PA.Plg

PUTUSAN Nomor 0497/Pdt.G/2015/PA.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara : Pemohon , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Karyawan PT. TEL (Tanjung Enim Lestari), tempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan 20 Ilir

Kecamatan

Kemuning Kota Palembang, dengan ini memberikan kuasa kepada Ahmad Willi Marfi, SH. dan Andre Yunialdi S.H. pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan H. Sanusi Terusan Jl. Sosial (KM. 5) No. 500 E

Kelurahan Suka Bangun

Kecamatan Sukarami Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal dikepaniteraan

17 Maret 2015,yang terdaftar

Pengadilan

0132/SK/III/2015/PA.Plg

Agama

tanggal

Palembang 18

Maret

nomor 2015

selanjutnya disebut Pemohon; Melawan Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan PNS Dinas Perhubungan Propinsi Sumsel, tempat tinggal di Jalan

Borang

X

Kelurahan

Lebung

Gajah

Putusan Nomor 0497/Pdt.G/2015/PA.Plg. Hal. 1 dari 41 Hal.

Kecamatan

Sematang Borang Kota Palembang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada H.Adi Gunawansya S.H. dan Edi Susanto S.Sos.S.H. Advokat pada Kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum COBRA beralamat di jalan Yayasan I Nomor 27 RT.14 Kelurahan Sungai Buah Kecamatan IT.1 Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 April 2015 yang terdaftar dikepaniteraan

Pengadilan

Agama

Palembang

nomor

0201/SK/IV/2015/PA.Plg tanggal 27 April 2015 selanjutnya disebut Termohon ; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi dipersidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang

bahwa

Pemohon

dalam

surat

permohonannya

tertanggal 17 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, Nomor 0497/Pdt.G/2015/PA.Plg,

tanggal 18 Maret

2015 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut : 1. Bahwa Permohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 2012 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akata Nikah

yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sako,

Kota Palembang;


2. Bahwa sesudah akad nikah Permohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri sehingga telah dikaruniai 1 (satu)orang anak lakilaki, Lahir di Palembang tanggal 05 Mei 2013; 3. Bahwa perkenalan dan pendekatan Pemohon dan Termohon sebelum menikah tersebut sangat singkat sehingga setelah menikah masingmasing belum memahami sifat dan kepribadian satu sama lain oleh kerana itu sebelum melangsungkan pernikahan dan resepsi Pemohon dan Termohon sepakat secara lisan yaitu Termohon menyampaikan bahwa ajukan lah pinjaman dibank untuk biaya pernikahan dan resepsi selanjutnya selama Pemohon masih mempunyai hutang di bank Termohon tidak perlu dikirimin uang alasannya Termohon pun mempunyai gaji di Palembang. Pada waktu itu Pemohon bekerja sebagai Karyawan di PT. Tanjung Enim Lestari Kabupaten Muara Enim dan Termohon sebagai salah satu Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Propinsi Sumsel namun hal itu tidak dipermasalahkan Pemohon

kerana

Pemohon

selalu

memberikan

uang

kepada

Termohon setiap bulan baik secara langsung mahupun ditransfer; 4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang apabila Pemohon pulang dari Muara Enim langsung ke rumah orang tua Termohon terhitung dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014; 5. Bahwa sewaktu usia perkahwinan menjelang tahun ketiga, hubungan Pemohon dengan Termohon mulai retak karena sering berselisih paham dan sering berbeda pendapat, Pemohon lebih banyak diam dan


sabar, sedangkan Termohon cenderung keras dan kurang menghargai Pemohon sebagai suami, akibatnya kehidupan rumah tangga tidak harmonis lagi; 6. Bahwa penyebab lain tidak harmonisnya rumah tangga adalah karena Pemohon dan Termohon lebih banyak menjalani kesibukan pekerjaan masing-masing, sehingga masa-masa kebersamaan jarang sekali, sehingga sangat sulit untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia, mawaddah, warahmah sebagaimana yang diharapkan; 7. Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas ditambah lagi dengan masalah yang bersifat fatal terjadi pada saat PEmohon bekerja di PT. Tanjung Enim Lestari (TEL), Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon dan menceritakan masalah rumah tangga yang tidak sepantasnya kepada orang lain atau keluarga Termohon. Selanjutnya ketika Pemohon ke Palembang, Pemohon telah diusir secara kasar oleh Termohon dari rumah tempat tinggal di Jalan Borang X, , Kel. Lebong Gajah, Kec. Sematang

Borang,

Kota

Palembang.

Termohon

memaki-maki

Pemohon didepan adiknya Termohon pada waktu anak Pemohon dan Termohon terjatuh, Termohon langsung menyalahkan Pemohon dan menyatakan bahwa Pemohon tidak usah Menempati rumah tersebut lagi dan angkat semua barang-barang Pemohon, padahal Pemohon pulang dari Muara Enim ke Palembang sangat jarang dikarenakan kesibukan Pemohon bekerja di Muara Enim namun bukan sambutan baik yang diterima Pemohon tapi makian dan diusir. Hal ini mencerminkan sikap Termohon yang tidak menghormati Pemohon.


Sehingga Pemohon keluar dari rumah tersebut dan tidak pernah lagi mendatangi rumah tersebut sehingga sekarang guna Termohon menyadari kesalahannya. Selanjutnya mulai saat itu Pemohon dan Termohon tidak sekamar lagi; 8. Bahwa yang membuat sangat terkejut setengah mati Pemohon, tepatnya pada tanggal 18 Februari 2015, Pemohon mendapatkan panggilan polisi di tempat Pemohon bekerja, setelah Pemohon lihat panggilan tersebut ternyata atas Laporan Termohon terkait dengan penelantaran rumah tangga, yang membuat Pemohon tidak habis fikir kenapa tega Termohon membuat laporan di Polisi disaat Pemohon mencari nafkah; 9. Bahwa perbuatan Termohon tersebut meninggalkan kepedihan hati yang tiada terhingga dan dengan demikian keharmonisan dan kelanjutan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.; Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut : 1.Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; 2.Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Palembang; 3.Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;


Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasanya telah hadir menghadap dipersidangan, dan

Termohon

Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon namun

tidak

berhasil,begitu

juga

mediasi

telah

dilaksanakan, berdasarkan laporan Mediator ( Dra. Hj. Ristinah H.M.Nun) tanggal 18 Mei 2015 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan

surat

permohonan

Pemohon

yang

isinya

tetap

dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa, Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat keterangan dari atasannya untuk melakukan perceraian berdasarkan surat tanggal 04 Me 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Udara; Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI 1. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan dengan tegas menyangkal semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak ini, kecuali terhadap hal-hal yang di akui secara tegas tentang kebenarannya oleh Termohon;


2. Bahwa pada poin 1 adalah benar bahwa Pemohon dan Termohon melansungkan Pernikahan di Palembang pada tanggal 24 Agustus 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako tertanggal 28 Agustus 2012; 3. Bahwa poin 2 adalah benar antara Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga layaknya suami istri dan dikaruniahi anak 1 (satu) laki-laki lahir tanggal 05 Mei 2013 di Palembang ; 4. Bahwa apa yang di dalilkan Pemohon pada poin 3 sama sekali tidak benar yang benar adalah keluarga Pemohon bertetangga dengan keluarga Termohon, pada tahun 1996 keluarga Pemohon pindah ke Sekip, Jl. Basuki Rahmat Kel. 20 Ilir Kec. Kemuning Kota Palembang. -

Pada bulan Mei 2011 secara tidak sengaja, Termohon ketemu ibunda Pemohon, lalu ibunda Pemohon meminta Termohon kenalan dengan Pemohon, karena pernah bertetangga maka hubungan Pemohon dengan Termohon dengan mudah terjalin akrab bahkan sebelum menikah pernah secara lisan Pemohon mengemukakan kepada Termohon akan menafkahi Termohon sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) perbulan; Pada kenyataanya hubungan Pemohon dan Termohon sebelum

menikah peran keluarga Pemohon cukup dominan, dengan segala cara orang tua Pemohon memperlakukan Termohon yang tidak wajar, memaksakan kehendaknya bahkan untuk mempermalukan Termohon orang tua Pemohon mengancam akan membatalkan Pernikahan;


-

Sesungguhnya pinjaman uang di Bank Mandiri Syariah Pemohon lakukan sebelum menikah dengan Termohon, dan hal ini dapat dibuktikan pada buku tabungan Pemohon karena Pemohonlah yang meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 08-03-2012 sedangkan menikah dengan Termohon tanggal 24-08-2012;

5. Bahwa apa yang di dalilkan Pemohon pada poin 4 tidak benar karena sesungguhnya sesudah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon terletak Jl. Borang IV kel. Lebung Gajah Kec. Sako Kota Palembang, bahkan Pemohon setiap pulang dari tempat kerjanya Muara Emin sampai di Palembang maupun sebaliknya, Pemohon terlebih dahulu mampir kerumah orang tuanya pada hal Pemohon 2 (dua) bulan sekali pulang dari tempat kerjanya; 6. Dalam kodisi hamil Termohon dan Pemohon telah membuat kesepakatan apabila nanti melahirkan Hamil, Termohon meminta izin kepada Pemohon tinggal di tempat orang tua Termohon karena takut dan terlalu banyak beban yang dirasakan oleh Termohon; 7. Pada waktu menjalankan kehamilan sampai saat mau melahirkan Pemohon tidak sepenuhnya membiayai Termohon bahkan biaya melahirkan dan biaya-biaya berobat

sampai sembuh memakai uang

Termohon; 8. Bahwa yang di dalilkan Pemohon poin 5 dan poin 6 sesungguhnya sejak diawal rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak sedemikian harmonis dikarenakan masing-masing Pemohon dan


Termohon mempunyai perkerjaan yang tetap, akan tetapi egoisme dan mau menang sendiri

sifat

Pemohon sejak dari awal tidak

berubah bahkan Pemohon diam-diam punya pacar gelap, hal ini pernah di temukan SMS oleh Termohon di telpon seluler Pemohon “ kalimat sayang dari wanita lain “ namun Termohon tetap menjalani rumah tangganya dengan tabah dan tawakal; 9. Bahwa Termohon sangat keberatan apa yang di dalilkan Pemohon pada poin 7 dalam Permohonan Pemohon justru sebaliknya karena sifat dan tingka laku Pemohon yang membuat

Termohon emosi,

bahkan pernah Pemohon melampiaskan emosinya dengan anaknya jatuh dari gendongan Pemohon tentu hal ini tidak dapat diterima oleh Termohon; 10. Sekira pada bulan September 2013 Pemohon menjualkan MAHAR perkawinan yaitu 1 (satu) buah kalung emas seberat 2 (dua) Suku 24 karat untuk AKIKAH putra Pemohon

dengan biaya lebih kurang

sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah); 11. Bahwa apa yang di dalilkan Pemohon pada poin 8 dan poin 9 adalah tanggal 18 Februari 2015 merupakan laporan Termohon di POLDA Sumsel Palembang dengan tanggal 02 Desember 2014, di duga telah terjadi Tindak Pidana Menelantarkan Anak dan Istri sebagaimana dimaksud dalam UU No.23 tahun 2014 dan di limpahkan ke POLRESTA Palembang tanggal 10 Desember 2014; 12. Sehingga,

Anti klimaks persoalan rumah tangga antara Termohon

dengan Pemohon adalah benar namun semuanya ini dikarenakan


sikap Pemohon egois dan kasar dan sering meninggal anak dan istri dengan alasan yang tidak jelas dan hal ini telah dibuktikan Surat Keterangan dari tempat kerja Termohon; 13.Bahwa Termohon sesungguhnya juga sudah sampai pada kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi karena Termohon sudah tidak sanggup lagi mendampingi Pemohon, selain itu apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon di teruskan akan lebih banyak mendatangkan Mudhoratnya dari padamanfaatnya, sehingga Termohon sudah berketetapan hati untuk bercerai denganPemohon;

DALAM REKONPENSI Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Termohon mohon agar Majelis Hakim yang Mulya memeriksa dan mengadili Perkara ini Perkenan Termohon mengajukan Gugatan Rekonpensi untuk selanjutnya dapat disebut Penggugat Rekonpensi, Gugatan Rekonpensi Penggugat ajuhkan terhadap hal-hal sebagai berikut :

I. I.1. Bahwa dalil-dalil yang telah di kemukan dalam bagian Kopensi mohon di berlakukan pula dalam bagian Rekonpensi sehingga satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

I.2 Mohon dapat memberikan Hak Asuh Anak kepada Termohon. I.3 Mohon kiranya Pemohon memberikan biaya untuk bantuan hidup anak dan biaya sekolahnya sampai selesai Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan atau yang menurut Majelis Hakim yang layak.


I.4 Mohon kiranya untuk bantuan hidup anak dan biaya sekolah sampai selesai dapat

dipotong atau

dibayarkan melalui bendahara

pembyaran gaji Pemohon, II. Bahwa oleh sebab itu pula berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a,b,c Undang-Undang No. I tahun 1974 Tergugat Rekopensi berkewajiban untuk membayar Nafkah Iddah, Kiswah, Mut’ah dan Maskan dengan rincian sebagai berikut : 1. Nafkah Iddah sebesar

: Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

2. Nafkah Kiswah sebesar


3. Nafkah Mut’ah sebesar


4. Nafkah Maskan sebesar


Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Termohon mohon agar Majelis HakimYang Mulia yang memriksa dan mengadili Perkaraini berkenan menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI 1. Menerima

dan

mengabulkan

Permohonan

Pemohon

untuk

mengucapkan Ikrar Talaknya dimuka persidangan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang;

DALAM REKONPENSI 1. Menerima dan mengabulkan untuk selurunya Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi; 2. Menghukum

Tergugat

Rekonpensi

untuk

memberikan

Penggugat Rekonpensi berupa :


kepada

1. Nafkah Iddah sebesar


2. Nafkah Kiswah sebesar


3. Nafkah Mut’ah sebesar


4. Nafkah Maskan sebesar


Yang dibayar secara tunai dan seketika atau sebelum mengucapkan Ikrar Talak di ucapkan. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensin untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yangberlaku; ATAU Apabila Mejelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang se adiladilnya Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama :Pemohon

yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang Tanggal 27 Maret 2012 telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.1); 2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Camat Sematang Borang tanggal 16 Maret 2013 telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.2); 3. Fotokopi Kutipan

Akta Nikah tanggal 28 Agustus 2012 yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako telah


dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.3); 4. Fotokopi Surat dari Rumah Sakit Bunda (biaya perawatan)

yang

ditujukan kepada HRD PT.Tanjung Enim Lestari Pulp And Paper tanggal 16 Me 2013 telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.4); 5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran biaya perawatan atas nama Termohon dan bayi yang dikeluarkan oleh PT. Tanjungenim Lestari Pulp And Paper tanggal 16 Mei 2013 telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.5); 6. Fotokopi Bukti Transfer dari ATM BCA telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.6); 7. Fotokopi Rekening Pengiriman uang tanggal 01 Februari 2015 telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.7); 8. Fotokopi Laporan Transaksi KCU Prabumulih tanggal 06 Maret 2015 telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.8); 9. Fotokopi SMS dari Termohon

untuk Pemohon tanggal 07 Oktober

2014 telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.9); 10. Fotokopi Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh PT. Tanjunenim Lestari Pulp And Paper tanggal 28 Februari 2015 telah dicocokkan


dengan yang aslinya ternyata sesuai bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.10); 11. Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian tanggal 11 Februari 2015 telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.11); Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut : 1.

Saksi I, umur 56

tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat

kediaman di Jl. Ogan II Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sekaligus Ketua RT 21; Bahwa saksi kenal dengan Termohon; Bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon menikah saksi hadir; Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah; Bahwa saksi kalau masalah anak tidak tahu; Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2015 Termohon melapor kerumah saksi dengan membawa Kartu Keluarga menyatakan telah ditinggal oleh Pemohon dan tanggal 15 Desember 2015 saya datang ke rumah Pemohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak mau lagi karena


Termohon tidak akur

dengan keluarga Pemohon dan Pemohon

menyatakan tidak benar menelantarkan Termohon; Bahwa saksi tahu karena ada bukti transper ke rekening Termohon; Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon tidak bekerja lagi sebelumnya bekerja di Muara Enim ; Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 5 bulan; Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon; Bahwa

saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah

Pemohon ada memberi nafkah

untuk Termohon namun jumlahnya

tidak tahu; Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon datang kerumah saksi mau berdamai

dengan Termohon namun sampai sore Termohon tidak

datang namun yang datang adik Termohon setelah keluarga Pemohon pulang; 2.

Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat tinggal Jl. Basuki Rahmat Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Kemuning Kota Palembanng ; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon; Bahwa saksi kenal dengan Termohon istri dari Pemohon;


Bahwa saksi ingat

Pemohon dan Termohon menikah tanggal 28

Agustus 2013; Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 orang sekarang anak tersebut berada

dalam pemeliharaan

Termohon; Bahwa saksi tahu

Pemohon dan Termohon setelah menikah,

Pemohon tinggal di PT Tel sedangkan Termohon di Palembang namun sekali seminggu Pemohon pulang; Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon 2 tahun rukun namun sejak 3 bulan terakhir tidak rukun lagi penyebabnya anak Pemohon dan Termohon terjatuh namun menurut Termohon, Pemohon yang menjatuhkannya ; Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 3 bulan; Bahwa

saksi tahu

Pemohon di panggil polisi dengan tuduhan

penelantaran anak namun tidak terbukti; Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon sudah pernah menelphon Termohon namun Termmohon menyatakan tidak sanggup; Bahwa saksi tahu Pemohon sejak jadi tersangka diberhentikan dari pekerjaan, sekarang Pemohon tidak ada pekerjaan sama sekali; Bahwa Pemohon di berhentikan dari pekerjaan karena ada laporan dari Termohon tentang penelantaran; Bahwa saksi tahu Pemohon saat ini belum mengajukan keberatan pada perusahaan;


Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon; Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon; Bahwa untuk mengatkankan jawaban dan bantahanya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa : 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : Termohon

yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang Tanggal 11 April 2012 telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (T.1); 2.Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 16 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Camat Sematang Borang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (T.2); 3.Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (T.3); 4.Fotokopi Kwitansi Selisih Biaya Perawatan atas nama Termohon tanggal 07 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bunda telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (T.4); 5.Fotokopi Kwitansi untuk Pembayaran Sapi/Kambing tanggal 07 September 2013 yang dikeluarkan

Nurul Aqiqah Catring telah


dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (T.5); 6.Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri atas nama Pemohon dan bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (T.6); 7.Fotokopi Kwitansi Catering tanggal 17 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Cateringf Hj. Nila telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (T.7); 8.Fotokopi SMS dari Termohon dan bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (T.8); 9.Fotokopi Berita Acara Penggeluaran Barang mengetahui

tanggal 29 Maret 2015

Lebung Gajah Palembang telah dicocokkan dengan

aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (T.9); 10.Fotokopi Surat Keterangan tanggal 24 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dr. H. Hakim Sarimuda Pohan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (T.10); 11.Fotokopi Resi Pengiriman NIP yang dikirim oleh Termohon dan ditujukan kepada Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (T.11); 12.Fotokopi Undangan syukuran keberangkatan haji tanggal 24 Agustus 2014 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (T.12); 13.Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Polisi yang ditujukan kepada Termohon tanggal 31 Desember 2014


yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Palembang, Kepala Satuan Reserse Kriminal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (T.13); 14. Fotokopi Berakhirnya Program Pensiun dini yang dikeluarkan oleh PT. TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER dan bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (T.14); 15.Fotokopi Simulasi Saldo JHT BPJS ketenagakerjaan tanpa asli bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (T.15); 16.Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon periode Nopember 2013 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup oleh Majelis diberi kode (T.16); Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Termohon telah mengajukan saksi sebagai berikut : 1. Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Borang X Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon; Bahwa saksi hadir waktu Termohon dan Pemohon menikah tahun 2012; Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai anak 1 orang

sekarang

anak

tersebut

berada

dalam

pemeliharaan

Termohon;


Bahwa saksi tahu semula Termohon dan Pemohon hidup rukun lebih kurang

1

tahun

selanjutnya

sering

terjadi

perselisihan

dan

pertengkaran penyebabnya masalah anak, Pemohon tidak mau mengurus anak serta orang tua Pemohon ikut campur dan masalah keuangan; Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon sudah tidak satu rumah lagi sejak Agustus 2014; Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil; 2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. Jend Sudirman Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning Kota Palembang ; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : Bahwa saksi adalah reken kerja Termohon; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon suami dari Termohon; Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai anak

1 orang

sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon; Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon hidup rukun selanjutnya sering terjadi perselsihan dan pertengkarang penyebabnya masalah biaya hidup dan kalau Pemohon pulang dari kerja pasti pulang ke rumah orang tuanya; Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di PT. Tel di Muara Enim


Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon berpisah sejak tahun 2014 tidak pernah pulang ke rumah Termohon; Bahwa saksi tahu masalah nafkah cerita dari Termohon, Pemohon hanya memberi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Bahwa

saksi sudah pernah menasihati Termohon namun tidak

berhasil sekarang saksi suah tidak sanggup lagi untuk menasihati Termohon; Bahwa terhadap bukti-bukti Termohon tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon; Bahwa atas pertanyaan ketua Majelis Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan; Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; PERTIMBANGAN HUKUMNYA DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa

berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim disetiap persidangan telah


berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar jangan bercerai, namun tidak berhasil , begitu juga upaya mediasi sebagaimana ketentuan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2008 telah dilaksanakan berdasarkan laporan mediator ( Dra. Hj. Ristinah H.M. Nun) tanggal 18 Mei 2015 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai; Menimbang, bahwa, Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat keterangan dari atasannya untuk melakukan perceraian berdasarkan surat tanggal 04 Me 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Udara, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1).dan (P.2) Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang, dan berdasarkan keterangan Saksi bahwa Termohon

juga berada dalam

wilayah hukum yang sama berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

oleh karenanya Pengadilan

Agama Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang diperkuat dengan bukti (P.3) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil


dan syarat materiil sebagai Akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) tersebut ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah,

dengan

demikian

Pemohon

memiliki

legal

standing

untuk

mengajukan permohonan kepada Termohon melalui Pengadilan Agama Palembang, demikian

keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai

pihak dalam perkara ini; Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasan permohonannya

mengemukakan

dalil

yang

menjadi

dasar

permohonannya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

sehingga

mengakibatkan

antara

Pemohon

dengan

Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 6 bulan, dalil permohonan Pemohon mana ternyata diakui oleh Termohon. Dengan demikian, berdasar pasal 311 RBg dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti; Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, serta replik dan duplik, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon

saling

menyalahkan,

curiga

mencurigai,

hal

tersebut

menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon


dengan Termohon telah pecah yang sulit untuk dapat dipertahankan keutuhannya; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga pihak Pemohon dan pihak Termohon , dimana keterangan saksi-saksi tersebut yang intinya menerangkan benar antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, serta para saksi telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon

agar rukun/damai kembali namun tidak

berhasil; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi baik

yang

dihadirkan oleh Pemohon maupun yang dihadirkan oleh Termohon, Pemohon membenarkanya,sedangkan Termohon menerima dan membantah secara tegas

tidak menyatakan

terhadap keterangan saksi

tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tertulis P.1 sd P.12 dan T.1 sd T.16 dan keterangan saksi-saksi tersebut mengandung kebenaran dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini; Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, sedangkan hubungan saksi dengan para pihak merupakan lex specialis derogat legi generali (vide, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-


undang Nomor 7 Tahun 1989). Disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi

syarat

materiil

karena

kesaksiannya

bersumber

dari

penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian (vide, pasal 308 dan 309 RBg), sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan yang dapat meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa menurut Majelis keterangan saksi tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan (veermodend) bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi

pertengkaran atau sekurang-kurangnya

sering terjadi perselisihan sehingga berakibat antara keduanya hidup berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebab dalam rumah tangga yang harmonis, rukun dan damai tentu tidak akan terjadi hidup berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa begitu juga tidak berhasilnya upaya mediasi yang dilalukan mediator dan upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon yang dilakukan oleh Majelis dalam setiap kali persidangan dan para saksi dapat dijadikan dasar persangkaan bahwa pertengkaran atau perselisihan Pemohon dan Termohon sedemikian kuatnya sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mau berdamai/rukun kembali; Menimbang, bahwa dalil Pemohon selebihnya yang berhubungan dengan penyebab terjadinya pertengkaran yang dibantah oleh Termohon, begitu juga dalil Termohon selebihnya yang berhubungan dengan


penyebab

terjadinya

pertengkaran

yang

dibantah

oleh

Pemohon

dinyatakan tidak terbukti dan ditolak sebab masing-masing pihak (Pemohon dan Termohon) tidak dapat meneguhkan dalilnya itu dengan bukti-bukti; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga berakibat Pemohon dan Termohon hidup berpisah

tempat kediaman

bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 6 bulan dan selama hidup berpisah rumah tersebut tidak pernah hidup rukun lagi walaupun usaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, baik oleh para saksi, Mediator dan Majelis disetiap persidangan; Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hati dan rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai; Menimbang,

bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat

mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa ikatan bathin Pemohon dengan Termohon telah


putus, tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga; Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkama Agung RI nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan

dan

pertengkaran

tersebut,

atau

salah

satu

telah

meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak; Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil AlQur’an surat Al –Baqorah ayat 227 yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim;

Artinya : Dan jika mereka ( para suami) telah berazam (berketetapan

hati)

untuk

talak,maka

sesungguhnya

Allah

Maha

mendengar lagi maha Mengetahui; Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (F) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 65


Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan; DALAM REKONVENSI : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban, maka secara formal gugatan tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa gugatan Termohon kepada Pemohon tersebut diformulasikan sedemikian rupa

sehingga dapat dikatagorikan sebagai

gugatan yang baik. demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 57 ayat (3) dan 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan

Undang-undang

Nomor

50

Tahun

2009

maka

Majelis

berpendapat bahwa gugatan Termohon kepada Pemohon tersebut dapat difahami sebagai gugatan Rekonvensi; Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya Termohon disebut

Penggugat

Rekonvensi

dan

Pemohon

disebut

Tergugat

Rekonvensi; Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan dipakai pula pertimbangannya dalam Rekonvensi;


Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut hak asuh terhadap anak bernama

M Fauzan Sormin bin Andre Wijaya Sormin

yang saat ini baru berusia 2 tahun, berada dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat

Rekonvensi,

dalam

Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan

hal tidak

ini

Pemohon

berkeberatan anak

tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, asalkan apabila Tergugat Rekonvensi dan keluarga ingin bertemu dengan anak tersebut jangan dihalang-halangi atau dipersulit oleh Penggugat Rekonvensi atau keluarganya,

oleh

karena

itu

maka

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkannya; Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dinyatakan terbukti bahwa selama terikat dalam

perkawinan

Penggugat Rekonvensai dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai

1

orang; Menimbang, bahwa dalam pasal 45

Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 dinyatakan bahwa ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

ayat (2)

Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus; Menimbang, bahwa sementara itu menurut pasal 41

Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian huruf (a) baik ibu atau bapak berkewajiban


memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Jo Pasal 156 huruf(a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, ternyata dipersidangan anak tersebut baru berusia 2 tahun , dan ternyata Penggugat Rekonvensi dalam peridangan tidak terbukti sedang dalam dicabut/gugur haknya sehingga tidak dapat bertindak sebagai seorang ibu yang baik, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dapat dipertibangkan ; Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27.K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri; Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menetapkan anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi sampai anak tersebut berusia 12 tahun/dapat menentukan sendiri mau ikut siapa, namun tidaklah mengurangi hak Tergugat Rekonvensi selaku seorang ayah dari anak tersebut, baik untuk berkomunikasi, bertemu, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberikan perlindungan dan mencurahkan kasih sayang, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak ada hak yang mutlak sehingga dapat menghalang-halangi

anak tersebut

untuk bertemu


dengan

ayahnya,

atau

sebaliknya

menghalang-halangi

Tergugat

Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut; Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi berupa

nafkah

anak sampai dewasa dan mandiri sebesar

Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) perbulan, sedangkan dalam repliknya Tergugat Rekonpensi menyanggupinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) perbulan, oleh karena tidak ada kesesuaian antara tuntutan dan

kesanggupan

maka

Majelis

Hakim

mempertimbangkanya

berdasarkan kepatutan dan kewajaran; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) berdasarkan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya; Menimbang, bahwa

anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Rekonvensi yang saat ini baru berusia 2 tahun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang sekarang ini tidak mempunyai pekerjaan tetap yang


tentu penghasilannya juga tidak tetap sesuai dengan bukti (P.10), karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi berupa uang nafkah hidup untuk anak sampai dewasa dan mandiri sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dapat dikabulkan, namun jumlahnya tidak sebesar sebagaimana gugatan Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusn ini; Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi agar ditetapkan Tergugat Rekonvensi membayar uang iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonpensi sanggup Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan rupiah)

selama 3 bulan berjumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu oleh

karena

tidak ada

kesesuaian

antara

tuntutan

dan

kesanggupan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah kepada bekas isterinya yang tidak nusyuz ; Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 84 ayat (2) dan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi (isteri) atas nafkah iddah


dari Tergugat Rekonvensi (suami) tergantung dari ada tidaknya prilaku nuzyuz dari Penggugat Rekonvensi (isteri), oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan

tentang ada tidaknya prilaku nusyuz

dari Penggugat Rekonvensi (isteri); Menimbang, bahwa dalam pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa " Isteri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam pasal 83 ayat (1) tersebut

dinyatakan bahwa

"Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam"; Menimbang,

bahwa

oleh

karena

permohonan

Pemohon

konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan,

dan

ternyata Termohon konpensi/Penggugat Rekonvensi dipersidangan tidak terdapat bukti-bukti

yang dapat membuktikan bahwa Penggugat

Rekonvensi nusyuz, sebab sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa perginya Pemohn Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran,dengan demikian menurut hukum Tergugat Rekonvensi

tetap berkewajiban membayar

Penggugat Rekonvensi berupa nafkah

tuntutan

iddah, Kiswah, maskan, dan

Mut’ah, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;


Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 78 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan suatu kewajiban (prestasi) kepada bekas suami terhadap bekas istrinya, termasuk menetapkan besarnya nafkah , nafkah iddah,maskan,kiswah, dan mut’ah yang harus ditanggung/dibayar

oleh

bekas

suami

terhadap

bekas

istri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat abstrak hukum bahwa setiap isteri yang ditalak/dicerai oleh suaminya menjalani masa iddah, sedangkan lamanya masa iddah menurut pasal pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah masa tunggu (iddah) isteri yang ditalak suaminya ba’da dhuhul sekurang-kurangnya 90 hari; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan untuk membayar semua kewajiban sebagaimana tersebut diatas, dan tidak terdapat bukti untuk menyatakan gugurnya kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Pasal 41 Kompilasi

( C ) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Hukum

Islam,

maka

Majelis

Hakim

wajib

untuk

mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah selama tiga bulan sebesar 8.000.000 ( delapan juta rupiah ), sedangkan

Rp.

Tergugat Rekonpensi

dalam repliknya menyanggupinya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus


ribu rupiah) oleh karena tidak ada kesesuaian antara tuntutan dan kesanggupan,

karenanya Majelis Hakim akan menentukan sendiri

berdasarkan kepatutan dan kewajaran, dalam hal ini majelis hakim berpendapat wajar dan telah memenuhi rasa keadilan jika menetapkan serta membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- ( satu juta limaratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan berjumlah Rp.4.500.000,-( empat juta limaratus ribu rupiah ); Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar Maskan sebesar Rp.8.000.000,-( Delapan juta rupiah) dan Kiswah sebesar Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah) berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) pasal 152,158 huruf (b) dan pasal

80

Kompilasi

Hukum

Islam,

maka

Tergugat

Rekonvensi

berkewajiban membayar tuntutan tersebut, oleh karena tidak ada kesesuaian antara tuntuatan dan kesanggupan. Rekonvensi

masih

tetap

menuntutnya,

sementara Penggugat

Majelis

hakim

akan

mempertimbangkannya; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat putusnya perkawinan bekas suami wajib memberi kiswah dan maskan kepada bekas istri selama masa iddah; Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan

keberatan tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa Kiswa

dan Maskan tersebut karena saat ini Tergugat rekonvensi sedang tidak ada pekerjaan, dalam hal ini

Majelis Hakim berpendapat


meskipun

Tergugat saat ini tidak ada pekerjaan tetap namun Majelis Hakim tetap membebani

Tergugat

Rekonvensi,

dalam

hal

ini

Majelis

Hakim

berpendapat adil dan tidak terlalu memberatkan Tergugat Rekonpensi bila menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Maskan dan Kiswah kepada Penggugat Rekonvensi maskan sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan kiswah sebesar Rp. 1.500.000.(satu juta limaratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan Mut’ah berupa

uang sebesar Rp. 8.000.000,- ( delapan juta rupiah )

namun dalam repliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan ketidak sanggupannya, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan mut’ah tersebut oleh karena tidak ada kesesuaian antara tuntutan

dan

kesanggupan,

maka

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkanya sesuai dengan kepatutan dan kewajaran dan akan mencantumkannya dalam amar putusan ; Menimbang, bahwa Mut’ah adalah merupakan sesuatu pemberian baik berupa uang maupun barang dari suami kepada istri yang dicerai, berpungsi sebagai penghibur atau untuk menyenangkan hati mantan istri, sesuai bunyi pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) Mut’ah wajib diberikan oleh suami dengan syarat perceraian tersebut atas kehendak suami; Menimbang, bahwa sementara itu menurut pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban pemberian mut’ah tersebut didasarkan kepada asas kepatutan dan kemampuan:


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim

akan menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran,

karena itu

Majelis Hakim

berpendapat

adil bila menetapkan

menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Rekonvensi Mut’ah berupa

dan

kepada Penggugat

uang sebesar Rp. 5.000.000,-(

lima juta

rupiah ) serta akan mencantumkannya dalam amar putusan: Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak ada relepansinya dan tidak dipertimbangkan

serta tidak dinilai sebagai alat bukti dalam

perkara ini, akan dikesampingkan; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi; Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2. Mememberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palembang; DALAM REKONVENSI


1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ; 2. Menetapkan anak berada dalam pemelihaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya; 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak-anak tersebut minimal sebesar Rp. 1.000.000,-( satu juta rupiah ) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan; 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa : 4.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (

empat juta

lima ratus ribu rupiah); 4.2. Maskan sebesar Rp.2.000,000,- ( dua juta rupiah); 4.3. Kiswah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); 4.4. Mut’ah berupa Uang sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ); 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI - Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);


Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1436 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Palembang yang terdiri dari Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Nurlaila Thoib, S.H., M.H.I serta Djauhari, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Mazmiroh, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nadimah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurlaila Thoib, S.H., M.H.I

Djauhari, S.H.

Panitera Pengganti

Mazmiroh, S. Ag.


Perincian Biaya Perkara : 1.

Pendaftaran

: Rp.

30.000,-

2.

Biaya Proses

: Rp.

50.000,-

3.

Panggilan Pemohon

: Rp. 210.000,-

4.

Panggilan Termohon

: Rp. 140.000,-

5.

Redaksi

: Rp.

5.000,-

6.

Materai

: Rp.

6.000,-

Jumlah

: Rp. 441.000,-



PA.Plg

Recommend Documents