PUTUSAN Nomor 1734/Pdt.G/2014/PA.Pas BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara: PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut Pemohon; melawan TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak
bekerja,
bertempat
tinggal
di
Kabupaten
Pasuruan, selanjutnya disebut Termohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara; Telah mendengar keterangan kedua belah pihak; Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; DUDUK PERKARA Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal yang sama dengan register perkara nomor 1734/Pdt.G/2014/PA.Pas., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 18 Juni 2009 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/46/VI/2009, tanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan; 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 5 tahun 3,5 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : a. ANAK 1, lahir tahun 2011;
Halaman 1 dari 13
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2014 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon diketahui sedang berdua dengan laki-laki lain saat malam hari di belakang rumah orang tua Pemohon, saat itu Termohon dan laki-laki tersebut lari melihat Pemohon; 5. Bahwa
akibat
perselisihan
dan
pertengkaran
tersebut,
Termohon
meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 13 Oktober 2014; 6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi; 7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon; 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: PRIMER: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah
Halaman 2 dari 13
pihak yang bersengketa untuk melaksanakan prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, atas kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang Hakim bernama Drs. H. ABDUL KHOLIK, S.H. sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (tidak berhasil); Bahwa, selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa ada perubahan; Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi: Bahwa, terhadap permohonan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi mengajukan tuntutan balik berupa mut'ah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah seorang anak bernama ANAK 1 sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan terhadap tuntutan balik tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan telah
terjadi
kesepakatan
dan
kesanggupan
dengan
Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang besarnya nominal biaya nafkah akibat terjadinya perceraian; Replik Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi: Bahwa,
pada
tahapan
berikutnya
Pemohon
konvensi/Tergugat
Rekonvensi membenarkan bila telah terjadi kesepakatan dan kesanggupan atas gugatan balik nafkah akibat terjadinya perceraian; Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/46/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dinachtzegelen pejabat Kantor Pos, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P-1), terhadap bukti tersebut Termohon membenarkan dan sekaligus dapat menerimanya;
Halaman 3 dari 13
Bahwa, di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut: Saksi I Pemohon, SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat
kediaman
di
Kabupaten
Pasuruan,
di
bawah
sumpah
yang
bersangkutan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut: -
Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon;
-
Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 18 Juni 2009;
-
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1, umur 3 tahun;
-
Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena waktu itu Termohon pergi ke sungai, Pemohon mendengar ada laki-laki memanggil Termohon kemudian Pemohon datang ke tempat tersebut, ternyata Termohon diketahui sedang berdua dengan laki-laki lain saat malam hari di belakang rumah orang tua Pemohon, melihat Pemohon datang lalu laki-laki tersebut lari;
-
Bahwa
akibat
perselisihan
dan
pertengkaran
tersebut,
Termohon
meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan; -
Bahwa saksi pernah berusaha memberi nasihat kepada kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;
Saksi II Pemohon, SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli proyek, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah yang bersangkutan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut: -
Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
-
Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 18 Juni 2009;
-
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1, umur 3 tahun;
-
Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon diketahui sedang berdua dengan laki-laki lain saat malam hari di belakang rumah orang tua Pemohon, saat itu Termohon dan laki-laki tersebut lari melihat Pemohon;
Halaman 4 dari 13
-
Bahwa
akibat
perselisihan
dan
pertengkaran
tersebut,
Termohon
meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan; -
Bahwa saksi pernah berusaha memberi nasihat kepada kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil; Bahwa,
baik
Pemohon
konvensi/Tergugat
Rekonvensi
maupun
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti atau saksi–saksi dan menganggap cukup dengan bukti yang telah ada; Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap mengajukan cerai dan menyatakan sanggup dengan tuntutan balik yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; PERTIMBANGAN HUKUM DALAM KONVENSI Menimbang,
bahwa
maksud
dan
tujuan
permohonan
Pemohon
sebagaimana telah terurai di atas ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat serta pandangan kepada kedua belah pihak, agar mereka dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) juncto Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama telah mengikuti prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi terhadap perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil); Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu
Halaman 5 dari 13
berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo; Menimbang, bahwa dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon untuk mengajukan cerai secara ringkas bahwa sejak bulan Agustus 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon diketahui sedang berdua dengan laki-laki lain saat malam hari di belakang rumah orang tua Pemohon, saat itu Termohon dan laki-laki tersebut lari melihat Pemohon,
akibat
perselisihan
dan
pertengkaran
tersebut,
Termohon
meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 13 Oktober 2014; Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon dalam jawabannya secara lisan tidak membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon; Menimbang,
bahwa
di
samping
memberikan
jawaban
tersebut
Termohon juga mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon berupa nafkah akibat terjadinya cerai talak; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (P-1) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende Bewijskracht) sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai hingga sekarang; Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P-1) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon ;
Halaman 6 dari 13
Menimbang, bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam persidangan Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan saksi – saksi dari pihak keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon guna didengar keterangannya (vide Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975); Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di mana saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK 1, umur 3 tahun;
-
Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon diketahui sedang berdua dengan laki-laki lain saat malam hari di belakang rumah orang tua Pemohon, saat itu Termohon dan laki-laki tersebut lari melihat Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
-
Bahwa saksi pernah berusaha memberi nasihat kepada kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa sesuai dengan azas audi et alteram partem (vide
Pasal 131 Ayat (1) dan (2) HIR). Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang sama baik kepada pihak Pemohon maupun Termohon masing–masing untuk membuktikan dan/atau membantah pihak lawan (tegen bewijs), akan tetapi Termohon tidak mengajukan bukti dan juga tidak membantah bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon; Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan serta diperkuat dengan bukti saksi telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa Termohon diketahui sedang berdua dengan laki-laki lain saat malam hari di belakang rumah orang tua Pemohon, saat itu Termohon dan laki-laki tersebut lari melihat Pemohon.
Halaman 7 dari 13
Akibatnya antara Pemohon dan Temohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 bulan dan selama itu pula kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah retak, tidak terwujud tujuan perkawinan yang digariskan dalam ketentuan hukum positif maupun hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam); Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, telah retak dan pecah sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon, hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : ”Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”. Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan i’tikad yang kuat untuk bercerai, sedangkan Termohon tidak merasa keberatan terhadap kehendak Pemohon untuk bercerai; Menimbang, bahwa dengan mengingat firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya : “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”. Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya : “Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.
Halaman 8 dari 13
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan a quo patut dikabulkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya sebutan Termohon konvensi disebut Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi; Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat rekonvensi menuntut terhadap Tergugat rekonvensi berupa mut'ah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang iddah sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah seorang anak bernama ANAK 1sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (counter claim) yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ditambahkan pula bahwa gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (vide pasal 132a dan 132b HIR), yakni telah
Halaman 9 dari 13
memenuhi syarat formil peraturan perundang–undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat menerima dan mempertimbangkannya; Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi atas nafkah akibat putusnya perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila telah terjadi cerai talak, maka untuk melindungi hak-hak istri yang diceraikan suaminya, maka ia (istri) mempunyai hak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai akibat kerugian immateriil sepanjang tidak terbukti nusyuz. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Buku I Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Tergugat rekonvensi harus dihukum memenuhi kewajiban memberi biaya penghidupan yang layak pasca perceraian sesuai dengan kemampuan dan kepatutan, dengan mengingat firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 75 yang artinya: “Hendaklah
orang
kemampuannya, dan
yang
mampu
memberikan
nafkah
menurut
orang yang disempitkan rizkinya hendaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya “; Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi pada tahap replik duplik menyatakan kesanggupan dan tidak keberatan terhadap gugatan balik untuk memberikan nafkah akibat putusnya perkawinan karena cerai talak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan
Penggugat
rekonvensi
sesuai
dengan
kemampuan
Tergugat
rekonvensi, kepatutan serta rasa keadilan, selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa mut'ah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang iddah sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah seorang anak bernama ANAK 1, lahir tahun 2011, sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri; Menimbang, bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak telah diperiksa secara seksama dan dijadikan bahan pertimbangan hukum sepanjang terdapat relevansi dengan pokok perkara ini, sedangkan
Halaman 10 dari 13
dalil-dalil, bukti-bukti, atau tuntutan-tuntutan Penggugat rekonvensi selebihnya yang dipandang tidak relevan lagi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat rekonvensi patut dikabulkan; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi; Mengingat,
segala
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
maupun ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya; 2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi: 2.1 Mut'ah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 2.2 Uang iddah sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 2.3 Nafkah seorang anak bernama ANAK 1, lahir tahun 2011, sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;
Halaman 11 dari 13
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -
Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah); Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1436 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SLAMET, S.Ag. S.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Hj. SITI AISYAH, S.Ag. dan Drs. MOH. HOSEN, S.H. masing–masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pasuruan
untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh Drs. A. DARDIRI, S.H. sebagai panitera
pengganti,
dengan
dihadiri
oleh
Pemohon
Konvensi/Tergugat
rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;
Hakim Anggota
Ketua Majelis
Hj. SITI AISYAH, S.Ag.
SLAMET, S.Ag. S.H.
Hakim Anggota
Drs. MOH. HOSEN, S.H.
Halaman 12 dari 13
Panitera Pengganti
Drs. A. DARDIRI, S.H.
Perincian Biaya Perkara : 1. 2. 3. 4. 5.
Biaya Pendaftaran Biaya Proses Biaya Panggilan Redaksi Meterai Jumlah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
30.000,00 50.000,00 235.000,00 5.000,00 6.000,00 326.000,00
Halaman 13 dari 13
