Lampiran III Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 01 Tahun 2010 Tanggal : 14 Januari 2010 PEDOMAN PENETAPAN BAKU MUTU AIR LIMBAH I. LATAR BELAKANG Penetapan baku mutu air limbah (BMAL) dari berbagai kegiatan yang potensial menjadi sumber pencemaran air merupakan salah satu cara untuk membatasi beban pencemaran air yang masuk ke sumber air dalam rangka pengendalian pencemaran air. Penetapan BMAL dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek selain kondisi sumber air penerima itu sendiri juga ketersediaan teknologi proses produksi dan teknologi pengelolaan air limbah sesuai dengan karakteristiknya, serta beberapa faktor lain. Di dalam proses penyusunannya, keterlibatan tenaga ahli (pakar), perwakilan dari sektor terkait dan masyarakat akan menjadi masukan yang berarti dalam penetapan BMAL. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, penyusunan BMAL Daerah ditetapkan dengan ketentuan lebih ketat dari atau sama dengan BMAL Nasional. Dalam rangka pelaksaan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tersebut di atas, perlu adanya panduan yang memuat mekanisme, prosedur, pertimbanganpertimbangan, dan/atau strategi penyusunan BMAL Daerah sehingga memudahkan bagi Pemerintahan Daerah Provinsi di dalam penetapan BMAL Daerah. II. TUJUAN Tujuan penyusunan pedoman penetapan BMAL ini adalah untuk memberikan acuan kepada pemerintahan daerah provinsi dalam penyusunan BMAL sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
1-11
III. Penyusunan dan Penetapan BMAL A. Aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam penetapan BMAL Metodologi yang dipakai dalam menetapkan BMAL dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut: 1. Kebutuhan Praktis. BMAL yang ditetapkan harus dapat dipenuhi oleh para pengguna dan dapat dilaksanakan secara mudah. 2. Penggunaan Teknologi. Pendekatan optimum yang digunakan oleh kebanyakan negara dalam menetapkan BMAL adalah dengan menerapkan teknologi yang tepat, dan akan dilaksanakan secara bertahap. 3. Penggunaan Parameter Kunci (key parameter). BMAL yang ditetapkan di Indonesia diprioritaskan pada pengendalian zat pencemar yang dapat dipantau secara efektif, seperti bahan organik/hidrokarbon, tar, solven dan bahan organik lainnya yang dapat diwakili oleh BOD (Biochemical Oxygen Demond) dan COD (Chemical Oxygen Demand), NaOH dan HCl dapat diwakili pH, katalis atau spent catalyst dapat diwakili oleh logam berat, parameter lainnya seperti padatan tersuspensi (suspended solid), dan parameter prioritas yang lain seperti ammonia, sianida, dan fenol. Hanya parameter yang penting atau parameter kunci (key parameter) yang harus dikendalikan. Penerapan parameter kunci berguna untuk mengurangi biaya pemantauan dan analisis serta mempermudah upaya penegakan hukum. 4. Penggunaan Konsep Beban Pencemaran (pollution load) Dengan Mempertimbangkan Daya Tampung Lingkungan. Konsep beban pencemaran pertama kali diperkenalkan pada tahun 1991. Konsep beban relatif lebih baik dibandingkan dengan konsep terdahulu yaitu hanya mengendalikan kadar dari suatu polutan yang akan dibuang ke lingkungan. Konsep kadar memungkinkan penggunaan air secara berlebihan agar dapat memenuhi kadar yang disyaratkan, sedangkan konsep beban mengendalikan sekaligus kadar dan volume limbah yang akan dibuang. Penetapan konsep beban ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan daya tampung sumber air penerimanya sehingga dapat diperoleh nilai tertentu beban dari parameter tertentu yang dapat mampu ditampung oleh sumber air penerimanya. B. Mekanisme Pendekatan Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan pada saat melakukan kajian untuk penetapan BMAL antara lain sebagai berikut : 1. Pendekatan melalui kategori dan sub-kategori industri atas dasar : a. Bahan baku yang digunakan. b. Produk yang dihasilkan. 2-11
c. Penggunaan tipe/ metode dan jenis proses produksi. d. Faktor lain, seperti umur pabrik. 2. Pendalaman pengetahuan mengenai industri tersebut, antara lain: a. Proses produksi yang digunakan. b. Kapasitas produksi dan produksi senyatanya. c. Penggunaan air. d. Pola daur ulang dan pemanfaatan kembali air limbah. e. Penentuan kualitas dan kuantitas air limbah yang sebenarnya karakteristik dan kandungan air limbah dilihat dari parameter kimia dan fisika, serta volume air limbah yang dihasilkan. 3. Pengolahan data dan evaluasi teknologi pengolahan air limbah yang terdiri dari: a. Best Practicable Technology (BPT) yaitu teknologi pengendalian praktis yang terbaik yang digunakan saat ini. b. Teknologi terbaik yang tersedia yang terjangkau secara ekonomi. c. Best Available Technology (BAT) yaitu teknologi terbaik yang tersedia yang dapat dilaksanakan melalui proses produksi dan metode operasi pengolahan limbah (in plant and end of pipe treatment technology). Pendekatan tersebut digunakan sejak dari studi pustaka dan pengumpulan data dan informasi lapangan. Informasi yang diperoleh dari studi pustaka selanjutnya dibandingkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Data lapangan dapat diperoleh antara lain dengan temu wicara dengan pihak industri sebagai pelaku kegiatan industri yang bersangkutan. Diskusi dengan pihak industri di lapangan diharapkan dapat menghasilkan informasi sebagai berikut: 1. Kapasitas produksi dan product break down. 2. Diagram alir proses produksi, penggunaan air, dan pengolahan air limbah (water and waste water management). 3. Pengalaman operasionalisasi pengendalian pencemaran air untuk jenis industri yang bersangkutan dengan menggunakan teknologi yang tersedia dan dapat diterapkan pada saat itu. 4. Pengambilan contoh dan analisis air limbah sebelum dan sesudah diolah. C. Prosedur dan Tahapan Penetapan Penyusunan dan penetapan BMAL merupakan serangkaian kegiatan yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kegiatan utama yaitu : a). pengumpulan dan analisis informasi dan b). perumusan dan penetapan BMAL. Perlu ditekankan disini bahwa prosedur tersebut bukan merupakan proses yang sekali jadi, yang mana umpan balik (feed back) merupakan salah satu karakteristik dari proses tersebut. Adapun tahapan penetapan sebagai berikut: 3-11
1. Pengumpulan dan Analisis Informasi Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh dari industri (jenis industri yang akan ditetapkan BMALnya) sehingga dapat dirumuskan rancangan konsep teknis BMAL yang kuat secara teknologi dan layak secara ekonomi. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Pengumpulan data dari studi kepustakaan (literature study) dan website mengenai: 1). Bahan baku utama, bahan baku pendukung, produk utama dan produk samping (side product) serta proses produksi. 2). Karakteristik air limbah dan tekonologi pengolahan air limbah dari industri. 3). Selain informasi pada angka 1) dan angka 2) harus diperoleh pula informasi tentang sumber-sumber limbah yang potensial dan teknologi pengendaliannya. 4). BMAL untuk industri sejenis di negara-negara lain yang relatif setara dengan kondisi Indonesia dan/atau negaranegara kompetitor. b. Pengumpulan data sekunder yang diperlukan, misalnya laporan hasil pemantauan. c. Peninjauan lapangan ke industri dengan tujuan untuk: 1). Mendapatkan informasi lapangan mengenai diagram alir, proses produksi, kapasitas produksi persatuan waktu dan product breakdown, proses produksi, penggunaan air, pengelolaan air limbah, dan diagram alir penggunaan air atau neraca air (water balance). 2). Mendapatkan data sumber – sumber limbah (dari masing –masing proses, utilitas, domestik, lainnya seperti bengkel dan pool kendaraan), debit dan kualitas air limbah, dan kemampuan melakukan daur ulang air limbah. 3). Melakukan pengambilan contoh serta analisis air limbah sebelum dan setelah diolah di IPAL, serta aliran tengah (di dalam proses IPAL/antara inlet dan outlet) sistem pengolahan air limbah. d. Melakukan pengkajian (analisis) alternatif teknologi pengendalian air limbah kegiatan dan kinerjanya. Alternatif teknologi disusun berdasarkan data lapangan, data pustaka, hasil diskusi dengan para tenaga ahli dan narasumber, dan analisis ekonomi sederhana. Latar belakang tenaga ahli dan nara sumber disesuaikan dengan jenis industri yang akan ditetapkan BMALnya, misalnya yang kompeten dalam bidang proses dan bidang tekonologi pengolahan air limbah. 2. Menyusun Draft Teknis BMAL. a. Penetapan Parameter Kunci. Penetapan parameter kunci beberapa langkah berikut:
dapat
ditetapkan
dengan 4-11
1). Klasifikasi senyawa atau parameter di dalam BMAL berdasarkan hasil studi perpustakaan: Gambaran karakteristik air limbah yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan dapat digunakan untuk mengklasifikasikan kelompok-kelompok senyawa dominan atau potensial menjadi sumber pencemar berat, sedang atau ringan, serta kelompok senyawa apa saja yang dapat diabaikan karena mempunyai kadar yang sangat rendah (trace concentration) atau karena tidak mempunyai efek yang berbahaya. Dari hasil pengelompokan tersebut dapat ditetapkan unsur-unsur mana yang akan menjadi parameter kunci di dalam BMAL dengan prioritas utama dimulai pada senyawa dominan yang mempunyai potensi bahaya pencemaran tertinggi dan seterusnya. 2). Konfirmasi klasifikasi senyawa atau parameter di dalam BMAL dari hasil studi perpustakaan dengan data hasil pemantauan (data sekunder) dan hasil pengambilan sampel di lapangan (data primer). Penggunaan data influen dan/atau efluen yang diperoleh dari hasil pemantauan dari berbagai pihak terkait atau kunjungan langsung ke lapangan diperlukan untuk mengkonfirmasi data yang diperoleh dari studi perpustakaan dengan kondisi senyatanya di lapangan. Berdasarkan konfirmasi tersebut senyawa yang dominan pada hasil studi perpustakaan, data primer, dan data sekunder merupakan calon kuat untuk dijadikan parameter kunci. Sedangkan senyawa yang tidak dominan tetapi berbahaya dapat juga diusulkan menjadi parameter kunci. Dalam kondisi data dari hasil analisis influen dan/atau efluen tidak mencakup semua senyawa yang potensial ada dalam karakteristik limbah yang bersangkutan, misalnya karena keterbatasan kemampuan analisis, dalam kondisi ini studi perpustakaan menjadi penting dalam menetapkan strategi rencana jangka panjang penetapan BMAL dan perangkat pendukung pemenuhannya untuk jenis industri yang bersangkutan. Beberapa contoh senyawa, yang menurut studi kepustakaan dihasilkan dari suatu proses, seperti AOX (Adsorbable Organic Halides) dari industri pulp dan kertas dan Se (Selenium) dari industri peleburan dan pemurnian tembaga, tetapi sampai saat ini belum menjadi parameter kunci dalam BMAL untuk jenis Industri karena keterbatasan kemampuan analisis. Hal ini dapat digunakan sebagai catatan pertimbangan pengembangan sarana pengujian (analisis) di masa mendatang, sehingga parameter tersebut pada jangka waktu tertentu dapat ditetapkan sebagai parameter kunci di dalam BMAL. 5-11
3). Konfirmasi dengan data hasil indentifikasi kemampuan (teknologi) uji dan laboratorium rujukan nasional. Dalam menentukan jumlah parameter kunci sebaiknya harus dicocokan dengan kemampuan laboratorium uji terdekat dan berkonsultasi dengan Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan untuk mengetahui apakah parameter tersebut dapat dianalisis di Indonesia dan berapa detection limit dari alat yang digunakan untuk menganalisis parameter tersebut. Selain prosedur di atas, prosedur berikut dapat juga digunakan untuk menentukan parameter kunci. Polutan dan/atau kontaminan tidak termasuk dalam parameter kunci jika: a). Keberadaannya dalam efluent berasal dari air yang diambil dari tempat yang sama di mana polutan itu akan dibuang, dan bukan dari proses produksi, bahan baku dan bahan penolong yang digunakan pada proses tersebut. b). Keberadaannya dalam efluen tidak terdeteksi oleh metoda analisis yang telah ditetapkan oleh laboratorium rujukan (dalam hal ini Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan). c). Mempunyai jumlah yang sangat kecil (trace amounts). d). Mempunyai jumlah yang sangat sedikit sehingga tidak mungkin dihilangkan dengan teknologi pengolahan yang ada. e). Dapat ikut dihilangkan pada saat menghilangkan polutan yang lain. b. Penetapan nilai atau angka batas setiap parameter di dalam BMAL Pada prinsipnya penetapan angka atau nilai batas maksimum setiap parameter di dalam BMAL hampir sama dengan penetapan parameter kunci. Namun demikian di dalam penetapan nilai dalam BMAL perlu mempertimbangkan kemampuan daya tampung sumber air penerima pada jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Secara garis besar penetapan nilai di dalam BMAL meliputi: 1). Penetapan angka batas di dalam BMAL berdasarkan hasil studi perpustakaan. Berdasarkan hasil studi perpustakaan dapat diketahui nilai-nilai batas maksimum suatu senyawa dominan, senyawa yang potensial menjadi sumber pencemar berat, sedang atau ringan, serta senyawa apa saja yang dapat diabaikan karena mempunyai kadar yang sangat rendah (trace concentration) atau karena tidak mempunyai efek 6-11
yang berbahaya. Tentunya, nilai-nilai maksimum yang diperoleh dari studi perpustakaan setelah mempertimbangkan faktor teknilogi proses produksi, teknologi pengelolahan air limbah yang ada. Untuk selanjutnya, nilai-nilai maksimum ini akan dikonfirmasikan atau dibandingkan dengan kondisi lapangan atau implementasinya di lapangan. 2). Konfirmasi nilai batas maksimum masing-masing parameter di dalam BMAL dari hasil studi perpustakaan dengan data hasil pemantauan (data sekunder) dan hasil pengambilan sampel di lapangan (data primer) serta teknologi pengolahan yang tersedia. Penggunaan data influen dan/atau efluen yang diperoleh dari hasil pemantauan dari berbagai pihak terkait atau kunjungan langsung ke lapangan diperlukan untuk mengkonfirmasi data yang diperoleh dari studi perpustakaan dengan kondisi senyatanya di lapangan. Berdasarkan konfirmasi tersebut, dapat diketahui nilainilai batas maksimum dari senyawa yang dominan serta senyawa yang potensial menjadi sumber pencemar berat pada hasil studi perpustakaan, data primer, dan data sekunder akan menjadi calon kuat untuk dijadikan nilai batas maksimum di dalam parameter kunci pada BMAL industri yang bersangkutan. 3). Konfirmasi daya tampung sumber air penerima. Setelah memperoleh nilai batas maksimum masingmasing parameter dari hasil studi perpustakaan, hasil pemantauan dan hasil pengambilan sampel di lapangan, nilai batas tersebut dikonfirmasikan pula dengan daya tampung dan daya dukung sumber air penerima di provinsi setempat. Prosedur rinci di dalam penetapan nilai batas maksimum suatu parameter dengan mempertimbangkan daya tampung beban pencemaran lingkungan pada prinsipnya sama dengan prosedur penetapan nilai batas maksimum parameter-parameter air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I. 4). Konfirmasi dengan data hasil indentifikasi kemampuan (teknologi) uji dan laboratorium rujukan nasional. Dalam menentukan nilai batas untuk masing-masing parameter kunci sebaiknya harus dicocokan dengan kemampuan laboratorium uji terdekat dan berkonsultasi dengan Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan untuk mengetahui apakah parameter tersebut dapat dianalisis di Indonesia dan berapa detection limit dari alat yang digunakan untuk menganalisis parameter tersebut. 7-11
Gambar 1: Diagram Alir Penentuan Parameter Kunci
Data influen/ efluen sebenarnya
Studi kepustakaan
Senyawa Dominan
Ya Tdk
Parameter kunci yang diusulkan (jumlah dan angka batas)
Senyawa Berbahayaa
Ya
Dari sisi teknik dan biaya analis is dapat dilaksanakan
Tdk
Senyawa Ringan dapat diabaikan
Tidak diusulkan sebagai parameter kunci
Tdk
Tdk
Ya Pembahasan dengan stakeholder
Penetapan parameter kunci
5). Penyusunan Rancangan Peraturan BMAL Selain parameter, angka konsentrasi dan debit maksimum air limbah dalam penetapan baku mutu juga harus diatur ketentuan-ketentuan pengendalian pencemaran air yang harus dipenuhi oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Untuk itu, setelah penetapan parameter kunci dan nilai batas maksimum yang akan dituangkan di dalam BMAL, selanjutnya dilakukan penyusunan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pada jenis yang bersangkutan. Pada umumnya persyaratan teknis ini sudah tertuang di dalam salah satu pasal pada peraturan BMAL Nasional untuk industri yang bersangkutan. Apabila ada persyaratan khusus yang berdasarkan hasil kajian perpustakaan dan kondisi lapangan dinilai perlu ditetapkan, pemerintahan daerah provinsi dapat menambahkan persyaratan teknis tersebut ke dalam BMAL Daerah yang akan ditetapkan. 8-11
Persyaratan/ketentuan teknis yang berlaku baik secara nasional maupun daerah tersebut adalah: a). Melakukan pengelolaan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui BMAL yang telah ditetapkan. b). Membuat saluran pembuangan air limbah yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan. c). Memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah dan melakukan pencatatan debit harian air limbah tersebut. d). Tidak melakukan pengeceran limbah cair, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan air limbah. e). Memeriksakan kadar parameter BMAL secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan. f). Memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan. g). Melakukan pencatatan produk/bahan baku bulanan senyatanya. h). Menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter BMAL, produk/bahan baku bulanan senyatanya sebagaimana dimaksud dalam huruf c, e, g sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup, gubernur, bupati, instansi teknis yang membidangi industri lain yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pembahasan dan Penetapan BMAL. Setelah parameter-parameter kunci, nilai ambang batas dan draft teknis BMAL berhasil disusun, kegiatan berikutnya adalah serangkaian pembahasan, baik secara internal maupun dengan para stakeholder. Dalam tahap pembahasan ini, validitas suatu data dan/atau informasi sangat dibutuhkan, sehingga feed back berupa tanggapan dan masukan dari para stakeholder menjadi penting atau bahkan kegiatan pengumpulan dan analisis informasi harus dikaji kembali. Kegiatan-kegiatan pembahasan, perumusan dan penetapan BMAL tersebut adalah sebagai berikut : a. Pembahasan dan pengkajian draft teknis BMAL secara internal. Pembahasan dan analisis dilakukan terhadap data hasil temuan lapangan dan studi pustaka, hasil diskusi dengan para tenaga ahli dan narasumber b. Pembahasan draft teknis BMAL dengan pihak industri dan assosiasi industri yang bersangkutan. Untuk beberapa jenis industri, pembahasan perlu juga melibatkan badan atau lembaga penelitian yang khusus menangani industri tersebut, misalnya Balai Besar Selulosa untuk industri pulp dan kertas. 9-11
c. Penyempurnaan kembali draft teknis BMAL. d. Penyempurnaan kembali rancangan peraturan BMAL yang mengatur segala ketentuan dan konsekuensi dari ketentuan tersebut bagi para stakeholder. e. Pembahasan rancangan peraturan BMAL dengan pihak industri dan assosiasi serta instansi terkait (terutama instansi pembina), misalnya Departemen Perindustrian dan Perdagangan. f. Penyempurnaan rancangan peraturan BMAL (teknis dan legal) menjadi rancangan final. g. Penyempurnaan rancangan final BMAL kepada para stakeholder untuk memperoleh tanggapan h. Penetapan BMAL bagi kegiatan industri termaksud. Secara garis besar, penetapan dan perumusan BMAL disajikan dalam Gambar 2 berikut: Gambar 2: Bagan Alir Penyusunan dan Penetapan BMAL I Pembahasan draft teknis Pengumpulan Infor masi
Penyusunan rancangan peraturan BMAL (teknis dan legal)
internal
industri dan asosiasi
Pembahasan draft legal Penetapan BMAL
Penyempurnaan rancangan final peraturan BMAL (teknis dan legal)
internal
Industri, asosiasi dan instansi pembina
Pada umumnya kegiatan penetapan parameter kunci, nilai batas maksimum masing-masing parameter dan penyusunan persyaratan teknis dapat dilakukan secara bersamaan, sehingga sebelum pembahasan dilakukan draft BMAL yang lengkap telah dapat dikirimkan kepada para stakeholder untuk memperoleh masukan dan/atau tanggapan, dan pembahasan dilakukan secara simultan baik teknis maupun legal. Dengan demikian bagan alir pada Gambar 2 dapat berubah menjadi bagan alir sebagaimana disajikan pada Gambar 3. Namun 10-11
berdasarkan pengalaman, prosedur pembahasan secara seri sebagaimana disajikan pada Gambar 2 di atas lebih fokus dan lebih hemat dari segi waktu. Gambar 3: Bagan Alir Penetapan dan Penyusunan BMAL II
Pengumpulan Infor masi
Penetapan BMAL
Penyusunan rancangan peraturan BMAL ( teknis dan legal)
Pembahasan rancangan peraturan BMAL: * Pembahasan internal (aspek teknis dan legal); * Pembahasan teknis dengan pihak assosiasi; * Pembahasan aspek teknis dan legal dengan instansi pembina dari kegiatan ter maksud, yang juga dihadiri oleh assosiasi; * Pembahasan internal (aspek teknis dan legal).
Penyempurnaa n rancangan final peraturan BMAL ( teknis dan legal)
D. Hal-hal Lain yang Perlu diperhatikan Dalam Peraturan BMAL Dalam menyusun rancangan peraturan BMAL, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Ketentuan yang terkait dengan peninjauan kembali terhadap BMAL paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun. 2. Ketentuan pemberlakuan angka BMAL lebih ketat atau sama dengan BMAL nasional dan/atau hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). 3. Ketentuan apabila diperlukan adanya penambahan parameter BMAL yang didasarkan dari hasil kajian ilmiah yang terkait dengan karakteristik lingkungan yang ada di masing – masing daerah, perlu dimasukkan ke dalam rancangan peraturan BMAL daerah dengan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Menteri. MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, ttd PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS Salinan sesuai dengan aslinya Deputi M ENLH Bidang Penaatan Lingkungan, ttd
Ilyas Asaad 11-11
