PA.Ktbm

PUTUSAN Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Ktbm BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara : PEMOHON , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa MR Kecamatan

BM

Kabupaten

Lampung

Utara,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa IR Kecamatan

BM

Kabupaten

Lampung

Utara,

selanjutnya disebut sebagai Termohon; Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan; DUDUK PERKARA Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor : XXXX/Pdt.G/2014/PA.Ktbm

tanggal

21

Mei

2014

telah

mengajukan

permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut : Hal 1 dari 16 hal SalPut No.210/Pdt.G/2014/PA.Ktbm

1.

Bahwa pada tanggal 15 April 2010 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BM Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/08/IV/2010 tanggal 19 April 2010;

2.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik tetangga yang bernama Pak YNT di Kelurahan MR Kecamatan BM, Kabupaten Lampung Utara, sampai saat ini. Dan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

3.

Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4.

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 2 tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan : a. Termohon tidak bisa memberi keturunan, b. Termohon sering membantah perkataan Pemohon;

5.

Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2013 disebabkan karena Termohon pergi dari rumah tanpa izin Pemohon, lalu Termohon sampai saat ini tidak pernah kembali pulang ke rumah lagi dan tidak mau komunikasi apa lagi untuk bertemu dengan Pemohon, kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal 2 dari 16 hal SalPut No.210/Pdt.G/2014/PA.Ktbm

6.

Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7.

Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon merasa tersiksa lahir maupun batin, dan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dari Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

8.

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada

Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa dan mengadili, selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut : PRIMER : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Kotabumi; 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; SUBSIDER : Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang

sah

walaupun

telah

dipanggil

dengan

relaas

Nomor

:

XXXX/Pdt.G/2014/PA.Ktbm tanggal 02 Juni 2014 dan tanggal 13 Juni 2014 dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah; Hal 3 dari 16 hal SalPut No.210/Pdt.G/2014/PA.Ktbm

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 mediasi mengharuskan kedua

belah

pihak

yang

berperkara,

sedang

Termohon

tidak

hadir

di persidangan tanpa alasan sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : a. Fotokopi

Kartu

Tanda

Penduduk

an.

PEMOHON

Nomor

:

1803162106690XXX tanggal 6 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Lampung Utara, bukti (P.1); b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/C8/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan BM, bukti (P.2); Bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut : 1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa MR 1 Kecamatan BM Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon;



Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;



Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 2010; Hal 4 dari 16 hal SalPut No.210/Pdt.G/2014/PA.Ktbm



Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa MR;



Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;



Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;



Bahwa saksi mengetahui dari mendengar keterangan Pemohon bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, Termohon tidak dapat memberikan keturunan kepada Pemohon;



Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2013;



Termohon diantar pulang ke rumah orang tua Termohon atas keinginan Termohon;



Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa MR 1 Kecamatan BM Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon;



Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;



Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di tahun 2010;

Hal 5 dari 16 hal SalPut No.210/Pdt.G/2014/PA.Ktbm



Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa MR;



Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;



Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;



Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;



Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon;



Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil; Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi,

kesimpulan Pemohon tetap pada pokok permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan; Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Hal 6 dari 16 hal SalPut No.210/Pdt.G/2014/PA.Ktbm

PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas; Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan permohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar, rukun kembali dengan Termohon dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil; Menimbang,

bahwa

Pemohon

telah mendalilkan

bahwa

ia telah

melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis selama 2 tahun namun setelah itu sudah tidak rukun lagi, Hal 7 dari 16 hal SalPut No.210/Pdt.G/2014/PA.Ktbm

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon seperti yang telah diuraikan dalam duduk perkara; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon; Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek; Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek dan dalil Pemohon dapat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian; Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu (P.1) dan (P.2), serta dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil permohonannya; Menimbang, bahwa mengenai tempat tinggal dan hubungan hukum (suami-isteri) antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan fotokopi Kutipan Hal 8 dari 16 hal SalPut No.210/Pdt.G/2014/PA.Ktbm

Akta Nikah (P.2) yang telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Utara; Menimbang, bahwa bukti (P.2) tersebut telah diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan BM pada tanggal 15 April 2010 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik; Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah secara hukum Islam oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memenuhi maksud Pasal 1XX Rbg jo. Pasal 175 Rbg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun Hal 9 dari 16 hal SalPut No.210/Pdt.G/2014/PA.Ktbm

1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi; Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran, saksi pertama dan kedua melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi mengetahui penyebab pertengkaran yang terjadi, dan pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal, kedua saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai anak; 2. Bahwa sejak 2 tahun dari pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak dapat memberikan keturunan dan Hal 10 dari 16 hal SalPut No.210/Pdt.G/2014/PA.Ktbm

Termohon yang selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon; 3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 4 bulan; 4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (mitsaqon qholidzo) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela; Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik; Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela; Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini rumah tangga Hal 11 dari 16 hal SalPut No.210/Pdt.G/2014/PA.Ktbm

seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai “Tasrih bil Ihsan”; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benarbenar sudah tidak harmonis lagi, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga; Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, sedangkan faktanya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Pemohon tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Termohon, maka pada hakikatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tenatang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengingatkan Pemohon akan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 Hal 12 dari 16 hal SalPut No.210/Pdt.G/2014/PA.Ktbm

yang artinya : “barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”, dan dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik”; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini patut diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang dijadikan rujukan menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi; Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Hal 13 dari 16 hal SalPut No.210/Pdt.G/2014/PA.Ktbm

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi ; 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BM Kabupaten Lampung Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Hal 14 dari 16 hal SalPut No.210/Pdt.G/2014/PA.Ktbm

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 841.000,(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah); Demikian

putusan

ini

dijatuhkan

di

Kotabumi

dalam

rapat

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1435 Hijriyah oleh kami H. A. FERNANDESZ, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, ANTONI SAID, S.Ag. dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan EDY RIADI, S.Sos, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; Ketua Majelis, Dto H. A. FERNANDESZ, S.Ag., M.Sy. Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Dto

ANTONI SAID, S.Ag.

ALVI SYAFIATIN, S.Ag.

Panitera Pengganti, Dto EDY RIADI, S.Sos, S.H.

Hal 15 dari 16 hal SalPut No.210/Pdt.G/2014/PA.Ktbm

Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran

RP

2. Biaya ATK Perkara

Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan

Rp. 750.000,-

4. Biaya Redaksi

RP.

5.000,-

5. Biaya Meterai

Rp.

6.000,-

Jumlah

30.000,-

Rp. 841.000,-

(Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal SalPut No.210/Pdt.G/2014/PA.Ktbm