PA.Plg

PENETAPAN Nomor : 0162/Pdt.G/2015/PA.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara : Pemohon,

umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Pasca Sarjana (S2), pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan Perumahan Bukit Bunga Indah Blok G Kecamatan Sukarami Kota Palembang, selanjutnya disebut Pemohon; Melawan

Termohon.

umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Mayor Mahidin Kecamatan Kemuning Kota Palembang, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; TENTANG DUDUK PERKARANYA Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2015, yang didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 0162/Pdt.G/2015/PA.Plg, tanggal 20 Januari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0162/Pdt.G/2015/PA.Plg. halaman 1 dari 8 halaman.

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kota Palembang pada tanggal 01 Nopember 2001, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kota Palembang, tertanggal 02 Nopember 2001; 2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Jl. Mayor Mahidin No. 1215 Kec. Kemuning PALEMBANG selama lebih kurang 6 bulan kemudian pindah di Perumahan Bukit Bunga Indah Blok G No. 4 RT. 056 RW. 007 Jl. Kebun Bunga KM 9 Kec. Sukarami PALEMBANG selama 11 tahun 6 bulan sampai dengan berpisah; 3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak 1, lahir pada tanggal 21 April 2004, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon; 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8tahun, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan. Adapun yang menjadi penyebabnya selama Pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah menghadapi permasalahan Isu Perselingkuhan yang dilakukan Termohon dan karena ingin menyelamatkan Pernikahan dan Kesungguhan Termohon untuk memperbaiki Kesalahannya maka Pemohon menerima Termohon kembali sebagai istri. Namun sejak bulan November tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah lagi,


karena Kausu yang sama yaitu Isu Perselingkuhan yang dilakukan Termohon yang yang mulai diketahui pada akhir November 2014, yaitu : 4.1 “Ditemukannya SMS yang mengindikasikan Termohon telah punya hubungan dengan rekan sekantornya dan saat ditanyakan oleh Pemohon terhadap Termohon, Termohon tidak mengakuinya dan beralasan SMS itu salah kirim, setelah Pemohon menunjukkan Bukti SMS lain baru Termohon Mengakuinya.” 4.2 “Bahwa SMS yang bernada hubungan antara Termohon dengan Niryol Neldi juga telah pernah dibaca oleh Anak Pemohon dan Termohon sekitar 2 minggu sebelum diketahui Pemohon.” 4.3 “Hubungan antara Termohon dengan ternyata tercium/diketahui oleh rekan-rekan sekantornya dan setelah Kami (Pemohon, Termohon, Niryol Neldi dan Pimpinan Kantor tempat kerja Termohon) dikumpulkan di Kantor Termohon, mengakui adanya hubungan antara Termohon dengan dirinya dan Termohon menyampaikan bahwa Termohon ingin berpisah dengan Pemohon.”; 5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2014, terjadi pada tanggal 30 November 2014, ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon tentang isi pesan yang ada pada handphone Termohon, namun Termohon membantah setelah itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah kejadian tersebut Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dialamat diatas, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir


maupun batin yang hingga diajukannya permohonan ini telah berlangsung selama lebih kurang 1 bulan; 6. Bahwa

pihak

keluarga

Pemohon

dan

Termohon

sudah

berusaha

mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; 7. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116; 8. Bahwa terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama : Anak 1 lahir pada tanggal 21 April 2004, Pemohn mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan hak asuh/pemeliharan anak tersebut berada pada Pemohon selaku ayah kandungnya,; Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang; 3. Menetapkan anak yang bernama : Anak 1 lahir pada tanggal 21 April 2004, agar diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya; 4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum SUBSIDAIR Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya


Bahwa dalam surat penetapan tertanggal 26 Januari 2015 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan; Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan; Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat seperlunya kepada Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil lalu diperintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Dra. Laila Amin, SH. dan ternyata usaha mendamaikan dari Mediaotor berhasil, dan antara Pemohon dengan Termohon sepakat untuk kembali rukun dan Pemohon mengakhiri perselisihannya tersebut dengan mencabut perkaranya; Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon penetapannya; Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil,


lalu diperintahkanlah para pihak untuk menempuh mediasi dan kemudian mediasi dilaksanakan dengan Mediator Dra. Laila Amin, SH. dan ternyata mediasi berhasil mengupayakan para pihak untuk mencapai kesepakatan damai; Menimbang,

bahwa

kemudian

Pemohon

dimuka

persidangan

menyatakan mencabut perkara ini karena telah rukun kembali dengan Termohon; Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut belum dilakukan oleh Pemohon masih dalam tahap upaya damai, belum memasuki kepada materi jawaban dari Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat, yang hal itu sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv.; Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut telah dilakukan secara prosedural dan tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka pencabutan perkara tersebut patut untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara’ yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini; MENETAPKAN


1. Menyatakan permohonan Pemohon perkara Nomor 0162/Pdt.G/2015/PA.Plg yang terdaftar pada Pengadilan Agama Palembang tanggal 20 Januari 2015 telah dicabut; 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.511.000 ,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah); Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1436 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang terdiri dari Dra. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurlaila Thoib, S.H., M.H.I dan Drs. H. Ahyauddin Karim, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta Dra. Ruslaini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon diwakili oleh kuasa hukumnya; Ketua Majelis

Dra. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurlaila Thoib, S.H., M.H.I

Drs. H. Ahyauddin Karim, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Ruslaini, S.H.


Perincian Biaya Perkara : 1.

Pendaftaran

: Rp.

30.000,-

2.

Biaya Proses

: Rp.

50.000,-

3.

Panggilan Pemohon

: Rp.

70.000,-

4.

Panggilan Termohon

: Rp.

350.000,-

5.

Redaksi

: Rp.

5.000,-

6.

Materai

: Rp.

6.000,-

Jumlah

: Rp.

511.000,-


PA.Plg

Recommend Documents