PA.Ktbm

PUTUSAN Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Ktbm BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh: PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Kebidanan, PNS Puskesmas Kotabumi Ilir, tempat tinggal di Kelurahan TA Kecamatan KS Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, tidak bekerja, bertempat tinggal di LP Kelas I RB Kota Madya Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYA Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 4 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor: XXXX/Pdt.G/2014/PA.Ktbm tanggal 6 Maret 2014, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1998 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KTB dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1096/XX/II/1998 tanggal 19 Februari 1998;

Hal. 1 dari 11, Put. No. 0104/Pdt.G/2014/PA.Ktbm

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan TA selama 3 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan KT selama 1 tahun, setelah itu pindah lagi ke rumah kontrakan di Kelurahan TA selama 4 tahun dan terakhir pindah ke rumah bersama di Kelurahan TA selama 7 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama tersebut sedangkan Tergugat di tahan

di LP kelas I RB di

Bandar Lampung sampai dengan sekarang; 3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama: 1. MAN bin TERGUGAT, umur 15 tahun, 2. MR bin TERGUGAT, umur 12 tahun, 3. SNV binti TERGUGAT, umur 8 tahun, yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat; 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 3 tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan: a. Tergugat mempunyai hubungan dengan banyak wanita lain; b. Tergugat bila sedang marah selalu berkata kasar kepada Penggugat; c. Tergugat sedang menjalani hukuman 15 tahun penjara di LP Kelas I RB; 5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat menelpon Penggugat dan menuduh Penggugat mempunyai laki-laki lain, tetapi Penggugat tidak terima tuduhan tersebut dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;


6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi; 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut : PRIMER : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat; 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; SUBSIDER : -

Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk

pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Ktbm tanggal 21 Maret 2014, dan tanggal 10 April 2014 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil; Bahwa kemudian Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan atau tambahan apapun; Hal. 3 dari 11, Put. No. 0104/Pdt.G/2014/PA.Ktbm

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut: a. Fotocopy

Kartu

Tanda

Penduduk

an.

PENGGUGAT,

NIK:

1803106303780XXX tanggal 19 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Lampung Utara, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1); b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1096/XX/II/1998 tanggal 19 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KTB Kabupaten Lampung Utara, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2); c. Fotocopy Petikan Putusan Nomor: XXX K/PID/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala (bukti P.3); Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Kotabumi terhadap perkara a quo dan legal standing para pihak dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos, di persidangan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan


aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) (huruf) a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) (huruf) a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, surat-surat bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Utara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (8) dan Pasal 59 ayat (1) (huruf) c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti sejak tanggal 15 Februari 1998 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas legitima persona standi in judicio dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.2 tersebut perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kotabumi, karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, juga Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 (huruf) a angka (9) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 63


ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan

bantuan

mediator,

namun

oleh

karena

Tergugat

selama

berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Hakim Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu sampai Tergugat selesai menjalani masa tahanannya dan tidak meneruskan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi; Menimbang,

bahwa

karena

Tergugat

tidak

pernah

hadir

di

persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dapat diputus dengan acara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg dan pendapat fuqaha dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

. ‫ﻓﺎن ﺗﻌـز زﺑـﺗـﻌـزز اوﺗـوار اوﻏــﯾـﺑـﺔ ﺟﺎز اﺛـﺑـﺎﺗﮫ ﺑﺎﻟـﺑـﯾـﻧﺔ‬ Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan/membangkang, bersembunyi ataupun ghaib, boleh perkara itu diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian). Hal. 6 dari 11, Put. No. 0104/Pdt.G/2014/PA.Ktbm

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, tetapi menurut fuqaha di atas dan maksud Pasal 283 R.Bg, untuk mengabulkan atau tidak gugatan tersebut maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan gugatannya; Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan alasan gugatannya pada posita angka 4 (huruf) a, b dan c tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 tahun setelah menikah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi disebabkan oleh halhal

yang

telah

dikemukakan

Penggugat

dalam

surat

gugatannya

sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti surat P.3, bukti mana merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara prosedural telah memenuhi ketentuan pengajuan bukti surat di persidangan, maka secara secara formil bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, yang selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dihubungkan dengan bukti P.2 dan keterangan Penggugat di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun karena secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”, dan terbukti pula hukuman penjara tersebut dijatuhkan pada


saat perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung, yakni pada tanggal 19 Juni 2012; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur/norma hukum (legal norm) yang terkandung dalam Pasal 19 (huruf) c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (huruf) c Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi seutuhnya; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

keterangan

Penggugat

yang

didukung dengan alat bukti P.2 dan P.3, maka dalil-dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap (vaststaande feiten); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap a quo Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat harus dinyatakan terbukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (huruf) c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (huruf) c Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqaha dalam Kitab Al-Bajuri juz II hal. 354 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

.‫ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻊ اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﯾﻧﺔ ﺳﻣﻌﮭﺎ اﻟﺣﺎﻛم وﺣﻛم ﻟﮫ ﺑﮭﺎ‬ “Apabila Penggugat mempunyai bukti, maka hakim menerima gugatannya”; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas maka gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (ta'azuz) terhadap panggilan Pengadilan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek; Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al-dukhul), dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan (Note of Marital Status) dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu


talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) (huruf) c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat domisili Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat sebagaimana maksud pasal tersebut; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat

dan

memperhatikan

segala

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat; 4. Memerintahkan

Panitera

Pengadilan

Agama

Kotabumi

untuk

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi KS, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;


5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 416.000,(empat ratus enam belas ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1435 H., oleh kami NANA, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. MOHAMAD MU’MIN, S.HI., MH. dan SHOBIRIN, S.HI., M.E.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan AGUSTINA SUSILAWATI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis, Tt d. N A N A, S.Ag. Hakim Anggota, Ttd.

Hakim Anggota, Tt d.

H. MOHAMAD MU’MIN, S.HI., MH.

SHOBIRIN, S.HI., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

AGUSTINA SUSILAWATI, S.Ag.


Perincian Biaya Perkara: 1.

Biaya Pendaftaran

Rp.

30.000,-

2.

Biaya Proses

Rp.

50.000,-

3.

Biaya Panggilan

Rp.

325.000,-

4.

Redaksi

Rp.

5.000,-

5.

Meterai

Rp.

6.000,-

Jumlah

Rp.

415.000,-

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)


PA.Ktbm

Recommend Documents