PA.Ktbm

PUTUSAN Nomor XXX/Pdt.G/2012/PA.Ktbm BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : PEMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; melawan TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi; Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan; TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dalam register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2012/PA.Ktbm tanggal 20 Nopember 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : 1.

Bahwa pada tanggal 01 Februari 2009 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/02/02/2009 tanggal 02 Februari 2009;

2.

Bahwa status Pemohon duda mati yang memiliki 1 orang anak dan status Termohon janda mati yang memiliki 4 orang anak;

3.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di rumah milik Pemohon di Kabupaten Lampung Utara selama 3 tahun 9 bulan;

Hal. 1 dari 12 No. 363/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

4.

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5.

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 2 bulan namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan : a. Termohon tidak dapat menghargai Pemohon; b. Termohon tidak dapat mengatur masalah ekonomi rumah tangga; c. Termohon tidak dapat menghargai keluarga Pemohon;

6.

Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan November tahun 2012 Termohon tidak bisa mengatur masalah keuangan yang telah diberikan oleh Pemohon, setiap Pemohon menasehati Termohon agar dapat merubah sifat borosnya Termohon tidak terima, Termohon malah-marah-marah, yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah milik Termohon, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 2 minggu dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7.

Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

8.

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada

Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa dan mengadili, selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut : A. PRIMER : 1.

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.

Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

3.

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

B. SUBSIDER : -

Mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan

Pemohon telah datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan surat panggilan (relaas) Hal. 2 dari 12 No. 363/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

Nomor XXX/Pdt.G/2012/PA.Ktbm tanggal 26 Nopember 2012 dan 4 Desember 2012, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Termohon; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan telah berupaya keras memberi masukan dan pandangan agar Pemohon mau damai atau rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya; Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa : a.

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 0814/020745/2004 tanggal 23 Juli 2004 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

b.

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 20/02/02/2009 tanggal 02 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2); Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah

menghadirkan saksi-saksinya yang bernama : 1.

SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/P3N, tempat tinggal di Jalan Kabupaten Lampung Utara, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :  Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dan kenal pula dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;  Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, mereka menikah sekitar tahun 2009, saksi hadir dan sebagai saksi pada waktu akad nikahnya;  Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja namun belum dikaruniai keturunan, tetapi sekarang keadaannya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;


 Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, menurut Pemohon bahwa Termohon sering pulang ke rumah anaknya tanpa seizin Pemohon;  Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkarannya, saksi hanya tahu rumah tangga mereka tidak rukun dari cerita Pemohon kepada saksi dan dari Termohon melalui SMS-nya;  Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) minggu lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;  Bahwa selama pisah Termohon pernah datang ke tempat Pemohon tetapi bukan mau rukun lagi dengan Termohon, melainkan hanya untuk mengambil barang-barang Termohon yang masih tersisa di rumah Pemohon;  Bahwa saksi sebagai keluarga Pemohon sudah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon supaya baik lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;  Bahwa selama pisah pihak keluarga Termohon tidak pernah datang untuk membicarakan masalah Pemohon dengan Termohon;  Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon; Menimbang,

bahwa

terhadap

keterangan

saksi

tersebut

Pemohon

membenarkan dan tidak keberatan; 2.

SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SD, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :  Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal mengontrak di paviliun rumah Pemohon dan Termohon sejak setahun yang lalu;  Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, saksi tidak tahu waktu mereka menikah, dan selama pernikahannya mereka belum dikaruniai keturunan;  Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, selama tinggal ngontrak di rumah Pemohon saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi tidak melihat langsung, saksi sering mendengarnya karena antara kamar saksi dengan rumah mereka hanya terhalang tembok dinding rumah, tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkaran dan perselisihannya;


 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar sebulan lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dengan dijemput oleh saudara Termohon;  Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah Termohon pernah datang ke tempat Pemohon untuk baik dan juga tidak tahu apakah Pemohon pernah mengajak Termohon untuk rukun kembali;  Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah bertemu untuk membicarakan masalah Pemohon dengan Termohon; Menimbang,

bahwa

terhadap

keterangan

saksi

tersebut

Pemohon

membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan bahwa ia tetap pada maksud permohonannya semula, menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon agar perkaranya segera diputuskan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG HUK UMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Agama Kotabumi berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo dan juga apakah Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan dan hubungan hukum sehingga keduanya berkualitas sebagai legitima persona standi in judicio dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos, di persidangan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) (huruf) a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) (huruf) a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, surat-surat bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan Hal. 5 dari 12 No. 363/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

materiilnya; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 kemudian dihubungkan dengan relaas panggilan perkara a quo, ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Utara, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menurut kompetensi relatifnya berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama Kotabumi; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tanggal 01 Februari 2009 Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kotabumi, karena Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama, juga Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, oleh karenanya permohonan tersebut secara formil dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 (huruf) a angka (8) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Hal. 6 dari 12 No. 363/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 154 R.Bg, selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon bersabar dan tidak menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya; Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon dianggap telah membangkang (ta'azuz) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek); Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

‫ هل قحال ملاظ وهف بجي ملف نيملسملا ماكح نم مكاح ىلا ىعد نم‬. "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya”. Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa setelah 2 (dua) bulan perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan Termohon tidak dapat menghargai Pemohon, tidak dapat mengatur masalah ekonomi rumah tangga dan Termohon tidak dapat menghargai keluarga Pemohon, yang puncaknya terjadi pada bulan November 2012 Termohon tidak bisa mengatur masalah keuangan yang telah diberikan oleh Pemohon, setiap Pemohon menasehati Termohon agar dapat merubah sifat borosnya Termohon tidak terima, Termohon malah-marah-marah, yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah milik Termohon sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 2 minggu, dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai talak dikarenakan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang didasarkan pada Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Hal. 7 dari 12 No. 363/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu tentang adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu IZUDIN bin SUB'I (keluarga semenda) dan DENI ARIADI bin ZAINAL ARIFIN (tetangga); Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Pemohon ke persidangan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi (vide Pasal 172 R.Bg), keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan (vide Pasal 171 (1) R.Bg), dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan (vide Pasal 175 R.Bg), maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan,

meskipun ternyata dalil-dalil

permohonan Pemohon posita angka 5.a s.d 5.c tidak sepenuhnya terbukti, namun Majelis Hakim menilai akibat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana posita angka 6 (enam) telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan dan bernilai pembuktian; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan ditambah alat bukti Pemohon berupa surat dan saksi-saksi tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut : 

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Februari 2009 namun belum dikaruniai keturunan;



Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baikbaik saja, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;



Bahwa tidak diketahui persis masalahnya, yang jelas sejak 3 (tiga) minggu yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;



Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sudah saling tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban masing-masing;




Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan keluarga Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh

keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka dalil-dalil Pemohon menjadi fakta yang tetap (vaststaande feiten); Menimbang, bahwa dalam syari’at Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan tuntunan alQur’an dalam surat ar-Ruum, ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”; Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, patut diduga bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan kehendak Nash Al-Qur'an Surat ArRuum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dengan demikian diantara mereka sangat sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut; Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, seperti diatur dalam Pasal 113 (huruf) b, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena perceraian dengan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama bila ada alasan-alasan hukum yang mendasarinya. Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang menyatakan: Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”; Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling mendhalimi, Hal. 9 dari 12 No. 363/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dan patut dikabulkan permohonan Pemohon dengan memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

Artinya:

“Dan janganlah kamu rujuki/pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti yang dipertimbangkan di atas, maka merupakan sesuatu yang siasia mempertahankan rumah tangga seperti itu, karena akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, oleh karena itu jalan yang terbaik adalah perkawinan tersebut diakhiri sebagaimana tertuang dalam kitab Al-Mar’atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 yang selanjutnya di ambil alih sebagai pendapat Majelis;

‫اذه بابسا نكي امهمو نيضغ ابتم نيب عامتجا يف ريخالو‬ ‫ةقالعلا يهتنت نا ريخلا نم ناف اهفاتوا ناك اريطخ عازنلا‬ ‫نيجوزلا نيذه نيب ةيجوزلا‬ Artinya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sedangkan dalildalil permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Voor De Hal. 10 dari 12 No. 363/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

Buitengewesten (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; Mengingat, segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1.

Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2.

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3.

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

4.

Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon; Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2012

M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1434 H., oleh kami ISEP RIJAL MUHAROM, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, NANA, S.Ag. dan SHOBIRIN, S.H.I., M.E.S., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan AGUS DIANINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ISEP RIJAL MUHAROM, S.Ag., M.H. Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

N A N A, S.Ag.

SHOBIRIN, S.H.I., M.E.S. Hal. 11 dari 12 No. 363/Pdt.G/2012/PA.Ktbm

Panitera Pengganti,

AGUS DIANINGSIH, S.H. Perincian Biaya Perkara : 1.

Biaya Pendaftaran

Rp.

30.000,-

2.

Biaya ATK Perkara

Rp.

100.000,-

3.

Biaya Panggilan

Rp.

220.000,-

4.

Redaksi

Rp.

5.000,-

5.

Meterai

Rp.

6.000,-

Jumlah

Rp.

361.000,-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)


PA.Ktbm

Recommend Documents