INKINDO LAMPIRAN KETETAPAN DPN IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA NOMOR 49/TAP.DPN/VII/2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BADAN ADVOKASI DAN MEDIASI (BAM) IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BADAN ADVOKASI DAN MEDIASI (BAM) INKINDO DAFTAR ISI 1. Pasal 1. 2. Pasal 2. 3. Pasal 3. 4. Pasal 4. 5. Pasal 5. 6. Pasal 6. 7. Pasal 7. 8. Pasal 8. 9. Pasal 9. 10. Pasal 10. 11. Pasal 11. 12. Pasal 12. 13. Pasal 13. 14. Pasal 14. 15. Pasal 15. 16. Pasal 16. 17. Pasal 17. 18. Pasal 18.
Latar Belakang Pengertian – Pengertian Fungsi Kedudukan Etika Prinsip Kerja Tata Kerja Secara Umum Tugas Pokok dalam Advokasi Tugas Pokok dalam Mediasi Pola Kerja dalam Advokasi bila Anggota bersengketa dengan Pihak Lain dalam satu Provinsi Pola Kerja dalam Advokasi bila Anggota bersengketa dengan Pihak Lain berbeda Provinsi Pola Kerja dalam Mediasi bila Anggota yang bersengketa dalam satu Provinsi Pola Kerja dalam Mediasi bila Anggota yang bersengketa berbeda Provinsi Wilayah Kerja BAM DPN Wilayah Kerja BAM DPP Pengurus Anggaran Operasional Penutup
DAFTAR SINGKATAN 1. INKINDO singkatan dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia 2. DPN singkatan dari Dewan Pengurus Nasional 3. DPP singkatan dari Dewan Pengurus Propinsi 4. DKN singkatan dari Dewan Kehormatan Nasional 5. DKP singkatan dari Dewan Kehormatan Provinsi 6. BAM singkatan dari Badan Advokasi dan Mediasi 7. KE singkatan dari KODE ETIK 8. TLK singkatan dari TATA LAKU KEPROFESIAN 9. Yang dimaksud Organisasi adalah INKINDO 10. Yang dimaksud Anggota adalah Anggota INKINDO 11. MUNAS singkatan dari Musyawarah Nasional 12. AD singkatan dari Anggaran Dasar 13. ART singkatan dari Anggaran Rumah Tangga 14. UU singkatan dari Undang – Undang
INKINDO Pasal 1 LATAR BELAKANG 1. Sebagai perangkat organisasi INKINDO, dipandang perlu BAM mempunyai pedoman pelaksanaan tugas agar dapat menjalankan tugas secara efektif, harmonis, optimal dan berdaya guna. 2. Pedoman Pelaksanaan Tugas ini sebagai acuan bagi BAM DPN dan BAM DPP dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi. 3. Pedoman Pelaksanaan Tugas ini berlandaskan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INKINDO yang disahkan dalam MUNASLUB di Jakarta, tanggal 16 Januarai 2009, dalam rangka mendukung tujuan organisasi, khususnya perlindungan anggota. Dengan pasal-pasal yang terkait dengan Advokasi dan Mediasi sebagai berikut : a. INKINDO berdasarkan Pancasila. (AD ps 2) b. INKINDO bertujuan untuk membentuk iklim usaha jasa konsultan yang kondusif, serta membina kompetensi anggotanya melalui upaya pembinaan, pengembangan, dan perlindungan, guna menunjang pembangunan nasional dan mampu bersaing di tingkat global. (AD ps 3) c. Wadah tempat anggota mendapatkan pelayanan dan perlindungan. (AD ps 4) d. Dalam menjalankan usahanya seluruh anggota terikat pada Kode Etik INKINDO. (AD ps 6 ayat 2) e. Wahana untuk memberdayakan anggota dengan meningkatkan kemampuan profesional dan kinerjanya agar peka terhadap permasalahan nasional dan mampu bersaing pada tingkat global. (AD ps 6) f. Hak Anggota adalah; Hak atas perlindungan. (AD ps 9, ayat 1c) g. Hak Anggota adalah; Hak atas perlindungan dalam menjalankan usaha adalah hak mendapatkan advokasi, mediasi dan pembelaan atas perlakuan tidak wajar dari pihak lain. (ART Ps 9 ayat 1) h. Badan-Badan Nasional al; Badan urusan advokasi dan mediasi. (ART Ps 18 ayat 2c) i. Badan-Badan Provinsi al; Badan urusan advokasi dan mediasi. (ART Ps 24 ayat 2a) Pasal 2 PENGERTIAN – PENGERTIAN 1. BAM INKINDO adalah perangkat organisasi yang bertindak untuk dan atas nama INKINDO dalam melaksanakan tugas advokasi dan mediasi. 2. Jenis Advokasi meliputi Advokasi Pemberdayaan Anggota (class advocacy) dan Advokasi Kasus atau Sengketa (case advocacy). 3. Advokasi Pemberdayaan anggota adalah upaya-upaya yang dilakukan DPN/DPP INKINDO dalam rangka untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anggota dan masyarakat dalam menjangkau kesempatan dan mendapatkan sumber daya yang lebih baik dengan cara memberikan masukan dalam rangka perbaikan atau perubahan kebijakan kepada pemerintah. 4. Advokasi Kasus / Sengketa adalah upaya –upaya yang dilakukan oleh BAM INKINDO dalam membantu anggota agar mampu menjangkau sumber daya yang menjadi haknya yang terancam hilang karena diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan pihak lain dimana anggota tersebut tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik.
INKINDO 5. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. (PerMA no 2 th. 2003) 6. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada “perjanjian arbitrase” yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. (UU no 30 tahun 1999) 7. Negosiasi adalah proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka. 8. Konsiliasi adalah apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. 9. Pelanggaran KE dan TLK Organisasi tidak selalu merupakan pelanggaran Hukum Publik. 10. Pelanggaran KE dan TLK Organisasi merupakan kewenangan DPK INKINDO. 11. Pelanggaran Hukum Publik bisa merupakan pelanggaran KE dan TLK Organisasi. 12. Pelanggaran Hukum Publik merupakan kewenangan Pemerintah. Pasal 3 FUNGSI 1. Sebagai Perangkat Organiasi yang bertugas memberikan perlindungan hukum kepada anggota. 2. Membantu Organiasi dalam memberikan opini/nasehat hukum apabila ada kebajikan, peraturan dan perudangan yang dipandang tidak kondusif bagi pengembangan usaha anggota. Dengan harapan dilakukannnya perbaikan atau perubahan terhadap kebijakan, peraturan dan perundangan pemerintah yang tidak kondusif tersebut. 3. Meningkatkan kesadaran hukum anggota, melalui sosialisasi dan workshop berbagai peraturan dan perudangan terkait dengan layanan jasa konsultansi dengan instansi yang terkait. 4. Memberikan bantuan hukum kepada anggota berupa konsultansi hukum, nasehat hukum dan pembelaan untuk kepentingan hukum anggota bila terjadi sengketa dengan pihak lain diluar anggota. Dengan hasil tercapainya kepastian hukum atau rasa keadilan bagi anggota. 5. Melakukan mediasi bila terjadi sengketa antar anggota dan bertindak sebagai mediator dengan hasil yang diharapkan yaitu berupa perdamaian atau tercapainya kesepakatan antara anggota yang besengketa. Pasal 4 KEDUDUKAN 1. BAM DPN merupakan Perangkat Organisasi DPN, berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum DPN dan berkoordinasi dengan Wakil Ketua Umum yang membidanginya.
INKINDO 2. BAM DPP merupakan Perangkat Organisasi DPP, berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Ketua DPP. 3. Antara BAM DPN dan BAM DPP mempunyai hubungan koordinasi dalam lingkup tugasnya, atas sepengetahuan DPN atau DPP. 4. Kedudukan BAM sejajar dengan Badan-Badan lain di Organisasi 5. BAM bukan lembaga Advokat sebagaimana UU no 18 tahun 2003 tentang Advokat 6. BAM bukan lembaga Arbritase, sebagaimana UU no 30 tahun 1999 tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 5 ETIKA 1. Menjunjung tinggi KE & TLK INKINDO. 2. Tidak melakukan pembelaan/advokasi terhadap anggota yang sedang ditangani DK INKINDO yang diindikasikan melakukan pelanggaran KE & TLK. 3. Tidak melakukan pembelaan/advokasi terhadap anggota yang bersengketa dengan organisasi akibat kelalaian/pelanggaran terhadap AD & ART dan atau KE & TLK yang dilakukan oleh anggota, 4. Tidak bertindak sebagai lembaga yang memberi sanksi organisasi karena hal tersebut merupakan kewenangan Dewan Pengurus Nasional. 5. Menjaga rahasia anggota (klien) dalam hal kasus kejadian belum memiliki kekuatan hukum tetap. 6. Independen dalam memberikan opini hukum. Pasal 6 PRINSIP KERJA 1. Cermat (data yang akurat-kehati hatian-komprehensip). Dalam mengumpulkan informasi dan barang bukti harus diuji dulu kebenaran dan keabsahan data tersebut. Informasi harus komprehensip dari sumber-sumber resmi yang bisa dipercaya. 2. Cepat (antisipatip-proaktip-incremental). Diperlukan langkah-langkah proaktip dalam menangani suatu laporan dan menjaga agar kasus tidak semakin melebar. Tahap demi tahap terselesaikannya kasus dengan hasil yang nyata akan lebih baik. 3. Cakap (professional-realistis-berwawasan). Masukan dan keterangan ahli sangat diperlukan dalam membangun wawasan dan penyelesaian yang realistis dalam penanganan suatu kasus. 4. Cerdik (strategis-taktis-sistimatis-berani). Bertindak strategis, taktis serta sistimatis dalam penanganan kasus disertai dengan keberanian melangkah atas dasar kebenaran akan menjadi kunci keberhasilan dalam advokasi.
INKINDO 5. Cipta (konstruktip-konsisten-stabilitas). Memberikan opini/nasehat hukum atas dasar berfikir konstruktip dan konsisten. Senantiasa berorientasi pada stabilitas organisasi. Setiap keputusan BAM akan senantiasa dipandang sebagai yurisprudensi BAM walaupun tidak selalu demikian. 6. Cinta (perlindungan-pertolongan). Sikap memberi pertolongan dan perlindungan terhadap anggota yang tertimpa masalah tanpa tendensi harus diutamakan. Walaupun tidak terlepas dari hak dan kewajiban anggota yang dilayani. 7. Cantik (masalah selesai tanpa masalah). Dalam menyelesaikan masalah hukum yang terjadi pada anggota sedapat mungkin tetap dijaga kredibilitas anggota yang tertimpa masalah/kasus. 8. Cocok (terpercaya). BAM harus menjaga kredibilitasnya dengan senantiasa bertindak dan memberikan layanan yang professional bagi anggota yang memerlukan.
Pasal 7 TATA KERJA SECARA UMUM 1. Keputusan BAM adalah keputusan kolektip pengurus BAM, dinyatakan dalam Berita Acara Rapat atau notulen rapat. 2. Keputusan BAM DPN yang bersifat strategis harus dengan persetujuan DPN. 3. Keputusan BAM DPP yang bersifat strategis harus dengan persetujuan DPP. 4. BAM melakukan pertemuan pengurus setidaknya 3 bulan sekali, dengan agenda yang jelas. 5. Rapat BAM bersifat tertutup kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan rapat. 6. BAM harus memiliki agenda kegiatan tahunan. 7. BAM melakukan koordinasi dengan Sekretaris DPN/DPP untuk urusan administrasi. 8. BAM melakukan koordinasi dengan Bendahara DPN/DPP untuk urusan keuangan. 9. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan & keuangan tahunan dan disampaiakn kepada DPN/DPP. 10. Bekrjasama dengan Pengacara atau Lembaga Bantuan Hukum yang ditunjuk anggota untuk beracara di pengadilan. Pasal 8 TUGAS POKOK DALAM ADVOKASI 1. Bersama Pengurus DPN/DPP melakukan kajian dan atau mengusulkan kebijakan, peraturan dan perundangan Pemerintah yang menyangkut usaha dan profesi jasa konsultan. 2. Memberi nasehat hukum pada anggota yang terlibat sengketa perdata dengan pihak lain kaitannya dengan kontrak kerja jasa konsultansi.
INKINDO 3. Memberi nasehat hukum pada anggota yang terlibat perkara pidana kaitannya dengan kontrak kerja jasa konsultansi. Pasal 9 TUGAS POKOK DALAM MEDIASI 1. Mediator antar anggota INKINDO yang bersengketa dalam kesepakatan kerja jasa konsultansi (konsorsium, kso, sub-contract, dll) atas permintaan kedua pihak. Apabila salah satu pihak tidak berkenan menggunakan BAM INKINDO sebagai mediator maka disarankan untuk diselesaikan dilembaga arbitrase resmi atau di pengadilan. 2. BAM DPN sebagai “lembaga banding“ bilamana tidak tercapai kesepakatan ditingkat BAM DPP dan bersifat akhir. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka disarankan untuk diselesaikan dilembaga arbitrase resmi atau di pengadilan. Pasal 10 POLA KERJA DALAM ADVOKASI BILA ANGGOTA BERSENGKETA DENGAN PIHAK LAIN DALAM SATU PROPINSI 1. Anggota mengirim surat dan meminta bantuan hokum kepada BAM DPP melalui Ketua DPP disertai kronologis kejadiannya. 2. Dalam kurun waktu tiga hari setelah diterimanya surat permohonan dari anggota, BAM DPP mengundang secara resmi anggota dikantor sekretariat DPP, dan dibuat Berita Acara Pelaporan. 3. BAM DPP mengumpulkan tambahan barang bukti dan informasi dari berbagai pihak yang terkait termasuk pendapat ahli dan atau meninjau lokasi kejadian setidaknya dalam kurun waktu satu minggu setelah pertemuan pertama. 4. Setelah satu minggu sejak pertemuan awal, BAM DPP memanggil anggota tersebut dan dilakukan pengecekan silang dengan pihak yang terkait sebagai konfirmasi ulang atas keterangan awal yang disampaikan anggota. 5. BAM DPP menyelenggarakan simulai atau gelar perkara untuk menetapkan langkahlangkah pembelaan yang diperlukan. 6. BAM DPP memberi opini hukum kepada anggota, setidaknya dua minggu setelah pertemuan pertama, termasuk merekomendasikan menggunakan Pengacara atau Lembaga Bantuan Hukum untuk mendampingi kasus anggota ini dipersidangan. 7. BAM DPP menadampingi dan member nasehat hukum kepada anggota dan bersinergi dengan Pengacara atau Lembaga bantuan Hukum selama proses persidangan.
Pasal 11 POLA KERJA DALAM ADVOKASI BILA ANGGOTA BERSENGKETA DENGAN PIHAK LAIN BERBEDA PROPINSI 1. Anggota disarankan untuk meminta batuan BAM DPP dimana anggota tersebut terdaftar.
INKINDO 2. Atau anggota diperkenankan meminta bantuan BAM DPP dari propinsi dimana tempat perkara/kejadian tersebut berlangsung. 3. Atau anggota juga diperkenankan meminta bantuan hokum pada BAM DPN. 4. Tata cara dan waktu dalam penanganan sengketa mengikuti pasal 10. Pasal 12 POLA KERJA DALAM MEDIASI BILA ANGGOTA YANG BERSENGKETA DALAM SATU PROPINSI 1. Anggota yang bersengketa mengirim permohonan secara tertulis kepada BAM DPP melalui Ketua DPP untuk memediasi atas sengketa yang terjadi sesama anggota dalam satu propinsi disertai kronologis kejadiannya. 2. Memanggil satu persatu anggota yang bersengketa untuk dimintai keterangan baik secara tertulis maupun secara lisan atas kasus yang terjadi dalam kurun waktu tiga hari setelah diterimanya surat permohonan. 3. BAM akan menggali informasi dan meminta tambahan keterangan serta barang bukti dari pihak manapun yang dipandang relevan. 4. Dalam waktu satu minggu setelah permohonan, BAM DPP melakukan rapat untuk merumuskan duduk persoalannya. 5. Dalam kurun waktu dua minggu setelah permohonan, kedua pihak yang bersengketa akan dikonfrontir sekaligus disampaikannya solusi penyelesaiainnya oleh BAM DPP. 6. Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian dari kedua pihak yang bersengketa maka dibuatlah Berita Acara Penyelesaian Perselisihan. 7. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka anggota akan diberi waktu untuk berfikir setidaknya dalam satu minggu. 8. Bila dalam waktu satu minggu juga belum tercapai kata sepakat maka disarankan untuk dinaikkan ke BAM DPN, atau lembaga Arbitrase atau Pengadilan. Pasal 13 POLA KERJA DALAM MEDIASI BILA ANGGOTA YANG BERSENGKETA BERBEDA PROPINSI 1. Anggota yang bersengketa mengirim permohonan secara tertulis kepada BAM DPP melalui Ketua DPN untuk memediasi atas sengketa yang terjadi sesama anggota berbeda propinsi disertai kronologis kejadiannya. 2. Memanggil satu persatu anggota yang bersengketa untuk dimintai keterangan baik secara tertulis maupun secara lisan atas kasus yang terjadi dalam kurun waktu satu minggu setelah diterimanya surat permohonan. 3. BAM akan menggali informasi dan meminta tambahan keterangan serta barang bukti dari pihak manapun yang dipandang relevan.
INKINDO 4. Dalam waktu dua minggu setelah permohonan, BAM DPN melakukan rapat untuk merumuskan duduk persoalannya. 5. Dalam waktu dua minggu setelah permohonan, kedua pihak yang bersengketa akan dikonfrontir sekaligus disampaikannya solusi penyelesaiainnya oleh BAM DPN. 6. Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian dari kedua pihak yang bersengketa maka dibuatlah Berita Acara Penyelesaian Perselisihan. 7. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka anggota akan diberi waktu untuk berfikir setidaknya dalam satu minggu. 8. Bila dalam waktu satu minggu juga belum tercapai kata sepakat maka disarankan untuk diselesaikan di Lembaga Arbitrase atau Pengadilan. Pasal 14 WILAYAH KERJA BAM DPN 1. BAM DPN bersama DPN dalam melakukan kejian dan atau mengusulkan kebijakan dan peraturan pemerintah pusat terkait usaha jasa konsultansi. 2. BAM DPN bisa melayani advokasi terhadap anggota atas sepengetahuan BAM DPP apabila wilayah sengketanya keluarr dari wilayah propinsi dimana anggota tersebut berada. 3. BAM DPN melakukan mediasi bila terjadi sengketa antar anggota berlainan propinsi, atas sepengetahuan BAM DPP masing-masing anggtota. 4. BAM DPN membantu dalam meningkatkan kapasitas BAM DPP. Pasal 15 WILAYAH KERJA BAM DPP 1. BAM DPP membantu DPP dalam melakukan kajian dan atau mengusulkan kebijakan dan peraturan pemerintah daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) setempat terkait usaha jasa konsultansi. 2. BAM DPP melayani advokasi terhadap anggota diwilayah provinsinya bila pihak lain yang diajukan keberatannya juga berada dipropinsi tersebut. 3. BAM DPP bisa melayani advokasi terhadap anggota dari luar wilayah propinsinya bila pihak lain yang diajukan keberatannya berada dipropinsi BAM DPP tersebut berada. 4. BAM DPP melakukan mediasi bila terjadi sengketa antar anggota diwilayah propinsinya. Pasal 16 PENGURUS 1. BAM DPN diangkat dan diberhentikan oleh DPN. 2. BAM DPP diangkat dan diberhentikan oleh DPP.
INKINDO 3. Ketua BAM adalah Penanggung Jawab Perusahaan Anggota INKINDO. 4. Anggota BAM dimungkinkan berasal dari Profesional Hukum / Praktisi Hukum. 5. Jumlah Personil BAM minimal 3 (tiga) orang. 6. Susunan pengurus BAM minimal terdiri dari : Ketua, Sekretaris dan Anggota. 7. Masa bakti BAM DPN mengikuti masa bakti DPN. 8. Masa bakti Bam DPP mengikuti masa bakti DPP. Pasal 17 PENGURUS 1. Beban APBO dalam hal melakukan advokasi pemberdayaan dan pembinaan hokum anggota serta kegiatan rutin organisasi lainnya. 2. Beban anggota yang bersengketa, bila melakukan advokasi atau mediasi anggota, sesuai dengan biaya operasional yang diperlukan dan disepakati bersama. 3. Usaha-usaha yang sah (AD ps 39 ayat 4) 4. Pendapatan dan pengeluaran harus dipertanggung jawabkan ke organisasi.
Pasal 18 PENGURUS Pedoman Pelaksanaan Tugas BAM INKINDO ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Jika dalam Keputusan ini kemudian terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperlunya.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 23 Agustus 2010 DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA
ttd
ttd
Ir. H. Bachder Djohan B. MM Ketua Umum
Ir. Laksmo Imawanto Sekretaris Jenderal
