PA.Kras

PUTUSAN Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Kras.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karangasem yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Kubu, 28 Februari 1988, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan BTN Wahyu Permai 3 Subagan, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Semarang 29 April 1978, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemborong, bertempat tinggal dahulu di Dusun Juntal, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut ; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan; Setelah melihat alat-alat bukti di persidangan; DUDUK PERKARA Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di

Kepaniteraan

Pengadilan Agama Karangasem, dengan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Kras, tanggal 21 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Put.No :18/Pdt.G/2016/PA.Kras

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah pada hari rabu tanggal 13 Juli 2007 M bertepatan dengan tanggal 27 JM.Awal 1428 H bertempat di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan kutipan akta nikah Nomor: 145/08/VI/2007, tanggal 13-06-2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali; 2. Bahwa setelah setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, kemudian pindah dan tinggal di denpasar, Provinsi Bali, setelah itu pindha lagi dan tinggal di Karangasem hingga sekarang ini; 3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, lahir tanggal 25 November 2012 dan sekarang anak tersebut di bawah pemeliharaan dan pengawasan Penggugat sendiri tanpa ada bantuan dari keluarga Tergugat; 4. Bahwa pada akhir tahun 2015 Tergugat telah terbukti dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pelecehan yang bersentuhan dengan tindak pidana perlindungan anak yang telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan Tergugat telah menjalani hukuman penjara tersebut di lembaga pemasyarakatan dewasa Karangasem di Amlapura sejak bulan Januari 2016 (sudah + 1 tahun) berdasarkan vonis pengadilan negeri Amlapura sekitar bulan April 2016; 5. Bahwa sejak Tergugat menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Karangasem di Amlapura sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang, Penggugat tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari Tergugat selaku kewajiban seorang suami kepada Penggugat selaku istrinya serta Tergugat tidak memberikan nafkah hidup sehari-hari kepada Penggugat dan anaknya sebagaimana kewajiban seotang suami terhadap istri dan anaknya; 6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tidur dan pisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun kembali seperti semula, sebagaimana tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Karena satu-satunya jalan yang terbaik ditempuh adalah perceraian; Hal. 2 dari 9 hal. Put.No :18/Pdt.G/2016/PA.Kras

Berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Karangasem Cq. Majelis hakim untuk memerintahkan memanggil kedua belah pihak perkara pada suatu hari sidang yang telah ditentukan untuk itu dan setelah memberikan pemeriksaan dengan seksama agar menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat; 3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum; Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relass panggilan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Kras, tanggal 10 April 2017, 19 April 2017 dan tanggal 2 Mei 2017, sedangkan ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah; Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat; Bahwa

untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat

telah

mengajukan alat-alat bukti berupa: A. Surat, 1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 145/08/VI/2007, tanggal 13 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 9 hal. Put.No :18/Pdt.G/2016/PA.Kras

2. Turunan putusan nomor 16/Pid.B/2016/PN.Amp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Amlapura Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; Bahwa Penggugat telah menyatakan telah mencukupkan alat-alat bukti tersebut dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya. Lalu Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan; Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama; Menimbang, bahwa upaya damai /penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum; Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya tidak disebabkan suatu halngan yang sah; Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek; Hal. 4 dari 9 hal. Put.No :18/Pdt.G/2016/PA.Kras

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat mengakibatkan Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya terhadap gugatan Penggugat tersebut. Dengan demikian hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam kitab Ahkamul Qur’an li alzhashos dan diambil alih sebagai pendapat majlis, yaitu: .‫ ﻣَنْ ُدﻋِﻲَ إﻟَﻰ ﺣَ ﺎ ِﻛ ٍم ﻣِنْ ُﺣﻛﱠﺎ ِم ا ْﻟﻣُﺳْ ﻠِﻣِﯾنَ َﻓﻠَ ْم ُﯾﺟِبْ َﻓﮭ َُو ظَﺎﻟِ ٌم َﻻ ﺣَ قﱠ ﻟَ ُﮫ‬: ‫ﺳﻠﱠ َم‬ َ ‫ﺻﻠﱠﻰ ﷲ ُ َﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو‬ َ ‫ﷲ‬ ِ ‫ﻗَﺎلَ رَ ﺳُول ُ ﱠ‬ Artinya :“ Rasulullah saw. Bersabda: Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur “; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 yang dinilai sebagai akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Secara materil bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan secara islam yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa turunan putusan Nomor 16/PID.B/2016/PN.Amp tanggal 11 Mei 2016 yang menerangkan bahwa Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak 19 Mei 2016; Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bukti P.2 tersebut telah bersesuian dengan pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 jo. pasal 135 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mencukupkan salinan atau turunan putusan pengadilan negeri beserta keterangan yang menyatakan putusan telah berkekuatan hukum tetap sebagai bukti untuk perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (c) PP No. 9 tahun 1975 c jo. Pasal 116 huruf (c) kompilasi hukum islam; Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa ternyata saat ini Tergugat sedang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Amlapura sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Kras, tanggal 10 April 2017 dan tanggal 2 Mei 2017; Hal. 5 dari 9 hal. Put.No :18/Pdt.G/2016/PA.Kras

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menilai Penggugat tidak perlu lagi menghadirkan saksi-saksi di persidangan; Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 maka ditemukan faktakejadian sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 2007 di KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali; 2. Bahwa Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun oleh putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 16/PID.B/2016/PN.Amp tertanggal 11 Mei 2016 karena tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa; 3. Bahwa putusan pengadilan negeri Amlapura tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 19 Mei 2016; 4. Bahwa sekarang ini Tergugat telah menjalani hukuman penjara baru sekitar 1 (satu) tahun dan Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat tersebut, majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah; 2. Bahwa Tergugat mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun; 3. Bahwa hukuman penjara tersebut didapati Tergugat setelah perkawinan berlangsung; Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

memandang

bahwa

dengan

dihukumnya Tergugat dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam Al quran surat Ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Vonis pengadilan yang diterima Tergugat dan telah dijalani selama satu tahun telah menggoyahkan keteguhan hati Penggugat sehingga tidak dapat lagi merajut kasih bersama Tergugat dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia; Menimbang, bahwa vonis pidana 5 (lima) tahun telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai berupa penasehatan oleh Majelis Hakim terhadap Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini Hal. 6 dari 9 hal. Put.No :18/Pdt.G/2016/PA.Kras

merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

‫وان اﺷﺗد ﻋدم رﻏﺑﺔ زوﺟﺔ ﻟزوﺟﮭﺎ طﻠق ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﺎﺿﻰ طﺎﻟﻘﺔ‬ Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”. Menimbang, bahwa rumah tangga Pengguat dan Tergugat sudah tidak sejalan dengan maksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yakni adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagi suami isteri. Fakta Tergugat yang dihukum penjara 5 (lima) tahun mengakibatkan keduanya tidak lagi berdiam atau tinggal pada satu atap. Kondisi tersebut bukan hanya mengakibatkan perpisahan fisik semata namun juga berakibat pada lepasnya ikatan batin Penggugat dan Tergugat dimana masing-masing tidak lagi bisa melaksanakan kewajiban dan juga tidak memperoleh hak sebagaimana layaknya suami istri; Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat

telah

terbukti

dan

dapat

dikabulkan

permohonan

cerainya

sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

‫واﺬاﺜﺑتاﻻﺿراروﻋﺟزاﻟﻗﺎضﻋناﻻﺼﻼح ﻓرق ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﺑطﻟﻗﺔ ﺑﺎﺋﻧﺔ‬ Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in “ ; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam; Hal. 7 dari 9 hal. Put.No :18/Pdt.G/2016/PA.Kras

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Karangasem berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karangasem untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dua kali dan terakhir dengan UU. No. 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 3. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karangasem untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem Kabupaten Hal. 8 dari 9 hal. Put.No :18/Pdt.G/2016/PA.Kras

Karangasem dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah); Demikian

diputuskan

dalam

rapat

permusyawaratan

Majelis

yang

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Sya’ban 1438 H, oleh kami Drs.Amanudin, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Abdurrahman, S.Ag. dan Nurul Laily, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Siti Nurwahidah, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; Ketua Majelis

Drs.Amanudin, S.H., M.Hum Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abdurrahman, S.Ag

Nurul Laily, S.Ag. Panitera Pengganti

Siti Nurwahidah, S.HI Perincian Biaya Perkara : 1. Pendaftaran : Rp. 30.000,2. Proses : Rp. 50.000,3. Panggilan : Rp. 360.000,4. Redaksi : Rp. 5.000,5. Materai : Rp. 6.000,Jumlah Rp. 451.000,-

Hal. 9 dari 9 hal. Put.No :18/Pdt.G/2016/PA.Kras