PA.Sgr

SALINANN AN

P U T U S A N Nomor 35/Pdt.G/2011/PA.Sgr. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Singaraja yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara; ................... GANI, umur 55 tahum, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai Pelawan I; ...................... MISRAL, umur 59 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai Pelawan II; .. HALIL, umur 53 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, bertempat

tinggal di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran,

Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai Pelawan III; . MIRUDIN, umur 63 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai Pelawan IV; . HAMSIN, umur 37 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai Pelawan V; .. SA’ADA, umur 48 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai Pelawan VI; .. SUHRIYA, umur 42 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pegametan, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai Pelawan VII;

Halaman 1 dari 66. Putusan No. 35/Pdt.G/2011/PA.Sgr.

BUNADIN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai Pelawan VIII; ................................................... HERMAN, umur 34 tahun, agama Islam, pekarjaan swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai Pelawan IX; ...................................................... Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada GEDE HARJA ASTAWA, S.H., Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Raya

Seririt-Singaraja

Desa

Temukus,

Kecamatan

Banjar,

Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor; 08/SK.Kh/IV/2011, tanggal 11 April 2011, untuk selanjutnya disebut juga sebagai Para Pelawan: MELAWAN NADZIR WAKAF YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL JADID, Berkedudukan di Banjar Dinas Palasari,

Desa Pemuteran,

Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada AGUS SAMIJAYA, S.H., M.H., I PUTU ARTAWAN, S.H., AGUS SUJOKO, S.H., DEWA ALIT SUNARYA, S.H., I KETUT SUTRESNA, S.H., IKA NEDY WAHYUDI, S.H., REMIGIUS JONG, S.H., BAMBANG WALUYO JATI, S.H., dan WIMAN WIBISANA, S.H., Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “AGUS SAMIJAYA & PARTNERS” yang berkantor di Jalan Kapt. Tjok Agung Tresna No. 49 Ranon Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor; 10/SK.Kh/V/2011, tanggal 05 Mei 2011, sebagai Terlawan; .........


RAHWAN, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal terakhir di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai Turut Terlawan I; .......................... MASITI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai Turut Terlawan II; ........................................... MARIANA, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal, di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai Turut Terlawan III; ....................... MASRINA, umur, 4 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai Turut Terlawan IV; ......................................... KOMANG SUMANTRI, umur 59 tahun, agama Hindu, wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai Turut Terlawan V; ........................................................... KADEK DWI ARDIKA, umur 27 tahun, agama Hindu, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan

wiraswasta,

bertempat

tinggal

di

Banjar

Dinas

Pengambangan, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai Turut Terlawan VI; ......................................... MADE SULANDRA, umur 45 tahun, agama Hindu, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai Turut Terlawan VII; ...................... RADIHIM, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Mekar Sari, Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai Turut Terlawan VIII; ...................................... LUH WANDRI, umur 46 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Jelantik No. 48 A, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sebagai Turut Terlawan IX; ........................


KETUT JANJI, umur 58 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Batur Tangah, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai Turut Terlawan X; ............................. NGURAH EKA, umur 36 tahun, agama Hindu, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Jelantik Gingsir (Depan Pom Bensin), Kelurahan dan Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sebagai Turut Terlawan XI; ......................................................... Pengadilan Agama tersebut; ........................................................................................... Telah meneliti berkas perkara; ....................................................................................... Telah mendengar keterangan Para Pelawan dan Terlawan yang masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya; .................................................................................................... TENTANG DUDUK PERKARANYA Bahwa Para Pelawan dalam surat perlawanannya tertanggal 11 April 2011, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor: 35/Pdt.G/2011/PA.Sgr, tanggal 11 April 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: .......................................................................................................................... 1.

Bahwa Pelawan I sampai dengan Pelawan VIII telah mendapat surat Pemberitahuan

Sita

Eksekusi

dari

Pengadiian

Agama

Singaraja

No.33/Pdt.G/1993/PA.Sgr, pada tanggal 5 April 2011, untuk hadir pada Pelaksanaan Sita Eksekusi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2011 di Objek Tanah Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid, Dusun Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng untuk memenuhi isi Putusan Pengadilan Agama Singaraja No.33/Pdt.G/1993/PA.Sgr., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 34/Pdt.G/l994/PTA.Mtr., jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 120K/AG/1995, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dalam perkara antara Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren “NURUL JADID”, berkedudukan di Banjar Dinas Palasari,


Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai Penggugat, melawan: .............................................................................................................. 1) Teken bin Zaenal; ............................................................................................ 2) Asral bin Zaenal; ............................................................................................. 3) Sahwi bin Ali; .................................................................................................. 4) Mirudin bin Ali; ............................................................................................... 5) Maswa bin Mat Taken; .................................................................................... 6) Bunadin bin Mat Taken; .................................................................................. sebagai Para Penggugat, mengenai sengketa tanah wakaf dari Bu Sam alias Amerati kepada Yayasan Pondok Pesantren, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, seluas 4,12 Ha, terletak di Desa pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; ............................................................................................. 2.

Bahwa kemudian tanah seluas 4,12 Ha tersebut pada tahun 2002 telah disertifikatkan atas nama Bunadin (Pelawan VIII), Gani (Pelawan I), Misral (Pelawan II), Sahwi (Almarhum), Mirudin (Pelawan IV), Halil (Pelawan III), Maswa (Almarhum), dan Hamsin (Pelawan V), sesuai Sertifikat Hak Milik No.470 dan sertifikat tersebut adalah sertifikat yang sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat; ...........................................................................................

3.

Bahwa kemudian tanah seluas 4,12 Ha sesuai Sertifikat Hak Milik No.470 tersebut seluas 1 Ha (10.000 m2) oleh Para Pelawan dijual kepada Turut Terlawan VII, VIII, IX, pada tanggal 27 April 2003 dan selanjutnya tanah seluas 1 Ha tersebut oleh Turut Terlawan VII, VIII dan IX dijual lagi kepada Turut Terlawan V (Komang Sumantri) dan oleh Turut Terlawan V atas nama dirinya sendiri (Komang Sumantri/Turut Terlawan V) tanah seluas 1 Ha tersebut telah disertifikatkan sesuai Sertifikat Hak Milik No.01309 atas nama Komang Sumantri;

4.

Bahwa selanjutnya sisa tanah tersebut atas persetujuan semua ahli waris, seperti pada point 2 tersebut di atas disertifikatkan atas nama Bunadin (Pelawan VIII) sesuai Sertifikat Hak Milik No.527 atas nama Bunadin luasnya 30.500 m2 dan


sertifikat No.527 tersebut adalah sertifikat yang sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat; ........................................................................................... 5.

Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2006 Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid Desa Pemuteran yang saat itu ketuanya dijabat oleh KH M Mahfud Amirudin membuat pernyataan bersedia damai atau surat perdamaian dengan Pelawan VIII (Bunadin) dengan syarat-syarat: ...................................................... 1.

Saya menerima/mendapat tanah seluas 50 are (1/2 Hektar) dari Sdr Bunadin;

2.

Saya menerima uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratas juta rupiah) dari Sdr Bunadin; ...........................................................................................

3. 6.

Semua biaya pembuatan sertifikat ditanggung oleh Sdr. Bunadin; ..................

Bahwa itikad baik yang diupayakan oleh Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid yang saat itu Ketuanya adalah KH. M. Mahfud Amirudin disambut dengan sangat baik oleh Pelawan VIII; ..................................................

7.

Bahwa untuk menindak lanjuti perdamaian tersebut, KH. M. Mahfud Amirudin memberikan surat kuasa kepada Terlawan pada tertanggal 5 Maret 2006; .............

8.

Bahwa perdamaian dilakukan dihadapan Notaris Farida Andriani, SH, Notaris yang berkantor di Jalan Dewi Sartika No. 12 B Singaraja dengan Akta No. 02 tertanggal 03 Juni 2006, yang mana pada Pasal 3 Akta Perdamaian No. 02/2006 tersebut

dengan

jelas

menyebutkan

"bahwa

dengan

diselanggarakannya

perdamaian (dading) yang dibuat dengan akta ini pihak-pihak telah mengakhiri semua perselisihan dan perkara mengenai tanah tersebut, maka segala putusanputusan pengadilan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan kemudian berkenaan dengan perkara mengenai tanah tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum dan harus dianggap seperti tidak pernah dikeluarkan"; ................ 9.

Bahwa setelah di tandatangani Akta Perdamaian No. 02 tanggal 03 Juni 2006, Pelawan VIII menindaklanjuti kewajibannya seperti yang disyaratkan oleh KH M. Mahfud Amirudin untuk melakukan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dilaksanakan di Notaris I Wayan


Suwitra Yasa, SH.,M.Kn. Notaris yang berkantor di Jalan Singaraja-Seririt, KM. 4 Tukad Mungga, Kabupaten Buleleng dengan Akta No. 5 (lima) tertanggal 9 Nopember 2006; ................................................................................................... 10.

Bahwa untuk memenuhi syarat perdamaian yang diminta oleh KH. M. Mahfud Amirudin yakni mengenai permintaan tanah seluas 5000 m2, Pelawan VIII (Bunadin) telah membuat Ikrar Wakaf sebagai Wakif di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang dijabat oleh H. Ali Musthofa, S.Ag., dengan Akta Ikrar Wakaf No. W.2/02/5/Tahun 2010, tertanggal 25 Januari 2010, atas sebidang tanah seluas 5000 m2 Sertifikat No. 1353/Desa Pemuteran atas nama Bunadin (Pelawan VIII) dengan batas-batas: ...... Sebelah Timur

: Herman dan Gusti Ngurah Asmawan; ......................................

Sebelah Barat

: Tanah Wakaf dan Jalan; ...........................................................

Sebelah Utara

: Afandi dan Gusti Ngurah Asmawan; ........................................

Sebelah Selatan : Jalan Raya; .............................................................................. Untuk Keperluan Kegiatan Yayasan Nurul Jadid Pemuteran; ................................ 11.

Bahwa selanjutnya Pelawan VIII berdasarkan Ikrar Wakaf No. W.2/02/5/Tahun 2010, tertanggal 25 Januari 2010 dengan biaya sendiri mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik No. 1353/Desa Pemuteran, menjadi Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 05/Desa Pemuteran, Tahun 2010; sehingga dengan demikian kewajiban Pelawan VIII telah dilaksanakan dan dipenuhi sebagai syarat perdamaian, dangan demikian, Akta Perdamaian No. 02 tangggal 03 Juni 2006 adalah sah mengikat para pihak; ............................................................................

12.

Bahwa dengan terpenuhinya dan terlaksananya perdamaian antara pelawan VIII (Bunadin) dengan Terlawan, maka, putusan Pengadilan Agama Singaraja No. 33/Pdt.G/1993/PA.Sgr, jo. Putusan pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 34/Pdt.G/1994/PTA.Mtr., jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 120K/AG/I995, sudah terpenuhi dan sesuai dengan Akta perdamaian No. 02 tertanggal 03 Juni 2006 Pasal 3 yang berbunyi "bahwa dengan diselanggarakannya


perdamaian (dading) yang dibuat dengan akta ini pihak-pihak telah mengakhiri semua perselisihan dan perkara mengenai tanah tersebut, maka segala putusanputusan pengadilan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan kemudian berkenaan dengan perkara mengenai tanah tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum dan harus dianggap seperti tidak pernah dikeluarkan", sehingga surat pemberitahuan Sita Eksekusi harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dianggap seperti tidak pernah dikeluarkan; ................................ 13.

Bahwa disamping itu pula Pelawan VIII (Bunadin) memiliki dua bidang tanah masing-masing sertifikat Nomor l533/Desa Pemuteran seluas 2000 m2 dengan batas-batas : .......................................................................................................... Sebelah Utara

: Tanah SHM Komang Sumantri; ...............................................

Sebelah Timur

: Tanah SHM Komang Sumantri; ...............................................

Sebelah Selatan : Tanah SHM Nomor 934 An. Herman dan tanah SHM Nomor: 1534 An. Bunadin; ................................................................. Sebelah Barat

: Tanah Negara yang masih dalam proses permohonan di BPN; .

Dan tanah sertifikat Nomor 1534/Desa Pemuteran seluas 1200 m2 dengan batasbatas : ................................................................................................................... Sebelah Timur

: Tanah SHM Nomor 1533 An. Bunadin (Pelawan VIII) dan tanah SHM Nomor 934 An. Herman (Pelawan IX); ..................

Sebelah Utara

: Tanah SHM Nomor 1533 An. Bunadin; ...................................

Sebelah Selatan : Tanah milik Bunadin (Waris); ................................................. Sebelah Barat

: Tanah Wakaf 5000 m2 ; ...........................................................

Yang mana SHM Nomor 1533 dan SHM Nomor 1534 adalah bukti otentik yang belum pernah diajukan dalam proses persidangan; ................................................ 14.

Bahwa demikian pula tentang Pelawan IX memiliki sebidang tanah seluas 1000 m2, dengan batas-batas; ......................................................................................... Sebelah Utara


Sebelah Timur

: Tanah SHM An. Komang Sumantri; ........................................


Sebelah Selatan : Tanah SHM An. Bunadin; ....................................................... Sebelah Barat


yang dalam proses persidangan belum pernah dipermasalahkan dan atau dijadikan alat bukti terkait putusan Pengadilan Agama Singaraja No.33/Pdt.G/1993/PA.Sgr., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No.34/Pdt.G/1994/PTA.Mtr., jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 120K/AG/1995; .................... 15.

Bahwa selanjutnya tanah seluas 30.500 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik No.527 tersebut seluas 1,90 Ha (19.000 m2) oleh Pelawan VIII (Bunadin) telah dijual kepada Ketut Janji (Turut Terlawan X) dan selanjutnya oleh Ketut Janji (Turut Terlawan X) tanah seluas 19.000 m2 tersebut dijual lagi kepada Turut Terlawan V (Komang Sumantri) dan tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Turut Terlawan V (Komang Sumantri) menjadi 2 (dua) sertifikat; .....................................................

16.

Bahwa selanjutnya dari Sertifikat Hak Milik No.527 seluas 30.500 m2 seluas 1.800 m2 oleh Bunadin (Pelawan VIII) dijual kepada Turut Terlawan XI (Ngurah Eka), selanjutnya Turut Terlawan XI (Ngurah Eka) tanah seluas 1.800 m2 dijual lagi kepada Turut Terlawan VI (Kadek Dwi Ardika) dan selain tanah seluas 1.800 m2 yang dibeli dari Turut Terlawan XI (Ngurah Eka) tersebut, Turut Terlawan VI (Kadek Dwi Ardika) juga membeli tanah seluas 1.000 m2 dari Pelawan IX (Herman) seluruhnya menjadi seluas 2.800 m2 dan tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Turut Terlawan VI (Kadek Dwi Ardika) sesuai Sertifikatt Hak Milik No.1439 atas nama I Kadek Dwi Ardika (Turut Terlawan VI); ....................

17.

Bahwa tanah seluas 10.000 m2 (1 Ha) tersebut dibeli oleh Turut Terlawan VII (Made Sulandra), Turut Terlawan VIII (Radihim) dan Turut Terlawan IX (Luh Wandri) ternyata sertifikat tanah No.470 seluas 40.120 (4,12 Ha) tersebut tercatat atas nama penjual yaitu Bunadin dkk (Para Pelawan), oleh karena sertifikat tanah tersebut merupakan bukti autentik sesuai dangan Pasal 285 RBg, Pasal 1868 BW serta Pasal 19 (2) Sub C UU No.5 Tahun 1950 adalah bukti yang sempurna, maka berdasarkan itulah Turut Terlawan VII, VIIIdan IX membeli tanah tersebut, yang


kemudian dijual lagi kepada Turut Terlawan V (Komang Sumantri) demikian pula sebelum Turut Terlawan X (Ketut Janji) membeli tanah seluas 19.000 m2 dari tanah seluas 30.500 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik No.527 tersebut, ternyata sertifikat tersebut juga tercatat atas nama penjual sendiri yaitu Bunadin (Pelawan VIII) yang kemudian tanah tersebut dijual lagi kepada Turut Terlawan V (Komang Sumantri) dan begitu pula sebelum Turut Terlawan XI (Ngurah Eka) dijual lagi kepada Turut Terlawan VI (I Kadek Dwi Ardika) dan sebelum Turut Terlawan VI membeli tanah seluas 1.000 m2 dari tanah seluas 30.500 m2 sesuai sertifikat tanah hak milik No.527 tersebut, ternyata sertifikat tanah hak milik tercatat atas nama penjual sendiri yaitu Bunadin (Pelawan VIII) dengan demikian Turut Terlawan VII, VIII, IX, X dan XI maupun Turut Terlawan VI (Kadek Dwi Ardika) membeli tanah tersebut dari Pelawan VIII (Bunadin) maupun Turut Terlawan V (Komang Sumantri) yang membeli tanah tersebut dari Turut Terlawan VII, VIII, IX dan X adalah dapat disebutkan sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi/mendapat perlindungan hukum; ........................................................... 18.

Bahwa selain dari pada itu waktu Para Pelawan dan Turut Terlawan V sampai dengan Turut Terlawan XI mengajukan permohonan pensertifikatan tanah, petugas ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng di Singaraja terlebih dahulu telah melakukan pengukuran dan atas pengukuran tanah tersebut ternyata baik dari pihak Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren "NURUL JADID", berkedudukan di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, maupun dari pihak lain tidak ada yang mengajukan keberatan, demikian juga sebelum sertifikat-sertifikat tanah hak milik atas nama Turut Terlawan V (Komang Sumantri), VI (Kadek Dwi Ardika) Pelawan IX (Herman) dan Pelawan VIII (Bunadin) tersebut diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng di Singaraja telah mengumumkan/diumumkan lebih dahulu, akan tetapi ternyata sampai batas waktu yang ditetapkan, baik dari pihak Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren


"NURUL JADID" berkedudukan di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, maupun pihak lain tidak ada yang mengajukan keberatan, dengan demikian di atas tanah sertifikat hak milik Para Pelawan telah dibangun bangunan rumah tinggal dan juga Penginapan (Home Stay) milik Pelawan IX (Herman) yang terlah bersertifikat Hak Milik dengan Nomor 934 An. Herman (Pelawan IX) dan telah beroperasi dan telah memiliki ijin dari instansi yang berwenang; ............................................................................... 19.

Bahwa oleh karena itu Para Pelawan sangat merasa keberatan dan menolak dengan tegas atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan karena tanah dengan nomor Sertifikat 1533, 1534 atas nama Pelawan VIII (Bunadin) diperoleh atas dasar permohonan tanah Negara, sementara sertifikat nomor 934 atas nama Palawan IX (Herman) dari proses jual beli yang sah. Demikian juga sertifikat Nomor 1354 An. Pelawan VIII (Bunadin) di dapat berdasarkan warisan; ..............

20.

Bahwa pemberitahuan Terlawan kepada Para Pelawan untuk mentaati isi putusan Pengadilan Agama Singaraja No.33/Pdt.G/1993/PA.Sgr., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No.34/Pdt.G/1994/PTA.Mtr., jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.120K/AG/1995, sebenarnya sudah secara tuntas diselesaikan secara damai dengan membuat Akta Perdamaian di notaris No. 02 tanggal 03 Juni 2006 dimana, Pelawan VIII telah pula memenuhi isi kesepakatan antara Para Pelawan dengan pihak Terlawan tersebut sehingga dengan demikian permohonan Pelaksanaan Sita Eksekusi yang diajukan Terlawan ke Pengadilan Agama Singaraja tidak lagi beralasan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum selanjutkan harus dianggap tidak pernah dikeluarkan sesuai dengan pasal 3 Akta Perdamaian No. 02 tanggal 03 Juni 2006; .............................................................

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan seperti tersebut di atas, Para Pelawan mohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memanggil Para Pihak yang berperkara pada hari sidang yang akan ditentukan dan setelah memeriksa perkara perlawanan ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarmya berbunyi sebagai berikut;


1.

Mengabulkan perlawanan Para Pelawan seluruhnya; .............................................

2.

Menyatakan hukum bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar; ..................

3.

Menyatakan hukum: ............................................................................................. a.

Pernyataan Perdamaiaan yang dibuat oleh KH. M. Mahfud Amirudin tertanggal 20 Pebruari 2006; ..........................................................................

b.

Surat Kuasa dari KH. M. Mahfud Amirudin kepada H.Syaoqi Abror tanggal 5 Maret 2010; ...................................................................................................

c.

Akta Perdamaian No. 02 tanggal 03 Juni 2006 antara Bunadin (Penggugat) dan Haji Syaoqi Abror (Tergugat) dihadapan Notaris Farida Andriani, SH; ....

d.

Akta Pembayaran No. 05, tanggal 09 November 2006 oleh Bunadin (Penggugat) yang diterima oleh Haji Syaoqi Abror (Tergugat) dihadapan Notaris I Wayan Suwitra Yasa; ......................................................................

e.

Ikrar Wakaf No. W2/02/5 tahun 2010; ...........................................................

f.

Sertifikat bukti tanah wakaf No. 05/ Desa Pemuteran; ....................................

Adalah Sah dan Mengikat; .................................................................................... 4.

Menyatakan hukum isi putusan Pengadilan Agama Singaraja tanggal 01 Maret 2011 Nomor 33/Pdt.G/1993/PA.Sgr., Jo Nomor. 34/Pdt.G/l994/PTA.Mtr., Jo Nomor. l20.K/AG/l995, sudah terpenuhi dan sudah secara damai diselesaikan berdasarkan akta Perdamaian Nomor 02, tanggal 03 Juni 2006; ............................

5.

Menyatakan

hukum

bahwa

surat

pemberitahuan

sita

eksekusi

nomor

33/Pdt.G/1993 berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Singaraja tanggal 01

Maret

2011

Nomor

33/Pdt.G/1993/PA.Sgr.,

Jo

Nomor

34/Pdt.G/1994/PTA.Mtr., Jo Nomor 120K/AG/1995 adalah tidak sah dan tidak berharga serta tidak beralasan hukum; ................................................................... 6.

Menyatakan hukum; ............................................................................................. a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1534/ Desa Pemuteran Atas nama Bunadin; .......... b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1533/Desa Pemuteran Atas nama Bunadin; ........... c. Sertifikat Hak Miiik Nomor 934/Desa Pemuteran Atas nama Herman; ..............


d. Sertifikat Hak Milik Nomor 1354/Desa Pemuteran Atas nama Bunadin; ........... Adalah sah dan mengikat; ..................................................................................... 7.

Menghukum Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng; ...............................

Atau; .............................................................................................................................. Mohon putusan seadil-adilnya apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain; .............. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pelawan dan Terlawan yang masing-masing diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan sementara Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan XI tidak datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Turut Terlawan II sampai dengan Turut Terlawan XI telah dipanggil secara resmi dan patut; ................................. Bahwa berdasarkan keterangan pada relaas panggilan untuk Turut Terlawan I, ternyata Turut Terlawan I tidak lagi bertempat tinggal di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dan Kuasa Hukum Para Pelawan pun menyatakan bahwa Turut Terlawan I tidak diketahui pasti tempat tinggalnya saat ini, karena Turut Terlawan I memiliki beberapa rumah diantaranya di Sidoarjo dan di Madura; ......................................................................................................................... Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pelawan dan Terlawan agar menyelesaikan masalah ini secara damai, namun tidak berhasil; ..................................... Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Para Pelawan dan Terlawan telah menyatakan bersedia melakukan mediasi di Pengadilan Agama Singaraja dengan Hakim Mediator Drs. SYAMSURI; .......................................................................................... Bahwa Para Pelawan dan Terlawan telah melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Singaraja pada hari Senin, tanggal, 9 Mei 2011, namun tidak berhasil mendamaikan Para Pelawan dan Terlawan; .................................................................... Bahwa pada persidangan tanggal 30 Mei 2011, Para Pelawan telah mengajukan perubahan perlawanan, sehingga dalil-dalil dan tuntutan perlawanan Para Penggugat menjadi sebagai berikut; ................................................................................................


1.

Bahwa Pelawan I sampai dengan Pelawan VIII telah mendapat surat Pemberitahuan

Sita

Eksekusi

dari

Pengadilan

Agama

Singaraja

No.33/Pdt.G/1993/PA.Sgr, pada tanggal 5 April 2011, untuk hadir pada Pelaksanaan Sita Eksekusi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2011 di Objek Tanah Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid, Dusun Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng untuk memenuhi isi Putusan Pengadilan Agama Singaraja No.33/Pdt.G/1993/PA.Sgr., jo. Putusan Pengadilan T'inggi Agama Mataram No. 34/Pdt.G/1994/PTA.Mtr., jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 120K/AG/1995, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dalam perkara antara Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren “NURUL JADID", berkedudukan di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai Penggugat, melawan: .............................................................................................................. 1) Teken bin Zaenal; ............................................................................................ 2) Asral bin Zaenal; ............................................................................................. 3) Sahwi bin Ali; .................................................................................................. 4) Mirudin bin Ali; ............................................................................................... 5) Maswa bin Mat Taken; .................................................................................... 6) Bunadin bin Mat Taken; .................................................................................. sebagai Para Tergugat, mengenai sengketa tanah wakaf dari Bu Sam alias Amerati kepada Yayasan Pondok Pesantren, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, seluas 4,12 Ha, terletak di Desa pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; .............................................................................................................. 2.

Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2006 Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid Desa Pemuteran yang saat itu Ketuanya dijabat oleh KH. M. Mahfud Amirudin membuat pernyataan bersedia damai atau surat perdamaian dengan Pelawan VIII (Bunadin) dengan syarat-syarat: ...................................................... 1.

Saya menerima/mendapat tanah seluas 50 are (1/2 Hektar) dari Sdr. Bunadin;


2.

Saya menerima uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dari Sdr. Bunadin; ..........................................................................................

3. 3.

Semua biaya pembuatan sertifikat ditanggung oleh Sdr. Bunadin; ..................

Bahwa itikad baik yang diupayakan oleh Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid yang saat itu Ketuanya adalah KH. M. Mahfud Amirudin disambut dengan sangat baik oleh Pelawan VIII; ..................................................

4.

Bahwa untuk menindak lanjuti perdamaian tersebut, KH. M. Mahfud Amirudin memberikan surat kuasa kepada Terlawan pada tertanggal 5 Maret 2006; .............

5.

Bahwa Perdamaian dilakukan dihadapan Notaris Farida Andriani, SH, Notaris yang berkantor di Jalan Dewi Sartika No. 12 B Singaraja dengan Akta No. 02 tertanggal 03 Juni 2006, yang mana pada Pasal 3 Akta Perdamaian No. 02/2006 tersebut

dengan

jelas

menyebutkan

"bahwa

dengan

diselanggarakannya

perdamaian (dading) yang dibuat dengan akta ini pihak-pihak telah mengakhiri semua perselisihan dan perkara mengenai tanah tersebut, maka segala putusanputusan pengadilan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan kemudian berkenaan dengan perkara mengenai tanah tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum dan harus dianggap seperti tidak pernah dikeluarkan"; ................ 6.

Bahwa setelah ditandatangani Akta Perdamaian No. 02 tanggal 03 Juni 2006, Pelawan VIII menindaklanjuti kewajibannya seperti yang disyaratkan oleh KH. M. Mahfud Amirudin untuk melakukan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dilaksanakan di Notaris I Wayan Suwitra Yasa, SH., M.Kn. Notaris yang berkantor di Jalan Singaraja-Seririt, KM. 4 Tukad Mungga, Kabupaten Buleleng dengan Akta No. 05 (lima) tertanggal 9 Nopember 2006; ...................................................................................................

7.

Bahwa untuk memenuhi syarat perdamaian yang diminta oleh KH. M. Mahfud Amirudin yakni mengenai permintaan tanah seluas 5000 m2, Pelawan VIII (Bunadin) telah membuat Ikrar Wakaf sebagai Wakif di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang dijabat oleh H.


Ali Musthofa, S.Ag., dengan Akta Ikrar Wakaf No. W.2/02/5/Tahun 2010, tertanggal 25 Januari 2010, atas sebidang tanah seluas 5000 m2 Sertifikat No. 1353/Desa Pemuteran atas nama BUNADIN (Pelawan VIII) dengan batas-batas: . - Sebelah Timur

: Herman dan Gusti Ngurah Asmawan; .................................

- Sebelah Barat

: Tanah Wakaf dan Jalan; ......................................................

- Sebelah Utara

: Afandi dan Gusti Ngurah Asmawan; ...................................

- Sebelah Selatan

: Jalan Raya; .........................................................................

Untuk Keperluan Kegiatan Yayasan Nurul Jadid Pemuteran; ................................ 8.

Bahwa selanjutnya Pelawan VIII berdasarkan Ikrar Wakaf No. W.2/02/5/Tahun 2010, tertanggal 25 Januari 2010 dengan biaya sendiri mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik No. 1353/Desa Pemuteran, menjadi Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 05/Desa Pemuteran, Tahun 2010; sehingga dengan demikian kewajiban Pelawan VIII telah dilaksanakan dan dipenuhi sebagai syarat perdamaian, dangan demikian, Akta Perdamaian No. 02 tangggal 03 Juni 2006 adalah sah mengikat para pihak; ............................................................................

9.

Bahwa dengan terpenuhinya dan terlaksananya perdamaian antara pelawan VIII (Bunadin) dengan Terlawan, maka, putusan Pengadilan Agama Singaraja No. 33/Pdt.G/1993/PA.Sgr, jo. Putusan pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 34/Pdt.G/1994/PTA.Mtr., jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 120K/AG/I995, sudah terpenuhi dan sesuai dengan Akta perdamaian No. 02 tertanggal 03 Juni 2006 Pasal 3 yang berbunyi "bahwa dengan diselanggarakannya perdamaian (dading) yang dibuat dengan akta ini pihak-pihak telah mengakhiri semua perselisihan dan perkara mengenai tanah tersebut, maka segala putusanputusan pengadilan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan kemudian berkenaan dengan perkara mengenai tanah tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum dan harus dianggap seperti tidak pernah dikeluarkan", sehingga surat pemberitahuan Sita Eksekusi harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dianggap seperti tidak pernah dikeluarkan; ................................


10.

Bahwa pemberitahuan Terlawan kepada Para Pelawan untuk mentaati isi putusan Pengadilan Agama Singaraja No.33/Pdt.G/1993/PA.Sgr., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No.34/Pdt.G./1994/PTA.Mtr., jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.120K/AG/1995, adalah sudah tidak tepat lagi karena sebenarnya isi putusan a quo sudah terpenuhi dan secara tuntas diselesaikan secara damai dangan membuat Akta Perdamaian di Notaris No. 02 tanggal 03 Juni 2006 dimana Pelawan VIII telah pula memenuhi isi kesepakatan antara Para Pelawan dengan pihak Terlawan tersebut sehingga dengan demikian permohonan Pelaksanaan sita Eksekusi yang diajukan T'erlawan ke Pengadilan Agama Singaraja tidak lagi beralasan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum selanjutkan harus dianggap tidak pernah dikeluarkan sesuai dengan pasal 3 Akta Perdamaian No. 02 tanggal 03 Juni 2006; .............................................................

11.

Bahwa pada tanggal 14 April 2011, Sita Eksekusi tetap dilaksanakan walaupun Para Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Penundaan Sita Eksekusi; .....................................................................................

12.

Bahwa ternyata pelaksana Sita Eksekusi dari Pengadilan Agama Singaraja tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, professional dan adil, hal ini terlihat dari Berita Acara Sita Eksekusi dimana yang disita eksekusi tidak objek-objek yang ada dalam batas-batas seperti yang disebutkan dalam putusan Kasasi No. 120 K/AG/l995 yang diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 31 Januari 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 34/Pdt.G/1994/PTA.Mtr, tanggal 22

Nopember

2004

jo.

Putusan

Pengadilan

Agama

Singaraja

No.

33/Pdt.G/1993/PA.Sgr, tertanggal 26 Maret 1994, akan tetapi yang disita eksekusi adalah hak milik Para Pelawan yang telah memiliki alas hak yang sah berupa Sertifikat Hak Milik, dimana hak milik Para Pelawan yang disita eksekusi tersebut tidak pernah diperkarakan atau terseret dalam proses peradilan yakni : ................. a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1534/ Desa Pemuteran Atas nama Bunadin; ......... b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1533/Desa Pemuteran Atas nama Bunadin; ..........


c. Sertifikat Hak Milik Nomor 009341/Desa Pemuteran Atas nama Herman; ....... d. Sertifikat Hak MilikNomor l354/Desa Pemuteran Atas nama Bunadin; ............ e. Sertifikat Hak Milik Nomor 1438/Desa Pemuteran atas nama Bunadin; ........... Oleh karena itu pelaksanaan Sita Eksekusi tertanggal 14 April 2011 adalah cacat hukum, sehingga Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 33/Pdt.G/2011/PA.Sgr. Tanggal 14 April 2011 otomatis cacat hukum juga dan tidak memiliki kekuatan hukum mangikat; .................................................................................................. 13.

Bahwa tanah-tanah hak milik tersebut pada angka 12, khususnya Sertifikat Hak Milik No. 1534/Desa Pemuteran dan 1533/Desa Pemuteran yang diperoleh dari Permohonan Tanah Negara sama sekali belum pernah diperkarakan/disengketakan dan tidak ada kaitan dengan perkara atau dalam proses persidangan belum pernah dipermasalahkan dan atau dijadikan alat bukti terkait putusan Pengadilan Agama Singaraja No.33/Pdt.G/1993/PA.Sgr., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No.34/Pdt.G./1994/PTA.Mtr., jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.120K/AG/1995; serta sudah sah menjadi hak milik sebelum Sita Eksekusi dimohonkan; ..........................................................................................

14.

Bahwa mengingat Pelaksanaan Sita Eksekusi cacat hukum sehingga Berita Acara Eksekusi Nomor: 33/Pdt.G/1993/PA. Sgr. Tanggal 14 April 2011 otomatis cacat hukum juga dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka sudah sepantasnya Sita Ekseskusi yang telah dijatuhkan atas objek Hak Milik Para Pelawan seperti terurai tersebut diatas dinyatakan secara hukum untuk diangkat kembali; ................................................................................................................

15.

Bahwa proses peralihan tanah hak milik dari Pelawan kepada Turut Terlawan VII, VIII, IX, pada tanggal 27 April 2003 dan selanjutnya tanah seluas 1 Ha tersebut oleh Turut Terlawan VII, VIII dan IX dijual lagi kepada Tutur Terlawan V (Komang Sumantri) dan oleh Turut Terlawan V atas nama dirinya sendiri (Komang Sumantri/Turut Terlawan V) tanah seluas 1 Ha tersebut telah


disertifikatkan sesuai Sertifikat Hak Milik No.01309 atas nama Komang Sumanti, semua telah melalui mekanisme dan prosedur yang sah; ....................................... 16.

Bahwa demikian pula peralihan hak milik oleh Pelawan VIII (Bunadin) berdasarkan jual beli kepada Ketut Janji (Turut Terlawan X) dan selanjutnya oleh Ketut Janji (Turut Terlawan X) dijual lagi kepada Turut Terlawan V (Komang Sumantri) dan tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Turut Terlawan V (Komang Sumantri) menjadi 2 (dua) sertifikat semuanya berdasarkan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku; ..........................................................................

17.

Bahwa semua peralihan hak milik oleh Pelawan VIII kepada Para Turut Terlawan lainnya (Kecuali Turut Terlawan I sampai Turut Terlawan IV) semuanya melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku sehingga terbit Sertifikat hak Milik, oleh karena sertifikat hak milik atas sebidang tanah tersebut merupakan bukti autentik sesuai dengan Pasal 285 RBg, Pasal 1868 BW serta Pasal 19 (2) Sub C UU No.S tahun 1960 adalah bukti yang sempurna, sehingga menurut hukum pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi/mendapat perlindungan hukum; .....................

18.

Bahwa selain dari pada itu waktu Para Pelawan dan Turut Terlawan V sampai dengan Turut Terlawan XI mengajukan permohonan pensertifikatan tanah, petugas ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng di Singaraja terlebih dahulu telah melakukan pengukuran dan atas pengukuran tanah tersebut ternyata baik dari pihak Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren “NURUL JADID”, berkedudukan di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupatan Buleleng, maupun dari pihak lain tidak ada yang mengajukan keberatan, demikian juga sebelum sertifikat-sertifikat tanah hak milik atas nama Turut Terlawan V (Komang Sumantri), VI (Kadek Dwi Ardika, Pelawan IX (Herman) dan Pelawan VIII (Bunadin) tersebut diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupatan Buleleng di Singaraja telah mengumumkan/diumumkan lebih dahulu, akan tetapi ternyata sampai batas waktu yang ditetapkan, baik dari pihak Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren


“NURUL JADID" berkedudukan di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Bulelang, maupun pihak lain tidak ada yang mengajukan keberatan, dengan demikian di atas tanah sertifikat hak milik para pelawan telah dibangun; ........................................................................................ 19.

Bahwa oleh karena itu Para Pelawan sangat merasa keberatan dan menolak dengan tegas atas permohonan sita eksekusi yang diajukan oleh Terlawan dan telah dilaksanakan pada tanggal 14 April 2011 Karena tanah dengan Nomor Sertifikat 1533, l534 atas nama Pelawan VIII (Bunadin) diperoleh atas dasar permohonan tanah Negara sementara Sertifikat Nomor 00934 atas nama Palawan IX (Herman) dari proses jual beli yang sah. Demikian juga sertifikat Nomor 1354 An. Pelawan VIII (Bunadin) didapat berdasarkan warisan dan sama sekali diluar objek sengketa sesuai

yang

dimaksud

dalam

putusan

Agama

Mataram

No.34/Pdt.G/l994/PTA.Mtr., jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 120K/AG/ 1995; ............................................................................................. 20.

Bahwa demikian juga halnya, Para Pelawan sangat keberatan dan menolak dengan tegas permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) yang diajukan oleh Terlawan dengan surat No. 039/Perm/Pel.Eks-LF/IV/2011 tanggal 19 April 2011 yang sudah ditangguhkan oleh Pengadilan Agama Singaraja dangan Surat No. W22A6/224/HK.05/V/2011 tertanggal 05 Mei 2011; ....................................................

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan seperti tersebut di atas, Para Pelawan mohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memanggil Para Pihak yang berperkara pada hari sidang yang akan ditentukan dan setelah memeriksa perkara perlawanan ini berkenan menjatuhkan putusan yang amamya berbunyi sebagai berikut : Primer; ........................................................................................................................... 1.

Menyatakan hukum bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar; ..................

2.

Menyatakan hukum Para Pelawan adalah pemilik tanah-tanah yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik tersebut dibawah ini: .............................................. a. Sertifikat Hak Milik Nomor l534/Desa Pemuteran Atas ruuna Bunadin; ...........


b. Sertifikat Hak Milik Nomor l533/Desa Pemuteran Atas nama Bunadin; ........... c. Sertifikat Hak Milik Nomor 00934/Desa Pemuteran Atas nama Herman; ......... d. Sertifikat Hak Milik Nomor 1354/Desa Pemuteran Atas nama Bunadin; .......... e. Sertifikat Hak Milik Nomor 14384/Desa Pemuteran atas nama Bunadin; .......... 3.

Memerintahkan

untuk

mengangkat

kembali

Sita

Eksekusi

No.33/Pdt.G/1993/PA.Sgr. tertanggal 14 April 2011 atas bidang-bidang tanah hak milik seperti terurai pada petitum angka 2 di atas; ................................................. 4.

Menghukum Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng; ...............................

5.

Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad); .............................................................................................................

Apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, maka: ...................................... Subsider: ........................................................................................................................ Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya; ................................... Bahwa terhadap surat perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 6 Juni 2011, sebagai berikut; ............................ Bersama ini Terlawan hendak mengajukan Jawaban atas perlawanan yang diajukan Para Pelawan terhadap Surat Pemberitahuan Sita Eksekusi dari Pengadilan Agama Singaraja No.33/Pdt.G/1993/ PA.Sgr, tertanggal 05 April 2011 alasan hukum sebagai berikut: .............................................................................................................. 1.

Sebelum Terlawan menanggapi dalil Para Pelawan yang terdapat dalam perubahan perlawanan terlebih dahulu Terlawan menyatakan dengan tegas menolak adanya perubahan gugatan oleh Para Pelawan Nomor 1139/GHA.Prlwn/PA/V/2011 tanggal 30 Mei 2011, karena dalam perubahan tersebut tidak jelas dalil posita dan petitum mana yang dirubah terlebih perubahan tersebut telah mengubah pokokpokok perkara perlawanan a quo, baik yang menyangkut perubahan kejadian materiil atas dalil-dalil positanya, maupun telah merubah pokok-pokok yang menjadi petitum perlawanan; ................................................................................


2.

Mohon perhatian Majelis, dalam perubahan perlawanan, Para Pelawan telah merubah atau menghilangkan kejadian materiil sebagaimana tertuang dalam dalil posita angka ke 2, ke 3, ke 4, ke 13, maupun dalih posita ke 14 yang tertuang di dalam perlawanan sebelumnya; .............................................................................

3.

Para Pelawan juga telah merubah dan atau menghilangkan apa yang menjadi pokok tuntutan (Petitum) perlawanan. Para Pelawan telah merubah dan menghilangkan petitum angka ke -3 huruf ( a, b, c, d, e, f ), petitum angka ke-4, petitum angka ke-5 dan petitum angka ke- 6 atau hampir merubah seluruh petitum perlawanan; ..........................................................................................................

4.

Perubahan perlawanan sebagaimana tersebut di atas selain telah melanggar ketentuan pasal 127 RV yang intinya "melarang atau tidak membenarkan terjadinya perubahan atau pengurangan yang mengubah Pokok gugatan atau perlawanan “. Hal tersebut juga dipertegas oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 547/K/Sip/1973 yang menyatakan; ........................................................................ Perubahan gugatan mengenai pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak; .................................................................. Putusan Mahkamah Agung No. 843 K/Sip/1984: .................................................. Perubahaan gugatan tanpa mendengar pendapat Tergugat dianggap tidak sah dengan demikian Pengadilan salah menerapkan hukum acara karena telah membenarkan perubahaan gugatan tanpa memberikan kesempatan kepada Tergugat mengajukan pendapat dan persetujuannya atas perubahan tersebut oleh karena itu perubahan dianggap tidak pernah ada. ( never existed ); ........................ - Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971: .................................................................... - Putusan MA No. 943 K/Sip/1985; ...................................................................... - Putusan MA No. 226 K/Sip/1973; ......................................................................

5.

Untuk itu Terlawan mohon agar Majelis tetap memeriksa, mengadili dan memutus perlawanan awal (perlawanan sebelum dilakukanya perubahan) atau setidak-


tidaknya tetap dijadikan bahan pertimbangan Majelis dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perlawanan a quo; ............................................................... DALAM EKSEPSI I.

EKSEPSI

TIDAK

BERWENANG

MENGADILI

(EXSEPSI

VAN

ONBEVOEGHEID) Majelis Hakim Yang Terhormat harus menyatakan Pengadilan Agama Singaraja TIDAK BERWENANG MEMERIKSA. MEMUTUS DAN MENYELESAIKAN PERLAWANAN DARI PELAWAN berdasarkan alasan-alasan di bawah ini; ........ 1.1. Bahwa setelah Terlawan pelajari perlawanan Pelawan dengan seksama, maka yang menjadi substansi pokok perkara dalam perlawanan a quo khususnya dalam posita perlawanan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 16, 17, 18, 19 ternyata yang menjadi substansi pokok perkara dari perlawanan a quo adalah : ........... DALIL POSITA ANGKA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 : a.

Mohon perhatian Majelis, meski Para Pelawan telah menyerahkan perubahan perlawanan, namun Para Pelawan tidak secara tegas mencabut atau menarik dalil-dalil posita dan petitum mana saja ke dalam perbaikan dan perubahan perlawanan tersebut. Sehingga Terlawan mohon agar perlawanan sebelum perubahan tetap menjadi satu kesatuan di dalam berkas perkara dan tetap dipakai sebagai bahan pertimbangan Majelis; ....

b.

Selain itu, Terlawan juga mohon perhatian Majelis, meskipun Para Pelawan telah berusaha memperbaiki dan melakukan perubahan perlawananya, namun Fakta telah terjadinya pensertifikatan tanah seluas 4,12 Ha yang telah sah menjadi objek wakaf sebagaimana tertuang di dalam

putusan

Pengadilan

Agama

Singaraja

dalam

perkara

No.33/Pdt.G/PA.Sgr. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No.34/Pdt.G/PTA.Mtr. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.120 K /AG/ 1995, secara melawan hukum oleh Pelawan VIII dan Para Tergugat (Mat Teken Bin Zaenal dkk ) dalam perkara sengketa wakaf


tersebut tidak dapat dipungkiri lagi. Hal tersebut secara jelas dan tegas diakui oleh Para Pelawan sendiri di dalam dalih Posita angka 1 , 2, 3 dan 4 perlawanan awal sebelum perubahan. Dan dalam angka 1 dalil positanya, Para Pelawan telah pula mengakui bahwa Putusan Pengadilan Agama tentang keabsahan ikrar wakaf atas objek tanah wakaf seluas 4,12 Ha dari Bu Sam alias Amerati telah berkekuatan hukum tetap; ................ c.

Di dalam dalih positanya, Para Pelawan juga telah mendalihkan tentang keabsahan sertifikat atas nama Para Tergugat dalam perkara sengketa wakaf dan atau atas Pelawan VIII atas tanah yang sebenarnya telah sah menjadi objek wakaf dari Bu Sam alias Amerati (almh ) tersebut kepada Terlawan; ................................................................................................

d.

Pelawan VIII juga mendalihkan tentang terbitnya sertifikat atas tanah wakaf seluas 5000 m2 dengan sertifikat Wakaf No.05/Desa Pemuteran, tahun 2010, dan mendalihkanya bahwa sertifikat tersebut sah dan mengikat; ................................................................................................

DALIL POSITA ANGKA 15 SAMPAI DENGAN ANGKA 19: e.

Bahwa di dalam dalil posita angka 15 sampai dengan dalil Posita angka ke-19, selanjutnya Para Pelawan juga menguraikan tentang terjadinya penjualan objek-objek tanah wakaf tersebut oleh Para Pelawan dan Pelawan VIII kepada pihak Turut Terlawan VII, VIII, IX, X dan Turut Terlawan XI dan pihak ketiga lainya serta mendalihkan bahwa jual beli tanah objek wakaf yang dilakukan Para Pelawan kepada pihak ketiga (para pembeli ) tersebut adalah sah; .........................................................

1.2. Dalil Para Pelawan Tentang Adanya perdamaian a.

Kemudian Pelawan VIII juga telah mendalilkan adanya pernyataan tertanggal 20 Pebruari 2006 dari KH. M. Mahfud Amirudin, mendalihkan adanya surat kuasa tertanggal 5 Maret 2006, mendalilkan adanya Akte perdamaian No. 02 tertanggal 03 Juni 2006 serta akte No. 05 tertanggal 9


November 2006. (vide : alat bukti P.5 hal 54 putusan perlawanan Pihak Ketiga No.64/Pdt.G/2010/PA.Sgr tanggal 31 lanuari 2011); .................... b.

Mohon perhatian Majelis, perdamaian yang didalihkan oleh Para Pelawan bukanlah perdamaian hasil putusan dan atau penetapan Pengadilan, sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 130 HIR atau 154 RBg. Sehingga seharusnya tidak dapat menunda Pelaksanaan Putusan sengketa wakaf sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Singaraja dalam perkara No. 33/Pdt.G/PA.Sgr. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 34/Pdt.G/PTA.Mtr. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 120K/AG/1995; .................................................

c.

Padahal jika kita cermati dengan seksama Akta perdamaian tersebut, maka baik subyek para pihaknya maupun obyek yang diperdamaikannya sama sekali tidak memiliki hubungan, korelasi, maupun relevansi hukum apapun dengan persengketaan tanah wakaf a quo. Sehingga sama sekali tidak mengandung hubungan causalitas atau " conditio sine quanon " dengan perkara sengketa wakaf yang telah dilakukan sita eksekusinya pada tanggal 14 April 201; ......................................................................

d.

Mohon perhatian Majelis, subyek pihak dalam perdamaian tersebut adalah H. Syauqi Abror dengan Pelawan VIII (Bunadin) dan bukan Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid dengan para Tergugat (Mat Teken Bin Zaenal Dkk ) dalam sengketa wakaf. Begitu pula dengan objek tanah yang disengketakan bukanlah objek tanah yang menjadi sengketa wakaf seluas 4,12 Ha. sebagaimana tertuang dalam putusan

Pengadilan

Agama

Singaraja

dalam

perkara

No.

33/Pdt.G/PA.Sgr. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 34/Pdt.G/PTA.Mtr. jo . Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 120K/AG/1995, namun sengketa atas tanah dengan Sertifikat Hak


Milik No. 527/Desa Pemuteran seluas 30.500 m2 (tiga puluh ribu lima ratus meter persegi); ................................................................................ e.

Kemudian salah satu dasar perlawanan Para Pelawan adalah perdamaian No. 02 tanggal 3 Juni 2006, di dalam Pasal 5 adanya Akte perdamaian No.02 tanggal 3 Juni 2006 tersebut disebutkan; ....................................... Mengenai akte ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan umum pada kantor panitera Pengadilan Negeri Singaraja;

f.

Dan Pasal 8 Akte Perjanjian No. 03 tanggal 3 Juni 2006 yang didalihkan Para Pelawan disebutkan; ........................................................................ Untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih tempat kediaman hakum (domisili) yang umum dan tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Singaraja;

Hal tersebut secara eksplisit berisi penegasan dari para pihak bahwa perdamaian tersebut sama sekali tidak memiliki keterkaitan dan hubungan hukum dengan sengketa wakaf yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Singaraja. Dan terhadap seluruh akibat dari perdamaian tersebut telah ditegaskan pula akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Singaraja; ......................................................................................................... Maka dengan demikian mengingat dan berpedoman kepada; ............................ Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa; ................................................................................. (1)

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; .............................................................. a.

Perkawinan; ......................................................................................


b.

Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; ...............................................................................................

c.

Wakaf dan shadaqah; ........................................................................

Kemudian terhadap ketentuan perundang-undang tersebut di atas telah pula diperbaharui dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Perubahan terjadi pada Pasal I angka 37 khususnya menyangkut perubahan atas Pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut; ........................................................................ " Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang; ........................................................................ 1. Perkawinan; ........................................................................................ 2. Waris; ................................................................................................. 3. Wasiat; ............................................................................................... 4. Hibah; ................................................................................................. 5. Wakaf; ................................................................................................ 6. Zakat; ................................................................................................. 7. lnfaq; .................................................................................................. 8. Sedekah; dan; ..................................................................................... 9. Ekonomi syariah; ................................................................................ (2)

Fakta perdamaian tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan sengketa wakaf yang terjadi sebagaimana tertuang di dalam putusan Pengadilan Agama Singaraja dalam perkara No.33/Pdt.G/PA.Sgr. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 34/Pdt.G/ PTA.Mtr. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 120 K /AG/1995; ....

(3)

Ketentuan pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang


memiliki kompetensi untuk mengadili, memeriksa dan menyatakan sah tidaknya sertifikat sebagai produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara in casu (Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng) adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Singaraja; .................................................................................... (4)

Kesepakatan para pihak terhadap penyelesaian sengketa terjadi atas segala akibat pelaksanaan dari seluruh isi perdamaian (vide : Pasal 5 perdamaian No. 02 tanggal 3 Juni 2006 jo. Pasal 8 Akte Perjanjian No. 03 tanggal 3 Juni 2006 yang telah memilih Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja); ............................................................................................... Maka PENGADILAN AGAMA SINGARAJA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUSNYA. Namun menjadi kompetensi PENGADILAN UMUM in casu PENGADILAN NEGERI SINGARAJA UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUSNYA;

(5)

DENGAN DEMIKIAN DALAM JAWABAN PERLAWANAN A QUO TERDAPAT EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI. MAKA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 134 HIR, PASAL 160 RBG DAN PASAL 132 RV, MAJELIS HAKIM WAJIB MEMUTUS SANGGAHAN TERSEBUT,

MENGENAI SEBELUM

KEWENANGAN

MEMUTUS

POKOK

MENGADILI PERKARANYA.

UNTUK ITU TERLAWAN MEMOHON KEPADA MAJELIS AGAR TERLEBIH DAHULU MEMUTUS SANGGAHAN TERLAWAN MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI TERSEBUT; .................. II. EKSEPSI PROSESUIL DILUAR KOMPETENSI 2.1. PERLAWANAN

PARA

PELAWAN

TELAH

LEWAT

WAKTU

(DALUWARSA) 1.

Bahwa sesuai dengan bukti pendaftaran perlawanan Para Pelawan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, perlawanan Para Pelawan


baru didaftarkan dan diregistrasi pada tanggal 11 April 2011 (Vide : bukti terlampir). Padahal Para Pelawan telah menerima aanmaning dari Pengadilan Agama Singaraja kepada Para Termohon Eksekusi (Para Pelawan) telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada: ..................... - Aanmaning ke - I (pertama) tertanggal 27 Juli 2010; ............................ - Aanmaning ke - II (kedua) tertanggal 02 Agustus 2010; ....................... Terlebih sebenarnya, perkara sengketa wakaf diantara Pemohon Eksekusi dan para Termohon Eksekusi sendiri telah selesai karena perkara tersebut telah diputus Mahkamah Agung RI dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI bahkan pada tanggal 21 September 2005 telah pula dilaksanakan eksekusinya namun tertunda karena Jurusita Pengadilan Agama Singaraja dihalang-halangi oleh kelompok masa bringas yang patut diduga dikerahkan oleh Para Termohon Eksekusi (Para Pelawan); ....................................................... Berpedoman kepada ketentuan hukum Acara Perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBg) Pasal 230 Ayat l dan Ayat 2 yang menjelaskan: . Ayat (1) Dalam waktu delapan hari setelah diberitahu maka orang yang mengalami tindakan pelaksanaan dapat mengajukan perlawanan jika ia beranggapan cukup untuk itu ( RV.479 ); ..................................................................... Ayat (2) Terhadap perlawanan ini berlaku peraturan-peraturan tersebut dalam pasal 225 BW dan berikutnya; .......................................................................... 2.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan tertanggal 11 April 2011 di Pengadilan Agama Singaraja telah lewat waktu (verjaring) sehingga perlawanan Para Pelawan tersebut sudah seharusnya dinyatakan ditolak


atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijk Verklaart; ............................................................................ 2.2. PERLAWANAN A QUO TELAH MENGALAMI KESALAHAN SUBYEK PELAWAN (ERROR IN SUBYECTO/ERROR IN PERSON) KARENA PERLAWANAN BUKAN DIAJUKAN OLEH PIHAK KETIGA ATAS DASAR HAK MILIK. Ketentuan Hukum Acara Perdata kita mengatur bahwa; perlawanan terhadap eksekusi hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan hak milik yang sah, sedangkan Para Pelawan bukanlah pihak ketiga yang tidak jelas kedudukan, kapasitas maupun hubungan hukumnya dengan perlawanan terhadap sita eksekusi a quo. Bahkan Pelawan VIII merupakan pihak yang secara langsung berkedudukan sebagai Tergugat VI dalam sengketa wakaf sebagaimana tertuang di dalam putusan Pengadilan Agama Singaraja dalam perkara No. 33/Pdt.G/PA.Sgr. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 34/Pdt.G/PTA. Mtr. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 120 K/AG/1995. DAN PARA PELAWAN BUKANLAH PIHAK KETIGA YANG MENGAJUKAN PERLAWANAN BERDASARKAN HAK MILIK YANG SAH, Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 195 Ayat ( 6 ) HIR / 206 Ayat (6) RBg; ......................................................... 2.3. KEDUDUKAN DAN KAPASITAS HUKUM SUBYEK PARA PELAWAN MAUPUN SUBYEK TURUT TERLAWAN KHUSUSNYA TURUT TERLAWAN I, II, III DAN TURUT TERTAWAN IV DALAM PERLAWANAN A QUO TIDAK JELAS. Sekali lagi mohon perhatian Majelis, subyek Para Pelawan di dalam perlawanan a quo sangat tidak jelas kapasitas, kedudukan maupun hubungan hukumnya dengan perlawanan aquo. Para Pelawan tidak menguraikan dan menjelaskan secara rinci kedudukan hukum, kapasitas maupun hubungan hukumnya di dalam perkara perlawanan a quo. Begitu juga dengan kedudukan


hukum dan kapasitas subyek Turut Terlawan khususnya Turut Terlawan I, II, III dan Turut Terlawan IV dan seterusnya. Bahkan yang lebih ironis lagi, dalam perlawanan a quo, para pelawan telah mendudukkan anak yang masih berusia 4 (empat) tahun sebagai Turut Terlawan IV (MASRINA). Padahal jelas anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau didudukkan sebagai subyek hukum; ............................ 2.4. PERLAWANAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PELAWAN TELAH MENGALAMI KESALAHAN OBJECT (ERROR IN OBJEKTO ) 1.

Bahwa Para Pelawan telah salah dalam menentukan objek dari perlawanannya. Dilakukannya perlawanan oleh Para Pelawan terhadap Surat Pemberitahuan Sita Eksekusi yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Singaraja kepada para Termohon eksekusi dalam hal ini Pelawan I s/d Pelawan IX, adalah telah salah objek. Karena Surat Pemberitahuan Sita

Eksekusi

bukanlah

merupakan

putusan

ataupun

penetapan

Pengadilan. Surat Pemberitahuan Eksekusi hanyalah sekedar proses administrasi lanjutan dan hanya bersifat korespondensi dari adanya suatu Penetapan ataupun Putusan dari Pengadilan dengan para Termohon Eksekusi. Sehingga menurut hukum Acara yang seharusnya dilawan oleh para Terlawan adalah "SURAT PENETAPAN EKSEKUSI-NYA DAN BUKAN SURAT PEMBERITAHUAN SITA EKSEKUSINYA” (vide : perlawanan para Pelawan Vide: hal 3 angka 1); ....................................... 2.5. PERLAWANAN PARA PELAWAN KABUR & DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) Mohon perhatian Majelis, jika kita cermati secara seksama perlawanan Para Pelawan sangat tidak jelas dan kabur yang dapat Terlawan jelaskan sebagai berikut : ......................................................................................................... 1.

Dalam perlawanan Para Pelawan, Para Pelawan tidak menjelaskan secara tegas apa yang sebenarnya menjadi dasar perlawanan aquo. Sebab disatu


sisi Para Pelawan mengajukan perlawanan atas adanya pemberitahuan Sita Eksekusi yang didasarkan kepada "perdamaian diantara PELAWAN VIII (Tergugat VI) dalam sengketa wakaf perkara No. 33/Pdt.G/PA.Sgr. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 34/Pdt.G/PTA.Mtr. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 120 K /AG/1995) dengan TERLAWAN (vide : dalih posita angka 2 s/d angka 8 ) dan mendalihkan bahwa sengketa wakaf telah selesai, namun disisi lain Para Pelawan mendalihkan dasar perlawanannya didasari oleh dimilikinya Sertifikat Hak Milik oleh Pelawan VIII di atas tanah yang telah sah menjadi obyek wakaf (vide : dalih posita angka ke-12). DENGAN DEMIKIAN

APA

YANG

SEBENARNYA

MENJADI

DASAR

PERLAWANAN SANGAT TIDAK JELAS DAN KABUR; .................. 2.

Tidak adanya korelasi dan relevansi diantara dalih posita dengan petitum perlawanan, karena akibat ketidak jelasan yang menjadi dasar dari perlawanan, maka sangat jelas tampak tidak adanya relevansi dan korelasi diantara dalil posita dengan petitum perlawanan. Dalil posita perlawanan pelawan yang mendalilkan adanya perdamaian diantara Pelawan VIII dengan Terlawan sebagaimana didalihkan oleh Para Pelawan sama sekali tidak memiliki relevansi dan korelasi dengan petitum perlawanan Pelawan. Dan mohon perhatian Majelis, terlebih dalam petitum perlawanannya, Para Pelawan sama sekali tidak mengajukan permohonan kepada Majelis untuk mengabulkan perlawanannya; ...............................

3.

Dalam hukum formil maupun materiil, kejelasan yang mendasari perlawanan sangatlah penting, karena hal ini pula akan mempengaruhi Konstruksi Hukum Acara yang akan diterapkan di dalam memeriksa perlawanan a quo; ...................................................................................

2.6. PERLAWANAN

PARA

PELAWAN

TELAH

KELIRU

KARENA

MENARIK PIHAK LUAR


1.

Bahwa dalam perlawanan yang diajukan, Para Pelawan menarik pihak diluar penerima aanmaning atau Para Termohon Eksekusi dari Pengadilan Agama Singaraja kedalam perkara a quo yakni dengan didudukannya Turut Terlawan V s/d turut Terlawan XI, padahal Turut Terlawan V s/d Turut Terlawan XI tersebut bukanlah pihak-pihak yang menerima aanmaning atau menerima pemberitahuan " Sita Eksekusi " dari Pengadilan Agama Singaraja. Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kita menentukan, bahwa terhadap perlawanan tidak dibenarkan ditariknya pihak luar diluar pihak-pihak yang berperkara didalam perkara asal. kecuali pihak ketiga sendiri sebagai subyek yang mengajukan perlawanan pihak ketiga berdasarkan hak milik (derden verzet); .............

Berdasarkan seluruh uraian Terlawan pada bagian eksepsi prosesuil diluar kompetensi tersebut di atas maka perlawanan yang diajukan Para Pelawan telah mengalami cacat formil sehingga sudah sepatutnya perlawanan Para Pelawan tersebut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; ................... DALAM POKOK PERKARA Maka berdasarkan atas hal tersebut di atas, dapat Terlawan tanggapi perlawanan Para Pelawan pada bagian pokok perkara sebagai berikut; ..................................................... 1.

Bahwa dengan ini Terlawan menegaskan, seluruh apa yang telah Terlawan sampaikan pada bagian eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau bagian integral dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban pada bagian pokok perkara; .................................................................................................................

2.

Terlawan menolak, membantah dan menyangkal seluruh dalih yang dikemukakan Para Pelawan, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Terlawan; ..............................................................................................................

3.

Selain itu, Terlawan juga mohon perhatian Majelis, meskipun Para Pelawan telah berusaha memperbaiki dan melakukan perubahan perlawanannya, namun Fakta telah terjadinya pensertifikatan tanah seluas 4,12 Ha yang telah sah menjadi objek


wakaf sebagaimana tertuang di dalam putusan Pengadilan Agama Singaraja dalam perkara No. 33/Pdt.G/PA.Sgr. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 34/Pdt.G/PTA.Mtr. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 120 K/AG/1995, secara melawan hukum pada tahun 2002 telah disertifikatkan oleh Pelawan VIII dan Para Tergugat (Mat Teken Bin Zaenal dkk) dalam perkara sengketa wakaf tersebut dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 470 atas tanahtanah tersebut tidak dapat dipungkiri lagi oleh Para Pelawan. Hal tersebut secara jelas dan tegas diakui oleh Para Pelawan sendiri di dalam dalih Posita angka 1, 2, 3 dan 4 perlawanan awal sebelum perubahan dan itulah fakta yang terjadi sebenarnya. Dan dalam angka 1 dalil positanya, Para Pelawan telah pula mengakui bahwa Putusan Pengadilan Agama tentang keabsahan ikrar wakaf atas objek tanah wakaf seluas 4,12 Ha dari Bu Sam alias Amerati telah berkekuatan hukum tetap; .. 4.

Dalam dalih posita berikutnya, Para Pelawan juga telah mengakui terjadinya penjualan-penjualan atas tanah yang telah sah menjadi tanah wakaf tersebut oleh Pelawan VIII dan Para Tergugat (Mat Teken Bin Zaenal dkk) dalam sengketa wakaf, padahal mereka mengetahui dan mengakui bahwa perkara sengketa wakaf yang menyatakan sahnya ikrar wakaf atas tanah seluas 4,12 Ha dari Bu Sam alias Amerati kepada Terlawan sudah berkekuatan hukum tetap sejak tahun 1997. Dan kemudian setelah terjadinya penjualan sebagian demi sebagian dari sertifikat Hak Milik induk atau global dengan SHM 470 tersebut, terbitlah sertifikat-sertifikat hasil pemecahan dari sertifikat induk/global tersebut sebagaimana yang didalihkan Para Pelawan tersebut tersebut; .............................................................................

5.

Dengan demikian perlu Terlawan tegaskan kepada Majelis bahwa seluruh sertifikat hak milik yang didalihkan oleh Para Pelawan dalam posita angka ke-7 maupun dalam posita angka ke-12 yakni: .............................................................. 

Sertifikat wakaf No. 05/Desa Pemuteran; ..................................................



Sertifikat Hak Milik No. 1534/Desa Pemuteran an. Bunadin; .....................







Sertifikat Hak Milik No. 00934/Desa Pemuteran an. Herman; ...................







Adalah sertifikat-sertifikat atas tanah yang letaknya berada di atas tanah yang keseluruhannya telah sah menjadi objek wakaf sebagaimana tertuang di dalam putusan Pengadilan Agama Singaraja dalam perkara No. 33/Pdt.G/PA.Sgr. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 34/Pdt.G/ PTA. Mtr. jo . Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 120 K/AG/1995; ................................ 6.

Mohon perhatian Majelis bahwa yang mendasari adanya permohonan eksekusi lanjutan dari Terlawan adalah adanya putusan Pengadilan Agama Singaraja dalam perkara No. 33/Pdt.G/1993/PA.Sgr, tanggal 26 Maret 1994. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 34/Pdt.G/PTA.Mtr, tanggal 22 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 120 K/AG/1995 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diakui secara tegas pula oleh Para Pelawan dalam dalih posita angka (1) perlawanan Para Pelawan; .....................................................................

7.

Bahwa sangat jelas dan tegas pihak-pihak yang bersengketa dalam putusan Pengadilan Agama Singaraja dalam perkara No. 33/ Pdt.G/1993/PA.Sgr, tanggal 26 Maret 1994. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 34/Pdt.G/PTA.Mtr. tanggal 22 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 120 K/AG/1995, yang telah berkekuatan hukum tetap adalah antara: .............. Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid sebagai Penggugat atau penerima wakaf yang sah dari wakif (almh) Bu Sam alias Amerati melawan pihak Tergugat I s/d Tergugat VI dalam perkara sengketa wakaf di atas yaitu; ................ 

Mat Teken bin Zainal sebagai Tergugat I; ..................................................



Asral bin Zaenal sebagai Tergugat II; ........................................................



Sahwi bin Ali sebagai Tergugat III; ...........................................................



Mirudin bin Ali sebagai Tergugat IV; ........................................................



Maswe bin Misrin sebagai Tergugat V; .....................................................


 8.

Bunadin bin Mat teken sebagai Tergugat VI; .............................................

Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang benderang pula, persengketaan yang terjadi terkait dengan tanah objek wakaf seluas 4,12 Ha, bukanlah persengketaan diantara KH. Syauqi Abror dengan Bunadin (Pelawan VIII ) secara pribadi atau personal. Karena faktanya tidak pernah ada persengketaan hak kepemilikan atas tanah seluas 30. 500 m2 diantara KH. Syauqi Abror dengan sdr. Bunadin (Pelawan VIII) sebagaimana didalihkan di dalam akta perdamaian No. 02 tanggal 03 Juni 2006 a quo; ...................................................................................

9.

Bahwa perdamaian yang didalihkan oleh Para Pelawan tersebut tidak merujuk, tidak mengkonstantir dan tidak berpedoman kepada isi putusan Pengadilan Agama Singaraja dalam perkara No. 33/Pdt.G/1993/PA.Sgr, tanggal 26 Maret 1994. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 34/Pdt.G/PTA.Mtr, tanggal 22 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 120 K/AG/1995, yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga perdamaian tersebut tidak memiliki korelasi, hubungan dan keterkaitan hukum dengan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut; ........................................................................

10.

Dengan demikian sangat jelas dan terang benderang bahwa baik subyek yang menjadi pihak dalam perdamaian maupun objek sengketa yang disengketakan di dalam perdamaian sebagaimana didalihkan oleh para Pelawan bukanlah subyek pihak maupun objek sengketa sebagaimana tertuang di dalam putusan Pengadilan Agama Singaraja dalam perkara No. 33/Pdt.G/1993/PA.Sgr, tanggal 26 Maret 1994. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No.34/Pdt.G/PTA.Mtr, tanggal 22 November 1994 jo. Sehingga sangat jelas bahwa perdamaian tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan putusan pengadilan agama tersebut di atas; .....................................................................................................

11.

Padahal objek tanah yang diperdamaian tersebut merupakan bagian dari tanah objek wakaf yang telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Singaraja dalam perkara No.


33/Pdt.G/1993/PA.Sgr, tanggal 26 Maret 1994. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 34/Pdt.G/PTA.Mtr, tanggal 22 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 120K/AG/1995; ........................................................... 12.

Bahwa tidak benar dalih Para Pelawan yang mendalihkan adanya surat kuasa tertanggal 5 Maret 2006 dari KH. Mahfud Amirudin kepada Terlawan (vide : dalih posita angka ke- 4 perlawanan). Sebab selain Terlawan sangat meragukan kebenaran isi maupun keabsahan dari surat kuasa tersebut, surat kuasa tersebut juga tidak diberikan kepada Terlawan in casu Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid. Karena saat itu H. Syauqi Abror belum menjadi Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid, Surat kuasa tersebut pun jelas tidak menunjuk Terlawan sebagai Penerima kuasa. Dan terbit atas adanya rekayasa pihak-pihak tertentu yang diduga dilakukan oleh orang-orang suruhan Pelawan VIII; ......................................................................................................................

13.

Dengan demikian karena Akta perdamaian tersebut tidak merujuk, tidak berpedoman dan tidak mengkonstantir isi dari putusan Pengadilan Agama Singaraja dalam perkara Pengadilan Agama Singaraja No. 33/Pdt.G/1993/PA.Sgr tanggal 26 Maret 1994. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 34/Pdt.G/PTA.Mtr, tanggal 22 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 120 K/AG/1995, maka terhadap akta perdamaian tersebut Terlawan dapat menanggapinya sebagai berikut: ........................................................................... AKTA PERDAMAIAN NOMOR 02 TANGGAL 3 JUNI 2006 DAN AKTA PERJANJIAN NO. 03 TENGGAL 03 JUNI 2006 YANG DIBUAT PADA NOTARIS FARIDA ANDRIANI, SH TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL;

14.

Mohon perhatian Majelis yang menjadi syarat formil dari suatu perdamaian adalah sebagai berikut: ..................................................................................................... 1.

Syarat Pihak yang membuat persetujuan perdamaian adalah pihak atau orang yang memiliki kekuasaan untuk itu; ...............................................................


Sangat jelas, para pihak yang membuat persetujuan perdamaian a quo tidak memiliki kapasitas dan kekuasaan. Dengan jelas di dalam Akta Perdamaian Aquo, baik Pelawan VIII maupun H. Syauqi Abror sama-sama tidak memiliki kapasitas, kedudukan, dan kekuasaan untuk membuat dan menandatangani perdamaian. Dalam perdamaian tersebut, kedua belah pihak tidak jelas bertindak untuk dan atas nama serta mewakili siapa. Di dalam kedua akte secara nyata baik H. Syauqi Abror maupun Pelawan VIII sangat nyata tidak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid. Begitu pula Pelawan VIII tidak bertindak untuk dan atas nama pihak lain dan hanya bertindak untuk diri sendiri atau masingmasing (vide : pihak-pihak dalam akte perdamaian). Padahal kenyataannya, yang memiliki persengketaan tanah wakaf adalah antara Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid melawan Para Tergugat dalam sengketa

wakaf

(vide

:

Putusan

Pengadilan

Agama

Singaraja

No.33/Pdt.G/PA.Sgr); .................................................................................... Dengan demikian pihak-pihak yang membuat perdamaian tersebut tidak memenuhi persyaratan Formil sebagaimana diharuskan Undang-undang; Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1852 KUH Perdata jo. Pasal 1859 KUH Pardata. Persayaratan tersebut juga sangat berkaitan erat dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1330 KUH Perdata tantang syarat sahnya perjanjian meskipun pengertian kekuasaan atau kewenangan memiliki arti jauh lebih luas dari sekedar tidak cakap ataupun di bawah pengampuan (vide: M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hal.276); ......... Mengenai hal tersebut juga telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1944 K/Pdt/1991; ............................................................................... 2.

Syarat Persetujuan perdamaian tersebut harus mengakhiri perkara secara tuntas; ............................................................................................................


Bahwa oleh karena pada saat dibuatnya perdamaian yang dilakukan oleh Pelawan VIII dengan H. Syauqi Abror telah mengalami kesalahan pihak subyek maupun objek perdamaian, dimana perdamaian tersebut tidak berpedoman, tidak merujuk dan tidak mengkonstantir kepada Putusan Pengadilan Agama Singaraja No. 33/Pdt.G/1993/PA.Sgr, tanggal 26 Maret 1994 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 34/Pdt.G/PTA.Mtr, tanggal 22 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 120 K/AG/1995, atas sengketa objek wakaf seluas 4,12 Ha. Sehingga perdamaian tersebut tidak memiliki korelasi, hubungan dan keterkaitan hukum dengan putusan pengadilan agama tersebut di atas, maka perdamaian tersebut jelas tidak dapat mengakhiri "Perkara Secara Tuntas". Terlebih karena diantara Pelawan VIII dengan H. Syauqi Abror memang tidak pernah memiliki sengketa kepemilikan hak atas tanah; ............................................................. Berpedoman pada ketentuan pasal 1854 KUH-Perdata yang menyebutkan : ... Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang termaktub di dalamnya, pelepasan hak-hak dan tuntutan-tuntutan yang dituliskan disitu harus diartikan sepanjang hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut; ....................................................... Sedangkan faktanya tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi perselisihan hak milik atas tanah diantara H. Syauqi Abror dengan sdr. Bunadin (Pelawan VIII) di Desa Pemuteran, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng sebagaimana didalihkan di dalam perdamaian tersebut. Dan yang terjadi adalah adanya sengketa wakaf atas tanah objek wakaf antara Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid melawan Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Singaraja No. 33/Pdt.G/PA.Sgr. Sehingga perselisihan yang menjadi sebab atau dasar terjadinya perdamaian tersebut sangat tidak jelas bahkan tidak ada; ................................................................


Dengan demikian persyaratan bahwa perdamaian harus dapat mengakhiri sengketa secara tuntas tidak terpenuhi; ........................................................... 3.

Syarat seluruh pihak yang terlibat dalam perkara harus turut dan ikut dalam persetujuan perdamaian tersebut; .................................................................... Perlu Terlawan tegaskan kembali, bahwa tidak pernah ada perselisihan atau persengketaan hak milik atas tanah antara H. Syauqi Abror dengan sdr. Bunadin ( Pelawan VIII ). Yang pernah ada adalah persengketaan wakaf atas tanah yang telah sah menjadi objek wakaf sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Singaraja No. 33/Pdt.G/1993/PA.Sgr, tanggal 26 Maret

1994 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No.

34/Pdt.G/PTA.Mtr, tanggal 22 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Rl No. 120 K/AG/1995; ................................................................................. Sedangkan para pihak dalam sengketa tersebut adalah Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid sebagai Penggugat melawan: ..........................  Mat Teken bin Zaenal sebagai Tergugat I; ..........................................  Asral bin Zaenal sebagai Tergugat II; .................................................  Sahwi bin Ali sebagai Tergugat III; ....................................................  Mirudin bin Ali sebagai Tergugat IV; .................................................  Maswe bin Misrin sebagai Tergugat V; ...............................................  Bunadin bin Mat Teken sebagai Tergugat VI; ..................................... Tidak diikutkannya seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa wakaf sebagaimana tertuang di dalam putusan Pengadilan Agama dalam perdamaian tersebut jelas-jelas telah melanggar persyaratan formil tentang keharusan mengikutkan seluruh pihak-pihak yang bersengketa (asas Plurium litis consorcium). Sehingga syarat formil tersebut menjadi tidak terpenuhi; ........... 4.

Berdasarkan ketentuan pasal 1851 KUH Perdata persetujuan perdamaian harus: .............................................................................................................  berbentuk tertulis dan tidak diperbolehkan secara lisan; ......................


 persetujuan perdamaian yang tidak dibuat dalam bentuk tertulis, dinyatakan tidak sah; .......................................................................... Meskipun persyaratan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis, namun terdapat tiga persyaratan formil yang dipenuhi dalam perdamaian tersebut; .... Ke-empat persyaratan formil dari suatu perdamaian tersebut, merupakan satu kesatuan yang integral dan tidak dapat dipisah-pisahkan serta harus dipenuhi secara keseluruhan secara penuh dan utuh. Maka dengan tidak dipenuhinya 3 (tiga) persyaratan formil yang wajib dipenuhi dalam suatu perdamaian in casu dalam perdamaian Nomor 02 tanggal 3 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Farida Andriani, SH, telah mengakibatkan perdamaian tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum dan atau harus dibatalkan; ............... AKTA PERDAMAIAN NOMOR 02 TANGGAL 3 JUNI 2006 DAN AKTE PERJANJIAN NO. 03 TENGGAL 03 JUNI 2006 YANG DIBUAT PADA NOTARIS FARIDA ANDRIANI, SH TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIIL; ................................................................................................... 15.

Mohon perhatian Majelis yang menjadi syarat materiil dari suatu perdamaian adalah sebagai berikut : ......................................................................................... 1.

Berdasarkan ketentuan pasal 1337 KUH Perdata, perdamaian tersebut tidak boleh bertentangan dengan: ............................................................................  Undang-undang; .................................................................................  Kesusilaan dan; ...................................................................................  Ketertiban Umum; .............................................................................. Ketentuan pasal 1337 KUH Perdata tersebut dalam hukum perjanjian sering dikenal dengan syarat adanya "sebab yang halal" atau sering dikenal juga syarat obyektif dari suatu perjanjian, karena menyangkut sebab yang halal atas obyek perjanjian. Jika dikaitkan dengan perdamaian aquo maka setidaknya perdamaian tersebut tidak memenuhi syarat obyektif "causa yang halal" yakni:


a.

Isi perjanjian tidak merujuk dan berpedoman kepada Putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, yang telah menyatakan bahwa ikrar wakaf atas sebidang tanah seluas 4,12 Ha dari Bu Sam alias Amerati ( wakif ) kepada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid

adalah sah.

Sehingga perdamaian tersebut

telah

mengabaikan begitu saja putusan pengadilan agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa wakaf yang sudah sepatutnya kita hormati bersama. Hal tersebut jelas sangat tidak menghormati dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan baik undang-undang tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Pengadilan Agama, maupun tentang Mahkamah Agung. (vide : putusan Pengadilan Agama Singaraja No. 33/Pdt.G/1993/PA.Sgr, tanggal 26 Maret 1994, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 34/Pdt.G/PTA.Mtr, tanggal 22 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 120 K/AG/1995); ......................................................................................... b.

Salah satu objek perjanjian yang didalihkan Para Pelawan adalah adanya pemberian tanah seluas 50 Are (5000 m2) yang kemudian diikuti dengan adanya ikrar wakaf dari Pelawan VIII kepada Terlawan, Padahal objek tanah yang diperjanjikan tersebut merupakan bagian dari luas keseluruhan atas tanah yang sebelumnya telah diwakafkan berdasarkan ikrar wakaf yang sah (objek wakaf) oleh wakif (almh) Bu Sam alias Amerati yang telah dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Singaraja dan telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 maupun pasal 40 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan: ..................................... Pasal 3 : Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan; ............... Pasal 40 : Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang; ............ a) Dijadikan jaminan; ............................................................................


b) Disita; ............................................................................................... c) Dihibahkan; ...................................................................................... d) Dijual; .............................................................................................. e) Diwariskan; ....................................................................................... f) Ditukar; ............................................................................................. g) Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainya; ................................ Dengan demikian pula ikrar wakaf yang dilakukan oleh Pelawan VIII kepada Terlawan sebagaimana tertuang dalam Ikrar wakaf No. W.2/02/5/tahun 2010 tertanggal 25 Januari 2010 atas tanah objek wakaf seluas 5000 m2 adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena objek tanah yang diwakafkan merupakan bagian dari luas objek tanah wakaf sebelumnya yang telah diwakafkan secara sah oleh Bu Sam alias Amerati kepada Terlawan pada saat kepengurusan Nadzir Wakaf sebelumnya sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Singaraja No. 33/Pdt.G/1993/PA.Sgr,

tanggal 26 Maret 1994 jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 34 /Pdt. G /PTA.Mtr, tanggal 22 November 1994 jo . Putusan Mahkamah Agung RI No.120 K/AG/1995; .......................................................................................... c.

Terlebih, selain perolehan hak atas objek tanah yang diperjanjikan oleh Pelawan VIII dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, perolahan hak milik atas tanah tersebut juga dilakukan dengan cara memalsukan silsilah waris yang isinya tidak benar sesuai Laporan Polisi No 300/V/2010/ Res BLL dan atas perkara membuat dan menggunakan silsilah palsu yang dilakukan Pelawan VIII tersebut, Pelawan VIII telah dinyatakan terbukti bersalah dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri Singaraja; ..................................................................................


Dengan demikian maka syarat obyektif tentang adanya "Causa yang halal" tidak terpenuhi; ........................................................................... 2.

Perdamaian tidak dibenarkan bila terjadi kesalah pahaman mengenai duduk perkaranya dan mengenai alas hak yang batal (vide : pasal 1860 KUH Perdata); ........................................................................................................ Mohon perhatian Majelis, sebagaimana telah Terlawan uraikan dalam dalil posita sebelumnya, bahwa tidak pernah ada sengketa kepemilikan atas tanah antara Pelawan VIII dengan H. Syauqi Abror di Desa Pemuteran, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng atas objek tanah dengan sertifikat No. 527 / Desa Pemuteran seluas 30.500 m2 atas nama Bunadin (Pelawan VIII) sebagaimana didalilkan Para Pelawan dalam perdamaian tersebut. Yang ada adalah adanya sengketa wakaf antara Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid melawan pihak-pihak yang mengklaim ahli waris dari Bu Sam alias Amerati yang telah mewakafkan tanahnya seluas 4,12 Ha sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Singaraja No. 33/Pdt.G/1993/ PA.Sgr, tanggal 26 Maret

1994 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No.

34/Pdt.G/PTA.Mtr, tanggal 22 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 120 K/AG/1995. Sehingga perdamaian tersebut tidak jelas mengenai duduk perkaranya dan tidak memiliki hubungan hukum dengan sengketa wakaf sebagaimana tertuang di dalam putusan Pengadilan Agama tersebut di atas; ............................................................................................................... 3.

Perdamaian tidak boleh didasarkan pada surat-surat yang palsu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1861 KUH Perdata; ........................................... Jika merujuk kepada putusan Pengadilan Negeri Singaraja atas perkara Pidana Laporan Polisi No. 300/V/2010/RES.BLL, tanggal 9 Mei 2010 tentang adanya " tindak pidana pemalsuan silsilah dan menggunakan silsilah tersebut untuk pensertifikatan tanah " terhadap tanah yang telah sah menjadi obyek wakaf dengan Terpidana sdr. Bunadin in casu Pelawan VIII dan perkaranya telah


diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja yang amar putusanya pada intinya menyatakan " Perbuatan Membuat dan Menggunakan silsilah Palsu " untuk pensertifikatan tanah tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dan Pelawan VIII telah dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara. Sedangkan objek tanah seluas 30.500 m2 dan diserahkan kepada H. Syauqi Abror seluas 5000 m2 sebagai salah satu objek perjanjian dalam perdamaian tersebut merupakan pecahan dari sertifikat Induk SHM 470 yang penerbitan Sertifikatya didasarkan pada silsilah palsu, maka jelas perdamaian tersebut telah didasarkan pada " Surat-surat yang Palsu " Dengan demikian jelas telah melanggar syarat materiil dari perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 1861 KUHPerdata. Sehingga perdamaian tersebut tidak sah dan harus batal demi hukum; .................................................................................................. 4.

Perdamaian tidak boleh dilakukan dengan cara penipuan dan paksaan sebagaimana diatur dalam pasal 1859 KUH Perdata; ......................................

5.

Perdamaian tidak sah apabila terjadi pada sengketa yang telah berakhir berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau salah satunya, sebagaimana diatur di dalam pasal 1862 KUH Perdata; ..................................................................... Kelima persyaratan materiil dari suatu perdamaian tersebut, merupakan satu kesatuan yang integral dan tidak dapat dipisah-pisahkan serta harus dipenuhi secara keseluruhan secara penuh dan utuh. Artinya salah satu syarat materiil saja tidak terpenuhi maka perdamaian tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum (nietigbaarheid). Sehingga sudah seharusnya perdamaian tersebut batal demi hukum; ..........................................................................................

6.

Terlawan membantah dan menolak dalih Para Pelawan yang mendalihkan bahwa Terlawan in casu Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid telah menerima pembayaran uang kompensasi perdamaian atas sengketa wakaf sebesar Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) dari Para Pelawan.


Untuk itu pula Terlawan mensomir Para Pelawan untuk menunjukan buktibukti penyerahan uang kompensasi perdamaian sengketa wakaf tersebut secara rinci di hadapan persidangan; .............................................................. 7.

Terlebih tanah seluas 50 are (5000 m2) yang diserahkan oleh Pelawan VIII kepada H, Syauqi Abror sebagaimana tertuang dalam perjanjian perdamaian adalah tanah yang merupakan bagian dari tanah objek wakaf yang telah sah diwakafkan oleh Bu Sam alias Amerati (almh) kepada Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid sendiri dari luas keseluruhanya seluas 4,12 Ha sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 33/Pdt.G/1993 P.A Singaraja, tanggal 26 Maret 1993 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 34/Pdt.G/1994/PTA.Mtr, tanggal 22 Nopember 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120 K/AG/1995; ............................................................................................

8.

Selanjutnya Terlawan juga menolak dan membantah dalih para Pelawan yang mendalihkan bahwa biaya pengurusan Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf seluas 50 Are (5000 m2) dibiayai oleh Pelawan VIII. Karena faktanya seluruh biaya pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf tersebut dibiayai oleh H. Syauqi Abror; ............................................................................................................

9.

Terlebih faktanya, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 3 Akta perjanjian antara Pelawan VIII dengan Haji SYAUQI ABROR Nomor 03 tanggal 03 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Farida Andriani, SH maupun Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris I Gusti Ngurah Ari Sudewa, SH, Notaris dan PPAT di Kabupaten Buleleng tertanggal 03 Juli 2008 ditegaskan bahwa ; Penyerahan tanah dari Pelawan VIII kepada H. Syauqi Abror tersebut didasarkan atas transaksi jual beli; ..................................................................

16.

Mohon Perhatian Majelis, baik Akte Perdamaian Nomor 02 tanggal 03 Juni 2006, Akte Perjanjian Nomor 03 tanggal 03 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Farida Andriani, SH maupun Pembayaran No. 5 tanggal 9 Nopember 2006 yang


dibuat pada Notaris I Wayan Suwitra Yasa, SH, selain dasamya tidak merujuk kepada Putusan Pengadilan Agama Singaraja juga proses pembuatan maupun isinya penuh dengan kejanggalan. In casu perdamaian nomor 02 tanggal 03 Juni 2006, ternyata dibuat dan ditandatangani lebih dulu dari Akte Perjanjian Nomor 03 tanggal 03 Juni 2006. Prosedur tersebut sangat tidak lazim. Sebab di dalam hukum dan praktek kenotariatan, untuk melindungi hak-hak dari kreditur seharusnya sebelum pihak debitur melunasi kewajibanya kepada kreditur maka yang harus dibuat adalah "Akte Perjanjiannya terlebih dulu" sedangkan Akte perdamaiannya baru dibuat dan ditandatangai setelah keseluruh kewajiban debitur kepada kreditur terpenuhi secara utuh dan sempurna. Dan faktanya kewajiban pihak Pelawan VIII kepada H. Syauqi Abror tersebut tidak terpenuhi secara utuh dan sempurna (telah terjadi wan prestasi dari Pelawan VIII); ................................................................ 17.

Terlawan juga membantah dan menolak dengan tegas dalil para Pelawan yang menyebutkan bahwa obyek tanah yang telah disertifikatkan oleh Pelawan VIII dan Para Tergugat (Mat Teken Bin Zaenal dkk) dalam perkara sengketa wakaf No. 33/Pdt.G/1993/PA.Sgr, tersebut berada diluar tanah objek wakaf dan diperoleh dari hasil warisan dan jual beli. Sebab faktanya, seluruh objek tanah yang disertifikatkan oleh Pelawan VIII tersebut berada dalam areal tanah yang telah sah menjadi objek wakaf sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 33/Pdt.G/1993 PA Singaraja, tanggal 26 Maret 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataran Nomor 34/Pdt.G/1994/PTA. Mtr., tanggal 22 Nopember 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120 K/AG/1995. Sehingga sudah tepat, benar, dan sah sita Eksekusi yang telah dilakukan Jurusita Pengadilan Agama Singaraja tertanggal 14 April 2011 tersebut;

18.

Mohon

perhatian

Majelis

Yang

Terhormat,

dalil

Para

Pelawan

yang

mensertifikatkan tanah, yang mana tanah tersebut telah sah menjadi objek wakaf dari seorang pemberi wakaf (wakif) atas nama bu Sam alias Amerati seluas 4,12 Ha kepada Nadzir wakaf Pondok Pesantren Nurul Jadid sebagaimana telah


tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 33/Pdt.G/1993 PA Singaraja tanggal 26 Maret 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 34/Pdt.G/1994 PTA.Mtr., tanggal 22 Nopember 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120 K/AG/1995 tanggal 31 Januari 1997 dan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 31 Januari 1997 tersebut; .. 19.

Terlebih permohonan penerbitan sertifikat oleh Para Pelawan dalam hal ini Pelawan VIII atas tanah yang telah sah menjadi tanah wakaf milik Nadzir wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid tersebut dilakukan dengan cara-cara melawan hukum pula. Dimana salah satu Pelawan (Pelawan VIII) telah membuat dan menggunakan silsilah keluarga atau silsilah palsu sebagai dasar terbitnya warkah-warkah untuk permohonan hak atas tanah dan penerbitan sertifikat di atas tanah yang secara sah telah menjadi tanah wakaf milik Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid tersebut. Perbuatan Pelawan VIII tersebut telah dilaporkan oleh Para keluarga Para Pelawan sendiri ke pihak kepolisian Resort Buleleng dengan laporan Polisi No. 300/V/2010/RES. BLL tanggal 9 Mei 2010 dan saat ini Pelawan VIII telah dinyatakan secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan silsilah dan Pelawan VIII telah dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan mendekam di Lembaga Pemasarakatan (LP) Singaraja; ......................................................................................................

20.

Bahwa benar sertifikat adalah bukti kepemilikan yang sah namun tidak bersifat mutlak, oleh karena tidak bersifat mutlak maka sertifikat dapat dibatalkan jika ada pihak lain yang dapat membuktikan sebagai pemilik sebenarnya (vide: ketentuan pasal 23, 32 dan 38 UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria). Hal tersebut sesuai dengan asas yang dianut dalam pendaftaran tanah di negara kita yaitu "asas nemo plus yuris". Sehingga jelas sertifikat bukanlah bukti hak yang bersifat mutlak. Sehingga berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa sertifikat tersebut dapat dibatalkan; ......................................................................................


BERDASARKAN HAL-HAL YANG TELAH DIURAIKAN DI ATAS, Terlawan mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: ..................................................................................................... DALAM EKSEPSI ........................................................................................................ 1.

Mengabulkan eksepsi Terlawan untuk seluruhnya; ...........................................

DALAM POKOK PERKARA ....................................................................................... 1.

Menyatakan bahwa Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar dan tidak sah; ..................................................................................................................

2.

Menolak seluruh perlawanan dari Para Pelawan; ..............................................

3.

Membebankan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Para Pelawan; ..............

ATAU, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo etbono); ..................................................................................... Bahwa terhadap jawaban Terlawan tersebut, Para Pelawan telah mengajukan replik tertulis tertanggal 4 Juli 2011, sebagai berikut; .................................................... I.

Sebelum menginjak ke materi Replik, maka perkenankan Para Pelawan mengajukan keberatan kepada Yang Mulia Majelis Hakim sehubungan dengan keberadaan dan tindakan dari beberapa Kuasa Hukum Terlawan yang bertindak seakan-akan sebagai seorang Advokat, padahal sesungguhnya belumlah layak dan belum berwenang bertindak sebagai layaknya seorang Advokat di depan persidangan karena ternyata dalam persidangan Kuasa Hukurn Terlawan atas nama Agus Sujoko, SH dan Remigius Jong, SH tidak bisa menunjukan Berita Acara Sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi. Dalam persidangan, kedua Kuasa Hukum dari Terlawan tersebut hanya mampu menunjukan Berita Acara Sumpah yang dilakukan bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai mana yang disyaratkan oleh Ketentuan Pasal 4 UU No. 18 Tahun 2003, sehingga sumpahnya dianggap tidak sah dan yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan. Hal ini dipertegas lagi dalam Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 01 Mei 2009 No. 052/KMA/V/2009 Perihal Sikap Mahkamah Agung


Terhadap Organisasi Advokat. Labih dipertegas lagi dengan turunnya tiga (3) putusan Mahkamah Konstitusi masing-masing No. 66, 71 dan 77/PUU-VIII/2010 yang intinya menolak untuk mereviu keberadaan Pasal 28, 30 dan 32 UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat. Untuk itu sekali lagi Para Pelawan mohon ketegasan sikap dari Yang Mulia Majelis Hakim dan memperhatikan keberatan dari Para Pelawan atas kehadiran dan tindakan dari kedua Kuasa Hukum Terlawan tersebut di atas dalam persidangan, sehingga tidak terjadi pembiaran pelanggaran hukum yang ada konsekwensi pidananya jika terjadi pelanggaran terhadap UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut; .................................................................. II.

Bahwa mengenai tanggapan terhadap Perbaikan dan Penyempurnaan Perlawanan dari Para Pelawan , Terlawan menanggapinya dengan emosi dan kurang teliti. Dalil-dalil yang dipergunakan untuk menanggapi perbaikan dan penyempurnaan Perlawanan, Terlawan menggunakan dalil-dalil perubahan gugatan, padahal antara PERLAWANAN dan GUGATAN adalah dua hal yang berbeda. Rumusan Pasal 127 Rv hanya mengatur mengenai perubahan gugatan, bukan perlawanan. Dalam rumusan Pasal 127 Rv di tegaskan Penggugat (bukan Pelawan) berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, menyatakan "Persetujuan Tergugat tidak Syarat Formil. Pasal 127 Rv maupun praktek peradilan, tidak menjadikan factor persetujuan tergugat sebagai syarat formil keabsahan perubahan gugatan. Bagi hukum, sikap dan pendapat apapun yang dikemukanan Tergugat, tidak menimbulkan masalah. Boleh menolak atau menyetujui. Penolakan atau persetujuan tidak mempengaruhi keabsahan pengajuan perubahan, asal hal itu diberitahukan serta diberi kesempatan kepada tergugat untuk menanggapi. Disamping itu pula, penyempurnaan perlawanan dilakukan sebelum perlawanan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan Pihak Terlawan juga hadir, sehingga kesempatan bagi Terlawan untuk menjawab Perlawanan tidak


terkurangi sedikitpun". Untuk itu mohon dalil-dalil dari Terlawan yang tidak relevan dikesampingkan; ....................................................................................... DALAM EKSEPSI DALAM KONVENSI; I.

Eksepsi tidak berwenang mengadili (Exsepsi van onbevoegheid) 1.

Bahwa Para Pelawan dengan tegas menolak eksepsi angka 1.1 berserta seluruh dalilnya. Para Pelawan tidak dalam rangka melawan Putusan Kasasi No.120K/AG/1995 karena Perlawanan ini bukanlah ruang dan tempat untuk melawan Putusan Kasasi tersebut. Akan tetapi Para Pelawan mengadakan Perlawanan atas adanya pelaksanaan Sita Eksekusi sebagai bagian awal dari eksekusi terhadap tanah-tanah yang dikuasai, ditempati dan dimiliki secara sah oleh Para Pelawan, yang tidak ada hubungan hukum dengan isi Putusan Kasasi No. 120K/AG/1995. Bahwa mengingat Sita Eksekusi di lakukan oleh Pengadilan Agama Singaraja dengan kewenangan yang telah dimiliki, atas Permohonan Terlawan, maka sudah tepat perlawanan ini ditujukan ke hadapan Pengadilan Agama Singaraja dan oleh karenanya Pengadilan Agama Singaraja berwenang memeriksa mengadili dan memutuskan perlawanan ini; ...............

2.

Bahwa Para Pelawan menolak dalil eksepsi angka 1.2 "Dalil Para pelawan Tentang Adanya Perdamaian''. Bahwa apa yang didalilkan oleh Terlawan telah menyentuh pokok perkara. Bagaimana bisa memberikan penilaian mengenai perdamaian, kalau pokok perlawanan belum diperiksa. Oleh karena itu eksepsi Terlawan seperti ini sudah sepantasnya untuk dikesampingkan. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun l985 juncto pasa 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun l989 tentang Peradilan Agama sudah jelas bahwa Perlawanan dari Para Pelawan sudah layak dan patut untuk diperiksa oleh Pengadilan Agama Singaraja; ....


II.

Eksepsi Prosesuil Di Luar Kompetensi; 2.1. Bahwa Para Pelawan dengan tegas monolak dalil Terlawan yang menyatakan Perlawanan Pelawan telah lewat waktu/ Daluwarsa karena Para Pelawan telah pernah menerima Aanmaning. Aanmaning sebagaimana yang dimaksud Terlawan merupakan bentuk peringatan untuk melaksanakan Putusan Kasasi 120K/AG/1995. Sementara Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah terkait dengan pelaksanaan Sita Eksekusi dan objek Sita Eksekusi yang dilakukan atas pemohonan Terlawan merupakan objek yang diluar dari putusan Kasasi 120K/AG/1995 atau objek yang disita eksekusi merupakan objek milik Para Pelawan yang sebelumnya tidak pernah di perkarakan; ........ 2.2. Bahwa Para Pelawan membantah dalil Terlawan atas Perlawanan Pelawan telah mengalami kesalahan subjek Pelawan (Eror In Subyecto/Ercor In Persona). Bahwa Perlawanan tidak saja bisa diajukan oleh Pihak Ketiga, Pihak Tersitapun dibolehkan oleh oleh Undang-undang untuk mengajukan Perlawanan. (HUKUM ACARA PERDATA dalam TEORI dan PRAKTEK penulis NY. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata Penerbit CV. Mandar Maju, hal.175). Perlawanan ini diajukan oleh Para Pelawan sebagai Pihak yang Tersita (Pelawan Tersita) karena: ..................................... a.

Isi Putusan

Kasasi No.

120K/AG/1995 telah terpenuhi secara

kekeluargaan dan perdamaian; ................................................................. b.

karena Terlawan bermaksud melakukan eksekusi atas tanah-tanah yang ditempati dan dimiliki oleh Para Pelawan berdasarkan bukti-bukti sah dan tanah-tanah tersebut sama sekali tidak pernah disengketakan atau tidak pernah diajukan dalam persidangan sebelumnya. Terlawan dalam mengajukan Sita Eksekusi yang diikuti dengan permohonan eksekusi berdasarkan Putusan Kasasi No. 120 K/AG/1995 yang mana antara objek perkara yang termuat dalam Putusan Kasasi a quo berbeda dengan objek/tanah-tanah yang ditempati dan dimiliki oleh Para Pelawan, baik


mengenai luas maupun batas-batasnya. Fakta ini akan Para Pelawan buktikan dalam persidangan selanjutnya; ................................................. 2.3. Bahwa Para Pelawan dengan tegas menolak dalil Terlawan menyangkut Kedudukan dan Kapasitas Hukum subjek Para Pelawan maupun subjek Turut Terlawan khususnya Turut Terlawan I, II, III dan Turut Terlawan IV dalam Perlawanan Aquo tidak jelas; ......................................................................... Bahwa yang memiliki hak untuk menentukan siapa-siapa yang ditarik dalam suatu perlawanan adalah Pelawan. Dalam Perlawanan ini sudah sangat jelas kedudukan Para Pelawan yakni Para Pihak yang Hak Miliknya diSita Eksekusi atas permohonan Terlawan, Justru Terlawan yang tidak jelas Kedudukan dan Kapasitasnya selaku pihak Yang mengajukan Sita Eksekusi. Jika berbicara soal Nadzir Wakaf Pondok Pesantren Nurul Jadid, Desa Pemuteran, maka akan bertentangan dengan upaya perdamaian yang sudah ditempuh oleh Nadzir Wakaf Pondok Pesantren Nurul Jadid sebelumnya yakni KH.M. Mahfud Amirudin (alm). Terkait dengan posisi dan kedudukan para Turut Terlawan, adalah pihak-pihak yang pernah bersentuhan hukum dan ada kaitan hukum dengan Para Pelawan dan kapasitasnya sebagai kelengkapan yuridis semata. Mengenai penting tidaknya, perlu tidaknya dalam perlawanan ini, sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Hakim; ................. 2.4. Bahwa Para Pelawan menolak dalil-dalil Terlawan atas Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan telah mengalami Kesalahan Objek (Error In Objekto). Karena Perlawanan yang dilakukan Para Pelawan sudah sesuai terkait Surat Pemberitahuan Sita Eksekusi merupakan rangkaian dari pelaksanaan Eksekusi dan sangat mengancam tanah-tanah yang ditempati dan dimiliki oleh Para pelawan untuk dieksekusi, padahal objek-sengketa berdasarkan Putusan Kasasi No. 120K/AG/1995 bukanlah tanah-tanah yang ditempati dan dimiliki oleh Para Pelawan yang telah sah secara hukum; .........


2.5. Bahwa Para Pelawan dengan tegas membantah dalil-dalil Terlawan atas Perlawanan Para Pelawan kabur, dan tidak jelas (Obscuurlibel). Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah sudah sangat jelas yakni melawan pelaksanaan Sita Eksekusi yang merupakan rangkaian eksekusi untuk memenuhi Putusan Kasasi No. 120 K/AG/1995 yang tidak sesuai dengan amar putusan Kasasi itu sendiri baik luas maupun batas-batas tanah sengketa, Apalagi Putusan Kasasi No. 120K/AG/1995 telah terpenuhi isinya dengan perdamaian. Terlawan sengaja mengajukan dalil-dalil yang tidak relevan dengan pokok perkara sehingga cara berfikirnya tidak focus. Hal ini bukan tidak disengaja akan tetapi ada maksud untuk mengaburkan substansi perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan. Para Pelawan tidak akan terpengaruh dengan dalil-dalil yang dikembangkan, akan tetapi tetap focus pada substansi perlawanan yakni Terlawan telah keliru mengajukan Sita Eksekusi dan permohonan eksekusi dan sangat merugikan dan mengancam hak milik Para Pelawan. Dengan demikian patut kiranya Para Pelawan menganggap

dalil-dalil

yang diajukan Terlawan

semata-mata untuk

mengalihkan perhatian Majelis Hakim dalam memeriksa Pokok Perkara Perlawanan Aquo; .......................................................................................... 2.6. Bahwa Para Pelawan dengan tegas membantah dalil-dalil Terlawan atas Perlawanan Para Pelawan telah keliru karena menarik pihak luar karena dalam Perlawanan Aquo yang berhak menentukan pihak-pihak adalah Para Pelawan terkait adanya hubungan atas Perlawanan yang dilakukan oleh Para Pelawan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisah; ............................... 2.7. Bahwa terhadap eksepsi selain dan selebihnya, tidak Para Pelawan tanggapi kecuali menolaknya; ...................................................................................... Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Para Pelawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja untuk menolak eksepsi dari Terlawan dan selanjutnya rnemeriksa pokok perkara perlawanan; ........................................................


DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa Para Pelawan pada prinsipnya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Perlawanan yang sudah disempurnakan; ...............................................................

2.

Bahwa apa yang diuraikan dalam menanggapi Eksepsi Terlawan, digunakan pula dalam menanggapi pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan;

3.

Bahwa Para Pelawan membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Terlawan, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui; ..........................................................................

4.

Bahwa yang menjadi dasar dan pokok perlawanan ini adalah adanya surat pemberitahuan sita eksekusi yang merupakan sebuah rangkaian awal menuju upaya hukum eksekusi terhadap tanah hak milik yang sudah bersertifikat dan dikuasai secara sah oleh Para Pelawan. Permohonan sita eksekusi tersebut dilakukan oleh Terlawan dengan dalil putusan Mahkamah Agung Nomor 120K/AG/1995 yang mana permohonan sita eksekusi tersebut sesungguhnya tidak memiliki kekuatan hukum eksekusi lagi mengingat telah terjadi perdamaian antara Para Pelawan yang diwakili oleh Pelawan VIII (Bunadin) dengan Nadzir Wakaf Pondok Pesantren Nurul Jadid KH. M Mahfud Amirudin tertanggal 20 Pebruari 2006; ....................................................................................................................

5.

Bahwa Para pelawan menolak dengan tegas dalil jawaban terlawan dalam pokok perkara Nomor 3, 4, 5, 6, 7. Terlawan senantiasa mendalilkan putusan kasasi Nomor 120K/AG/1995 tanpa mau dan tidak berani menunjukan isi putusan aquo khususnya mengenai batas-batas objek tanah sengketa seperti yang dimaksud dalam putusan Kasasi Nomor 120 K/AG/1995. Mohon untuk diperhatikan, amar putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 33/Pdt.G/1993/PA.Sgr, tanggal 26 Maret

1993

jo.

Putusan

Pengadilan

Tinggi

Agama

Mataram

Nomor

34/Pdt.G/18994/PTA.Mtr, tanggal 22 Nopember 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120 K/AG/1995, tanggal 31 Januari 1997 dalam amar putusan angka 2 (dua) menyatakan; menyatakan hukum sah ikrar wakaf yang diikrarkan oleh Bu Sam alias Amerati yang diucapkan pada tanggal 3


September l979/11 syawal 1399 atas sebidang tanah ladang (kebun) terletak di Desa Pemuteran no. 137 Pipil No, 2814 persil No.196 Klas VI luas 4.120 Ha (41.200 m2); Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas; - Sebelah utara

: Pantai; .................................................................................

- Sebelah timur

: Tanah milik Pan Dana; ........................................................

- Sebelah Selatan

: Jalan Raya; .........................................................................

- Sebelah Barat

: Jalan Kecil; .........................................................................

Bahwa dalam kenyataannya tanah-tanah hak milik Para Pelawan yang disita eksekusi tidaklah sama baik luas maupun batas-batasnya dengan apa yang disebutkan dalam amar putusan tersebut di atas apalagi tanah hak milik Para Pelawan telah memiliki sertifikat yang sah; ........................................................... 6.

Bahwa demikian pula halnya dengan dalil angka 5, Para Pelawan dengan tegas menolaknya, apabila Terlawan jujur, jeli dan cermat melihat permasalahan, isi putusan kasasi Nomor 120 K/AG/1995 sesungguhnya adalah diluar tanah-tanah hak milik Para Pelawan yang sudah bersertifikat. Dalam amar putusan Nomor 120K/AG/1995 batas-batas dan luas sudah sangat jelas terurai seperti tersebut di atas. Dalam kenyataannya yang dimohonkan sita eksekusi oleh Terlawan adalah tanah-tanah hak milik Para Pelawan sementara tanah-tanah yang berada di dalam batas-batas seperti yang dinyatakan dalam putusan kasasi Nomor 120 K/AG/1995 seperti tanah yang di atasnya ada bangunan mesjid, yang diperkirakan luasnya kurang lebih 3000 m2 ; tanah yang diatasnya berdiri pondok pesatren Nurul Jadid seluas 5000 m2, tanah-tanah milik Komang Sumantri dan Kadek Dwi Ardika yang telah dipakai objek perdamaian seluas 31.800 m2 dan sisa tanah seluas 1.500 m2 tidak dimohonkan sita eksekusi. Jika tanah-tanah tersebut diatas dijumlahkan luasnya maka akan mendapatkan hasil 41.300 m2 diluar tanah hak milik tanah Para pelawan yang sudah bersertifikat. Dengan demikian sudah sangat jelaslah bahwa tanah hak milik Para Pelawan yang telah bersertifikat bukan tanah objek wakaf dan diluar dari tanah yang diwakafkan sesuai dengan amar putusan kasasi nomor


120 K/AG/1995. Fakta ini akan Para Pelawan tunjukan dan buktikan dalam pembuktian dan Persidangan Setempat; ................................................................ 7.

Bahwa Para Pelawan dengan tegas menolak dalil-dalil Terlawan pada angka 8, 9, 10, 11, dalam Pokok Perkara, mengenai Perdamaian sebagai pemenuhan isi dari Putusan Kasasi No. 120K/AG/1995 yang dilakukan antara KH. Mahfud Amirudin (Almarhum) sebagai Nadzir Wakaf Pondok Pesantren Nurul Jadid dengan Para Pelawan yang diwakili oleh Pelawan VIII (Bunadin) atas dasar itikad baik dan penuh kekeluargaan. Kalau mau jujur, siapapun tahu termasuk Terlawan sendiri mengenai

maksud perdamaian tersebut

termasuk objek yang dijadikan

perdamaian, yakni mengenai objek yang dimaksud dalam Putusan Kasasi No. 120 K/AG/1995. Terlawan semestinya tahu diri batas-batas kewenangan yang diberikan oleh KH. M. Mahfud Amirudin yang telah dituangkan dalam surat kuasanya. Dan dalam perkembangan selanjutnya, Terlawan telah melaksanakan amanah yang diberikan oleh KH. M. Mahfud Amirudin yakni dengan melaksanakan Perdamaian dengan Para Pelawan. Sekali lagi, jika Terlawan jujur pada nuraninya tidak memungkiri fakta yang sudah terjadi, dimana setelah terjadinya perdamaian, kehidupan bertetangga antara Pondok Pesantren Nurul Jadid dengan keluarga besar Para Pelawan sangat rukun damai dan saling bersilahturahmi. Namun sayang, kondisi kehidupan yang sudah rukun dan damai, kembali terusik karena lemahnya mental Terlawan yang mau terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak ingin kehidupan kedua belah pihak akur dan damai. Terlawan menghianati dan memungkiri perdamaian yang sudah ditandatangani sendiri dengan mencari dalil-dalil hukum yang terkesan dipaksakan; .................... 8.

Bahwa Pelawan dengan tegas menolak dalil-dalil Terlawan pada pada pokok perkara angka 12, 13, 14, 15, 16 mengenai proses perdamaian yang telah dilakukan di depan pejabat yang berwenang untuk itu (Pejabat Notaris). Seperti yang telah terurai dalam perlawanan sebelumnya, tindak lanjut dari perdamaian yang dilakukan oleh Nadzir Wakaf Pondok Pesantren Nurul Jadid KH. M. Mahfud


Amirudin dengan Para Pelawan yang diwakili oleh Pelawan VIII (Bunadin) pelaksanaannya dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang yang kebenarannya sudah tidak bisa diragukan lagi; ............................................................................ 9.

Bahwa Para Pelawan menolak dengan tegas dalil Terlawan angka 17. Bahwa objek tanah sengketa yang dimaksud dalam putusan Kasasi No. 120 K/AG/1995 bukanlah tanah-tanah hak milik Para Pelawan yang sudah bersertifikat. Kalau Terlawan konsisten, kenapa Terlawan tidak mengukur dan menghitung luas objek tanah yang dimaksud dalam Putusan Kasasi No. 120K/AG/1995 yang batas-batas dan luasnya sangat jelas, kenapa Terlawan justru mengaku tanah-tanah yang dikuasai dan dimiliki dengan Sertifikat Hak Milik oleh Para Pelawan? Sifat rakus dan itikad tidak baik sangat kentara pada diri Terlawan. Terlawan lupa dan tidak menyadari bahwa wakif adalah merupakan leluhur Para Pelawan. Semestinya Terlawan memperlakukan keturunan dan keluarga wakif dengan layak dan manusiawi, tidak justru membuatnya menjadi jatuh miskin dan menderita dengan upaya-upaya yang dipaksakan untuk mengusirnya; ..............................................

10.

Bahwa Para Pelawan dengan tegas menolak dan membantah dalil Terlawan angka 18. Bahwa Para Pelawan mensertifikatkan tanah-tanah hak miliknya dan sama sekali diluar tanah yang menjadi wakaf dengan melalui mekanisme dan prosedur yang benar. Ternyata Terlawan masih bagus ingatannya bahwa orang yang memberi wakaf (wakif) adalah Bu Sam alias Amerati yang merupakan leluhur Para Pelawan. Terlepas dari apa yang telah diputuskan dalam Putusan Kasasi No. 120K/AG/1995,

apakah

dibenarkan

orang

mewakafkan

seluruh

kekayaannya/hartanya sementara wakif masih memiliki keluarga dan keturunan? apakah dibenarkan penerima wakaf menjadi kaya raya sementara keluarga dan keturunan wakif justru jatuh miskin dan menderita karena sikap penerima wakaf yang rakus?; .......................................................................................................... 11.

Bahwa perlu untuk digaris bawahi dan perhatian dari Yang Mulia Majelis Hakim, Para Pelawan tidak ada maksud untuk mempermasalahkan Putusan Kasasi No.


120K/AG/1995 karena bukan ruangnya dalam Perlawanan ini. Terlepas apakah Perdamaian diakui atau tidak oleh Terlawan, Para Pelawan menolak pelaksanaan Sita Eksekusi yang berdasarkan Futusan Kasasi No. 120K/AG/1995 tersebut karena pelaksanaannya di lapangan ternyata tidak sesuai dengan amar putusan Kasasi No. 120K/AG/1995, yakni dengan menjatuhkan sita ekseskusi yang merupakan langkah awal untuk eksekusi atas tanah-tanah yang dikuasai dan dimiliki secara sah oleh Para Pelawan. Seperti apa yang telah Para Pelawan uraikan pada angka 6 tersebut di atas, objek Putusan Kasasi No. 120K/AG/1995 pun ternyata sudah terpenuhi diluar tanah-tanah hak milik Para Pelawan yang sudah bersertifikat dimana putusan Kasasi No. 120 K/AG/1995 luas objeknya 4,12 Ha dan jumlah tersebut telah terpenuhi diluar tanah hak milik Para Pelawan yang sudah bersertifikat seperti rinciang angka 6 tersebut di atas yang jumlah totalnya 4,13 Ha; ................................................................................................................ 12.

Bahwa Para Pelawan tidak menanggapi dalil Terlawan selain dan selebihnya kecuali membantah dan menolaknya; ....................................................................

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa Perlawanan Aquo dan selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut; .......................................................................................................................... 1.

DALAM EKSEPSI Menolak Eksepsi Terlawan secara keseluruhan; ..................................................

2.

DALAMPOKOKPERKARA Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan secara keseluruhan; ..............................

A t a u; ........................................................................................................................... Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ................................................................................................................ Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; ...........................................................................................


TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud perlawanan Para Pelawan seperti telah diuraikan di atas; ............................................................................................................................... Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pelawan dan Terlawan agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil; ....................................................... Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Para Pelawan dan Terlawan telah melakukan mediasi di Pengadilan Agama Singaraja dengan Hakim Mediator Drs. SYAMSURI, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2011, namun tidak berhasil mendamaikan Para Pelawan dan Terlawan; .......................................................................................... Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Juni 2011 Para Pelawan telah mengajukan perubahan perlawanan sebagaimana telah terurai di atas; ............................ Menimbang, bahwa Terlawan di dalam jawabannya, disamping menyangkal sebagian dalil-dalil Para Pelawan dalam surat perlawanan, telah pula mengajukan eksepsinya mengenai kewenangan pengadilan agama dan eksepsi non kewenangan pengadilan agama, Terlawan juga telah menyatakan penolakannya mengenai perubahan perlawanan yang Para Pelawan ajukan tanggal 30 Juni 2011; ......................................... Menimbang, bahwa karena perubahan perlawanan Para Pelawan ajukan setelah disampaikannya surat perlawanan awal tertanggal 11 April 2011 kepada Terlawan dan Para Turut Terlawan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang perubahan perlawanan tersebut; ......................................................................... Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 127 Rv, Penggugat/Pelawan berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya “onderwerp van den eis”; ............. Menimbang, bahwa dalam perubahan perlawanan yang Para Pelawan ajukan, Majelis Hakim berpendapat ada perubahan yang substansial pada posita perlawanan dan pada petitumnya, yaitu: ..................................................................................................


Perubahan Posita I.

1).

Pada posita angka 2 perlawanan awal, Para Pelawan menerangkan tentang pensertifikatan tanah seluas 4,12 Ha yang dilakukan oleh Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan V dan Pelawan VIII; ............

2).

Pada posita angka 3 perlawanan awal, Para Pelawan menerangkan tentang penjualan tanah seluas 10.000 m2 dari tolal luas tanah 4,12 Ha kepada Turut Terlawan VII, VIII dan IX; ..........................................................................

3).

Pada posita angka 4 perlawanan awal, Para pelawan menerangkan tentang pensertifikatan sisa tanah tersebut di atas, atas nama Pelawan VIII, setelah dijual sebagian sebagaimana disebutkan di atas; ...........................................

Dari ketiga poin di atas, didapat penjelasan mengenai status tanah seluas 4,12 Ha yang akan dieksekusi, namun setelah Para Pelawan mengajukan perubahan perlawanan, ketiga poin pada posita perlawanan awal tersebut dihilangkan, sehingga apa yang sudah jelas tadinya menjadi kabur kembali; ............................. II.

Pada perlawanan awal, dari 4 sertifikat tanah yang Para Pelawan minta dinyatakan keabsahannya, 3 diantaranya diterangkan dengan jelas luas tanah dan batasbatasnya, sedangkan pada perlawanan yang dirubah, ada 5 nomor sertifikat yang Para Pelawan jadikan dalil dan dimintakan agar ditetapkan milik Para Pelawan, namun tidak diberikan keterangan mengenai luas dan batas-batas tanah tersebut, seharusnya apa yang didalilkan dan dituntut yang berkaitan dengan tanah, tidak hanya cukup dicantumkan nomor sertifikatnya saja, melainkan harus pula diterangkan luas dan batas-batasnya, sehingga menjadi jelas identitas tanah tersebut; ................................................................................................................

Perubahan Petitum I.

Pada perlawanan yang telah dirubah, tidak ada lagi tuntutan yang berbunyi “Mengabulkan perlawanan Para Pelawan” sehingga menjadi tidak jelas apakah Para Pelawan menuntut agar dikabulkan atau tidak perlawanannya tersebut; .........


II.

Pada perlawanan yang telah dirubah, juga tidak ada lagi tuntutan Para Pelawan yang berbunyi: ...................................................................................................... - Menyatakan hukum; .................................................................................. a.

Pernyataan Perdamaiaan yang dibuat oleh KH. M. Mahfud Amirudin tertanggal 20 Pebruari 2006; ...............................................................

b.

Surat Kuasa dari KH. M. Mahfud Amirudin kepada H.Syaoqi Abror tanggal 5 Maret 2010; .........................................................................

c.

Akta Perdamaian No. 02 tanggal 03 Juni 2006 antara Bunadin (Penggugat) dan Haji Syaoqi Abror (Tergugat) dihadapan Notaris Farida Andriani, SH; ...........................................................................

d.

Akta Pembayaran No. 05, tanggal 09 November 2006 oleh Bunadin (Penggugat) yang diterima oleh Haji Syaoqi Abror (Tergugat) dihadapan Notaris I Wayan Suwitra Yasa; ..........................................

e.

Ikrar Wakaf No. W2/02/5 tahun 2010; ................................................

f.

Sertifikat bukti tanah wakaf No. 05/ Desa Pemuteran; .........................

adalah Sah dan Mengikat; .......................................................................... - Menyatakan hukum isi putusan Pengadilan Agama Singaraja tanggal 01 Maret

2011

Nomor

33/Pdt.G/1993/PA.Sgr.,

Jo

Nomor

34/Pdt.G/l994/PTA.Mtr., Jo Nomor: l20.K/AG/l995, sudah terpenuhi dan sudah secara damai diselesaikan berdasarkan akta Perdamaian Nomor 02, tanggal 03 Juni 2006; ................................................................................. Sementara dalam posita perlawanan yang dirubah, Para Pelawan menerangkan tentang adanya perdamaian antara Pelawan VIII dengan Terlawan berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Singaraja No.33/Pdt.G/1993/PA.Sgr., jo. Putusan Pengadilan T'inggi Agama Mataram No. 34/Pdt.G/l994/PTA.Mtr., jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 120K/AG/1995, sehingga tidak ada relevansi yang jelas antara apa yang didalilkan dalam posita dengan apa


yang dituntut dalam petitum oleh Para Pelawan dalam perubahan perlawanannya tersebut; ................................................................................................................ III.

Pada petitum angka 2 perlawanan yang telah dirubah, tidak jelas apa yang dituntut Para Pelawan, Para Pelawan yang berjumlah 9 orang meminta ditetapkan sebagai pemilik atas 5 bidang tanah, sementara sebagaimana Para Pelawan terangkan pada posita maupun yang Para Pelawan tuntut pada petitum, 5 bidang tanah tersebut telah bersertifikat, 4 diantaranya atas nama Bunadin (Pelawan VIII) dan satunya lagi atas nama Herman (Pelawan IX); ................................................................... Menimbang, bahwa dalam perlawanan Para Pelawan, baik pada perlawanan awal

maupun pada perlawanan yang telah dirubah, Para Pelawan mendalilkan bahwa Pelawan IX (Herman) memiliki sebidang tanah yang telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 934/Desa Pemuteran atas nama Herman (Pelawan IX), yang diperolehnya melalui proses jual beli yang sah, namun tidak dijelaskan mengenai proses jual beli dan asal usul tanah yang diperjualbelikan tersebut; ............................................................... Menimbang, bahwa dengan tidak dijelaskannya proses jual beli dan asal usul tanah yang diperjualbelikan tersebut, menyebabkan perlawanan Para Pelawan menjadi tidak jelas dan kabur, sebab apabila hanya dipahami dari dalil yang menyatakan bahwa tanah yang dimiliki Pelawan IX yang telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 934/Desa Pemuteran berasal dari jual beli, dapat disimpulkan bahwa Pelawan IX adalah pihak ketiga yang melakukan perlawanan dengan alasan hak milik; ............... Menimbang, bahwa dalam perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap sita eksekusi, maka pihak Pelawan dalam perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet) tersebut, harus mengikutsertakan semua pihak dalam perkara asal (Perkara Nomor 33/Pdt.G/1993/PA.Sgr) sebagai pihak dalam perlawanan pihak ketiga tersebut, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 379 RV, sehingga dalam perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap sita eksekusi, terdapat tiga pihak berperkara, yaitu Pelawan IX sebagai pihak ketiga berkedudukan sebagai Pelawan,


Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi masing-masing sebagai Terlawan I dan Terlawan II ; .................................................................................................................. Menimbang, bahwa apabila dari yang disimpulkan di atas mengenai kedudukan Pelawan IX sebagai pihak ketiga adalah benar, maka telah terjadi penggabungan dua perkara yang berbeda dalam satu perkara, yaitu perlawanan pihak termohon eksekusi dalam perkara asal, atas sita eksekusi (party verzet) dan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi (derden verzet); ........................................................................... Menimbang, bahwa dalam dua perkara yang berbeda tersebut --yaitu perlawanan pihak termohon eksekusi dalam perkara asal atas sita eksekusi (party verzet) dan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi (derden verzet)-- baik kedudukan pihakpihak yang berperkara maupun dalil-dalil perlawanannya, berbeda antara satu dengan lainnya, oleh karenanya kedua perkara yang berbeda tersebut, tidak dapat diperiksa dan diadili dalam satu perkara perlawanan secara bersamaan; ............................................... Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Pelawan telah tidak konsisten dalam melakukan perlawanan, Para Pelawan telah melakukan perubahan yang substansial dalam surat perlawanannya, yaitu merubah posita dan merubah petitum, perubahan perlawanan tersebut telah berlawanan dengan hukum dan menyimpang dari kejadian materiil, disamping itu Majelis Hakim juga berpendapat, baik perlawanan awal Para Pelawan maupun perlawanan yang telah dirubah Para Pelawan, sama-sama tidak jelas dan kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima; ........................................................... Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya perlawanan Para Pelawan, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan hal lain yang berkaitan dengan jawaban Terlawan maupun replik Para Pelawan; ................................................ Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak yang dikalahkan adalah Para Pelawan dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 192 RBg, Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; ......................................


Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini; ......................................................... MENGADILI 1.

Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima; ...................................

2.

Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini dihitung sebesar Rp. 1.856.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah); ................................................................................................................... Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Singaraja pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sya’ban 1432 H. oleh kami Drs. MUHAMMAD NOOR, S.H., selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M.Si., dan ABDUL RAHMAN, S.Ag., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan oleh majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh SUPIAN, S.H., selaku Panitera dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Pelawan dan kuasa hukum Terlawan, tanpa hadirnya Para Turut Terlawan; ........................................ Hakim-Hakim Anggota,

ttd

MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MUHAMMAD NOOR, S.H.

ttd

ABDUL RAHMAN, S.Ag. Panitera,

ttd

SUPIAN, S.H.


Perincian Biaya Perkara : Pendaftaran Biaya Proses Panggilan Redaksi Meterai Jumlah

Rp. 30.000,Rp 50.000,Rp. 1.765.000,Rp. 5.000,Rp. 6.000,Rp. 1.856.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh Panitera Pengadilan Agama Singaraja

SUPIAN, S.H.


PA.Sgr

Recommend Documents