PA.Ktbm

PUTUSAN Nomor XXX/Pdt.G/2013/PA.Ktbm BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh : Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara; melawan Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi; Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan; TENTANG DUDUKNYA PERKARA Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dalam register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2013/PA.Ktbm tanggal 2 April 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : 1.

Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di rumah orangtua Termohon di Desa Klb Kecamatan AS Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 22 Agustus 1983, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan AS, Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/8/1983 tertanggal 29 Agustus 1983;

2.

Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal semula di rumah orangtua Termohon di Desa Klb Kecamatan AS selama 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Cdm Kecamatan AS selama 12 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Klb Kecamatan AS selama 17 tahun;

3.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. DS binti PEMOHON, umur 30 tahun;

Hal 1 dari 16 No. 127/Pdt.G/2013/PA.Ktbm

2. NJ binti PEMOHON, umur 24 tahun; 4.

Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan : Nama

: SDY binti JSW

Umur

: 38 tahun, agama Islam

Pekerjaan

: Ibu rumah tangga

Tempat kediaman

: Desa Cdm Kecamatan AS Kabupaten Lampung Utara, Sebagai “Calon Istri Kedua Pemohon”;

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan AS, karena Pemohon sudah menikah dengan calon isteri kedua di bawah tangan, bahkan saat ini Pemohon dan calon istri kedua sudah memiliki 3 (tiga) orang anak; 5.

Bahwa Termohon mempunyai banyak kesibukan di luar seperti pengajian ibuibu, arisan, dagang sehingga Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri secara maksimal;

6.

Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta (dagang) dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

7.

Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

8.

Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

9.

Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa : a. Sebuah bangunan rumah luas 220 M2 dengan sertifikat Nomor : M.XX/CM/ABS hak milik SJLH binti IBR yang telah diwariskan kepada Pemohon yang terletak di Desa Cdm, Kecamatan AS Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Negara; b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Jmn; c. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Negara; d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Negara; b. Sebuah bangunan rumah seluas 445,5 M2 dengan akta jual beli Nomor XXX/ABS/1997 di atas tanah milik atas nama bapak YM terletak di Desa Klb Kecamatan AS Kabupaten Lampung Utara yang telah dibeli oleh Pemohon dan telah dilimpahkan dari pemilik pertama (YM) kepada Pemohon dengan batas-batas sebagai berikut : Hal 2 dari 16 No. 127/Pdt.G/2013/PA.Ktbm

a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bapak YM; b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Is Km; c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Negara; d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah bapak YM; c. Kendaraan roda dua berupa sebuah motor Merek HONDA dengan Nomor Polisi : BE XX8Y JV, Nomor BPKB : 869XXYY F atas nama PEMOHON; 10. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon; 11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni : a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon; b. Pada waktu menikah di bawah tangan calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain; c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (ayah kandung calon isteri kedua Pemohon) yang bernama JSW, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman Desa Klb Kecamatan AS Kabupaten Lampung Utara bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon; 12. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon; Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Majelis Hakim untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : A. PRIMER : 1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama SDY binti JSW;

3.

Menetapkan bahwa harta berupa : a. Sebuah bangunan rumah luas 220 M2 dengan sertifikat Nomor : M.XX/CM/ABS hak milik SJLH binti IBR yang telah diwariskan kepada Pemohon yang terletak di Desa Cdm, Kecamatan AS Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :


a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Negara; b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Jmn; c. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Negara; d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Negara; b. Sebuah bangunan rumah seluas 445,5 M2 dengan akta jual beli Nomor XXX/ABS/1997 di atas tanah milik atas nama bapak YM terletak di Desa Klb Kecamatan AS Kabupaten Lampung Utara yang telah dibeli oleh Pemohon dan telah dilimpahkan dari pemilik pertama (YM) kepada Pemohon dengan batas-batas sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bapak YM; b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Is Km; c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Negara; d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah bapak YM; c. Kendaraan roda dua berupa sebuah motor Merek HONDA dengan Nomor Polisi : BE XX8Y JV, Nomor BPKB : 869XXYY F atas nama PEMOHON; adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon; 4.

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

B. SUBSIDER : Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan,

Pemohon dan

Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan; Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan memberi masukan dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon tentang beratnya tanggung jawab apabila beristri lebih dari seorang yang pada intinya agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk melakukan poligami, namun tidak berhasil; Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator, Asep Irpan Helmi, S.H., M.H., dengan penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2013/PA.Ktbm tertanggal 16 April 2013, dan Hakim Mediator tersebut telah menyampaikan laporannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil dengan kesepakatan Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan SDY binti Jsw; Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan dan tambahan sebagai berikut :


a. Pemohon mencabut posita poin 9.a dan petitum poin 3.a, dengan alasan harta tersebut diperoleh dari warisan orangtua Pemohon; b. Pemohon menambahkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda type Supra X 125 warna hitam Tahun 2009, dengan Nomor Polisi BE XX4Y JV, Nomor BPKB 0XX2044 F, Nomor Rangka MH1JB911X9K89XXYY, Nomor Mesin JB91E188XXYY, pemilik atas nama Termohon; Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya dan menyatakan setuju serta mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama SDY binti Jsw. Termohon memberi izin tersebut tidak dalam keadaan dipaksa atau berada di bawah tekanan/ancaman Pemohon atau siapa pun, dengan alasan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri secara maksimal disebabkan Termohon mempunyai keluhan yaitu suka merasakan sakit setiap melakukan hubungan suami istri dan tidak sanggup melayani keinginan Pemohon yang meminta dilayani setiap malam, Termohon mengaku hanya sanggup melayaninya 2 (dua) kali saja dalam seminggu. Di samping itu, Termohon juga mempunyai kesibukan di luar rumah yaitu mengikuti pengajian di majlis taklim sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu dan kegiatan arisan ibu-ibu setiap hari minggu. Sementara itu perihal harta bersama pada posita poin 9.a, Termohon membenarkannya bahwa harta tersebut diperoleh dari warisan orangtua Pemohon dan menyetujui pencabutan posita tersebut; Bahwa terhadap calon istri kedua Pemohon, Majelis Hakim tidak dapat meminta keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan; Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : 1. Fotokopi

Kartu

Tanda

108XX/260660/07/2008

Penduduk

an.

PEMOHON

Nomor

:

tanggal 18 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Lampung Utara, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1); 2. Fotokopi

Kartu

Tanda

Penduduk

(e-KTP)

an.

TERMOHON

NIK:

1803076606620XXX tanggal 1 Agustus 2012, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2); 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/8/1983 tertanggal 29 Agustus 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan AS Kabupaten


Lampung Utara, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3); 4. Asli Surat Pernyataan Bersedia Dimadu yang dibuat oleh Termohon tertanggal 1 Maret 2013, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos (bukti P.4); 5. Asli Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 1 Maret 2013, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos (bukti P.5); 6. Fotokopi Akta Jual Beli Tanah Nomor : XXX/ABS/1997 tertanggal 23 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh PPAT/Camat AS, Kabupaten Lampung Utara, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6); 7. Fotokopi BPKB Nomor : 0XX2044 F kendaraan bermotor roda dua merk Honda type Supra X 125 warna hitam Tahun 2009, dengan Nomor Polisi BE XX4Y JV atas nama Termohon tanggal 14 September 2009, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7); 8. Fotokopi BPKB Nomor : 869XXYY F kendaraan bermotor roda dua merk Honda type Revo warna hitam Tahun 2009, dengan Nomor Polisi BE XX8Y JV atas nama Pemohon tanggal 15 September 2009, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.8); Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut Termohon membenarkan seluruhnya; Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama : 1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Cdm Kecamatan AS Kabupaten Lampung Utara, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :  Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;  Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, tetapi saksi tidak tahu waktu pernikahannya. Selama berumah tangga mereka tinggal di Desa Klb dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;


 Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan Termohon, orang suku Padang, beragama Islam, berusia sekitar 30 tahun dan sekarang tinggal di Desa Cdm;  Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon ingin menikah lagi;  Bahwa saksi tidak kenal dengan orangtua dari Calon Istri Kedua Pemohon;  Bahwa antara Calon Istri Kedua Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah atau larangan untuk menikah, begitu pula antara Calon Istri Kedua Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun sepersusuan;  Bahwa saksi tahu Termohon sudah menyetujui dan ridho Pemohon mau menikah lagi, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, dan pihak keluarga Termohon pun tidak ada yang keberatan terhadap maksud Pemohon tersebut;  Bahwa saat ini Pemohon bekerja dengan berdagang manisan dan berjualan ke pasar, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;  Bahwa menurut pengamatan saksi Pemohon akan mampu berbuat adil terhadap kedua istrinya dan mampu untuk menafkahi kedua istri dan anakanak mereka;  Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memiliki beberapa harta berupa 2 (dua) buah rumah yaitu di Klb dan di Cdm, dan 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Revo dan Honda Supra X 125;  Bahwa rumah yang terletak di Cdm merupakan warisan dari orangtua Pemohon, sedangkan rumah yang di Klb diperoleh dari pembelian mereka berdua, begitu pula dengan 2 (dua) buah sepeda motor mereka. Harta-harta tersebut diperoleh selama dalam masa perkawinan mereka;  Bahwa harta-harta tersebut tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak mana pun, karena selama ini tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkan tentang harta-harta tersebut; 2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Cdm Kecamatan AS Kabupaten Lampung Utara, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :  Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena merupakan tetangga di Desa Cdm;  Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, tetapi saksi tidak tahu waktu pernikahannya. Selama berumah tangga mereka tinggal di Desa Klb dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;


 Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan Termohon, orang suku Padang, beragama Islam, berusia sekitar 30 tahun dan sekarang tinggal di Desa Cdm;  Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon ingin menikah lagi dan tidak tahu kegiatan Termohon selain sebagai ibu rumah tangga;  Bahwa setahu saksi Termohon sudah menyetujui dan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon yang mau menikah lagi, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, dan pihak keluarga Termohon pun tidak ada yang keberatan terhadap maksud Pemohon tersebut;  Bahwa saksi kenal dengan Calon Istri Kedua Pemohon tetapi tidak kenal dengan orangtuanya;  Bahwa antara Calon Istri Kedua Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah atau larangan untuk menikah, begitu pula antara Calon Istri Kedua Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun sepersusuan;  Bahwa Pemohon bekerja dengan berdagang kelontongan (manisan) di rumah Cdm, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;  Bahwa menurut pengamatan saksi Pemohon akan mampu berbuat adil terhadap kedua istrinya dan mampu untuk menafkahi kedua istri dan anakanak mereka;  Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memiliki beberapa harta berupa 2 (dua) buah rumah yaitu di Klb dan di Cdm, dan 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Revo dan Honda Supra X 125;  Bahwa rumah yang terletak di Cdm diperoleh dari warisan dari orangtua Pemohon, sedangkan rumah yang di Klb dari pembelian mereka berdua, begitu pula dengan 2 (dua) buah sepeda motor mereka;  Bahwa harta-harta tersebut diperoleh selama dalam masa perkawinan mereka dan terhadap harta tersebut tidak ada sengketa dengan pihak mana pun; Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan Termohon menyatakan tidak keberatan; Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti dari Pemohon; Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan masingmasing secara lisan, bahwa Pemohon tetap pada maksud permohonannya semula, menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan, dan Termohon pun tetap dengan jawabannya tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut, serta keduanya mohon putusan;


Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) pihak berperkara terkait kompetensi pengadilan dalam perkara ini; Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.3, berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos, di persidangan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) (huruf) a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) (huruf) a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (8) dan Pasal 59 ayat (1) (huruf) c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti sejak tanggal 22 Agustus 1983 antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan antara keduanya belum pernah bercerai sehingga dengan demikian keduanya berkualitas legitima persona standi in judicio dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.3 tersebut perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kotabumi, karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, juga Pemohon


dengan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya permohonan tersebut secara formil dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 (huruf) a angka (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang beratnya tanggung jawab beristeri lebih dari satu dan telah ditempuh pula proses mediasi dengan bantuan hakim mediator, namun Pemohon tetap kukuh dengan pendirianya untuk berpoligami, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 ayat (1) Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg.) telah terpenuhi; Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon diberi izin untuk menikah yang kedua (poligami) dengan seorang perempuan bernama SDY binti JSW dan mohon pula ditetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang obyeknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara; Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan untuk menikah lagi dengan perempuan lain karena sekarang ini Termohon mempunyai banyak kesibukan di luar seperti pengajian ibu-ibu, arisan, dagang sehingga Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri secara maksimal, akibatnya Pemohon merasa tersiksa lahir dan bathin; Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon membenarkannya, dengan menambahkan bahwa selain alasan tersebut Termohon juga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri secara maksimal disebabkan Termohon mempunyai keluhan yaitu suka merasakan sakit setiap melakukan hubungan suami istri dan tidak sanggup melayani keinginan Pemohon yang meminta dilayani setiap malam, Termohon mengaku hanya sanggup melayaninya 2 (dua) kali saja dalam seminggu; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.4 sampai dengan P.8) dan 2 (dua) orang saksi tetangga dekat bernama SAKSI I dan SAKSI II; Menimbang, bahwa bukti surat P.4 sampai dengan P.8 telah bermeterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos, yang berupa fotocopy di persidangan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) (huruf) a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) (huruf) a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan


Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Pemohon ke persidangan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi (vide Pasal 172 R.Bg), keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di persidangan (vide Pasal 171 (1) R.Bg), dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan (vide Pasal 175 R.Bg), maka Majelis Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas dalam duduk perkara, keterangannya didasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, keterangannya juga berkaitan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antar satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg/171 ayat (1) HIR; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Termohon diperoleh fakta bahwa Termohon tidak lagi dapat memberikan pelayanan kepada Pemohon dalam berhubungan suami istri secara maksimal yang penyebabnya karena suka merasakan sakit setiap melakukan hubungan suami istri sehingga tidak sanggup melayani keinginan Pemohon yang memintanya setiap malam, di samping itu juga ditambah dengan kesibukan Termohon di luar rumah yang menyita waktu dan tenaga. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis, Termohon dapat dinilai tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk beristeri lagi cukup beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 (huruf) a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 (huruf) a Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa Termohon juga telah memberikan persetujuan tertulis tertanggal 1 Maret 2013 (P.4) dan Pemohon menyatakan akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (bukti P.5), persetujuan dan pernyataan mana telah ditegaskan kembali secara lisan oleh masing-masing pihak berperkara di muka persidangan, maka apa yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) (huruf) a dan c UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 (huruf) b dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) (huruf) a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.


Menimbang, bahwa untuk beristeri lebih dari seorang haruslah ada kepastian tentang kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anakanak mereka; Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan dari hasil usaha dagang kelontongan dan berjualan ke pasar setiap bulannya rata-rata sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan penghasilan Pemohon sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan dapat dianggap cukup untuk membiayai kebutuhan hidup Pemohon dengan 2 (dua) orang istri beserta anak-anak mereka, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 (huruf) c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) (huruf) b Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan Termohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lainnya saling bersesuaian ternyata bahwa Calon Istri Kedua Pemohon tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain, tidak ternyata pula adanya halangan/larangan perkawinan antara Calon Istri Kedua Pemohon dengan Pemohon dan antara Calon Istri Kedua Pemohon dengan Termohon, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yakni Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Calon Istri Kedua Pemohon adalah orang yang tidak dilarang untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah yang kedua dengan Calon Istri Kedua Pemohon bernama SDY binti JSW; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan Termohon dan dikuatkan dengan bukti tertulis P.6, P.7 dan P.8 serta keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dimiliki harta bersama berupa :


a. Sebidang tanah pekarangan seluas 445,5 M2 yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang dibeli oleh Termohon dari YM pada tanggal 23 Juni 1997 dengan Akta Jual Beli Nomor : XXX/ABS/1997, terletak di Dusun TL Desa Klb Kecamatan AS Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :  Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik YM;  Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Is Km;  Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Negara;  Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik YM; b. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda type Revo warna hitam Tahun 2009, dengan Nomor Polisi BE XX8Y JV, Nomor BPKB 869XXYY F, Nomor Rangka MH1JBC1159K324743, Nomor Mesin JBC1E-1318523, pemilik atas nama Pemohon; c. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda type Supra X 125 warna hitam Tahun 2009, dengan Nomor Polisi BE XX4Y JV, Nomor BPKB 0XX2044 F, Nomor Rangka MH1JB911X9K89XXYY, Nomor Mesin JB91E-188XXYY, pemilik atas nama Termohon; Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan supaya tidak merugikan isteri yang dinikahi lebih dahulu maka sesuai dengan maksud arahan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu menetapkan harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon dalam putusan pemberian izin poligami ini dengan diktum sebagaimana berbunyi dalam amar putusan di bawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan; Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama SDY binti JSW; 3. Menetapkan bahwa harta berupa :


a. Sebidang tanah pekarangan seluas 445,5 M2 yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang dibeli oleh Termohon dari YM pada tanggal 23 Juni 1997 dengan Akta Jual Beli Nomor : XXX/ABS/1997, terletak di Dusun TL Desa Klb Kecamatan AS Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :  Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik YM;  Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Is Km;  Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Negara;  Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik YM; b. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda type Revo warna hitam Tahun 2009, dengan Nomor Polisi BE XX8Y JV, Nomor BPKB 869XXYY F, Nomor Rangka MH1JBC1159K324743, Nomor Mesin JBC1E-1318523, pemilik atas nama Pemohon; c. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda type Supra X 125 warna hitam Tahun 2009, dengan Nomor Polisi BE XX4Y JV, Nomor BPKB 0XX2044 F,

Nomor Rangka MH1JB911X9K89XXYY, Nomor Mesin

JB91E-188XXYY, pemilik atas nama Termohon; adalah harta bersama perkawinan Pemohon dan Termohon; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1434 H., yang terdiri dari H. AKHMAD JUNAEDI, S.H. sebagai Ketua Majelis serta H. A. FERNANDESZ, S.Ag., M.Sy. dan NANA, S.Ag. masingmasing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SABRIMEN, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis, Tt d. H. AKHMAD JUNAEDI, S.H.


Hakim Anggota, Ttd.

Hakim Anggota, Tt d.

H. A. FERNANDESZ, S.Ag., M.Sy.

N A N A, S.Ag.

Panitera Pengganti,

SABRIMEN, S.Ag., M.H.


Perincian Biaya Perkara : 1.

Biaya Pendaftaran

Rp.

30.000,-

2.

Biaya ATK Perkara

Rp.

50.000,-

3.

Biaya Panggilan

Rp.

170.000,-

4.

Redaksi

Rp.

5.000,-

5.

Meterai

Rp.

6.000,-

Jumlah

Rp.

261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)


PA.Ktbm

Recommend Documents