kartu jaminan hidup (jadup), paket-paket bantuan perbekalan, pertanian, pertukangan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai warga setempat yang dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan perpindahan transmigrasi sebagai salah satu implementasi Otonomi Derah.
PEDOMAN PELAYANAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengarahan Penduduk secara keruangan yang difasilitasi pemerintah seperti halnya transmigrasi, minimal akan melibatkan dua Pemerintah Daerah, yakni Daerah Tujuan yang menyediakan ruang sekaligus tempat tinggal, tempat berusaha dan bekerja serta Pemerintah Daerah Asal yang akan menyediakan sumber daya manusia. Mekanisme pembangunan ketransmigrasian pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dalam penjelasannya menyatakan kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan pengesahan dan pengalihan pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Namun demikian disadari bahwa dalam masa transisi, pelaksanaan pembangunan ketransmigrasian belum sepenuhnya dipahami oleh jajaran pelaksana di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, diperlukan adanya pedoman pelaksanaan pelayanan penempatan yang meliputi pemberian permakanan selama 3 hari dalam masa adaptasi, undian rumah,
Pedoman Yanpat
1
B. Tujuan Dan Sasaran 1. Tujuan : Memberikan acuan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan penempatan melalui transmigrasi sesuai dengan kriteria pelayanan yang ditetapkan. 2. Sasaran : a. Terlaksananya penempatan transmigran di lokasi permukiman transmigrasi dengan tertib dan lancar. b. Terlaksananya penetapan status transmigran dan pengaturan transmigran pengganti sesuai program. C. Pengertian 1.
Pedoman Yanpat
Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang dalam pelaksanaannya dapat dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi karakteristik dan kemampuan daerah setempat. 2
2.
3.
4.
5.
6.
Pedoman Yanpat
Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan pemukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lokasi Pemukiman Transmigrasi (LPT) adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai pemukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang. Transmigrasi adalah pindahan penduduk dan satu daerah ke daerah lain diwilayah Republik Indonesia untuk tinggal menetap dalam rangka pembentukan masyarakat baru serta untuk pembangunan daerah, baik untuk yang ditinggalkan maupun yang didatangi dalam rangka pembangunan Nasional. Calon Transmigran adalah setiap warga negara RI keluarga yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk mengikuti program transmigrasi, yang setelah diseleksi, dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi peserta program transmigrasi. Transmigran adalah warga setiap negara RI yang secara sukarela dipindahkan atau pindah ke daerah transmigrasi yang biaya pemindahannya ditanggung oleh pemerintah atau atas biaya sendiri. 3
7.
Daerah Tujuan adalah wilayah administrasi daerah provinsi atau daerah Kabupaten/Kota yang wilayahnya dikembangkan menjadi WPT atau LPT.
8.
Daerah Pengirim adalah wilayah administrasi daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang penduduknya pindah melalui transmigrasi.
9.
Penempatan adalah kegiatan penataan dan pengaturan transmigrasi di lokasi permukiman transmigrasi.
10. Transmigran Pengganti adalah transmigran yang menggantikan status transmigran yang telah dicabut statusnya berdasarkan keputusan Bupati/ Walikota/Pejabat setempat. 11. Transmigran Penduduk Asal (TPA) adalah penduduk yang berpindah dari Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Provinsi atau Kabupaten/ Kota yang lain melalui program transmigrasi 12. Transmigran Penduduk Setempat (TPS) adalah penduduk yang wilayah tempat tinggal dan atau tempat usahanya berdasarkan peruntukan dan pemanfaatan tata ruang diperlukan bagi areal pembangunan transmigrasi dan yang bersangkutan bersedia menjadi transmigran.
Pedoman Yanpat
4
D. Ruang Lingkup
II.
Prosedur pelayanan penempatan transmigran menguraikan tentang tata cara dalam memberikan pelayanan penempatan kepada transmigran yang meliputi penerimaan rombongan, pembagian rumah dan pemberian bantuan peralatan/perbekalan sampai pada pemberian status (KTP) sebagai penduduk setempat. E. Dasar Hukum
ROSEDUR PENEMPATAN A. Penerimaan Pelayanan penerimaan diberikan kepada calon transmigran setibanya dilokasi tujuan untuk memberikan bantuan dan pendampingan agar cepat beradaptasi dengan lingkungan sehingga dapat segera melakukan kegiatan yang produktif. Kriteria yang harus dipenuhi dalam pelayanan penerimaan adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
1. Menjemput rombongan transmigran bersamasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat setempat.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. Pengecekan ulang terhadap jumlah KK/Jiwa dari Daerah Pengirim.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.
3. Pengecekan barang bawaan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Memberikan informasi tentang kondisi lokasi permukiman. 5. Memberikan layanan kesehatan. 6. Menyediakan angkutan ke lokasi penempatan. 7. Memberikan kemudahan kepada transmigran untuk mendapatkan hak dan kewajiban di lokasi permukiman. B. Pembagian Rumah Pembagian rumah dilaksanakan melalui undian agar dapat membaur sesuai dengan komposisi daerah pengirim dan daerah penerima.
Pedoman Yanpat
5
Pedoman Yanpat
6
C. Layanan Permakanan pembekalan
dan
Pembagian
Setibanya rombongan di lokasi segera diberikan layanan-layanan sebagai berikut : 1. Memberikan layanan permakanan selama 3 berturut-turut dalam proses adaptasi di lokasi 2. Membagikan perbekalan/peralatan pertanian/pertukangan. 3. Membuat Berita Acara serah terima penempatan 4. Memberikan KTP sebagai penduduk setempat.
E. Status Transmigran Status transmigran ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota setempat sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sesuai dengan tempat tinggal baru, nama blok, dan nomor rumah, serta mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan sekaligus mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai penduduk/warga di Kabupaten/Kota setempat.
D. Tempat Tinggal. Pemberian daftar difinitif tempat tinggal transmigran penduduk asal dan transmigran penduduk setempat yang dilengkapi dengan : 1. Nomor rumah dalam suatu blok 2. Pembentukan ketua kelompok/RT 3. Kartu jaminan hidup 4. Kartu kesehatan 5. Bantuan paket pertanian dan lain lain.
Pedoman Yanpat
7
Pedoman Yanpat
8
III.
3. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan penempatan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq Direktur Jenderal Mobilitas Penduduk.
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG A. Pemerintah Pusat
C. Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta menyusun pedoman pelayanan penempatan dalam rangka pelaksanaan perpindahan transmigrasi. 2. Memfasilitasi dan mendorong serta memperlancar pelaksanaan pelayanan penempatan dalam kegiatan perpindahan transmigrasi. 3. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan penempatan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq Direktur Jenderal Mobilitas Penduduk. B. Pemerintah Provinsi
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan penempatan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan. 2. Melakukan sinkronisasi kebijakan dan pedoman pelayanan penempatan dengan kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi. 3. Mengidentifikasi potensi sumber daya manusia berdasarkan kompetensi dan kesesuaian aspirasi masyarakat dengan kebutuhan potensi daerah tujuan. 4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan pelayanan penempatan kepada Gubernur.
1. Melakukan sinkronisasi kebijakan dan pedoman pelayanan penempatan yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat dan menindak lanjuti dalam bentuk Petunjuk Teknis untuk memperjelas dalam pelaksanaan operasional oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 2. Memfasilitasi dan mendorong serta memperlancar pelaksanaan kegiatan pelayanan penempatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilingkungannya. Pedoman Yanpat
9
Pedoman Yanpat
10
IV.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
3. Kegiatan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota hingga Provinsi.
A. Pemantauan 1. Pemantauan diarahkan pada aspek kegiatan dan penggunaan anggaran dalam seluruh tahapan kegiatan pelayanan penempatan meliputi lingkup perencanaan, perumusan kebutuhan, program, pelaksanaan dan pengendalian. 2. Pemantauan dilaksanakan secara terus menerus sepanjang waktu proses pelaksanaan pelayanan penempatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. 3. Hasil pemantauan dilaporkan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota hingga tingkat Pusat.
4. Mekanisme berikut :
b. Gubernur secara berkala melaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq Direktur Jenderal Mobilitas Penduduk. C. Tata Laksana Pemantauan dan Evaluasi 1. Pemerintah Pusat a. Pemantauan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan jenjang kewenangan yang dimiliki lembaga dan organisasi dari tingkat Pusat hingga Kabupaten/Kota.
1. Evaluasi ditujukan untuk menilai dan menganalisa pelaksanaan pelayanan penempatan secara berjenjang sesuai dengan pedoman yang ada. a. Pelaksanaan teknis pelayanan dengan jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
evaluasi sebagai
a. Bupati/Walikota secara berkala melaporkan kepada Gubernur.
B. Evaluasi
2. Penilaian berdasarkan.
pelaporan
b. Hasil Pemantauan dilaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cq Direktur Jenderal Mobilitas Penduduk. 2. Pemerintah Daerah Evaluasi berdasarkan aspek kebijakan ketransmigrasian dan pedoman pelayanan penempatan yang diarahkan pada :
b. Ketepatan waktu penyelesaian kegiatan. c. Pemanfaatan anggaran. Pedoman Yanpat
11
Pedoman Yanpat
12
a. Kesesuaian kebutuhan setempat.
dengan daerah
kepentingan dan dan masyarakat
b. Efektivitas keberhasilan pelaksanaan pelayanan penempatan sesuai acuan yang telah ditetapkan.
V.
PENUTUP Pedoman pelayanan penempatan perlu dijabarkan lebih lanjut oleh instansi di tingkat daerah menjadi Petunjuk Pelaksanaan dalam operasional di lapangan. Selain itu pedoman ini masih dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ada khususnya yang berkaitan dengan kemungkinan perubahan institusi Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah serta perubahan visi dan misi penyelenggaraan perpindahan transmigrasi.
Direkorat Jenderal Mobilitas Penduduk
Pedoman Yanpat
13
Pedoman Yanpat
14
