PA.Ktbm

PENETAPAN NOMOR XXXX/Pdt.P/2015/PA.Ktbm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan ABBR telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh: PEMOHON I, umur 47 tahun, Warga Negara Warga Negara Indonesia agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa TJHRT Kecamatan ABBR Kabupaten Lampung Utara, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I; PEMOHON II, umur 44 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

bertempat

Kecamatan

ABBR

tinggal Kabupaten

di

Desa

TJHRT

Lampung

Utara,

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II; Pengadilan Agama Tersebut; Telah mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan; DUDUK PERKARA Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor : XXXX/Pdt.P/2015/PA.Ktbm, tanggal 02 Februari 2015 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 1996 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran Islam di rumah orang tua Pemohon I di Desa TJHRT, Kecamatan ABBR, Kabupaten Lampung Utara,

Hal 1 dari 12 hal Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2015/PA.Ktbm

yang menikahkan Penghulu bernama USMYK adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ABBR; 2. Bahwa pada pernikahan tersebut wali nikahnya JSWD (ayah Kandung Pemohon II) diwakilkan kepada USMYK

dan saksi nikahnya masing-

masing bernama MDNI umur 55 tahun, agama Islam dan SHDI, umur 52 tahun, agama Islam, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 30.000 dibayar tunai; 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun ; 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. DNPR binti PEMOHON I, umur 18 tahun; 2. DVAM binti PEMOHON I, umur 8 tahun; 3. DJSA binti PEMOHON I, umur 4 tahun; 6. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara keduanya juga tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II) begitu juga sebaliknya; 7. Bahwa sejak pernikahan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ABBR dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahannya tidak tercatat pada register KUA Kecamatan tersebut, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini guna mendapatkan buku nikah resmi


dari KUA tersebut yang nantinya akan digunakan untuk mengurus pendidikan anak sekolah; 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut : PRIMEIR 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1996 di rumah orang tua Pemohon I di Desa TJHRT, Kecamatan ABBR, Kabupaten Lampung Utara; 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II; SUBSIDEIR Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita

Pengganti

Pengadilan

Agama

Kotabumi

telah

mengumumkan

permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 5 Februari 2015 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kotabumi; Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan; Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah memberikan nasehat berupa hak dan kewajiban sebagai suami isteri kepada Pemohon; Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu berupa :


a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk e-KTP atas nama Pemohon I PEMOHON I NIK: 1803060102680XXX tanggal tidak jelas dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk e-KTP Pemohon II, NIK: 1803064108710XXX

tanggal 02

September 2013, bukti (P.1); b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :1803060806110XXX atas nama kepala rumah tangga PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Lampung Utara tanggal 02 Februari 2015, bukti (P.2); Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yaitu : 1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa TJHRT Kecamatan ABBR Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;  Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;  Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Maret 1996;  Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I;  Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon;  Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan Pemohon dihadiri oleh Pembantu PPN (P3N) yang bernama USMYK;  Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan sesuai syariat Islam;  Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama JSWD yang pada pelaksanaan Ijab Kabul berwakil kepada penghulu bapak USMYK;  Bahwa saksi nikah I pada pernikahan Pemohon adalah saksi sedangkan saksi II saksi lupa namanya karena wakil dari pengantin perempuan;  Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp. 30.000,- di bayar tunai;  Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;


 Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak diharamkan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan hubungan menyusui;  Bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat menikah;  Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada orang atau masyarakat yang menyatakan pernikahan Pemohon tidak sah, dan tidak ada pula yang keberatan atas pernikahan Pemohon;  Bahwa selama dalam ikatan perkawinan para Pemohon tetap sebagai seorang muslim dan muslimah, para Pemohon tidak pernah bercerai;  Bahwa selama terikat perkawinan para Pemohon tidak pernah mempunyai pasangan lain selain pasangannya;  Bahwa pernikahan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;  Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah dengan tujuan untuk mendapatkan buku nikah resmi karena pernikahan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan ABBR;  Bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dikarenakan Pembantu PPN (P3N) tidak melaporkan pencatatan pernikahan meskipun Pemohon telah melengkapi administrasi pencatatan pernikahan; 2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa TJHRT Kecamatan ABBR Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut  Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;  Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;  Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1996;  Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I;  Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon;  Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan Pemohon dihadiri oleh Pembantu PPN (P3N) yang bernama USMYK;  Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan sesuai syariat Islam; Hal 5 dari 12 hal Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2015/PA.Ktbm

 Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama JSWD yang pada pelaksanaan Ijab Kabul berwakil kepada penghulu bapak USMYK;  Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon ada 2 (dua) orang saksi namun saksi lupa namanya, begitu pula saksi lupa maharnya;  Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;  Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak diharamkan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan hubungan menyusui;  Bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat menikah;  Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada orang atau masyarakat yang menyatakan pernikahan Pemohon tidak sah, dan tidak ada pula yang keberatan atas pernikahan Pemohon;  Bahwa selama dalam ikatan perkawinan para Pemohon tetap sebagai seorang muslim dan muslimah, para Pemohon tidak pernah bercerai;  Bahwa selama terikat perkawinan para Pemohon tidak pernah mempunyai pasangan lain selain pasangannya;  Bahwa pernikahan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;  Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah dengan tujuan untuk mendapatkan buku nikah resmi karena pernikahan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan ABBR;  Bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dikarenakan Pembantu PPN (P3N) tidak melaporkan pencatatan pernikahan meskipun Pemohon telah melengkapi administrasi pencatatan pernikahan; Bahwa Pemohon dipersidangan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon putusan; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini; PERTIMBANGAN HUKUM


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi tanggal 5 Februari 2015 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu

14

hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya; Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Pengesahan Nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan isteri; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini; Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “Yang berhak mengajukan permohonan Itsbat Nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti P.2, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga harus dinyatakan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah; Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini dengan dalil pokok bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ABBR, Kabupaten Lampung Utara. Untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 1996, di rumah orangtua Pemohon I di


Desa TJHRT RT.001 RW.001 Kecamatan ABBR Kabupaten Lampung Utara dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu P.1, P.2 dan dua orang saksi; Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi sah dari akta autentik, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Utara, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabumi untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berumah tangga sebagai suami istri; Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 RBg dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II meskipun saksi kedua lupa nama saksi nikah dan mahar nikah Pemohon, dan saksi-saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;


Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon

II,

dan bukti-bukti di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Maret 1996, di rumah orangtua Pemohon I di Desa TJHRT Kecamatan ABBR Kabupaten Lampung Utara; 2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada hubungan yang menjadi larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II; 3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada penghulu bernama USMYK, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, mahar berupa uang sejumlah Rp. 30.000,- dibayar tunai; 4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan II tinggal bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai anak 3 orang; 5. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II; 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena tidak dilaporkan oleh PPN ke Kantor Urusan Agama; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada

larangan dan halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 1996, di rumah orangtua Pemohon I di Desa TJHRT Kecamatan ABBR Kabupaten Lampung Utara adalah sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;


Menimbang, bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatat dan mendapatkan bukti Kutipan Akta Nikah, namun petugas PPN tidak mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama; Menimbang, bahwa kelalaian PPN dengan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan tidak boleh dibebankan akibatnya kepada Pemohon I dan Pemohon II, apalagi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan Hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan


terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan ABBR Kabupaten Lampung Utara; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peraddilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II; Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; MENETAPKAN 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1996 di rumah orang tua Pemohon I di Desa TJHRT, Kecamatan ABBR Kabupaten Lampung Utara; 3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ABBR Kabupaten Lampung Utara; 4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Demikian

penetapan

ini

dijatuhkan

di

Kotabumi

dalam

rapat

permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1436 H. oleh kami H. A. FERNANDESZ, S.Ag., M.Sy. Sebagai Ketua Majelis, SHOBIRIN, S.HI., M.E.Sy. dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan di Kantor Kecamatan ABBR oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan SABRIMEN, S.Ag., MH. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh para Pemohon I dan Pemohon II.


Ketua Majelis

H. A. FERNANDESZ, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

SHOBIRIN, S.HI., M.E.Sy.

ALVI SYAFIATIN, S.Ag.

Panitera Sidang

SABRIMEN, S.Ag., MH.

Perincian biaya : 1. Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses

Rp. 100.000,-

3. Biaya Panggilan

Rp. 400.000,-

4. Biaya Redaksi

Rp.

5.000,-

5. Meterai

Rp.

6.000,-

Jumlah

Rp. 491.000,-

( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )


PA.Ktbm

Recommend Documents