PA.Ktbm

PUTUSAN Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Ktbm BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara : PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Honor (Pol.PP) pada Pemda Lampung Barat, bertempat tinggal di Desa KG Kecamatan KK Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; MELAWAN TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 MI, pekerjaan Pegawai Honor (RSU. Ryacudu) Kabupaten Lampung Utara, bertempat tinggal di Desa MM Kecamatan KS Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; Telah

mendengar

keterangan

Pemohon,

Termohon

dan

saksi-saksi

di persidangan;

DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 0278/Pdt.G/2014/PA.Ktbm

Kotabumi Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Ktbm mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1.

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KS dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/02/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011;

2.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di rumah orang tua Pemohon dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;

3.

Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang yang diberi nama : DGAI bin PEMOHON, umur 3 tahun;

4.

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan : a.

Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon sampai berbulan-bulan;

b.

Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena merasa sudah mempunyai penghasilan sendiri;

5.

Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2014 disebabkan ada yang datang ke rumah untuk menagih hutang Termohon, sedangkan Pemohon tidak tahu untuk apa Termohon berhutang, yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya dan

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 0278/Pdt.G/2014/PA.Ktbm

selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; 6.

Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7.

Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

8.

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon

kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa dan mengadili, selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut : PRIMER : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Kotabumi; 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; SUBSIDER : -

Mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di muka persidangan kemudian Majelis Hakim mengupayakan untuk mendamaikan para pihak di muka persidangan agar tetap rukun membina rumah tangga dengan baik dan juga


telah diupayakan mediasi oleh hakim mediator bernama Shobirin, SHI.,M.E.Sy, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : a. Fotokopi

Kartu

Tanda

Penduduk

an.

PEMOHON

Nomor

:

XXX87/070990/02/2009 tanggal 04 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Lampung Utara (P.1); b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KS Kabupaten Lampung Utara Nomor : XXX/02/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 (P.2); Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga sebagai berikut : 1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan CMPK Kecamatan SJ Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :




Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon;



Bahwa saksi adalah paman Pemohon;



Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon 3 tahun yang lalu;



Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;



Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;



Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;



Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut adalah karena Termohon orangnya susah diatur;



Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;



Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;



Bahwa Pemohon masih sering datang untuk menjenguk anak Pemohon dan Termohon walaupun Pemohon sering diusir;



Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah memberi nafkah untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak dapat izin untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon;




Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan CMPK Kecamatan SJ Kabupaten

Lampung

Utara;,

di

bawah

sumpah

pada

pokoknya

menerangkan sebagai berikut : 

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon;



Bahwa saksi merupakan adik sepupu Pemohon dan hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah 3 tahun yang lalu;



Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;



Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;



Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon ada hutang yang mana orang tersebut datang untuk menagih hutang kepada Termohon;



Bahwa saksi pernah 2 kali melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;



Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu disebabkan karena ada orang yang datang menagih hutang kepada Termohon sementara Pemohon tidak


tahu untuk apa Termohon berhutang sehingga terjadi pertengkaran yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon; 

Bahwa Pemohon masih sering datang untuk menjenguk anak Pemohon dan Termohon walaupun Pemohon sering diusir;



Bahwa Pemohon tidak pernah memberi nafkah untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak dapat izin untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon;



Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon

membenarkan dan pada kesimpulannya secara lisan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya memperoleh putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi oleh hakim mediator bernama Shobirin SHI.,M.E.Sy, dan berdasarkan laporan


Hakim mediator tertanggal 18 Agustus 2014 mediasi agar keduanya rukun kembali tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Kewenangan Pengadilan Agama Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah”. Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perceraian yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Menimbang,

bahwa

berdasarkan

ketentuan

Pasal

66

ayat

(1)

menjelaskan bahwa “seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan…dst. Maka sesuai bukti P2, Pemohon merupakan suami dari Termohon yang mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,


menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihak yang sah mempunyai wewenang

bertindak di Pengadilan) dalam

perkara a quo; Pokok Perkara Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 1 tahun namun setelah itu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon sering berhutang, sehingga sejak Maret 2014 mereka pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya; Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon diatas, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1, P2 dan 2 orang saksi; Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;


Menimbang, bahwa bukti P1 berupa KTP mengenai Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespi dari Termohon

mengenai

hal

tersebut,

maka

Majelis

tidak

perlu

mempertimbangkannya; Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenai kedudukan

hukum

dalam

perkara

aquo

dan

telah

dipertimbangkan

sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat memenuhi syarat formil, dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga berakibat saat ini antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan lamanya, yang mana keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri mengenai adanya perselisihan dan pisahnya antara Pemohon dan Termohon serta bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;


-

Bahwa sejak 1 tahun setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah

tidak

harmonis

dan

terjadi

pertengkaran

yang

penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon sering berhutang; -

Bahwa akhirnya sejak Maret 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;

-

Bahwa Pemohon telah diupayakan damai dengan menasehatinya oleh keluarganya tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka

terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut : -

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti terjadi perselisihan yang terus menerus, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Oleh sebab itu, hal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

-

Bahwa alasan perceraian Pemohon tersebut tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri

telah pisah tempat tinggal, tidak ada rasa kasih sayang dan saling menghormati, mereka telah bertengkar tak ada kecocokan lagi dan tak ada yang berusaha untuk rukun kembali walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim


merupakan bukti rumah tangga yang sudah retak, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan; Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, ternyata Pemohon berketetapan untuk menceraikan Termohon dan tidak mempunyai itikad baik untuk kembali lagi dengan Termohon, dimana hal tersebut merupakan tanda kebenciannya yang tidak bisa dielakkan lagi, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi : .‫وان ﻋزﻣوااﻟطﻼق ﻓﺎن ﷲ ﺳﻣﯾﻊ ﻋﻠﯾم‬ Artinya : “Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui” Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA untuk kepentingan sidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon,


Majelis Hakim akan menentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan

kepada

Panitera

Pengadilan

Agama

Kotabumi

untuk

mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau tempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut; Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 311 Rbg, dalil-dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon dinyatakan telah terbukti; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;


3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KK Kabupaten Lampung Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KS Kabupaten Lampung Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 466.000,(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); Demikian

putusan

ini

dijatuhkan

di

Kotabumi

dalam

rapat

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada pada hari Senin tanggal 15 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1435 Hijriyah oleh kami H. A. FERNANDESZ, S.Ag., M.Sy. Sebagai Ketua Majelis, ANTONI SAID, S.Ag. dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan

AGUS

DIANNINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

H.A. FERNANDESZ, S Ag,M.Sy.


Anggota Majelis

Anggota Majelis

Dto

Dto

ANTONI SAID, S Ag.

ALVI SYAFIATIN, S.Ag.

Panitera Pengganti Dto AGUS DIANNINGSIH,S.H.

Rincian Biaya : 1. Biaya Pendaftaran

Rp.

30.000,-

2. Biaya Proses

Rp.

50.000,-

3. Biaya Panggilan

Rp. 375.000,-

4. Biaya Redaksi

Rp.

5.000,-

5. Biaya Meterai

Rp.

6.000,-

Jumlah

Rp. 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)


PA.Ktbm

Recommend Documents