PA.Ppg

PUTUSAN Nomor 128/Pdt.G/2015/PA.Ppg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara: Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, sebagai Penggugat; MELAWAN Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang; DUDUK PERKARA Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Maret 2015 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, dengan Nomor 128/Pdt.G/2015/PA.Ppg, tanggal 16 Maret 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/12/V/2009 tanggal 12 Mei 2009; 2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di selama 1 tahun, setelah itu pindah di Kota Pekanbaru di rumah Kontrakan selama 1 tahun, terakhir pindah ke rumah kediaman bersama selama 4 tahun; 3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul) dan telah dikaruniai 1

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2015/PA.Ppg

orang anak, yaitu Anak (laki-laki) umurnya 1 tahun 6 bulan anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat; 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak 2 bulan sesudah menikah antara Penggugat dan Tergugat

mulai terjadi

perselisihan dan pertengkaran

dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain: a. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat; b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan sudah menikah hingga 7 kali tanpa sepengetahuan Penggugat; c. Tergugat telah berurusan dengan hukum seperti merampok; 5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat mengubah sikapnya untuk tidak melakukan perbuatannya pada poin di atas, akan tetapi Tergugat tidak terima, sehingga pertengkaran terus terjadi; 6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2013, yang akhirnya menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan ranjang, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat; 7. Bahwa satu minggu setelah Tergugat pergi dari rumah Tergugat ditangkap polisi karena kasus merampok dan sudah dipenjara. Tergugat divonis 6 (enam) tahun terhitung sejak 21 Januari 2014 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 409/Pid-B/2013/PN.PSP; 8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan karena Tergugat di Penjara; Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian agar memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); 3. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; Dan atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;


Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

dimulai

pemeriksaan

dengan

membacakan

surat

gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Bahwa

untuk

menguatkan

dalil-dalil

gugatan

Penggugat

telah

mengajukan alat-alat bukti berupa: A. Surat 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/12/V/2009, tanggal 12 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Rokan Hulu. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazagellen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, yang ternyata sesuai (P.1); 2. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 409/Pid-B/2013/PN.PSP, tanggal 21 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazagellen namun tidak diperlihatkan aslinya (P.2); B. Saksi 1. Saksi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: - bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat; - bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;


- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah; - bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang ikut Penggugat; - bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun setelah anak pertama lahir mulai tidak harmonis dan sering bertengkar; - bahwa, saksi tidak pernah melihat, namun pernah 1 kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar; - bahwa, menurut cerita Penggugat, penyebabnya karena Tergugat sudah menikah lagi; - bahwa, ketika menjenguk Tergugat di penjara saksi pernah berjumpa dengan perempuan lain yang mengaku isteri Tergugat; - bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat sekarang tinggal di penjara Pasir Pengaraian; Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan; Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil sehingga telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI


Nomor 1 Tahun 2008 tidak mungkin dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama Pasir Pengaraian berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut: -

antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga sejak 2 bulan setelah menikah yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan berselingkuh dengan wanita lain, bahkan sudah menikah hingga 7 kali tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat telah berurusan dengan hukum. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2013, yang akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;

-

satu minggu setelah Tergugat pergi dari kediaman bersama, Tergugat ditangkap polisi karena kasus perampokan dan telah dipenjara berdasarkan vonis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun; Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut

sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek; Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan


sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; Menimbang,

bahwa

untuk

membuktikan

dalil-dalil

gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 1 (satu) orang saksi; Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Rokan Hulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 409/Pid-B/2013/PN.PSP, tanggal 21 Januari 2014) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan memuat keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; Menimbang, bahwa meskipun bukti P.2 adalah fotokopi dari Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 409/Pid-B/2013/PN.PSP, tanggal 21 Januari 2014 dan tidak dapat ditunjukkan aslinya di depan persidangan, tetapi karena fotokopi ini telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan petikannya, yaitu Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, maka Majelis Hakim berpendapat fotokopi tersebut dapat dianggap sebagai petikan putusan asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Penggugat


mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain adalah fakta yang didengar sendiri, akan tetapi tidak didukung alat bukti lainnya, sehingga keterangan saksi tersebut merupakan keterangan yang unus testis nullus testis, oleh karena itu harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Rokan Hulu, dan ternyata sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum; Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang alasan perceraian bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, bahkan telah pisah rumah pada bulan September 2013, Penggugat hanya mengajukan bukti satu orang saksi, sehingga tidak mencapai batas minimal pembuktian, karenanya dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti; Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang alasan perceraian karena Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selam 6 (enam) tahun, cukup merujuk pada ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana gugatan perceraian karena alasan salah seorang suami isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah tersebut, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat

cukup

menyampaikan

salinan

putusan

pengadilan

yang

memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan Penggugat telah mengajukan bukti P.2 yang isinya menjelaskan tentang Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun oleh Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 21 Januari 2014, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka dalil Penggugat tersebut dinyatakan terbukti;


Menimbang, di persidangan terungkap pula fakta bahwa ternyata saat ini Tergugat sedang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Pasir Pengaraian sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan Nomor 128/Pdt.G/2015/PA.Ppg, tanggal 26 Maret 2015 dan tanggal 2 April 2015; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

dalil

gugatan

Penggugat

yang

dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2 serta fakta lain di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: 1. bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2009, di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Rokan Hulu dan belum pernah bercerai menurut hukum; 2. bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun oleh Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 21 Januari 2014; 3. bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 4. bahwa saat ini Tergugat sedang berada dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Pasir Pengaraian; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum, Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini; Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Alasan mana dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dipertimbangkan tentang alasan Penggugat mengajukan tuntutan untuk bercerai dari Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun oleh Putusan Pengadilan Negeri Pasir


Pengaraian pada tanggal 21 Januari 2014 dan Tergugat saat ini sedang menjalani hukumannya tersebut, fakta mana telah pula menunjukkan bahwa hukuman penjara tersebut didapatkan oleh Tergugat setelah berlangsung perkawinannya dengan Penggugat pada tanggal 12 Mei 2009, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan gugatan bercerai dari Tergugat. Alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang bermakna ikatan perkawinan tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya salah satu pihak saja yang menghendakinya, sedangkan pihak lain sudah tidak ingin lagi mempertahankan ikatan tersebut, yang dalam perkara a quo jelas ditunjukkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, lagi pun Tergugat juga tidak menunjukkan keberatannya dengan tidak menghadiri persidangan tanpa ternyata dengan alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa kebaikankebaikan dan kasih sayang dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hilang sehingga tidaklah bermanfaat lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat; Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, apalagi untuk mewujudkan

rumah

tangga

yang

sakinah,

mawaddah

dan

rahmah

sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur’an surah ar-Rum ayat (21), sedangkan Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal serumah lagi dalam dan untuk kurun waktu yang lama karena Tergugat harus menjalani hukuman penjara selama lebih dari 5 (lima) tahun, selama itu pula Tergugat tidak mungkin dapat menunaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah


tangga

sebagaimana

lazimnya,

keadaan

mana

semakin

menjauhkan

kesempatan diwujudkannya tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hilang kebaikankebaikan dan kasih sayang di dalamnya dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah), padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik maslahah, sesuai norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

‫درء اﻟﻣﻔﺎﺳد ﻣﻘدم ﻋﻠﻰ ﺟﻠب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ‬ Artinya : “Menolak

kemudharatan

lebih

utama

daripada

menarik

(mempertahankan) kemaslahatan.” Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 hari, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan;


Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Rokan Hulu, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,00 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah); Demikian

diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami kami Fithriati AZ, S.Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian sebagai Ketua Majelis, Zulkifli Firdaus, S.HI. dan Zulfikri, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sari, Sm.Hk., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,


ttd

ttd

ZULKIFLI FIRDAUS, S.HI.

FITHRIATI AZ, S.Ag.

Hakim Anggota, ttd ZULFIKRI, S.HI., M.H. Panitera Pengganti, ttd SARI, Sm.Hk. Perincian biaya : 1. Pendaftaran : 2. Proses : 3. Panggilan : 4. Redaksi : 5. Materai : Jumlah :

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

30.000,50.000,170.000,5.000,6.000,261.000,-

Catatan: Salinan putusan ini sesuai dengan yang aslinya. Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

AZWIR, S.H.


PA.Ppg

Recommend Documents