PA.Ktbm

P U T U S A N Nomor XXX/Pdt.G/2013/PA.Ktbm BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Tani,

tempat

tinggal

di

Dusun

Desa

NTB

Kecamatan BM Kabupaten Lampung Utara ; Melawan Termohon, umur 27 tahun, agama Katolik, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa NTB Kecamatan BM Kabupaten Lampung Utara ; Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; Setelah mendengar pihak Pemohon dan bukti surat serta saksi-saksi di persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYA Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor : XXX/Pdt.G/2013/PA.Ktbm mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa, pada tanggal 13 Nopember 2011 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan BM dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/14/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011; 2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di rumah orangtua Pemohon di Desa NTB Kecamatan BM Kabupaten Lampung Utara selama 1 bulan dan setelah itu bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon di Desa yang sama dengan orangtua Pemohon selama lebih kurang 6 bulan, lalu berpisah tempat tinggal; 3. Bahwa, selama terikat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama : RBS bin PEMOHON umur 9 bulan 4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis 4 bulan selama namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan : a. Termohon selalu dipengaruhi oleh orangtua Termohon; b. Termohon kembali ke agama Termohon yang sebelumya yaitu agama Katolik; c. Termohon selalu melawan perkataan Pemohon; 5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2012, Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan Pemohon mengajak Termohon agar kembali ke agama Islam dan keluar dari rumah milik orangtua Termohon akan tetapi Termohon tidak mau.

yang akhirnya

Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan

Termohon dan pulang ke rumah orang tua

pergi

Pemohon,

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 183/Pdt.G/2013/PA.Ktbm

sudah berjalan lebih kurang 11 bulan sampai dengan saat ini dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; 6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil; 7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi; 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa dan mengadili, selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut : PRIMER : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Kotabumi; 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; SUBSIDER : -

Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat


panggilan yang telah dibacakan di muka persidangan dan ketidak hadiranya di muka sidang Pengadilan tanpa alasan yang sah; Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat hidup rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut : - Bahwa pada identitas Termohon ada perubahan, semula agama Termohon “Islam” berubah menjadi “Katolik”; - Bahwa Pemohon tahu kalau Termohon sekarang sering pergi ke Gereja; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon

telah

mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : a. Fotokopi

Kartu

Tanda

Penduduk

an.

PEMOHON

Nomor:

XXX/210886/12/2008 tanggal 28 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Lampung Utara (Bukti P.1); b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan BM Nomor : XXX/14/XII/2011 Tanggal 08 Desember 2011 (Bukti P.2); Bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yaitu : 1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, tempat

tinggal di Dusun NTB Desa NTB Kecamatan BM Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;




Bahwa saksi sebagai kakak Ipar Pemohon;



Bahwa saksi tahu saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;



Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dengan cara Islam;



Bahwa orang tua Termohon beragama Katolik, dan pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang menjadi wali nikah adalah petugas dari KUA;



Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon semula tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa NTB Kecamatan BM Kabupaten Lampung Utara selama 1 bulan dan terakhir tinggal di rumah milik orangtua Termohon di Desa yang sama dengan orangtua Pemohon selama lebih kurang 6 bulan;



Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;



Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak sekitar 5 bulan setelah pernikahan, dan sejak saat itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon dipengaruhi oleh orangtua Termohon untuk pindah ke agama yang dulu yaitu agama Katolik;



Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan mengetahui kalau Termohon kembali ke agama semula setelah Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan saksi sering melihat Termohon pergi ke gereja;




Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2012



Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;



Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun NTB Desa NTB Kecamatan BM Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;



Bahwa saksi sebagai teman satu kampung Pemohon;



Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon beragama Kristen;



Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon dihadiri oleh orangtua Pemohon dan Termohon;



Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dengan cara Islam;



Bahwa orang tua Termohon beragama Kristen, dan pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang menjadi wali nikah adalah petugas dari KUA;



Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;



Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon semula tinggal di rumah orangtua Pemohon

di Desa NTB Kecamatan BM Kabupaten


Lampung Utara selama 1 bulan dan setelah itu bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon di Desa yang sama dengan orangtua Pemohon selama lebih kurang 6 bulan; 

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak lebih kurang 1 tahun pernikahan karena Termohon kembali ke agama Termohon yang dulu yaitu agama Kristen;



Bahwa saksi tidak pernah melihat atau

mendengar Pemohon dan

Termohon bertengkar tetapi saksi mengetahu kalau Termohon kembali keagama Kristen setelah Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi; 

Bahwa orangtua Termohon sering mengajak Termohon ke Gereja, dan saksi mengetahuinya karena sering melihat Termohon ke Gereja sejak lebih kurang 1 tahun menikah;



Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak tahun

2012, dimana Pemohon

pergi meninggalkan

Termohon dari

rumah kediaman bersama; 

Bahwa keluarga Pemohon pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil; Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan

dan pada kesimpulannya secara lisan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya memperoleh putusan yang seadil-adilnya; Bahwa

untuk

mempersingkat

putusan

ini

ditunjuk

hal

ikhwal

sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;


TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Kewenangan Pengadilan Agama Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah”. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rakernas MARI tahun 2005 bagian c Bidang Uldilag angka 3 huruf "a" yang menyatakan bahwa "Pengadilan Agama berwenang mengadili seseorang (pihak) yang sudah murtad, karena yang menjadi ukuran untuk menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan, dan bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi”; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah mengenai perceraian yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, dimana perkawinan tersebut telah dilangsungkan Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 183/Pdt.G/2013/PA.Ktbm

secara syariat Islam, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA yang menjelaskan bahwa “Pemohon yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon…dst”. Dan sesuai relaas panggilan Termohon No. XXX/Pdt.G/2013/PA.Ktbm, ternyata Termohon telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabumi; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Menimbang,

bahwa

berdasarkan

ketentuan

Pasal

66

ayat

(1)

menjelaskan bahwa “seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan…dst. Maka sesuai bukti P.2, Pemohon merupakan suami dari Termohon yang mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihak yang sah mempunyai wewenang

bertindak di Pengadilan) dalam

perkara a quo; Pokok Perkara Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil; Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 183/Pdt.G/2013/PA.Ktbm

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 4 bulan setelah menikah, namun setelah itu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu dipengaruhi oleh orang tuanya untuk kembali ke agama semula yaitu Katolik, sehingga Termohon saat ini kembali ke agama katolik dan sering pergi ke Gereja. Akibatnya, sejak Juni 2012 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon; Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menjawab karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pangadilan Agama Kotabumi telah memanggilnya secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana di atas; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 183/Pdt.G/2013/PA.Ktbm

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Pemohon, keduanya telah memberikan

keterangan

dibawah

sumpah

yang

saling

bersesuaian

sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, maka terbukti adanya fakta hukum bahwa sejak 4 bulan setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau cekcok disebabkan Tergugat kembali ke agama semula yaitu Katolik, yang akhirnya sejak Juni 2012 yang lalu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Selama berpisah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena Termohon tetap kembali keagama Katolik; Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, Majelis Hakim sepakat tidak mempertimbangkan lebih jauh tentang ada atau tidaknya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Majelis Hakim fokus mempertimbangkan keluarnya Termohon dari memeluk agama Islam kepada agama lain (murtad); Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Jo. Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 183/Pdt.G/2013/PA.Ktbm

Pasal 3 KHI yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam QS. ar-Ruum ayat 21; Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga/rumah tangga yang bahagian dan kekal sebagaimana tersebut di atas, maka harus dibangun di atas sendi-sendi agama yang kokoh dan kuat sehingga tidak mudah digoyah oleh pengaruh apapun; Menimbang, bahwa menurut Islam, perkawinan yang ideal adalah seagama,

agama

menjadi

pemersatu

dalam

perkawinan

yang

dapat

mengeliminir timbulnya perbedaan-perbedaan terutama dalam keimanan. Inilah filosofi dari firman Allah SWT: “Sesungguhnya budak perempuan yang beriman jauh lebih baik dari wanita musyrik, kendatipun ia menarik hatimu… dan budak laki-laki yang beriman jauh lebih baik dari laki-laki musyrik, kendatipun ia menarik hatimu.” (al-Baqarah : 221) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal dan ayat tersebut di atas, dimana hal tersebut disebabkan rapuhnya sendi-sendi agama yang timbul akibat Termohon keluar dari agama Islam (murtad); Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin fiqh yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 389, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan : ‫اذارﺗد اﻟزوج اواﻟزوﺟﺔ اﻧﻘطﻌت ﻋﻼﻗﺔ ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧر ﻻن ردّة ايّ واﺣد ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﻔرﻗﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ وھذه اﻟﻔرﻗﺔ‬ .‫ﺗﺻﯾر ﻓﺳﺧﺎ‬ Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 183/Pdt.G/2013/PA.Ktbm

Artinya : “Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh; Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahab Khalaf

memberikan

penjelasan bahwa apabila perkataan fasakh disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (vide Abdul Wahab Khalaf, Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari’ati alIslamiyah, Daral-Qalam, Quwait, 1990. hlm. 60). Pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah menyebutkan “fasakh hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui atau terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi dari diketahuinya sesuatu yang mengiringi aqad, yang menjadikan aqad tersebut tidak sah.” (vide Abu Zahroh, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, 1950, hlm. 324); Menimbang, bahwa dalam literatur fiqh, suatu pernikahan yang sudah terjalin dengan sah bisa mengalami fasakh atau rusak tanpa harus adanya keputusan Hakim dengan empat sebab : a) Rusaknya akad; b) Munculnya kemahraman karena mushoharoh (besan atau mantu); c) Murtad; d) Li’an (vide Ali Hasabillah, Al-Furqoh Baina Zaujaini (Wa ma yata’allaqu biha min iddatin wa nasabin), Darul Fikr Al-Arabi, Beirut., tt, hlm. 174). Menurut fatwa para ulama’ Bukhara, jika istri murtad, maka pernikahannya juga fasakh. Namun, meski demikian, jika suatu ketika si istri tadi dipaksa lagi untuk masuk Islam, kemudian keduanya memperbaharui aqadnya, dengan tambahan mahar yang Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 183/Pdt.G/2013/PA.Ktbm

ringan, maka suami istri yang tadinya sudah fasakh tersebut, dapat kembali bersama lagi. Hal ini dilakukan dengan tujuan menutup peluang bagi para istri untuk lari dari para suaminya, dengan pura-pura melakukan riddah/murtad (vide Ali Hasabillah, hlm. 175); Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, ternyata sejak Juni 2012 Termohon telah keluar dari memeluk agama Islam (murtad), dan selama itu pula Pemohon tidak pernah kembali lagi memeluk agama Islam, oleh karenannya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon memang telah murtad sampai putusan ini dibacakan Termohon tidak pernah kembali kepada Islam dan tetap dalam kemurtadannya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus karena fasakh. Dengan demikian, alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan; Menimbang,

bahwa

oleh

karena

pernikahan

Pemohon

dengan

Termohon putus karena fasakh (batal demi hukum) yang telah dijatuhkan secara ex officio oleh Majelis Hakim karena Jabatannya, maka terhadap permohonan Pemohon untuk memberikan ijin mengikrarkan talak menjadi tidak relevan,

sehingga

Majelis

Hakim

perlu

memberikan

putusan

dengan

menjatuhkan talak satu ba’in sughra sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c). Selanjutnya, mengenai keterkaitan pengajuan permohoan Pemohon untuk penyelesaian perkara ini di Pengadilan, hal ini menurut Majelis Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 183/Pdt.G/2013/PA.Ktbm

Hakim semata-mata hanya untuk memenuhi kehendak Undang-Undang agar bubarnya perkawinan tersebut sah secara formil yuridis, memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian; Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP No. 7 Tahun 1975, Pengadilan Agama Kotabumi melalui Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau tempat dimana pernikahan Pemohon dan Terugat dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Menyatakan

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pemohon terhadap Termohon; 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Pemohon dan Termohon menikah dan di mana Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 183/Pdt.G/2013/PA.Ktbm

Pemohon dan Termohon berdomisili saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000 ,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah); Demikian

putusan

ini

dijatuhkan

di

Kotabumi

dalam

rapat

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Sya’ban 1434 H. oleh kami

SHOLIHIN, S.Ag., M.H.

Sebagai Ketua Majelis, ASEP IRPAN

HELMI, S.H., M.H. dan SHOBIRIN, S.HI., M.E.Sy. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ROSITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

SHOLIHIN, S.Ag., M.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ASEP IRPAN HELMI, S.H., M.H.

SHOBIRIN, S.HI., M.E.Sy.


Panitera Pengganti

ROSITA, S.Ag.


Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran

Rp.

30.000,-

2. Biaya Proses

Rp.

50.000,-

3. Biaya Panggilan

Rp. 450.000,-

4. Biaya Redaksi

Rp.

5.000,-

5. Meterai

Rp.

6.000,-

Jumlah

Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu

ribu rupiah).


PA.Ktbm

Recommend Documents