1
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 PADA PERUSAHAAN SWASTA DI KOTA KENDARI The Implementation of Employee Social Security According to teh Law Number 3 year 1992 at Private Company In Kendari
Burhanudin Mouna, H. Sukarno Aburaera dan Hj. Badriyah Rifai
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) pelaksanaan pemberian jaminan Sosial Tenaga Kerja pada perusahaan swasta di Kota Kendari; dan 2) apakah pelaksanaan jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kota Kendari telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Cilacap Samudera Fishing Industry. Kendari. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh di lapangan melalui teknik wawancara dan observasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri dokumentasi buku-buku serta literatur-literatur yang relevan dengan penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Kendari telah mengikutsertakan sejumlah 50 orang dari 150 orang tenaga kerjannya kedalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang meliputi: program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Pihak PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Kendari setiap bulannya membayarkan premi kepesertaan jamsostek tersebut dan melakukan pengurusan jika terjadi kecelakaan kerja hingga pekerja memperoleh seluruh hakhaknya; Bahwa penegakan hukum Jamsostek oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Kendari dilakukan melalui pengawasan secara terus menerus dan penindakan hukum terhadap perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya kedalam program Jamsostek. Pihak Dinas tenaga Kerja Kota Kendari juga melakukan penandatanganan kerjasama dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk lebih menjamin kepastian hukum demi terwujudnya seluruh hak-hak pekerja dalam mendapatkan jaminan sosial. Kata Kunci : Jaminan Sosial Tenaga Kerja
ABSTRACT The purpose of this study is to investigate the implementation of Employees 'Social security in private companies in Kendari and to know whether the implementation of Employees' Social security in Kendari already provide legal protection for workers and companies. The research was conducted in Kendari at PT. Cilacap Samudera Fishing Industry. Data collected in this study are primary and secondary data. Primary data is data obtained in the field through interviews and observation techniques. Secondary data is data obtained by tracing documentation books andliterature relate to the formulation of research problems. Then those data were analysing byqualitative descriptive analysis. The results showed that PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Kendari has register 50 persons from 150 employer into social guarantee of labour program, which includes: Accident Guarantee Work, Death Guarantee, Old Day guarantee, and Guarantee of Health Conservancy. PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Kendari each month pays the premium membership and do the maintenance worker in case of workplace accidents to workers obtain all their rights; The law enforcement of social guarantee of labour program by the 1
2
Department of Labor Social Kendari done through continuous monitoring and legal action against companies that have not register of its workforce into the social guarantee of labour program. Department of Labour Party Kendari also signed a cooperation agreement (MoU) with the Southeast Sulawesi Prosecutor's Office to better ensure legal certainty in order to realize all of the rights of workers in social security. Keywords : Employee Social Security According PENDAHULUAN Pembangunan nasional bangsa Indonesia ini selain didukung oleh sumber kekayaan alam yang berlimpah juga didukung oleh penduduk yang besar jumlahnya, sebagai sumber daya manusia yang potensial dan produktif. Sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan nasional, karena dengan adanya sejumlah penduduk yang berkualitas dan berusia produktif dapat meningkatkan produk-produk dalam negeri sebagai perwujudan pembangunan nasional. Dalam pembangunan nasional tidak lepas dari masalah ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Maka meskipun pembangunan ekonomi menduduki tempat tertinggi dalam pembangunan dewasa ini dan didalam jangka panjang, unsur manusia, unsur sosial budaya dan unsur-unsur lainya mendapat perhatian yang seimbang pula. Disini nampak sekali faktor manusia sebagai modal tenaga kerja merupakan faktor yang teramat penting bagi suatu industri untuk mewujudkan pembangunan nasional. Dibidang keselamatan kerja diperlukan adanya kesadaran dari pihak pengusaha untuk memperhatikan kesehatan kerja dan keamanan kerja untuk menghindari dan menekan jumlah kecelakaan kerja yang terjadi. Dibidang kesejahteraan tenaga kerja, pengusaha berkewajiban memberikan upah sesuai dengan UMR yang berlaku, pemberian bantuan-bantuan/tunjangantunjangan bagi karyawan yang sakit/hamil, tunjangan kematian, tunjangan hari tua dan lain sebagainya. Sehingga pekerja merasa hidupnya terjamin oleh perusahaan tempatnya kerja yang tentunya hal tersebut akan semakin meningkatkan gairah kerja, meningkatkan produktifitas perusahaan dan ketenangan serta stabilitas perusahaan itu sendiri. Pembangunan nasional yang berlangsung selama ini telah memperluas kesempatan kerja serta memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja itu sendiri dan keluarganya. Namun kemampuan bekerja dan penghasilan pekerja tersebut dapat berkurang atau bisa hilang karena berbagai halangan atau resiko yang dialami oleh tenaga kerja, yaitu kecelakaan, cacat, sakit, hari tua dan meninggal dunia. Oleh karena itu, pada tanggal 17 Februari 1992 telah disahkankan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, karena dirasa program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tersebut dapat kita ketahui program-program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakannya. Adapun program-program tersebut antara lain meliputi : a. Jaminan Kecelakaan Kerja b. Jaminan Kematian c. Jaminan Hari Tua d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Adapun yang menjadi tujuan diselenggarakanya Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah untuk memberikan ketenangan kerja, meningkatkan disiplin, dan produktifitas tenaga kerja. Program ini memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 2
3
Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menanggulangi berbagai resiko sekaligus akan memberikan ketenangan kerja yang pada saatnya akan membantu meningkatkan produktivitas kerja. Ketenangan kerja dapat tercipta karena Jaminan Sosial Tenaga Kerja mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi berbagai resiko sosial ekonomi tersebut. Selain itu, Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan dengan metode pendanaan akan mengumpulkan dana yang akan menunjang pembiayaan pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, perusahaan-perusahaan yang diwajibkan untuk mengikuti program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah perusahaan-perusahaan yang mengerjakan lebih dari 10 orang karyawannya atau membayar upah seluruh karyawanya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan. Perusahaan-perusahaan tersebut yang didirikan menurut PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) serta Perum (Perusahaan Umum), Persero (Perusahaan Perseroan) dan perusahaan milik negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang tersendiri. Dalam penelitian ini penulis memilih perusahaan swasta yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) yang berada diwilayah Kota Kendari, dimana PT yang penulis ambil sebagai obyek penelitian adalah PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari sebagai perusahaan besar yang sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat sejak dulu, khususnya oleh masyarakat Kota Kendari dan Sekitarnya. Selain itu PT tersebut memiliki tenaga kerja yang ratusan jumlahnya dan membayar upah seluruh tenaga kerjanya lebih dari Rp.1.000.000,- Sehingga hal tersebut menurut pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 sudah mewajibkan PT. Cilacap Kendari untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya ke dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Bagaimanakah pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kota Kendari tersebut? METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan di Kendari, khususnya pada PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berdasarkan data primer dan data sekunder akan dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu peneliti akan mendeskripsikan secara lengkap berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh dari objek atau lokasi penelitian, baik melalui wawancara dari pihak yang terkait dalam penelitian ini maupun melalui pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Berdasarkan wawancara, quesioner dan pengamatan langsung tersebut lalu dikorelasikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan jawaban mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja dalam pemenuhan hak-hak pekerja untuk mendapatkan Jamsostek sesuai dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini. PEMBAHASAN DAN ANALISIS PT. Cilacap Samudera Fishing Industry bergerak dibidang perikanan yang meliputi mengambil, mengelola, menjual serta menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan hasil laut khsusnya ikan Tuna, Cakalang dan Udang. Sejak beroperasi tahun 2005 di Kendari- Sulawesi Tenggara, perseroan berperan inti mengandalkan hasil tangkapan ikan, baik hasil tangkapan sendiri menggunakan kapal milik perseroan maupun menampung hasil tangkapan ikan dari nelayannelayan kecil yang dikoordinir oleh perseroan sebagai plasma. Tenaga kerja dalam suatu perusahaan merupakan pihak yang mempunyai peranan penting, karena itu hak kewajiban perlu diberikan bagi tenaga kerja. Mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja di PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari, perusahaan telah memberikannya dengan rincian sebagai berikut: a. Hak-hak tenaga kerja di PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari, meliputi:
3
4
-
Tenaga kerja berhak untuk menerima upah yang merupakan pendapatan, terdiri dari upah pokok dari tunjangan-tunjangan. Ketentuan pemberian upah didasarkan pada tingkat pendidikan, keahlian, status pekerja, golongan serta masa kerja. - Tenaga kerja berhak untuk mendapat waktu istirahat (cuti) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Tenaga kerja berhak untuk diikutsertakan dalam program Jamsostek. - Tenaga kerja berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. b. Kewajiban tenaga kerja di PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari meliputi : - Setiap tenaga kerja harus melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. - Setiap tenaga kerja harus taat dan tunduk pada peraturan tata tertib perusahaan dan taat kepada perintah atasan dan petunjuk-petunjuk serta pedoman yang diberikan atau dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. - Setiap tenaga kerja harus menggunakan mesin-mesin dengan sebaik-baiknya dan selalu merawat mesin-mesin tersebut agar tidak cepat rusak. - Setiap tenaga kerja dalam menggunakan bahan produksi hanya untuk keperluan perusahaan saja - Setiap tenaga kerja diwajibkan untuk masuk dan pulang kerja tepat waktu. Bahwa salah satu hak pekerja dan juga sekaligus menjadi kewajiban bagi PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah setiap pekerja pada PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari berhak diikutsertakan pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek. Untuk itulah penulis pada sub bahasan ini akan mendeskripsikan tentang pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja pada PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari. Dalam hubungannya dengan Jamsostek, berdasarkan data yang berhasil dihimpun, PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari dalam implementasinya telah mengikutsertakan tenaga kerjanya kedalam program Jamsostek, yang terdiri dari: Jaminan Kecelakaan Kerja Kita semua menyadari bahwa kecelakaan kerja tidak pernah kita duga, bahkan kita juga tidak pernah menginginkan untuk dapat menimpa kita, karenanya kita harus selalu untuk menekan resiko kecelakaan kerja untuk pentingnya kewaspadaan terhadap bahaya yang timbul akibat adanya pemakaian alat -alat teknologi yang canggih serta diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, ketangkasan didalam penggunaan alat-alat yang modern, dengan demikian kerugian yang ditimbulkan oleh resiko kerja dapat dicegah dan dapat dikendalikan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Personalia PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari Dadang Gunawan pada tanggal 18 April 2011 menyatakan bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari yaitu memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Lebih lanjut Kepala Personalian PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari Dadang Gunawan menjelaskan bahwa Setiap bulan PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari mengeluarkan/membayarkan premi untuk program JKK sebesar Rp. Rp.3.224.235,- untuk 150 orang karyawan yang seluruh biaya tersebut ditanggug oleh perusahaan, dengan tata cara pengajuan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi pekerja yaitu sebagai berikut:
4
5
1. Apabila terjadi kecelakaan kerja pengusaha wajib mengisi form jamsostek 3 (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada PT. Jamsostek (persero) tidak lebih dari 2x24 Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan. 2. Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh / meninggal dunia oleh dokter yang merawat, pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada PT. Jamsostek (persero) tidak lebih dari 2x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal. Selanjutnya PT. Jamsostek (persero) akan menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga kerja/ahliwaris. 3. Form Jamsostek 3a berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan disertai bukti-bukti: a. Fotokopi kartu peserta (KPJ). b. Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form Jamsostek 3b atau 3c. c. Kwitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi pengangkutan. Jaminan Hari Tua Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu. Kemanfaatan Jaminan Hari Tua adalah sebesar akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya. Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/ dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja: - Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap - Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 6 bulan Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Personalia PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari Dadang Gunawan pada tanggal 18 April 2011 menyatakan bahwa Jaminan Hari Tua (JHT) pada PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari yaitu program jangka panjang yang hanya akan dibayarkan kembali setelah mereka pensiun, kecuali kalau terjadi kematian, cacat tetap total dan diputuskan hubungan kerjanya (setelah memenuhi masa kepesertaan lima tahun). Apabila pekerja diputuskan hubungan kerja maka pembayaran kembali JHT dilakukan setelah masa tunggu enam bulan. Masa tunggu dimaksud adalah suatu masa dimana pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya telah mempunyai pekerjaan lagi atau tidak. Iuran untuk program JHT ini 3,7% dibayarkan oleh perusahaan dan 2% dibayarkan oleh pekerja. Lebih lanjut Kepala Personalia PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari Dadang Gunawan menjelaskan bahwa Setiap bulan PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari mengeluarkan/membayarkan premi untuk program JHT sebesar Rp. Rp. 1.117.065,- untuk 150 orang dengan tata cara pengajuan Jaminan Hari Tua bagi pekerja yaitu sebagai berikut: 1. Setiap permintaan JHT, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan formulir 5 Jamsostek kepada kantor Jamsostek setempat dengan melampirkan : a. Kartu peserta Jamsostek (KPJ) asli. 5
6
b. Kartu Identitas diri KTP/SIM (fotokopi). c. Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial. d. Surat pernyataan belum bekerja di atas materai secukupnya. 2. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang mengalami cacat total dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter 3. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum usia 55 thn dilampiri: a. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan b.
Photocopy Kartu keluarga
4. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55 thn telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun telah melewati masa tunggu 6 (enam) bulan terhitung sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja, dilampiri dengan: a. Photocopy surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan b. Surat pernyataan belum bekerja lagi c. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang menjadi Pegawai Negeri Sipil/ ABRI. Jaminan Kematian Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja yang menjadi peserta Jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung iuran Program Jaminan Kematian sebesar 0,3 % dengan jaminan kematian yang diberikan adalah Rp 12 Juta terdiri dari Rp 10 juta santunan kematian dan Rp 2 juta biaya pemakaman dan santunan berkala. Program ini memberikan manfaat kepada keluarga tenaga kerja seperti: - Santunan Kematian Rp 10.000.000,- Biaya Pemakaman Rp 2.000.000,-
Santunan Berkala sebesar Rp. 200.000,- / bulan (selama 24 bulan)
Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Personalia PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari Dadang Gunawan pada tanggal 18 April 2011 menyatakan bahwa Jaminan Kematian (JKM) pada PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari sama halnya dengan jaminan-jaminan lain dalam program jamsostek dimana pihak PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari tetap berkewajiban untuk membayarkan premi para tenaga kerjanya. Iuran untuk program JKM ini 0,3% seluruhnya dibayarkan oleh perusahaan. Lebih lanjut Kepala Personalia PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari Dadang Gunawan menjelaskan bahwa Setiap bulan PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari mengeluarkan/membayarkan premi untuk program JKM sebesar Rp. Rp. 1.313.959,- untuk 150 orang dengan tata cara pengajuan Jaminan Kematian bagi pekerja yaitu sebagai berikut: 6
7
Pengusaha/Keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia mengisi dan mengirim form 4 kepada PT. Jamsostek (Persero) disertai bukti-bukti : - Kartu peserta Jamsostek (KPJ) Asli tenaga Kerja yang Bersangkutan. - Surat keterangan kematian dari Rumah sakit/Kepolisian/Kelurahan - Salinan/Copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga Tenaga Kerja bersangkutan yang masih berlaku. - Identitas ahli waris (photo copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga). - Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah/Kepala Desa setempat. - Surat Kuasa bermeterai dan copy KTP yang diberi kuasa (apabila pengambilan JKM ini dikuasakan) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah salah satu program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan pengetahuan, dan pengobatan, secara efektif dan efisien. Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program JPK akan diberikan KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Manfaat JPK bagi perusahaan yakni perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang sehat, dapat konsentrasi dalam bekerja sehingga lebih produktif. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Personalia PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari Dadang Gunawan pada tanggal 18 April 2011 menyatakan bahwa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) pada PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari sama halnya dengan jaminan-jaminan lain dalam program jamsostek dimana pihak PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Cabang Kendari tetap berkewajiban untuk membayarkan premi para tenaga kerjanya. Iuran untuk program JPK ini 3% dari upah tenaga kerja (maks Rp 1 juta ) untuk tenaga kerja lajang. 6% dari upah tenaga kerja (maks Rp 1 juta) untuk tenaga kerja berkeluarga,seluruhnya dibayarkan oleh perusahaan.
PENUTUP PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Kendari telah mengikutsertakan seluruh tenaga kerjannya kedalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek, yang meliputi: Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JHT). Pihak PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Kendari setiap bulannya membayarkan premi kepesertaan jamsostek tersebut dan melakukan pengurusan jika terjadi kecelakaan kerja hingga pekerja memperoleh seluruh hakhaknya;
7
8
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Khakim, 2007, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Abdulkadir Muhammad, 1997. Etika Profesional Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta. Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta. Darwin Prinst, 1994. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Pekerja Untuk Mempertahankan hak-haknya), Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung. Djoko Triyanto, 2004, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, Penerbit:Mandar Maju, Bandung. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980. Peranan Pertanggungan Dalam Usaha Memberikan Jaminan Sosial,Yogyakarta
Sedjun H. Manulang, 1987. Pokok-Pokok Ketenagakerjaan Indonesia, Penebit Rineka Cipta, Jakarta. Soerjono Soekamto. 1985. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
PT.
Zaeni Asyhadie, 2007. Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, PT. Raja GrafindoPersada: Jakarta. Surya Perdana, Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) pada Perusahaan Swasta di Kota Medan, (Medan : Tesis, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2009). Erman Rajagukguk, ”Hukum Ekonomi Indonesia Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial”, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Bali 14-18 Juli 2003. Undang-Undang No. 3 tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Undang-Undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
8
