PENET AP AN Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Ktbm
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh: PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
PNS
pada
BKKBN
Lampung
Utara,
bertempat tinggal Desa LBPS Kecamatan SNSLT Kabupaten Lampung Utara, sebagai Penggugat; melawan TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di Desa SWJJR Kecamatan KTBUT Kabupaten Lampung Utara, sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan memeriksa berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Ktbm tanggal 2 Nopember 2015, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dari Tergugat; Bahwa berdasarkan penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.Ktbm tanggal 3 Nopember 2015 Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita
Hal. 1 dari 5 Pen. NoXXXX/Pdt.G/2015/PA.Ktbm
Pengganti Pengadilan Agama Kotabumi untuk memanggil para pihak yang berperkara agar datang menghadap ke muka sidang; Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan Nomor: XXXX/Pdt.G/2015/PA.Ktbm tanggal 4 Nopember 2015 yang telah dibacakan di muka persidangan dan ketidakhadiranya di muka sidang Pengadilan tanpa alasan yang sah; Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat demi mempertahankan rumah keutuhan tangganya; Bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut, kemudian Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya; Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa secara litigasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun
kembali
membina
rumah
tangga
dengan
Tergugat
demi
mempertahankan rumah tangganya; Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya;
Hal. 2 dari 5 Pen. NoXXXX/Pdt.G/2015/PA.Ktbm
Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan merujuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechsvordering (Rv) dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Reglement op de Rechsvordering (Rv) permohonan pencabutan perkara Penggugat diajukan dalam persidangan sebelum diajukan jawaban Tergugat, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pencabutan permohonan Penggugat dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat
dan
memperhatikan
segala
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; MENETAPKAN 1. Mengabulkan
permohonan
pencabutan
perkara
Nomor:
XXXX/Pdt.G/2015/PA.Ktbm; 2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1437 H., oleh kami NANA, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. MOHAMAD MU’MIN, S.HI., M.H. dan Dr. H. FAISAL SALEH, Lc., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota
Hal. 3 dari 5 Pen. NoXXXX/Pdt.G/2015/PA.Ktbm
Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri pula oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan AGUS DIANNINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;
Hakim Anggota, Ttd. Dto
Ketua Majelis,
H. MOHAMAD MU’MIN, S.HI., M.H.
N A N A, S.Ag.
Dto
Hakim Anggota, Dto Tt DDr. H. FAISAL SALEH, Lc., M.Si. Panitera Pengganti, Dto AGUS DIANNINGSIH, S.H.
Hal. 4 dari 5 Pen. NoXXXX/Pdt.G/2015/PA.Ktbm
Perincian Biaya Perkara: 1.
Biaya Pendaftaran
Rp.
30.000,-
2.
Biaya Proses
Rp.
50.000,-
3.
Biaya Panggilan
Rp.
400.000,-
4.
Redaksi
Rp.
5.000,-
5.
Meterai
Rp.
6.000,-
Jumlah
Rp.
491.000,-
(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
Hal. 5 dari 5 Pen. NoXXXX/Pdt.G/2015/PA.Ktbm
