PUTUSAN NOMOR : /Pdt.G/2014/PA.Ppg BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D.II, PNS Kabupaten Rokan Hulu, sebagai Pemohon; MELAWAN TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Rokan Hulu, sebagai Termohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksinya;
TENTANG DUDUKPERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian di bawah register Nomor :
/Pdt.G/2014/PA-Ppg telah mengajukan
permohonan cerai talak tarhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut : 1.
Bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 22 Agustus 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 246/06/IX/2007 tanggal 27 Agustus 2007;
2.
Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon kumpul baik dan tinggal di rumah orangtua termohon di selama 6 bulan, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di;
3.
Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awal menikah rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 bulan, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: Termohon tidak jujur dalam hal ijazah (pendidikann terakhir), Termohon suka berbohong/tidak transparan
Hal 1 dari 19 hal Put.No.02/Pdt.G/2014/PA.Ppg
dalam rumah tangga dan Termohon pernah menipu pemohon dalam pembelian 1 unit sepeda motor; 4.
Bahwa puncak pertengkaran terjadi bulan Januari 2011 yang akhirnya menyebabkan antara pemohon dan termohon telah pisah rumah, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
5.
Bahwa antara pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
6.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, antara Pemohon dengan Termohon, tidak mungkin lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
PRIMAIR : 1.
Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2.
Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
3.
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa selanjutnya kepada para pihak telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Ramsyah Sihombing, SH,MH,. Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Januari 2014, mediasi gagal mencapai kesepakatan damai antara para pihak; Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasan Pemohon, oleh karena itu kepada Pemohon diizinkan untuk melanjutkan persidangan perkara ini. Selanjutnya Majelis Hakim mulai memeriksa perkara ini dengan terlebih dahulu
Hal 2 dari 19 hal Put.No.02/Pdt.G/2014/PA.Ppg
membaca surat permohonan Pemohon yang pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon izin menceraikan Termohon, dengan ditambah keterangannya dalam persidangan mengenai nama anak Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di dalam berita acara sidang perkara ini; Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan dan tuntutan balik ( permohonan rekonvensi ) pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dapat disimpulkan sebagai berikut : -
Bahwa benar menikah tahun 2007 yang lalu sebagaimana poin 1 dalil permohonan Pemohon;
-
Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di dan terakhir di rumah kediaman bersama di;
-
Bahwa tidak benar 6 bulan tinggal di rumah orangtua Termohon, yang benar 3 hari saja setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama;
-
Bahwa benar selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, hanya saja saat anak tersebut lahir tidak dihadiri oleh Pemohon, dan sangat tidak wajar sebagai seorang ayah tidak kenal dengan nama anak hasil perkawinannya dengan Termohon;
-
Bahwa tidak benar bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama 3 bulan, yang sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sampai tahun 2010 yang lalu, bahkan beberapa bulan sebelum permohonan ini diajukan rumah tangga Termohon masih dalam keadaan rukun-rukun saja;
-
Bahwa benar ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak benar sebabnya seperti yang didalilkan dalam surat permohonannya;
-
Bahwa tidak benar Termohon tidak jujur hal ijazah dan tidak pernah mengaku sebagai seorang sarjana, tetapi yang benar Termohon masih dalam kuliah dan belum tamat, disamping itu Pemohon tidak pernah menanyakan kepada Termohon apakah Termohon seorang sarjana atau tidak;
-
Bahwa tidak benar Termohon suka berbohong sama Pemohon dan tidak transparan dalam rumah tangga, tetapi yang benar adalah Termohon selalu jujur bahkan utang-utang Pemohon di kedai sering Termohon yang membayar dan melunasinya, dan juga ulah Pemohon sendiri yang suka pulang larut malam dan mabuk-mabukkan serta tidak bertanggung jawab, tidak menghargai Termohon sebagai isteri;
-
Bahwa tidak benar Termohon pernah menipu Pemohon dalam pembelian 1 unit
Hal 3 dari 19 hal Put.No.02/Pdt.G/2014/PA.Ppg
sepeda motor, tetapi yang benar adalah Pemohon menyuruh Termohon membeli Honda dengan uang pemberian Pemohon sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kekurangannya ditambah dengan hutang yang ada sama orangtua Termohon, namun saat itu orangtua Termohon belum punya uang untuk membayar hutang tersebut kepada Pemohon, dan demi mempertahankan rumah tangga, Termohon katakan bahwa Honda tersebut
dibeli kontan, tidak ada
maksud yang lain apalagi akan menipu Pemohon; -
Bahwa benar puncak pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2011 yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
-
Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
-
Bahwa Termohon bersedia dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk bercerai, namun Termohon mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon sebagai berikut : - Nafkah ‘iddah sebesar 5.000.000,- ( lima juta rupiah); - Mut’ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); - Nafkah satu orang anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri; Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon bermohon kepada Majelis
Hakim untuk berkenan mengabulkan gugatan rekonvensi tersebut dengan menjatuhkan putusan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak kepada Termohon sebesar tuntutan tersebut di atas; Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan replik dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: -
Bahwa pada prinsipnya Pemohon tidak keberatan terhadap jawaban Termohon;
-
Bahwa terhadap tuntutan balik Termohon tentang nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah satu orang anak sampai dewasa perbulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia membayar kepada Termohon;
-
Bahwa tuntutan Termohon tentang Mut’ah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Pemohon sangat keberatan mengingat Pemohon adalah seoarang Pegawai Negeri Sipil golongan II/a dengan gaji Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah) perbulan, oleh karenanya Pemohon menyanggupi sebesar
Hal 4 dari 19 hal Put.No.02/Pdt.G/2014/PA.Ppg
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah menyampaikan duplik dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Termohon bersedia menerima kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan nafkah anak, namun Termohon tetap akan menuntut mut’ah kepada Pemohon sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dalam pokok perkara maupun dalam rekonvensi; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: -
Asli Surat Keputusan Pemberian izin Perceraian Nomor: Kpts.800/BKDDK/148/XII/2013, tanggal 05 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hulu, setelah Ketua Majelis meneliti keasliannya, ternyata asli, selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi tanda (P.1);
-
Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 246/06/IX/2007, tanggal 27 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, foto kopi tersebut telah bermaterai cukup dengan nazegelen pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis memberi tanda (P.2); Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon telah
menghadirkan saksi-saksinya ke persidangan masing-masing sebagai berikut: 1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut: -
bahwa saksi adalah abang sepupu Pemohon.
-
bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON.
-
bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2007;
-
bahwa setahu saksi pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah kediaman bersama
-
;
bahwa setahu saksi selama perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak sekarang berada dibawah asuhan Termohon;
Hal 5 dari 19 hal Put.No.02/Pdt.G/2014/PA.Ppg
-
bahwa setahu saksi Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil/Guru SD Negeri, namun saksi tidak mengetahui gaji/penghasilan pemohon.
-
bahwa setahu saksi selain bekerja sebagai Pegawai Negeri, Pemohon juga bekerja sebagai petani tidak tetap, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
-
bahwa setahu saksi rumah tangga pemohon dan termohon rukun selama satu tahun, namun setelah itu antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Oktober 2011;
-
bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya saja saksi lebih kurang 3 kali ikut mendamaikan mereka;
-
bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan masalah : -
Termohon tidak jujur, sebelum pernikahan Termohon mengaku sebagai seorang sarjana, yang sebenarnya Termohon belum selesai sarjananya masih dalam kuliah;
-
Termohon sering berbohong kepada Pemohon seperti Termohon diberi uang oleh Pemohon untuk membeli kendaraan roda dua dengan harga kontan, ternyata dibelinya dengan kredit, akan tetapi tetap juga dibilang harga kontan kepada Pemohon;
-
Termohon suka berhutang kepada tetangga tanpa sepengetahuan Pemohon;
-
bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak satu setengah tahun yang lalu, sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di Rambah Hilir Utara dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama Termohon;
-
bahwa saksi sering mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar karena saksi sama-sama tinggal berdekatan rumah dengan mereka;
-
bahwa
antara
Pemohon
dengan
Termohon
telah
diusahakan
mendamaikannya bahkan saksi ikut bersama keluarga mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil; -
bahwa sebagai abang pemohon, saksi tidak sanggup merukunkan pemohon dengan termohon.
2. SAKSI II, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -
bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon.
Hal 6 dari 19 hal Put.No.02/Pdt.G/2014/PA.Ppg
-
bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON.
-
bahwa hubungan pemohon dengan termohon adalah suami isteri mereka menikah tahun 2007 yang lalu.
-
bahwa setahu saksi pemohon dan termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Surau Munai dan telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang dibawah asuhan Termohon.
-
bahwa setahu saksi Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil/Guru SD Negeri, namun saksi tidak mengetahui gaji/penghasilan pemohon.
-
bahwa setahu saksi rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis satu tahun, namun pada tahun kedua dari pernikahan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya bulan Oktober 2011 .
-
bahwa saksi sering mendengar saat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan saksi ikut mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, disamping itu saksi berdekatan tempat tinggal dengan Pemohon dan Termohon;
-
bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan masalah : -
Termohon tidak jujur, sebelum pernikahan Termohon mengaku sebagai seorang sarjana, yang sebenarnya Termohon belum selesai sarjananya masih dalam kuliah;
-
Termohon sering berbohong kepada Pemohon seperti Termohon diberi uang oleh Pemohon untuk membeli kendaraan roda dua dengan harga kontan, ternyata dibelinya dengan kredit, akan tetapi tetap juga dibilang harga kontan kepada Pemohon;
-
Termohon suka berhutang kepada tetangga tanpa sepengetahuan Pemohon;
- bahwa setahu saksi sejak bulan Oktober 2013 antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang; - bahwa sebagai adik pemohon, saksi tidak sanggup merukunkan antara pemohon dengan termohon. Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan menerima keterangan saksi pemohon dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi dalam persidangan ini;
Hal 7 dari 19 hal Put.No.02/Pdt.G/2014/PA.Ppg
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Termohon untuk menghadirkan saksi atau bukti-bukti dalam persidangan, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan ini; Menimbang, bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon serta mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutannya serta menyatakan tidak keberatan apabila harus bercerai dari Pemohon, untuk itu mohon dapat dipertimbangkan; Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG HUKUMNYA
Dalama Konvensi Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir in person di persidangan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi; Menimbang, bahwa proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2014 dengan perantaraan mediator Ramsyah Sihombing, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, kemudian berdasarkan pemberitahuan mediator tersebut secara tertulis tanggal 21 Januari 2014, menyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi; Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah
Hal 8 dari 19 hal Put.No.02/Pdt.G/2014/PA.Ppg
mendapatkan surat izin bercerai dari atasan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: Kpts.800/BKD-DK/148/XII/2013, tanggal 05 Desember
2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Rokan Hulu. Dengan demikian ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil beserta Penjelasannya, telah terpenuhi; Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Pemohon dan Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pasir Pengaraian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa berdasarkan posita dalam surat permohonan Pemohon dapat diketahui bahwa dalil/alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sangat sulit untuk didamaikan sejak 3 bulan setelah menikah disebabkan Termohon tidak jujur dalam hal pendidikan terakhir sebagai seorang sarjana, Termohon suka berbohong
tidak transparan dalam rumah tangga serta menipu
Pemohon dalam pembelian sepeda motor dan puncaknya terjadi bulan Januari 2011, yang mengakibatkan telah terjadi pisah tempat tinggal, meskipun telah diusahakan untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, ternyata Termohon mengakui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah, hanya saja Termohon membantah tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena menurut yang sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sampai tahun 2010, bahkan beberapa bulan sebelum permohonan ini diajukan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan rukun-rukun saja dan tentang penyebabnya sebagaimana didalilkan Pemohon yaitu Termohon tidak jujur, tidak transparan dalam rumah tangga dan suka berbohong kepada Pemohon hal itu tidak lah benar, tetapi yang sebenarnya menurut
Hal 9 dari 19 hal Put.No.02/Pdt.G/2014/PA.Ppg
Termohon adalah karena ulah Pemohon sendiri yang tidak bertanggungjawab saat Termohon melahirkan, sampai-sampai nama anaknya sendiri tidak tau dan tidak pernah transparan dalam masalah gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, kurang perhatian dan tidak saling menghormati kepada Termohon sebagai isteri, bahkan demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, Termohon yang sering membayar hutang-hutang Pemohon, Pemohon juga tidak pernah menanyakan tentang status Termohon apakah seorang sarjana atau tidak. Selain itu, Pemohon dan Termohon pisah karena Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan Termohon tanpa diusir dan sampai sekarang tidak mau kembali meskipun keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa pada dasarnya apabila Termohon mengakui dalil/alasan permohonan Pemohon dan sejauh dalil/alasan permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan pengakuan Termohon, maka Pemohon tidak dibebani pembuktian lagi. Akan tetapi karena perkara ini adalah perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikannya; Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon ( P.2 ) dan ternyata fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berhak dan berkepentiangan dalam perkara ini (persona standi in judicio); Menimbang, bahwa apabila alasan perceraian didasarkan pada antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara tersebut dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon tetap diwajibkan mengajukan saksi dari keluarga serta orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;
Hal 10 dari 19 hal Put.No.02/Pdt.G/2014/PA.Ppg
Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II; Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut adalah abang sepupu dan adik sepupu Pemohon, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi a quo dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini; Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi setidak-tidaknya sejak awal tahun 2009 ( satu tahun setelah menikah) antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak jujur dan mengaku sebagai seorang sarjana, padahal masih dalam kuliah, Termohon sering berbohong, dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Keterangan mana dalam hal ini saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi tidak semuanya didasarkan atas pengetahuan sendiri/tidak melihat langsung, namun saksi-saksi tersebut pernah sering ikut langsung menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon belum memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut di atas tidak dapat dijadikan bukti yang menguatkan dalil/alasan permohonan Pemohon, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan lain dari saksi-saksi Pemohon tersebut; Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidak-tidaknya sejak bulan Januari 2011 yang lalu dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali, bahkan antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil. Keterangan mana dalam hal ini saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya serta didasarkan atas pengetahuan sendiri, terlebih-lebih karena saksi-saksi tersebut melihat secara langsung bahwa Pemohon selama ini tinggal di rumah orangtua kandung Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon. Dengan demikian
Hal 11 dari 19 hal Put.No.02/Pdt.G/2014/PA.Ppg
Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil/alasan permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon telah diberi kesempatan yang sama oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi-saksinya, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Termohon dan menegaskan tidak akan mengajukan saksi maupun bukti-bukti dalam persidangan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa fakta-fakta tentang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, tidak pernah bersatu kembali dan telah pernah didamaikan pihak keluarga sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sangat sulit untuk dirukunkan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa pisah rumah yang telah mencapai lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan kedua belah pihak tidak saling mengunjungi serta pihak keluargapun telah melakukan upaya perdamaian dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam suatu rumah tangga; Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dapat pula dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak (broken marriage) dan antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan selanjutnya akan mengakibatkan hampanya hubungan di antara Pemohon dan Termohon, sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sesungguhnya bahkan sebaliknya mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diduga kuat akan menimbulkan bahaya (mafsadah) bagi Pemohon dan Termohon;
Hal 12 dari 19 hal Put.No.02/Pdt.G/2014/PA.Ppg
Menimbang, bahwa apabila mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon akan menimbulkan bahaya (mafsadah), sedangkan di sisi lain menceraikan Pemohon dan Termohon juga akan menghilangkan kebaikan (maslahah) yang dapat dikategorikan sebagai bahaya (mafsadah), maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila dihadapkan dengan dua bahaya (mafsadah), maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan bahaya (mafsadah) yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asbah Wa an-Nazair karya Imam
as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:
اذا ﺗﻌﺎرض ﻣﻔﺴﺪﺗﺎن روﻋﻲ اﻋﻈﻤﻬﻤﺎ ﺿﺮرا ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﺧﻔﻬﻤﺎ Artinya:
Apabila berhadapan dua bahaya (mafsadah), maka dihindari bahaya (mafsadah) yang paling besar akibatnya dengan melakukan bahaya (mafsadah) yang lebih ringan akibatnya;
dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah bahaya (mafsadah) yang lebih ringan akibatnya bagi Pemohon dan Termohon dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
uraian-uraian
dalam
pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil/alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah terbukti dan dipandang telah memenuhi kehendak penjelasan Pasal 39 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Islam di Indonesia; Dalam Rekonvensi Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan rekonvensi, maka dalam pertimbangan selanjutnya, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan rekonvensi tersebut adalah
Hal 13 dari 19 hal Put.No.02/Pdt.G/2014/PA.Ppg
sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada hubungannya dengan gugatan rekonvensi menjadi pertimbangan dalam rekonvensi; Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima; Menimbang, bahwa pokok perkara dalam rekonvensi tersebut adalah berkaitan dengan hak-hak seorang isteri yang akan dicerikan oleh suaminya (mut’ah, nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak), maka berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pokok perkara tersebut dapat digabungkan dalam pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian rekonvensi tersebut
harus
dinyatakan
tidak
melawan
hukum
dan
selanjutnya
akan
dipertimbangkan; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut: 1. Nafkah ‘iddah sebesar 5.000.000,- ( lima juta rupiah) ; 2. Mut’ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); 3. Nafkah satu orang anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah ‘iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tuntutan nafkah satu orang anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara tegas yang pada pokoknya tidak keberatan dan bersedia membayar sebanyak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, namun tuntutan mut’ah dari Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tegasa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia dan tidak sanggup membayar sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas;
Hal 14 dari 19 hal Put.No.02/Pdt.G/2014/PA.Ppg
Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian karena talak, maka seorang suami wajib memberikan nafkah iddah kepada isterinya, kecuali apabila bekas isteri terbukti nusyus dan dalam keadaan tidak hamil, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Komilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan mana dalam hal ini telah sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Taqiuddin Abi Bakar Muhammad al Husainy dalam kitab Kifayah al Akhyar, juz II, hal. 151, sebagai berikut: وﻣﺆﻧﺔ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻻب Artinya : Dan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut masih dalam usia pertumbuhan yang sangat membutuhkan biaya yang cukup tinggi, termasuk biaya pendidikan dan biaya perawatan kesehatan serta biaya-biaya yang lainnya dan telah disepakati anak tersebut dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi serta jumlah biaya pemeliharaan anak tersebut sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas; Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah disepakati antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat
Rekonvensi terutama kesanggupan Tergugat
Rekonvensi untuk membayar nafkah ‘iddah dan biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun sebagaimana yang sudah disepakati di atas, maka menurut majelis hakim hal-hal yang sudah disepakati tersebut perlu ditetapkan dalam putusan dan akan dimuat dalam amar putusan perkara ini;
Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa mut’ah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak sanggup membayar sesuai tuntutan Termohon, karena tuntutan tersebut sangat berlebihan dan tidak sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan II dengan penghasilan Rp.2.400.000,(dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp.5.000.000,-
(lima
juta
rupiah),
untuk
selanjutnya
Majelis
Hakim
mempertimbangkannya sebagai berikut;
Hal 15 dari 19 hal Put.No.02/Pdt.G/2014/PA.Ppg
Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut’ah kepada bekas isterinya sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan mengenai besarnya mut’ah yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya adalah ditentukan berdasarkan kepatutan dan kemampuan seorang suami; Menimbang, bahwa terlepas dari gugat rekonvensi tersebut di atas, oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi untuk mentalak Penggugat Rekonvensi dikabulkan, sedang tidak ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz, maka secara ex ofisio sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi harus dibebani untuk memberikan mut’ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahapan jawab menjawab tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi mengenai besarnya jumlah mut’ah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi, maka Majelis akan mempertimbangkan sendiri, besaran jumlah mut’ah yang layak dan patut, yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan melihat kepada pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi; Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat Rekonpensi, keterangan Penggugat Rekonpensi dan keterangan saksi-saksi a quo
di persidangan, maka
terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil golongan II, dengan penghasilan rata-rata atau gaji lebih kurang Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan penghasilan sebagai petani perkebunan dengan penghasilan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu, sehingga rata-rata penghasilan Tergugat rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.2.600.000,- (enam ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi, serta lamanya masa pernikahan yang dijalani Penggugat Rekonpensi dan Tergugat rekonpensi baik dalam keadaan suka maupun duka lebih kurang 7 tahun, maka dengan memperhatikan maksud pasal 152 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang layak dan adil besaran jumlah mut’ah yang ditanggung Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan cerai Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan pada bagian konvensi, maka kepada Tergugat
Hal 16 dari 19 hal Put.No.02/Pdt.G/2014/PA.Ppg
Rekonpensi dihukum untuk menyerahkan kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasir Pangaraian untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat pernikahan
Pemohon
Konpensi/Tergugat
Rekonpensi
dan
Termohon
Konpensi/Penggugat Rekonpensi dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; Menimabang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah memperoleh alasan hukum untuk membebankan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam diktum putusan ini; Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI Dalam Konvensi 1.
Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2.
Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
3.
Memerintahkan
Panitera
Pengadilan
Agama
Pasir
Pengaraian
untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ke Kantor Urusan Agama Kecamatan
Hal 17 dari 19 hal Put.No.02/Pdt.G/2014/PA.Ppg
Rambah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2.
Menetapkan mut’ah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
3.
Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4.
Menetapkan Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, perempuan, umur 5 tahun sampai anak tersebut mencapai batas usia mumayyiz;
5.
Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6.
Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) biaya berupa mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2,3 dan 5 di atas;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi -
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.261.000, (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabi’ul Akhir 1435 H oleh kami Armen Ghani, S.Ag,. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian sebagai Ketua Majelis, Zulfikri, S.HI,.MH,. dan Rahmiwati Andreas, S.HI,. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabi’ul Akhir 1435 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh Syofyan, A.Md sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
KETUA MAJELIS ttd
ARMEN GHANI, S.Ag.
HAKIM ANGGOTA
HAKIM ANGGOTA
Hal 18 dari 19 hal Put.No.02/Pdt.G/2014/PA.Ppg
Ttd
ttd
ZULFIKRI, S.HI.,MH.
RAHMIWATI ANDREAS, S.HI.
PANITERA PENGGANTI ttd
SYOFYAN,A.Md.
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,2. Biaya Proses : Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,4. Redaksi : Rp. 5.000,5. Materai : Rp. 6.000,-------------------------------------------------Jumlah : Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah); Salinan sesuai dengan aslinya Pasir Pengaraian, 27 Februari 2014 PANITERA
AZWIR, SH.
Hal 19 dari 19 hal Put.No.02/Pdt.G/2014/PA.Ppg
