

Topik

Peran

Topik

Peran

Topik

Peran

Topik

Peran

DM – Pengambil Keputusan (Decision Maker) IM – Pelaksana (Implementer) KT – Transfer Pengetahuan (Knowledge Transfer)


Kegiatan yang Direncanakan tahun 2007

Aktor-Aktor Nasional untuk Sistem Peringatan Dini terhadap Tsunami Indonesia (INA-TEWS)

Aktor-Aktor Skenario Utama Ada 16 lembaga nasional yang terlibat dalam Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia. Kemenristek ditunjuk sebagai Koordinator dan delapan lembaga ditunjuk sebagai focal points. Penunjukkan didasarkan pada Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI dalam kemampuan sebagai Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB) No. 21/Kep/Menko/Kesra/Ix/2006, tentang penunjukan satu Lembaga Pemerintah sebagai Focal Point dan pembentukan Tim Pengembangan Sistem Peringatan Dini terhadap Tsunami. Struktur 1. Dewan Penasehat, dipimpin oleh seorang ketua, memberikan kebijakan tentang Pengembangan Sistem Peringatan Dini terhadap Tsunami. 2. Komite Pengarah, dipimpin oleh seorang ketua, memberikan arahan teknis dan operasional tentang Pengembangan Sistem Peringatan Dini terhadap Tsunami. 3. Tim Eksekutif, dipimpin oleh seorang ketua, melakukan koordinasi kegiatan teknis dan operasional dalam Pengembangan Sistem Peringatan Dini terhadap Tsunami dengan semua lembaga pemerintah yang terlibat. 4. Kelompok-Kelompok Kerja sebagaimana diperlukan melalui ketetapan terpisah Menteri Negara Riset dan Teknologi Kemenristek, Koordinator pengembangan Sistem Peringatan Dini terhadap Tsunami; focal point untuk Pengembagan Sumber Daya Manusia; Konferensi/Lokakarya/Seminar/Pertemuan; meningkatkan muatan daerah dalam peralatan; dan Gladi Tsunami BMG, focal point untuk Pemantauan Seismik (Penugasan-Pemantauan, Pemrosesan, Penyebaran Analisis); Pusat Operasional (Pusat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Nasional, Pusat Sistem Pelampung DART/Dart-Buoys, Pusat Jaringan Pengukur Pasang Surut (Tide Gauges), Pusat GPS; Sistem Penyebaran) BPPT, focal Point untuk Pemantauan Oceanografi (Sistem DART-Buoys, Sistem Pengukur Pasang Surut); Pemodelan Gempa Bumi dan Tsunami Bakosurtanal, Focal point untuk Deformasi Pesisir (Pengukuran GPS); Data dan Informasi Geospasial LIPI, Focal point untuk Riset dan pengembangan Geologi; Kesiapsiagaan dan Kesadaran Komunitas Depdagri, focal point untuk pendidikan publik Kemenkominfo, focal point untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini terhadap Tsunami di Komunitas Daerah Indonesia │Sebuah Daftar Periksa │ 44

Rencana Aksi Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini terhadap Tsunami di Komunitas Daerah Indonesia │Sebuah Daftar Periksa │ 45

Rencana Aksi Setelah menganalisa kemajuan yang dicapai sejauh ini di masyarakat anda dalam melaksanakan Peringatan Dini dengan menggunakan pertanyaan sistematik dalam Daftar Periksa – kemungkinan anda telah mengidentifikasi beberapa hal yang belum tercakup dan kelemahan serta tujuan, yang masih perlu dilakukan. Penilaian yang dilakukan pada setiap pertanyaan daftar periksa mengenai kemajuan dan prioritas merupakan dasar penting untuk melakukan hal-hal yang belum tercakup dan kelemahan. Tujuan yang disasar dapat dicapai dengan cara yang lebih terstruktur dengan melaksanakan Rencana Aksi. Tujuan menjelaskan secara jelas dan terbuka kepada semua pemangku kepentingan mengenai tujuan yang harus dicapai dan terkait dengan topik utama pada masing-masing elemen kunci. Aksi berhubungan dengan tindakan-tindakan yang telah diidentifikasi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan daftar periksa untuk melakukan atau meningkatkan elemen-elemen yang berbeda dalam Sistem Peringatan Dini Tsunami, yang anda rencanakan untuk dilaksanakan sekarang. Dalam mengembangkan Rencana Aksi, pastikan untuk: Menugaskan tanggung jawab untuk tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan penting. (Apabila tidak ada perorangan yang bertanggung jawab, tidak akan ada sesuatu yang terjadi) Mengembangkan dan melaksanakan prosedur dan tindakan yang diharapkan. (Siapa melakukan apa, dalam hal apa? dsb.) Menetapkan kerangka waktu yang realistis dan tidak ambisius. (Siapa melakukan apa, kapan?) Menindak-lanjuti dengan memeriksa hasil-hasil. (Kemajuan apa yang telah dicapai dalam batas waktu yang telah ditetapkan?) Mengevaluasi tindakan dan memonitor pelaksanaan. (Apakah tujuan-tujuan tercapai? Mengapa? Mengapa tidak?) Mengkomunikasikan dan memberi pujian terhadap hasil-hasil Melakukan pengkajian secara tahunan terhadap kemajuan untuk mengidentifikasi peluang Kesiapsiagaan lebih jauh dan memeriksa apakah tindakan-tindakan itu dijaga tetap berlanjut. Menetapkan sasaran baru. (Dapatkah dilakukan perbaikan lebih jauh pada Sistem Peringatan Dini?)


Matriks Rencana Aksi

Rencana Aksi Tujuan

Bahaya Tsunami Teridentifikasi

Tindakan yang harus dilakukan Penelitian tentang informasi mengenai tsunami yang ada (intensitas, frekuensi dan kemungkinan terjadinya) dan petapeta di lembagalembaga nasional Mengumpulkan gambaran setempat tentang tsunami luar biasa yang pernah terjadi Membuat Peta Bahaya di tingkat kabupaten

Sumber Daya yang Diperlukan

Prioritas

Orang yang Bertanggung Jawab

Jadwal Waktu

Peta risiko bencana

Tinggi

NN (Bakosurtanal, LIPI, BMG)

2 minggu (hingga 15.3.2007)

Cerita, legenda, syair, lagu tradisionil, buktibukti alam, dokumantasi kepustakaan Akses ke GIS, data satelit, peta wilayah

Sedang

NN (akademisi, sejarahwan, masyarakat setampat, tokoh masyarakat, ilmuwan ) NN (BAPPEDA, DKLH, Kimpraswil, PU)

1 bulan (sampai 1.4.2007)

Tinggi


3 bulan (sampai 1.7.2007)


Akronim BAKORNAS

Badan Koordinasi Nasional

BAKOSURTANAL Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional BAPPENAS

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

BMG

Badan Meteorologi dan Geofisika

BPPT

Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi

CVA

(Community Vulnerability Assessment) Pengkajian Kerentanan Masyarakat

DART

(Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunamis) Pengkajian Laut Dalam dan Pemberitahuan tentang Tsunami

DEPDAGRI

Departemen Dalam Negri

DEPLU

Departemen Luar Negri

DKP

Dinas Kelautan dan Perikanan

ESDM

Energi Sumberdaya Mineral

FM-RDS

Radio-Data-System

GFZ

(Geoscience Research Centre Potsdam) Pusat Penelitian Ilmu Bumi Potsdam

GITEWS

(German Indonesian cooperation for Tsunami Early Warning System) Kerjasama Jerman Indonesia untuk Sistem Peringatan Dini Tsunami

GPS

(Global Positioning System) Sistem penentuan posisi dengan menggunakan satelit

GTZ-IS

(German Technical Cooperation – International Services) Kerjasama Teknis Jerman – Pelayanan Internasional

ICG

(International Coordination Group) Kelompok Koordinasi Internasional

INA-TEWS

(Indonesia Tsunami Early Warning System) Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia

IOC

(Intergovernmental Oceanographic Commission) Komisi Oceanografi Antar Pemerintahan

ISDR

(United Nations International Strategy for Disaster Reduction) Strategi Internasional PBB untuk Pengurangan Bencana

ITB

Institut Teknologi Bandung

JMA

(Japan Meteorological Agency) Badan Meteorologi Jepang

KESRA

Kesejahteraan Rakyat

KLH

Kementerian Lingkungan Hidup

KOMINFO

Komunikasi dan Informasi

LAPAN

Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional


LIPI

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

LSM / NGO

Lembaga Swadaya Masyarakat / Organisasi Non Pemerintah

PERDA

Peraturan Daerah

PROTAP

Prosedur Tetap

PTWC

(Pacific Tsunami Warning Center) Pusat Peringatan Tsunami Pasifik

RANET

(Radio and Internet for the Communication of Hydro-Meteorological and Climate related Information) Komunikasi radio dan internet mengenai informasi hidro-meteorologi dan iklim

RISTEK

Riset dan Teknologi

SOP

(Standard Operating Procedures) Prosedur Pengoperasian Standar

TEWS

(Tsunami Early Warning System) Sistem Peringatan Dini Tsunami

UNESCO

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Badan PBB untuk Bidang Pendidikan, Ilmu Pasti dan Budaya

USAID-IOTWS

(U.S. Agency for International Development - Indian Ocean Tsunami Warning System Program) Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat – Program Sistem Peringatan Dini Tsunami di Samudra Indonesia

USGS

(United States Geological Survey) Survei Geologi Amerika Serikat

WMO

(World Meteorological Organization) Organisasi Meteorologi Dunia

Rujukan

Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO: From commitment to action: advancements in developing an Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System, Paris, France - 2006 ISDR: Checklist for Developing Early Warning Systems”, EWC III Third International Conference on Early Warning “From concept to action “, 27 – 29 March 2006, Bonn, Germany. RISTEK (Ed.): Tsunami Early Warning System in Indonesia, Jakarta, Indonesia – 2005 RISTEK (Ed.): Gran Scenario of Indonesian Tsunami Early Warning System, Jakarta, Indonesia – 2005 (updated 2006)

Grafik dan gambar: Anne Vollmers, Yuichi Ono (Front cover), BMG, GFZ, GTZ-IS, RISTEK, USAID/US-IOTWS Program



Contact: German-Indonesian Cooperation for Tsunami Early Warning System (GITEWS) Capacity Building in Local Communities GTZ-International Services Deutsche Bank Building, 10th floor Jl. Iman Bonjol No.80 Jakarta 10310 –Indonesia Tel.: +62 21 3983 1517 Fax: +62 21 3983 1591 www.gitews.org

German–Indonesian Cooperation for Tsunami Early Warning System


Pelaksanaan Peringatan Dini Tsunami di Komunitas Daerah Indonesia

Recommend Documents