PA.Ktbm

PUTUSAN Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Ktbm BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara : PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Dagang kosmetik keliling, bertempat tinggal di Desa CDMS Kecamatan AS Kabupaten Lampung Utara, sebagai Penggugat; melawan TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa CDMS Kecamatan AS Kabupaten Lampung Utara, sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara; Telah

mendengar

keterangan

Penggugat,

saksi-saksi

serta

bukti-bukti

di persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor : XXXX/Pdt.G/2014/PA.Ktbm, tanggal 25 Februari

Hal. 1 dari 15 hal. SalPut. No. 0096/Pdt.G/2014/PA.Ktbm

2014 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1.

Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1997 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan AS dengan Akta Nikah Nomor : XXX/26/X/97 tanggal 7 Oktober 1997;

2.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, selanjutnya bertempat tinggal di rumah bersama sampai dengan sekarang;

3.

Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama : 1. AR bin TERGUGAT umur 11 tahun; 2. AP bin TERGUGAT umur 10 bulan;

4.

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan : a. Tergugat kurang memberi nafkah ekonomi; b. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan; c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat; d. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 7 Februari tahun


2014 dikarenakan pada saat itu Tergugat baru saja datang dari keluar main dan ketika sampai di rumah tiba-tiba Tergugat langsung memukul Penggugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah bersama ke rumah ayuk Penggugat; 6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil; 7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi; 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut : PRIMER : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat; 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; SUBSIDER : -

Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk

pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan


sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah; Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat

untuk

bersabar

menunggu

kedatangan

Tergugat

dan

mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil maka dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya; Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/26/X/97 tanggal 7 Oktober 1997 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan AS Kabupaten Lampung Utara (Bukti P); Bahwa

selain

mengajukan

bukti

tertulis,

Penggugat

juga

telah

mengajukan saksi-saksi keluarga sebagai berikut : 1. SAKSI I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah;  Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;  Bahwa saksi hadir saat mereka menikah;  Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir Pengugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah bersama;


 Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga mereka sudah dikaruniai 2 orang anak;  Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan keadaan ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi dan juga Tergugat sering minta uang dengan Penggugat padahal Penggugat kerja sebagai sales;  Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;  Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, tapi saksi pernah melihat bekasnya namun ibu saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat;  Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan yang lalu;  Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat bersama ke rumah ayuk Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat;  Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;  Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Penggugat;  Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat selama pisah, namun sewaktu Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran pihak keluarga sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; Hal. 5 dari 15 hal. SalPut. No. 0096/Pdt.G/2014/PA.Ktbm

2. SAKSI II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah;  Bahwa saksi adalah teman Penggugat;  Bahwa saksi tidak hadir saat mereka menikah;  Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011;  Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;  Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga mereka sudah dikaruniai 2 orang anak;  Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering curiga terhadap Penggugat dimana Tergugat terlalu cemburu buta terhadap Penggugat;  Bahwa Penggugat tidak ada mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;  Bahwa saksi sering melihat pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan masalah cemburu yang tidak jelas Tergugat terhadap Penggugat;  Bahwa saksi terakhir melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2013;  Bahwa saksi tahu dari cerita kalau Tergugat pernah 1 kali memukul Penggugat sewaktu terjadi pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2014;


 Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2014;  Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat bersama ke rumah saudara Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat;  Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;  Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Penggugat;  Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat; Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon putusan; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa sebelum mempetimbangkan pokok perkara, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;


Kewenangan Pengadilan Agama Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah”. Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yang menjelaskan bahwa “gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat…dst”. Berdasarkan kehadiran dan pengakuan Penggugat, ternyata ia telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabumi; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yang menjelaskan bahwa “gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat…dst”. Maka sesuai bukti P1, Penggugat merupakan seorang istri dari Tergugat yang mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri yang


sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio (pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo; Pokok Perkara Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 1 tahun namun setelah itu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena selama persidangan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya ternyata tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP;


Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P yang menurut majelis telah memenuhi

persyaratan

materil

dan

formil,

oleh

karena

itu

dapat

dipertimbangkan sebagaimana di atas; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekat yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, jika dihubungkan satu dengan lainnya maka terbukti adanya fakta bahwa sejak 1 tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah lahir, Tergugat suka cemburu yang berlebihan dan Tergugat selalu memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran. Akibatnya, sejak Februari 2014 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin meskipun telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;


Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Tergugat tidak membantah dalildalil yang diajukan oleh Penggugat dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya telah memperkuat dalil-dalil Penggugat; Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut : ‫ وﻛـــﺎن اﻻﯾـــذاء ﻣﻣـــﺎ ﻻ ﯾطـــﺎق‬،‫ أو اﻋـــﺗراف اﻟـــزوج‬،‫ﻓـــﺈذا ﺛﺑﺗـــت دﻋواھـــﺎ ﻟـــدى اﻟﻘﺎﺿـــﻲ ﺑﺑﯾﻧـــﺔ اﻟزوﺟـــﺔ‬ ‫ﻣﻌـــﮫ دوام اﻟﻌﺷـــرة ﺑﯾـــن أﻣﺛﺎﻟﮭﻣـــﺎ وﻋﺟـــز اﻟﻘﺎﺿـــﻲ ﻋـــن اﻻﺻـــﻼح ﺑﯾﻧﮭﻣـــﺎ طﻠﻘﮭـــﺎ طﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﺋﻧـــﺔ‬. Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan

suami,

sementara

perbuatan

menyakiti

termasuk

penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra). Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam QS. ar-Ruum ayat 21;


Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, ternyata Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat hingga luka memar, akan tetapi oleh Penggugat tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang sebagai perbuatan pelanggaran tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat juga terbukti telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan dan penderitaan Penggugat secara fisik dan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dengan demikian, Majelis Hakim dalam kaitannya dengan perkara perceraian, perlu memberikan perlindungan kepada Penggugat dengan cara menceraikan keduanya sebagai jalan terbaik untuk menghindari tidak terjadinya hal yang sama; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;


Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan ba’da dukhul (telah berhubungan layaknya suami istri), maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Ba’in Sughra Tergugat terhadap Penggugat; Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengan segala perubahannya, Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap

kepada

Pegawai

Pencatat

Nikah

Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau tempat dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;


4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan AS Kabupaten Lampung Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah); Demikian

putusan

ini

dijatuhkan

di

Kotabumi

dalam

rapat

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1435 Hijriyah oleh kami H. A. FERNANDESZ, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, SHOBIRIN, S.HI., M.E.Sy. dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh AGUS DIANNINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. Ketua Majelis dto H. A. FERNANDESZ, S.Ag., M.Sy. Anggota Majleis

Anggota Majleis

dto

dto

SHOBIRIN, S.HI., M.E.Sy.

ALVI SYAFIATIN, S.Ag. Panitera Pengganti dto AGUS DIANNINGSIH, SH.


Perincian Biaya : 1. Biaya Pendaftaran

Rp.

2. Biaya Proses

Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan

Rp. 450.000,-

4. Biaya Redaksi

Rp.

5.000,-

5. Biaya Meterai

Rp.

6.000,-

Jumlah

30.000,-

Rp. 541.000,-

(Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)


PA.Ktbm

Recommend Documents