Panduan Pendamping Dan Staf Penghubung Provinsi

PANDUAN KHUSUS BH I

N NE K

A TUN GG AL

IK A

Panduan Pendamping Dan Staf Penghubung Provinsi Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2014

Tema : “Memantapkan Perekonomian Nasional Untuk Peningkatan

Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan”

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS) Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalamMusrenbang Tahun 2013

2013

i

KATA PENGANTAR Sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN), salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam Pasal 20 Ayat 1 UU-SPPN diatur bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Rancangan Awal RKP tersebut memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro dan pendanaan, indikasi program Kementerian/Lembaga (K/L), program lintas K/L dan program lintas wilayah serta kaidah pelaksanaan. K/L menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) masing-masing sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKP 2014 menjadi Rancangan Akhir RKP 2014. Untuk penyempurnaan Rancangan Akhir RKP 2014 tersebut, diselenggarakan rangkaian Musrenbang 2013 untuk mewujudkan sinergi RKP dengan RKPD dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Guna mendukung kelancaran pelaksanaan rangkaian Musrenbang Tahun 2014 ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyiapkan Panduan Pendamping dan Staf Penghubung Provinsi yang memuat informasi mengenai peran, tugas dan fungsi Pendamping Provinsi dan Staf Penghubung Provinsi selama pelaksanaan rangkaian Musrenbang 2013.

Jakarta, Maret 2013 Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas

Slamet Seno Adji

Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalamMusrenbang Tahun 2013

1

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi

1 2

Latar Belakang

3

Tujuan

3

Keluaran

3

Peran

3

Tugas

4

Pendamping Provinsi (LO)

4

Staf Penghubung Provinsi

5

Tahap Temu Konsultasi Triwulanan I

5

Tahap Rakorbangpus dan Temu Konsultasi Triwulanan II

5

Tahap Persiapan Musrenbang Provinsi

6

Tahap Musrenbang Provinsi

6

Tahap Pasca Musrenbang Provinsi

7

Tahap Pra Musrenbangnas

7

Tahap Pelaksanaan Musrenbangnas

8

Tahap Pasca Musrenbangnas

8

Lampiran 1. Rincian Keluaran Musrenbang 2013

9

Lampiran 2. Review Terhadap Pelaksanaan Pra Musrenbangnas 2012

10

Lampiran 3. Tahapan Musrenbangnas

12

Lampiran 4. Tahapan Usulan Kegiatan Pendanaan dan Pembangunan Daerah

13

Lampiran 5. Jadwal Pelaksanaan UKPPD 2013

14

Lampiran 6. Daftar Pejabat Eselon I, II (LO), dan Staf Penghubung Provinsi

15

Lampiran 7. Format Laporan Pelaksanaan Kunjungan Pendahuluan

18

Lampiran 8. Format Laporan Pelaksanaan Kunjungan Musrenbang Provinsi

19

Lampiran 9. Format Laporan Pelaksanaan Pra Musrenbangnas

21

Lampiran 10. Frequently Asked Quetions (FAQ) Terkait UKPPD

23

Lampiran 11. Frequently Asked Quetions (FAQ) Terkait Isu Strategis

25

Lampiran 12. Contoh Matriks Isu Strategis

27

Panduan Pendamping & Staf Penghubung Provinsi dalam Musrenbang Tahun 2013

2

1. LATAR BELAKANG Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tahapan-tahapan penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan di tingkat nasional dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selama berlangsungnya Musrenbang diharapkan dapat dipertemukan hasil-hasil perencanaan teknokratis-birokratis yang dilakukan kementerian/lembaga (K/L) dengan aspirasi daripara pemangku kepentingan (stakeholders), serta dilakukan sinkronisasi dan koordinasi vertikal antara perencanaan di tingkat nasional dan daerah. Perbaikan pelaksanaan Musrenbang, supaya dapat lebih optimal memobilisasi seluruh potensi sumber daya yang tersedia, perlu terus dilakukan. Untuk itu, sejak tahun 2012 lalu pelaksanaan Musrenbangprov akan didampingi secara langsung oleh Liaison Officer (LO) yang merupakan pejabat Eselon II di Bappenas. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk memberikan informasi, memantau, konfirmasi jadwal hingga koordinasi rangkaian kegiatan baik di pusat dan di daerah guna meningkatkan kualitas input (bahan masukan), proses pembahasan, dan output (keluaran Musrenbangnas). Melalui LO diharapkan dapat meningkatkan proporsi program dan kegiatan yang disepakati dan tingkat kepastian hasil-hasil Musrenbang untuk tahapan penyusunan anggaran selanjutnya, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam operasionalisasi pelaksanaan, LO akan didampingi oleh Staf Penghubung Provinsi yang merupakan pejabat Eselon III atau pejabat fungsional perencana di Bappenas.

2. TUJUAN Tujuan dari Panduan Pendamping (LO) dan Staf Penghubung Provinsi adalah memberikan informasi mengenai peran, tugas dan fungsi Pendamping Provinsi dan Staf Penghubung Provinsi selama pelaksanaan rangkaian Musrenbang 2013.

3. KELUARAN Keluaran yang diharapkan dari Pendamping dan Staf Penghubung Provinsi adalah sebagai berikut: a. Laporan hasil kunjungan pendahuluan Provinsi; b. Laporan hasil pelaksanaan Musrenbang Provinsi; c. Laporan pelaksanaan Pra Musrenbangnas meliputi: - Hasil sinkronisasi isu strategis provinsi (F0) sebanyak 5 isu strategis dengan total 25 kegiatan strategis. - Hasil sinkronisasi program dan kegiatan “Short List” (F1) 4. PERAN Peran dari Pendamping Provinsi (LO) adalah sebagai berikut: (1) Sebagai penghubung antara Bappenas dengan mengkoordinasikan usulan isu strategis daerah (F0) ;

Provinsi


dalam

3

(2) Sebagai penghubung antara Bappenas dengan Provinsi dalam mensinergikan perencanaan di pusat dan daerah terkait pelaksanaan isu strategis nasional (11+3) di daerah ; dan (3) Sebagai pendamping bagi provinsi yang menjadi tanggung jawabnya selama rangkaian pelaksanaan Musrenbang 2013 Adapun peran dari Staf Penghubung Provinsi adalah untuk membantu Pendamping Provinsi dalam melaksanakan peran dari sisi subtantif teknis maupun administrasi .

5. TUGAS Tugas para pendamping (LO) dan Staf Penghubung Provinsi diuraikan sebagai berikut.

A. Pendamping Provinsi (LO) Tahap

Tugas

Triwulanan I (30 Januari 2013)

1.

Mendampingi Kepala Bappeda Provinsi pada Temu Konsultasi Triwulanan I

Rakorbangpus dan Triwulanan II 8 April 2013)

1.

Mengikuti kegiatan pembekalan sebagai LO (22 Februari 2013) Mempelajari dan mengawal perumusan isu-isu strategis provinsi Memberikan arahan dalam penjabaran isu strategis provinsi ke dalam usulan kegiatan sektor-sektor Memantau kesiapan materi dan tim Bappeda Provinsi yang menjadi tanggung jawabnya pada kegiatan Rakorbangpus dan Temu Konsultasi Triwulanan II Mempelajari serta memberi arahan penyempurnaan UKPPD Provinsi Memantau kesiapan rancangan awal Renja K/L yang pagu indikatifnya sudah diuraikan per provinsi Membangun komunikasi sepanjang waktu diantara Rakorbangpus dan tahap sebelum Pra-Musrenbangnas untuk memastikan kesesuaian isu strategis provinsi yang diusulkan provinsi dengan yang dirumuskan Bappenas Melakukan kunjungan pendahuluan untuk diskusi mendalam dengan Pemerintah Daerah Provinsi mitra wilayahnya sebelum pelaksanaan Musrenbang Provinsi tahun 2013. Kunjungan pendahuluan ini dalam rangka menjaring isu-isu strategis provinsi yang akan dibahas dalam Musrenbangnas tahun 2013. Materi yang dapat disajikan dalam menjaring isu-isu strategis provinsi adalah sebagai berikut: a. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di 33 Provinsi; b. Potret Analisis per daerah (Analisis Provinsi 2012, Analisis Kesenjangan Wilayah 2012, Pembangunan Daerah Dalam Angka 2012); c. Sandingan Isu Strategis RKP 2013 – RKA-KL 2013;

2. 3. 4.

5. 6. 7.

Persiapan Musrenbangprov (1-20 Maret 2013)

1.


4

Kegiatan MP3EI dan MP3KI yang terdapat di wilayahnya; dan e. RAN/RAD Gas Rumah Kaca (GRK). Menyampaikan laporan kunjungan pendahuluan Musrenbangprov yang penyusunannya dibantu oleh Staf Penghubung Provinsi, Mencermati masalah, potensi, dan isu-isu yang berkembang saat ini di setiap provinsi berdasarkan data sekunder maupun primer, dan mendiskusikan dengan Bappeda Provinsi untuk dikerucutkan sebagai rancangan isu strategis provinsi untuk ditangani pada tahun 2014, Membangun komunikasi sepanjang waktu diantara Triwulanan II dan tahap sebelum Pra-Musrenbangnas, Memberikan fasilitasi ide, saran, dan arahan dan penjelasan mengenai sinkronisasi Isu Strategis-NasionalDaerah. Mengikuti keseluruhan pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan memberikan arahan dan penjelasan mengenai isu strategis nasional-daerah Menyampaikan laporan pelaksanaan Musrenbangprov yang penyusunannya dibantu oleh Staf Penghubung Provinsi d.

2.

3.

4. 5.

Pelaksanaan Musrenbangprov (21 Maret- 12 April 2013)

1.

Pra Musrenbangnas (22-26 April dan 29 april 2013)

1.

2.

2. 3.

Musrenbangnas (30 April 2013)

1. 2.

Pasca Musrenbangnas (3 Mei 2013)

Memantau kesiapan materi dan tim Pemerintah Provinsi yang akan hadir pada Pra Musrenbangnas Sebagai Penanggungjawab Sektor dalam trilateral desk pramusrenbangnas Memantau penyusunan rekapitulasi hasil kesepakatan per Provinsi. Memantau kesiapan tim Pemerintah Provinsi yang akan hadir pada Musrenbangnas 2013 Memantau pembacaan laporan ringkas terkait provinsi yang menjadi tanggung jawabnya. Melanjutkan komunikasi untuk mengawal dan memastikan hasil Musrenbangnas dalam Renja K/L (sejak Pasca Musrenbangnas s.d. pagu definitif ditetapkan)

B. Staf Penghubung Provinsi I.

II.

Temu Konsultasi Triwulanan I (30 Januari 2013) 1. Memantau kesiapan tim Bappeda Provinsi yang akan hadir pada Temu Konsultasi Triwulanan I Rakorbangpus dan Temu Konsultasi Triwulanan II (8 April 2013) 1. Memantauan kesiapan tim Bappeda Provinsi yang akan hadir pada kegiatan Rakorbangpus dan Temu Konsultasi Triwulanan II; 2. Mengikuti pembekalan Penghubung provinsi pada tanggal 7 Maret 2013.


5

3. Mengikuti Pelatihan Aplikasi Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) yang dilakukan tgl 18-19 Maret 2013 (c.q Rusdi ext.3308 HP 085228334096); 4. Melakukan pemantuan dan pengecekkan usulan isu strategis provinsi dalam proses UKPPD untuk disandingkan dengan RENJA K/L.

III. Persiapan Musrenbang Provinsi (1-20 Maret 2013) 1. Membantu Pendamping Provinsi/LO dalam menyusun laporan kunjungan pendahuluan (format memorandum laporan terlampir). Soft copy laporan pelaksanaan kunjungan pendahuluan dikirim kepada email [email protected]. 2. Melakukan konfirmasi ulang jadwal pelaksanaan Musrenbangprov yang menjadi tanggung jawabnya; 3. Melakukan konfirmasi ulang kesediaan Menteri, Wakil Menteri dan/atau Pejabat Eselon I dan II (LO) Bappenas untuk menjadi narasumber pada waktu dan tempat sesuai jadwal yang telah dikonfirmasi; 4. Melakukan kontak dengan panitia penyelenggara Musrenbangprov perihal detil pelaksanaan Musrenbangprov dan menginformasikan kepada Menteri, Wakil Menteri dan/atau Pejabat Eselon I dan II (LO) yang terkait; 5. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal (Cq. Sudira, Ext.: 3027, Hp: 08128140772) perihal surat penugasan dan SPPD untuk keberangkatan; Kunjungan Pendahuluan untuk 1 orang (Pendamping Provinsi/LO) Kunjungan Musrenbangprov untuk 3 orang ( Eselon 1, Pendamping Provinsi/LO, Staf Penghubung Provinsi) 6. Mempersiapkan teknis keberangkatan, yaitu pemesanan tiket ke Koperasi Bappenas bagi Pejabat Eselon I dan II (LO) yang akan berangkat ke provinsi minimal 3 (tiga) hari sebelum keberangkatan (Cq. Galuh, Ext.: 3555, Hp: 08567935417); 7. Memantau penyampaian lumpsum, tiket, dan akomodasi kepada Pejabat Eselon I dan II (LO); 8. Melakukan koordinasi dengan protokoler Menteri dan/atau Wakil Menteri bagi provinsi yang akan dikunjungi oleh Menteri dan/atau Wakil Menteri (Cq. Budi Cahyono, Joko, Ikin; Ext.: 2408/2201); 9. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pengembangan Wilayah terkait substansi teknis yang akan dibawa pada saat pelaksanaan Musrenbangprov, antara lain: bahan paparan Menteri, dan bahan terkait lainnya (Cq. Bimo, Ext: 3308, Hp: 08562931199); 10.Membantu Pendamping Provinsi (LO) dalam melakukan penyempurnaan terhadap bahan paparan dasar yang disusun oleh Direktorat


6

Pengembangan Wilayah dengan tetap mengkomunikasikan kepada Pejabat Eselon I yang telah ditugaskan; IV. Tahap Musrenbang Provinsi (21 Maret-12 April 2013) 1. Mengikuti keseluruhan pelaksanaan Musrenbang Provinsi; 2. Memastikan pemerintah provinsi dapat mengoperasikan aplikasi UKPPD; 3. Membantu pemerintah provinsi dalam menyusun: (i) UKPPD lengkap/ (F3), (ii) Memilih kegiatan dalam UKPPD berdasarkan isu strategis nasionaldaerah untuk dibahas dalam Pra Musrenbangnas/kandidat (F1), (iii) memilih isu strategis provinsi/F0; 4. Mendapatkan keseluruhan hasil kesepakatan yang dicapai dalam Musrenbang Provinsi; 5. Meminta buku atau CD Provinsi Dalam Angka tahun 2012, serta RPJMD dan RPJPD terbaru kepada Bappeda Provinsi yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal (Cq. Osmar, Ext.:3206, Hp: 085714763046); V. Tahap Pasca Musrenbang Provinsi 1. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Musrenbangprov terutama terkait dengan isu dan permasalahan strategis provinsi, program dan kegiatan prioritas pembangunan provinsi, serta kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam format yang akan ditentukan dan diserahkan maksimal 3 (tiga) hari pasca pelaksanaan Musrenbangprov kepada Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal (format memorandum laporan terlampir). Soft copy laporan pelaksanaan Musrenbang Provinsi dikirim kepada email [email protected]. 2. Menyampaikan surat penugasan, SPPD, tiket dan boarding pass, dan bukti pembayaran akomodasi hotel untuk Pejabat Eselon I, Pendamping Provinsi/LO dan Staf Penghubung Provinsi ke Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal (c.q Sudira ext.3207 HP: 08128140772). 3. Memastikan pemerintah provinsi telah mengisi aplikasi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Pra Musrenbangnas, yang meliputi: 1. Daftar usulan Isu Strategis Provinsi (F0); 2. Daftar kegiatan yang diusulkan untuk dibahas (kandidat F1); 3. UKPPD atau F3. 4. Memberikan informasi terbaru mengenai pelaksanaan Musrenbang Nasional kepada pemerintah provinsi yang menjadi tanggung jawabnya.

VI. Tahap Pra Musrenbangnas (22-26 April 2013) 1. Memberikan informasi prioritas pembangunan nasional dalam rancangan RKP 2014 dan mekanisme pelaksanaan Pra Musrenbangnas kepada Pemerintah Provinsi; 2. Melakukan koordinasi dengan tim Bappeda Provinsi yang akan hadir pada Pra Musrenbangnas;


7

3. Memantau dan mengumpulkan hasil kesepakatan (Berita Acara) (lembar copy) antara K/L dengan Pemerintah Provinsi pada forum trilateral desks, dan memastikan Bappeda Provinsi telah menerima hasil kesepakatan (Berita Acara) tersebut; 4. Menyusun laporan pelaksanaan Pra Musrenbangnas (format memorandum laporan terlampir) mengenai program dan kegiatan provinsi (UKPPD) apa saja yang telah disepakati bersama antara K/L dengan pemerintah provinsi untuk disampaikan kepada Pendamping Provinsi (LO) maksimal 1 (satu) hari pasca forum trilateral desks untuk provinsinya; Soft copy laporan pelaksanaan Pra Musrenbangnas dikirim kepada email [email protected]. 5. Menyerahkan kesepakatan isu strategis provinsi berdasarkan hasil trilateral desk Pra Musrenbangnas pada penutupan forum Pra Musrenbangnas. VII. Tahap Pelaksanaan Musrenbangnas (30 April 2013) 1. Memantau kesiapan tim Pemerintah Provinsi yang akan hadir pada Musrenbangnas 2013; 2. Memantau pembacaan laporan ringkas terkait provinsi yang menjadi tanggung jawabnya. VIII. Tahap Pasca Musrenbangnas (3 Mei 2013) Melanjutkan komunikasi untuk mengawal dan memastikan hasil Musrenbangnas sesuai provinsi yang menjadi tanggung jawabnya dalam Renja K/L sejak Pasca Musrenbangnas s.d. pagu definitif ditetapkan.


8

LAMPIRAN 1

Rincian Keluaran Musrenbang 2013 TAHAPAN Triwulanan I (30 Januari)

KELUARAN • • • •

Rakorbangpus dan Triwulanan II (8 April) Musrenbangprov (21 Maret – 12 April) Pra Musrenbangnas (22 – 26 April)

Musrenbangnas (30 April) Pasca Musrenbangnas (3 Mei)

• • • • • • • • • • • • • •

Penyampaian Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010 - 2014 Penyampaian rangkaian kegiatan musrenbangnas 2013 dalam rangka proses penyusunan RKP 2014 Penyampaian Kebijakan Dana Dekonsentrasi Bappenas Penyampaian Alokasi Program K/L tahun 2013 di tiap provinsi, dan perkiraan ketersediaan anggaran tahun 2014 Catatan rapat mengenai Tema dan Prioritas RKP 2014 dan Pagu Indikatif 2014 sebagai masukan Renja K/L per provinsi Review Isu Strategis Provinsi Penyampaian dan Tindak Lanjut Isu Strategis Provinsi oleh Daerah Program/Kegiatan Prioritas yang akan dibiayai APBD Program/Kegiatan Prioritas yang diusulkan dalam UKPPD untuk didanai APBN Kesepakatan program dan kegiatan yang mendukung Isu Strategis Nasional – Provinsi akan di danai APBN dan APBD Berita Acara Kesepakatan (Bappeda Provinsi, K/L, Bappenas) Isu strategis provinsi menjadi acuan pemutakhiran Renja K/L Laporan Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas Arahan Presiden dan Wakil Presiden Dialog Para Menteri dangan Gubernur / Bupati / Walikota Se-Indonesia Klarifikasi akhir kesepakatan Pra Musrenbangnas dalam Renja K/L Rancangan Akhir Renja K/L 2014 Rancangan Akhir RKP 2014


9

LAMPIRAN 2 Review Terhadap Pelaksanaan Pra Musrenbangnas 2012 NO

PERMASALAHAN

SARAN PERBAIKAN

1

Waktu yang dialokasikan tidak cukup untuk mengkaji F0 dan F1/F2.

Pembahasan difokuskan untuk membahas F0 dan F1. Apabila masih ada waktu tersisa maka dapat membahas F2. Agar mempersingkat waktu dalam pengisian aplikasi UKPPD, telah diusulkan penyempurnaan aplikasi dimana seluruh kesepakatan diinput dalam aplikasi (rekap berita acara kesepakatan, lampiran, tindak lanjut) kemudian di print dan ditandatangani bersama

2

Peserta daerah yang hadir melebihi jumlah yang diundang.

Pembatasan jumlah peserta yaitu 6 orang untuk setiap Provinsi, mempersiapkan ruang tunggu yang lebih banyak untuk pergantian personil pembahasan. Diskresi terhadap peserta diluar jumlah yang telah ditetapkan hanya dilakukan oleh 1 orang yaitu Koordinator Pra Musrenbangnas.

3

• Terdapat antrian pada beberapa K/L prioritas dan kekosongan pada beberapa K/L. • Panjangnya antrian pada desk K/L tertentu menyebabkan waktu pembahasan dengan desk K/L lain untuk provinsi ybs menjadi berkurang. • Jadwal pembahasan yang fleksibel menyebabkan Kepala Bappeda Provinsi kesulitan mengatur pembagian perwakilan daerah yang berkompeten yang akan disebar pada desk K/L

• Disarankan mekanisme pembahasan Tiralteral Desk dalam bentuk Fixed Schedule/terjadwal. Untuk desk sepanjang hari pembahasan 50 menit/provinsi sedangkan untuk desk setengah hari pembahasan 30 menit/provinsi. Disediakan buffer time di akhir sesi untuk membahas F0 /F1 (tidak termasuk F2) yang belum sempat terbahas sesuai kesepakatan dengan Koordinator Desk • Aplikasi UKPPD akan menyediakan timer dan akan menampilkan remainder dalam monitor bahwa waktu pembahasan sudah hampir selesai, sehingga pembahasan


10

NO

PERMASALAHAN

4

Kesulitan dalam menjembatani hasil kesepakatan desk Pra Musrenbang berdasarkan Isu Strategis Provinsi dengan Arah Kebijakan per Prioritas Nasional

5

Pemerintah Provinsi kesulitan melakukan rekap terhadap kesepakatan Isu Startegis Provinsi yang dibahas dalam forum Pra Musrenbangnas

SARAN PERBAIKAN dapat segera dituntaskan/disepakati untuk dibahas lebih lanjut setelah sesi diskusi. • Posisi Desk untuk desk sepanjang hari dan setengah hari akan dibuat cluster dengan time keeper yang berbeda sehingga jika waktu pembahasan selesai diharapkan seluruh desk akan menyelesaikan pembahasan dan berganti dengan provinsi lainnya. • Apabila disepakati maka harus disimulasikan, dan didukung komitmen direktorat teknis untuk disiplin terhadap waktu Untuk menjembatani pembahasan isu strategis prov dalam desk Pra Musrenbangnas maka paparan deputi penanggungjawab PN dalam forum Penutupan Pra Musrenbangnas dibagi menjadi 2 bagian yaitu : a. Hasil kesepakatan Isu Startegis Provinsi per wilayah dalam konteksn PN b. Arah Kebijakan per Prioritas Nasional Hasil kesepakatan Isu Startegis Provinsi per Provinsi akan diserahkan kepada para LO untuk selanjutnya disampaikan oleh para LO kepada Bappeda Provinsi dalam forum Penutupan Pra Musrenbangnas


11

LAMPIRAN 3

Tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)


12

LAMPIRAN 4

Tahapan Usulan Kegiatan Pendanaan Dan Pembangunan Daerah (UKPPD) INPUT KEMENTRIAN /LEMBAGA

RENJA K/L 2014

PEMERINTAH PROVINSI

UKPPD

RENJA K/L 2014

PROSES PRIORITAS NASIONAL (RPJMN/RKP) Arah Kebijakan, Strategi Pengembangan, Program, Kegiatan

PERSANDINGAN

PRIORITAS WILAYAH (RPJMD/RKPD) Isu Strategis, Fakta, Potensi

OUTPUT

F1 Short List Sandingan

F2 Long List Sandingan

F3

F4

UKPPD

RENJA K/L


13

LAMPIRAN 5

Jadwal Pelaksanaan UKPPD 2013 Tanggal 10 Februari 20 Februari 6 Maret 14 Maret 18 – 19 Maret 21 Maret – 10 April 10 – 13 April 17 April 18 – 19 April 22 – 26 April 27 -28 April

Uraian Prototype UKPPD Presentasi Draft UKPPD Sosialisasi Draft UKPPD Staf Penghubung Provinsi Pelatihan UKPPD ke Staf Penghubung Provinsi Sosialisasi dan Pelatihan UKPPD ke Bappeda Provinsi Pengisian Data UKPPD dalam Musrenbangprov (online) Finalisasi Data UKPPD hasil input provinsi (online) Penyerahan Renja KL 2014 Persandingan Renja KL dan UKPPD, Penyusunan F0, F1 & F2 Pengisian Hasil Pembahasan Pra Musrenbangnas Pengecekan Hasil Pra Musrenbangnas

Penanggung Jawab Tim UKPPD Tim UKPPD Tim UKPPD dan Sekretariat Musrenbang 2013 Tim UKPPD Tim UKPPD dan Sekretariat Musrenbang 2013 Tim UKPPD dan Bappeda Provinsi Tim UKPPD Dit. APP Bappenas Tim UKPPD Tim UKPPD dan Sekretariat Musrenbang 2013 Tim UKPPD dan Sekretariat Musrenbang 2013


14

LAMPIRAN 6

Daftar Pejabat Eselon I, II (LO), dan Staf Penghubung Provinsi NO

PROVINSI

ESELON I*

LO PROVINSI – ESELON II NAMA

SUMATERA A 1 Aceh 2

Sumatera Utara

3

Sumatera Barat

4

Riau

5

Kepulauan Riau

SUMATERA B 6 Sumatera Selatan 7

Bengkulu

8

Lampung

9

Bangka Belitung

10

Jambi

Dr. Ir. Edi Effendi Tedjakusuma, MA Dr. Ir. Ceppie Kurniadi Sumadilaga, MA Dra. Nina Sardjunani, MA

PEJABAT STAF PENGHUBUNG PROVINSI NO.HP

Ir. Deddy Koespramoedyo, MSc Dra. Rahma Iryanti, MT

0816 941 341

lr. Nugroho Tri Utomo, MRP Drs. Wariki Sutikno, MCP

0815 100 91885

lr. Montty Girianna, MSc, MCP, Ph.D

0816 728 558

Dr. Ir. Bastary Pandji Indra, MSP Ir. Budi Hidayat, M.Eng.Sc

0811 892 287

Drs. Adhi Putra Alfian, MSi

0816 940 295

Arif Christiono, SH, MSi

0812 138 75J3

Dr. Ir. Dedy Supriadi Priatna, MSc

lr. Jadhie Judodiniar Ardajat, MSi

0811 103 200

Dr. Ir. Max Hasudungan Pohan, CES, MA Dr. Ir. Dida Heryadi Salya, MA Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP

Ir. Yahya Rachmana Hldayat, MSc Ir. M. Donny Azdan, MA, MS, Ph.D Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D

0812 826 9857

Dr. Ir. Rr. Endah Murniningtyas, MSc Dr. Slamet Seno Adji, MA

Ir. Rizky Ferianto, MA Dr. Ir. Dedy Supriadi Priatna, MSc Dr. Ir. Ceppie Kurniadi Sumadilaga, MA Ir. Rizky Ferianto, MA

NAMA

EMAIL

NO.HP

Mia Amalia, ST, MSi, Ph.D Sri Roshidayati, S.Kom, ME Aldy Kharisma Mardikanto, ST Asep Saepudin, S.Sos, Msi Sunandar, S.Kom, M.Si

[email protected] / [email protected] [email protected]. id [email protected]

0813 21644538

[email protected]

0815 84933626

[email protected]

0812 9450519

Mohammad Taufiq Rinaldi, ST Yunhri Trima Vibian, SE, MM Mariska, SE

mohammad.rinaldi@bappena s.go.id [email protected]

08158951081

mariska.suwardi@bappenas. go.id [email protected]

0813 14171786

[email protected] o.id

0813 20717775

[email protected]

0817 0970072

0815 990 1777

Shri Mulyanto, S.Sos, MT, MSc Ir. Juari, ME

[email protected]

0818 08384524

0815 143 70092

Maliki, ST, MSIE, Ph.D

[email protected]

0812 86092071

0816 185 3917

0813 8970 4035

8159873280

Mardiharto Tjokrowasito, SH, LLM Ricky Ramdhan

0818 150517 0818 853692

0812 9209002

0816 1404598

JAWA BALI 11

DKI Jakarta

12

Jawa Barat

13

Jawa Tengah


15

NO

PROVINSI

ESELON I*

LO PROVINSI – ESELON II NAMA

14

DI Yogyakarta

15

PEJABAT STAF PENGHUBUNG PROVINSI NO.HP

NAMA

Dra. RD SiIiwanti, MPIA

0816 130 0466

Dewi Sri

Jawa Timur

Dr. Prasetijono Widjojo MJ, MA Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP

Ir. Hayu Parasati, MPS

0816 941341

16

Banten

Dra. Nina Sardjunani, MA

Dr.lr. Subandi, MSc

0815 143 30077

17

Bali

Ir. Rizky Ferianto, MA

Amalia Adininggar Widyasanti, ST, Msi, M.Eng, Ph.D

0813 1935 3077

Mas Wedar Haryagung Adji, SE, MPEM Suprapto Budinugroho, ST, M.Eng F. Kristiartono

Dr. Ir. Dida Heryadi Salya, MA Dr. Ir. Rr. Endah Murniningtyas, MSc Ir. Bemby Uripto, MSc

Dr.lr. Mesdin Kornelis Simarmata, MSc Ir. Basah Hernowo, MA

0813 106 91224

EMAIL

NO.HP

[email protected] .id [email protected]

0818 656061

suprapto.budinugroho@bapp enas.go.id [email protected]

0858 68377088

kusumawardhana@bappenas. go.id [email protected]

0816 1116302

0816 180 9451

Raden Wijaya Kusuma Wardhana, ST, MMIB Ir. Nita Kartika, M.Ec

Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM

0813 105 50B41

Roby Fadillah, S.Pi

0815 9908796

Dr. Ir. Rr. Endah Murniningtyas, MSc

Ir. Bambang Prihartono, MSCE

0811 982 670

Raden Bonnyswara, SE, MSc

[email protected] d [email protected] / [email protected]

Dr. Ir. Dida Heryadi Salya, MA Ir. Umiyatun Hayati Triastuti, MSc Dr. Ir. Rr. Endah Murniningtyas, MSc Ir. Umiyatun Hayati Triastuti, MSc Dr. Ir. Ceppie Kurniadi Sumadilaga, MA Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA

Ir. Kennedy Simanjuntak, MA Drs. Pungky Sumadi, MCP, Ph.D Ir. Nono Rusono, PG.Dip.Agr.Sci.Msi Dadang Rizky Ratman, SH, MPA Ir. Tubagus Achmad Chusni, MA, M.Phill Ir. Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, MA

0812 309 7192

[email protected]

0816 1857480

0812 826 9857

Kurniawan Ariadi, SIP, M.Com Intan Natasha Putri, SE

0812 1964047

0812 802 0321

Ifan Martino, S.Si

[email protected] d [email protected]

0811 879 159

Dra. Esti Nurhayati, MM Firman Edison, S.Sos, ME Oktorika, SE.Ak, MM

[email protected]

0812 8003205

[email protected]

082 114620224

[email protected]

0818 992979

Ir. Rizky Ferianto, MA

Dr. Vivi Yulaswati, MSc

0813 146 71963

Dharendra Wardhana, SE, MSc

dharendra.wardhana@bappe nas.go.id

0856 2830612

0817 6336068

0811 816217

KALIMANTAN 18

Kalimantan Barat

19

Kalimantan Tengah

20

Kalimantan Selatan

21

Kalimantan Timur

0811 862886

0817 9180179

SULAWESI 22

Sulawesi Utara

23

Sulawesi Tengah

24

Sulawesi Selatan

25

Sulawesi Tenggara

26

Gorontalo

27

Sulawesi Barat

8161137603 0815 183 2707

0813 14552435

KEPULAUAN TIMUR 28

Nusa Tenggara Barat


16

NO

PROVINSI

ESELON I*

LO PROVINSI – ESELON II

PEJABAT STAF PENGHUBUNG PROVINSI

NAMA

NO.HP

NAMA

Dr. Prasetijono Widjojo MJ, MA Dra. Nina Sardjunani, MA

Dr. Sanjoyo, M.Ec

0815 802 7172

Dr. Hadiat, MA

0811 987 417

Dani Ramadan, S.Si, MHR Sidayu Ariteja, SE

29

Nusa Tenggara Timur

30

Maluku

31

Maluku Utara

Dr. Ir. Edi Effendi Tedjakusuma, MA

Dr. Ir. Arif Haryana, MSc

0812 951 5753

Indra Wisaksono, SE, MPP

32

Papua Barat

Ir. Bambang Prijambodo, MA

Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D

0855 1001920

33

Papua

Dr. Ir. Ceppie Kurniadi Sumadilaga, MA

Ir. Yudho Dwinanda Priaadi, MS

Rooslina Tampubolon, S.Kom, MSi Rangga Jantan Wargadalam, S.Si

EMAIL [email protected] d [email protected] d indra.wisaksono@bappenas. go.id / [email protected] [email protected]

* status per tanggal 02 April 2013


17

NO.HP 0812 8518310 0878 8755224 0815 8863453

0812 9331042

LAMPIRAN 7

Format Laporan Pelaksanaan Kunjungan Pendahuluan MEMORANDUM No. /Dt…./03/2013 Kepada Yth.

: 1. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal

Dari

: 1. Pendamping Provinsi/ LO Provinsi ................

Perihal

: Laporan Pelaksanaan Kunjungan Pendamping Provinsi/ LO Dalam Rangka Pembahasan Pendahuluan Musrenbang Provinsi ............... Tahun 2013

Tanggal

: …… Maret 2013

2. Direktur Pengembangan Wilayah 2. Staf Penghubung Provinsi ...............

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kunjungan Pendamping Provinsi/ LO dalam rangka pembahasan pendahuluan Musrenbang Provinsi ............... pada tanggal ..............., berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan kunjungan pendahuluan Musrenbang Provinsi ............... sebagai berikut: 1. Bagaimana hasil analisis/ koordinasi dengan Direktorat Mitra Kerja K/L terhadap persandingan Isu Strategis Provinsi ............... dengan RKP dan APBN 2013 khususnya pada beberapa kegiatan yang belum didanai oleh Kementerian/Lembaga 2. Apakah implementasi proyek Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2013 pada Koridor Pulau ............... khususnya di Provinsi ............... telah sesuai dengan Rencana Proyek MP3EI, dan kendala apa saja yang dihadapi (catatan: - kategori kendala dapat terdiri dari (i) kendala regulasi, (ii) kendala teknis, (iii) kendala pendanaan – daftar proyek yang mengalami kendala dapat dilampirkan) 3. Apakah program penanggulangan kemikinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah selama ini menjawab akar masalah penyebab kemiskinan yang spesifik di Provinsi ................. Bagaimana saran pemerintah daerah tentang program penanggulangan kemikinan yang dibutuhkan di Provinsi ................. 4.

Apakah Pemerintah Daerah mempunyai program khusus dalam menangani kemiskinan ? Bagaimana sinkronisasi program tersebut dengan program yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga atau pelaku lainnya seperti BUMN/ Swasta.

5. Bagaimana pemahaman Pemerintah Daerah tentang MP3KI ? Dengan kriteria pemilihan Quick Wins 2014 yang telah disampaikan, Pemerintah Daerah mempunyai kriteria khusus yang akan diterapkan daerah, yaitu: .............................. Program apa saja yang dapat Pemerintah Daerah lakukan di lokasi Quick Wins tersebut....... 6. Konfirmasi terhadap prospek pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) dan Rencana Aksi Nasional/ Rencana Aksi Daerah Gerakan Rumah Kaca (RAN/D GRK) di Provinsi ................ 7. Hasil identifikasi 5 (lima) Isu Strategis Provinsi untuk penyusunan RKP 2014 setelah berkoordinasi dengan mitra daerah (Bappeda), dan dengan mempertimbangkan hasil Analisis Provinsi dan Analisis Kesenjangan Wilayah, isu strategis daerah tahun sebelumnya, serta hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah . 8. Beberapa catatan khusus yang penting mendapat perhatian (jika dipandang perlu) Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. Tembusan Yth: 1. Bapak Wakil Menteri PPN/ Wakil Kepala Bappenas; 2. Bapak Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah; 3. Ibu Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan; 4. Ibu Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 5. Bapak Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan; 6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana


18

Lampiran 8 Format Laporan Pelaksanaan Kunjungan Musrenbang Provinsi MEMORANDUM No. /Dt…./04/2013 Kepada Yth.

:

1. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal 2. Direktur Pengembangan Wilayah

Dari

:

1. Pendamping Provinsi (LO) ..................

Perihal

:

Laporan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi ..................

Tanggal

:

……… April 2013

2. Staf Penghubung Provinsi ..................

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi .................. pada tanggal .................., berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Musrenbang Provinsi .................. sebagai berikut: 1. Musrenbang Provinsi Sulawesi Selatan dibuka oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan dihadiri oleh: Pejabat Eselon I Pejabat Eselon II Petugas Staf Penghubung Provinsi

: .................. : .................. : ..................

2. Tema RKPD Provinsi .................. tahun 2014, dan sasaran pembangunan Provinsi .................. 3. Sinkronisasi arah kebijakan nasional (RKP 2014) dengan arah kebijakan daerah (RKPD 2014) melalui persandingan antara prioritas dan sasaran nasional dengan Isu Strategis Provinsi ………………….. [kolom tidak harus diisi secara keseluruhan tetapi hanya prioritas, sasaran nasional dan Isu Strategis Provinsi yang diusulkan di provinsi yang berkaitan] Contoh: Sinkronisasi arah kebijakan (RKP 2014) dengan arah kebijakan daerah (RKPD 2014) melalui persandingan antara prioritas dan sasaran nasional dengan Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: No

Prioritas Nasional

Sasaran Nasional

1

PN 6: Infrastruktur

Percepatan pembangunan infrastruktur domestic connectivity: Jalan SiwaBarru-Pare pare MarosMakassar

2

PN: 7

Pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi Peningkatan iklim investasi dan usaha

Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Isu Strategis Provinsi Pembangunan Infrastruktur Wilayah untuk Perkuatan Konektifitas Regional dan Nasional: o Pembangunan jalur Bus Rapid Transit (BRT) o Preservasi jalan 1530,67 Km, Pembangunan jembatan 16.449 m, Pelebaran jalan 73,17 Km, Pembangunan fly over/underpass 800 MK dan rekonstruksi jalan 38,32 Km o ……………… Pembangunan Industri Pengolahan o Pengembangan Industri Mobil Serbaguna/Mobil Toko Untuk UKM. o Pendirian rumah coklat, tempat showroom, pusat promosi dan pemasaran coklat, pusat demo mesin pengolahan proses olahan


Kebutuhan Pendanaan (Rp Juta) 696,442

5,573,000

19

No

Prioritas Nasional

Sasaran Nasional

3

PN 2: Pendidikan Dan PN 3: Kesehatan

Peningkatan pembangunan sumber daya manusia

4

PN 8: Energi

Pengembangan Energi Alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi

5

PN 5: Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan Nasional o Rehabilitasi Jaringan Air Baku Lekopancing o Rehabilitasi Waduk Bili-Bili

Isu Strategis Provinsi dari biji kakao menjadi coklat, pusat data dan informasi pemasaran. o ……………… Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan o Penyediaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan dasar o Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah, o Pembangunan RS Sayang Rakyat berlantai 3 o ……………… Pemenuhan Kebutuhan Energi o Pembangunan jaringan gas kota o Pembangunan PLTA Bonto Batu Enrekang o Pembangunan PLTA Buttu Batu ( 2 x 100 MW ) o ……………… Meningkatakan Produksi dan Kualitas Hasil Produksi Padi o Pembangunan/Peningkatan jaringan irigasi 3.570 Ha dan jaringan tata air tambak 20.000 Ha, o Pelaksanaan pembangunan 17 waduk dan 4 embung, rehab waduk 2 buah, pembangunan air baku dengan kapasitas 2,50 m3/det, Rehab prasarana air baku 0,70 m3/det, o ………………

Kebutuhan Pendanaan (Rp Juta)

663.731

2,070,500

1,971,082

4. Penentuan Lokasi Quick Wins 2014 di propinsi ....... adalah sebagai berikut: a.

Kecamatan ...... Kabupaten dan Kecamatan ....... Kabupaten

b.

Kriteria lokal yang diambil adalah .............................. karena ......................

c.

Program Penanggulangan Kemiskinan di lokasi QuickWins tersebut yang sedang berjalan (TA 2013) adalah: i.

Yang dilakukan Pemerintah Pusat adalah .....

ii.

Yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah .....

iii. Yang dilakukan BUMN/ Swasta atau pihak lainnya adalah ..... 5. Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Provinsi .................. dan kesepakatan pembangunan daerah berdasarkan Musrenbang Provinsi Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.


20

LAMPIRAN 9

Format Laporan Pelaksanaan Pra Musrenbangnas MEMORANDUM No. /Dt….. /04/2013 Kepada Yth.

: 1. Bapak Wakil Menteri PPN/ Wakil Kepala Bappenas

Dari

: 1. Pendamping Provinsi/ LO Provinsi ................

2. Bapak/Ibu Deputi Bidang ................ 2. Staf Penghubung Provinsi ................ Perihal

: Laporan Pelaksanaan Pra Musrenbangnas Provinsi ................

Tanggal

: ….. April 2013

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Pra Musrenbangnas) untuk Provinsi .............. pada tanggal …. April 2013, berikut kami sampaikan hasil pembahasan Isu Strategis Provinsi .............. sebagai berikut: 6. Rekap kesepakatan dan pendanaan Isu Strategis Provinsi .............. Contoh: “Terdapat 5 isu strategis dan 25 kegiatan strategis yang dibahas dalam forum pra Musrenbangnas, dimana 22 kegiatan strategis (88%) telah disepakati dengan beberapa catatan khusus, 1 kegiatan strategis (4%) tidak disepakati dan 2 kegiatan strategis (8%) tidak ada keterangan. Total alokasi yang diusulkan dalam Isu Strategis sebesar Rp 10.68 Triliun sedangkan total alokasi yang disepakati sebesar Rp 750.19 Miliar (7.02%).” 7. Catatan penting untuk setiap Isu Strategis Contoh: a.

Isu Strategis 1: Meningkatakan Produksi dan Kualitas Hasil Produksi Padi. Kegiatan strategis yang disepakati adalah kegiatan yang mendukung pencapaian surplus beras 10 juta ton di tahun 2014 seperti perluasan areal sawah, optimasi lahan, pencetakan sawah dan System Of Rice Intensification serta perbenihan.

b.

Isu Strategis 2: Pembangunan Industri Pengolahan Kegiatan strategis yang disepakati adalah pengembangan industri mobil serbaguna/mobil toko untuk UKM, pengembangan industri pengolahan produk kakao melalaui pendirian rumah cokelat kakao di Soppeng, kopi di Tana Toraja, jambu mete di Pangkajene Kepulauan dan pengembangan tebu seluas 1000 Ha Rp. 13,9 M di Bone, Gowa, dan Takalar

c.

Isu Strategis 3: Pembangunan Infrastruktur Wilayah untuk Perkuatan Konektivitas Regional dan Nasional Kegiatan strategis yang disepakati adalah pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) sebanyak 10 unit, pembangunan underpass senilai Rp 40 Miliar. Sedangkan pembangunan bandar udara Buntu Kunik (Tana Toraja) dan perpanjangan runway bandar udara Hasanudin dari semula 3100 m ke 3500 m belum dapat dialokasikan tahun 2013 karena adanya masalah pembebasan lahan

d.

Isu Strategis 4: Pemenuhan Kebutuhan Energi Pembangunan pembangkit listrik belum dapat dilaksanakan pada tahun 2013 namun direncanakan untuk dapat dialoaksikan melalui mekanisme IPP COD tahun yang akan datang yaitu PLTU Takalar Baru (2 x 100MW) dilakukan tahun 2014/2015 dan PLTA Pinrang Bakaru II ( 2 x 63 MW ) dilakukan tahun 2019. Sedangkan pembangunan PLTMH dan PLTS akan disalurkan melalui mekanisme dana transfer daerah (Dana Aloaksi Khusus)


21

e.

Isu Strategis 5: Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan Kegiatan strategis yang disepakati adalah pengalokasian tunjangan guru, tunjangan profesi bagi 2.553 orang sebesar Rp 66.795 Juta, tunjangan fungsional bagi 6.354 orang sebesar Rp 22.874 Juta, tunjangan khusus bagi 2.617 orang sebesar Rp 70.813 Juta, tunjangan peningkatan kualifikasi S1.DIV bagi 3.743 orang sebesar Rp 13.102 Juta. Untuk kegiatan peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah akan dianggarkan melalui mekanisme dana transfer daerah (Dana Alokasi Khusus), dana BOS transfer daerah. Sedangkan alokasi Pembangunan Rumah Sakit Sayang Rakyat berlantai 3 (untuk penambahan kamar kapasitas 200 tempat tidur) masih akan dibahas lebih lanjut.

8. Penjelasan singkat terhadap Isu Strategis yang tidak disepakati Contoh: “Kegiatan yang tidak disepakati adalah “Pemulihan produksi dan kualitas kakao dan pembinaan kakao lestari” karena walaupun gerakan nasional kakao telah selesai tahun 2012, namun kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, dan peremajaan kakao diharapkan tetap dilanjutkan agar sejalan dengan pengembangan komoditas unggulan Koridor Ekonomi Sulawesi sesuai dengan Masterplan Percepatan dan perluasan pembangunan Ekonomi indonesia 2011-2025” Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.


22

LAMPIRAN 10

Frequently Asked Quetions (FAQ) Terkait UKPPD

1.

Apakah Untuk Masuk Aplikasi UKPPD harus Login ? Jawab : Untuk masuk kedalam Aplikasi UKPPD wajib Login sesuai dengan provinsi masing – masing. Staf Penghubung Provinsi diberikan fasilitas akun untuk login dagar dapat memantau progres penginputan.

2.

Apakah semua Kementerian harus diisi oleh daerah? Jawab : Tidak perlu, yang di isi hanya Kementerian yang memiliki kegiatan dana Dekonsentrasi (Dekon) dan Tugas Pembantuan (TP) di provinsi bersangkutan. Apakah dapat ditambah usulan baru yang tidak ada dalam Aplikasi UKPPD ? Jawab : Tidak Bisa, karena Pengisian Usulan dalam Aplikasi UKPPD sudah disesuaikan dengan Renja KL agar dapat di susun persandingan, sehingga tambahan usulan baru yang tidak ada dalam Aplikasi UKPPD tidak dapat dilakukan.

3.

4.

Bagaimana bila nomenklatur Program, Sasaran, Kegiatan, dan Indikator yang ada di Pemerintah Daerah berbeda dengan yang ada dalam aplikasi ? Jawab : Terdapat kemungkinan nomenklatur yang berbeda antara program aplikasi dengan yang ada pada pemerintah daerah (pemda). Perbedaan biasanya karena aplikasi program disusun berdasarkan draft Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) yang nomenkalturnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK), sedangkan pemda menyusun nomenklatur kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri (Permendagri).Apabila ada perbedaan, perlu dilakukan


23

perkiraan subyektif dengan latar belakang keahlian (professional judgment) kesesuaian antara nomenklatur di pemda dengan nomenklatur yang memiliki substansi yang sama dengan yang ada di program aplikasi 5.

Apakah Dapat Menambahkan Usulan Lokasi Baru Pada Alokasi Program dan Kegiatan yang di berikan dalam Renja KL ? Jawab : Penambahan lokasi baru pada dasarnya dapat di fasilitasi, yaitu dilakukan dengan menginput lokasi mana yang mau ditambahkan melalui Aplikasi UKPPD yang telah di sediakan yang kemudian akan di usulkan ke Kementerian/Lembaga dan dibahas dalam Trilateral Desk Pra Musrenbangnas (pembahasan desk diprioritaskan untuk F0 dan F1).


24

LAMPIRAN 11

Frequently Asked Quetions (FAQ) Terkait Isu Strategis

1. Apakah yang dimaksud dengan isu strategis provinsi? Jawab : Isu strategis provinsi adalah: usulan kegiatan strategis dari pemerintah provinsi yang mendukung pencapaian target pembangunan prioritas nasional yang sesuai dengan kriteria: (i) Memberikan dampak luas dan signifikan pada pencapaian target pembangunan nasional dan daerah; (ii) Bersifat leverage/pengungkit; (iii) Urgent/mendesak bagi daerah (iv) Quick wins, sedapat mungkin selesai di 2014; (v) Memperhatikan pembagian kewenangan pemerintah pusat-daerah. (vi) Mengusulkan kembali bagi isu/kegiatan strategis yang telah dianggap baik tapi belum diakomodasi di 2013 (pendekatan perencanaan berjangka menengah) (vii) Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2014 yang difokuskan pada 15 isu dan langkah strategis, serta 28 isu dan langkah strategis lainnya, atau isu strategis lainnya yang dianggap penting. Keterangan:  Staf Penghubung Provinsi diharapkan dapat mengarahkan agar daerah memadukan antara isu strategis spesifik provinsi dengan isu strategis nasional, dan mengarahkan kegiatan spesifik untuk mengatasi isu strategis tersebut  Staf Penghubung Provinsi diharapkan dapat mengarahkan agar program/kegiatan yang merupakan lanjutan tahun sebelumnya (yang sudah pasti akan dianggarkan oleh K/L pd tahun 2014) tidak perlu masuk dalam usulan kegiatan strategis untuk mengatasi isu strategis tersebut, sehingga kegiatan strategis betul-betul kegiatan yang urgent/mendesak bagi daerah.


25

 Menyampaikan kebutuhan pendanaan dengan memperhatikan kapasitas implementasi serta jangka waktu pelaksanaan kegiatan.  Usulan yang disampaikan tidak “sebesar – besar” nya namun mengacu pada alokasi dua tahun terakhir 2.

Bagaimana penjelasan dan contoh dari masing-masing kriteria isu strategis provinsi ? Jawab :  Ada yang masih terlalu luas (umum), namun belum “clear” isu dan sasarannya Contoh : Terjaminnya dukungan ketahanan pangan,  Beberapa sudah cukup konkrit. Contoh : Pengembangan Bandar Udara H. AS Hanandjoeddin, Tanjung Pandan, Prov. Bangka Belitung

3.

Berapa banyak isu strategis yang bisa diangkat ke dalam UKPPD dan berapa indikator langkah strategis yang bisa diangkat ke dalam UKPPD ? Jawab:  Usulan isu strategis yang dapat diangkat ke dalam UKPPD Maksimal 5 Isu strategis Provinsi, sedangkan untuk kegiatan strategis yang dapat diangkat maksimal 25 kegiatan strategis, dimana 1 (satu) isu strategis dapat terdiri dari beberapa kegiatan strategis dan tidak dibatasi 1 isu strategis harus 5 kegiatan strategis.

4.

Apa saja bahan-bahan yang menjadi masukan terhadap penyusunan isu strategis daerah? Jawab:  Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di 33 Provinsi;  Potret Analisis per daerah (Analisis Provinsi 2012, Analisis Kesenjangan Wilayah 2012, Pembangunan Daerah Dalam Angka 2012);  Sandingan Isu Strategis RKP 2013 – RKA-KL 2013; dan  Kegiatan MP3EI dan MP3KI yang terdapat di wilayahnya;  RAN/RAD GRK.


26

Lampiran 12 Contoh Matriks Isu Strategis Provinsi


27


28

Panduan Pendamping Dan Staf Penghubung Provinsi

Recommend Documents