Paparan Walikota Bengkulu

RAKERNAS APEKSI 2015

AM BON, 6-7 MEI 2015

Paparan Walikota Bengkulu Optimalisasi Kemaritiman Nasinal dalam Rangka Mendorong Pembangunan Infrastruktur Kota dan Kota Pantai

PEMERINTAH KOTA BENGKULU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH JL. Wr. Supratman Komplek Perkantoran Kel. Bentiring Permai

Optimalisasi Pembangunan dan Pengembangan Sektor Maritim Sektor maritim menjadi prioritas pemerintah karena selama ini pembangunan ekonomi Indonesia hanya terfokus dan bertumpu pada pembangunan ekonomi di daratan saja. Padahal jika dilihat dari sisi potensinya, sektor maritim Indonesia memiliki potensi yang sangat besar yang sampai saat ini baru sekitar 20 persen saja yang berhasil dimanfaatkan.

www.apeksi.or.id

1



Optimalisasi Pembangunan dan Pengembangan Sektor Maritim Infrastruktur merupakan faktor yang sangat penting sebagai katalisator pembangunan, termasuk pembangunan dan pengembangan di sektor maritim. Bentuk kesiapan infrastruktur untuk menunjang pembangunan sektor maritim salah satunya adalah dengan membangun dan membenahi fungsi kepelabuhan di pusat-pusat ekonomi.

Optimalisasi Pembangunan dan Pengembangan Sektor Maritim Pelabuhan dapat menciptakan konektivitas maritim yang berfungsi sebagai alur interaksi ekonomi maupun interaksi pada bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu, sinergitas program pembangunan dan pengembangan sektor maritim dengan program penguatan konektivitas antar wilayah harus dilakukan, dalam rangka memanfaatkan posisi Indonesia yang terhubung dengan pusat-pusat perekonomian regional dan global.

www.apeksi.or.id

2



Urusan Kewenangan dan Penataan Daerah Bidang Kelautan Menurut UU No.23 Tahun 2014  Pengelolaan dan Pemnfaatan Perikanan diwilayah laut kewenangan Kota  Koordinasi dan estimasi Stock ikan diwilayah kewenangan Kota  Pelaksanaan dan Koordinasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan flasma nuftah sumberdaya ikan diwilayah kewenangan kota  Penyebarluasan Peto Pola Migrasi dan penyebaran ikan diperairan kewenangan Kota  Memberi izin kapal sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga asing  Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan Kota

Urusan Kewenangan dan Penataan Daerah Bidang Kelautan Menurut UU No.23 Tahun 2014  Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil  Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenaga kerjaan perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan Kota  Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan inventarisasi dibidang perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan Kota  Pelaksanaan koordinasi kebijakan penetapan pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kota  Penelolaan dan peyelenggaraan pelelangan di tempat pelelangan ikan  Pelaksanaan Kebijakan pembangunan kapal perikanan  Pedataan kapal perikanan sampai dengan 10GT  Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat tangkap ikan

www.apeksi.or.id

3



Urusan Kewenangan dan Penataan Daerah Bidang Kelautan Menurut UU No.23 Tahun 2014  Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan  Pelaksanaan kebijakan penggunaan alat bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan  Pelaksanaan kebijakan penggunaan fisik kapal perikanan berukuran sampai 10 GT  Pelaksanaan dan kebijakan dan standarisasi kelayakan kapal perikanan dan penguunaan alat tangkap yang menjadi kewenangan Kota  Pelaksanan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon diperairan laut kewenangan kota  Dukungan rekayasa dan pelaksanaan eknologi Penangkapan ikan

Urusan Kewenangan dan Penataan Daerah Bidang Kelautan Setelah dikeluarkannya UU No.23 Tahun 2014 Undang-undang Kelautan No.32 Tahun 2014 ini dapat mendorong percepatan realisasi investasi di Sektor Kelautan dan Perikanan, karena produk hukum ini telah menyederhanakan berbagai regulasi dalam hal pengolahan laut. Disisi lain KKP terus mengoptimalkan berbagai jenis aktivitas ekonomi di sektor Kelautan dan Perikanan. Hal itu ditempuh dengan telah diselenggarakannya Indonesia Ocean Investment Summit baru-baru ini, hasilnya dalam ajang tersebut telah dikeluarkanya RoadMap Ocean Investment. Pemetaan kelautan ini dapat digunakan sebagai acuan pada pembangunan kelautan di masa yang akan datang.

www.apeksi.or.id

4



Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam Urusan Kewenangan Bidang Kelautan Banyaknya Pencuruan Ikan Belum Jelasnya Perbatasan Laut Usaha perikanan tangkap dilakukan oleh nelayannelayan tradisional sehingga hanya dapat beroperasi disekitar pantai. Alat tangkap yang digunakan oleh para nelayan juga masih konvensional sehingga hasil produktivitasnya juga rendah.

Pemerintah harus Mendukung Kebijakan dengan Cara Menyiapkan Kapasitas SDM Kapasitas Struktur Kelembagaan Kapasitas Perundang-undangan Kapasitas pengelolaan Keuangan

www.apeksi.or.id

5



Strategi Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelautan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Kendala yang dihadapi Pemda dalam menghadapi Tantangan Pembangunan Kelautan sebagai basis Ekonomi    

Tingkat Pendidikan masih rendah Angka kemiskinan cukup tinggi Masih kurangnya infrastruktur dasar Belum maksimalnya pengelolaan sumber daya alam  Program tentang pemberdayaan masyarakat pesisir belum tersinergi dengan baik

www.apeksi.or.id

6



Persiapan Pemda dalam menghadapi Tantangan Pembangunan Kelautan sebagai basis Ekonomi  CSR (Corporate social responsibility) dari BUMN/BUMD dan Swasta  Program bintek tentang pengelolaan hasil perikanan  Pengembangan usaha melalui Bantuan Permodalan  Program KUR ( kredit usaha rakyat)  Sertifikasi Hak atas Tanah  Peningkatan Pemasaran melalui Promosi  Program PNPM Mandiri  Program Pendidikan Formal

Strategi Pemerintah untuk Peningkatan Jaringan Koneksi antara Pulau dan Pengembangan Pembangunan Industri Kelautan  Menciptakan iklim investasi usaha bidang kelautan yang kondusif dan efisien  Menciptaka sistem fiskal dan moneter yang mendukung pengembangan usaha bidang kelautan  Membangun Kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip blue economy di wilayah pesisir perairan lau indonesi  Mengembangkan dunia usaha dibidang kelutan yang berdaya saing dan bertaraf nasional seta mengoptimalkan penyediaan fasilitas infrastruktur yang membutuhkan industri kelautan

www.apeksi.or.id

7



Strategi Pemerintah untuk Peningkatan Jaringan Koneksi antara Pulau dan Pengembangan Pembangunan Industri Kelautan  Pengembangan kemitraan usaha bidang kelautan yang saling menguntungkan antar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan usaha desa/keluarahan.  Pengembangan Kota Bandar Pelabuhan  Perluasan Kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan bagi smber daya manusia bidang kelautan dan upaya perluasan kerjasama dengan mitra

Kendala Pemerintah untuk Peningkatan Jaringan Koneksi antara Pulau dan Pengembangan Pembangunan Industri Kelautan Marginalisasi wilayah Pesisir Kelemahan SDM dan akses terhadap Sumber Daya dan Modal Rendahnya Budaya Bahari dan perhatian terhadap pesisir Kelemahan Iptek dan perekonomian berbasis kelautan

www.apeksi.or.id

8



Yang Harus Pemerintah Siapkan untuk Peningkatan Jaringan Koneksi antara Pulau dan Pengembangan Pembangunan Industri Kelautan  Menyiapkan kawasan pengembangan komoditas perikanan dan pariwisata bernilai tambah tinggi;  Mengembangkan pusat-pusat industri pengolahan produk perikanan, jasa pariwisata dan logistik berdaya saing internasional;  Meningkatkan produktivitas hasil olahan perikanan di dalam dan sekitar pusat industri.

Terima Kasih

www.apeksi.or.id

9

Paparan Walikota Bengkulu

Recommend Documents