PA.Ktbm

PUTUSAN Nomor XXX/Pdt.G/2013/PA.Ktbm BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Waris yang diajukan oleh : HWM binti HW, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Bidan, pekerjaan

Pensiunan

PNS,

bertempat

tinggal

di

Kelurahan Rjs Kecamatan KK Kabupaten Lampung Utara, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2013 sebagai Kuasa dari : 1. Aml binti HW, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di TR, Kabupaten Lampung Utara; 2. HH binti HW, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. LR Kecamatan LR, Bandar Lampung; 3. NY binti HW, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan janda, bertempat tinggal di TR, Kabupaten Lampung Utara; 4. Rd binti Usm, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Warakawuri, bertempat tinggal di GS, Kabupaten Lampung Tengah; 5. AY binti MR, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di GS, Kabupaten Lampung Tengah; 6. AYN binti MR, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di GS, Kabupaten Lampung Tengah; 7. RHD bin MR, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di TK, Bandar Lampung;

Hal. 1 dari 20 Put. No. 116/Pdt.G/2013/PA.Ktbm

8. MS binti MR, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di GS, Kabupaten Lampung Tengah; 9. MRA binti Adl, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di TR, Kecamatan TR, Kabupaten Lampung Utara; 10. RSD bin MR, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur; Selanjutnya disebut PENGGUGAT; melawan 1. GT binti Adl, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa TR, Kecamatan TR, Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. SH bin Adl, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan KE KS, Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I; 3. ES binti Adl, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di LR, Bandar Lampung,

selanjutnya

disebut

sebagai

TURUT

TERGUGAT II; 4. SD bin Adl, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pensiunan,

bertempat

tinggal

di

Kelurahan

Rjs

Kotabumi, Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III; Dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III memberikan kuasa kepada MIF, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat MIF, SH. MH. & Associates, yang berkedudukan di KT Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi tanggal 23 April 2013; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan meneliti berkas perkara; Telah mendengar jawaban dan replik pihak-pihak berperkara;


T ENT AN G D UD UK N Y A P E RK AR A Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2013/PA.Ktbm pada tanggal 23 Maret 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah sebagian dari ahli waris dari almarhum HW bin MAi yang menikah dengan HSZ binti AC; 2. Bahwa selama pernikahan HW bin MAi dan HSZ binti AC telah dikaruniai 6 orang anak yaitu : a. HDY binti HW; b. Aml binti HW; c. HTM binti HW; d. MR bin HW; e. NY binti HW; f.

WRD binti HW;

3. Bahwa kemudian salah satu dari anak HW bin MAi dan HSZ binti AC, HDY binti HW meninggal dunia dalam keadaan Islam tahun 1959 karena melahirkan; 4. Bahwa pada saat meninggal dunia almarhumah HDY binti HW meninggalkan ahli waris sebagai berikut : a. Adl bin Bd

(suami);

b. HW bin MAi

(ayah kandung)

c. HSZ binti AC

(ibu kandung)

d. SH bin Adl

(anak laki-laki kandung)

e. GT binti Adl

(anak perempuan kandung)

f.


ES binti Adl

g. MRA binti Adl


h. SD bin Adl


Pada waktu HDY berkeluarga tinggal serumah dengan HW dan HSZ sampai meninggal dunia; 5. Bahwa setelah HDY meninggal dunia, Adl suaminya menikah lagi dengan NY (turun ranjang) anak dari HW dan HSZ, dan tinggal di rumah HW dan HSZ selama 14 tahun, setelah mempunyai rumah sendiri NY dan Adl pindah ke rumah sendiri. Kemudian Adl bin Bd meninggal dunia pada tahun 2004 karena sakit;


6. Bahwa Aml binti HW menempati rumah tersebut selama 14 tahun atas anjuran HW dan HSZ, kemudian setelah mempunyai rumah sendiri Aml pindah menempati rumah sendiri; 7. Bahwa MR bin HW pernah juga menempati rumah tersebut selama 5 tahun, untuk selanjutnya kemudian pindah juga; 8. Bahwa setelah HSZ meninggal dunia, rumah tersebut ditempati oleh GT binti Adl dan mengaku rumah tersebut miliknya; 9. Bahwa sewaktu HSZ binti AC semasa hidupnya berpesan kepada Penggugat untuk menjual rumah tersebut dan Tergugat mengetahuinya karena pernah ditawarkan kepada Tergugat untuk membelinya namun Tergugat menyatakan tidak memiliki uang untuk membelinya. HSZ binti AC juga memerintahkan kepada Penggugat untuk mengunci rumah tersebut; 10. Bahwa kemudian pada tahun 1994 HW bin MAi meninggal dunia dalam keadaan Islam; 11. Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum HW bin MAi meninggalkan ahli waris sebagai berikut : a. HSZ binti AC

(istri)

b. MR bin HW


c. Aml binti HW


d. HTM binti HW


e. NY binti HW


f.


WRD binti HW

12. Bahwa pada waktu HW bin MAi meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu; 13. Bahwa pada saat HW bin MAi meninggal dunia telah meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan ukuran luas 600 M2 yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah semi permanen beserta isinya dengan ukuran 7 M x 10 M, terletak di Jalan Puting Marga RT 01 RW 01 Desa/Kelurahan TR, Kecamatan TR, Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :  Sebelah Utara

: Jl. RPM;

 Sebelah Selatan

: Siring / Kali kecil;

 Sebelah Timur

: Ibu Hrl;

 Sebelah Barat

: Hi. Mrd / Ibu Lsm / Jl. PL;

Harta peninggalan tersebut sekarang dikuasai oleh salah seorang ahli waris bernama GT binti Adl (Tergugat);


14. Bahwa kemudian pada tahun 1995 HSZ binti AC meninggal dunia dalam keadaan Islam; 15. Bahwa pada saat meninggal dunia almarhumah HSZ binti AC meninggalkan ahli waris sebagai berikut : a. MR bin HW


b. Aml binti HW


c. HTM binti HW


d. NY binti HW


e. WRD binti HW


16. Bahwa pada waktu HSZ binti AC meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu; 17. Bahwa kemudian pada tahun 2001 MR bin HW meninggal dunia dalam keadaan Islam; 18. Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum MR bin HW meninggalkan ahli waris sebagai berikut : a. Rdh binti Usman Syah

(istri)

b. AY binti MR


c. AYN binti MR


d. RHD bin MR


e. RSD bin MR


f.


MS binti MR

19. Bahwa sepeninggal HW bin MAi tahun 1994 dan HSZ binti AC tahun 1995, harta peninggalan sebagaimana tersebut pada posita point 13 di atas belum pernah dibagi diantara para ahli waris, dan malah dikuasai/ditinggali sampai dengan sekarang oleh Tergugat dengan alasan cucu dari anak perempuan tertua; 20. Bahwa sekarang di atas harta warisan/peninggalan almarhum HW bin MAi dan alamrhumah HSZ binti AC pada posita point 13 telah didirikan bangunan rumah untuk anak-anak Tergugat tanpa memberi tahu atau meminta izin terlebih dahulu kepada ahli waris yang lain; 21. Bahwa Penggugat sebagai anak-anak/cucu dari almarhum HW bin MAi dan almarhumah HSZ binti AC seharusnya menurut hukum berhak dan mendapatkan bagian terhadap harta peninggalan tersebut di atas; 22. Bahwa Penggugat sudah berupaya beberapa kali datang kepada Tergugat agar Tergugat membagi harta tersebut sesuai hukum, namun Tergugat tidak mau dengan alasan bahwa rumah itu miliknya, sehingga tidak ada pilihan bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ini ke


Pengadilan Agama Kotabumi guna memperoleh putusan sesuai hukum Islam atau hukum yang berlaku; 23. Bahwa ditariknya Turut Tergugat I, II, III dalam perkara ini karena tidak aktif sebagai Penggugat, padahal menurut hukum para Turut Tergugat seharusnya juga berhak mendapatkan bagian dari objek sengketa tersebut; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan : A. PRIMAIR : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah HDY binti HW dan bagiannya masing-masing; 3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum HW bin MAi dan bagiannya masing-masing; 4. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Zubaidah binti AC dan bagiannya masing-masing; 5. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum MR bin HW dan bagiannya masing-masing; 6. Menetapkan sah menurut hukum harta berupa sebidang tanah dengan ukuran 600 M2 yang berdiri sebuah bangunan rumah semi permanen dengan ukuran 7 M x 10 M, rumah beserta isinya terletak di Jalan Puting Marga RT 01 RW 01 Desa/Kelurahan TR, Kecamatan TR, Kabupaten Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :  Sebelah Utara

: Jl. RPM;

 Sebelah Selatan

: Siring / Kali kecil;

 Sebelah Timur

: Ibu Hrl;

 Sebelah Barat

: Hi. Mrd / Ibu Lisma / Jl. PL;

adalah harta warisan/peninggalan HW bin MAi dan HSZ binti AC; 7. Menghukum Tergugat atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa ada beban apapun juga dan atau memerintahkan menjual lelang di muka umum atas objek sengketa, selanjutnya menyerahkan bagian Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa ada beban apapun juga; 8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat; B. SUBSIDER : Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;


Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, demikian pula Tergugat dan para Turut Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, selanjutnya tentang intensitas kehadiran para pihak di persidangan cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini; Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah berupaya keras memberi masukan dan pandangan agar permasalahan waris mereka diselesaikan secara musyawarah mufakat di dalam intern keluarga besar mereka, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian dan oleh karena tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak untuk memilih mediator, para pihak telah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk hakim mediator dalam penyelesaian perkara tersebut; Bahwa

berdasarkan

penyerahan

tersebut

Ketua

Majelis

telah

menunjuk seorang Hakim Mediator bernama Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H., dengan penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2013/PA.Ktbm tertanggal 23 April 2013, dan melalui laporan tertulisnya tertanggal 29 April 2013 Hakim Mediator telah menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa proses mediasi tersebut telah dilaksanakan akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai; Bahwa

kemudian

dibacakan

surat

gugatan

Penggugat

dalam

persidangan terbuka untuk umum, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan ataupun tambahan; Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan para Turut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 7 Mei 2013 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 7 Mei 2013; Bahwa selain menanggapi tentang pokok perkara, dalam jawabannya Tergugat dan para Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi/sangkalan yang pada pokoknya meminta agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Bahwa identitas dan alamat Penggugat bernama HWM binti HW yang sekaligus juga bertindak sebagai Kuasa dari para Penggugat adalah palsu, dengan alasan karena sepengetahuan para Tergugat, yang benar namanya

Hj.

WRD,

tanpa

kalimat

Masdjon,dan

tempat

tinggal

sebenarnya di TS Bandar Lampung, bukan di Kelurahan Rjs Kotabumi Lampung Utara;


2. Bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap, karena tidak semua ahli waris dan harta peninggalan dari almarhum HW bin MAi dan isterinya HSZ binti AC dimuat dalam gugatan para Penggugat, yaitu : a. Dalam gugatan Penggugat butir 18 hanya menyebutkan seorang isteri MR (alm) bernama Rdh, padahal almarhum MR meninggalkan dua orang isteri yang masih hidup, yaitu 1. RDH dan 2. RLNN, di mana dari hasil perkawinannya dengan RLNN, MR mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yaitu 1. Bayu bin MR dan 2. Mila bin MR. Seharusnya RLNN dan kedua orang anaknya dimuat dalam gugatan Penggugat; b. Dalam gugatan Penggugat butir 13 hanya menyebutkan 1 (satu) objek harta peninggalan HW bin MAi dan HSZ binti AC yaitu sebidang tanah dengan ukuran luas 600 M2 yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah semi permanen beserta isinya dengan ukuran 7 M x 10 M, terletak di Jalan PM Desa/Kelurahan TR, Kecamatan TR, Kabupaten Lampung Utara, yang sekarang berada dalam penguasaan Tergugat (GT binti Adl), padahal sebenarnya HW bin MAi dan HSZ binti AC juga meninggalkan beberapa harta peninggalan lainnya yaitu : 1) Rumah permanen senilai lk 1 miliyar, terletak di Jalan Tengkuban Perahu Teluk Betung, yang telah dijual oleh Penggugat Hj. WRD, tanpa melibatkan para Tergugat selaku ahli waris; 2) Tanah berikut rumah tua di atasnya terletak di Kecamatan TR Lampung Utara, sebagian tanahnya didirikan sebuah rumah oleh Amalia/Isteri Martani (sekarang ditunggu oleh Hrl, anak dari Penggugat Aml); 3) Kebon di Wkk yang ditanami dengan lada lk 800 batang, dikuasai oleh Penggugat WRD dengan ATM; 4) Kebon lain di Wkk ditanami dengan lada lk 1000 batang; 5) Kebon terletak di dekat SD 1 TR yang ditanami dengan kopi lk 500 batang, telah dijualbelikan oleh Penggugat ATM; 6) Kebon di Tangkit yang ditanami dengan lada lk 1000 batang dijual Penggugat NY; 7) Kebon di TR ada 2 bidang djual oleh HR; Bahwa seharusnya semua harta waris peninggalan almarhum HW dan HSZ binti AC tersebut harus juga dimuat dalam gugatan Penggugat;


3. Bahwa gugatan Penggugat prematur (belum saatnya dilakukan), dengan alasan

karena

yang

menjadi

dasar

gugatan

Penggugat

dalam

gugatannya tertanggal 23 Maret 2013 adalah tentang ahli waris, maka seharusnya Penggugat meminta terlebih dahulu penetapan ahli warisnya. Setelah ada penetapan ahli waris baru Penggugat menuntut/menggugat harta waris; Bahwa terhadap eksepsi/sangkalan Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang dalam tanggapan eksepsinya meminta agar eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat ditolak, dengan alasan sebagai berikut : 1. Bahwa tidak benar identitas Kuasa Penggugat palsu, karena nama Masdjon yang terletak di belakang nama Hj. WRD adalah nama suami Hj. WRD yang nama lengkapnya MH, S.H., dan alamat Kuasa Penggugat yang digunakan dalam surat gugatan Penggugat merupakan alamat salah satu kerabat Penggugat dengan maksud untuk memperlancar proses gugatan; 2. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan secara hukum bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena tidak semua ahli waris dan harta peninggalan HW bin MAi dan HSZ binti AC dimuat dalam gugatan Penggugat, dengan alasan, pertama, karena rumah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah harta warisan dari HW bin MAi dan HSZ binti AC yang belum dibagi, di mana saat ini objek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Tergugat (GT binti Adl) dan anak-anaknya. Kedua, istri ke-2 MR yang bernama RLNN tidak dapat ditarik sebagai pihak ahli waris dikarenakan secara hukum istri ke-2 dari MR tersebut tidak berhak atas harta waris dari HW bin MAi dan HSZ binti AC; 3. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum bahwa gugatan Penggugat prematur (belum saatnya dilakukan), karena dalam gugatan Penggugat sangat jelas terlihat di dalam petitumnya dicantumkan adanya permohonan penetapan tentang ahli waris dan pembagiannya, dan sebaliknya justru Tergugat dan para Turut Tergugat yang tidak cermat dan teliti dalam membaca dan mempelajari gugatan Penggugat; Bahwa sesuai dengan tahapan persidangan masing-masing Majelis Hakim telah memberikan kesempatan perubahan/perbaikan atau tambahan gugatan kepada Penggugat, perubahan/perbaikan atau tambahan jawaban kepada Tergugat/para Turut Tergugat dan perubahan/perbaikan atau


tambahan replik kepada Penggugat, akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan mencukupkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini tidak perlu dilanjutkan, oleh karenanya akan diberikan putusannya; Bahwa mengenai pokok perkara, oleh karena yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini adalah tentang eksepsinya, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

T E N T AN G H U K U M N Y A Dalam Eksepsi Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya Tergugat dan para Turut Tergugat selain membantah tentang pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), dengan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak seluruh uraian maupun dalil Tergugat dan para Turut Tergugat dalam eksepsinya dengan dalih dan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara; Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan Tergugat dan para Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya bersama-sama dengan jawaban pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 114 Rv, maka eksepsi tersebut dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat sebagai berikut : Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (SM, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, 1998 : halaman XXX);


Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut di atas, maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai eksepsi prosesual (processuele exceptie); Menimbang, bahwa oleh karena substansi eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut tidak menyangkut pada kewenangan absolut maupun relatif dari Pengadilan Agama Kotabumi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, maka penyelesaian eksepsi tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 162 R.Bg, yakni harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Hal demikian dimaksudkan untuk menghindarkan keterlambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar; Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008: 428), menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg/136 HIR penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi (absolut atau relatif) diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir. Jadi, semua jenis eksepsi di luar eksepsi kompetensi tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara, oleh karena itu tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan, ”Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”); Menimbang, bahwa berbeda dengan M. Yahya Harahap, Prof. Dr. Hapsoro Hadiwidjojo, S.H. dalam bukunya Membaca dan Mengerti HIR hal. 43, mengatakan bahwa eksepsi dan pokok perkara harus diperiksa bersamasama dan juga harus diputus bersama-sama dalam satu putusan, hal ini sangat tidak praktis dan tidak efisien, mestinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, sebab ada kemungkinan eksepsi dapat segera diputus, sedangkan pokok perkara membutuhkan penelitian dan pembuktian yang rumit; Menimbang, bahwa tugas untuk menilai surat gugatan yang diajukan ke persidangan apakah layak untuk diteruskan pemeriksaannya ke pokok perkara atau tidak adalah merupakan tugas pokok Majelis Hakim yang ditunjuk. Artinya, bahwa tugas untuk menilai formalitas gugatan itu melekat dengan sendirinya sesaat setelah majelis ditunjuk oleh ketua pengadilan, tanpa harus menunggu ada atau tidak adanya eksepsi dari Tergugat Majelis Hal. 11 dari 20 Put. No. 116/Pdt.G/2013/PA.Ktbm

dengan sendirinya dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan ke pokok perkara manakala didapati adanya suatu kecacatan (formil) dalam suatu surat gugat. Dengan perkataan lain, meskipun tidak ada eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO) jika ternyata tidak memenuhi syarat formil tersebut atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi. Sesuai dengan asas peradilan di Indonesia ”sederhana, cepat dan biaya ringan” maka sudah sepatutnya proses pemeriksaan di persidangan dibuat lebih berpihak kepada para pencari keadilan, baik dari segi prosedur, waktu, maupun dari sisi finansial yang mereka keluarkan. Secara logis bisa dibayangkan, apabila sejak awal dalam suatu gugatan terlihat adanya indikasi kecacatan formil tetapi Majelis tidak memotongnya sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara karena menunggu adanya eksepsi dari Tergugat, sementara ditunggu-tunggu tidak juga mengajukan eksepsi, dan pemeriksaan pun diteruskan berkali-kali berlanjut sampai ke tahap pembuktian, kesimpulan dan musyawarah Majelis, akan tetapi pada akhirnya perkara diputus oleh Majelis dengan ”tidak dapat diterima”, maka sudah dapat dibayangkan betapa besar ”kekecewaan” para pihak, berapa besar energi dan pikiran yang telah mereka curahkan, berapa waktu dan biaya yang telah mereka keluarkan untuk mengikuti jalannya persidangan, tetapi pada akhirnya hasilnya nihil. Sudah barang tentu proses persidangan seperti demikian jauh dari esensi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan sudah lepas jauh dari hakikat hukum itu sendiri; Menimbang, bahwa in casu dalam perkara a quo, setelah membaca dan mempelajari eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat dan tanggapan Penggugat dalam repliknya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Hapsoro Hadiwidjojo, S.H. dan mengambil alih pendapatnya sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yakni dengan terlebih dahulu memberikan keputusan tentang eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat; Menimbang, bahwa terhadap permasalahan eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat poin pertama Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa Tergugat dan para Turut Tergugat dalam eksepsinya mengatakan, identitas dan alamat Penggugat bernama HWM binti HW yang sekaligus juga bertindak sebagai Kuasa dari para Penggugat adalah palsu dengan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;


Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008: 53-54), menjelaskan bahwa penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Penyebutan identitas dalam gugatan sangat sederhana sekali. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau pemberitahuan; Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan Kuasa Penggugat (Hj. WRD binti HW) telah memalsukan namanya dengan memakai nama HWM binti HW, sementara di persidangan Tergugat dan para Turut Tergugat tidak membantah atas kehadiran Kuasa Penggugat dan tidak pula keberatan atas keabsahan surat panggilan (relaas) yang ditandatangani Kuasa Penggugat, kemudian dihubungkan dengan tanggapan Penggugat dalam repliknya dan adat kebiasaan yang berlaku di sebagian masyarakat Indonesia tentang penyebutan nama suami atau ayah pada nama istri atau anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan secara hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa tentang alamat Kuasa Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat juga menyatakan Kuasa Penggugat telah memalsukan alamatnya, karena tempat tinggal sebenarnya di Jln Ratu di Balau No. 114 TS Bandar Lampung, bukan di Jalan Maya Jaya RT 02 RW 02 No. 248 Kelurahan Rjs Kotabumi Lampung Utara; Menimbang, bahwa pokok perkara gugatan Penggugat adalah tentang kebendaan dengan objek sengketa barang tetap berupa sebidang tanah dengan bangunan rumah yang berdiri di atasnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg, apabila gugatan mengenai sengketa hak atas benda tetap, maka gugatan diajukan berdasarkan asas forum rei sitae yakni kepada pengadilan yang meliputi daerah hukum tempat terletak barang tersebut, apabila benda tetap yang digugat terletak di beberapa wilayah hukum pengadilan yang berbeda, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan atas pilihan penggugat;


Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan keberatan/eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alamat atau tempat tinggal Penggugat (HWM binti HW) yang juga sekaligus bertindak sebagai Kuasa para Penggugat tidak menjadi patokan untuk diterima atau tidaknya gugatan Penggugat, dan dalam hal ini Kuasa Penggugat telah tepat mengajukan gugatan perkara a quo di tempat objek sengketa terletak, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut tidak beralasan secara hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat poin kedua Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa Tergugat dan para Turut Tergugat dalam eksepsinya mengatakan gugatan para Penggugat tidak lengkap, karena tidak semua harta peninggalan dari HW bin MAi dan HSZ binti AC dimuat dalam gugatan Penggugat, yakni Penggugat hanya menyebutkan 1 (satu) objek harta peninggalan yang sekarang ditempati Tergugat, padahal masih ada 7 (tujuh) harta waris HW bin MAi dan HSZ binti AC yang sebagian besar dikuasai oleh para Penggugat, seharusnya semua harta waris tersebut dimuat dalam gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya beralasan karena rumah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah harta warisan dari HW bin MAi dan HSZ binti AC yang belum dibagi, di mana saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dan anak-anaknya; Menimbang, bahwa dalam perkara gugat waris berdasarkan asas process

doelmatigheid

(demi

kepentingan

beracara),

maka

tentang

penentuan harta peninggalan mana yang akan digugat dalam surat gugat diserahkan sepenuhnya kepada kehendak Penggugat atau para Penggugat. Artinya, bahwa Penggugat mempunyai otoritas penuh untuk menentukan objek-objek harta peninggalan mana saja yang akan dimasukkan dalam surat gugatan, bisa saja semua harta peninggalan pewaris yang mengandung sengketa yang digugat secara sekaligus, bisa juga hanya beberapa harta peninggalan yang ada sengketanya saja, dan bisa pula digugat satu persatu seiring dengan situasi dan kondisi yang menyertai objek tersebut. Sebab, bisa jadi untuk saat ini tentang satu objek waris para ahli waris bersepakat menyerahkan pengelolaannya kepada si A, tetapi seiring berjalannya waktu si A kemudian merasa memiliki atau si A meninggal tetapi diteruskan oleh anak


si A dan anak si A lama-kelamaan merasa objek itu sebagai warisan orang tuanya; Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan untuk memformulasikan suatu surat gugat, dengan memedomani Pasal 8 Rv pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan harus dibuat jelas dan tertentu, tidak kabur isinya. Terkait objek sengketa, misalnya tanah, batas-batasnya harus dibuat jelas, letaknya harus pasti (meliputi penyebutan jalan, desa, kecamatan dan kabupaten), dan ukurannya harus jelas pula. Sedangkan mengenai jumlah objek sengketa dalam surat gugat, hukum acara tidak mengaturnya secara jelas, apakah kekurangan penyebutan objek sengketa dalam surat gugat menyebabkan gugatan menjadi tidak lengkap atau kabur (obscuur libel). Teori eksepsi plurium litis consortium pun hanya dikenal dan berlaku untuk kurang pihak (Penggugat atau Tergugat), bukan kurang objek sengketa; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut tidak tepat dan tidak beralasan secara hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak; Menimbang, bahwa Tergugat dan para Turut Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat kurang dalam mencantumkan para pihak dalam surat gugatan (exceptio plurium litis consortium) karena Penggugat hanya menyebutkan seorang isteri MR (alm) bernama Rdh, padahal almarhum MR meninggalkan dua orang isteri yang masih hidup, yaitu 1. RDH dan 2. RLNN, di mana dari hasil perkawinannya dengan RLNN, MR mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yaitu 1. Bayu bin MR dan 2. Mila bin MR. Seharusnya, menurut Tergugat dan para Turut Tergugat, RLNN dan kedua orang anaknya dimuat dalam gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan istri ke-2 MR yang bernama RLNN tidak dapat ditarik sebagai pihak ahli waris dikarenakan secara hukum istri ke-2 dari MR tersebut tidak berhak atas harta waris dari HW bin MAi dan HSZ binti AC; Menimbang, bahwa mencermati tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim menangkap satu pengakuan dari Penggugat, walaupun tidak secara tegas, bahwa benar ada istri kedua MR bernama RLNN beserta kedua anaknya (Bayu dan Mila), meskipun tidak dijelaskan seperti apa hubungan pernikahan antara RLNN dengan MR, apakah sebagai istri sah secara hukum (poligami) ataukah hanya sebagai istri sirri (nikah di bawah tangan). Penggugat beralasan tidak


dimasukkannya RLNN dan kedua anaknya sebagai pihak karena RLNN tidak berhak atas harta waris dari kedua orangtua MR; Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim, menurut Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUH Perdata, merupakan bukti lengkap yang mengikat terhadap pribadi yang mengemukakannya; Menimbang, bahwa Penggugat hanya menyatakan secara hukum RLNN tidak berhak atas harta waris dari kedua orangtua MR, tanpa menjelaskan secara lebih terang dan tegas atas alasan apa ketidakberhakannya yang dapat dibenarkan menurut hukum, apakah RLNN dan kedua anaknya terhalang memperoleh waris karena alasan berbeda agama ataukah karena dipersalahkan sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2008: 121) menegaskan, dalam sengketa mengenai pembagian harta warisan di antara para ahli waris, harus seluruh ahli waris ikut terlibat sebagai pihak; Menimbang, bahwa Putusan MARI No. 537 K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1997, menyatakan bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak-pihak dalam memfaraidhkan harta peninggalan pewaris; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat yang menyatakan RLNN tidak berhak atas harta waris dari kedua orangtua MR tidak beralasan secara hukum, oleh karenanya RLNN dan kedua anaknya (Bayu dan Mila) harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinilai mengandung cacat formil error in persona dalam kategori plurium litis consortium (kurang pihak); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat dapat diterima; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat poin ketiga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa dalam hukum Islam proses mewarisi baru terjadi setelah didahului dengan peristiwa kematian. Seorang anak atau istri berhak mewarisi harta ayahnya atau suaminya manakala si ayah atau suami telah meninggal dunia, begitu pula dengan ahli waris yang lainnya. Asas prematur dalam hukum kewarisan dikenal yaitu apabila gugatan waris diajukan terhadap harta peninggalan seseorang yang belum meninggal dunia atau belum dinyatakan secara hukum telah meninggal dunia;


Menimbang, bahwa penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menyebutkan, yang dimaksud dengan ”waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris; Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi tekstual penjelasan pasal tersebut terdapat dua produk hukum dalam perkara waris di pengadilan agama, yaitu putusan dan penetapan. Putusan didasarkan atas adanya gugatan yang bersifat contentius, sedangkan penetapan didasarkan atas adanya permohonan (voluntaire). Antara produk hukum putusan dan penetapan tersebut masing-masing berdiri sendiri dan mempunyai akibat hukum sendiri-sendiri pula. Produk penetapan tidak menjadi syarat awal untuk lahirnya sebuah produk putusan; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut tidak tepat dan tidak beralasan secara hukum, oleh karenanya harus pula ditolak; Menimbang, bahwa dari beberapa eksepsi yang diajukan Tergugat dan para Turut Tergugat hanya ada satu eksepsi yang dapat diterima Majelis Hakim, selebihnya dinyatakan ditolak karena tidak beralasan; Menimbang, bahwa Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. (Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 2005: 21-22), menjelaskan bahwa gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam persidangan. Surat gugat tersebut harus disusun secara singkat, padat dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugat tidak boleh obscuur libel, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketanya dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, karena adanya kecacatan formil berupa kurang pihak dalam surat gugat Penggugat telah menyebabkan surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan yang cermat dan terang, sehingga dengan demikian gugatan


Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa secara litigasi di persidangan Majelis Hakim telah berupaya keras mendamaikan para pihak yang berperkara dengan memberi masukan dan pandangan agar permasalahan sengketa waris ini diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam intern keluarga mereka, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg telah terpenuhi; Menimbang,

bahwa

untuk

mengoptimalkan

upaya

perdamaian

berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan sesuai penyerahan dan persetujuan para pihak Hakim Ketua telah menunjuk Hakim Mediator (Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H.) untuk melakukan upaya mediasi, akan tetapi upaya tersebut telah gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 29 April 2013; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut diterima, maka tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai Pasal 192 R.Bg pihak Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI Dalam Eksepsi -

Menerima eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara -

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

-

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal Hal. 18 dari 20 Put. No. 116/Pdt.G/2013/PA.Ktbm

18 Rajab 1434 H., oleh kami H. AKHMAD JUNAEDI, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. AHMAD FERNANDESZ, S.Ag., M.Sy. dan NANA, S.Ag., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan SABRIMEN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

H. AKHMAD JUNAEDI, S.H. Hakim Anggota, Ttd.

Hakim Anggota,

H. AHMAD FERNANDESZ, S.Ag., M.Sy.

N A N A, S.Ag.

Panitera Pengganti,

SABRIMEN, S.Ag., M.H.


Perincian Biaya Perkara : 1.

Biaya Pendaftaran

Rp.

30.000,-

2.

Biaya Proses

Rp.

50.000,-

3.

Biaya Panggilan

Rp.

350.000,-

4.

Redaksi

Rp.

5.000,-

5.

Meterai

Rp.

6.000,-

Jumlah

Rp.

441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)


PA.Ktbm

Recommend Documents