PUTUSAN Nomor 0675/Pdt.G/2015/PA.Pas BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara: PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani,
bertempat
tinggal
di
Kabupaten
Pasuruan,
selanjutnya disebut Pemohon; MELAWAN: TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani,
bertempat
tinggal
di
Kabupaten
Pasuruan,
selanjutnya disebut Termohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara; Telah mendengar keterangan kedua belah pihak; Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; DUDUK PERKARA Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal yang sama dengan register perkara nomor 0675/Pdt.G/2015/PA. Pas, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 10 Maret 2003 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/04/III/2003, tanggal 10 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan; 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 10 tahun 1 bulan, dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. ANAK 1, lahir tahun 2004; b. ANAK 2, lahir tahun 2006;
Halaman 1 dari 19
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juli 2011 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Permohon sering mendengar kabar dari para tetanga yang mengatakan jika Termohon sering bersama laki-laki lain, sewaktu Pemohon menanyakan kebenaran berita tersebut, Termohon tidak mengakui, namun pada akhirnya Pemohon memergoki sendiri Termohon bersama laki-laki lain; 5. Bahwa
akibat
perselisihan
dan
pertengkaran
tersebut,
Pemohon
meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak April 2013; 6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi; 7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon; 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: PRIMER: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, akan tetapi
Halaman 2 dari 19
tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk melaksanakan prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, atas kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang Hakim saudara MASHURI, S.H. sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (tidak berhasil); Bahwa, selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa ada perubahan; Bahwa, terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan jawaban dalam konvensi dan sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis bertanggal 12 Juni 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: JAWABAN DALAM KONVENSI DAN GUGATAN REKONVENSI 1. Bahwa Termohon menolak secara tegas Permohonan Talak yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Termohon; 2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Maret 2003 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Nikah No. 55/04/III/2003 tanggal 20 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan; 3. Bahwa benar setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 10 tahun 1 bulan dan telah berhubungan layaknya suami istri yang baik dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: - ANAK 1, lahir tahun 2004; - ANAK 2, lahir tahun 2006; 4. Bahwa tidak benar pada point 4, alasan yang diajukan oleh Pemohon, yang benar adalah : 4.1. Bahwa berawal pada tahun 2004, Pemohon mulai nampak sifat aslinya, yang suka mengganggu perempuan lain, di mana perempuan tersebut masih misanan Termohon sendiri, ketika akan diperlakukan tidak
Halaman 3 dari 19
senonoh, misanan Pemohon tersebut berteriak, sehingga selamat dari kelakuan bejat Pemohon; 4.2. Bahwa pada tahun 2009, Pemohon juga berbuat tidak senonoh dengan perempuan lain, bahkan sampai hamil, Termohon mengetahui hal tersebut karena Pemohon dipanggil di Balai Desa bersama 5 pelaku lainnya; 4.3. Bahwa yang terakhir Pemohon menikah secara sirri dengan wanita lain bernama WIL asal dari XXXXXXX, bahkan sekarang Pemohon sudah tinggal serumah dengan perempuan tersebut; Jadi alasan Pemohon mengajukan alasan perceraian pada poin nomor 4 adalah pembenaran Pemohon semata, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak; 5. Bahwa benar selama berpisah Pemohon tidak pernah berusaha mengajak rukun Termohon; 6. Bahwa Termohon tidak bersedia dicerai oleh Pemohon karena masih mencintai Pemohon dan juga sudah ada 2 orang anak yang membutuhkan kasih sayang dari Pemohon sebagai orang tuanya; 7. Bahwa apabila Pemohon bersikeras akan menceraian Termohon, Termohon menuntut Pemohon sebagai berikut: -
Menghukum
Pemohon
untuk
membayar
Nafkah
Iddah
kepada
Tenmohon sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) per hari; -
Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Madliyah kepada Tenmohon selama 2 tahun 2 bulan sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) per hari;
-
Uang Mut’ah sebesar Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah );
-
Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah 2 orang yang berada dibawah asuhan Termohon sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), perbulan terhitung sejak terjadinya percerain sampai anak tersebut dewasa;
8. Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, Termohon mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Halaman 4 dari 19
Primer: 1. Menolak permohonan Talak Pemohon; 2. Mengabulkan permohonan Termohon seluruhnya; 3. Menyatakan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah; 4. Bahwa apabila Pemohon bersikeras akan menceraian Termohon, Termohon menuntut Pemohon sebagai berikut: -
Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah kepada Tenmohon sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) per hari;
-
Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Madliyah kepada Tenmohon selama 2 tahun 2 bulan sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) per hari;
-
Uang Mut’ah sebesar Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah);
-
Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah 2 orang yang berada dibawah asuhan Termohon sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), terhitung sejak terjadinya percerain sampai anak tersebut dewasa;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon; Subsider: Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan sekaligus mengajukan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis bertanggal 22 Juni 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: REPLIK DALAM KONVENSI DAN JAWABAN REKONVENSI 1. Bahwa Pemohon tetap bersikeras menceraikan Termohon karena selalu melanggar
tatanan
rumah
tangga,
Termohon
berani
melakukan
perselingkuhan dengan teman Pemohon yang berakhir nikah sirri. Bahkan waktu itu Termohon dengan teganya menyodorkan surat pernyataan cerai melalui perangkat Desa; 2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Maret 2003 di KUA Kecamatan Kejayan Pasuruan;
Halaman 5 dari 19
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup sebagai suami istri tinggal di rumah orangtua Termohon selama 10 tahun 1 bulan dan dikaruniai 2 orang anak; 4. Bahwa keterangan Termohon di nomor 4 point 1,2 dan 3 adalah fitnah; 5. Bahwa sebelum Termohon menikah secara sirri, Pemohon serta keluarga sering mengajak baikan akan tetapi Termohon selalu menolak; 6. Bahwa kalau Termohon tidak bersedia dicerai oleh Pemohon bagaimana dengan suami sirrinya; 7. Bahwa Pemohon tetap menceraikan Termohon, namun Pemohon keberatan atas tuntutan yang diajukan oleh Termohon, dikarenakan Pemohon hanya kuli bangunan, dan tempat tinggal yang kami tempati adalah hasil swadaya masyarakat (dapat bedah rumah); Primer: -
Mengenai beban biaya Pemohon tidak sanggup membiayai perkara ini, apabila Termohon masih mempersulit proses perceraian ini;
Subsider: -
Demikian jawaban dari Pemohon dibuat dengan sebenarnya dan apabila ada kata-kata yang kurang sopan Pemohon minta maaf;
DUPLIK DALAM KONVENSI 1. Bahwa Termohon menolak secara tegas Replik yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Termohon; 2. Bahwa pada point
pertama benar, tetapi sejak bulan Nopember 2014
Termohon sudah bercerai dengan suami sirri Termohon. Itupun karena saya terlalu sering dipermainkan oleh Pemohon, karena Pemohon sering bermain perempuan; 3. Bahwa
pada
poin
no.
4
adalah
alasan
yang
tidak
bisa
dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena berupa kata “FITNAH”, oleh karena itu harus ditolak; 4. Bahwa pada point no. 5 adalah tidak benar, karena selama ini Pemohon mau mengajak kembali Termohon, tetapi Pemohon tidak mau melepaskan istri sirrinya, oleh karena itu Termohon menolak;
Halaman 6 dari 19
5. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, selama Pemohon bisa memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut: -
Menghukum
Pemohon
untuk
membayar
Nafkah
Iddah
kepada
Tenmohon sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari; -
Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Madliyah kepada Termohon selama 4 bulan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari;
-
Uang Mut’ah sebesar Rp. 3.000.000,00 ( Tiga juta rupiah );
-
Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah 1 ( satu ) orang yang berada dibawah asuhan Termohon sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), perbulan terhitung sejak terjadinya percerain sampai anak tersebut dewasa;
6. Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, Termohon mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut Primer: 1) Menolak permohonan Talak Pemohon; 2) Mengabulkan permohonan Termohon seluruhnya; 3) Menyatakan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah; 4) Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa: -
Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah kepada Tenmohon sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari;
-
Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Madliyah kepada Termohon selama 4 bulan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari;
-
Uang Mut’ah sebesar Rp. 3.000.000,00 ( Tiga juta rupiah );
-
Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah 1 ( satu ) orang yang berada dibawah asuhan Termohon sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), perbulan terhitung sejak terjadinya percerain sampai anak tersebut dewasa;
5) Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;
Halaman 7 dari 19
Subsider: Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya; Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti – bukti sebagai berikut: 1. Bukti Surat
a. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/04/III/2003, tanggal 10 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1. bahwa, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup. 2. Bukti Saksi a. Saksi I Pemohon, SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah yang bersangkutan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut: -
Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
-
Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1, lahir tahun 2004 dan ANAK 2, lahir tahun 2006;
-
Bahwa setahu saksi sekitar pertengahan tahun 2011 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain bernama PIL, sempat kepergok oleh Pemohon;
-
Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan;
-
Bahwa, saksi pernah berusaha memberi nasihat kepada kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;
b. Saksi II Pemohon, SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang las, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah yang bersangkutan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut: -
Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
Halaman 8 dari 19
-
Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon dan dikaruniai 2 orang anak;
-
Bahwa setahu saksi sekitar pertengahan tahun 2011 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering bersama dengan laki-laki lain, Pemohon memergoki sendiri bersama dengan laki-laki lain;
-
Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan;
-
Bahwa, saksi pernah berusaha memberi nasihat kepada kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil; bahwa
untuk
menguatkan
dalil-dalil
bantahannya
Termohon
menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut: 1. Bukti Saksi a. Saksi I Termohon, SAKSI 3, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah yang bersangkutan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut: -
Bahwa saksi adalah paman Termohon;
-
Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1, lahir tahun 2004 dan ANAK 2, lahir tahun 2006;
-
Bahwa setahu saksi sekitar pertengahan tahun 2011 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon telah kawin sirri dengan perempuan lain yang dihamilinya;
-
Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan;
-
Bahwa, saksi pernah berusaha memberi nasihat kepada kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;
b. Saksi II Termohon, SAKSI 4, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah yang bersangkutan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:
Halaman 9 dari 19
-
Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
-
Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon dan dikaruniai 2 orang anak;
-
Bahwa setahu saksi sekitar tahun 2011 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon telah kawin sirri dengan perempuan lain, kemudian Termohon membalas dengan melakukan kawin sirri dengan laki-laki lain;
-
Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan;
-
Bahwa, saksi pernah berusaha memberi nasihat kepada kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil; Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon tetap mengajukan cerai
terhadap Termohon, sedangkan Termohon pada prinsipnya tidak keberatan untuk bercerai, tetapi Termohon menuntut nafkah madliyah, iddah, mut’ah dan nafkah anak dan Pemohon menyatakan tidak sanggup memberikan tuntutan nafkah tersebut; Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; PERTIMBANGAN HUKUM DALAM KONVENSI Menimbang,
bahwa
maksud
dan
tujuan
permohonan
Pemohon
sebagaimana telah terurai di atas ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat serta pandangan kepada kedua belah pihak, agar mereka dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;
Halaman 10 dari 19
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) juncto Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama telah mengikuti prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi terhadap perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil); Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo; Menimbang, bahwa dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon untuk mengajukan cerai secara ringkas bahwa sejak bulan Juli 2011 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Permohon sering mendengar kabar dari para tetangga yang mengatakan jika Termohon sering bersama laki-laki lain, sewaktu Pemohon menanyakan kebenaran berita tersebut, Termohon tidak mengakui, namun pada akhirnya Pemohon memergoki sendiri Termohon bersama laki-laki lain, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak April 2013. Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon sebagian ada yang benar dan sebagian ada yang tidak benar;
Halaman 11 dari 19
Menimbang, bahwa Termohon mengajukan tuntutan balik berupa nafkah madliyah, iddah, mut’ah dan nafkah anak, di mana tuntutan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (P-1) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende Bewijskracht) sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai hingga sekarang; Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P-1) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon ; Menimbang, bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam persidangan Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan saksi – saksi dari pihak keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon guna didengar keterangannya (vide Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975); Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di mana saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -
Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1, lahir tahun 2004 dan ANAK 2, lahir tahun 2006;
-
Bahwa
Pemohon dan Termohon
sering berselisih
dan
bertengkar
disebabkan Termohon sering bersama laki-laki lain bernama PIL, Pemohon memergoki sendiri; -
Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
Halaman 12 dari 19
Menimbang, bahwa sesuai dengan azas audi et alteram partem (vide Pasal 131 Ayat (1) dan (2) HIR). Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang sama baik kepada pihak Pemohon maupun Termohon masing–masing untuk membuktikan dan/atau membantah pihak lawan (tegen bewijs), selanjutnya Termohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -
Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1, umur 11 tahun dan ANAK 2, 9 tahun;
-
Bahwa
Pemohon dan Termohon
sering berselisih
dan
bertengkar
disebabkan Pemohon telah kawin sirri dengan perempuan lain, kemudian Termohon membalas dengan kawin sirri dengan laki-laki lain; -
Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon serta
dibenarkan oleh Termohon, bahwa Termohon telah selingkuh dan menikah secara sirri dengan laki-laki lain bernama PIL, kemudian bercerai secara sirri dan rujuk kembali dengan Pemohon, setelah diklarifikasi kebenarannya ternyata Termohon mengakuinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata juncto Pasal 174 HIR pengakuan di depan sidang yang mengakui atau tidak menyangkal dalil-dalil
Pemohon tersebut, mempunyai nilai
pembuktian yang mengikat dan sempurna (volledig en bindende bewijskracht) dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan serta diperkuat dengan bukti saksi telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa sekitar bulan Juli 2011 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada puncaknya telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 bulan dan selama itu pula kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah retak, tidak terwujud tujuan perkawinan yang digariskan dalam ketentuan hukum poWILf maupun hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);
Halaman 13 dari 19
Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, telah retak dan pecah sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon, hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : ”Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”. Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan i’tikad yang kuat untuk bercerai, sedangkan Termohon tidak merasa keberatan terhadap kehendak Pemohon untuk bercerai; Menimbang, bahwa dengan mengingat firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya : “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”. Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya : “Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan a quo patut dikabulkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-
Halaman 14 dari 19
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya sebutan Termohon konvensi disebut Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi; Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat rekonvensi menuntut terhadap Tergugat rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari, nafkah madliyah selama 2 tahun 2 bulan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari, uang mut'ah sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung sejak terjadinya perceraian sampai dengan anak tersebut dewasa; Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup atas gugatan balik nafkah akibat terjadinya perceraian tersebut, dengan dalil Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kuli bangunan dengan gaji Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per hari juga terkadang sambil bertani, di mana pernyataan tersebut oleh Penggugat Rekonvensi tidak dibantah, sehingga telah terbuti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebagaimana yang telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (counter claim) yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ditambahkan pula bahwa gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (vide pasal 132a dan 132b HIR), yakni telah
Halaman 15 dari 19
memenuhi syarat formil peraturan perundang–undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat menerima dan mempertimbangkannya; Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi atas nafkah akibat putusnya perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila telah terjadi cerai talak, maka untuk melindungi hak-hak istri yang diceraikan suaminya, maka ia (istri) mempunyai hak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai akibat kerugian immateriil sepanjang tidak terbukti nusyuz. Adapun nusyuz dalam bentuk perbuatan, dari pihak isteri misalnya tidak mau pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suaminya, tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh suaminya dalam batas-batas tertentu sebagai tugas seorang isteri, keluar rumah tanpa izin suami, berboncengan dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya tanpa alasan yang jelas, tidak mau melayani suaminya sedangkan dia tidak dalam keadaan uzur atau sakit. Menimbang, bahwa dengan mengingat firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa’ ayat 34 yang artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka dan jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. Menimbang,
bahwa
berdasarkan
keterangan
saksi–saksi,
serta
pengakuan Penggugat rekonvensi di persidangan telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa Penggugat rekonvensi pernah berbuat hal yang tidak patut sebagai seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dari anak-anak mereka, yakni Penggugat rekonvensi berbuat selingkuh serta telah menikah secara sirri dengan laki-laki lain yang bernama PIL, dengan adanya peristiwa tersebut Tergugat rekonvensi sebagai suami telah berusaha mengingatkan Penggugat rekonvensi, namun yang bersangkutan tidak pernah berubah; Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat rekonvensi dan dibenarkan oleh Penggugat rekonvensi, bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan setiap hari sekitar Rp. 60.000,00. Selama hidup rukun Tergugat rekonvensi memberi nafkah atau belanja kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 25.000,00 setiap hari.
Halaman 16 dari 19
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Buku I Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadlanah dan nafkah anak adalah menjadi tanggungjawab ayah sesuai dengan kemampuan dan kepatutan, oleh karenanya Tergugat rekonvensi harus dihukum memenuhi kewajiban memberi biaya penghidupan yang layak pasca perceraian sesuai dengan kemampuan dan kepatutan, dan selama dalam pernikahan Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1, lahir tahun 2004 dan ANAK 2, lahir tahun 2006; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian dan menolak selain dan selebihnya, selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa mut'ah dan nafkah 2 (dua) orang anak yang besar nominalnya akan dituangkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak telah diperiksa secara seksama dan dijadikan bahan pertimbangan hukum sepanjang terdapat relevansi dengan pokok perkara ini, sedangkan dalil-dalil, bukti-bukti, atau tuntutan-tuntutan Penggugat rekonvensi selebihnya yang dipandang tidak relevan lagi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat rekonvensi patut dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi; Mengingat,
segala
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
maupun ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI DALAM KONVENSI
Halaman 17 dari 19
1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian; 2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebagai berikut: 2.1 Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah); 2.2 Nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, lahir tahun 2004 dan ANAK
2, lahir tahun 2006 masing-masing minimal sebesar Rp.
600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun); 3 Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah); Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1436 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SLAMET, S.Ag. S.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Hj. WIL AISYAH, S.Ag. dan Drs. MOH. HOSEN, S.H. masing–masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pasuruan
untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh Drs. A. DARDIRI, S.H. sebagai
Halaman 18 dari 19
panitera
pengganti,
dengan
dihadiri
oleh
Pemohon
konvensi/Tergugat
rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi; Hakim Anggota
Ketua Majelis
Hj. WIL AISYAH, S.Ag.
SLAMET, S.Ag. S.H.
Hakim Anggota
Drs. MOH. HOSEN, S.H. Panitera Pengganti
Drs. A. DARDIRI, S.H.
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,00 2. Biaya Proses = Rp 50.000,00 3. Biaya Panggilan = Rp 225.000,00 4. Redaksi = Rp 5.000,00 5. Meterai = Rp 6.000,00 Jumlah = Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)
Halaman 19 dari 19
