PA.Ktbm

PENETAPAN Nomor XXXX/Pdt.P/2015/PA.Ktbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh: PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa AJKGNG Kecamatan ABKNG

Kabupaten

Lampung

Utara,

sebagai

Pemohon I; PEMOHON II,umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa AJKGNG Kecamatan ABKNG

Kabupaten

Lampung

Utara,

sebagai

Pemohon II; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan memeriksa buktibukti di persidangan; DUDUK PERKARA Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 14 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Register Perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2015/PA.Ktbm tanggal 14 Agustus 2015, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 08 September 2002 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa AJKGNG Kecamatan ABKNG Kabupaten Lampung Utara, yang menikahkan Penghulu bernama MTSLH adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ABKNG;

Hal. 1 dari 13 Penetapan NoXXXX/Pdt.P/2015/PA.Ktbm

2. Bahwa pada pernikahan tersebut wali nikahnya adalah SRBN , diwakilkan kepada MTSLH dan saksi nikahnya masing-masing bernama CKOL dan JNH, mas kawinnya berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai; 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis ; 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. DLRYN binti PEMOHON I umur 12 tahun; 2. AGGUN bin PEMOHON I umur 6 tahun; 6. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara keduanya juga tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II) begitu juga sebaliknya; 7. Bahwa sejak pernikahan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan ABKNG dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahannya tidak tercatat pada register KUA Kecamatan tersebut, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini guna mendapatkan buku nikah resmi dari KUA tersebut yang nantinya akan digunakan untuk melengkapi persyaratan mengurus akta kelahiran anak; 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang


memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut : PRIMEIR 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2002 di Desa AJKGNG Kecamatan ABKNG Kabupaten Lampung Utara; 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II; SUBSIDEIR Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya; Bahwa atas perintah Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabumi telah mengumumkan permohonan Pengesahan

Nikah

tersebut pada tanggal 27 April 2015 di papan

pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kotabumi; Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan; Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) an.PEMOHON I NIK. 1803221608770XXX tanggal 30 Juli 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos serta telah dicocokan dengan aslinya ternyata sama (P1); 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) an.PEMOHON II NIK. 1803226007830XXX tanggal 31 Oktober 2012012, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos serta telah dicocokan dengan aslinya ternyata sama (P.2);


Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi sebagai berikut: 1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa AJKGNG Kecamatan ABKNG Kabupaten Lampung Utara, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai adik kadung Pemohon I; - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 2002, namun saksi tidak ingat tanggalnya; - Bahwa saksi hadir sebagai saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah; - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II, di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama MTSLH; - Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali adalah ayah Pemohon II yang bernama SRBN; - Bahwa yang menjadi saksi nikah CKOL dan JNH,dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat; - Bahwa ijab qabul dilakukan oleh wakil Bapak MTSLH selaku P3N dengan Pemohon I; - Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah gadis; - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan; - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang; - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II; - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;


- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, karena pernikahannya tidak tercatat di KUA ABKNG; - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah resmi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ABKNG; 2. SAKSI II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa AJKGNG, Kecamatan ABKNG Kabupaten Lampung Utara, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II; - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I; - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 2002, namun saksi tidak ingat tanggalnya, dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II; - Bahwa saksi hadir sebagai saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah; - Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali adalah ayah Pemohon II yang bernama SRBN; - Bahwa yang menjadi saksi nikah Saksi sendiri dan JNH, maharnya berupa seperangkat alat shalat; - Bahwa ijab qabul dilakukan oleh wakil MTSLH sebagai P3N dngan Pemohon I; - Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah Gadis; - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan; - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang; - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II; - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain


- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan ABKNG; - Bahwa tujuan Pemohon Idan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan buku nikah resmi dari Kantor Urusan Agama kecamatan ABKNG; Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi telah cukup; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi tanggal 19 Agustus 2015 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya; Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Pengesahan Nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan isteri; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini; Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “Yang berhak mengajukan permohonan Itsbat Nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;


Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi, terbukti Pemohon I sebagai kepala rumah tangga sedangkan Pemohon II sebagai anggota keluarga, sehingga harus dinyatakan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah; Menimbang,

bahwa

Pemohon

I

dan

Pemohon

II

mengajukan

permohonan Pengesahan Nikah ini dengan dalil pokok bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ABKNG sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini; Menimbang,

bahwa

untuk

membuktikan

dalil-dalil

permohonan,

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu P.1, P.2, dan dua orang saksi; Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diajukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berupa fotokopi dari akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, maka setelah diteliti bukti surat-surat P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi maksud Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. sehingga bukti-bukti tersebut mendukung dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu sesuai Pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian Hakim bukti P.1 dan P.2 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti P.1dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai bukti; Menimbang, bahwa

kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan

Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;


Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan

keterangan

berdasarkan

pengetahuan,

pendengaran

atau

penglihatan sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II serta saling bersesuaian hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dijadikan bukti dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan didukung dengan keterangan saksi di persidangan telah ditemukan faktafakta sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 September

2002, di rumah orangtua Pemohon II di Desa

AJKGNG Kecamatan ABKNG Kabupaten Lampung Utara; 2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis serta tidak ada hubungan yang menjadi larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II; 3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SRBN, saksi nikahnya bernama CKOL dan JNH. Mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai; 4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang serta belum pernah bercerai; 5. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II; 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan ABKNG; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut,Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dan halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2002, di Desa AJKGNG Kecamatan ABKNG Kabupaten Lampung Utara adalah sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang

Nomor

50

Tahun 2009, pengesahan

perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, hakim berpendapat sebagai berikut: Menimbang, bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan; Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan; Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak


tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan; Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (vide Pasal 42-43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya; Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami dan sangat merugikan bagi isteri dan anak; Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh bukti otentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum; Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut, Hakim berpendapat ada ketidakadilan bagi masyarakat yang tidak mampu sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai halhal

yang

berkenaan

dengan:

(a)

adanya

perkawinan

dalam rangka

penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Menimbang, bahwa tidaklah adil bagi Pemohon I dan Pemohon II jika permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II ditolak sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disyahkan dan tidak


mempunyai kekuatan hukum karena perkawinannya tidak tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan ABKNG Lampung utara; Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut hakim memberlakukan kaidah ushul fiqh ”menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan,” sebagai dasar pertimbangan hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan; Menimbang,

bahwa

oleh

karena

pencatatan

perkawinan

suatu

keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan ABKNG Kabupaten Lampung Utara; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II; Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;


2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 September2002 di Desa AJKGNG Kecamatan ABKNG Kabupaten Lampung Utara; 3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ABKNG, Kabupaten Lampung Utara; 4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1436 H. oleh saya Drs. H. MUSTHOFA AMIN sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri TETI PITRIANI, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Tt d.

Drs. H. MUSTHOFA AMIN

Panitera Pengganti

TETI PITRIANI, S.Ag


Perincian Biaya Perkara: 1.

Biaya Pendaftaran

Rp.

30.000,-

2.

Biaya Proses

Rp.

50.000,-

3.

Biaya Panggilan

Rp.

150.000 ,-

4.

Redaksi

Rp.

5.000,-

5.

Meterai

Rp.

6.000,-

Jumlah

Rp.

241..000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)


PA.Ktbm

Recommend Documents