PA.Mdn

58

BAB III AKIBAT HUKUM DARI PENGALIHAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PUTUSAN PENGADILAN AGAMA No. 50/Pdt.G/2006/PA.Mdn

A. Kasus Posisi Putusan Pengadilam Agama No. 50/Pdt.G/2006/PA.Mdn Kasus ini berawal dari telah ditetapkannya BG sebagai pengasuh anak-anak dari orangtua bernama KC dan MI yang telah meninggal dunia. Anak-anak tersebut bernama NR binti MI , perempuan, lahir tanggal 13 Nopember 1992, MRM bin MI , laki-laki, lahir tanggal 22 Pebruari 1994 dan MF bin MI, laki-laki, lahir tanggal 22 Agustus 1997. Penetapan BG sebagai pengasuh dari ketiga anak-anak tersebut di atas ditetapkan

melalui

putusan

Mahkamah

Syariah

Meulaboh

Nomor

25/Pdt.P/2005/M.Sy-Mbo. Penetapan Mahkamah Syariah tersebut digugat oleh ibu kandung dari KC yang bernama Hj. NS yang juga merupakan nenek dari ketiga anakanak tersebut di atas. Sedangkan BG adalah abang kandung dari MI yang merupakan ayah dari ketiga anak tersebut di atas. Tentang duduk bahwa perkara penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2006 telah mengajukan gugatan pencabutan dan penunjukan wali yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 23 Januari 2006 dalam register perkara gugatan nomor 50/Pdt.G/2006/PA.Mdn yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut :

58

Universitas Sumatera Utara

59

1. Bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari KC yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1997, atau nenek kandung dari ketiga orang anakanak KC 2. Bahwa semasa hidupnya KC telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MI yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2004 di Kabupaten Pidie dan selamamasa perkawinan mereka telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama: NR binti MI, Perempuan, Lahir tanggal 13 Nopember 1992, serta MRM bin

MI.,

Laki-laki,

Lahir tanggal 22

Pebruari 1994, dan MF Idris bin MI, Laki-laki, Lahir tanggal 22 Agustus 1997 3. Bahwa KC semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai (PNS)

pada

SMA

Negeri

II

Negeri

Meulaboh, sedangkan

Sipil

MI semasa

hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Departemen Pertanian di Meulaboh 4. Bahwa setelah

KC dan MI, meninggal dunia, maka seyogyanya

tanggungjawab atas pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut berpindah

kepada

Penggugat

sebagai

nenek

kandungnya,

sekaligus

bertanggungjawab pula atas pengurusan pensiunan dan harta-harta yang ditinggalkan oleh KC dan MI 5. Bahwa oleh karena tiga anak dari KC dan MI tersebut belum mencapai usia dewasa dan belum cakap untuk bertindak di depan hukum sehingga


60

diperiukan adanya wali yang akan bertanggungjawab mengurus diri dan hartanya; 6. Bahwa demi untuk kepentingan pengurusan harta-harta dan pengurusan TASPEN dan Pensiunan yang ditinggalkan oleh Almarhumah KC binti MC dan Almarhum MI bin MG tersebut, maka Penggugat memohon agar Penggugat ditetapkan dan ditunjuk sebagai wali dari tiga anak KC dan MI yang masing-masing bernama: NR binti MI, Perempuan, Lahir tanggal 13 Nopember 1992, dan MRM bin MI, Laki-laki, Lahir tanggal 22Pebruari 1994, serta MFI dris bin MI, Laki-laki Lahir tanggal 22 Agustus 1997 7. Bahwa ternyata Tergugat telah bermohon ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian atas anak-anak KC dan MI. Dan Mahkamah Syar'iyah

Meulaboh

telah

mengabulkan

permohonan

Penggugat dan mengeluarkan Penetapan Nomor: 25/ Pdt.P / 2005 / M.Sy-Mbo tanggal 5 September 2005 8. Banwa oleh karena tiga anak-anak KC dan MI tersebut tidak pernah ikut bersama Tergugat, sehingga Tergugat tidak mungkin dapat melaksanakan kewajibannya dan bahkan saat sekarang ini tiga anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, dan kelangsungan pendidikan dan pengasuhannya, maka dengan demikian wajar jika Penggugat bermohon kepadu Majelis Hakim kiranya dapat mencabut hak perwalian Tergugat dan selanjutnya menetapkan


61

Penggugat sebagai pemegang hak perwalian dari 3 (tiga) orang anak KC dan MI tersebut 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menetapkan hari sidang, memanggil Penggugat dan Tergugat guna disidangkan dan seianjutnya menjatuhkan Putusan yang bunyi sebagai berikut: a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya b. Mencabut hak perwalian Tergugat (BG ) terhadap anak-anak KCdan MI . yang masing-masing bernama NR binti MI, Perempuan, Lahir tanggal 13 Nopember 1992, MRM bin MI. Laki-laki. Lahir tanggal 22 Pebruari 1994, dan MFI dris bin MI. Laki-laki, Lahir tanggal 22 Agustus 1997 sesuai dengan

Penetapan

Mahkamah

Syar'iyah

Meulaboh

Nomor:

25/Pdt.P/2005WI.Sy-Mbo tanggal 5 September 2005 c. Menetapkan dan menunjuk Penggugat sebagai wali dari anak-anak KC dan MI yang masing-masing bernama; NR binti MI Perempuan, Lahir tanggal 13 Nopember 1992, MRM bin MI , Laki-laki, Lahir tanggal 22 Pebruari 1994, dan MFI bin MI . Laki-laki, Lahir tanggal 22 Agustus 1997 d. Membebankan semua biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain motion Putusan yang seadil-adilnya


62

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil 3 (tiga) kali melalui Mahkamah Syar'iyah Meulaboh masing-masing untuk sidang tanggal 23 Pebruari 2006, tanggal 29 Maret 2006, dan tanggal 19 April 2006, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ternyata Tergugat ada mengirimkan surat dari Meulaboh tanggal 1 Pebruari 2006 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan dan menyetujui gugatan

Penggugat

serta

menyatakan

dalam berita acara kelas panggilan tanggal 8 Maret 2006 bahwa Tergugat tidak dapat nadir di persidangan dan mohon agar perkara ini segera dapat diputus. Menimbang,

bahwa meskipun demikian

Majelis Hakim telah berusaha

secara optimal mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran kepada Penggugat untuk dapat berdamai dan menyelesaikan sengketanya secara musyawarah dengan memberikan kesempatan yang cukup agar memikirkan segala sesuatu akibat Putusan ini tetapi upaya perdamaian tersebut tidak tercapai, kemudian Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang konsekwensi penetapan

wali

sesuai ajaran Islam, atas penjelasan tersebut Penggugat telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi tanggungjawab sebagai pemegang hak perwalian terhadap tiga orang anak yang dimohonkan hak kewaliannya tersebut atas.


63

Menimbang, bahwa, setelah surat gugatan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan secara lisan secukupnya yang telah dimuat dalam Berita Acara Sidang. Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya. Dasar gugatan dari NS adalah bahwa ketiga anak-anak dari KC dan MD tidak pernah ikut bersama Tergugat BG, sehingga tergugat BG tidak mungkin dapat melaksanakan kewajibannya dan bahkan sampai saat gugatan ini diajukan tiga anak tersebut tinggal bersama penggugat NS, dan kelangsungan pendidikan serta pengasuhannya berada dibawah pengasuhan Penggugat NS. Maka menurut penggugat NS wajar jika Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan kiranya dapat mencabut hak perwalian Tergugat BG dan selanjutnya menetapkan penggugat NS sebagai pemegang hak perwalian dari tiga orang anakanak dari KC dan MI tersebut. Pada prinsipnya posita atau petitum (putusan yang dikehendaki) dari penggugat NS dapat dirangkumkan sebagai berikut : 1. Mencabut hak perwalian Tergugat BG terhadap anak-anak KC dan MI, yang masing-masing bernama MR binti MI, MRM bin MI dan MFI bin MI sesuai dengan penetapan Mahkamah Syariah Meulaboh Nomor 25/Pdt.P/2005/M.SyMbo


64

2. Menetapkan dan menunjuk Penggugat NS sebagai wali dari anak-anak KC dan MI yang masing-masing bernama MR binti MI, MRM bin MI dan MFI bin MI. Pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut yakni Penggugat NS dan Tergugat BG, terhadap panggilan tersebut penggugat hadir inperson, sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil tiga kali melalui Mahkamah Syariah Meulaboh masing-masing untuk sidang tanggal 23 Pebruari 2006, tanggal 29 Maret 2006 dan tanggal 19 April 2006, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ternyata tergugat ada mengirimkan surat dari Meulaboh tanggal 1 Pebruari 2006 yang menyatakan bahwa Tergugat BG tidak keberatan dan menyetujui gugatan Penggugat

NS serta

menyatakan dalam berita acara relas panggilan tanggal 28 Maret 2006 bahwa tergugat tidak dapat hadir di persidangan dan mohon agar perkara ini segera dapat diputus. Meskipun sudah ada persetujuan dari Tergugat BG untuk tidak keberatan terhadap pengalihan, pengasuhan ketiga anak-anak dari KC dan MI kepada Penggugat NS. Namun Majelis Hakim Pengadilan Medan berusaha secara optimal mendamaikan penggugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada penggugat untuk dapat berdamai dan menyelesaikan sengketanya secara musyawarah dengan memberikan kesempatan yang cukup agar memikirkan sesuatu akibat putusan ini. Tetapi upaya perdamaian tersebut tidak dapat tercapai kemudian Majelis Hakim telah


65

memberikan penjelasan tentang konsekuensi penetapan wali sesuai ajaran Islam, dan atas penjelasan tersebut penggugat telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi tanggung jawab sebagai pemegang hak perwalian terhadap tiga orang anak yang dimohonkan hak kewaliannya tersebut di atas.

B. Akibat Hukum Dari Pengalihan Hak Asuh Anak Akibat Putusan Pengadilan Agama No. 50/Pdt.G/2006/PA.Mdn Pengadilan Agama sebagai pengadilan khusus dilingkungan peradilan Indonesia, yang khusus mengadili perkara-perkara yang terjadi diantara umat muslim dalam segala bentuknya khususnya dibidang keperdataan Islam di seluruh Indonesia. Pengadilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia disamping pengadilan yang lainnya yakni pengadilan negeri, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara maupun pengadilan niaga yang bernaung dibawah pengadilan negeri. Dalam perjalanan sejarahnya pengadilan agama menempuh proses yang cukup panjang hingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur tentang tugas dan kewenangan pengadilan agama, kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan keluarnya undang-undang tersebut maka kedudukan peradilan agama sama dan setingkat dengan peradilan lainnya dalam lingkup peradilan nasional di Indonesia. Peradilan agama memiliki kewenangan untuk


66

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara umat Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.56 Putusan Pengadilan Agama No. 50/Pdt.G/2006/PA.Mdn mengabulkan gugatan tentang pencabutan hak perwalian yang pada awalnya berada di tangan Tergugat BG kepada Penggugat NS dan ditetapkannya penggugat NS sebagai wali dari

anak-anak

KC

dan

MI

melalui

Keputusan

Pengadilan

Agama

No. 50/Pdt.G/2006/PA.Mdn maka sejak tanggal keluarnya keputusan tersebut maka hak pengasuhan atas anak-anak bernama MR binti MI, MRM bin MI dan MFI bin MI dari orangtua bernama KC dan MI beralih dari tangan BG menjadi hak pengasuhan dari NS. Keputusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (incracht van gewijsde) karena Tergugat BG tidak melakukan upaya hukum

banding ke

Pengadilan yang lebih tinggi dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Agama. Oleh karena

itu

sejak

tanggal

dikeluarkannya

putusan

Pengadilan

Agama

No. 50/Pdt.G/2006/PA.Mdn maka hak perwalian (hadhanah) dari anak-anak KC dan MI yang masing-masing bernama MR binti MI, MRM bin MI dan MFI bin MI menjadi tanggung jawab dari NS selaku ibu dari KC sekaligus nenek dari ketiga anak-anak tersebut. Keputusan Pengadilan Agama No. 50/Pdt.G/2006/PA.Mdn sekaligus juga membatalkan penetapan Tergugat BG melalui putusan Mahkamah Syariah Meulaboh Nomor 25/Pdt.P/2005/M.Sy-Mbo tanggal 5 September 2005. Disamping itu putusan

56

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh, Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 27


67

pengadilan agama tersebut di atas juga mengalihkan hak-hak pengurusan harta-harta dari anak-anak KC dan MI yang antara lain bernama MR binti MI, MRM bin MI dan MFI bin MI dari Tergugat BG kepada Penggugat NS. Harta-harta tersebut antara lain adalah pengurusan Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen) dan pensiunan yang ditinggalkan oleh KC dan MI yang sebelumnya berada di bawah pengurusan Tergugat BG. Putusan Pengadilan Agama No. 50/Pdt.G/2006/PA.Mdn dikatakan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (incracht van gewijsde) karena dalam perkara perebutan hak asuh anak tersebut Tergugat BG tidak melakukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama Medan tersebut. Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan agama yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding; putusan pengadilan tinggi agama yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi; dan Putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi. Menurut sifatnya ada 3 (tiga) macam putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama yaitu : 1. Putusan deklaratif, adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, putusan yang menolak gugatan.


68

2. Putusan konstitutif, adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa, misalnya memutuskan suatu ikatan perkawinan. 3. Putusan kondemnatoir, adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Dalam putusan yang bersifat kondemnatoir amar putusan harus mengandung kalimat “menghukum tergugat (berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, menyerahkan sesuatu, membongkar sesuatu, menyerahkan sejumlah uang, membagi dan mengosongkan).57 Pengadilan Agama No. 50/Pdt.G/2006/PA.Mdn merupakan suatu keputusan yang bersifat kondemnatoir yang membutuhkan pelaksanaan putusan (eksekusi) untuk dapat menegakkan keputusan majelis hakim yang telah diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum. Eksekusi putusan hadhanah tidak diatur secara tegas dalam HIR dan RBg, atau peraturan perundang lainnya yang berlaku khusus bagi pengadilan agama. Belum adanya hukum yang mengatur secara jelas mengenai eksekusi putusan hadhanah, tidak berarti bahwa putusan hadhanah tidak bisa dijalankan melainkan harus dapat dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku secara umum.

57

Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, Grafindo Persada, Semarang, 2006, hal. 30


69

Menurut M. Yahya Harahap dalamm praktek peradilan agama dikenal dua macam eksekusi yaitu : 1. Eksekusi rill atau nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2) RBg dan pasal 1033 Rv yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian dan melakukan sesuatu. 2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau executorialverkoop sebagaimana tersebut dalam Pasal 200 HIR dan Pasal 215 RBg. Eksekusi yang terakhir ini dilakukan dengan menjual lelang barang-barang debitur, atau juga dilakukan dalam pembahagian harta bila membahagian ini in natura tidak disetujui oleh para pihak atau tidak mungkin dilakukan pembahagian in antura dalam sengketa warisan atau harta bersama. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan praktek peradilan, eksekusi putusan di Pengadilan Agama tidak hanya terbatas dalam bidang hukum benda. Dalam prakteknya sampai saat ini, eksekusi putusan Pengadilan Agama juga telah merambah dalam eksekusi putusann hak pemeliharaan atau penguasaan atas atau (hadhanah). Kalau boleh dikatakan nampaknya eksekusi putusan hadhanah dapat digolongkan ke dalam jenis eksekusi pertama (eksekusi rill : melakukan sesuatu). Namun demikian, eksekusi putusan hadhanah seringkali mengalami kendala yang cukup signifikan karena objek perkaranya mengenai orang, sehingga tingkat keberhasilannya terbilang cukup rendah bila dibandingkan dengan eksekusi di bidang hukum kebendaaan. 58

58

Abdul Manan, Penerpan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Edisi Revisi, Cet. 3, Jakarta, Pranata Media, 2005, hal. 25


70

Sampai saat ini eksekusi putusan hadhanah masih diperselisihkan. Sebagian para ahli hukum yang mengatakan bahwa anak tidak dapat dieksekusi, sedangkan sebagian lagi yang lain mengatakan bahwa putusan hadhanah dapat dieksekusi. Para ahli hukum yang mengatakan bahwa eksekusi anak tidak boleh dilaksanakan berlandaskan bahwa selama ini yurisprudensi yang ada tentang eksekusi semuanya hanya dalam bidang hukum benda, bukan terhadap orang. Oleh karena itu, eksekusi terhadap anak sesuai dengan kelazimannya yang ada maka tidak ada eksekusinya, apalagi putusannya bersifat deklaratoir. Kenyataan yang ada selama ini, pelaksanaan eksekusi anak yang bersifat sukarela, maksudnya tidak merupakan upaya paksa. 59 Sedangkan para ahli hukum yang memperbolehkan eksekusi terhadap anak dapat dijalankan mengatakan bahwa perkembangan hukum yang dianut akhir-akhir ini menetapkan bahwa masalah penguasaan anak yang putusannya bersifat condemnatoir, jika sudah berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dieksekusi. Pengadilan mempunyai wewenang untuk menempuh upaya paksa dalam melakukan putusan ini. Jadi, seorang anak yang dikuasai oleh salah satu orangtuanya/ keluarganya yang tidak berhak sebagai akibat putusan pengadilan agama karena pengajuan gugatan dari salah satu pihak keluarga yang dinyatakan lebih berhak oleh Pengadilan Agama melalui putusannya, maka Pengadilan Agama dapat mengambil anak tersebut dengan upaya paksa dan menyerahkan kepada salah satu orangtua / keluarga yang berhak untuk mengasuhnya. Pendapat para ahli hukum yang terakhir

59

H.S.A AL Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Pustaka Amani, 2002, hal. 10


71

adalah yang paling sesuai dengan kondisi kekinian karena lebih menjamin adanya kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Terlepas dari pendapat pro dan kontra praktisi hukum, dicermati dengan seksama sebenarnya eksekusi putusan hadhanah sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 319 KUH Perdata alinea kedua yang berbunyi bahwa jika pihak yang senyatanya menguasai anak-anak yang belum dewasa itu menolak menyerahkan anak-anak itu, maka para pihak yang menurut keputusan pengadilan harus menguasai anak tersebut, mereka boleh meminta melalui juru sita dan menyuruh kepadanya melaksanakan keputusan ini.60 Prosedur hukum untuk menjamin keabsahan eksekusi putusan hadhanah tersebut, maka eksekusi itu harus melalui prosedur hukum yang berlaku dan harus pula memenuhi syarat-syarat eksekusi. Apabila eksekusi tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan, maka eksekusi tidak sah dan harus diulang. Adapun prosedur dan persyaratan eksekusi putusan hadhanah secara kronologis dapat dirinci sebagai berikut : 1. Amar putusan hadhanah tersebut bersifat penetapan (condemnatoir) 2. Putusan hadhanah tersebut telah berkekuatan hukum tetap 3. Pihak yang kalah tidak bersedia untuk melaksanakan putusan dengan sukarela 4. Pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara hadhanah

60

Masdoeki Arif dan M.H Tirta Hamidjaja, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Persindo, Jakarta, 2001, hal. 34


72

5. Pengadilan Agama telah menetapkan sidang anmaning 6. Telah dilampaui tenggang waktu atau teguran sesuai dengan Pasal 207 RBg 7. Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat perintah eksekusi 8. Pelaksanaan eksekusi di tempat termohon eksekusi yang dihukum untuk menyerahkan anak 9. Pelaksanaan eksekusi dibantu oleh dua orang saksi yang memenuhi unsur sebagaimana tersebut dalam Pasal 201 ayat (2) RBg 10. Jurusita mengambil anak tersebut secara baik-baik, sopan dan tetap berpegang pada adat istiadat yang berlaku, kalau tidak diserahkan secara sukarela maka diserahkan secara paksa. 11. Jurisita membuat berita acara eksekusi yang ditandatangani oleh jurusita beserta dua orang saksi sebanyak rangkap lima. 61 Dalam perkara gugatan yang diajukan oleh NS terhadap Tergugat BG anakanak yang diperebutkan hak asuhnya tersebut tidak berada di bawah penguasaan Tergugat BG tetapi berada dibawah pengawasan Penggugat NS dan dalam perkara gugatan hak hadhanah tersebut Tergugat BG juga telah menyampaikan pernyataan tertulis tentang persetujuannya (pernyataan tertulis tidak keberatan) atas pengalihan hak asuh anak-anak dari KC dan MI tersebut dari Tergugat BG kepada Penggugat NS. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam eksekusi putusan Pengadilan Agama No. 50/Pdt.G/2006/PA.Mdn dalam pelaksanaanya tidak banyak menemui 61

Abdul Manan, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Prenedia Media, Jakarta, 2005, hal. 24


73

hambatan yang berarti. Dengan kata lain eksekusi putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar dalam hal pemenuhan kepastian hukum terhadap putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.


74

BAB IV DASAR PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK ASUH ANAK PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 50/PDT.G/2006/PA.MDN

A. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Perdata Berdasarkan Hukum Islam

Memeriksa

Pengadilan Agama sebagai peradilan khusus, mempunyai tugas dan kewenangan tertentu seperti tersebut pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : 1. Perkawinan 2. Kewarisan 3. Wasiat 4. Hibah 5. Wakaf 6. Zakat 7. Infaq 8. Shadaqoh

74


75

9. Ekonomi Syari’ah62 Jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama 1. Perkawinan Bidang hukum perkawinan atau hukum keluarga meliputi perkara-perkara : a. Ijin poligami beserta penetapan harta dalam perkawinan poligami b. Ijin kawin apabila orangtua calon suami / istri tidak mengijinkan sementara calon suami / istri di bawah usia 21 tahun c. Dispensasi kawin bagi calon suami / isteri yang beragama Islam dan belum mencapai usia 19 dan 16 tahun d. Penetapan wali adlol jika wali calon isteri menolak menikahkannya e. Permohonan pencabutan penolakan perkawinan oleh KUA f. Permohonan pencegahan perkawinan g. Pembatalan perkawinan h. Permohonan pengesahan nikah / istibat nikah i. Pembatalan penolakan perkawinan campuran (perkawinan antar warga Negara yang berbeda) j. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri k. Cerai talak (perceraian yang diajukan suami) l. Cerai gugat (perceraian yang diajukan isteri) m. Talak khuluk (perceraian yang diajukan oleh isteri dengan membayar tebusan kepada suami) 62

Mohd. IdrisRamulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, Hal. 87


76

n. Li’an yaitu cerai talak atas dasar alasan isteri berzina dengan pembuktian beradu sumpah antara suami isteri o. Syiqaq yaitu cerai gugat atas dasar alasan perselisihan suami isteri dengan penunjukan hakam (juru damai) dari keluarga kedua belah pihak p. Kewajiban nafkah dan mut’ah bagi bekas isteri q. Gugatan harta bersama termasuk hutang untuk kepentingan keluarga r. Gugatan penyangkalan anak s. Permohonan / gugatan pengakuan anak t. Gugatan hak pemeliharaan anak u. Gugatan nafkah anak v. Permohonan pencabutan kekuasaan orangtua terhadap pemeliharaan anak w. Permohonan perwalian x. Gugatan pencabutan kekuasaan wali y. Pembebasan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang dibawah kekuasaanya z. Pengangkatan anak oleh WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam 63 2. Kewarisan a. Permohonan penetapan ahli waris dan bagiannya masing-masing b. Gugatan waris c. Akta dibawah tangan mengenai keahli warisan 63

Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hal. 12


77

d. Akta komparasi tentang pembagian harta waris di luar sengketa 3. Wasiat a. Gugatan pengesahan wasiat b. Gugatan pelaksanaan wasiat c. Gugatan pembatalan wasiat 4. Hibah a. Gugatan pengesahan hibah b. Gugatan pembatalan hibah 5. Wakaf a. Sengketa sah tidaknya wakaf b. Sengketa pengelolaan harta wakaf c. Sengketa keabsahan dan kewenangan nadilir wakaf d. Gugatan sengketa wakaf oleh kelompok (class action) 6. Zakat, infaq dan Shadaqah a. Sengketa antara Muzakki dengan BAZIZ b. Sengketa antara Pejabat pengawas dengan BAZIZ c. Sengketa antara Mustahik dengan BAZIZ d. Sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan baik sendiri maupun class action dengan BAZIZ


78

7. Ekonomi syariah Yang dimaksud “Ekonomi Syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syaria’ah antara lain meliputi : a. Bank Syaria’ah b. Lembaga Keuangan Makro Syari’ah c. Asuransi Syari’ah d. Reasuransi Syari’ah e. Reksadana Syari’ah f. Obligasi Syari’ah g. Sekuritas Syari’ah h. Pembiayaan Syari’ah i. Pegadaian Syari’ah j. Dana pension Syari’ah k. Bisnis Syari’ah Perkara-perkara di bidang Ekonomi Syari’ah tersebut di atas meliputi sengketasengketa sebagai berikut : a. Sengketa akibat beda menafsiri akad pernikahan b. Sengketa sah tidaknya akan perjanjian c. Sengketa berakhirnya suatu akad perjanjian d. Gugatan atas pelanggaran akad perjanjian


79

1. Hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan : “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. a. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama 1) Asas Personalitas Keislaman Arti asas personalitas keislaman adalah orang yang tunduk dan yang dapat ditunjukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Penganut agama lain di luar Islam tidak tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Asal personalitas keislaman diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ketundukan personalitas muslim kepada lingkungan Peradilan Agama, “bukan” ketudukannya yang bersifat umum meliputi semua


80

bidang hukum perdata, tetapi ketundukan personalitas muslim kepadanya, hanya bersifat “khusus” sepanjang bidang hukum “tertentu”. Dalam asas personalitas keislaman yang melekat pada Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, dijumpai beberapa penegasan yang melekat membarengi asas dimaksud : a) Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam b) Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syari’ah c) Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam Jika hubungan hukum yang terjadi bukan berdasar hukum Islam, sengketanya tidak tunduk menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Misalnya, hubungan hukum ikatan perkawinan antara suami isteri adalah hukum Barat. Sekalipun suami isteri beragama Islam, asas personalitas keislaman mereka ditiadakan oleh landasan hukum yang mendasari perkawinan. Oleh karena itu, sengketa perkawinan yang terjadi antara mereka tidak tunduk menjadi kewenangan Pengadilan Agama, tapi jatuh menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.


81

2) Asas Wajib Mendamaikan Terutama dalam Perkara Perceraian Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntutan dan ajaran Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan Islam (fa aslihu baina akhwaikum). Sebab sebagaimanapun adilnya suatu putusan, namun akan tetap lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, harus ada pihak yang “dikalahkan” dan “dimenangkan”. Tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan Hakim, akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. bagaimanapun zalimnya putusan yang dijatuhkan, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Lain halnya dengan perdamaian, hasil perdamaian yang tulus berdasar kesadaran bersama dari pihak yang bersengket, terbebas dari kualifikasi “menang” dan “kalah”. Mereka samasama menang dan sama-sama kalah. Sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana rukun dan persaudaraan, tidak dibebani dendam kesumat yang berkepanjangan. Usaha perdamaian dalam sengketa perceraian menurut Pasal 82 UndangUndang Peradilan Agama, harus dilakukan

pada setiap sidang

pemeriksaan selama perkara belum diputuskan.


82

Berdasarkan

Pasal

130

HIR,

Majelis

Hakim

bahwa

berusaha

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebelum memulai pemeriksaan perkara. Untuk mengimplementasikan pasal ini, para pihak diwajibkan menempuh proses mediasi di luar siding yang teknik pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi. Dalam perkara perceraian (tentang status), jika mediasi berhasil dan para pihak telah damai, maka pihak penggugat atau pemohon harus mencabut perkaranya. Dalam perkara sengketa harta benda, jika mediasi berhasil dan para pihak mencapai perdamaian, maka dibuatlah akta banding dan Majelis menjatuhkan putusan perdamaian. Dengan dicapai perdamaian antara suami isteri dalam sengketa perceraian, bukan hanya keutuhan ikatan perkawinan saja dapat diselamatkan, tetapi sekaligus dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal. Kerukunan antara keluarga kedua belah pihak dapat berlanjut. Harta bersama dalam perkawinan dapat lestari menopang kehidupan rumah tangga. Suami isteri dapat terhindar dari gangguan pergaulan sosial kemasyarakatan. Mental dan pertumbuhan kejiwaan anak-anak terhindar dari perasaan terasing dan rendah diri dalam pergaulan hidup. Memperhatikan itu semua, upaya mendamaikan sengketa


83

perceraian, merupakan kegiatan yang terpuji dan lebih diutamakan dibanding dengan upaya mendamaikan persengketaan di bidang yang lain.

3) Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, datur pada Pasal 57 ayat 3 jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Maksud dari pengertian asas ini dipertegas dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi : “Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat. Namun demikian dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Prosedur dan proses hukum acara perdata dalam sangat berbelit-belit dengan system “dag vaarding” atau “schriijtelijke procedur” dan sistem “procureur” (procureur stelling) atau “verplichte rechtbijstand” dengan


84

berbagai bentuk putusan sela atau interiocuter vonnis. Tanpa bantuan advokat atau pengacara, tidak mungkin seorang dapat membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya. Semua proses pemeriksaan mesti secara tertulis. Lain halnya dengan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR atau RBG Prosedur dan prosesnya sangat sederhana dengan sistem langsung secara lisan atau “mondelinge procedur” dan “onmiddlelijkeheid van procedure” di persidangan. Tahap pemeriksaan pembuktian

tidak

memerlukan

bentuk-bentuk

putusan

sela.

Kesederhanaan ini yang dipertahankan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Demikian pula hukum acara mufakat dalam fiqih Islam. Penerapan asas ini tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan, jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan. Semua harus “tepat” menurut hukum (due to law). 4) Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Kecuali Pemeriksaan Perkara Perceraian Pasal 59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi :


85

a) Sidang pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain dan jika hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara persidangan, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup b) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)

mengakibatkan

seluruh

pemeriksaan

secara

keseluruhan

pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal demi hukum c) Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia Penerapan asas persidangan terbuka untuk umum dikecualikan dalam pemeriksaan perkara perceraian. Mengenai pengecualian ini, Pasal 59 ayat (1) sendiri sudah membuka kemungkinan untuk itu dalam rumusan : “Kecuali apabila undang-undang menentukan lain”. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang mengajarkan “lex specialis drogat lex generalis”. Ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum. Kedadaan inilah yang diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama tersebut jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal ini menyampingkan ketentuan asas umum yang diatur Pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 17 Undang-Undang


86

Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang 04 Tahun 2004 yang berbunyi : “Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup”. Pelanggaran atas Pasal 33 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat 2 Peradilan Agama mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum. Sebab nilai yang terkandung dalam ketentuan itu menyangkut asas ketertiban umum atau orde publik, oleh karena itu dia mutlak bersifat “imperatif”. Satu-satunya cara yang dapat dibenarkan hukum untuk pemeriksaan sidang tertutup dalam perkara perceraian, hanya menjangkau selama proses

pemeriksaan

saja.

Penerapannya,

hanya

meliputi

proses

pemeriksaan jawab-menjawab, pemeriksaan pembuktian jangkauan tertentu pemeriksaan sidang tertutup dalam perkara perceraian, tidak meliputi pengucapan putusan. Apabila sudah tidak saat proses pemeriksaan sidang pada tahap pengucapan putusan kembali ditegakkan asas persidangan terbuka yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (1) Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : “Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. b. Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang dilakukan melalui tahaptahap dalam hukum acara perdata, setelah Hakim terlebih dahulu berusaha


87

dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa, maka tahaptahap pemeriksaan tersebut ialah : 1) Pembacaan Gugatan Pada tahap pembacaan gugatan ini terdapat 3 kemungkinan dari Penggugat / Pemohon : a) Mencabut gugatan b) Mengubah gugatan c) Mempertahankan gugatan 2) Jawaban Tergugat Pada tahap ini ada beberapa kemungkinan dari Tergugat, yaitu : a) Eksepsi / tangkisan b) Mengaku bulat-bulat c) Mungkin mutlak d) Mengaku dengan klausula e) Referte f) Rekonpensi (gugat balik) 3) Replik (dari Penggugat) Dalam tahap ini Penggugat mungkin mempertahankan dan menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelas dalil-dalil atau mungkin Penggugat merubah sikap dengan membenarkan jawaban / bantahan Tergugat.


88

4) Duplik Tergugat Setelah menyampaikan repliknya, kenudian Tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi pula. Dalam tahap ini, mungkin Tergugat bersikap seperti Penggugat dalam replik tersebut 5) Pembuktian Pada tahap ini baik Penggugat maupun Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa saksi-saksi maupun alat bukti lainnya secara bergantian yang diatur oleh Hakim. Macam-macam alat bukti dalam perkara perdata, yaitu : a) Alat bukti surat b) Alat bukti saksi c) Alat bukti persangkaan d) Alat bukti pengakuan e) Alat bukti sumpah f) Alat bukti pemeriksaan setempat 6) Kesimpulan pada Pihak Pada tahap ini, baik Penggugat maupun Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan

pendapat

akhir

yang

merupakan

kesimpulan

hasil

pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masingmasing.


89

7) Putusan Hakim Pada tahap ini, Hakim merumuskan duduk perkaranya dan pertimbangan hukum mengenai perkara tersebut disertai dengan alasan-alasan dan dasardasar hukumnya, yang akhirnya dengan putusan Hakim mengenai perkara yang diperiksanya itu. Putusan dilihat dari fungsinya dalam mengakhiri sengketa ada 2 macam : a. Putusan akhir (eind vonnis) b. Putusan sela (tussen vonis) c. Hukum acara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 64 Dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Bagian Kedua, Bidang Terknis Peradilan, Peradilan Agama, halaman 216-234 diatur hal-hal yang ringkasnya sebagai berikut : 65 1. Dalam bidang Perkawinan Beberapa perkara berikut dapat diajukan dan diperiksa serta diputus secara voluntoir, maksudnya : berbentuk permohonan yang hanya terdiri dari pihak Pemohon saja dan tidak terdapat sengketa. Padahal menurut asasnya perkara terdiri dari dua pihak yang sedang bersengketa atau disebut perkara contentiosa. Perkara voluntoir tersebut adalah : 64

Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta, Encana, 2005, hal. 172 65 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 20


90

a. Permohonan dispensasi umur kawin b. Permohonan izin kawin c. Permohonan penetapan wali adhol d. Permohonan penetapan perwalian e. Permohonan penetapan asal-usul anak 2. Bidang Perceraian a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 2006 dan Undang-Undang

Nomor

50

tahun

2009

memberi

kemudahan

dan

perlindungan kepada isteri dalam hal di Pengadilan Agama mana perceraian diajukan 1) Suami mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama yang di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (isteri) (Pasal 66 (2)). 2) Isteri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama yang di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (isteri) (Pasal 73 (2)). b. Dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang kalah atau menang, sehingga biaya perkara dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon (Pasal 89 ayat (1)) c. Pemeriksaan perkara perceraian dalam sidang tertutup Pasal 68 (2) dan 80). Hal ini dimaksudkan untuk menjaga rahasia pribadi para pihak d. Permohonan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersamasama dengan permohonan cerai talak / gugat cerai ataupun sesudahnya (Pasal 66 ayat (5) Pasal 86 ayat (1))


91

e. Untuk melindungi isteri maupun anak, Hakim Pengadilan Agama baik diminta atau tidak, dalam perkara perceraian dapat menghukum pihak suami untuk memberi nafkah isteri maupun anaknya (Pasal 44 c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006. f. Hak bekas isteri maupun anaknya atas bagian bekas suaminya yang Pegawai Negeri, dapat dituntut dan diputus dalam perkara perceraiannya (Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990). 3. Bidang Waris, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menganut asas personalitas keislaman, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara waris / wasiat apabila pewaris (si mayit) beragama Islam. b. Hibah yang dilakukan oleh orang Islam kepada orang Islam lainnya apabila timbul sengketa adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.


92

c. Bagi orang yang menghendaki surat keterangan ahli waris misalnya untuk mengambil deposito di Bank dapat dibuat akta di bawah tangan kemudian diminta pengesahan (gawaasmarker) kepada Ketua Pengadilan Agama. d. Akta comparisi pembagian harta waris di luar sengketa dapat dilakukan berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Agama jo. 236 a HIR. 4. Sengketa Milik Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan : a. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. b. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut sengketa oleh Pengadilan Agama besama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. 5. Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara Perceraian Hak-hak Anak Pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum acara perdata umum dan ketentuan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-


93

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Kompilasi Hukum Islam, dapat diringkas sebagai berikut : a. Cerai talak 1) Cerai talak dijatuhkan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap isterinya 2) Cerai talak yang dijatuhkan oleh suami yang telah riddah (keluar dari agama Islam), produk putusannya bukan memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, akan tetapi talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. 3) Prosedur pengajuan permohonan dan proses pemeriksaan cerai talak agar dipedomani Pasal 66 s/d Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 14 s/d Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 4) Gugatan penguasaan anak dan harta bersama dapat diajukan bersamasama dengan permohonan cerai talak 5) Selama proses pemeriksaan cerai talak sebelum sidang pembuktian, isteri dapat mengajukan rekonvensi mengenai pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan harta bersama. 6) Selama proses pemeriksaan cerai talak, suami dalam permohonannya dapat mengajukan permohonan provisi, demikian juga isteri dalam


94

gugatan rekonvensinya dapat mengajukan permohonan provisi tentang hal-hal yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 7) Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mufah (ex Pasal 41 huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam) 8) Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan nafkah anak, mut’ah, nafkah madhiyah dan nafkah iddah. 9) Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam pelaksanaan putusan, penetapan mut’ah sebaiknya berupa benda bukan uang, misalkan rumah atau tanah atau benda lainnya 10) Dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan harus melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon. 11) Untuk keseragaman, amar putusan cerai talak berbunyi :


95

“Memberi izin kepada pemohon (nama…..bin…..) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (nama ...binti….) di depan sidang Pengadilan Agama….”. 12) untuk menghindari terjadinya talak bid’i, Pengadilan Agama sebaiknya menunda sidang ikrar talak, apabila si isteri dalam keadaan haid kecuali bila isteri rela dijatuhi talak. 13) Untuk keseragaman amar putusan cerai talak yang diajukan oleh suami yang riddah (keluar dari agama Islam) sebagaimana tersebut dalam huruf b) b. Cerai gugat 1) Cerai gugat diajukan oleh isteri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat 2) Prosedur pengajuan gugatan dan pemeriksaan cerai gugat agar dipedomani Pasal 73 s/d Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 s/d Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 3) Gugatan hadhanah, nafkah anak, nafkah isteri, mufah, nafkah iddah dan harta bersama. 4) Selama proses pemeriksaan cerai gugat, isteri dalam gugatannya dapat mengajukan gugatan provisi, begitu pula suami yang mengajukan


96

rekonvensi dapat pula mengajukan gugatan provisi tentang hal-hal yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 5) Pengadilan agama secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (ex Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) 6) Dalam pemeriksaan cerati gugat, Pengadilan Agama sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata per bulan, untuk dijadikan dasar pertimmbangan dalam menetapkan nafkah madhiah, nafkah iddah dan nafkah anak. 7) Cerai gugat atas alasan taklik talak harus dibuat sejak awal bahwa perkara tersebut perkara gugat cerai atas alasan taklik talak, agar selaras dengan format laporan perkara. 8) Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan verstek, Pengadilan harus melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat. c. Talak Khuluk Talak khuluk ialah gugatan dari isteri untuk bercerai dari suaminya. Proses penyelesaian gugatan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur cerai gugat.


97

d. Syiqaq 1) Dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar alasan pertengkaran terus menerus ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditambah Pasal 116 KHI, Pengadilan Agama harus memedomani Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dilakukan pembuktian saksi kemudian didengar keterangan keluarga atau orang dekat suami isteri. Keterangan keluarga atau orang dekat dari suami dan isteri bila difungsikan sebagai bukti, harus disumpah. 2) Gugatan atas alasan syiqaq harus dibuat sejak awal bahwa perkara tersebut perkara syiqaq, bukan perubahan dari gugat cerai atas dasar pertengkaran terus menerus yang kemudian dijadikan perkara syiqaq. 3) Pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar syiqaq harus berpedoman pada Pasal 76 Undang-Undang

Peradilan Agama yaitu

memeriksa saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri, setelah itu Pengadilan Agama mengangkat keluarga suami atau isteri atau orang lain sebagai hakam. Hakam merupakan musyawarah, hasilnya diserahkan kepada Pengadilan Agama sebagai dasar putusan. 4) Hasil musyawarah hakam dapat dijadikan bukti awal oleh Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusan.


98

e. Li’an 1) Pemeriksaan dan penyelesaian cerai gugat yang diajukan isteri atas dasar alasan suami zina, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku pada gugat cerai biasa, yaitu dilakukan pembuktian dengan saksi atau sumpah pemutus, atau atas dasar putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bahwa suaminya melakukan tindak pidana zina. 2) Pemeriksaan dan penyelesaian cerai talak yang diajukan suami atas dasar alasan isteri berzina, dapat dilakukan berdasar hukum acara sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas atau dengan cara li’an (ex Pasal 87, 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009). 3) Proses pemeriksaan cerai talak dengan li’an setelah Pemohon dan Termohon melakukan jawab menjawab dilakukan proses pembuktian. Bila tidak diketemukan alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR jo Pasal 284 RBg selain bukti sumpah, Pengadilan Agama menanyakan suami apakah akan melakukan sumpah li’an. Apabila suami menghendaki untuk mengucapkan sumpah li’an, maka Pengadilan Agama memerintahkan suami mengucapkan sumpah li’an sebagai empat kali yang berbunyi : “Demi Allah saya bersumpah bahwa isteri saya telah berbuat zina” dan setelah itu dilanjutkan dengan ucapan : “Saya siap menerima laknat Allah


99

bila saya berdusta” setelah suami disumpah, Pengadilan Agama menanyakan kepada isteri apakah ia bersedia mengangkat sumpah nukul (sumpah balik), bila isteri bersedia mengangkat sumpah nukul (sumpah balik), Pengadilan Agama memerintahkan isteri untuk mengucapkan sumpah sebanyak empat kali yang berbunyi : “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak berbuat zina”, dan setelah itu dilanjutkan dengan ucapan : “Saya siap menerima laknat Allah apabila saya berdusta”. 6. Perkara Pengasuhan Anak (hadhanah) a. Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam keadaan ayah tidak mampu, ibu dapat membantu memberi nafkah anak. Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak dapat dituntut oleh isteri sebagai hutang suami. Tegasnya tidak ada nafkah madhiyah untuk anak b. Pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun. c. Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun yang dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai


100

perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.66 d. Pengalihan pemeliharaan anak tersebut dalam huruf c di atas harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orangtua jika anak tersebut oleh Pengadilan Agama telah ditetapkan di bawah asuhan ibu. e. Pencabutan kekuasaan orangtua dapat diajukan oleh orangtua yang lain, anak, keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung dan pejabat yang berwenang (jaksa). 67 7. Masalah Pengasuhan Anak a. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan yang tidak berada di bawah kekuasaan wali yang ditunjuk dengan wasiat oleh orang tua, sebelum orang tua si anak tersebut meninggal, baik secara tertulis atau lisan yang disaksikan oleh dua orang saksi atau wali yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama karena kekuasaan kedua orang tua dicabut b. Dalam hal wali melalaikan kewajibannya terhadap anak, atau berkelakuan buruk sekali atau tidak cakap keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung, pejabat / kejaksaan dapat mengajukan pencabutan kekuasaan wali secara kontensius kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana wlai melaksanakan kekuasaan wali.

66 67

Ruslan Abdulah, Hak Pengasuhan Anak, Bina Ilmu Jakarta, 2001, hal. 19 H. SulaimanRasjid, Fiqh Islam. Attahiriyah, Jakarta, 2004, hal. 83


101

c. Gugatan pencabutan wali dapat digabung dengan permohonan penetapan wali pengganti serta gugatan ganti rugi terhadap wali yang dalam melaksanakan kekuasaan wali menyebabkan kerugian terhadap harta benda anak di bawah perwalian (ex Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). 68 B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Dalam Putusan No. 50/Pdt.G/2006/PA.Mdn Tentang Perkara Gugatan Hak Pengasuhan Anak Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang menyidangkan perkara gugatan hak pengasuhan anak antara BG dan Hj. NS atas anak-anak yang bernama MR binti MI, MRM bin MI dan MS bin MI dalam pertimbangan hukumnya pada awal persidangan telah berusaha secara optimal mendamaikan para pihak yang berperkara dengan memberikan pandangan dan saran kepada penggugat dan tergugat, namun upaya tersebut tidak mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan keduabelah pihak yang berperkara. Pokok permasalahan dalam persidangan tersebut adalah Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai wali atas diri dan harta tiga orang anak dari almarhumah KC dan almarhum MI yang masing-masing

bernama:

NS

Perempuan,

Lahir

tanggal 13 Nopember 1992, MRM, Laki-laki, Lahir tanggal 22Pebruari 1994, dan MFI, Laki-laki, Lahir tanggal 22 Agustus 1997; dengan alasan bahwa karena tiga anak tersebut tidak pernah ikut bersama Tergugat, sehingga Tergugat tidak mungkin 68

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Akademik Pressindo, 2007,

hal. 138


102

dapat melaksanakan kewajibannya dan bahkan saat sekarang ini tiga anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, dan untuk kelangsungan pendidikan dan pengasuhannya, maka wajar jika Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat mencabut hak perwalian Tergugat dan selanjutnya menetapkan Penggugat sebagai

pemegang

hak perwalian dari 3 (tiga) orang anak tersebut yang kedua

orang tuanya telah meninggal dunia, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya perkara. Dari relas-relas panggilan sidang yang telah disampaikan secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Meulaboh untuk menghadap di persidangan ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut karena kesengajaan Tergugat. dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah dapat dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 Tentang Putusan Verstek. Berdasarkan bukti P.1 dan P,2 (akta otentik) yang merupakan bukti otentik identitas diri Penggugat sebagai seorang yang beragama Islam dan yang membuktikan bahwa Penggugat bertempat kediaman dalam wilayah hukurn (yurisdiksi) Pengadilan Agama Medan dan terbukti pula sebagai nenek kandung (ibunya ibu) dari tiga orang anak tersebut, oleh karenanya perkara ini diajukan oleh subyek hukum yang benar, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah pihak yang berkualitas sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan pencabutan kekuasan wali dan penunjukan wali (persona standi in judicio). Dasar hukum yang dijadikan alasan dalam


103

mengajukan gugatan ini yaitu bila wali yang telah ditetapkan ternyata tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwalian, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam. Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Medan mencabut hak perwalian Tergugat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Nomor: 25/Pdt.P/2005/MSy-Mbo tanggal 5 Seotember 2005, dengan dalil pada pokoknya bahwa Tergugat tidak layak lagi ditetapkan sebagai wali karena jauhnya tempat tinggal Tergugat dengan anak-anak tersebut, dan Tergugat juga ada mengirimkan surat yang menyatakan tidak keberatan dan sangat setuju terhadap Penggugat ditetapkan sebagai wali dari tiga orang anak tersebut di atas. Sekalipun Tergugat tidak hadir tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi sebagaimana keterangan tersebut di atas. Untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti surat P.1 sampai dengan P. 13 dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dinazegelen serta dilegalisir dan aslinya telah dapat diperlihatkan dipersidangan. 69Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat

69

Ahsanul Fikri, Proses Beracara di Pengadilan Agama, Mitra Ilmu, Jakarta, 2011, hal. 27


104

formil untuk dinilai sebagai alat bukti sedangkan secara materii surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan bukti P. 7 (akta otentik) terbukti secara sah bahwa MI dan KC adalah suami isteri sah, dan setama perkawinannya tidak pernah bercerai hidup; 2. Bahwa berdasarkan bukti bukti P.6 dan P.5 serta bukti P.10, P.11 dan P. 12 terbukti bahwa NR, Perempuan, Lahir tanggal 13 Nopember 1992, serta M RM, Laki-laki, Lahir tanggal 22 Pebruari 1994, dan MFI, Laki-laki, Lahirtanggal 22 Agustus 1997 adalah anak-anak kandung dari MI. dan KC; 3. Bahwa berdasarkan bukti P. 4 dan P. 3 membuktikan hubungan keluarga bahwa Penggugat yang mengasuh dan menanggung Kelangsungan hidup 3 (tiga) orang cucunya yang telah yatim piatu tersebut yaitu NR, MRM dan MFI Idris dan juga membuktikan hubungan keluarga yang semuanya beragama Islam; 4. Bahwa bardasarkan bukti P. 9 (Surat Kematian), terbukti bahwa KC telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 1997 di Belawan Medan dalam usia 36 tahun dan semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil 5. Bahwa berdasarkan bukti P. 8 (Surat Kematian), terbukti bahwa MI telah meninggal dunia karena sakit pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2004 dikebumikan di Desa Deah Ujong Baroh Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie dalam usia 43 tahun, dan semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil


105

6. Bahwa berdasarkan bukti P. 13. terbukti bahwa BG (Tergugat) telah ditetapkan sebagai wali atas 3 (tiga) orang anak Kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima. Sedangkan kesaksiannya secara materil. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang bernama WT dan MR, secara nyata intinya pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat layak dan patut sebagai wali dari 3 orang anak tersebut sebagai pengganti wali yang bernama BG (Tergugat) keterangan tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat, oleh karena itu keterangan para Saksi tersebut secara materil dapat diterima 2. Bahwa oleh karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Keterangan dua orang saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg Berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa Konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta / peristiwa hukum sebagai berikut :


106

1. Bahwa MI, dan KC adalah suami isteri yang sah dan selama dalam ikatan perkawinannya telah dikarunia snak 3 (tiga) orang masing-masing bernama NR, Perempuan. Lahir tanggal 13 Nopember 1992, serta MRM. Laki-laki, Lahir tanggal 22 Pebruari 1994. dan MFM, Laki-laki, Lahir tanggal 22 Agustus 1997 sekarang ikut tinggal bersama Penggugat 2. Bahwa KC telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Agustus 1997 di Belawan Medan dalam usia 36 tahun dan pada masa akhir hayatnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil 3. Bahwa MI, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 Agustus 2004 dalam usia 43 tahun, dan masa akhir hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil 4. Bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari almarhumah KC atau nenek dari tiga orang anak tersebut 5. Bahwa Tergugat (BG) telah ditetapkan sebagai wali atas 3 (tiga) orang anak tersebut 6. Bahwa setelah MI meninggal dunia, 3 orang anaknya tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat dalam kondisi baik 7. Bahwa tiga anak-anak KC dan MI. tersebut tidak pernah ikut bersama Tergugat karena tinggal di Medan sedangkan Tergugat tinggal di Meulaboh, sehingga Tergugat kesulitan melaksanakan

kewajibannya

sebagai

wali

untuk

kelangsungan pendidikan dan pengasuhan anak-anak tersebut


107

8. Bahwa Penggugat dianggap cakap, wajar dan mampu untuk menggantikan hak perwalian dan ditetapkan sebagai wali yang menggantikan Tergugat atas perwalian tiga orang anak yatim piatu tersebut sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau mandiri Bila ternyata dalam Penetapan tersebut ditemukan adanya sengketa yaitu ketidaksepakatan

baik mengenai siapa-siapa yang menjadi wali terlebih lagi

ditemukan kemudian adanya kerabat yang dekat yang berhak sebagai wali yang tidak termasuk dalam Penetapan (bukti P.13) tersebut sehingga menimbulkan sengketa maka dengan diajukannya gugatan berarti perkara permohonantersebut telah mengandung sengketa Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa batas umur anak di bawah perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pemah melangsungkan perkawinan sedangkan anak-anak tersebut berdasarkan bukti P.6, P.10, P.11 dan P. 12 ternyata masih di bawah umur. Berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut di atas terbukti secara sah bahwa Penggugat adalah Pihak yang berkualitas sebagai Penggugat dalam gugatan penggantian kekuasaan wali hal tersebut berdasarkan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan ketentuan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.


108

Sesuai dengan Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa substansi perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Sepanjang pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan sesuatu hal yang merupakan cacat halangan pada diri Penggugat untuk ditetapkan dan ditunjuk wali menggantikan Tergugat terhadap anak-anak yang hubungan keluarga sebagai nenek (ibunya ibu), hal mana dinilai telah sesuai dengan maksud Pasal 51 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Berdasarkan

bukti-bukti

surat

tersebut dihubungkan dengan keterangan

Saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian terhadap tiga orang cucunya yang masih di bawah umur, serta tidak ada hal negatif pada Penggugat yang dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat bagi tiga orang anak tersebut maupun hartanya, dengan demikian bukti-bukti tersebut dinilai telah sejalan dan mendukung permohonan Penggugat. Atas gugatannya tersebut Penggugat telah menyatakan

kesanggupannya

untuk

memenuhi

tanggung

jawab sebagai

pemegang hak wali terhadap tiga orang anak yang dimohonkan hak kewaliannya atasnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menggariskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan,

yang tidak dapat berada di bawah

kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali.Berdasarkan

Pasal

51


109

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, maka Penggugat layak sebagai wali. Berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratannya)

bahwa

telah

cukup

alasan

menyatakan mencabut hak

perwalian Tergugat sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2005/M,Sy-Mbo dan menunjuk Penggugat sebagai wali yang menggantikan posisi Tergugat, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka petitum angka 1, 2 dan 3 dalam surat gugatan Penggugat tersebut dikabulkan. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa dasar pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan No. 50/Pdt.G/2006/PA.Mdn didasarkan kepada asas bahwa hak pengasuhan (hadhanah) harus berada di tangan pengasuh (hadhniah) yang ditinggal atau bertempat tinggal bersama-sama dengan anak-anak yang diasuhnya, sehingga pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik dan benar oleh pengasuh dari anak-anak tersebut. Disamping itu faktor psikologis menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, dimana selama ini anak-anak KC dan MI tersebut telah bertempat tinggal bersama dengan Penggugat NS, sedangkan Tergugat BG berada Meulaboh Nanggoroe Aceh Darussalam (NAD). Pertimbangan majelis hakim adalah bahwa anak-anak harus berada didalam pengasuhan pihak keluarga dimana anak-


110

anak tersebut merasa aman dan nyaman bertempat tinggal bersamanya. Pertimbangan hukum lainnya adalah bahwa apabila ayah dan ibu dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia maka pihak keluarga paling berhak untuk menjadi hadhniah (pengasuh) dari anak-anak tersebut adalah ibu kandung dari ibu (nenek) dari anakanak tersebut. Sehingga dalam hal ini Penggugat NS adalah merupakan nenek dari anak-anak KC dan MI, sehingga keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan juga didasarkan kepada urusan keluarga yang paling berhak dalam memperoleh hak asuh atas anak-anak tersebut berdasarkan urutannya. Di samping itu pertimbangan hukum lainnya dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan adalah bahwa dalam diri NS sebagai penggugat dalam hal memperoleh perwalian atas anak-anak dibawah umur tersebut tidak terdapat cacat hukum sebagai seorang wali, dan majelis hakim dalam pertimbangannya menganggap NS layak untuk menjadi wali bagi anak-anak dibawah umur tersebut. Hal ini didasarkan karena selama ini anak-anak tersebut memang berada dalam pengawasan dan pengasuhan dari NS selaku nenek atau ibu dari ibu kandung anak-anak tersebut.


111

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 1. Alasan-alasan pembatalan hak asuh atas anak-anak yang masih di bawah umur terjadi apabila : Pertama : orang tua dipandang tidak cakap dimata hukum sehingga dicabut kekuasaan orang tua oleh hakim. Kedua : penunjukan oleh hakim kepada keluarga prioritas yang mempunyai urutan hak dan pengasuhan anak di bawah umur. Ketiga : pencabutan kekuasaan pengasuhan keluarga atas keputusan pengadilan. Keempat : faktor psikologis anak 2. Putusan Pengadilan Agama No. 50/Pdt.G/2006/PA.Mdn telah menimbulkan akibat hukum yaitu terjadinya pengalihan hak asuh anak-anak dari paman (pihak ayah) ke nenek (pihak ibu), termasuk pengalihan hak-hak keperdataan serta harta si anak. 3. Pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan didasarkan kepada asas bahwa hak pengasuhan (hadhanah) harus berada di tangan pengasuh (hadhniah) yang ditinggal atau bertempat tinggal bersama-sama dengan anak-anak yang diasuhnya : Pertama : sehingga pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik dan benar oleh pengasuh dari anak-anak tersebut.

111


112

Kedua : pertimbangan psikologis dimana anak-anak tersebut meraas aman dan nyaman karena telah bertempat tinggal bersama dengan penggungat NS, sedangkan Tergugat BG berada di Meulaboh Nanggoroe Aceh Darussalam (NAD).

B. Saran 1. Dalam pelaksanaan pembatalan hadhanah (hak asuh atas anak) perlu dipertimbangkan faktor psikologis anak dan faktor keamanan dan kenyamanan dari anak-anak tersebut yang berada dibawah pengsauhan dari pengasuhnya (hadhniah) sehingga anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan kemanfaatan dari hadhanah yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama terhadap pihak keluarga yang ditunjuk untuk melaksanakan pengasuhan atas anak-anak tersebut. Faktor psikologis, keamanan dan kenyamanan anak ditangan pengasuhnya menjadi faktor penting yang harus diutamakan ketimbang urutan pengasuhan anak yang paling berhak dalam memperoleh hak pengasuhan atas anak tersebut. 2. Putusan Pengadilan Agama Medan No. 50/Pdt.G/2006/PA.Mdn yang telah dimenangkan oleh Penggugat NS terhadap Tergugat BG yang mengakibatkan terjadinya pengalihan hak asuh atas anak dan juga pengurusan harta dari anakanak tersebut dari Tergugat BG kepada Penggugat NS hendaknya dalam pelaksanaan eksekusinya dapat dilakukan dengan baik antara para pihak yang berperkara, sehingga tidak terjadi perselisihan atau konflik dalam pelaksanaan


113

eksekusi putusan Pengadilan Agama atas pengalihan hak asuh anak tersebut. Pelaksanaan eksekusi putusan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama hendaknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan kekeluargaan dalam pengalihan hak asuh anak tersebut. 3. Putusan Pengadilan Agama Medan dalam memutuskan perkara hak pengasuhan anak hendaknya mengedepankan prinsip-prinsip keamanan dan kenyamanan terhadap anak-anak dan juga mempertimbangkan faktor psikologis dari anak-anak tersebut dimana anak-anak tersebut turut ditanya tentang haknya untuk memilih pengasuh yang paling di sukai dan disenangi oleh anak-anak tersebut. Sehingga Putusan Pengadilan Agama tersebut dapat bermanfaat bagi perkembangan psikologis anak tersebut dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak tersebut melalui hak pengasuhan yang diberikan kepada pengasuh yang bertanggung jawab dan dapat melaksanakan tugas pengasuhannya dengan baik dan benar sesuai dengan harapan dari anak-anak dan keluarga dari orangtua yang telah meninggal dunia tersebut.


PA.Mdn

Recommend Documents