PA.Ktbm

PUTUSAN NomorXXXX/Pdt.G/2016/PA.Ktbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara : PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan SRM, Kecamatan PKLG, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal

di

Desa MDKBR,

Kecamatan KTBUT, Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; Telah memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan; DUDUK PERKARA Bahwa

Pemohon

dengan

surat

permohonannya

tertanggal

13 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi

dengan

Register

Nomor

XXXX/Pdt.G/2016/PA.Ktbm

tanggal

16 September 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2000 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TKB Kotamadya Bandar Lampung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/40/IV/2000 tanggal 23 Maret 2000;

Hal. 1 dari 30 Put. No.0449/Pdt.G/2016/PA.Ktbm

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di rumah orangtua Termohon di KMLG Bandar Lampung selama 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa MDKBR Kecamatan KTBUT Kabupaten Lampung Utara selama 1 tahun; 3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. ADV bin PEMOHON, umur 16 tahun; 2. AQF binti PEMOHON, umur 12 tahun; 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 15 tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan : a. Termohon selalu membantah perkataan Pemohon; b. Orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon; c. Termohon suka berbicara kasar; 5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2015 disebabkan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon selalu berkata kasar, dan Termohon serta orang tua Termohon selalu merendahkan Pemohon di muka umum, yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; 6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil; 7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi; 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Hal. 2 dari 30 Put. No.0449/Pdt.G/2016/PA.Ktbm

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut : Primer : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Kotabumi; 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; Subsider : -

Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan

Termohon telah hadir sendiri di muka persidangan; Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak di muka persidangan agar tetap rukun membina rumah tangga dengan baik dan juga telah diupayakan mediasi dengan dibantu oleh hakim mediator bernama H. A. Fernandesz, S.Ag., M.Sy., namun tidak berhasil; Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa

atas

Permohonan

Pemohon

tersebut,

Termohon

telah

mengajukan jawaban secara tertulis yang telah diubahnya secara lisan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa, Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai peristiwa yang berkaitan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon (posita angka 1, 2 dan 3) dengan tambahan keterangan bahwa, Pemohon

dan

Termohon

pindah

dari

Bandar

Lampung

kembali

Lampung Utara karena masalah ekonomi, sehingga Termohon ikut pulang ke rumah orang tua Pemohon selama 15 tahun dan 3 tahun yang lalu orangtua Pemohon sudah tidak tinggal lagi dengan Pemohon dan Termohon; 2. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak putra dan putri; Hal. 3 dari 30 Put. No.0449/Pdt.G/2016/PA.Ktbm

3. Bahwa, benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 10 (sepuluh) tahun namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, seiring hadirnya orang ke tiga atau wanita idaman lain; 4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan oleh hal-hal diantaranya : a. Pemohon dan Termohon sering selisih faham karena urusan rumah tangga dan Termohon selalu mengalah terhadap Pemohon; b. Perselisihan sering terjadi semenjak Pemohon dan Termohon kembali tinggal di lingkungan Pemohon, dan Pemohon setiap malam keluar rumah dan pulang jam 11 malam; c. Bahwa, tidak benar orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon hanya pernah meminta Pemohon bertanggungjawab menafkahi anak dan isteri karena orang tua Termohon tidak tega melihat anaknya yang selalu tersakiti dan akhirnya orang tua Termohon mengucapkan kata kata “pulangkan saja kepada orang tua kalau tidak bisa memberi tanggung jawab kepada isteri”; 5. Bahwa, tidak benar Termohon pernah membantah perkataan Pemohon. Adapun Termohon membantah perkataan Pemohon yang mengajarkan suatu yang tidak baik; 6. Bahwa, Pemohon selama kurang lebih dua tahun, Pemohon tidak dapat menjadi imam yang baik dan kurang bertanggungjawab terhadap Termohon; 7. Bahwa, pada bulan November 2015, Pemohon pergi dari rumah atas kemauan Pemohon sendiri yang memang sudah tidak mau mengharapkan Termohon lagi. Selama Termohon ditinggal Pemohon, lebih kurang satu tahun, Termohon tinggal di rumah sendiri menafkahi anak-anak sendiri tanpa dibantu Pemohon; 8. Bahwa, Pemohon selalu mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hari Termohon;


9. Bahwa, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon selama 11 (sebelas) bulan; 10. Bahwa, Pemohon memiliki wanita idaman lain Termohon mengetahui hal tersebut Pemohon menjalin hubungan di depan Termohon lewat telpon dan SMS; 11. Bahwa, tidak benar semenjak Pemohon meninggalkan rumah, ada upaya Pemohon dan keluarga Pemohon untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan musyawarah. Tidak pernah ada niatan baik dari Pemohon untuk menyelesaikan masalah, bahkan orang tua Pemohon. Padahal Termohon selalu menunggu dan membuka pintu hati untuk musyawarah menyelesaikan semua masalah; 12. Bahwa, sikap dan perbuatan Pemohon tersebut diatas, Termohon merasa tersiksa lahir maupun batin. Termohon merasa tidak dihargai oleh karenanya Termohon merasa ikhlas jika memang Pemohon hendak menceraikan Termohon didepan Pengadilan Agama Kotabumi; 13. Bahwa, pada Bulan Nopember 2015 Pemohon pergi dari rumah atas kemauan Pemohon sendiri, sejak saat itu Termohon tinggal sendiri menafkahi anak-anak Pemohon dan Termohon tanpa dibantu oleh Pemohon; 14. Bahwa, atas dalil-dalil tersebut di atas, Termohon menuntut hak-hak tersebut sebagai berikut : 1. Bensin Rp.100.000.- x 10 bulan

: Rp. 1.000.000.-

2. Makan Rp. 1.000.000.- x 10 bulan

: Rp. 10.000.000.-

3. Cincin tunangan 5 gram

: Rp. 2.500.000.-

4. Kalung emas 5 gram

: Rp. 2.500.000.-

Sehingga berjumlah menjadi

: Rp. 16.000.000.-

Adapun cincin tunangan dipinjam oleh Pemohon dan belum dikembalikan, sedangkan kalung emas 5 gram dijual oleh Termohon selama ditinggal Pemohon untuk kepentingan makan minum Termohon dan anak-anak Pemohon; 5. Nafkah iddah berupa uang setiap bulan Rp.1.000.000.-x 3 bulan menjadi Rp. 3.000.000.-


6. Nafkah Mut’ah berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat baru dan kontan; Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap dengan permohonan Pemohon, adapun mengenai tuntutan rekonvensi Termohon, Pemohon menanggapinya sebagai berikut : 1. Bahwa, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon yang Pemohon titipkan melalui beberapa pihak; 2. Bahwa, tidak benar Pemohon tidak memberikan nafkah selama 12 (dua belas) bulan, yang benar adalah 7 (tujuh) bulan; 3. Bahwa, Pemohon sanggup memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut : a. Uang bensin Rp.100.000.- x7 : Rp. 700.000.b. Uang makan Rp.500.000.-x7 : Rp.3.500.000.c. Mengenai cincin tunangan Pemohon akui memang dipinjam dan siap untuk mengembalikan; c. Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp.500.000.- x 3 bulan d. Mut’ah berupa cin cin emas 5 gram 24 karat; 4. Bahwa, mengenai kalung 5 gram Pemohon tidak bersedia mengembalikan karena memang sudah digunakan untuk keperluan Termohon; Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang intinya Termohon tetap dengan jawaban semula, sedangkan mengenai kesanggupan Pemohon atas permohonan rekonvensi Termohon, Termohon menerimanya; Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan TKB Kota Bandar Lampung, Nomor XXX/40/IV/2000 tanggal 23 Maret 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P; Bahwa, atas alat bukti surat tersebut Termohon telah diberikan kesempatan memeriksanya dan mengakui kebenaran isi bukti surat tersebut;


Bahwa

selain

mengajukan

bukti

tertulis,

Pemohon

telah

pula

menghadirkan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang sekaligus bertindak sebagai saksi yaitu : 1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Katolik, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Desa MDKR, Kecamatan KTBUT, Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;  Bahwa Saksi hadir pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu;  Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal

bersama

di TNK, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di Sukajaya;  Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;  Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;  Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun Saksi pernah mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar di kamar mereka;  Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, dimana dahulu Pemohon bekerja sebagai kepala Desa sedangkan sekarang sudah tidak lagi dan Pemohon bekerja di kantor penyalur TKW, sehingga menurut Termohon penghasilan Pemohon berkurang;  Bahwa

Saksi mengetahui

masalah Termohon

suka

membantah

Pemohon, bahkan terhadap Saksi yang merupakan ibu dari Pemohon, Termohon juga suka membantah;  Bahwa, Saksi tidak mengetahui perilaku Termohon yang suka berkata kasar kepada Pemohon;


 Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal orang tua Termohon yang suka ikut campur terhadap urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya saksi mengetahui bahwa orang tua Termohon pernah satu kali berbicara kepada Saksi bahwa kalau sudah tidak bisa mengurus Termohon, maka kembalikan saja kepada kami, karena Termohon masih bisa mencari pendamping hidup yang lain lagi;  Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama satu tahun lamanya, Pemohon tinggal di MTRsedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;  Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;  Bahwa sejak berpisah Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon, namun Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon;  Bahwa Saksi dan keluarga yang lain sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; 2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan SKJW, Kecamatan TKB, kota Bandar Lampung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;  Bahwa Saksi hadir pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon sekitar sepuluh tahun yang lalu;  Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal

bersama

di TNK, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di Sukajaya;  Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;  Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu rumah tangga Pemohon

dan

Termohon

sudah

tidak

harmonis,

sering

terjadi

perselisihan dan pertengkaran;


 Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon bertengkar dengan

Termohon,

Saksi

mengetahui Pemohon

dan

Termohon

bertengkar berdasarkan cerita dari ibu kandung Pemohon;  Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, dimana dahulu Pemohon bekerja sebagai kepala Desa sedangkan sekarang sudah tidak lagi dan Pemohon bekerja di kantor penyalur TKW dengan gaji sebesar UMR sekitar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menurut Termohon penghasilan Pemohon berkurang;  Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama satu tahun lamanya, Pemohon tinggal di MTR sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;  Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;  Bahwa sejak berpisah Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon, namun Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon;  Bahwa Saksi dan keluarga yang lain sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut Termohon tidak memberikan tanggapan dan atau sanggahan apapun juga; Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yaitu : 1 SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SR, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa MDKBR, Kecamatan KTBUT, Kabupaten Lampung Utara,

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :  Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Termohon;  Bahwa Saksi hadir pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu ;


 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah TNK, kemudian terakhir di rumah kediaman bersama di Sukajaya;  Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;  Bahwa setahu Saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;  Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, Saksi hanya tahu dari cerita Termohon kepada Saksi;  Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi dimana Pemohon bekerja di perusahaan penyalur TKW sedangkan Termohon jualan di warung;  Bahwa Saksi sering membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Termohon dan anaknya dikarenakan sudah satu tahun Pemohon tidak pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon;  Bahwa oleh karena sikap dan perilaku Pemohon yang meninggalkan Termohon dan anaknya serta tidak memberi nafkah, saksi pernah berucap kepada orang tua Pemohon seandainya Pemohon sudah tidak sanggup lagi menafkahi Termohon maka silahkan serahkan saja Termohon kepada saksi;  Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon mempunyai selingkuhan atau wanita idaman lain;  Bahwa, saksi tidak mengetahui perilaku Pemohon yang sering keluar malam;  Bahwa Saksi tidak pernah lagi berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon;  Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 1 tahun lamanya karena Pemohon pergi meninggalkan Pemohon;  Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon selama satu kali;


 Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil; 2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam,pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Desa MDKBR, Kecamatan KTBUT, Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak lama;  Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;  Bahwa setahu Saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;  Bahwa

Saksi

tidak

pernah

melihat

langsung

perselisihan

dan

pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Saksi mengetahui dari cerita Termohon;  Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon sudah satu tahun meninggalkan Termohon tanpa memberi nafkah kepada Termohon;  Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Pemohon meninggalkan Termohon;  Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri;  Bahwa selama berpisah Pemohon pernah menitipkan nafkah melalui Saksi untuk diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali yang pertama berjumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua berjumlah Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah); Bahwa, atas kesaksian dua orang saksi Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan sanggahan sedikitpun; Hal. 11 dari 30 Put. No.0449/Pdt.G/2016/PA.Ktbm

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan repliknya sedangkan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sama seperti jawaban dan dupliknya; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini; PERTIMBANGAN HUKUM Dalam Konvensi Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdapat gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Pemohon menjadi Pemohon dalam Konvensi, sedangkan kedudukan Termohon menjadi Termohon dalam Konvensi; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas; Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TKB Kota Bandar Lampung

dan rumah

tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Jo, Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat Permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, dan atas identitas tersebut, Termohon tidak pula menyampaikan bantahan; Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto


Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kotabumi berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat (P) yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan dengan pengakuan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini; Menimbang, bahwa sepanjang proses pesidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan dibantu oleh hakim mediator yang bernama H. A. Fernandesz, S.Ag., M.Sy, namun upaya tersebut tidak berhasil; Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 15 tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Termohon selalu membantah perkataan Pemohon, orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon suka berbicara kasar, kemudian puncak perselisihan tersebut terjadi pada Bulan Desember 2015 disebabkan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon selalu berkata kasar, dan Termohon serta orang tua Termohon selalu merendahkan Pemohon di muka umum, yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;


Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang sakinah mawaddah warohmah seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ٗ‫ﻣﱢﻦ أ َﻧﻔ ُﺴِ ﻜُﻢۡ أ ۡ َٰزوَ ٗﺟﺎ ﻟ ﱢ ﺘ َﺴۡ ﻜُﻨ ُﻮٓ ا ْ إ ِﻟ َﯿۡ ﮭ َﺎ وَﺟَ ﻌَﻞَ ﺑ َﯿۡ ﻨ َﻜُﻢ ﻣﱠﻮَ دﱠة‬ ۡ ‫ﻖ ﻟ َﻜُﻢ‬ َ َ ‫ﻣِﻦ ءَا ٰﯾ َأﺘ ِ ِۡٓﮫۦَن ﺧَﻠ‬ ۡ َ‫و‬ ٢١ َ‫ﻚ َﻷٓ ٰﯾ َﺖٖ ﻟ ﱢ ﻘ ۡ َٖﻮم ﯾ َﺘَﻔ َﻜﱠ ﺮُون‬ َ ِ ‫رَﺣ ۚﻤَﺔ ً إ ِنﱠ ﻓ ِﻲ ٰ ذَﻟ‬ ۡ َ‫و‬ Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang,

bahwa

demikian

pula

dalam

hukum

perkawinan

di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah permohonan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum; Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon terkait dengan peristiwa


pernikahan Pemohon dan Termohon, namun menyangkal sebagian lain dan memberikan alasan mengenai beberapa hal yang didalilkan oleh Pemohon, dan pada dasarnya Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai dari Pemohon

dengan

mengajukan

beberapa

tuntutan

balik

yang

akan

dipertimbangkan dalam rekonvensi; Menimbang bahwa dari jawab menjawab Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Bahwa, Pemohon menyatakan masih rukun dan harmonis selama 15 (lima belas) tahun, sedangkan Termohon menyatakan 10 (sepuluh) tahun; 2. Bahwa Termohon mengakui sering berselisih faham dengan Pemohon dalam urusan rumah tangga dan Termohon selalu mengalah; 3. Bahwa perselisihan sering terjadi sejak Pemohon dan Termohon kembali tinggal di lingkungan Pemohon dan Pemohon selalu keluar rumah pada malam hari dan pulang di atas jam 11 (sebelas) malam; 4. Bahwa, Termohon menyangkal orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga, orang tua Termohon hanya meminta agar Pemohon menafkahi Termohon dan anak anaknya, karena orang tua Termohon tidak tega melihat perlakuan Pemohon terhadap Termohon dan anak anaknya; 5. Bahwa, Termohon menyatakan tidak pernah membantah perkataan Pemohon kecuali apabila Pemohon mengajarkan yang kurang baik; 6. Bahwa, Pemohon selalu mengeluarkan kata kata yang menyakiti hati Termohon; 7. Bahwa, Pemohon memiliki wanita idaman lain yang diketahui melalui SMS dan telpon; 8. Bahwa pada Bulan Nopember 2015 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama; 9. Bahwa,

tidak

pernah

ada

musyawarah

keluarga

untuk

berupaya

merukunkan Pemohon dan Termohon Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P yang merupakan alat bukti akta autentik, merupakan conditio sine quanon dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi; Hal. 15 dari 30 Put. No.0449/Pdt.G/2016/PA.Ktbm

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah Termohon, maka Pemohon wajib membuktikannya sepanjang mengenai dalil atau alasan yang dibantah Termohon tersebut, demikian pula Termohon dibebani wajib bukti atas bantahannya (vide Pasal 283 Rbg); Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dan memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Binarti Eni Sulistiowati binti Parto Dimejo (ibu kandung Pemohon) dan SAKSI II (adik kandung Pemohon), dan Termohon telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yaitu Suwarni binti Yakub (ibu kandung Termohon) dan Siti Tarningsih binti Uripudin (tetangga Termohon); Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon dan Termohon ke persidangan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, keempat saksi tersebut telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya; Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi Pemohon dan Termohon telah saling berkesesuaian sehingga secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana dikehendaki Pasal 309 Rbg; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan pokok permohonan Pemohon yang dibantah/ditolak Termohon satu persatu sebagaimana tersebut di bawah ini; Menimbang, bahwa posita angka 4 diakui secara berkualifikasi oleh Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon dan bantahan Termohon harus dibuktikan kebenarannya; Menimbang, atas dalil ini Termohon mengakui dengan pengakuan berkualifikasi, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis selama sepuluh tahun, yang berarti bahwa dapat diambil kesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2010,


dimana atas hal ini saksi saksi baik dari pihak Pemohon dan Termohon tidak ada yang mengetahui dengan pasti sejak kapan Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Majelis menilai pengakuan Termohon tentang rentang waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara intens antara Pemohon dan Termohon sejak Tahun 2010 dimana Termohon beralasan pertengkaran mulai sering terjadi sejak tinggal bersama di lingkungan Pemohon, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekira sejak tahun 2010; Menimbang, bahwa posita angka 4.a diakui secara berkualifikasi, bahwa Termohon hanya menyangkal apabila diajarkan yang tidak baik oleh Pemohon oleh

Termohon

sehingga

permohonan

Pemohon

harus

dibuktikan

kebenarannya; Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan oleh Pemohon menyatakan bahwa

saksi

pernah menyaksikan Termohon

membantah

perkataan Pemohon, karenanya Majelis menilai dalil permohonan Pemohon telah terbukti; Menimbang, bahwa posita angka 4.b diakui secara berklausul oleh Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon dan bantahan Termohon harus dibuktikan kebenarannya; Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dan Termohon menyatakan mengetahui hal tersebut bahkan saksi Termohon (ibu kandung) mengakui bahwa beliau memang turut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam arti positif berupa memberikan bantuan secara ekonomis dan dalam arti negatif berupa ucapan yang menyatakan bahwa jika tidak mampu lagi Pemohon menafkahi Termohon maka silahkan dipulangkan saja kepada orang tua Termohon, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa dalil 4.b Pemohon harus dinyatakan terbukti; Menimbang, bahwa posita angka 4.c dalam jawabannya Termohon tidak menaggapi baik berupa bantahan atau pengakuan, oleh karenanya atas dalil ini Pemohon harus membuktikannya;


Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada yang mengetahui secara langsung perihal dalil yang diajukan Pemohon tentang hal ini, karenanya dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon tentang hal ini dinyatakan tidak terbukti; Menimbang, bahwa tentang posita angka 5, puncak perselisihan dan pertangkaran terjadi pada Bulan Desember 2015 telah diakui adanya perpisahan oleh Termohon namun bukan sejak Desember 2015 akan tetapi sejak Nopember 2015, Pemohon pergi sendiri atas kehendaknya, sehingga dalil Pemohon atas hal ini harus dibuktikan: Menimbang,

bahwa

saksi

saksi

yang

diajukan

oleh

Pemohon

menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun lamanya, hal mana telah pula ditegaskan oleh kesaksian para saksi Termohon, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa jika dihitung mundur dari persidangan perkara ini maka waktu yang paling mendekati adalah bulan Nopember 2015, sehingga Majelis berkesimpulan dalil bantahan Termohon tentang hal ini telah terbukti; Menimbang, bahwa Termohon telah pula memberikan dalil bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain, namun dari kesaksian para saksi Termohon tidak ada satupun yang mengetahui akan hal ini, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa dalil Termohon tentang hal ini tidak terbukti; Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tentang sebabsebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak sepenuhnya terbukti, begitu pula dalil bantahan Termohon tidak ternyata pula kebenarannya, namun demikian Majelis Hakim melihat

perselisihan dan pertengkarannya telah

terbukti sebagaimana pengakuan Termohon dalam jawabannya, dan diperkuat dengan terbuktinya akibat perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 5 yang ditandai dengan keluarnya Pemohon

dari tempat kediaman

bersama dan berpisah tempat tinggal/hidup masing-masing selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, maka Majelis berpendapat Pemohon telah berhasil

membuktikan

dalil

permohonannya

tentang

telah

terjadinya

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;


Menimbang,

bahwa

dalam

keterangannya

saksi-saksi

Pemohon

menyatakan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, serta ternyata keluarga Pemohon tersebut sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab sebagaimana terurai di atas dan dikaitkan dengan bukti surat dan saksi Pemohon dan Termohon ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut : 

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, keduanya menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan TKB Kota Bandar Lampung pada tanggal 22 Maret 2000;



Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sekira sejak tahun 2010 yang disebabkan karena Termohon sering membantah Pemohon dan orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga perselisihan memuncak dan terjadi pada bulan Nopember 2015 dimana akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;



Bahwa atas kondisi tersebut pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak membuahkan hasil;



Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sudah saling tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing;



Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon;



Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan juga memperhatikan

sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap diantara para pihak terutama dari pihak Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim Hal. 19 dari 30 Put. No.0449/Pdt.G/2016/PA.Ktbm

berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

fakta

di

atas

pula

tanpa

mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakanginya, yang tampak adalah Termohon telah mengakui terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta keduanya sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa ”Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam”; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis telah melihat langsung suasana yang tidak rukun antara Pemohon dan Termohon, pun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berupaya kembali rukun dengan Pemohon namun upaya Termohon tetap sia-sia, dan tidak berhasil kembali rukun dengan Pemohon; Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena kalaupun rumah tangga Pemohon dengan Termohon diteruskan hanya akan menambah


beban penderitaan bagi Pemohon yang sudah 1 (satu) tahun tidak terjalin hubungan yang baik dengan Termohon; Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, yang tampak adalah bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan bahwa keduanya sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik; Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt./1985 tanggal 28 Januari 1987, menyatakan bahwa “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok secara terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”, halmana disimpulkan berdasarkan upaya damai yang telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun Hakim Mediator tidak berhasil mencapai perdamaian antara Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qanun, halaman 100 sebagai berikut :

‫وﻻﺧﯾر ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع ﺑﯾن ﻣﺗﺑﺎ ﻏﺿﯾن وﻣﮭﻣﺎ ﯾﻛن اﺳﺑﺎب ھذا اﻟﻧزاع ﺧطﯾرا ﻛﺎن اوﺗﺎﻓﮭﺎ ﻓﺎن ﻣن‬ ‫اﻟﺧﯾر ان ﺗﻧﺗﮭﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ ﺑﯾن ھذﯾن اﻟزوﺟﯾن‬ Artinya: “Dan

tidak

ada

manfaatnya

yang

dapat

diharapkan

dalam

mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun

kebaikan

hanya

dapat

diterapkan

dengan

mengakhiri

kehidupan berumah tangga antara suami istri ini”; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dari pada Hal. 21 dari 30 Put. No.0449/Pdt.G/2016/PA.Ktbm

mashlahat (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah fiqih yang terdapat dalam Kitab Al- Asybah Wan Nazhoir, hal 62, yang berbunyi:

‫دَرْ ءاﻟﻣﻔﺎﺳد ﻣﻘد م ﻋﻠﻰ ﺟﻠب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ‬ Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan; dengan demikian Majelis berkesimpulan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala; Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan belum pernah melakukan perceraian dan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon yang diikrarkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor urusan Agama dimana pernikahan Hal. 22 dari 30 Put. No.0449/Pdt.G/2016/PA.Ktbm

dilangsungkan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

tersebut

dan

berdasarkan fakta di persidangan maka salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PKLG Kabupaten Lampung Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan KTBUT Kabupaten Lampung Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan TKB Kota Bandar Lampung,untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi Menimbang,

bahwa

oleh

karena

Termohon

dalam

jawabannya

mengajukan gugatan balik (rekonvensi) maka kedudukan Pemohon menjadi Tergugat Konvensi dan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut demikian; Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam jawaban dalam konvensi di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132a ayat (1) HIR, Jo Pasal 244 Rv, dan Pasal 132b ayat (1), Jo Pasal 245 Rv pada tiap-tiap perkara pihak lawan berhak mengajukan gugatan rekonvensi dan harus disampaikan pada saat menyampaikan jawaban; Menimbang,

bahwa

telah

ternyata

Penggugat

Rekonvensi

menyampaikan gugatan rekonvensi di persidangan bersamaan dengan penyampaian jawaban dalam konvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan perlu dipertimbangkan; Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan gugatan rekonvensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memediasi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai namun tidak berhasil;


Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara adalah orang-orang yang beragama Islam dan hal yang diperkarakan termasuk dalam bidang perkawinan, maka gugatan rekonvensi dianggap assessoir dengan pokok perkara yang telah berarti pula menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabumi, hal mana telah pula diatur mengenai kebolehan pengajuannya secara bersama sama (kumulatif) dengan gugatan atau permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini assessoir atau memiliki keterkaitan yang erat dengan pokok perkara, maka pihak Penggugat Rekonvensi dengan pihak Tergugat Rekonvensi adalah pihak-pihak yang memiliki “persona standi in yudisio” (adalah pihak yang berkepentingan) dan karena keduanya memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima; Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang diajukan secara tertulis sebagaimana telah diubahnya secara lisan di persidangan, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya berisi petitum sebagai berikut : 1. Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah sebagai berikut : 1.1. Bensin Rp.100.000.- x 10 bulan

: Rp. 1.000.000.-

1.2. Makan Rp. 1.000.000.- x 10 bulan

: Rp. 10.000.000.-

1.3. Cincin tunangan 5 gram

: Rp. 2.500.000.-

1.4. Kalung emas 5 gram

: Rp. 2.500.000.-

Sehingga berjumlah menjadi

: Rp. 18.200.000.-

2. Nafkah iddah berupa uang setiap bulan Rp.1.000.000.-x 3 bulan menjadi Rp. 3.000.000.3. Nafkah Mut’ah berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat baru dan kontan; Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyangkal durasi waktu ia tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi, menurut Tergugat Rekonvensi ia masih memberikan nafkah selama tiga bulan setelah tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi menganggupi


untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk waktu tujuh bulan saja; Menimbang, bahwa atas tuntutan balik Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban dan menyanggupi hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Uang bensin Rp.100.000.- x 7

: Rp. 700.000.-

2. Uang makan Rp.500.000.-x 7

: Rp.3.500.000.-

3. Mengembalikan cincin tunangan yang sudah dipinjam berupa emas 5 gram; 4. Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp.500.000.- x 3 bulan berjumlah Rp. 1.500.000.5. Mut’ah berupa emas 5 gram; Menimbang, bahwa nafkah nafkah sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 diatas yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi merupakan nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi pada masa yang lalu dimana masih dalam ikatan suami isteri, oleh karenanya demi tertib bahasa hukum Majelis menyebutnya sebagai nafkah lampau yang apabila dikumulasi berjumlah menjadi Rp.4.200.000.-(empat juta dua ratus ribu rupiah ); Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi memberikan kesaksian bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama berpisah masih memberikan nafkah yang dititipkan kepada saksi, begitupun saksi saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah pula memberikan kesaksian yang sama; Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja pada perusahaan penyalur TKI dan apa yang dikabulkan Tergugat Rekonvensi berdasarkan

kesanggupan

dan

kemampuannya

sehingga

Majelis

berkesimpulan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 jo Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang,

bahwa

kesanggupan

Tergugat

Rekonvensi

untuk

memberikan nafkah iddah dan mut’ah telah pula sejalan dengan ketentuan


pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Tergugat Rekonvensi patut untuk dihukum untuk memberikannya kepada Penggugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini majelis memandang perlu untuk mengutip firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surat At Talaq ayat 7 yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya yang berbunyi yang berbunyi :

- ‫ﺘِﻪ‬ ِ ‫ذُوﺳﻌٍَﺔِﻣْﻦ ََﺳﻌ‬ َ ْ ‫ﻟُِﻴـ ِﻨْﻔْﻖ‬ Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai

keluasan memberi nafkah

menurut kemampuannya." Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menerima dan tidak keberatan oleh karenanya Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan nafkah nafkah sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini; Menimbang,

bahwa

Majelis

berpandangan

Itikad

baik

Tergugat

Rekonvensi untuk secara sukarela memenuhi perintah pengadilan merupakan kunci utama perwujudan tujuan pokok penegakan hukum dan keadilan melalui putusan ini. Sepanjang Tergugat Rekonvensi tidak memiliki itikad baik untuk membayar kewajiban a quo kepada Penggugat Rekonvensi, maka penegakan hukum dan keadilan melalui putusan ini menjadi illussoir, dan tidak bernilai apaapa. Karena itu, dengan mengacu pada penerapan logika hukum di atas, pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim dinilai tidak dapat digantungkan semata-mata pada kehendak Tergugat Rekonvensi untuk secara sukarela melaksanakannya. Menimbang, bahwa hukum acara perdata memberikan hak kepada Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan eksekusi sebagai upaya legal memperjuangkan haknya atas kewajiban Tergugat Rekonvensi a quo jika seandainya Tergugat Rekonvensi tidak secara sukarela menjalankan putusan pengadilan.

Namun

demikian,

permohonan

eksekusi

tersebut

juga

mensyaratkan adanya pembayaran sejumlah biaya permohonan yang biayanya relatif cukup besar bagi Penggugat Rekonvensi. Karena itu, permohonan Hal. 26 dari 30 Put. No.0449/Pdt.G/2016/PA.Ktbm

eksekusipun tidak memberi manfaat yang berarti dan tidak sungguh-sungguh dapat dijadikan jalan keluar bagi Penggugat Rekonvensi memperjuangkan hak keperdataannya. Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pakar hukum Satjipto Rahardjo dan Achmad Ali tentang penerapan prioritas kasuistik pemenuhan tujuan hukum, Hakim dalam memutuskan suatu sengketa dapat menentukan apakah memprioritaskan pemenuhan tujuan kepastian hukum (legal certainty), kemanfaatan hukum (legal utility), atau keadilan (legal justice). Sehingga, Hakim tidak selalu dan sepenuhnya terikat pada teks peraturan perundangundangan, akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan hukum tersebut sepanjang ada tujuan hukum lain yang lebih penting dan dinilai lebih layak diprioritaskan penegakannya. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menerapkan norma umum yang berlaku bahwa pembebanan kepada suami untuk membayar kewajiban kewajiban a quo bukanlah penghalang bagi pelaksanaan ikrar talak. Menimbang,

bahwa

terhadap

permasalahan

ini,

Majelis

Hakim

mempertimbangkan pula kaidah hukum Islam yang berbunyi :

‫ﻣﺎ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻟﻮاﺟﺐ إﻻ ﺑﮫ ﻓﮭﻮ واﺟﺐ‬ Artinya; “Sesuatu,

yang

karena

ketiadaannya

menyebabkan

ketidaksempurnaan sesuatu yang wajib, maka hukumnyapun wajib” dan kaidah Hukum Islam yang berbunyi

‫اﻻﻣر ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻣر ﺑوﺳﺎﺋﻠﮫ‬ Artinya “Kewajiban atas sesuatu adalah dasar bagi kewajiban sarana penegakannya”. Menimbang bahwa dari kedua kaidah hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perintah pengadilan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah a quo Penggugat Rekonvensi merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi, di samping itu, hak Penggugat Rekonvensi beberapa bentuk nafkah tersebut merupakan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya. Oleh karenanya, untuk kesempurnaan

pelaksanaan

kewajiban

hukum

Tergugat

Rekonvensi


menjalankan perintah pengadilan dan kesempurnaan pemenuhan kewajiban Tergugat Rekonvensi atas hak nafkah Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memandang wajib pula hukumnya untuk menetapkan sarana pemenuhan kewajiban

tersebut,

pelaksanaannya

dan

yaitu

dengan

dengan

memberikan

menjadikannya

pembatasan

sebagai

syarat

waktu dapat

dilaksanakannya sidang penyaksian ikrar talak Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi; Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI Dalam Konvensi 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama PKLG Kabupaten Lampung Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan KTBUT Kabupaten Lampung Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan TKB Kota Bandar Lampung untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu; Dalam Rekonvensi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;


2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi pada saat mengucapkan ikrar talak di persidangan, berupa : 2.1.Nafkah lampau berupa uang sebesar Rp. 4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah); 2.2. Mut’ah, berupa emas 24 karat seberat 5 gram; 2.3. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 2.4. Mengembalikan cincin tunangan berupa emas 24 karat seberat 5 gram; 3. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi Membebankan

kepada

Pemohon

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

untuk

membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 516.000; (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi yang terdiri dari H. MOHAMAD MU'MIN, S.HI., MH. sebagai Ketua Majelis dan ALI MUHTAROM, S.HI., M.HI serta AHMAD SATIRI, S.Ag., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh AGUS DIANNINGSIH, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota, Dto ALI MUHTAROM, S.HI., M.HI

Ketua Majelis, Dto H. MOHAMAD MU'MIN, S.HI., MH.


Hakim Anggota, Dto AHMAD SATIRI, S.Ag., MH

Panitera Pengganti, Dto AGUS DIANNINGSIH, SH

Perincian biaya : 1. Biaya Pendaftaran

RP 30.000,-

2. Biaya Proses

Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan

Rp. 425.000,-

4. Biaya Redaksi

RP.

5.000,-

5. Biaya Meterai

Rp.

6.000,-

Jumlah

Rp 516.000; (lima ratus enam belas ribu rupiah)


PA.Ktbm

Recommend Documents