PENYELESAIAN KEWARISAN AHLI WARIS PENGGANTI DAN MUNASAKHAH DI PENGADILAN AGAMA (Analisis Penetapan Nomor: 108/Pdt.P/2014/PA.JB)
Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Oleh Dede Umu Kulsum NIM : 1110044100004
KONSENTRASI PERADILAN AGAMA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H/2015 M
i
ii
iii
ABSTRAK
Dede Umu Kulsum. NIM 1110044100004. Penyelesaian Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Munasakhah di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Nomor 108/Pdt.P/2014/PA.JB). Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436 H / 2015 M. Ix + 72 halaman + 120 halaman lampiran. Skripsi yang berjudul Penyelesaian Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Munasakhah di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Nomor 108/Pdt.P/2014/PA.JB) ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan bagaimana penetapan hakim terhadap ahli waris pengganti dan munasakhah. Karena pada saat ini didapatkan beberapa kasus munasakhah dibagikan bagian ahli warisnya menggunakan ahli waris pengganti. Penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian hukum normatif (pustaka) dan penelitian yuridis empiris (Penetapan No: 108/Pdt.P/2014/PA. JB). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penetapan Hakim terhadap kasus ahli waris pengganti dan munasakhah tidak ditetapkan secara rinci, mana yang ahli waris, ahli waris pengganti dan munasakhah, dan hakim tidak menetapkan ahli waris yang seharusnya sebagai munasakhah.
Kata Kunci
:
Penyelesaian Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Munasakhah di Pengadilan Agama.
Pembimbing Daftar Pustaka
: Ibu Sri Hidayati, MA,. : Tahun 1973 s.d Tahun 2011
iv
KATA PENGANTAR
Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan
rahmat,
taufik,
dan
hidayah-Nya
sehingga
penulis
dapat
menyelesaikan skripsi ini, Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa Syariahnya yang universal bagi semua umat manusia dalam setiap waktu dan tempat hingga akhir zaman. Skripsi ini penulis persembahkan kepada alm. Ayahanda Ahmad Madabighi dan Ibunda Ipah Latifah yang selalu memberikan dorongan, bimbingan, kasih sayang, dan doa tanpa kenal lelah dan bosan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka. Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis temukan, namun syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan inayah-Nya, kesungguhan, serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung segala kesulitan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya sehingga pada akhir skripsi ini dapat terselesaikan.Oleh karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada : 1.
Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, S. Ag, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2.
Bapak Kamarusdiana S,ag M.H dan Ibu Hj. Sri Hidayati, M.A., selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Ahwal al Syakhshiyah
v
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 3.
Ibu Hj. Sri Hidayati, M.A., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama membimbing penulis.
4.
Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar pada lingkungan Program studi Ahwalus Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
yang telah memberikan ilmu
pengetahuannya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan. 5.
Segenap jajaran staf dan karyawan akademik Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan Perpustakaan Utama yang telah membantu penulis dalam pengadaan referensi-referensi sebagai bahan rujukan skripsi.
6.
Doa dan harapan penulis panjatkan kepada adinda Abdullah Abduh dan Aden Muhammad Qosim yang senantiasa memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
7.
Sahabat sahabat seperjuangan penulis : Wardhatul Jannah, Erwin Hikmatiar, Defi Uswatun Hasanah, Restia Gustiana, Nisa Oktaviani, Nurul Hikmah.
8.
Semua teman-teman Peradilan Agama Angkatan 2010. Teman-teman Kajian Peradilan Agama kelas A. Teman- teman KBPA (Keluarga Besar Peradilan Agama) dari adik kelas sampai kakak-kakak kelas yang telah lebih dulu menjadi sarjana. Teman-teman Guru TPQ Al-Muhajirun, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
vi
Akhirnya tidak ada yang dapat penilis berikan sebagai balas jasa kecuali hanya do’a Semoga semua pihak yang telah membantu penulis dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Sungguh, hanya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan mereka dengan kebaikan yang berlipat ganda pula.
Ciputat, 01 Maret 2015
Penulis
vii
DAFTAR ISI
PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................. i LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................ ii LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .......................................................... iii ABSTRAK ...................................................................................................... iv KATA PENGANTAR .................................................................................... v DAFTAR ISI ................................................................................................. viii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .......................................................................... 1 B. Pembatasan & Perumusan Masalah ......................................................... 6 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................................ 7 D. Review Kajian Terdahulu ........................................................................ 8 E. Metode Penulisan dan Penelitian ............................................................. 9 F. Sistematika Penulisan............................................................................. 10 BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG AHLI WARIS, AHLI WARIS PENGGANTI DAN MUNASAKHAH A. Waris dan Ahli Waris ............................................................................. 12 B. Ahli Waris Pengganti ............................................................................. 30 C. Munasakhah ........................................................................................... 41
viii
BAB III PUTUSAN DAN ANALISA NO 108. Pdt. P/2014/ PA. JB. A. Duduk Perkara ....................................................................................... 47 B. Permohonan Pemohon dan Penetapan Hakim ......................................... 56 C. Dasar Hukum Penetapan dan Analisa ..................................................... 62 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................................ 71 B. Saran-saran ............................................................................................ 73 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 74 LAMPIRAN-LAMPIRAN
ix
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah
System waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (muwarits), setelah yang bersangkutan wafat, kepada para penerima warisan (waratsah) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara’. Terjadinya proses pewarisan ini, tentu setelah memenuhi hak-hak yang terkait denagn harta peninggalan si mayit. Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan baik dan efektif tanpa ditunjang oleh tenagatenaga ahli yang memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik.1 Bentuk dan system hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan, sedangkan system kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada system menarikan garis keturunan.
1
Ahmad, Rofiq, Fiqih Mawaris, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. 2, h. 4
1
2
Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Quran dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasul beserta hasilhasil ijtidah atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka.2 Manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat sering menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma-norma.3 Segolongan fuqaha tabi’in dan imam-imam fiqih dan hadits, diantaranya Sa’id ibn Musayyab, Adh-Dhahhak, Thaus, Hasan Al-Bishri, Ahmad ibn Hambal, Daud ibn Ali, Ishaq ibn Rahawaih, Ibnu Jarir dan ibnu Hazm. Berpendapat: “Bahwasanya wasiat untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat pusaka adalah wajib ditetapkan dalam firman Allah” (QS. Al-Baqarah: 180).4 Tata aturan pembagian harta pusaka antara para waris, adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan, baik terhadap harta bergerak, maupun terhadap harta yang tidak bergerak, dan suatu manifestasi pula bahwasannya harta milik seseorang setelah mati, berpindah
2
Eman, Suparman, Hukum Waris Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama, 2007, Cet.
II, h. 11 3 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, Cet. Keenam, h. 1. 4 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqih Mawaris ‘Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2011, Cet. Ketiga, h. 261.
3
kepada ahli warisnya, dan harus dibagi secara adil, baik lelaki maupun perempuan, baik anak kecil maupun dewasa apabila telah terpenuhi syaratsyarat menerima pusaka.5 Masalah ahli waris pengganti juga telah lama menjadi perdebatan di kalangan hakim, akademisi, dan praktisi. Bahkan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung 2009 di Palembang ada sesi khusus yang membahas masalah ini. Salah satu perdebatan yang selama ini muncul, apakah penentuan ahli waris pengganti bersifat wajib atau tentatif. Konsep ahli waris pengganti muncul belakangan, dan sering dihubungkan dengan gagasan Prof. Hazairin. Gagasan itu kemudian diakomodir dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 185 KHI menyebutkan ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris,
maka
kedudukannya
dapat
digantikan
oleh
anaknya.
Pengecualiannya adalah pasal 173 KHI.6 Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tidak lain dari pada melaksanakan fungsi Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. 7
5
Ibid., h. 6. Ahmad Munawir, Kedudukan Ahli Waris Pengganti, diakses pada 01 April 2015 dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d3c22960a85/kedudukan-ahli-waris-penggantiharus-jelas. H. 3 7 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, h. 191. 6
4
Al-Quran juga telah menetapkan siapa saja yang berhak untuk menerima warisan, yang dikenal dengan istilah ashabul furud atau dzawil furudh yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara’ (dalam al-Quran), yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang, kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi radd dan ‘aul. Bagian-bagian yang telah ditentukan dalam al-Quran hanya ada enam, yakni : ½, ¼, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Orang-orang yang berhak menerima bagian-bagian tersebut adalah : suami, bapak, kakek, dan seterusnya ke atas, saudara lakilaki seibu, isteri, anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki dan seterusnya kebawah, ibu, nenek dari pihak bapak, nenek dari pihak ibu, saudara perempuan sebapak, dan saudara perempuan seibu.8 Setelah adanya Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, para hakim sudah tidak lagi menggunakan kitab-kitab fiqih dalam memutuskan perkara yang sedang mereka tangani, tetapi menggunakan KHI sebagai pedoman untuk memutuskan perkara, termasuk perkara waris. Secara keseluruhan pasal-pasal yang tertera di dalam KHI khususnya masalah waris, semuanya mengutip dari ketentuan-ketentuan faraidh yang digunakan oleh seluruh umat Islam. Karena permasalahan waris adalah sudah merupakan ketetapan yang telah tertulis dalam al-Quran dan al-Hadits yang merupakan pedoman umat Islam. Adanya Pasal 185 tentang Ahli Waris Pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam ayat (1) yang berbunyi : “Ahli Waris yang meninggal lebih 8
Suparman Usman dan Yusuf Somawija, Dasar-Dasar Fiqih Mawaris (Serang : Saudara, 1993), h. 60.
5
dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”9 Dalam Fiqih adanya ketentuan ahli waris Munasakhah yaitu ialah memindahkan bagian sebagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya, lantaran kematiannya sebelum pembagian harta peninggalan dilaksanakan. 10 Tidak adanya peraturan munasakhah di dalam KHI timbul keingintahuan penulis untuk menganalisa penetapan Hakim mengenai Ahli waris Pengganti dan Munasakhah. karena sering terjadi di Indonesia bahwa lamanya pembagian warisan. Penetapan Nomor 108. Pdt. P/1992/PA.JB. dalam penetapan ini bagaimana hakim menetapkan Ahli waris dan Ahli waris pengganti. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis merasa tertarik untuk membahasnya secara lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : “PENYELESAIAN KEWARISAN AHLI WARIS PENGGANTI DAN MUNASAKHAH DI PENGADILAN AGAMA ( Analisa Putusan No. 108 Pdt P/2013/PA. JB)
9
Undang-undang Republik Indonesia No 1 tentang, Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2011), h. 295. 10 Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Bandung: PT AL-Maarif, 1981, cet ke-dua), h. 460.
6
B.
Pembatasan dan Perumusan Masalah 1.
Pembatasan Masalah Terkait putusan mengenai masalah kewarisan yang ada di Indonesia
cukup banyak dan dengan berbagai macam permasalahannya, maka dari itu untuk mempermudah dan memperjelas pokok pembahasannya penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dalam penulisan skripsi ini hanya fokus pada “Penyelesaian Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Munasakhah di Pengadilan Agama” (Analisa Putusan No. 108/ Pdt. P/ 2013/ PA.JB ) 2.
Rumusan Masalah Dalam rumusan masalah skripsi ini adalah: Penyelesaian Kewarisan
Ahli Waris Pengganti dan Munasakhah di Pengadilan Agama” (Analisa Putusan No. 108/ Pdt. P/ 2013/ PA.JB) berdasarkan teori antara munasakhoh dan ahli waris pengganti berbeda. Istilah ahli waris pengganti yang sudah ada dalam KHI Pasal 185 tidak terdapat dalam fiqih-fiqih kewarisan Islam, hal tersebut baru adanya di Negara Indonesia, yang belum ada dalam KHI yaitu Munasakhah sedangkan adanya ditemukan dalam fiqih. karena sering terjadi di Indonesia lamanya pembagian waris. Sejauh yang penulis ketahui bahwa umat Islam haruslah merujuk kepada hukum Islam yang berlaku, adapun pertimbangan lain adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Dari latar belakang yang penulis jelaskan dan masalah pokok diatas dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:
7
a.
Bagaimana ketentuan ahli waris, ahli waris pengganti, dan Munasakhah ?
b.
Bagaimana hakim menyelesaikan kewarisan ahli waris pengganti dan munasakhah pada penetapan nomor 108/Pdt.P/2014/PA. JB ?
c.
Apa dasar Hukum Hakim dalam menetapkan ahli waris pengganti pada penetapan nomor 108/Pdt.P/2014/PA. JB ?
C.
Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ahli waris pengganti dan munasakhah. b. Untuk mengetahui bagaimana hakim memutuskan ahli waris pengganti dan munasakhah di Pengadilan Agama. c. Untuk mengetahui apakah sama dasar dan landasan hukum untuk memutuskan ahli waris pengganti dan munasakhah.
1. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: a. Bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi besar keilmuan bagi yang berminat untuk mengkaji.
8
b. Agar mengetahui lebih luas apa saja yang menjadi pertimbangan hakim-hakim di Indonesia dalam memutuskan suatu perkara. c. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya dan penulis khususnya.
D.
Studi Kajian Terdahulu Penulis melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu pada skripsi ini terkait pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh: 1.
Nurul Fajri, pada tahun 2013, dengan judul penelitian : “Ahli waris Pengganti dan Munasakhah (Perbandingan dan Studi Putusan Pengadilan Agama)” didalam penelitian ini ia menjelaskan pengertian dan
perbedaan ahli waris pengganti dan munasakhoh serta
perbandingan antara keduanya, bagaimana pula landasan yuridis Hakim di dalam menetapkan ahli waris pengganti. Dan menganalisa dua putusan, analisa putusan pertama yaitu terdapat kekeliruan dalam putusan hakim. 2.
Jejen Sukrillah, pada tahun 2013, dengan judul penelitian skripsi “Status Hukum Ahli Waris Pengganti (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan
Agama
Jakarta
Selatan
Putusan
Nomor.0037/Pdt
.P/2011/PA JS)”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bagaimana posisi ahli waris pengganti dalam Hukum Islam dan alasan yuridis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara No. 0037/Pdt.P/2011/PA.JS.
9
Setelah melakukan analisa dari studi kajian terdahulu, penulis merasa bahwa pembahasannya berbeda dengan judul penulis. “Penyelesaian Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Munasakhah di Pengadilan Agama (Analisa Putusan No 108. Pdt. P/2014/PA. JB)”. Didalam penelitian skripsi ini penulis memaparkan bagaimana ketentuan ahli waris pengganti dan munasakhah serta analisis penetapan Hakim mengenai penyelesian ahli waris pengganti dan munasakhah. E.
Metode Penulisan dan Penelitian Salah satu karya ilmiah adalah upaya yang sistematis dalam penyusunannya dengan menggunakan data yang objektif. Penelitian juga bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berguna dan menambah perkembangan ilmu pengetahuan juga agar usaha tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah: 1.
Metode Pendekatan Tipe kajian dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat deskriptif. Metode deskkriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti. Metode Deskriptif analisis adalah metode yang menggambarkan dan memberikan analisis terhadap kenyataan dilapangan. Sumber utama penelitian kualitatif adalah objek di lapangan, selain itu juga data tambahan berupa dokumen, dan penelitian kepustakaan lainnya.
10
2.
Data Penelitian Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam studi kepustakaan, penulis mencari data primer yang berkaitan dengan masalah yang akan diketengahkan untuk dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Bahan-bahan yang digunakan : Buku-buku, Arsip-arsip yang mendukung dan kamus.
3.
Metode Pengumpulan Data a. Studi Kepustakaan Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Data yang penulis gunakan dan dapatkan berupa putusan Pengadilan Agama tentang pembagian ahli waris No 108. Pdt. P/108/PA. JB. b. Teknik Analisis Data Analisa data dalam skripsi ini adalah kualitatif-normatif yakni
pengumpulan data dari berbagai dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan materi, putusan dengan teori fiqih, KHI serta Undang-undang mengenai kewarisan. F.
Sistematika Penulisan Mengenai teknik penelitian penulisan skripsi ini, penulis mengikuti dari buku pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan untuk
11
menggambarkan gambaran yang jelas, terdiri dari empat bab antara lain sebagai berikut: Bab
pertama,
berisikan
pendahuluan
dengan
uraian
yaitu
mengungkapkan latar belakang penulisan skripsi, merumuskan identifikasi permasalahan, menunjukan maksud dan tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian,
kerangka
teori
dan
mengungkapkan
metedologi
yang
dipergunakan sebagai kerangka menuju uraian yang sistematis dan terakhir sistematika penulisan. Bab kedua, pembahasan tentang penjelasan beberapa teori tentang ahli waris, ahli waris pengganti, dan munasakhoh. Bab ketiga, menguraikan dan menjelaskan kronologi perkara, permohonan para pemohon, analisa putusan dan dasar hukum. Bab keempat, yaitu merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian tulisan karya ilmiah ini, penutup dalam bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan untuk kemudian penulis memberi saran-saran, juga dipergunakan dalam penulisan skripsi yaitu library research ditulis dalam daftar pustaka, serta lampiran-lampiran data.
12
BAB II KETENTUAN AHLI WARIS, AHLI WARIS PENGGANTI DAN MUNASAKHAH A.
Waris dan Ahli Waris 1.
Beberapa Pengertian Waris a. Al-mirats dalam bahasa arab adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata waritsa-yaritsu-miratsan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. 11 Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta benda dan nonharta benda misalnya, Allah SWT dalam Al-Qur’an surat al-Naml ayat 16
Artinya: dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan Dia berkata: "Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata".
11
Kamus Lengkap Bahasa Arab, (Surabaya: Kashiko, 2000), h. 588
12
13
Maksudnya Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud a.s. serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan kitab Zabur yang diturunkan kepadanya.
“mawarisa sulaimanu dauda” (dan sulaiman telah mewarisi daud) dan hadits “al-ulama Warasatul Anbiya’I” (Ulama adalah ahli waris para nabi). Sedangkan makna al-miirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang ditinggal itu berupa harta, uang, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.12 b. Waris adalah bentuk isim fa’il dari kata waritsa, yaritsu,iritsan, fahuwa waritsun yang bermakna orang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari waritsa yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang
mempelajari
tentang
proses
perpindahan
harta
pusaka
peninnggalan mayit kepada ahli warisnya.13 c. Mawaris adalah jama’ dari Mirats. Maka yang dimaksud dengan irats, demikian pula irts, wirts, wiratsah dan turats yang maknanya dengan mauruts, ialah harta peninggalan orang yang telah meninggal yang diwarisi oleh para warisnya. d. Orang yang meninggalkan harta yang dipusakai oleh waris disebut muwarits. Sedang yang berhak menerima pusaka dinamakan warits. 12
H. Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 205 13 Ibid, 205-206
14
e. Al-faraidh secara etimologi kata “faraid” merupakan jama’ dari Faridhah. Kata ini diambil dari “fardhu” fardhu dalam istilah ulama fiqih Mawaris ialah bagian yang telah ditetapkan oleh syara untuk waris.14 Masalah-masalah mawaris didalam syariat Islam adalah salah satu dari pembahasan-pembahasan ilmu yang terpenting. Fuqoha Islam telah memperkatakan pembahasan-pembahasan dalam masalah-masalah yang berpautan dengan mirats, sehingga sebagian mereka menulis buku-buku sendiri untuk masalah-masalah ini, bahkan mereka menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya : Ilmu Mawarits atau Ilmu Faraidh. f. Al-tirkah tarikah atau tirkah, dalam pengertian bahasa searti dengan mirats atau harta peninggalan atau harta yang ditinggalkan.15 Karenanya, harta yang ditinggalkan oleh seorang pemilik harta mawarits sesudah meninggalnya, yang ditinggalkan oleh si mayit secara mutlak. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan warisan pada harta, bukan yang lain, yang ditinggalkan oleh manusia sesudah dia mati. Adapun hak-hak,
maka ia tidak diwariskan kecuali yang
mengikuti harta atau dalam pengertian harta, misalnya : hak pakai, hak penghormatan, hak tinggal ditanah yang dimonopoli untuk bangunan dan tanaman. Menurut madzhab Maliki, Syafi’I dan Hanbali, peninggalan itu meliputi semua harta dan hak yang 14
Hasbi Ash-shiddieqy, Fiqhul Mawaris, hokum-hukum warisan dalam syari’at Islam, Cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 17-18. 15 Kamus Lengkap Arab-Indonesia, (Surabaya: Kashiko, 2000), h. 66.
15
ditinggalkan oleh si mayit, baik hak harta benda maupun hak bukan harta benda.16 Syariat Islam menetapkan ketentuan tentang waris dengan sangat sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Di dalamnya ditetapkan hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum. Syariat Islam juga menetapkan hak-hak kepemilikan seseorang sesudah ia meninggal dunia yang harus diterima oleh seluruh kerabat dan nasabnya, dewasa atau anak kecil, semua mendapat hak secara legal. Al-Qur’an telah menjelaskan secara rinci tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan untuk dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 : a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masingmasing. b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
16
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Cet.2 (Bandung: Al-Ma’arif, 1988), h. 238
16
c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda miliknya maupun hak-haknya. e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. 2.
Ahli Waris dan Dasar Hukum Ahli waris atau orang-orang yang berhak menerima pusaka menurut
hukum Islam adalah: 1.
Suami dan isteri, yakni apabila suami meninggal dunia, maka isteri mendapat pusaka, begitu juga jika isteri meninggal dunia, maka suami mendapat pusaka.17
2.
Ibu dan bapak, jika anak meninggal dunia, maka ibu bapaknya mendapat pusaka anaknya itu.18
3.
Anak (laki-laki atau perempuan), jika ibu atau bapak meniggal dunia, maka anaknya mendapat pusaka.19 Mereka ini selalu mendapat pusaka, tidak terhalang oleh siapapun. Selain dari pada itu ada lagi orang-orang yang mendapat pusaka, tetapi jika ada syarat-syaratnya, yaitu: 17
Q.S An-nisa (4) Ayat: 12 Q.S An-nisa (4) Ayat: 11 19 Q.S An-nisa (4) Ayat: 11 18
17
4.
Nenek (bapak dari bapak, ibu dari ibu, atau ibu dari bapak), nenek itu mendapat pusaka, bila tak ada bapak atau ibu. Tetapi jika bapak atau ibu masih hidup, maka nenek tidak mendapat pusaka.Adapun ibu dari bapak ibu, maka tiada mendapat pusaka.
5.
Cucu (anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan dari anak laki-laki). Cucu itu mendapat pusaka, bila tak ada anak laki-laki, tetapi jika anak laki-laki msih hidup, maka cucu tidak dapat mendapat pusaka.
6.
Saudara kandung (seibu-sebapak), laki-laki- perempuan. Saudara itu mendapat pusaka bila tak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, atau bapak.Kalau salah seorang diantara mereka masih hidup, maka saudara itu tidak mendapat puasaka.20
7.
Saudara sebapak, laki-aki atau perempuan. Ia mendapat pusaka, bila tak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak atau saudara kandung laki-laki.
8.
Saudara seibu (laki-laki atau perempuan). Ia mendapat pusaka, bila tak ada anak (laki-laki atau perempuan), cucu bapak, atau nenek.
9.
Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Ia mendapat pusaka, bila tak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, nenek laki-laki, saudara kandung atau saudara sebapak. Apabila salah seorang diantara mereka masih hidup, maka ia tidak mendapat pusaka.21
20 21
Q.S An-nisa (4) Ayat: 12 Q.S An-nisa (4) Ayat: 176
18
10.
Anak laki-laki dari saudara sebapak laki-laki. Ia mendapat pusaka, bila tak ada orang-orang yang termaktub dalam nomor 9.
11.
Paman (saudara bapak) kandung laki-laki. Ia mendapat pusaka, bila tak ada orang yang temaktub dalam nomor 9 dan 10.
12.
Paman (saudara bapak) yang sebapak laki-laki. Ia mendapat pusaka bila tak ada orang-orang yang termaktub dalam nomor 9,10, dan 11.
13.
Anak laki-laki dari paman kandung. Ia mendapat pusaka bila tak ada orang yang termaktub dalam nomor 9,10,11 dan 12.
14.
Anak laki-laki dari paman sebapak. Ia mendapat pusaka bila tak ada orang yang termaktub dalam nomor 9,10,11,12 dan 13.
15.
Mu’tiq (orang yang memerdekakan hamba sahaya), laki-laki atau perempuan.
Ia
mendapat
pusaka
dari
hamba
yang
telah
dimerdekakanya, bila tak ada ahli warisnya yang tersebut dari nomor 1 sampai 14, (Hal ini tidak ada di Indonesia).22 Berdasarkan uraian tentang ahli waris tersebut, maka jumlah ahli waris laki-laki yaitu lima belas :23 (1) anak, (2), cucu sampai kebawah, (3) bapak, (4) nenek sampai keatas, (5) saudara sekandung, (6)saudara sebapak, (7)saudara seibu, (8) anak saudara kandung laki-laki, (9)anak saudara sebapak laki-laki, (10) paman kandung, (11)paman sebapak, (12)anak paman kandung
22 H. Mahmud Yunus, Hukum Warisan Dalam Islam, Cet.V, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), h. 10-12 23
Ibid, h.12
19
laki-laki, (13)anak paman sebapak laki-laki, (14) suami, (15)orang yang memerdekakan. Sedangkan ahli waris perempuan yaitu berjumlahsepuluh :24 (1) anak perempuan, (2) cucu perempuan sampai kebawah, (3) ibu, (4)nenek perempuan dari pihak ibu, (5) nenek perempuan dari pihak bapak,
(6)saudara
kandung
perempuan,
(7)saudara
sebapak
perempuan, (8) saudara seibu perepuan, (9) isteri, (10) orang yang memerdekakan. Ahli waris yang merupakan pengembangan pemahaman dari yang tersurat
dalam ayat mawaris berarah kebawah disebut bunuwwah,dan
merupakan pengembangan makna dari kata aulad. Para ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan aulad itu berjenis dua yaitu baik yang lelaki maupun yang perempuan.Yang lelaki, ibn, dikembangkan kepada para keturunannya terus kebawah yaitu ibnu ibn, dan seturusnya ibnu ibnu ibn berkelanjutan tanpa terhenti asalkan terpancar lelaki tidak disela garis keturunan perempuan.Sedang yang perempuan, bint, dikembangkan kepada para keturunan terus kebawah yaitu bintu ibn dan seterusnya bintu ibnu ibn berkelanjutan tanpa terhenti asalkan berpancar lelaki tidak disela dengan garis keturunan perempuan.25 Keturunan yang lelaki diperhitungkan derajat keturunannya berurutan menduduki ketentuan dan hak-hak yang berlaku untuk anak lelaki (ibn).Ibnu sulb dihitung dengan bergaris keturunan derajat pertama, cucu dihitung 24
Ibid, h. 12-13 Achmad Kuzari, Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Peninggalan,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 127 25
20
dengan derajat dua, dan anak cucu dihitung dengan derajat seterusnya. 26 Dalam ketentuan dimana yang berderajat sedikit (misalnya pertama) masih ada, maka yang berderajat lebih banyak (misalnya dua atau tiga) tertutup (mahjub), karena dalam kedudukannya sebagai ahli waris mereka menjadi ahli asabah binafsih.Berbeda dengan yang perempuan derajat bawah atau banyak mungkin saja tampil bersama dengan yang berderajat atasnya yang lebih sedikit, sebagai ahli waris yang memperoleh haknya masing-masing. Jadi ketentuan lelaki hanya dalam dua kemungkinan, kalau tidak tertutup ia akan tampil sebagai ahli asabah binafsih. Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah Waris dasar dan sumber utama waris dari hukum Islam, sebagai hukum agama adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi (Hadits). Ayat-ayat AlQur’an sebagai berikut 1. Ayat-ayat Al-Qur’an a. QS. An-Nisa ayat 7-14
Artinya: “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik
26
Ibid, h. 128
21
sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. ( Q.S AnNisa (4) : 7 )
Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya
22
mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebutb diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisaa (4 ):11
Ibu dapat sepertiga, dan selebihnya buat bapak sebagai ashabah, jika simayit tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, dan tidak meninggalkan lain-lain warits. Sebab turunnya ayat ini adalah sebagai berikut: Dari jabir, dia berkata: Istri Sa’d ibnu Rabi’ datang kepada Rasulallah SAW. Dengan membawa kedua anak perempuannya yang dari Sa’d, lalu katanya: wahai Rasulallah kedua perempuan ini adalah anak Sa’d ibnu Rabi’. Ayah keduanya mati terbunuh sebagai syahid waktu berperang bersama engkau di uhud. Dan paman keduanya telah mengambil harta keduanya, sehingga dia tidak lagi meninggalkan harta bagi keduanya.Sedang keduanya itu tidak dapat menikah kecuali dengan harta. Maka kata beliau: “Allah akan memutusi perkara itu.” Lalu turunlah ayat warisan ini. Maka Rasulallah SAW. pun mengirim utusan kepada paman dari keduanya agar dia menghadap kepada beliau, lalu kata beliau: “Berikan kepada kedua anak perempuan Sa’d ini dua pertiga, dan kepada
23
ibu keduanya seperdelapan; dan sisanya untukmu” HR lima orang ahli hadits kecuali an-Nasa’i.27 Bagian-bagian waris yang dapat diperoleh oleh suami yang ditinggal mati oleh isterinya dan sebaliknya bagian isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dijelaskan dalam surat an-Nisaa ayat 12 sebagai berikut:
27
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, h. 237
24
Artinya:“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteriisterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutanghutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. (QS. An-Nisaa (4): 12)
Dalam ayat kewarisan dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan Allah yang wajib dijalankan. Dalam ayat tersebut pun memberikan peringatan dan ancaman dengan menegaskan bahwa bagian-bagian yang
25
ditetapkan di atas, itu adalah batas-batas Allah, yakni ketentuanketentuanNya yang tidak boleh dilanggar. Sebagaimana firman Allah yang tertera dalam surat an-Nisaa ayat 13 dan 14. Sebagai berikut:
Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungaisungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar”. (Q.S An-Nisa (4) 13)
Artinya: “dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuanNya kedalam api neraka sedang ia kekal didalamnya; dan baginya siksa yang menghinakannya”. (QS. anNisaa (4): 14)
26
2. Hadits-hadits Nabi ﺧﯿْ ِﮫ ﻟِﺎَﺑِﯿْ ِﮫ ِ َل اﱠﻟﮫ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ اﻟ َّﺮﺟُﻞُ َﯾ ِﺮثُ َأﺧَﺎهُ ِﻟ َﺎ ِﺑﯿْ ِﮫ واُ ﱢﻣﮫِ دُوْنَ أ ُ ﻗَﻀﻰ َرﺳُﻮ: ﻲ ﻋِﻠ ﱡ َ ﻗَﺎ ل
Artinya: Telah berkata Ali “Rasulallah SAW telah hukumkan, bahwa seorang mewarisi saudaranya seibu sebapak, tidak saudaranya sebapak. (Tirmidzie)
Maksudnya: Kalau seorang meninggalkan saudara laki-laki seibu sebapak dan saudara laki-laki sebapak, maka saudara seibu sebapaklah yang jadi ahli waris, tidak saudara sebapak.
(ث )اﺑﻮ داود َ ﻞ اﻟْ َﻤﻮْﻟُﻮْدُ وُ ِّر ِاذَاﺳْ َﺘ َﮭ ﱠ Artinya: Apabila saudara (bernyawa) anak yang lahir, maka dia diberi pusaka. (Abu Dawud)
ﺴﺪُسُ ِاذَا َﻟﻢْ َﯾﻜُﻦْ دُوْ َﻧ َﮭﺎ اُ ﱡم ﻞ ِﻟﻠْﺠَ ﱠﺪ ِة اﻟ ﱡ َ ﺟ َﻌ َ ْﻋَﻠﯿْ ِﮫ وَﺳَﻠﱠﻢ َ ُﻲ ﺻَﻠَﻰ اﻟﻠَّﮫ َّ ن اﻟّﻨ ِﺒ ّ ﻋﻦ َا ِﺑﻰ ﺑُ َﺮﯾْ َﺪ َة َا َ ()اﺑﻮ داود Artinya:Dari Buraidah: bahwasannya Nabi SAW telah beri bagi nenek seperenam, apabila tidak dihalangi dia oleh ibu. (Abu Dawud)28
28
A. Hasan, Al-Fara’id ilmu pembagian Waris, Cet. XIII, (Surabaya: Pustaka Progressif:1992), h. 28.
27
3.
Syarat-syarat Mewarisi dan Penghalang untuk Mewarisi Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal pusaka-mempusakai
adalah sebagai berikut: 1.
Matinya muwarits Apabila yang meninggal itu betul-betul telah meninggal, atau karena putusan hakim dengan ijtihadnya bahwa orang itu telah meninggal karena sudah lama pergi tidak karuan tempatnya, dan menurut keyakinannya tidak mungkin jika orang tersebut masih hidup pada masa itu, yaitu setelah ditinjau dari beberapa jurusan dan keadaan. Prinsip yang demikian sama dengan pasal 830 B.W. yang berbunyi “pewaris hanya berlangsung karena kematian”.
2.
Hidupnya warits Orang yang akan mewaris, nyata-nyata benar-benar hidup sepeninggal si mayat, atau karena keputusan hakim, bahwa orang itu sepeninggal mayat masih dalam keadaan hidup berdasarkan keyakinannya setelah ditinjau dari beberapa segi tidak mungkin orang itu telah mati. Dalam hal ini maka jika terjadi dua orang meninggal bersama-sama dalam satu waktu yang sama, atau mati berturut-turut tetapi tidak diketahui mana yang lebih dulu meninggalnya, maka kedua orang tersebut diantara salah satunya tidak dapat mewarisi terhadap yang lain. Demikian menurut pendapat Jumhur Ulama29
29
Moh, Anwar. Faraidl Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-masalahnya, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), h. 33
28
Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, bahwa orang yang mati bersamasama atau berturut-turut tetapi tidak diketahui mana yang lebh dahulu meninggal, adalah saling mewaris. Cara mewaris mereka ialah masing-masing dari mereka mewaris dari yang lain pada pokok hartanya sendiri, bukan harta yang diperoleh daripada harta yang lain.30
3. Tidak ada Sebab Penghalang Menerima Waris Apabila telah diketahui benar-benar bahwa orang itu memang termasuk golongan ahli waris yang berhak menerimanya sebagaimana ketentuan dalam faraid, dan tidak ada penghalang-penghalang menerima waris seperti, membunuh pewaris, berbeda agama dengan pewaris dan karena perbudakan. Adapun kriteria dan sebab-sebab seseorang menerima waris ada tiga hal, yakni: 1. Hubungan kekerabatan (al-qarabah) Kata kerabat berasal dari kata qariibun, artinya adalah karib atau dekat. Istilah lain untuk kata kerabat adalah saudara (bahasa Indonesia), dulur atau baraya (bahasa Sunda). Dalam hukum keluarga, yang dimaksud dengan “kerabat adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat/karib dengan seseorang karena pertalian darah, perkawinan atau pendakuan”. Kerabat
30
Ibid, h. 33-34
29
karena pertalian darah disebut kerabat sedarah, kerabat karena pertalian perkawinan disebut kerabat semenda, dan kerabat karena pendakuan disebut kerabat angkat. 31 Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu: a. Furu’, yaitu anak turunan si mayit. b. Ushul, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mayit. c. Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mayit melalui garis menyamping seperti saudara kandung, seayah atau seibu. 2. Hubungan Perkawinan (al-musaharah) Perkawinan yang sah, menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri. Yaitu perkawinan yang syarat dan rukunya terpenuhi, baik secara agama maupun administratif. 3. Hubungan karena sebab al-wala’ Al-Wala’, yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Untuk yang terakhir, agaknya jarang dilakukan, makah tidak ada sama sekali. Adapun al-wala’ yang pertama disebut dengan wala’ al-‘ataqah atau usubah sababiyah dan yang kedua disebut wala’ al-muwalah, yaitu wala’ yang timbul akibat kesediaan seseorang tolong menolong 31
Otje Salman S dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, Cet.II, (Bandung: PT Refika Aditama: 2006), h. 29
30
dengan yang lain melakukan suatu perjanjian perwalian. Orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut mu’tiq, jika perempuan mu’tiqah. Wali penolong disebut maula dan orang yang ditolong disebut dengan mawali.32
B. Ahli Waris Pengganti 1. Pengertian Ahli Waris Pengganti Mewaris berdasarkan pergantian, yakni pewarisan dimana ahli waris mewaris menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Adapun yang dimaksud dengan ahli waris pengganti menurut Sajuti Thalib adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang pada mulanya akan diperoleh dari orang yang digantikannya itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Orang yang digantikannya ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. 33 Menurut Al-Yasa Abu Bakar dalam bukunya Ahli Waris Sepertalian Darah, Ahli waris pengganti dalam hukum adat adalah orangorang yang hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli waris, tetapi
32
34-35.
33
Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Cet 2. H.
Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Cet. Kedelapan), h. 80.
31
telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Sebab, sekiranya ahli waris itu masih hidup tentu kehadiran ahli waris pengganti tidak perlu diperhitungkan.34 Misalnya hubungan kakek-cucu, diselingi oleh anak. Cucu akan menjadi ahli waris pengganti apabila anak telah meninggal terlebih dahulu dari pada kakek. Sekiranya anak masih hidup, maka cucu tidak akan menjadi ahli waris. Saudara tidak akan menjadi ahli waris pengganti bagi ayah, karena dia merupakan ahli waris langsung. Keturunan saudara dianggap menjadi ahli waris pengganti bagi saudara. Ismuha memberikan arti yang berbeda. Menurut beliau, penggantian tidak saja seperti yang didefinisikan di atas, tetapi juga mencakup orang-orang yang karena perurutan menjadi berhak setelah orang-orang yang di atasnya tidak ada lagi.35 Menurut Ismuha, cucu dan saudara laki-laki seayah seperti dalam aturan fiqih itu, telah termasuk ke dalam ahli waris karena penggantian
(beliau
menggunakan
istilah
penggantian
tempat).
Kelihatannya Ismuha ingin menyamakan ahli waris penerus dengan ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti itu mengambil alih saham yang seharusnya menjadi hak dari orang yang digantikannya. Jadi ahli waris pengganti tidak mewarisi karena dirinya sendiri, dia selalu mengambil alih hak yang seharusnya menjadi saham dari orang (ahli waris) yang menghubungkan dia dengan pewaris.
34
Al Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah : Kajian Perbandingan Terhadap penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Madzhab (Jakarta: INIS, 1998), h. 52. 35 Ibid, h. 52-53
32
Beberapa pendapat yang timbul mengenai adanya ketentuan ahli waris pengganti pada Rakernas Mahkamah Agung di Palembang : Diskusi hangat
itu
diawali oleh
gagasan
Hakim
Agung
Habiburahman yang menggugat ketentuan ahli waris pengganti yang nota bene selalu dilekatkan kepada Hazairin sebagai penggagas teori kewarisan bilateral yang kemudian diadopsi dalam sistem hukum Islam Indonesia. Ketentuan ahli waris pengganti tersebut pernah digulirkan oleh Habiburrahman pada Rakernas 2009 di Palembang. “Saya melihat Hazairin sebagai anak hukum adat yang menginduk kepada Van Vollenhoven dan Snouck Hourgronje. Di bukunya, Hazairin mengaku sebagai mujtahid tetapi tulisan-tulisannya tidak mencerminkan layaknya mujtahid,” kata Habiburrahman mengungkapkan latar belakang idenya. 36 Kontan saja gagasan tersebut menuai respon beragam. Mukhsin Asyrof, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, menyebut ketentuan ahli waris pengganti memang tidak diatur dalam fikih, sama halnya dengan beberapa ketentuan lainnya seperti wasiat wajibah. “Saya kira ketentuan ahli waris pengganti ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan kepada para ahli waris. Kenapa kita tidak mengkaji pemahaman Hazairin dan temukan kelemahan dan mungkin kesalahan dari teorinya ketimbang mengkritisi kehidupan pribadinya,” tanya Mukhsin Asyrof. Ada juga yang mempertanyakan apakah ketentuan ahli waris pengganti ini merupakan penemuan hukum ataukah penciptaan hukum. 36
Ahmad Munawir, ketentuan ahli waris pengganti, diakses pada 11Maret 2015 dari http://hukum.kompasiana.com/2012/05/16/ahli-waris-pengganti-dalam-khi-457734.html. H. 2
33
Dari hal inilah akar masalah bisa ditelusuri. Demikian kata Abd. Halim Syahran, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. 37 Ahli waris kelompok terakhir ini, kedudukan dan bagiannya memang tidak dijelaskan dalam al-Quran. Kedudukan mereka sebagai ahli waris dan bagiannya dapat dipahami melalui perluasan pengertian waris yang disebutkan dalam al-Quran, pengertian anak diperluas ke cucu, pengertian saudara diperluas kepada anak saudara dan seterusnya. Dari dasar hukum dan cara mereka menjadi ahli waris, mereka dapat disebut ahli waris penganti, ahli waris karena penggantian itu mengambil alih saham yang seharusnya menjadi hak dari orang yang digantikan.38 Ahli Waris Pengganti ada dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 yang berbunyi : 1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. 2. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pasal 185 diatas menunjukan bahwa ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, ia menggantikan kedudukan orang tuanya (penerima warisan seandainya ia masih hidup) dalam menerima
harta
peninggalan pewaris.
Dalam keadaan demikian,
kedudukannya menjadi ahli waris pengganti. Sebagaimana dalam BW 37
Ibid, h.3 Al Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah : Kajian Perbandingan Terhadap penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Madzhab. h. 80. 38
34
yang dikenal dengan istilah plaatsvervulling. Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak seperti plaastvervulling dalam BW, hal ini sejalan dengan doktrin Hazairin dan cara succesior dan prinsip representasi yang dipakai oleh golongan Syi’ah. Namun demikian, dalam pasal 185 ayat (2) tersebut bagian ahli waris pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti.39 Menurut garis pokok pergantian seperti yang berlaku di Indonesia, maka ahli waris ialah setiap orang dalam sekelompok keutamaan dengan syarat, bahwa antara dia dengan si pewaris tidak ada penghubung atau tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, yakni penghubung yang tidak ada lagi itu mestilah dalam sistem individual telah mati sebelum saat pembagian harta dan dalam sistem kollektif telah mati terdahulu dari si pewaris. Tidak ada penghubung ialah antara si pewaris dengan anaknya, atau antara si pewaris dengan ayah atau ibunya. Tidak ada penghubung yang masih hidup ialah misalnya antara cucu si pewaris dengan si pewaris manakala anak si pewaris yang menjadi penghubung dalam keturunan itu telah mati, atau antara piut si pewaris dengan si pewaris manakala anak si pewaris dan cucu si pewaris yang menjadi penghubung dalam keturunan itu telah mati. Sebaliknya dalam dua contoh itu masih ada lagi penghubung yang masih hidup jika anak si pewaris itu belum mati sehingga cucu itu tidak berhak menajdi ahli waris 39
Departemen Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Departemen Agama, 2004), h. 200.
35
atau anak itu memang sudah mati tetapi cucu itu masih hidup, maka piut itu bukan ahli waris, tetapi ahli waris ialah cucu itu.40 Jadi ahli waris pengganti tidak mewarisi karena dirinya sendiri, dia selalu mengambil alih hak yang seharusya menjadi saham dari ahli waris yang menghubungkan dia
dengan pewaris.Tentang
sejauh mana
kedudukan mereka sebagai ahli waris dalam hubungannya dengan ahli waris langsung yang digantikannya, dari segi bagian yang mereka terima, tidak ada petunjuknya secara pasti dalam al-Quran atau hadits Nabi.Dalam hal ini Allah SWT menyerahkan penyelesaiannya kepada akal manusia.
2. Ahli Waris Pengganti Menurut Fiqih Cucu perempuan yaitu anak perempuan dari anak laki-laki kalau tidak anak laki-laki lain yang masih hidup mendapat setengah bagian dari harta warisan. Dua atau lebih cucu perempuan mendapat 2/3 bagian. Kalau ada anak laki-laki, cucu perempuan tidak mendapat bagian sama sekali. Dengan demikian dalam hukum tidak ada ketentuan pergantian warisan
(plaatvervulling),
artinya
cucu
perempuan
tadi
tidak
menggantikan ayahnya yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si peninggal warisan (pewaris).41
40 Hazairin, Hukum Kewarisan Islam Bilateral Menurut Qur’an dan Hadith (Jakarta: P.T. Tintamas Indonesia, 1982, cet. Keenam), h. 22. 41 M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 123
36
Jika seorang cucu perempuan bersama anak perempuan dari pewaris, maka cucu perempuan mendapat 1/6 bagian dari harta warisan (lihat gambar I): GAMBAR I P
Keterangan gambar:
B
laki-laki B= anak perempuan
A
Jika ada dua atau lebih anak perempuan, maka mereka mendapat 2/3 bagian, dan cucu perempuan tidak mendapat apa-apa (lihat gambar II) GAMBAR II P
Keterangan Gambar: A= Cucu perempuan dari anak laki-laki B dan C = anak perempuan B
C
A Jika ada anak laki-laki cucu perempuan juga tidak mendapat bagian sama sekali (lihat gambar III)
37
GAMBAR III P Keterangan Gambar: A= cucu dari anak laki-laki B
B= anak laki-laki
A
3. Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Al-Quran Allah SWT menerapkan hubungan darah antara ayah bersama ibu di satu pihak dan anak-anak di lain pihak sebagai hubungan yang amat khusus dan paling akrab.42Hal ini sesuai dengan penjelasan AlQuran surat An-Nisa: ayat 11. Hubungan pertalian darah ini dirinci dalam Al-Quran dengan dua istilah. Pertama, istilah al-aqrabun (keluarga dekat), yang biasanya selalu ditempatkan setelah istilah al-walidani (dua orang tua). Kedua istilah ulul qurba (keluarga jauh). Sesuai dengan maknanya dalam istilah kekeluargaan yang selalu ada arti perhubungan yang ada didalamnya selalu ada perbandingannya, maka alwalidani dan al-aqrabun menurut al-Quran dalam satu sisi merupakan pewaris yang sama kedudukannya. Al-walidani Kemudian sebagai pangkal dari garis pokok pergantian adalah surat an-Nisa : 33 42
Moh, Dja’far. Polemik Hukum Waris, (Jakarta: Kencana Mas Publishing Hous, 2007),
38
Artinya :bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewarispewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan
mereka,
Maka
berilah
kepada
mereka
bahagiannya.
Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.(An-Nisa (4) : 33)
Ayat diatas diterjemahkan oleh mayorotas ulama, sebagaimana dalam AlQur’an
Departemen
Agama.
Sedangkan
Prov.
Hazairin
menerjemahkannya sebagai berikut : Dan untuk setiap orang itu (aku) Allah telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah dan emak dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi keluarga seperjanjianmu, karena itu berikanlah kepada mereka bagian-bagian kewarisannya 43 Dalam ayat di atas tergambar dengan jelas bahwa nashibahum (bagian mereka) menurut perintah Allah dalam ayat itu harus diberikan kepada
43
2007),
Moh, Dja’far, Moh. Polemik Hukum Waris, (Jakarta: Kencana Mas Publishing Hous,
39
mawali, bukan kepada orang yang termasuk dalam likullin, karena mawali itu adalah ahli waris. Fulan dianggap sebagai ahli waris, karena diiringkan dengan kata walidan dan aqrabun yang menjadi pewaris. Hanya fulan tersebut mempunyai mawali yang juga berhak mewarisi. Dalam keadaan yang menjadi pewaris adalah orang tua (ayah atau ibu) maka menurut Hazairin, ahli waris adalah anak dan atau mawali anak. Jika anak-anak itu masih hidup, maka tentu merekalah yang secara serta merta mengambil warisan berdasarkan surat An-nisa ayat 11. Mawali disini hanya mungkin dipikirkan sebagai keturunan dari anak yang telah meninggal terlebih dahulu. Demikian dikatakan, karena dengan disebutnya nama ayah atau ibu maka otomatis ahli warisnya adalah anak. Tidak ada kemungkinan lain selain dari pada mengartikan mawali dengan keturunan dari anak yang telah meninggal dunia, karena hanya dalam keadaan inilah posisi ayah sebagai pewaris tidak akan tertukar .44 Pengertian Mawali dalam al-Qur’an menurut para ilmuan : Dalam hukum kewarisan Islam dalam al-Qur’an ayat yang mengatur mengenai istilah wallidan,dan aqrobun juga istilah mawali, yaitu dalam Q.S An-Nisa ayat 33. Permasalahan tentang mawali muncul setelah Hazairin menerjemahkan atau menafsirkan surat an-Nisa ayat 33 berbeda dengan para ulama tafsir dan Fiqih.
44
Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah : Kajian Perbandingan Terhadap penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Madzhab (Jakarta: INIS, 1998), h. 55.
40
Mawali itu adalah ahli waris, sedangkan yang dimaksud si pewaris disini ialah ayah atau ibu atau seseorang dari aqrobun. Jika ayah ibu yang mati maka istilah-istilah itu mempunyai timbalan berupa anak, anak yang mati atau pun anak yang menjadi ahli waris karena masih hidup, jika tidak ada anak-anak, baik anak-anak yang mati terlebih dahulu maupun anakanak yang masih hidup pada saat matinya si pewaris, maka si pewaris itu bukan ayah tetapi seorang dari pada aqrabun. Kepada anak-anak yang masih hidup sudah harus diberikan bagiannya sebagai ahli waris, tetapi disamping bagian dari anak-anak ini harus pula diberikan bagian kepada mawali yang diadakan Allah SWT bagi si fulan ikut serta sebagai ahli waris bagi ayah dan bukan fulan sendiri.45 Hazairin juga mengatakan bahwa arti mawali dalam faham beliau adalah seorang laki-laki atau perempuan yang diberi hak oleh Al-Qur’an sebagai ahli waris pengganti bagi anak yang telah mati sebelum membagi harta pusaka atau sebagai ahli waris pengganti bagi seorang saudara yang telah mati sebelum berbagi harta, mawali ialah menunjukan siapa yang berhak bertindak sebagai ahli waris pengganti sebagaimana disebut tadi.46 Mahmud Yunus tidak sepakat dengan Hazairin dalam mengartikan mawali (Q.S An-Nisa/3: 33) sebagai ahli waris pengganti. Sebab meskipun arti mawali (jama’ mawla) itu banyak, seperti: yang mempunyai tuan, budak, yang memerdekakan dan lain-lain, namun dalam ayat tersebut arti
45
Hazairin, Hukum Kewarisan Islam Bilateral Menurut Quran dan Hadits (Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1982, Cet. Keenam), h. 28. 46 Habibirrahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Seri Disertasi (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), h. 160.
41
mawali, sebagaimana sudah sisepakati para mufassir, ialah: anak, ahli waris, ashabah atau yang mempunyai hak atas harta peninggalan. 47 Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Hazairin telah melakukan suatu pembaharuan terhadap hukum kewarisan Islam dengan memberikan penafsiran tentang adanya pergantian ahli waris seperti yang telah dijelaskan di atas dan penafsiran inilah yang sepertinya telah menjadi suatu sumber hukum Kewarisan di Indonesia yang dituangkan di dalam pasal 185 KHI (Kompilasi Hukum Islam).
C. Al-Munasakhoh 1. Pengertian Munasakhah Menurut Bahasa, al-munasakhah artinya an-naql (memindahkan) dan al-izalah
(menghilangkan).
Seperti kalimat,
“Nasakhtu
al-kitab”,
maksudnya “Naqalthu ila nuskhah ukhra” (Aku memindahkan atau menyalin naskah atau tulisan dari buku itu).48 Seperti kalimat, “Nasakhat asy syamsu” matahari itu menghilangkan atau menghapus bayangan.49 Pengertian pertama mengacu pada firman Allah SWT:
47
Muhammad Dja’far, Polemik Hukum Waris: Perdebatan antara Prof. Dr. Hazairin dan Ahlus Sunnah, (Tangerang: Kencanamas, 2007), h.63. 48 Kamus Lengkap Arab Indonesia, (Surabaya: Kashiko, 2000), h. 540. 49 Muhammad, Ali Al-Sabouni. Al-Mawarits fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h. 190
42
Artinya:(Allah berfirman): "Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan". (Q.S Al-Jaatsiyah (45): 29)
Yakni, kami telah menyuruh menyalin atau memindahkan. Untuk makna kedua (menghilangkan), terdapat dalam firman Allah swt. Berikut ini.
Artinya : “Ayat mana saja yang Kami nasakh-kan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu” (Q.S Al-Baqarah (2) : 106)
Maksudnya, “Nubaddiluha aw nuzillu tilawataha wa nughayyiru hukmala ‘Kami ganti atau hilangkan bacaanya dan kami ubah hukumnya’.” Adapun pengertian al-munasakhah menurut istilah adalah wafatnya salah seorang ahli waris sebelum pembagian harta warisan sehingga bagiannya berpindah kepada ahli waris yang lain. Jika ada salah seorang ahli
43
waris wafat sebelum pembagian harta warisan atau sebelum memperoleh pembagian harta itu, maka bagiannya beralih kepada ahli warisnya. 50 Sedangkan menurut ulama fiqih al-munasakhah adalah situasi atau kondisi dimana salah seorang dari ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian warisan.51 Apabila keadaannya demikian, hak orang yang meninggal itu atas harta waris berpindah kepada ahli warisnya. Sebab, penamaan masalah ini dengan al-munasakhah dikarenakan masalah pertama dipindahkan menjadi masalah kedua, atau karena harta waris berpindah dari satu ahli waris, Dikutip dalam bukunya Fatchur Rahman, As-Sayyid as-Syarif menta’rifkan munasakhah ialah memindahkan bagian sebagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya, lantaran kematiannya sebelum pembagian harta peninggalan dilaksanakan. Beliau menta’rifkan demikian, karena arti kata munasakhah tersebut berasal dari suku naskh yang menurut pengertian bahasa berarti naqlu atau tahwil, yakni memindahkan.52 Adapun rukun-rukun dan unsur-unsur yang masuk dalam masalah munasakhah ialah :53 1) Harta pusaka belum dibagi-bagikan. 2) Adanya kematian seorang atau beberapa orang ahli waris.
50
Muhammad, Ali Al-Sabouni. Al-Mawarits fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah, h. 191 Ibid, h. 191 52 Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Bandung: PT AL-Maarif, 1981, cet. Kedua), h. 460. 53 Muhammad Ali Al-Sabouni, Al-Mawarits fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h. 190 51
44
3) Adanya hak pemindahan bagian harta pusaka dari orang yang meninggal dunia. 4) Adanya ahli waris yang semula belum bisa menjadi ahli waris orang yang meninggal pertama kali. 5) Hak pemindahan itu harus melalui jalan “pusaka mempusakai”
Sedangkan bentuk ahli waris yang akan menerima pindahan hak pusaka mempusakai itu ada dua, yaitu :54 a. Bentuk orang yang benar-benar menjadi ahli waris orang yang mati pertama dan mayat ke II. b. Bentuk orang yang tidak termasuk ahli waris mayat I, tetapi menjadi ahli waris mayat II.
2.
Macam-Macam Munasakhah Ketika ada orang meninggal dunia sebelum harta peninggalan dibagibagikan kepada para ahli warisnya, maka tata cara untuk membagi harta pusaka tersebut, dengan melihat pada bentuk mereka, al-Munasakhah, terbagi dalam tiga macam (keadaan) yakni sebagai berikut:55 Pertama, Para ahli waris dari mayit kedua adalah orang-orang yang juga menjadi ahli waris dari mayit pertama dan tidak ada ahli waris yang lain
54 A Dimyati Romli dan Mohammad Ma’shum Zaini Al-Hasyimi.Pengantar Ilmu Faroidh, (Jawa Timur: GBI ‘Anggota IKAPI 036/JTI, 1994), h. 134. 55 Muhammad Ali Al-Sabouni, Al-Mawarits fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h. 191
45
lagi, dalam kondisi ini, masalah tidak berubah dan cara pembagiannya juga tidak berganti. Sebagai contoh, seorang wafat dan meninggalkan ahli waris lima orang anak laki-laki. Sebelum harta warisan terbagi, salah seorang anak tersebut wafat dan tidak meninggalkan ahli waris selain empat orang saudara laki-lakinya. Dalam kondisi ini, maka harta warisan mayit pertama hanya dibagi-bagikan kepada empat orang anak laki-laki yang menjadi
saudara
mayit
kedua,
sedangkan
mayit
kedua
tidak
diperhitungkan karena ia telah wafat sebelum pembagian harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris selain mereka. Contoh yang lain adalah, seseorang wafat dan meninggalkan ahli waris tiga orang saudara perempuan kandung. Sebelum harta waris dibagi, salah seorang dari bersaudara tersebut wafat dan tidak meninggalkan ahli waris selain dua orang saudara perempuan tadi, maka harta warisan mayit pertama, sebagaimana pada contoh diatas, hanya dibagikan pada kedua orang saudara perempuan kandung . dengan demikian, pada kedua contoh ini hukumnya sama. Kedua, Para ahli waris dari mayit kedua adalah orang-orang yang sama dengan ahli waris dari mayit pertama, hanya saja hubungan mereka pada mayit berbeda-beda. Sebagai contoh, seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan dua orang istri, satu anak laki-laki dari istri pertama dan tiga orang anak perempuan dari istri kedua. Sebelum harta warisan dibagikan kepada
46
mereka, salah seorang anak perempuannya wafat. Dalam keadaan seperti ini, maka ahli waris dari mayit kedua adalah orang-orang dari mayit pertama. Ketiga, Para ahli waris dari mayit kedua berbeda dengan mayit pertama, atau sebagian mereka ada yang menjadi hali waris dari dua jalur, yaitu dari jalur mayit pertama dan dari jalur mayit kedua. Dalam keadaan seperti ini, harus menggunakan system al-jam’iah karena pembagiannya berbeda-beda sesuai kedudukan para ahli waris
47
BAB III PENETAPAN HAKIM DAN ANALISA NO 108. Pdt. P/2014/ PA. JB.
A.
Duduk Perkara berdasarkan kutipan akta kematian tertanggal 10 juni 2007 yang diterbitkan oleh kelurahan kemanggisan, kecamatan palmerah jakarta barat, bahwa Almarhumah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 09 juni 2007. Semasa hidupnya Almh Pewaris tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak, Almh Pewaris adalah anak ke-7 dari 13 bersaudara lahir dari Pasangan Alm Ayah Pewaris dan Almh Ibu Pewaris. Anak pertama yaitu Almh. Saudara 1 pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 08 juli 2003 dan mempunyai suami yang telah meninggal dunia dan meninggalkan lima orang anak yaitu:
anak pertama
telah
meninggal pada tanggal 18 November 2001 mempunyai satu orang istri yang telah meninggal dan mempunyai empat orang anak (pemohon 1,2,3 dan 4). Anak kedua telah meninggal dunia pada tanggal 08 agustus 2013 mempunyai seorang istri (pemohon 5) dan mempunyai tiga orang anak (pemohon 6,7 dan 8). Anak ketiga (pemohon 9). anak ke-empat (pemohon 10). Anak ke-lima (pemohon 11).
47
48
Anak ke-dua Saudara II Pewaris masih hidup sampai sekarang (pemohon 12), menikah dengan Alm Suami dan mempunyai enam orang anak (pemohon 12). Anak ke-tiga Alm. Saudara III Pewaris telah meninggal pada tanggal 3 Juli 1989 mempunyai istri yang juga telah meniggal dan mempunyai dua belas orang anak. Anak pertama (pemohon 13), anak ke-dua (pemohon 14), anak ke-tiga (pemohon 15), anak ke empat telah meninggal pada tanggal 29 september 1995, semasa hidupnya telah menikah dan mempunyai suami (pemohon
16)
dan
mempunyai
enam
orang
anak
(pemohon
17,18,19,20,21,dan 22), anak ke-lima (pemohon 23), anak ke-enam (pemohon 24), anak ke-tujuh (pemohon 25), anak ke-delapan (pemohon 26), anak ke-sembilan (pemohon 27), anak ke-sepuluh (pemohon 28), anak ke-sebelas (pemohon 29), anak ke-duabelas (pemohon 30). Anak ke-empat
Alm. Saudara IV Pewaris telah meninggal pada
tanggal 22 November 1996 mempunyai istri dan mempunyai tiga orang anak. Anak pertama telah meninggal pada tanggal 19 mei 2009, selama hidupnya telah menikah dan mempunyai dua orang anak (pemohon 31), anak ke-dua (pemohon 32), anak ke-tiga (pemohon 33). Anak ke-lima Alm Saudara V Pewaris telah meninggal pada tanggal 11 februari 1996, telah menikah dan mempunyai isteri (pemohon 34) dan mempunyai enam orang anak. Anak pertama (pemohon 35), anak ke-dua (pemohon 36), anak ke-tiga (pemohon 37), anak ke-empat (pemohon 38), anak ke-lima (pemohon 39), anak ke-enam (pemohon 40).
49
Anak ke-enam Alm. Saudara VI Pewaris telah meninggal pada tanggal 03 februari 1999, mempunyai suami yang telah meninggal juga dan mempunyai tiga orang anak. Anak pertama (pemohon 41), anak kedua telah meninggal pada tanggal 06 maret 2013 selama hidup telah menikah dan mempunyai suami (pemohon 42), dan mempunyai satu orang anak (pemohon 43), anak ke-tiga (pemohon 44). Anak ke-tujuh Almh Pewaris telah meninggal pada tanggal 10 juni 2007, tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak. Anak ke-delapan Almh. Saudara VIII Pewaris telah meninggal, tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak. Anak ke-sembilan Alm. Saudara IX Pewaris telah meninggal pada tanggal 28 Juli 1998, menikah dan mempunyai isteri (pemohon 45) dan mempunyai dua belas orang anak. Anak pertama (pemohon 46), anak kedua (pemohon 47), anak ke-tiga (pemohon 48), anak ke-empat (pemohon 49), anak ke-lima (pemohon 50), anak ke-enam (pemohon 51), anak ketujuh (pemohon 52), anak ke-delapan (pemohon 53), anak ke-sembilan (pemohon 54), anak ke-sepuluh (pemohon 55), anak ke-sebelas (pemohon 56), anak ke-duabelas (pemohon 57). Anak ke-sepuluh Alm. Saudara X Pewaris telah meninggal pada tanggal 22 Mei 1989, menikah dan mempunyai istri (pemohon 58) serta mempunyai tiga orang anak. Anak pertama (pemohon 59), anak Kedua telah meninggal pada tanggal 28 Januari 2011 belum menikah dan tidak mempunyai anak. Anak ke-tiga (pemohon 60).
50
Anak ke-sebelas Alm. Saudara XI Pewaris telah meninggal, telah menikah dan mempunyai istri (pemohon 61) serta mempunyai dua orang anak, anak pertama (pemohon 62), anak ke-dua (pemohon 63). Anak ke-dua belas Almh. Saudara XII Pewaris telah meninggal pada tanggal 05 Juni 2002, menikah dan mempunyai suami serta mempunyai dua orang anak, anak pertama (pemohon 64), anak ke-dua (pemohon 65). Anak ke-tiga belas Almh. Saudara XIII Pewaris telah meninggal pada tanggal 20 Desember 2011, menikah dan mempunyai suami (pemohon 66), serta mempunyai dua orang anak, anak pertama (pemohon 67), anak ke-dua (pemohon 68). Kronologis
Perkara
ini
sesuai
dengan
Putusan
Nomor
108/Pdt.P/2014/PA. J.B. dan Para Penetapan diantaranya : 1.
Pemohon I, agama Islam, alamat di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 1;
2.
Pemohon II, agama Islam, alamat di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 2;
3.
Pemohon III, perempuan, agama Islam, lahir di Jakarta, beralamat di Jakarat Timur, sebagai pemohon 3;
4.
Pemohon IV, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 4;
5.
Pemohon V, selaku istri dari Anak II dari saudara I Pewaris, Perempuan, lahir di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 5;
6.
Pemohon VI, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 6;
51
7.
Pemohon VII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 7;
8.
Pemohon VIII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 8;
9.
Pemohon IX, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Tangerang, sebagai pemohon 9;
10.
Pemohon X, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Depok, sebagai pemohon 10;
11.
Pemohon XI, laki-laki, lahir di jakarta, agama Islam, beralamat di Depok, sebagai pemohon 11;
12.
Pemohon XII, agama Islam, beralamat di Bogor, sebagai Pemohon 12;
13.
Pemohon XIII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, sebagai pemohon 13;
14.
Pemohon XIV, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam beralamat di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 14;
15.
Pemohon XV, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Depok, sebagai pemohon 15;
16.
Pemohon XVI, selaku suami dari almh. Anak IV dari aaudara III Pewaris, laki-laki, lahir di Jakarta, gama Islam, beralamat di Depok, sebagai pemohon 16;
17.
Pemohon XVII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Depok, sebagai pemohon 17;
52
18.
Pemohon XVIII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Timur, sebagai pemohon 18;
19.
Pemohon XIX, laki-laki, lahir di Jakarta, Agama Islam, beralamat di Depok, sebagai pemohon 19;
20.
Pemohon XX, laki-laki, lahir di Tangerang, agama Islam, beralamat di Depok, sebagai pemohon 20;
21.
Pemohon XXI, laki-laki, lahir di Tangerang, agama Islam, beralamat di Depok, sebagai pemohon 21;
22.
Pemohon XXII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam beralamat di Depok, sebagai pemohon 22;
23.
Pemohon XXIII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Depok, sebagai pemohon 23;
24.
Pemohon XXIV, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Tangerang, sebagai pemohon 24;
25.
Pemohon XXV, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam berlamat di Tangerang Selatan, sebagai pemohon 25;
26.
Pemohon XXVI, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Depok, sebagai pemohon 26;
27.
Pemohon XXVII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Depok, sebagai pemohon 27;
28.
Pemohon XXVIII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Depok, sebagai pemohon 28;
53
29.
Pemohon XXIX, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Depok, pemohon 29;
30.
Pemohon XXX, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Depok, sebagai pemohon 30;
31.
Pemohon XXXI, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Bekasi, sebagai pemohon 31;
32.
Pemohon XXXII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Bekasi, sebagai pemohon 32;
33.
Pemohon XXXIII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Bekasi, sebagai pemohon 33;
34.
Pemohon XXXIV, selaku istri dari alm. Saudara V Pewaris, perempuan, lahir di Cirebon, agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, sebagai pemohon 34;
35.
Pemohon XXXV, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, sebagai pemohon 35;
36.
Pemohon XXXVI, Perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, sebagai pemohon 36;
37.
Pemohon XXXVII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, sebagai pemohon 37;
38.
Pemohon XXXVIII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta, sebagai pemohon 38;
39.
Pemohon XXXIX, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, sebagai pemohon 39;
54
40.
Pemohon XL, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, sebagai pemohon 40;
41.
Pemohon XLI, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, sebagai pemohon 41;
42.
Pemohon XLII, selaku istri dari Alm. Anak II dari saudara VI pewaris, perempuan, lahir di Bandung, agama Islam, beralamat
di Bogor,
sebagai pemohon 42; 43.
Pemohon XLIII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat Bogor, sebagai pemohon 43;
44.
Pemohon XLIV, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, sebagai pemohon 44;
45.
Pemohon XLV, selaku istri dari Alm. Saudara IX pewaris, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemohon 45;
46.
Pemohon XLVI, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 46;
47.
Pemohon XLVII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat Jakarta Pusat, sebagai pemohon 47;
48.
Pemohon XLVIII, laki-laki, lahir di jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 48;
49.
Pemohon XLIX, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 49;
55
50.
Pemohon L, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 50;
51.
Pemohon LI, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 51;
52.
Pemohon LII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 52;
53.
Pemohon LIII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 53;
54.
Pemohon, LIV, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 54;
55.
Pemohon LV, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 55;
56.
Pemohon LVI, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 56;
57.
Pemohon LVII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 57
58.
Pemohon LVIII, selaku istri dari Alm. Saudara X pewaris, perempuan, lahir di Bandung, agama Islam, beralamat di Jakarta Barat, sebagai pemohon 58;
59.
Pemohon LIX, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Barat, sebagai pemohon 59;
60.
Pemohon LX, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Barat, sebagai pemohon 60;
56
61.
Pemohon LXI, selaku istri dari Alm. Saudara XI pewaris, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 61;
62.
Pemohon LXII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 62;
63.
Pemohon LXIII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 63;
64.
Pemohon LXIV, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Sidoarjo, sebagai pemohon 64;
65.
Pemohon LXV, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Barat, sebagai pemohon 65;
66.
Pemohon LXVI, selaku suami almh. Saudara XIII, laki-laki, lahir di Purworejo, agama Islam, beralamat di Jakarta Timur, sebagai pemohon 66;
67.
Pemohon LXVII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Timur, sebagai pemohon 67;
B.
Permohonan Pemohon dan Penetapan Hakim 1. Permohonan Pemohon Pemohon mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat guna mendapatkan penetapan ahli waris dan bagiannya terhadap harta warisan yang ditingalkan oleh Pewaris yang telah meninggal pada tanggal 10 Juni 2007 berupa :
57
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon. 2. Menetapkan Almarhumah Pewaris sebagai Pewaris. 3. Menetapkan para Pemohon atau para Ahli Waris yang sah dari almarhumah pewaris. 4. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya seluas 252 M2, berdasarkan sertifikat Hak milik No. XXXXXXX, Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jakarta Barat, tertulis atas nama Pewaris sebagai harta warisan 5. Menetapkan para pemohon berhak atas pembagian Hak Waris (harta warisan) almarhumah pewaris dengan bagian sama rata. 6. Menetapkan para pemohon berhak dan berwenang untuk pengalihan (balik nama), penjualan atas harta warisan tersebut. 7. Membebankan biaya-biaya yang timbul kepada pemohon.
Pemeriksaan perkara dimulai dari membicarakan surat permohonan para pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, dimana para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Guna memperkuat dalil permohonannya para pemohon mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut: 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pewaris. 2) Fotokopi surat keterangan kematian tertanggal 10 Juni 2007. 3) Fotokopi surat keterangan yang menyatakan atas nama pewaris semasa hidupnya tidak pernah menikah.
58
4) Fotokopi kartu tanda penduduk semua para pemohon yang berjumlah 67 (enam puluh tujuh) orang pemohon. 5) Fotocopi Akta Kelahiran semua para pemohon yang berjumlah 67 (enam puluh tujuh) orang pemohon. 6) Fotokopi
kartu
keluarga
dan
bukti-bukti
lainnya
guna
memperkuatkan permohonannya para pemohon mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang tertera dalam lembar penetapan Nomor 108/Pdt.P/ 2014/ PA. JB.
2.
Penetapan hakim Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku untuk mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya: a) Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian b) Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2007. c) Menetapkan : Sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah pewaris yaitu : 1.
Pemohon XII (saudara kandung/pemohon 12);
2.
Saudara XIII pewaris (saudara kandung);
3.
Anak II dari saudara I pewaris (keponakan);
59
4.
Pemohon IX (keponakan/pemohon 9);
5.
Pemohon X (keponakan/pemohon 10);
6.
Pemohon XI (keponakan/pemohon 11);
7.
Pemohon XIII (keponakan/pemohon 13);
8.
Pemohon XIV (keponakan/pemohon 14);
9.
Pemohon XV (keponakan/pemohon 15);
10.
Pemohon XXIII (keponakan/pemohon 23);
11.
Pemohon XXIV (keponakan/pemohon 24);
12.
Pemohon XXV (keponakan/pemohon 25);
13.
Pemohon XXVI (keponakan/pemohon 26);
14.
Pemohon XXVII (keponakan/pemohon 27);
15.
Pemohon XXVIII (keponakan/pemohon 28);
16.
Pemohon XXIX (keponakan/pemohon 29);
17.
Pemohon XXX (keponakan/pemohon 30);
18.
Anak I Saudara IV pewaris (keponakan);
19.
Pemohon XXXII (keponakan/pemohon 32);
20.
Pemohon XXXIII (keponakan/pemohon 33);
21.
Pemohon XXXV (keponakan/pemohon 35);
22.
Pemohon XXXVI (keponakan/pemohon 36);
23.
Pemohon XXXVII (keponakan/pemohon 37);
24.
Pemohon XXXVIII (keponakan/pemohon 38);
25.
Pemohon XXXIX (keponakan/pemohon 39);
26.
Pemohon XL (keponakan/pemohon 40);
60
27.
Pemohon XLI (keponakan/pemohon 41);
28.
Anak II dari saudara VI pewaris (keponakan);
29.
Pemohon XLIV (keponakan/pemohon 44);
30.
Pemohon XLVI (keponakan/pemohon 46);
31.
Pemohon XLVII (keponakan/pemohon 47);
32.
Pemohon XLVIII (keponakan/pemohon 48);
33.
Pemohon XLIX (keponakan/pemohon 49);
34.
Pemohon L (keponakan/pemohon 50);
35.
Pemohon LI (keponakan/pemohon 51);
36.
Pemohon LII (keponakan/pemohon 52);
37.
Pemohon LIII (keponakan/pemohon 53);
38.
Pemohon LIV (keponakan/pemohon 54);
39.
Pemohon LV (keponakan/pemohon 55);
40.
Pemohon LVI (keponakan/pemohon 56);
41.
Pemohon LVII (keponakan/pemohon 57);
42.
Pemohon LIX (keponakan/pemohon 59);
43.
Anak II Saudara X pewaris (keponakan);
44.
Pemohon LX (keponakan/pemohon 60);
45.
Pemohon LXII (keponakan/pemohon 62);
46.
Pemohon LXIII (keponakan/pemohon 63);
47.
Pemohon LXIV (keponakan/pemohon 64);
48.
Pemohon LXV (keponakan/pemohon 65);
61
d) Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah saudara XIII pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2011 yaitu : 1.
Pemohon LXVI (suami/pemohon 66);
2.
Pemohon LXVII (anak/pemohon 67);
3.
Pemohon LXVII (anak/pemohon 68);
e) Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhum anak I dari saudara I pewaris, yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Novenber 2001 yaitu : 1.
Pemohon I (anak/pemohon 1);
2.
Pemohon II (anak/pemohon 2);
3.
Pemohon III (anak/pemohon 3);
4.
Pemohon IV (anak/pemohon 4);
f) Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhum anak II dari saudara I pewaris, yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2013 yait u: 1.
Pemohon V (isteri/pemohon 5);
2.
Pemohon VI (anak/pemohon 6);
3.
Pemohon VII (anak/pemohon 7);
4.
Pemohon VIII (anak/pemohon 8);
g) Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah anak IV dari saudara III pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1995, yaitu:
62
1.
Pemohon XVI (suami/pemohon 16);
2.
Pemohon XVII (anak/pemohon 17);
3.
Pemohon XVIII (anak/pemohon 18);
4.
Pemohon XIX (anak/pemohon 19);
5.
Pemohon XX (anak/pemohon 20);
6.
Pemohon XXI (anak/pemohon 21);
7.
Pemohon XXII (anak/pemohon 22);
h) Menetapkan sebagai ahli waris almarhumah anak I saudara IV pewaris, yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2009, yaitu: 1.
Pemohon XXXI (anak/pemohon 31);
2.
Saudara pemohon XXXI (anak);
i) Menetapkan sebagai ahli waris almarhumah anak II dari saudara VI pewaris, yaitu : 1.
Pemohon XLII (isteri/pemohon 42);
2.
Pemohon XLIII (anak/pemohon 43);
C. Dasar Hukum Penetapan dan Analisa 1.
Dasar Hukum Penetapan Dalam memeriksa kasus ini para hakim yang memeriksa kasus ini
mempunyai pandangan sesuai dengan KHI yaitu Pasal 174 menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama
63
Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga orang yang tidak memiliki hubungan darah atau tidak terkait dalam perkawinan yang sah dengan pewaris, maka tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris. Dan juga Pasal 185 ayat (1) KHI menentukan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 KHI. Bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (1) KHI ini dapat melebar kemanamana yang dapat menimbulkan persoalan lebih rumit lagi, karena itu Mahkamah Agung dalam Rakernas tahun 2010 dan 2011, membatasi bahwa ahli waris pengganti hanya sampai cucu dalam garis lurus kebawah. Berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut,
Majelis
menyimpulkan bahwa pemohon 5 (isteri dari anak kedua saudara 1 pewaris), pemohon 16 (suami dari anak keempat saudara 3 pewaris, pemohon 34 (isteri dari saudara 5 pewaris), pemohon 42 (suami dari anak kedua saudara 6 pewaris, pemohon 45 (isteri dari saudara 9 pewaris), pemohon 58 (isteri dari dari sudara 10 pewaris), pemohon 61 (isteri dari saudara 11 pewaris), dan pemohon 66 (suami dari saudara 13 pewaris), tidak memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan almarhum Pewaris, sehingga tidak termasuk ahli waris dari almarhumah pewaris; Menimbang, bahwa pemohon 67 (anak dari saudara 13 pewaris) bin pemohon 66 (suami saudara 13 pewaris) dan pemohon 68 (anak kedua dari saudraa 13 pewaris), tidak dapat mewarisi secara langsung kepada
64
almarhumah pewaris, sebab ketika almarhumah pewaris meninggal dunia, ibu kandung pemohon 67 dan pemohon 68 yang bernama saudara XIII Pewaris (saudara kandung almarhumah masih hidup); Demikian pula pemohon 6 (cucu dari saudara 1 pewaris), pemohon 7 (cucu dari saudara satu pewaris), pemohon 8 (cucu dari saudara satu pewaris), pemohon 31 (cucu dari saudara 4 pewaris), saudara pemohon 31 dan pemohon 43 (cucu dari saudara 6 pewaris), tidak dapat mewarisi secara langsung kepada almarhumah pewaris, karena ketika almarhumah pewaris meninggal dunia ayah kandung pemohon 6, pemohon 7, pemohon 8 yang bernama anak II dari saudara I pewaris, ibu kandung pemohon 31 yang bernama anak I saudara IV pewaris, dan ayah kandung pemohon 43 yang bernama anak II saudara VI pewaris (keponakan almarhumah) masih hidup; Bahwa setentang pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4, sebagai anak-anak dari anak I dari saudara I pewaris dan cucu dari saudara I pewaris, demikian pula pemohon 17, pemohon 18, pemohon 19, pemohon 20, pemohon 21 dan pemohon 22, sebagai cucu-cucu dari saudara III Pewaris, Majelis berpendapat bahwa permohonannya tidak dapat diterima, sebab pertama, karena ayah/ibu kandung dan nenek/kakek para pemohon yang menghubungkannya dengan almarhumah pewaris telah meninggal lebih dahulu, dan kedua karena saudara kandung (pemohon 12 dan saudara 13 pewaris) dan para keponakan almarhumah pewaris masih hidup; Berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut,
majelis
menyimpulkan bahwa yang menjadi ahli waris dan ahli waris pengganti dari
65
almarhumah pewaris adalah dua orang saudara kandungnya yakni pemohon 12 dan saudara 13 pewaris, dan 46 orang keponakannya; Menimbang,
bahwa
apabila
seorang meninggal dunia
tanpa
meninggalkan ayah dan anak, sedang dia mempunyai 2 orang saudara perempuan kandung dan 46 orang keponakan sebagai anak-anak dari saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung, maka saudara perempuan kandung tersebut bersama-sama dengan keponakannya mawaris secara bersama-sama (vide Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam dan Qur’an surat An-Nisaa ayat 176);
Artinya: mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai
66
anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. [387] Kalalah Ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.
2.
Analisa Dalam sub bab ini, penulis akan mencoba menganalisa mengenai
Penetapan Nomor : 108/Pdt. P/2014/PA. JB. Yang diajukan oleh beberapa Pemohon diatas. Analisis yang penulis lakukan pada kasus ini adalah bagaimana hakim menetapkan kasus ahli waris pengganti dan munasakhah yaitu: Hakim menetapkan yang menjadi ahli waris dari almarhumah pewaris yaitu : 1.
Anak II dari saudara I pewaris (keponakan);
2.
Pemohon IX (keponakan/pemohon 9);
3.
Pemohon X (keponakan/pemohon 10);
4.
Pemohon XI (keponakan/pemohon 11);
5.
Pemohon XIII (keponakan/pemohon 13);
6.
Pemohon XIV (keponakan/pemohon 14);
7.
Pemohon XV (keponakan/pemohon 15);
8.
Pemohon XXI II (keponakan/pemohon 23);
67
9.
Pemohon XXIV (keponakan/pemohon 24);
10.
Pemohon XXV (keponakan/pemohon 25);
11.
Pemohon XXVI (keponakan/pemohon 26);
12.
Pemohon XXVII (keponakan/pemohon 27);
13.
Pemohon XXVIII (keponakan/pemohon 28);
14.
Pemohon XXIX (keponakan/pemohon 29);
15.
Pemohon XXX (keponakan/pemohon 30);
16.
Anak I Saudara IV Pewaris (keponakan);
17.
Pemohon XXXII (keponakan/pemohon 32);
18.
Pemohon XXXIII (keponakan/pemohon 33);
19.
Pemohon XXXV (keponakan/pemohon 35);
20.
Pemohon XXXVI (keponakan/pemohon 36);
21.
Pemohon XXXVII (keponakan/pemohon 37);
22.
Pemohon XXXVIII (keponakan/pemohon 38);
23.
Pemohon XXXIX (keponakan/pemohon 39);
24.
Pemohon XL (keponakan/pemohon 40);
25.
Pemohon XLI (keponakan/pemohon 41);
26.
Anak II dari Saudara VI Pewaris (keponakan);
27.
Pemohon XLIV (keponakan/pemohon 44);
28.
Pemohon XLVI (keponakan/pemohon 46);
29.
Pemohon XLVII (keponakan/pemohon 47);
30.
Pemohon XLVIII (keponakan/pemohon 48);
31.
Pemohon XLIX (keponakan/pemohon 49);
68
32.
Pemohon L (keponakan/pemohon 50);
33.
Pemohon LI (keponakan/pemohon 51);
34.
Pemohon LII (keponakan/pemohon 52);
35.
Pemohon LIII (keponakan/pemohon 53);
36.
Pemohon LIV (keponakan/pemohon 54);
37.
Pemohon LV (keponakan/pemohon 55);
38.
Pemohon LVI (keponakan/pemohon 56);
39.
Pemohon LVII (keponakan/pemohon 57);
40.
Pemohon LIX (keponakan/pemohon 59);
41.
Anak II Saudara X Pewaris (keponakan);
42.
Pemohon LX (keponakan/pemohon 60);
43.
Pemohon LXII (keponakan/pemohon 62);
44.
Pemohon LXIII (keponakan/pemohon 63);
45.
Pemohon LXIV (keponakan/pemohon 64);
46.
Pemohon LXV (keponakan/pemohon 65);
Yang menjadi ahli waris pengganti dari Almarhumah Pewaris adalah 46 orang keponakannya Pewaris, penetapan Hakim ini sudah tepat dengan ketentuan ahli waris pengganti, karena telah sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 KHI.
69
Analisa menggunakan ketentuan munasakhah maka Penetapan Nomor: 108/Pdt. P/2014/PA. JB. ahli waris munasakhah yaitu: Saudara 13 pewaris saudara kandung yang telah meninggal pada tanggal 20 Desember 2011, menikah dan mempunyai dua orang anak yaitu: 1. Pemohon LXVII (anak/pemohon 67) 2. Pemohon LXVIII (anak/pemohon 68) Anak II dari saudara I pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2013 dan mempunyai tiga orang anak yaitu: 1. Pemohon VI (anak/pemohon 6) 2. Pemohon VII (anak/pemohon 7) 3. Pemohon VIII (anak/pemohon 8) Anak I dari Saudara V pewaris yang telah meningal dunia pada tanggal 19 Mei 2009, dan mempunyai dua orang anak yaitu: 1. Pemohon XXXI (anak/pemohon 31) 2. Saudara pemohon XXXI (anak/saudara pemohon 31) Dalam ketentuan Fiqih orang-orang yang tersebut diatas adalah ahli waris munasakhah, tetapi hakim tidak membedakan ahli waris pengganti dan munasakhah dalam menetapkannya. Hakim menetapkan ahli waris tidak merinci, siapa yang menjadi ahli waris, ahli waris pengganti, dan munasakhah. Mungkin karena isi permohonan pemohon yaitu membagi rata seluruh harta pewaris, sehingga tidak perlu merinci bagian-bagiannya.
70
Dalam kitab-kitab Fiqih Klasik tidak ditemukan Ketentuan ataupun istilah Ahli Waris pengganti tidak mendapatkan bagian hak waris apabila orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris (kakek atau nenek). Dari perincian ahli waris dan bagian masing-masing, terlihat bahwa ada ahli waris tertentu dan bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Quran yaitu: anak, ayah, ibu, saudara, suami atau isteri. Kedudukan mereka sebagai ahli waris adalah murni, karena hubungannya dengan pewaris, bukan menempati kedudukan ahli waris yang lain. Kelompok ahli waris dalam bentuk ini dapat disebut ahli waris langsung. Dapat disimpulkan keputusan Hakim tidak sesuai dengan kitab-kitab Fiqih karena Hakim memberikan warisan kepada ahli waris pengganti. Pada akhir Analisis ini penulis mendukung diadakannya ahli waris pengganti sebagai sebuah kemaslahatan bagi umat Islam sendiri, karena ahli waris pengganti tidak diatur dalam Al-Qur’an dan Hadits.
71
BAB IV PENUTUP
A.
Kesimpulan Dari beberapa uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:
1.
Yang dimaksud dengan ahli waris pengganti menurut Sajuti Thalib adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang pada mulanya akan diperoleh dari orang yang digantikannya itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Orang yang digantikannya ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan.
2.
Sedangkan yang dimaksud Munasakhah menurut ulama fiqih adalah situasi atau kondisi dimana salah seorang dari ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian warisan. Apabila keadaannya demikian, hak orang yang meninggal itu atas harta waris berpindah kepada ahli warisnya. Sebab, penamaan masalah ini dengan al-munasakhah dikarenakan masalah pertama dipindahkan menjadi masalah kedua, atau karena harta waris berpindah kepada ahli waris. Perbedaan keduanya adalah, ahli waris pengganti menurut KHI adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris. Dalam
71
72
ketentuan KHI Pasal 185 ayat (2) disebutkan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Dan dalam ahli waris pengganti, warisan hanya diberikan kepada anak ahli waris yang meninggal terlebih dahulu, serta ahli waris pengganti merupakan hasil ijtihad para Ulama Indonesia. Sedangkan Munasakhah, ketika pewaris telah meninggal, harta peninggalan tidak langsung atau cepat-cepat dibagikan. Sehingga ada pewaris yang meninggal sebelum sempat menerima bagiannya.di dalam ketentuan munasakhah tidak ada ketentuan yang membatasi bagian ahli wari, karena memang posisinya bukan sebagai ahli waris pengganti. Dan dalam munasakhah warisan tidak hanya diberikan kepada anak dari ahli waris yang meninggal sebelum warisan dibagikan. Ada ahli waris lain yang berhak menerima harta peninggalan dari ahli waris yang meninggal sebelum warisan diberikan, serta Munasakhah merupakan ketentuan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits. 3.
Landasan yuridis Hakim pada penetapan Nomor : 108/Pdt. P/2014/PA. JB. Adalah Pasal 185 KHI tentang Ahli Waris Pengganti.
4.
Akan ada dampak jika ketentuan ahli waris pengganti menggunakan munasakhah dan begitupun sebaliknya, seperti yang penulis jelaskan di analisis putusan pada bab III. Secara garis besar dampaknya adalah: menyangkut kepada siapa saja pihak-pihak yg menjadi ahli waris.
73
B.
Saran Setelah penulis memaparkan beberapa hal tentang ahli waris penganti dan munasakhah, selanjutnya penulis ingin memaparkan saran-saran sebagai berikut: 1.
Begitu pentingnya permasalahan ahli waris pengganti ini untuk kita ketahui dan kita kaji lebih dalam lagi sehingga kita perlu adanya kitab-kitab atau buku-buku lainnya, karena begitu kurangnya literatur yang tersedia, maka sebaiknya kepada para pihak yang berkompeten dibidangnya agar melakukan pengadaan kitab-kitab dan buku-buku lainnya untuk mempermudah bagi para mahasiswa dan masyarakat luas terhadap kitab-kitab fiqih dan ilmu-ilmu lainnya.
2.
Tentang ahli waris pengganti ini hendaknya disosialisasikan melalui pengajian-pengajian kemasyarakatan, agar masyarakat pada umumnya tidak merasa bahwa ketentuan itu menyalahi aturan hukum Islam.
3.
Materi ahli waris pengganti dan munasakhah ini hendaknya dimasukan kedalam kurikulum mata pelajaran Fiqih, baik di Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, maupun melalui mata pelajaran Agama.
74
DAFTAR PUSTAKA
Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Fiqih Mawaris ‘Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011. Ash-shiddieqy, Hasbi. Fiqhul Mawaris, hukum-hukum warisan dalam syari’at Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1973. Abu Zuhrah, Muhammad. Hukum Waris Menurut Imam Ja’far Shadiq, Jakarta: PT. Lentera Basritama Anggota IKAPI, 2001. Asqalany, Ibnu Hajar: Fathul Baari Syarah Shahih Bukhary Juz 12. Kairo: Daarul Hadits, 2004. Anwar, Moh. Farai’dl Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-masalahnya. Surabaya: AL-Ikhlas, 1981. Al-Humawi, Zuhair Muhammad. Wasiat-wasiat di Akhir Hayat dari Rasulallah, Abu Bakar, dll. Jakarta: Gema Insani Press, 2003. Anshori, Abdul Ghofur. Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011. Al-Sabouni, Muhammad Ali. Al- Mawarits fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah, Penerjemah Drs. Hamdan Rasyid MA. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005. Abu Bakar, Al Yasa. Ahli Waris Sepertalian Darah : Kajian Perbandingan Terhadap penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Madzhab, Jakarta: INIS, 1998.
74
75
Budiono, A. Rachmad. Pembaruan Hukum Kewarisan Islam diIndonesia. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999. Dja’far, Moh. Polemik Hukum Waris, Jakarta: Kencana Mas Publishing Hous, 2007. Hasbi Ash Shiddieqiy, Muhammad Teungku. Fiqih Mawaris. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997. Hasan, A. Al-Fara’id ilmu pembagian Waris. Surabaya: Pustaka Progressif:1992. Idris, M. Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1988. Kamus Lengkap Arab-Indonesia, Surabaya: Kashiko, 2000. Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Hukum Waris. jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004. Kuzari, Achmad. System Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996. Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006. Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, (Jakarta: Edisi Revisi 2010), h.ix.
76
Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012. Munawir, Ahmad. ketentuan ahli waris pengganti, diakses pada 11Maret 2015 http://hukum.kompasiana.com/2012/05/16/ahli-waris-pengganti-dalam-khi457734.html. Rahman, Fatchur. Ilmu Waris. Bandung: Al-Ma’arif, 1987. Romli, A Dimyati dan Zaini Al-Hasyimy. Mohammad Ma’shum. Pengantar Ilmu Faroidh, Jawa Timur: GBI (Anggota IKAPI 036/JTI), 1994. Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Bandung: Alma’arif 1988. Salman S Otje dan Haffas Mustofa, Hukum Waris Islam. Bandung: PT Refika Aditama: 2006. Sopyan, Yayan. Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian. Ciputat: 2010. Undang-undang Republik Indonesia No 1 tentang, Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2011. Yunus, Mahmud. Hukum Warisan Dalam Islam. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989. Zahari, Ahmad. Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi’i, Hazairin dan KHI. Pontianak: Romeo Grafika, 2006.
R ep ub
ne si a
PENETAPAN
ng
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
A gu
do
Nomor 108/Pdt.P/2014/PA-JB
In
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Jakarta Barat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat
PEMOHON I, umur XX tahun, agama Islam, alamat di Jakarta Pusat, sebagai
ub
PEMOHON II, umur XX tahun, agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, sebagai
3
R
Pemohon 2 ;
PEMOHON III, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Timur, pemegang NIK XXXXXXX, sebagai Pemohon 3.
do
PEMOHON IV, laki-laki, Umur XX Tahun, Lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
A gu
4
si
2
ep
Pemohon 1 ;
ne
1
ng
ah
ka
m
Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :
lik
ah
pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara
Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, Pemegang NIK XXXXXXX, sebagai
PEMOHON V, selaku istri dari ANAK II DARI SAUDARA I PEWARIS ,
Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta Pusat, Pemegang NIK XXXXXXX,
ub
PEMOHON VI, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, Pemegang NIK XXXXXXX; sebagai Pemohon 6 ;
ep
7
sebagai Pemohon 5 ;
PEMOHON VII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
R
6
lik
5
ka m ah
In
Pemohon 4 ;
ne do
ng
In
A
gu
Pemohon 7 ;
s
Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, Pemegang NIK XXXXXXX, sebagai
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1
Halaman 1
R ep ub
8
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
PEMOHON VIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, Pemegang NIK XXXXXXX, sebagai
9
ng
Pemohon 8 ;
PEMOHON IX, laki-laki, Umur XX tahun, Lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
A gu
do
Agama Islam, beralamat di Tangerang, Pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai
In
Pemohon 9 ;
10 PEMOHON X, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
ub
11 PEMOHON XI, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 11 ;
ep
ka
12 PEMOHON XII, umur/lahir tanggal XXXXXXX, agama Islam, beralamat di Bogor, sebagai Pemohon 12 ;
si
R
13 PEMOHON XIII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
ng
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
14 PEMOHON XIV, Perempuan, Umur XX tahun,
do
A gu
XXXXXXX, sebagai Pemohon 13 ;
ne
ah
lik
10 ;
m
ah
Agama Islam, beralamat di Depok, Pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon
lahir di Jakarta tanggal
In
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 14 ;
lik
15 PEMOHON XV, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 15 ;
ub
ka m ah
16 PEMOHON XVI, selaku suami dari Almh. ANAK IV DARI SAUDARA III
ep
PEWARIS, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 16 ;
s
R
17 PEMOHON XVII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK XXXXXXX,
do In
A
gu
ng
ne
sebagai Pemohon 17 ;
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2
Halaman 2
18 PEMOHON XVIII, laki-laki, Umur XX tahun,
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, Jakarta Timur, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai
ng
Pemohon 18 ;
19 PEMOHON XIX, laki-laki, Umur XX Tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
A gu
do
Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 19 ;
In
20 PEMOHON XX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Tangerang tanggal
ub
21 PEMOHON XXI, laki-laki, Umur XX Tahun, lahir di Tangerang tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX,
ep
sebagai Pemohon 21 ;
22 PEMOHON XXII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
ng
lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX,
A gu
do
sebagai Pemohon 23 ;
si
23 PEMOHON XXIII, laki-laki, Umur XX tahun,
ne
sebagai Pemohon 22 ;
R
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX,
ah
ka
lik
sebagai Pemohon 20 ;
m
ah
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX,
24 PEMOHON XXIV, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
In
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan pemegang NIK.
lik
ka m ah
XXXXXXX, sebagai Pemohon 24 ;
25 PEMOHON XXV, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
ub
Agama Islam, beralamat di Tangerang Selatan, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 25 ;
ep
26 PEMOHON XXVI, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon
lahir di Jakarta tanggal
ng
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX,
do In
A
gu
sebagai Pemohon 27 ;
s
27 PEMOHON XXVII, Perempuan, Umur XXTahun,
ne
R
26 ;
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 3
Halaman 3
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
28 PEMOHON XXVIII, perempuan, Umur XX tahun,
lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX,
ng
sebagai Pemohon 28 ;
29 PEMOHON XXIX, laki-laki, Umur XX tahun,
lahir di Jakarta tanggal
A gu
do
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX,
sebagai Pemohon 29 ;
In
30 PEMOHON XXX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
ub
31 PEMOHON XXXI, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Bekasi Selatan, pemegang NIK
ep
XXXXXXX, sebagai Pemohon 31;
32 PEMOHON XXXII, Perempuan, Umur XX tahun,
lahir di Jakarta tanggal
lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Bekasi, pemegang NIK. XXXXXXX,
A gu
do
sebagai Pemohon 33 ;
si
laki-laki, Umur XX tahun,
ng
33 PEMOHON XXXIII,
ne
sebagai Pemohon 32 ;
R
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Bekasi, pemegang NIK. XXXXXXX,
ah
ka
lik
30 ;
m
ah
Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon
34 PEMOHON XXXIV, selaku istri dari Alm. SAUDARA V PEWARIS, perempuan,
In
Umur XX tahun, lahir di Cirebon tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di
lik
ka m ah
Jakarta Selatan, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 34 ;
35 PEMOHON XXXV, perempuan, Umur XX tahun,
lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, sebagai Pemohon 35 ;
ub
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
lahir di Jakarta tanggal
ep
36 PEMOHON XXXVI, perempuan, Umur XX tahun,
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
R
XXXXXXX, sebagai Pemohon 36 ;
ne
do In
A
gu
Pemohon 37 ;
ng
Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai
s
37 PEMOHON XXXVII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta XXXXXXX,
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 4
Halaman 4
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
38 PEMOHON XXXVIII, perempuan, Umur XX tahun,
lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
ng
XXXXXXX, sebagai Pemohon 38 ;
39 PEMOHON XXXIX, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
A gu
do
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 39 ;
In
40 PEMOHON XL, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
ub
41 PEMOHON XLI, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
ep
XXXXXXX, sebagai Pemohon 41 ;
42 PEMOHON XLII, selaku istri dari alm ANAK II DARI SAUDARA VI PEWARIS, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Bandung tanggal XXXXXXX, Agama Islam,
R
ah
ka
lik
Pemohon 40 ;
m
ah
Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai
do
A gu
43 ;
ne
ng
Agama Islam, beralamat Bogor, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon
si
beralamat Bogor, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 42 ; 43 PEMOHON XLIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
44 PEMOHON XLIV, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
In
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
lik
ka m ah
XXXXXXX, sebagai Pemohon 44 ;
45 PEMOHON XLV,selaku istri dari alm. SAUDARA IX PEWARIS, perempuan,
ub
umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 45 ; lahir di
Jakarta tanggal
ep
46 PEMOHON XLVI, perempuan, Umur XX tahun,
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
lahir di
ng
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat,
Jakarta tanggal pemegang NIK.
do In
A
gu
XXXXXXX, sebagai Pemohon 47 ;
s
47 PEMOHON XLVII, perempuan, Umur XX tahun,
ne
R
XXXXXXX, sebagai Pemohon 46 ;
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 5
Halaman 5
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
48 PEMOHON XLVIII, laki-laki, Umur XX tahun,
lahir di
Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
ng
XXXXXXX, sebagai Pemohon 48 ;
49 PEMOHON XLIX, laki-laki, umur XX tahun,
lahir di
Jakarta tanggal pemegang NIK.
do
A gu
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, XXXXXXX, sebagai Pemohon 49 ;
In
50 PEMOHON L, laki-laki, umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
ub
51 PEMOHON LI, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai
ep
Pemohon 51 ;
52 PEMOHON LII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di
ah
ka
lik
Pemohon 50 ;
m
ah
Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai
pemegang NIK.
si
R
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat,
Jakarta tanggal
ng
Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai
lahir di
Jakarta tanggal
In
54 PEMOHON LIV, perempuan, Umur XX tahun,
do
A gu
Pemohon 53 ;
ne
XXXXXXX, sebagai Pemohon 52 ; 53 PEMOHON LIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
lik
ka m ah
XXXXXXX, sebagai Pemohon 54 ;
55 PEMOHON LV, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
ub
Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 55 ;
ep
56 PEMOHON LVI, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai
s
R
Pemohon 56 ;
In
A
gu
Pemohon 57 ;
do
Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai
ne
ng
57 PEMOHON LVII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 6
Halaman 6
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
58 PEMOHON LVIII, selaku istri dari alm. SAUDARA X PEWARIS, perempuan,
Umur 64 tahun, lahir di Bandung tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat
ng
di Jakarta Barat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 58 ; 59 PEMOHON LIX, perempuan, Umur XX tahun, lahir di
Jakarta
tanggal
A gu
do
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Barat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 59 ;
In
60 PEMOHON LX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
61 PEMOHON LXI, selaku istri dari alm. SAUDARA XI PEWARIS, perempuan,
ub
Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di
ep
Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 61; 62
PEMOHON LXII, perempuan, Umur XX tahun,
lahir di
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat,
Jakarta
tanggal
pemegang NIK.
R
ah
ka
lik
Pemohon 60 ;
m
ah
Agama Islam, beralamat di Jakarta Barat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai
Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai
64 PEMOHON LXIV, laki-laki, Umur XX Tahun,
lahir di
do
A gu
Pemohon 63 ;
ne
ng
Jakarta XXXXXXX,
si
XXXXXXX, sebagai Pemohon 62 ; 63 PEMOHON LXIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di
Jakarta tanggal
In
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Sidoarjo, pemegang NIK. XXXXXXX,
65 PEMOHON LXV, perempuan, Umur XX tahun,
lik
ka m ah
sebagai Pemohon 64 ; lahir di
XXXXXXX, sebagai Pemohon 65 ;
Jakarta
tanggal
pemegang NIK.
ub
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di akarta Barat,
ep
66 PEMOHON LXVI, selaku suami almh. SAUDARA XIII PEWARIS, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Purworejo tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat
R
di Jakarta Timur, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 66 ;
pemegang NIK.
do In
A
gu
XXXXXXX, sebagai Pemohon 67 ;
ne
ng
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Timur,
s
67 PEMOHON LXVII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 7
Halaman 7
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
68 PEMOHON LXVIII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Timur,
pemegang NIK.
ng
XXXXXXX, sebagai Pemohon 68 ;
Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Denny Sedana SH, Magda
A gu
do
Widjajana, SH. dan M. Ferry Sapta Adi, SH, advokat- advokat yang berkantor di BMN Law Office Jalan Srengseng Raya No. 8 J Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2014. Selanjutnya disebut sebagai
In
Para Pemohon ;
Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;
lik
ah
PENGADILAN AGAMA tersebut;
ub
TENTANG DUDUK PERKARANYA
ep
Menimbang, bahwa para Pemohon, dengan surat permohonan yang ditandatangani kuasa hukumnya tertanggal 12 Mei 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Register Nomor 108/Pdt.P/2014/PA-JB., dan perbaikan serta
si
R
Jakarta Barat sebagai berikut ; 1
Bahwa Almarhumah PEWARIS lahir di Jakarta pada tanggal XXXXXXX telah
A gu
do
meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 09 Juni 2007, berdasarkan Kutipan Akta
ne
penjelasan secara lisan di persidangan mengemukakan permohonan Penetapan Ahli Waris
ng
ah
ka
m
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Kematian tertanggal 10 Juni 2007 Nomor XXXXXXX yang diterbitkan oleh
2
In
Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
Bahwa semasa hidupnya Almh PEWARIS tidak pernah menikah dan tidak mempunyai
3
lik
ka m ah
anak;
Bahwa Almarhumah PEWARIS adalah anak ke-7 dari 13 bersaudara lahir dari
Pasangan Alm AYAH PEWARIS dan Almh IBU PEWARIS, selengkapnya anak-anak
ub
dari pasangan Alm AYAH PEWARIS dan Almh IBU PEWARIS adalah sebagai
berikut : Anak pertama
: Almh. SAUDARA I PEWARIS
2
Anak Kedua
: PEMOHON XII;
3
Anak Ketiga
: Alm. SAUDARA III PEWARIS
4
Anak Ke empat
: Alm. SAUDARA IV PEWARIS
5
Anak ke lima
: Alm. SAUDARA V PEWARIS
6
Anak Ke enam
: Almh. SAUDARA VI PEWARIS
7
Anak Ke tujuh
: Almh. PEWARIS
8
Anak ke delapan
ne
s
R
do
ng
: Almh. SAUDARA VIII PEWARIS
In
gu
A
ep
1
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 8
Halaman 8
9
Anak ke sembilan
10 Anak ke sepuluh
: Alm. SAUDARA IX PEWARIS
: Alm SAUDARA X PEWARIS
ng
: Alm SAUDARA XI PEWARIS
: Almh SAUDARA XII PEWARIS
13 Anak ke tigabelas
: Almh. SAUDARA XIII PEWARIS
do
12 Anak ke duabelas
Bahwa anak Pertama dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu
A gu
4
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
11 Anak ke sebelas
Almh. SAUDARA I PEWARIS telah meninggal pada tangal 8 Juli 2003 mempunyai
In
suami Alm. SUAMI SAUDARA I PEWARIS dan mempunyai 5 (lima) orang anak Anak Pertama
: Alm. ANAK I DARI SAUDARA I PEWARIS;
2
Anak Kedua
: Alm. ANAK II DARI SAUDARA I PEWARIS;
3
Anak Ketiga
: PEMOHON IX;
4
Anak Ke empat
: PEMOHON X;
5
Anak Ke lima
: PEMOHON XI;
ub
lik
1
Bahwa anak ke dua dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu
ep
5
PEMOHON XII masih hidup sampai sekarang, menikah dengan Alm. SUAMI
ah
ka
m
ah
yaitu sebagai berikut :
2
Anak Ke dua
: ANAK II PEMOHON XII;
3
Anak Ke tiga
: ANAK III PEMOHON XII;
4
Anak Ke empat
: ANAK IV PEMOHON XII;
5
Anak Ke lima
: ANAK V PEMOHON XII;
6
Amak Ke enam
: ANAK VI PEMOHON XII.
si
: Alm. ANAK I PEMOHON XII;
ne
Anak Pertama
lik
In
do
ng
1
A gu 6
R
PEMOHON XII mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu sebagai berikut :
ka m ah
Bahwa anak ketiga dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu
ub
Alm. SAUDARA III PEWARIS telah meninggal pada tangal 3 Juli 1989 mempunyai istri Almh. ISTRI SAUDARA III PEWARIS dan mempunyai 12 (dua belas) orang
ep
anak, yaitu sebagai berikut : Anak Pertama
2
Anak Kedua
: PEMOHON XIV;
3
Anak Ketiga
: PEMOHON XV;
4
Anak Ke empat
5
Anak Ke Lima
s ne
ng
do
: Almh. ANAK IV DARI SAUDARA III PEWARIS; : PEMOHON XXIII;
In
gu
A
: PEMOHON XIII;
R
1
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 9
Halaman 9
R ep ub
Anak Ke enam
7
Anak ke tujuh
8
Anak ke delapan
: PEMOHON XXVI;
9
Anak ke Sembilan
: PEMOHON XXVII;
11 Anak ke sebelas
: PEMOHON XXIX;
12 Anak ke dua belas
: PEMOHON XXX
In
: PEMOHON XXVIII;
lik
10 Anak Ke sepuluh
do
ng
: PEMOHON XXV;
Bahwa anak ke-empat dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu Alm. SAUDARA IV PEWARIS telah meninggal pada tangal 22 November 1996
ub
ah m
: PEMOHON XXIV;
mempunyai istri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu sebagai berikut : Anak pertama : Almh. ANAK I SAUDARA IV PEWARIS;
7.2.
Anak Ke dua
: PEMOHON XXXII;
7.3.
Anak Ke tiga
: PEMOHON XXXIII;
ep
Alm. SAUDARA V PEWARIS telah meninggal pada tanggal 11 Pebruari
1996
ng
mempunyai istri PEMOHON XXXIV dan mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu
Anak Kedua
: PEMOHON XXXVI;
3
Anak Ke tiga
: PEMOHON XXXVII;
4
Anak Ke empat
: PEMOHON XXXVIII;
5
Anak Ke lima
: PEMOHON XXXIX;
Anak Ke enam
: PEMOHON XL.
ka m ah
6
9
In
2
lik
: PEMOHON XXXV;
A gu
Anak Pertama
do
sebagai berikut : 1
si
Bahwa anak ke lima dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu
ne
8
7.1.
R
ka
Bahwa anak ke – enam dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu
ub
Almh. SAUDARA VI PEWARIS telah meninggal pada tangal 3 Pebruari 1999
orang anak, yaitu sebagai berikut :
ep
mempunyai suami Alm. SUAMI SAUDARA VI PEWARIS dan mempunyai 3 (tiga) Anak Pertama
: PEMOHON XLI;
2
Anak Kedua
: Alm. ANAK II DARI SAUDARA VI PEWARIS;
3
Anak Ke tiga
: PEMOHON XLIV.
s
R
1
ng
10 Bahwa anak ke tujuh dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu Almh. PEWARIS telah meninggal pada tangal 10 Juni 2007, tidak pernah menikah
do In
A
gu
dan tidak mempunyai anak.
ne
ah
ne si a
6
A gu
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
7
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 10
Halaman 10
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
11 Bahwa anak ke delapan dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu
Almh. SAUDARA VIII PEWARIS telah meninggal, tidak pernah menikah dan tidak
ng
mempunyai anak;
12 Bahwa anak ke sembilan dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS
do
yaitu Alm. SAUDARA IX PEWARIS telah meninggal pada tangal 28 Juli 1998,
A gu
menikah dan mempunyai istri PEMOHON XLV dan mempunyai 12 (dua belas)
2
Anak Kedua
: PEMOHON XLVII;
3
Anak Ke tiga
: PEMOHON XLVIII;
4
Anak Ke empat
: PEMOHON XLIX;
5
Anak Ke lima
: PEMOHON L
6
Anak Ke enam
: PEMOHON LI;
7
Anak Ke tujuh
: PEMOHON LII;
8
Anak Ke delapan
: PEMOHON LIII
9
Anak Ke Sembilan : PEMOHON LIV;
ep
ne
si
R
11 Anak Ke sebelas
: PEMOHON LVI;
12 Anak Ke duabelas
: PEMOHON LVII.
lik
In
: PEMOHON LV;
do
ng
10 Anak Ke sepuluh
ka m ah
In
: PEMOHON XLVI;
lik
Anak Pertama
ub
1
A gu
13 Bahwa anak ke sepuluh dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu
ub
Alm. SAUDARA X PEWARIS telah meninggal pada tangal 22 Mei 1989, menikah dan mempunyai istri PEMOHON LVIII dan mempunyai 3(tiga) orang anak, yaitu
sebagai berikut : 1
Anak Pertama
: PEMOHON LIX;
2
Anak Ke dua : Alm. ANAK II SAUDARA X PEWARIS;
3
Anak Ke tiga
ep
Alm. SAUDARA XI PEWARIS telah meninggal, menikah dan mempunyai istri : PEMOHON LXII;
In
gu
Anak Pertama
A
1
do
PEMOHON LXI dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu sebagai berikut :
ne
ng
14 Bahwa anak ke sebelas dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu
s
R
: PEMOHON LX.
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
orang anak, yaitu sebagai berikut :
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 11
Halaman 11
R ep ub
2
Anak Kedua
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
: PEMOHON LXIII.
15 Bahwa anak ke duabelas dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS
ng
yaitu Almh. SAUDARA XII PEWARIS telah meninggal pada tangal 5 Juni 2002, menikah dan
mempunyai suami
Alm. SUAMI SAUDARA XII PEWARIS dan
Anak Pertama
: PEMOHON LXIV;
2
Anak Kedua
: PEMOHON LXV.
In
1
do
A gu
mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu sebagai berikut :
lik
yaitu Almh. SAUDARA XIII PEWARIS telah meninggal pada tangal 20 Desember 201, Menilkah dan mempunyai suami PEMOHON LXVI dan mempunyai 2 (dua)
ub
orang anak, yatu sebagai berikut : Anak Pertama
: PEMOHON LXVII;
2
Anak Ke dua
: PEMOHON LXVIII.
ep
1
17 Bahwa anak Pertama dari almh. SAUDARA I PEWARIS yaitu alm. ANAK I DARI SAUDARA I PEWARIS telah meninggal pada tanggal 18 November 2001, menikah
si
R
ah
ka
m
ah
16 Bahwa anak ke tigabelas dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS
dengan Almh. ISTRI ANAK I DARI SAUDARA I PEWARIS dan mempunyai 4 Anak Pertama
: PEMOHON I;
2
Anak Kedua
: PEMOHON II;
A gu
1
Anak Ke tiga
: PEMOHON III;
4
Anak Ke empat
: PEMOHON IV.
In
3
do
ng
ne
(empat) oranganak, yaitu sebagai berikut :
18 Bahwa Anak ke dua dari Almh. SAUDARA I PEWARIS yaitu Alm. ANAK II DARI
lik
SAUDARA I PEWARIS telah meninggal pada tanggal 8 Agustus 2013, menikah
ka m ah
Anak Pertama
: PEMOHON VI;
2
Anak Kedua
: PEMOHON VII;
3
Anak Ke tiga
: PEMOHON VIII.
ep
1
ub
dengan PEMOHON V dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu sebagai berikut :
19 Bahwa anak ke empat dari Alm. SAUDARA III PEWARIS yaitu Almh. ANAK IV
R
DARI SAUDARA III PEWARIS telah meninggal pada tanggal 29 September 1995,
: PEMOHON XVII;
2
Anak Ke dua
: PEMOHON XVIII;
3
Anak Ketiga
do
ng
Anak Pertama
: PEMOHON XIX;
In
gu
1
A
ne
yaitu sebagai berikut :
s
semasa hidupnya telah menikah dengan Dradjat dan mempunyai 6(enam) orang anak,
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 12
Halaman 12
R ep ub
4
Anak Ke empat
5
Anak Ke lima
6
Anak Ke Enam
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
: PEMOHON XX;
: PEMOHON XXI;
: PEMOHON XXII.
ng
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 13
20 Bahwa anak Pertama dari Alm. SAUDARA IV PEWARIS yaitu Almh. ANAK I
do
A gu
SAUDARA IV PEWARIS telah meninggal pada tanggal 19 Mei 2009, selama
hidupnya telah menikah dengan SUAMI ANAK I SAUDARA IV PEWARIS dan Anak Pertama
: PEMOHON XXXI;
2
Anak Kedua
: SAUDARA PEMOHON XXXI;
In
1
lik
ah
mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu sebagai berikut :
ub
SAUDARA VI PEWARIS telah meninggal pada tanggal 6 Maret 2013, selama hidup telah menikah dengan PEMOHON XLII dan mempunyai1 (satu) orang anak yaitu : Anak Pertama
: PEMOHON XLIII;
ep
1
22 Bahwa anak ke dua dari Alm. SAUDARA X PEWARIS yaitu Alm. ANAK II SAUDARA X PEWARIS telah meninggal pada tanggal 28 Januari 2011, belum
si
R
menikah dan tidak mempunyai anak.
ng
23 Bahwa selengkapnya daftar silsilah Keluarga Besar Alm AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS kami lampirkan dalam daftar lampiran yang merupakan satu kesatuan
A gu
do
dengan permohonan ini.
ne
ah
ka
m
21 Bahwa anak ke dua dari Almh. SAUDARA VI PEWARIS yaitu Alm. ANAK II
24 Bahwa dikarenakan Almh. PEWARIS selama hidupnya tidak pernah menikah dan
In
tidak mempunyai anak dan pada saat meninggal pada tanggal 10 Juni 2007 orang tua dari almh. PEWARIS juga telah meninggal maka yang berhak menjadi ahli waris dari Almh. PEWARIS adalah Saudara laki-laki dan saudara perempuan yang masih hidup
lik
ka m ah
dan apabila telah meninggal lebih dulu maka kedudukannya digantikan oleh anak-
Ahli Waris dari Keluarga Almh. SAUDARA I PEWARIS yaitu :
1
ep
Ahli Waris Keluarga Alm. ANAK I DARI SAUDARA I PEWARIS, yaitu : PEMOHON I, Perempuan, Umur XX tahun, Lahir di Jakarta tanggal
R
1
ah
1
ub
anaknya, maka ahli waris dari Almh. PEWARIS adalah sebagai berikut :
PEMOHON II, Perempuan, Umur XX tahun, Lahir di Jakarta
do
gu
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, Pemegang NIK
In
XXXXXXX;
A
ne
2
ng
M
XXXXXXX.
s
XXXXXXX, Agama Islam, alamat di Jakarta Pusat, Pemegang NIK :
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 13
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
3
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 14 PEMOHON III, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Timur, pemegang NIK
4
ng
XXXXXXX;
PEMOHON IV, laki-laki, Umur XX tahun, Lahir di Jakarta tanggal
A gu
do
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, Pemegang NIK
XXXXXXX:
Ahli Waris Keluarga Alm. ANAK II DARI SAUDARA I PEWARIS,
In
2
yaitu :
PEMOHON V selaku istri dari Alm. ANAK II DARI SAUDARA I
lik
ah
1
PEWARIS. Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
ub
m
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, Pemegang NIK
2
PEMOHON VI, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
ep
ka
XXXXXXX;
3
si
R
XXXXXXX;,
PEMOHON VII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
ng
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, Pemegang NIK
PEMOHON VIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
A gu
4
do
XXXXXXX;
ne
ah
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, Pemegang NIK
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, Pemegang NIK
PEMOHON IX, laki-laki, Umur XX tahun,
Lahir di Jakarta tanggal
lik
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Tangerang, Pemegang NIK.
4
ub
XXXXXXX;
PEMOHON X, laki-laki, Umur XX tahun,
lahir di Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, Pemegang NIK.
5
ep
XXXXXXX;
PEMOHON XI, laki-laki, Umur XX Tahun, lahir di Jakarta tanggal
R
ah
ka m ah
3
In
XXXXXXX;
lahir di Jakarta tanggal
ne
PEMOHON XII, Perempuan, Umur XX tahun,
do
2
ng
M
XXXXXXX;
s
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK.
In
A
gu
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Bogor, pemegang NIK. XXXXXXX;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 14
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
3
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 15 Ahli Waris Keluarga Alm. SAUDARA III PEWARIS yaitu :
PEMOHON XIII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
ng
1
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
A gu
do
XXXXXXX;
2
PEMOHON XIV, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
In
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX; PEMOHON XV, laki-laki, Umur XX tahun,
lahir di Jakarta tanggal
lik
ah
3
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK.
ub
ka
4
Ahli Waris Almh. ANAK IV DARI SAUDARA III PEWARIS yaitu : 1
PEMOHON XVI selaku suami dari almh. ANAK IV DARI SAUDARA
ep
m
XXXXXXX;
ah
III PEWARIS, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
si
R
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK.
PEMOHON XVII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di
Depok, pemegang NIK
PEMOHON XVIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,
Agama
Islam,
Jakarta
Timur,
lik
4
NIK.
PEMOHON XIX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK.
5
ub
XXXXXXX;
PEMOHON XX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Tangerang tanggal
ep
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX;
PEMOHON XXI, laki-laki, Umur XX Tahun, lahir di Tangerang
s
6
R
ah
ka m ah
XXXXXXX;
pemegang
In
3
do
A gu
XXXXXXX;
ne
2
ng
XXXXXXX;
ne
ng
M
tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang
do In
A
gu
NIK. XXXXXXX;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 15
7
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
PEMOHON XXII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK.
5
ng
XXXXXXX;
PEMOHON XXIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
A gu
do
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK.
XXXXXXX;
PEMOHON XXIV, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
In
6
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan pemegang NIK.
7
lik
ah
XXXXXXX;
PEMOHON XXV, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
ub
m
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Tangerang Selatan, pemegang
8
PEMOHON XXVI, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
ep
ka
NIK. XXXXXXX;
PEMOHON XXVII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
ng
PEMOHON XXVIII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
A gu
10
do
XXXXXXX;
ne
9
si
XXXXXXX;
R
ah
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK.
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK.
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK.
lik
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK.
12
ub
XXXXXXX;
PEMOHON XXX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX;
ep
Ahli Waris Keluarga Alm. SAUDARA IV PEWARIS yaitu :
s
Ahli Waris Almh. ANAK I SAUDARA IV PEWARIS yaitu :
do In
A
gu
ng
1
ne
4
PEMOHON XXIX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
R
ka m ah
11
In
XXXXXXX;
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 16
Halaman 16
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
1
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 17 PEMOHON XXXI, Perempuan, Umur XX tahun,
lahir di Jakarta
tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Bekasi, pemegang
2
ng
NIK XXXXXXX
PEMOHON XXXII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
A gu
do
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Bekasi, pemegang NIK.
XXXXXXX;
PEMOHON XXXIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
Ahli Waris Keluarga Alm. SAUDARA V PEWARIS yaitu : 1
ub
5
pemegang NIK.
lik
XXXXXXX;
m
ah
07-06-1972, Agama Islam, beralamat di Bekasi,
In
3
PEMOHON XXXIV selaku istri dari Alm. SAUDARA V PEWARIS,
ka
perempuan, Umur XX tahun, lahir di Cirebon tanggal XXXXXXX, Agama
ah
2
ep
Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK. XXXXXXX; PEMOHON XXXV, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
PEMOHON XXXVI, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
A gu
XXXXXXX;
PEMOHON XXXVII, laki-laki, Umur XX tahun , lahir di Jakarta
In
4
si
do
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
ne
3
ng
XXXXXXX;
R
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
lik
5
PEMOHON XXXVIII, perempuan, Umur XX tahun,
lahir di Jakarta
pemegang NIK. XXXXXXX;
PEMOHON XXXIX, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
ep
6
ub
tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan,
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
lahir di Jakarta tanggal
ng
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
do In
A
gu
XXXXXXX;
s
PEMOHON XL, laki-laki, Umur XX tahun,
ne
7
R
XXXXXXX;
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
XXXXXXX;
Halaman 17
R ep ub
6
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
Ahli Waris Keluarga Almh. SAUDARA VI PEWARIS yaitu : 1
PEMOHON XLI, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
ng
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
XXXXXXX;
do
Ahli Waris Alm.ANAK II DARI SAUDARA VI PEWARIS yaitu :
A gu
2
PEMOHON XLII selaku Istri dari Alm. ANAK II DARI SAUDARA
In
1
VI PEWARIS, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Bandung tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat Bogor, pemegang NIK.
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat Bogor, pemegang NIK.
3
ep
XXXXXXX;
ka
PEMOHON XLIV, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
si
7
Ahli Waris Keluarga Alm. SAUDARA IX PEWARIS yaitu : PEMOHON XLV selaku istri dari Alm. SAUDARA IX PEWARIS, Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX;
PEMOHON XLVI, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
In
2
do
A gu
perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama
ne
XXXXXXX;
R
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.
ng
ah
lik
PEMOHON XLIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
m
2
ub
ah
XXXXXXX;
1
3
lik
XXXXXXX;
PEMOHON XLVII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
ub
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX;
PEMOHON XLVIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
ep
4
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
do In
A
gu
XXXXXXX;
ne
PEMOHON XLIX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
ng
5
s
XXXXXXX;
R
ka m ah
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 18
Halaman 18
6
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
PEMOHON L, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di
Jakarta tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
7
ng
XXXXXXX;
PEMOHON LI, perempuan, Umur XX tahun, lahir di
Jakarta tanggal
A gu
do
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX;
PEMOHON LII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
In
8
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
9
lik
ah
XXXXXXX;
PEMOHON LIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di
Jakarta tanggal
ub
m
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
10
PEMOHON LIV, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
ep
ka
XXXXXXX;
PEMOHON LV, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di
Jakarta tanggal
ng
do
XXXXXXX;
PEMOHON LVI, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
A gu
12
si
11
ne
XXXXXXX;
R
ah
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
XXXXXXX;
Jakarta tanggal
lik
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX;
ub
8
PEMOHON LVII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di
Ahli Waris Keluarga Alm. SAUDARA X PEWARIS yaitu : 1
PEMOHON LVIII selaku istri dari Alm. SAUDARA X PEWARIS,
ep
ka m ah
13
In
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
perempuan, Umur XX tahun, lahir di Bandung tanggal XXXXXXX,
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Barat, pemegang NIK.
s
do In
A
gu
XXXXXXX;
ne
PEMOHON LIX, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
ng
2
R
Agama Islam, beralamat di Jakarta Barat, pemegang NIK. XXXXXXX;
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 19
Halaman 19
3
PEMOHON LX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di
Jakarta
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Barat, pemegang NIK.
1
PEMOHON LXI selaku istri dari Alm. SAUDARA XI PEWARIS,
XXXXXXX;
lik
ah
PEMOHON LXII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
3
ub
m
XXXXXXX;
PEMOHON LXIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di
Jakarta
ep
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.
ka
R
XXXXXXX;
PEMOHON LXIV, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Sidoarjo,
pemegang NIK.
A gu
do
XXXXXXX; 2
ne
1
si
10 Ahli Waris Keluarga Almh. SAUDARA XII PEWARIS yaitu :
ng
ah
pemegang NIK.
In
perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta Pusat,
2
do
Ahli Waris Keluarga Alm. SAUDARA XI PEWARIS yaitu :
A gu
9
ng
XXXXXXX;
PEMOHON LXV, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
In
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Barat, pemegang NIK.
lik
ka m ah
XXXXXXX;
11 Ahli Waris Keluarga Almh. SAUDARA XIII PEWARIS yaitu :
PEMOHON LXVI selaku suami Almh. SAUDARA XIII PEWARIS, laki-
ub
1
laki, Umur XX tahun, lahir di Purworejo tanggal XXXXXXX, Agama
2
ep
Islam, beralamat di Jakarta Timur, pemegang NIK. XXXXXXX;
ah
PEMOHON LXVII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal
s
PEMOHON LXVIII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Timur, pemegang NIK.
do In
A
gu
XXXXXXX;
ne
3
ng
XXXXXXX;
R
XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Timur, pemegang NIK.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 20
Halaman 20
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
25 Bahwa Almarhumah PEWARIS selama hidunya memiliki harta berupa tanah dan
bangunan yang berdiri diatasnya seluas 252 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.
ng
XXXXXXX, Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jakarta Barat, tertulis atas nama
PEWARIS, dengan demikian harta tersebut adalah harta peninggalan (harta warisan)
A gu
do
dari Almh. PEWARIS.
26 Bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris dari PEWARIS telah setuju dan sepakat
In
untuk membagi hak waris (harta Warisan) yang telah ditinggalkan Pewaris
•
Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya , seluas 252 M2 berdasarkan Setifikat Hak Milik No. XXXXXXX Jakarta Barat setempat
ub
dikenal sebagai Jakarta Barat, tertulis atas nama PEWARIS :
ka
ep
Setelah dijual akan dibagi sebagai berikut :
si
R
Seluruh Para ahli Waris mendapat Bagian yang sama rata.
tersebut diatas kepada Para Ahli Waris masing-masing sesuai kesepakatan dalam
A gu
PEWARIS)
do
Rapat Besar Keluarga dan Merupakan Kehendak Terakhir dari Pewaris ( Almh.
ne
27 Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk melaksanakan membagikan Harta Warisan
ng
ah
lik
terakhir almarhumah PEWARIS yaitu :
m
ah
sebagaimana telah disepakati dalam rapat keluarga besar serta menjalankan pesan
28 Bahwa untuk kepentingan pengalihan (balik nama), penjualan, pencairan dari harta
In
warisan tersebut diatas diperlukan penetapan dari Pengadilan yang berwenang.
Bahwa Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas Para Pemohon dengan ini
lik
mengajukan Permohonan Kepada Yang Terhormat Pengadilan Agama Jakarta Barat
ka m ah
berkenan Memeriksa dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon yatu : Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2
Menetapkan Almarhumah PEWARIS sebagai Pewaris.
3
Menetapkan Para Pemohon atau Para Ahli Waris, sebagai Ahli Waris yang sah dari
ep
Almarhumah PEWARIS;
R
ng
hak milik No. XXXXXXX, Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jakarta Barat,
In
A
gu
PEWARIS;
do
tertulis atas nama PEWARIS sebagai Harta warisan/Harta Peninggalan Almh.
s
Menetapkan sebidang tanah berikut bangunan seluas 252 M2 berdasarkan sertifikat
ne
4
ub
1
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 21
Halaman 21
R ep ub
5
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan Para Pemohon berhak atas pembagian hak waris (harta warisan) almarhumah PEWARIS dengan bagian sama rata;
6
Menetapkan Para Pemohon berhak dan berwenang untuk melakukan pengalihan
ng
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 22
(balik nama), penjualan atas harta warisan tersebut;
do
Membebankan biaya-biaya yang timbul kepada Para Pemohon.
A gu
7
Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, untuk kepentingan
In
para Pemohon telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tetap meneruskan perkaranya ;
lik
ah
Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan dan atas
telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :
ub
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon Surat-surat :
1
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEWARIS (almarhumah) Nomor
ep
I
ah
ka
m
pertanyaan Majelis, para Pemohon tetap pada permohonannya itu ;
Jakarta Barat, bermaterai cukup, telah
ng
dicocokan dan sesuai dengan aslinya (bukti P-1) ; 2
si
Kemanggisan, Kecamatan Palmerah,
Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXX tertanggal 10 Juni
A gu
do
2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan
ne
R
XXXXXXX, tertanggal 15 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan
Palmerah, Jakarta Barat, bermaterai cukup, telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya (bukti P-2) ;
Fotokopi Surat Keterangan yang menyatakan atas nama PEWARIS semasa
In
3
lik
Jakarta Barat,
bermaterai cukup, telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya (bukti P-3) ;
ub
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA I PEWARIS, tertanggal 3 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok Jawa Barat, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-4) ;
Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAUDARA I PEWARIS
R
5
Kantor Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah,
ep
4
s
Nomor XXXXXXX tertanggal 9 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor cukup, copy diatas copy (bukti P-5) ; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK I SAUDARA I PEWARIS,
do
6
ne
ng
Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, bermaterai
M
In
A
gu
tertanggal 7 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka m ah
hidupnya tidak/belum Nikah , tertanggal 12 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh
Halaman 22
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-6);
Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ANAK I SAUDARA I
ng
7
PEWARIS tertanggal 19 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor
A gu
do
Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-7) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ISTRI ANAK I DARI SAUDARA
In
8
I PEWARIS, tertanggal 15 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan
Surat Keterangan Kematian atas nama ISTRI ANAK I DARI
SAUDARA I PEWARIS tertanggal 15 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-9) ; 10
ep
ka
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ISTRI ANAK I DARI
si
R
SAUDARA I PEWARIS, tertanggal 27 April 2010, yang dikeluarkan oleh cukup, copy diatas copy (bukti P-10) ; 11
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, tertanggal 16
A gu
do
Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pegangsaan,
ne
Kantor Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, bermaterai
ng
ah
Fotokopi
ub
9
lik
copy (bukti P-8);
m
ah
Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti
14
lik
1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatan Sipil Jakarta, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-12) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, tertanggal 26 Juli
ub
13
Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON I, tertanggal 24 September
1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-13) ;
ep
ka m ah
12
In
P-11) ;
ah
Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II, tertanggal 26 Juli 1978,
R
yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatan Sipil Jakarta, bermaterai cukup, copy
oleh Kantor Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,
do In
A
gu
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-15) ;
ne
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III, yang dikeluarkan
ng
15
s
diatas copy (bukti P-14) ;
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 23
Halaman 23
R ep ub
16
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III, tertanggal 23 Juni 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatan Sipil Jakarta Pusat, bermaterai cukup,
17
ng
copy diatas copy (bukti P-16) ;
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON III,
A gu
do
tertanggal 28 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Malaka
Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, bermaterai cukup, copy diatas
18
In
copy (bukti P-17) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV, tertanggal 31
lik
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti
19
ub
P-18) ;
Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON IV, tertanggal 6 Juni 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatan Sipil Jakarta Timur, bermaterai cukup,
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK II SAUDARA I
R
20
ep
copy diatas copy (bukti P-19) ;
si
PEWARIS, tertanggal 20 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor cukup, copy diatas copy (bukti P-20) ; Surat Keterangan Kematian atas nama PEMOHON XLVIII
do
Fotokopi
A gu
21
ne
Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, bermaterai
ng
ah
ka
m
ah
Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pegangsaan,
tertanggal 12 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung
Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas
cukup, copy diatas copy (bukti P-22) ;
ub
Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, bermaterai
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON V, tertanggal 27 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas copy
s
(bukti P-23) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VI, tertanggal 27
ng
Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas copy,
do In
A
gu
(bukti P-24) ;
ne
24
lik
PEWARIS, tertanggal 9 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor
ep
23
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ANAK II SAUDARA I
R
ka m ah
22
In
copy (bukti P-21) ;
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 24
Halaman 24
R ep ub
25
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON VI, tertanggal 12 Oktober
1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatan Sipil Jakarta Pusat, bermaterai
26
ng
cukup, copy diatas copy (bukti P-25) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VII, tertanggal 19
A gu
do
Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas copy,
27
In
(bukti P-26) ;
Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON VII, tertanggal 14 Februari
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VIII, tertanggal 27
ub
28
Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-28) ; 29
ep
ka
Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON VIII, tertanggal 1 Februari
si
R
1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatan Sipil Jakarta Pusat, bermaterai
30
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IX (Pemohon 9),
A gu
do
bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-30) ; 31
Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON IX (Pemohon 9),
lik
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-33) ;
Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON X (Pemohon 10), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-34) ;
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON X (Pemohon 10), bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-35) ; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XI (Pemohon 11),
s
36
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON X (Pemohon 10),
ub
35
(Pemohon 9), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-32) ;
ep
34
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON IX
R
ka m ah
33
In
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-31) ;
32
ne
cukup, copy diatas copy bukti P-29) ;
ng
bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-36) ; Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XI (Pemohon 11),
ng
37
do In
A
gu
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-37) ;
ne
ah
lik
cukup, copy diatas copy (bukti P-27) ;
m
ah
1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatan Sipil Jakarta Pusat, bermaterai
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 25
Halaman 25
R ep ub
ne si a
38
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XI (Pemohon 11), bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-38) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XII, (Pemohon 11),
ng
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
39
bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-39) ;
do
Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama PEMOHON XII, (Pemohon
A gu
40
11), bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-40) ;
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XII,
In
41
(Pemohon 11), bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-41) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA III PEWARIS,
43
lik
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-42) ;
Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat atas nama SAUDARA III
44
ub
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-43) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ISTRI SAUDARA III PEWARIS,
45
ep
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-44) ; Fotokopi
Surat Perpanjangan Penggunaan tanah Makam atas nama
III PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-46) ; 47
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XIII, bermaterai
52
lik
cukup, copy diatas copy, (bukti P-49) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XIV, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-50) ;
ub
51
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXX, bermaterai
Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON XIV, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-51) ;
ep
ka m ah
50
In
Fotokopi Surat Keterangan rumah sakit XXXXXXX atas nama SAUDARA III
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-48) ;
49
do
A gu
cukup, copy diatas copy (bukti P-47) ;
48
si
Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ISTRI SAUDARA
ne
46
R
PEMOHON XIII, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-45) ;
ng
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXX, bermaterai Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA III PEWARIS,
54
ng
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-53) ; Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK IV DARI SAUDARA
do In
A
gu
III PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-54) ;
s
53
R
cukup, copy diatas copy (bukti P-52) ;
ne
ah
ka
m
ah
42
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 26
Halaman 26
R ep ub
Fotokopi
Berita Acara Penyerahan Jenazah atas nama ANAK IV DARI
SAUDARA III PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-55) ;
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XVI, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-56);
do
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XVII, bermaterai
A gu
57
cukup, copy diatas copy (bukti P-57) ;
Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON XVII (Pemohon
In
58
17), bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-58) ;
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXX, bermaterai
60
lik
cukup, copy diatas copy (bukti P-59) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XVIII (Pemohon 18),
61
Fotokopi
ub
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-60) ;
Surat Keterangan Kematian atas nama PEMOHON XVIII,
62
ep
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-61) ;
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XVIII,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-63) ; 64
Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON XIX (Pemohon
A gu
do
19), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-64) ; 65
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XX (Pemohon 20),
In
bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-65) ;
66
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XX, bermaterai
69
lik
Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON XXI, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-68) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXII (Pemohon 22), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-69) ; Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON XXII, bermaterai
R
70
bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-67) ;
ub
68
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXI (Pemohon 21),
ep
ka m ah
cukup, copy diatas copy (bukti P-66) ;
67
si
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XIX (Pemohon 19),
ne
63
R
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-62) ;
ng
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXIII (Pemohon 23),
ng
71
bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-71) ;
do
Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON XXIII,
gu
72
In
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-72) ;
A
s
cukup, copy diatas copy (bukti P-70) ;
ne
ah
ka
m
ah
59
ne si a
55
ng
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
56
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 27
Halaman 27
R ep ub
ne si a
73
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XXIII, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-73) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXIV (Pemohon 24),
ng
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
74
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-74) ;
do
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXIV, bermaterai
A gu
75
cukup, copy diatas copy (bukti P-75) ;
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXX, bermaterai
In
76
cukup, copy diatas copy (bukti P-76) ;
lik
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXV(Pemohon 25),
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-77) ; 78
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXV, bermaterai
79
ub
cukup, copy diatas copy (bukti P-78) ;
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XXV,
80
ep
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-79) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXVI (Pemohon 26), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-80) ;
ng
cukup, copy diatas copy (bukti P-81) ; 82
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XXVI,
A gu
do
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-82) ; 83
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXVII (Pemohon 27),
In
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-83) ;
84
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXVII, bermaterai
88
lik
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXVIII, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-86) ;
ub
87
28), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-85) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXIX (Pemohon 29),
ep
86
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXVIII (Pemohon
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-87) ; Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXIX, bermaterai
R
ka m ah
cukup, copy diatas copy (bukti P-84) ;
85
si
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXVI, bermaterai
ne
81
R
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXX (Pemohon 30),
ng
89
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-89) ;
do
Fotokopi Surat Lapor Kelahiran atas nama PEMOHON XXX, bermaterai
gu
90
In
cukup, copy diatas copy (bukti P-90) ;
A
s
cukup, copy diatas copy (bukti P-88) ;
ne
ah
ka
m
ah
77
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 28
Halaman 28
R ep ub
ne si a
91
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XXX, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-91) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA IV PEWARIS,
ng
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
92
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-92) ;
do
Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAUDARA IV PEWARIS,
A gu
93
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-93) ;
94
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aisyah, bermaterai cukup, copy
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAUDARA IV
96
lik
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-95) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK I SAUDARA IV
97
ub
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-96) ;
Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ANAK I SAUDARA IV
98
ep
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-97) ; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHOHN XXXI (Pemohon 31), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-98) ;
ng
SAUDARA IV PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-99) ; 100
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXXII (Pemohon 32)
A gu
do
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-100) ; 101
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXXII, bermaterai
In
cukup, copy diatas copy Bukti P-101);
102
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXX, bermaterai
106
lik
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXXIII, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-104);
ub
105
33) bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-103) ;
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XXXIII,
ep
104
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXXIII (Pemohon
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-105) ; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA V PEWARIS,
R
ka m ah
cukup, copy diatas copy (bukti P-102) ;
103
si
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUAMI ANAK I
ne
99
R
Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAUDARA V PEWARIS,
ng
107
yang bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-107) ;
do
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXXIV (Pemohon
gu
108
In
34), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-108) ;
A
s
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-106) ;
ne
ah
ka
m
ah
95
In
diatas copy (bukti P-94) ;
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 29
Halaman 29
R ep ub
ne si a
109
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXXV (Pemohon 35), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-109) ;
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXXV, bermaterai
ng
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
110
cukup, copy diatas copy (bukti P-110) ;
do
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXXVI (Pemohon
A gu
111
36), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-111) ;
112
Fotokopi Surat Kelahiran atas nama PEMOHON XXXVI, bermaterai cukup,
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXXVII (Pemohon
lik
35), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-113) ;
114 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXXVII, bermaterai
115
ub
cukup, copy diatas copy (bukti P-114) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXXVIII (Pemohon
116
ep
38), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-115) ; Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXXVIII,
39), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-117) ; 118
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXXIX, bermaterai
A gu
do
cukup, copy diatas copy (bukti P-118) ; 119
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XL (Pemohon 40),
In
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-119) ;
120
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XL,
124
lik
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-121) ;
Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAUDARA VI PEWARIS,
ub
123
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XXXIV,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-122); Fotokopi
Surat Laporan Kematian atas nama SUAMI SAUDARA VI
ep
122
bermaterai
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-123) ; Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUAMI SAUDARA VI
R
ka m ah
cukup, copy diatas copy (bukti P-120) ;
121
si
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXXIX (Pemohon
ne
117
R
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-116) ;
ng
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XLI (Pemohon 41),
ng
125
do In
A
gu
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-125) ;
s
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-124);
ne
ah
ka
m
ah
113
In
copy diatas copy (bukti P-112) ;
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 30
Halaman 30
R ep ub
ne si a
126
Fotokopi Surat Kelahiran atas nama PEMOHON XLI (Pemohon 41), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-126) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK II SAUDARA VI
ng
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
127
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-127);
do
Fotokopi Surat Kematian atas nama ANAK II SAUDARA VI PEWARIS,
A gu
128
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-128) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XLII (Pemohon 42),
In
129
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-129) ;
lik
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ANAK II SAUDARA VI PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-130) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XLIV (Pemohon 44),
ub
131
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-131) ; 132
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XLIV, bermaterai
133
Fotokopi
ep
cukup, copy diatas copy (bukti P-132) ;
Surat Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam atas nama
134
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA IX PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-134) ;
do
Fotokopi Surat Kematian atas nama SAUDARA IX PEWARIS, bermaterai
A gu
135
cukup, copy diatas copy (bukti P-135) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XLV (Pemohon 45),
In
136
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-136) ;
139
140
lik
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-137) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XLVI (Pemohon 46),
ub
138
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XLV,
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-138) ;
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XLVI, bermaterai
ep
ka m ah
137
ne
;
si
R
SAUDARA VIII PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-133)
ng
cukup, copy diatas copy (bukti P-139) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XLVII (Pemohon 47), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XLVII, bermaterai
ng
cukup, copy diatas copy (bukti P-141) ; 142
s
141
R
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-140) ;
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XLVII,
do In
A
gu
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-142) ;
ne
ah
ka
m
ah
130
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 31
Halaman 31
R ep ub
ne si a
143
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XLVIII (Pemohon 48), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-143) ;
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XLVIII, bermaterai
ng
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
144
cukup, copy diatas copy (bukti P-144) ;
do
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XLIX (Pemohon 49),
A gu
145
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-145) ;
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XLIX Agusetiawan,
In
146
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-146) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON L (Pemohon 50), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON L, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-148) ;
149
ub
148
lik
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-147) ;
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON L,
150
ep
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-149);
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LI (Pemohon 51),
copy diatas copy (bukti P-151) ; 152
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LII (Pemohon 52), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LII,
bermaterai
In
cukup, copy diatas copy (bukti P-153) ;
154
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LIII (Pemohon 53), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-154) ;
158
lik
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LIV (Pemohon 54),
ub
157
cukup, copy diatas copy (bukti P-155) ;
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-156) ;
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LIV, bermaterai
ep
156
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LIII, bermaterai
cukup, copy diatas copy (bukti P-157) ;
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON LIV,
R
ka m ah
155
do
A gu
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-152) ; 153
si
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LI, bermaterai cukup,
ne
151
R
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-150) ;
ng
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LV (Pemohon 55),
ng
159
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-159) ;
do
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LV, bermaterai
gu
160
In
cukup, copy diatas copy (bukti P-160) ;
A
s
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-158) ;
ne
ah
ka
m
ah
147
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 32
Halaman 32
R ep ub
ne si a
161
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON LV, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-161) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LVI (Pemohon 56),
ng
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-162) ;
do
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LVI, bermaterai
A gu
163
cukup, copy diatas copy (bukti P-163) ;
164
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LVII (Pemohon 57),
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LVII, bermaterai
166
lik
cukup, copy diatas copy (bukti P-165) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA X PEWARIS,
167
ub
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-166) ;
Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAUDARA X PEWARIS,
168
ep
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-167) ;
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAUDARA X
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LVIII (Pemohon 58), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-169) ;
170
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LIX (Pemohon 59),
A gu
do
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-170) ; 171
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LIX, bermaterai
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK II SAUDARA X
176
lik
Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ANAK II SAUDARA X
ub
175
PEWARIS, ermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-173) ;
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-174) ; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LX (Pemohon 60),
ep
174
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II SAUDARA X
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-175) ; Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LX,
R
ka m ah
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-172) ;
173
In
cukup, copy diatas copy (bukti P-171) ;
172
si
169
R
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-168) ;
ng
bermaterai
Fotokopi
Surat Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam atas nama
ng
177
SAUDARA XI PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-177) ;
do
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LXI (Pemohon 61),
gu
178
In
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-178) ;
A
s
cukup, copy diatas copy (bukti P-176) ;
ne
ah
ka
m
ah
165
In
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-164) ;
ne
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
162
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 33
Halaman 33
R ep ub
ne si a
179
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON LXI, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-179) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LXII (Pemohon 62)
ng
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-180) ;
do
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LXII, bermaterai
A gu
181
cukup, copy diatas copy (bukti P-181) ;
182
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON LXII, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LXIII (Pemohon 63)
184
lik
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-183) ;
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LXIII, bermaterai
185
ub
cukup, copy diatas copy (bukti P-184) ;
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON LXIII ,
186
ep
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-185) ;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA XII PEWARIS,
187
R
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-186) ; Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAUDARA XII PEWARIS,
188
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUAMI SAUDARA XII
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUAMI SAUDARA XII
A gu
189
do
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-188) ;
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-189) ; Fotokopi
Surat Keterangan Kematian atas nama SUAMI SAUDARA XII
PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-190) ;
194
lik
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LXIV, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-192) ;
ub
193
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-191) ;
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON LXIV,
ep
192
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LXIV (Pemohon 64)
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-193) ; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LXV (Pemohon 65)
R
ka m ah
191
In
190
ne
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-187) ;
ng
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LXV, bermaterai
ng
195
cukup, copy diatas copy (bukti P-195);
do
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON LXV,
gu
196
In
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-196) ;
A
s
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-194);
ne
ah
ka
m
ah
183
In
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-182) ;
si
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
180
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 34
Halaman 34
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA XIII PEWARIS,
197
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-197) ;
Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAUDARA XIII PEWARIS,
ng
198
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-198) ;
A gu
do
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LXVI (Pemohon 66),
199
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-199) ;
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON LXVI,
200
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LXVII (Pemohon 67),
lik
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-201) ;
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LXVII, bermaterai
202
cukup, copy diatas copy (bukti P-202) ;
ub
m
ah
201
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LXVIII (Pemohon
203
ka
In
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-200) ;
ep
68), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-203) ; Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LXVIII, bermaterai
ah
204
ng
bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-205) ;
do
A gu
SAKSI 1, umur XX tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya
•
Bahwa setahu saksi PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2007 di
lik
•
In
Bahwa saksi mengaku sebagai teman sekantor PEWARIS ;
Bahwa setahu saksi selama hidupnya PEWARIS belum pernah menikah dan
•
ub
tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak ;
Bahwa mengenai ayah, ibu dan saudara-saudara almarhumah PEWARIS, saksi tidak mengetahuinya ;
SAKSI 2, umur XX tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya
Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga PEWARIS ;
•
Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2007 di Jakarta
ng
•
karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
do
Bahwa setahu saksi selama hidupnya PEWARIS belum pernah menikah dan
gu
•
In
tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak ;
A
s
R
disimpulkan sebagai berikut ;
ne
2
•
ep
ka m ah
disimpulkan sebagai berikut ;
Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
ne
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON LXVI,
205
1
si
R
cukup, copy diatas copy (bukti P-204) ;
II. Saksi-saksi :
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 35
Halaman 35
R ep ub
•
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setahu saksi almarhumah PEWARIS memiliki seorang saudara
perempuan yaitu SAUDARA XIII PEWARIS (meninggal tahun 2011) yang
ng
menikah dengan PEMOHON LXVI (Pemohon 66) dan memiliki anak 2 orang
yakni PEMOHON LXVII (Pemohon 67) dan PEMOHON LXVIII (Pemohon Bahwa selebihnya saksi tidak tahu ;
A gu
•
do
68);
SAKSI 3, umur XX tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya
In
3
Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga PEWARIS ;
•
Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2007 di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
Bahwa setahu saksi selama hidupnya PEWARIS belum pernah menikah dan
ub
•
m
tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak ; •
SAKSI 4, umur XX tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya
si
R
disimpulkan sebagai berikut ;
Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga PEWARIS ;
•
Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2007 di Jakarta
ng
•
karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
do
Bahwa setahu saksi selama hidupnya PEWARIS belum pernah menikah dan
A gu
•
tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak ;
Bahwa setahu saksi almarhumah PEWARIS memiliki seorang saudara
In
•
ne
4
Bahwa selebihnya saksi tidak tahu ;
ep
ka
ah
•
lik
ah
disimpulkan sebagai berikut ;
lik
yakni PEMOHON LXVII (Pemohon 67) dan PEMOHON LXVIII (Pemohon 68) ; •
Bahwa selebihnya saksi tidak tahu ;
SAKSI 5, umur XX tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya
ep
disimpulkan sebagai berikut ;
Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga PEWARIS ;
•
Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2007 di Jakarta
•
ng
karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ; Bahwa setahu saksi selama hidupnya PEWARIS belum pernah menikah dan
do In
A
gu
tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak ;
s
R
•
ne
5
menikah dengan PEMOHON LXVI (Pemohon 66) dan memiliki 2 orang anak
ub
ka m ah
perempuan yaitu SAUDARA XIII PEWARIS (meninggal tahun 2011) yang
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 36
Halaman 36
•
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setahu saksi almarhumah PEWARIS memiliki seorang saudara
perempuan yaitu SAUDARA XIII PEWARIS (meninggal tahun 2011) yang
ng
menikah dengan PEMOHON LXVI (Pemohon 66) dan memiliki anak 2 orang
yakni PEMOHON LXVII (Pemohon 67) dan PEMOHON LXVIII (Pemohon Bahwa selebihnya saksi tidak tahu ;
A gu
•
do
68) ;
6
SAKSI 6, umur XX tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya
In
•
Bahwa saksi mengaku sebagai paman PEWARIS ;
•
Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2007 di Jakarta
lik
ah
disimpulkan sebagai berikut ;
karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
Bahwa setahu saksi selama hidupnya PEWARIS belum pernah menikah dan
ub
m
•
tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak ; Bahwa setahu saksi almarhumah PEWARIS memiliki 12 (dua belas) orang
ep
ka
•
saudara kandung yaitu, SAUDARA I PEWARIS, PEMOHON XII, SAUDARA
R
ah
III PEWARIS, SAUDARA IV PEWARIS, SAUDARA V PEWARIS,
si
SAUDARA VI PEWARIS, SAUDARA VIII PEWARIS, SAUDARA IX
Bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia, ayah dan ibunya sudah
do
•
ne
ng
PEWARIS, SAUDARA X PEWARIS, SAUDARA XI PEWARIS, SAUDARA XII PEWARIS dan SAUDARA XIII PEWARIS ;
A gu
meninggal dunia terlebih dahulu. Demikian pula 10 (sepuluh) orang saudaranya yang bernama SAUDARA I PEWARIS, SAUDARA III PEWARIS, ,
In
SAUDARA IV PEWARIS, SAUDARA V PEWARIS, SAUDARA VI
PEWARIS, telah meninggal dunia lebih dalu ;
yakni PEMOHON XII dan SAUDARA XIII PEWARIS (meninggal dunia tahun 2011), serta 46 (empat puluh enam) orang keponakan sebagai anak-anak
ep
dari saudaranya yang telah meninggal dunia tersebut, yaitu sebagian dari para Pemohon ; •
Bahwa selebihnya saksi tidak tahu ;
ng
disimpulkan sebagai berikut ;
•
Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2007 di Jakarta
do
Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga PEWARIS ;
gu
•
In
karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
A
s
SAKSI VII, umur XX tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya
ne
7
Bahwa almarhumah PEWARIS, meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung,
ub
•
lik
SAUDARA X PEWARIS, SAUDARA XI PEWARIS dan SAUDARA XII
R
ka m ah
PEWARIS, SAUDARA VIII PEWARIS, SAUDARA IX PEWARIS,
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
R ep ub
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 37
Halaman 37
R ep ub
•
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setahu saksi selama hidupnya PEWARIS belum pernah menikah dan tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak ;
•
Bahwa setahu saksi almarhumah PEWARIS memiliki 12 (dua belas) orang
ng
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 38
saudara kandung yaitu, SAUDARA I PEWARIS, PEMOHON XII, SAUDARA
A gu
do
III PEWARIS, SAUDARA IV PEWARIS, SAUDARA V PEWARIS,
SAUDARA VI PEWARIS, SAUDARA VIII PEWARIS, SAUDARA IX PEWARIS, SAUDARA X PEWARIS, SAUDARA XI PEWARIS, SAUDARA
•
In
XII PEWARIS dan SAUDARA XIII PEWARIS ;
Bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia, ayah dan ibunya sudah
lik
ah
meninggal dunia terlebih dahulu. Demikian pula 10 (sepuluh) orang saudaranya yang bernama SAUDARA I PEWARIS, SAUDARA III PEWARIS, ,
ub
m
SAUDARA IV PEWARIS, SAUDARA V PEWARIS, SAUDARA VI PEWARIS, SAUDARA VIII PEWARIS, SAUDARA IX PEWARIS,
ep
ka
SAUDARA X PEWARIS, SAUDARA XI PEWARIS dan SAUDARA XII PEWARIS, telah meninggal dunia lebih dalu ;
ah
•
Bahwa almarhumah PEWARIS, meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung,
si
R
yakni PEMOHON XII dan SAUDARA XIII PEWARIS (meninggal dunia
ng
dari saudaranya yang telah meninggal dunia tersebut, yaitu sebagian dari para Pemohon ;
do
Bahwa selebihnya saksi tidak tahu ;
A gu
•
SAKSI VIII, umur XX tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya
Bahwa saksi mengaku sebagai saudara sepupu PEWARIS ;
•
Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2007 di Jakarta
•
ub
karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
lik
•
Bahwa setahu saksi selama hidupnya PEWARIS belum pernah menikah dan
•
ep
tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak ;
Bahwa setahu saksi almarhumah PEWARIS memiliki 12 (dua belas) orang saudara kandung yaitu, SAUDARA I PEWARIS, PEMOHON XII, SAUDARA
R
ah
ka m ah
disimpulkan sebagai berikut ;
In
8
ne
tahun 2011), serta 46 (empat puluh enam) orang keponakan sebagai anak-anak
s
III PEWARIS, SAUDARA IV PEWARIS, SAUDARA V PEWARIS, PEWARIS, SAUDARA X PEWARIS, SAUDARA XI PEWARIS, SAUDARA
do In
A
gu
XII PEWARIS dan SAUDARA XIII PEWARIS ;
ne
ng
M
SAUDARA VI PEWARIS, SAUDARA VIII PEWARIS, SAUDARA IX
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 38
R ep ub
•
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia, ayah dan ibunya sudah
meninggal dunia terlebih dahulu. Demikian pula 10 (sepuluh) orang saudaranya
ng
yang bernama SAUDARA I PEWARIS, SAUDARA III PEWARIS, , SAUDARA IV PEWARIS, SAUDARA V PEWARIS, SAUDARA VI
do
PEWARIS, SAUDARA VIII PEWARIS, SAUDARA IX PEWARIS,
A gu
SAUDARA X PEWARIS, SAUDARA XI PEWARIS dan SAUDARA XII PEWARIS, telah meninggal dunia lebih dalu ;
Bahwa almarhumah PEWARIS, meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung,
In
•
yakni PEMOHON XII dan SAUDARA XIII PEWARIS (meninggal dunia
Pemohon ; •
Bahwa selebihnya saksi tidak tahu ;
ub
dari saudaranya yang telah meninggal dunia tersebut, yaitu sebagian dari para
m
ep
Menimbang, bahwa para Pemohon telah membenarkan keterangan para saksi tersebut ;
Menimbang, bahwa para Pemohon telah tidak mengajukan bukti-bukti lagi di
R
ka
si
persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya
do
A gu
Selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala sesuatunya sebagaimana tertera
ne
mempertahankan segala sesuatu yang telah diajukan di persidangan dan selanjutnya
ng
ah
lik
ah
tahun 2011), serta 46 (empat puluh enam) orang keponakan sebagai anak-anak
memohon untuk diberikan penetapan;
dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan
In
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan para Pemohon
lik
ka m ah
penetapan ini;
ub
adalah sebagaimana telah terurai di atas;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, perkara a quo
termasuk perkara kewarisan Islam dan Para Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Pusat,
ep
Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi dan
Sidoarjo, namun telah memilih untuk beracara di Pengadilan Agama Jakarta Barat, karena
R
itu berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 49 huruf b (dan penjelasannya) Undang-Undang Nomor 3
Agama Jakarta Barat secara relative dan secara absolut berwenang memeriksa dan
do In
A
gu
mengadili perkara a quo ;
ne
ng
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan
s
Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 39
Halaman 39
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para pemohon meliputi 5 (lima)
hal, yakni (1) menetapkan almarhumah PEWARIS sebagai pewaris, (2) menetapkan para
ng
Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS, (3) menetapkan harta warisan almarhumah PEWARIS, (4) menetapkan bagian masing-masing para ahli waris, dan (5)
do
menetapkan para Pemohon berhak dan berwenang untuk melakukan pengalihan (balik
A gu
nama), penjualan atas harta warisan tersebut ;
Menimbang, bahwa terhadap kumulasi permohonan para Pemohon tersebut Majelis
•
Bahwa sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-
lik
ah
undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara
ub
m
contentius juga dapat dilakukan dengan cara volunteer ; •
Bahwa penyelesaian perkara waris dengan cara volunteer terbatas hanya yang
ep
ka
berkenaan dengan penetapan siapa-siapa yang menjadi ahli waris (vide Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung RI, halaman 60) ; •
si
R
Bahwa para Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya, telah
ng
mengajukan perkaranya dalam bentuk volunteer ;
do
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis
ne
ah
In
mempertimbangkan sebagai berikut ;
A gu
berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon setentang penetapan ahli waris dari
almarhumah PEWARIS, formal dapat diterima, sedangkan selebihnya dinyatakan tidak
In
dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis akan mempertimbangkan materi perkara
lik
penetapan ahli waris almarhumah PEWARIS tersebut sebagai berikut :
ka m ah
Menimbang, bahwa para Pemohon mengaku sebagai saudara, isteri dan suami dari
telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2007 ;
ub
saudara, keponakan, isteri keponakan, dan cucu dari saudara almarhumah PEWARIS yang
ep
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon
telah mengajukan bukti surat produk P-1 sampai dengan P-205 dan 8 (delapan) orang saksi
ng
Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 merupakan fotocopy bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, yang secara procedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti
do
In
A
gu
surat, dan secara substansial relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga
ne
atas;
s
R
yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 40
Halaman 40
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
secara formil dan materil berdasarkan Pasal 165 HIR bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini ;
ng
Menimbang, bahwa bukti P-4 s/d P-205 merupakan fotocopy bermaterai cukup, meskipun tidak diperlihatkan aslinya namun tidak ada pihak yang membantahnya dan
A gu
do
secara substansial relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, karena itu Majelis menilai bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian ;
In
Menimbang, bahwa adapun kesaksian kedelapan saksi di atas telah memenuhi
syarat formil kesaksian yakni disampaikan di bawah sumpah dan di muka persidangan,
ah
secara materil kesaksian kelima saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan
lik
bersesuaian, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dipakai sebagai bukti dalam
ub
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan surat permohonan para Pemohon, telah terungkap fakta-fakta
ep
di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut : •
Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2007 di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
•
si
R
Bahwa selama hidupnya almarhumah PEWARIS tidak pernah menikah, tidak
ng
mempunyai anak dan tidak pernah mengangkat anak serta tidak mempunyai wasiat ; Bahwa ayah dan ibu almarhumah PEWARIS telah meninggal lebih dahulu ;
•
Bahwa almarhumah PEWARIS, mempunyai 12 (dua belas) orang saudara kandung,
A gu
do
•
ne
ah
ka
m
perkara a quo ;
yakni SAUDARA I PEWARIS, PEMOHON XII (Pemohon 12), SAUDARA III
In
PEWARIS, SAUDARA IV PEWARIS, SAUDARA V PEWARIS, SAUDARA VI
PEWARIS, SAUDARA VIII PEWARIS, SAUDARA IX PEWARIS, SAUDARA
lik
ub
yang bernama SAUDARA I PEWARIS, SAUDARA III PEWARIS, SAUDARA IV PEWARIS, SAUDARA V PEWARIS, SAUDARA VI PEWARIS, SAUDARA VIII PEWARIS,
SAUDARA IX PEWARIS, SAUDARA X PEWARIS,
SAUDARA XII PEWARIS, dan SAUDARA XIII PEWARIS, telah meninggal dunia lebih dahulu ;
ng
meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung yakni PEMOHON XII dan SAUDARA XIII PEWARIS, serta 46 orang keponakan sebagai anak-anak dari
do
saudara-saudara kandungnya yang telah meninggal dunia, diantaranya sebagian dari
In
gu
para Pemohon ;
A
s
Menimbang, bahwa pada saat almarhumah PEWARIS meninggal dunia,
ne
•
Bahwa pada saat almarhumah PEWARIS meninggal dunia, kesepuluh saudaranya
ep
•
SAUDARA XIII PEWARIS ;
R
ka m ah
X PEWARIS, SAUDARA XI PEWARIS, SAUDARA XII PEWARIS dan
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 41
Halaman 41
R ep ub
putusan.mahkamahagung.go.id
•
Bahwa dalam penentuan ahli waris almarhumah PEWARIS tidak ada sengketa diantara para ahli waris ;
•
ng
Bahwa PEWARIS selama hidup sampai meninggalnya dalam keadaan beragama Islam, demikian pula ke empat puluh enam keponakan tersebut beragama Islam;
•
A gu
do
Bahwa SAUDARA XIII PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2011, dan meninggalkan PEMOHON LXVI (suami/Pemohon 66), dan 2
In
orang anak, yakni PEMOHON LXVII (Pemohon 67) dan PEMOHON LXVIII binti
•
lik
Bahwa ANAK I DARI SAUDARA I PEWARIS sebagai anak dari SAUDARA I
PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2001, dan PEMOHON II (Pemohon 2), PEMOHON III (Pemohon 3) dan PEMOHON IV
ep
(Pemohon 4) ; •
Bahwa M. ANAK II DARI SAUDARA I PEWARIS sebagai anak dari SAUDARA I PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2013, dan
ah
ka
ub
meninggalkan 4 (empat) orang anak, yakni PEMOHON I (Pemohon 1),
m
ah
PEMOHON LXVI (Pemohon 68) ;
si
R
meninggalkan seorang isteri (PEMOHON V/Pemohon 5) dan 3 orang anak yakni,
ng
•
Bahwa ANAK IV DARI SAUDARA III PEWARIS sebagai anak dari SAUDARA
A gu
do
III PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1995, dan
ne
PEMOHON VI (Pemohon 6), PEMOHON VII (Pemohon 7), dan PEMOHON VIII (Pemohon 8) ;
meninggalkan seorang suami (PEMOHON XVI/Pemohon 16) dan 6 orang anak,
In
yakni PEMOHON XVII (Pemohon 17), PEMOHON XVIII (Pemohon 18),
PEMOHON XIX (Pemohon 19), PEMOHON XX (Pemohon 20), PEMOHON XXI
•
lik
Bahwa ANAK I SAUDARA IV PEWARIS sebagai anak dari SAUDARA IV PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2009 dan meninggalkan 2
ub
•
(dua) orang anak, yakni PEMOHON XXXI (Pemohon 31) dan SAUDARA PEMOHON XXXI;
ep
ka m ah
(Pemohon 21), dan PEMOHON XXII (Pemohon 22) ;
Bahwa ANAK II DARI SAUDARA VI PEWARIS sebagai anak dari SAUDARA VI PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2013 dan meninggalkan
s In
A
gu
sebagai berikut ;
do
Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis mempertimbangkan hal-hal
ne
ng
(Pemohon 43) ;
R
seorang isteri (PEMOHON XLII/Pemohon 42) dan seorang anak PEMOHON XLIII
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 42
Halaman 42
R ep ub
•
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 KHI menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan
ng
perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hokum untuk menjadi ahli waris, sehingga orang yang tidak memiliki hubungan darah atau
do
tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan pewaris, maka tidak dapat
A gu
dinyatakan sebagai ahli waris ;
•
In
Bahwa Pasal 185 ayat (1) KHI menentukan bahwa, ahli waris yang meninggal lebih
dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 KHI. Bahwa ketentuan Pasal 185
lik
ah
ayat (1) KHI ini dapat melebar kemana-mana yang dapat menimbulkan persoalan lebih rumit lagi, karena itu Mahkamah Agung dalam Rakernas tahun 2010 dan 2011
ub
bawah ;
ep
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menyimpulkan bahwa PEMOHON V (Pemohon 5), PEMOHON XVI (Pemohon 16),
R
PEMOHON XXXIV (Pemohon 34), PEMOHON XLII (Pemohon 42), PEMOHON XLV
si
(Pemohon 45), PEMOHON LVIII (Pemohon 58), PEMOHON LXI (Pemohon 61), dan
A gu
do
almarhumah PEWARIS ;
ne
PEMOHON LXVI (Pemohon 66), tidak memiliki hubungan darah dan hubungan
ng
ah
ka
m
membatasi bahwa ahli waris pengganti hanya sampai cucu dalam garis lurus ke
perkawinan dengan almarhumah PEWARIS, sehingga tidak termasuk ahli waris dari
Menimbang, bahwa PEMOHON LXVII bin PEMOHON LXVI (Pemohon 67) dan
PEMOHON LXVIII (Pemohon 68), tidak dapat mewaris secara langsung kepada
In
almarhumah PEWARIS, sebab ketika almarhumah PEWARIS meninggal dunia, ibu kandung Pemohon 67 dan Pemohon 68 yang bernama SAUDARA XIII PEWARIS
lik
(saudara kandung almarhumah) masih hidup ;
ka m ah
Menimbang, bahwa demikian pula PEMOHON VI (Pemohon 6), PEMOHON VII
ub
(Pemohon 7), dan PEMOHON VIII (Pemohon 8), PEMOHON XXXI (Pemohon 31),
SAUDARA PEMOHON XXXIdan PEMOHON XLIII (Pemohon 43), tidak dapat mewaris
ep
secara langsung kepada almarhumah PEWARIS, karena ketika almarhumah PEWARIS meninggal dunia ayah kandung Pemohon 6, Pemohon 7 dan Pemohon 8 yang bernama ANAK II DARI SAUDARA I PEWARIS, ibu kandung Pemohon 31 yang bernama ANAK
s
R
I SAUDARA IV PEWARIS, dan ayah kandung Pemohon 43 yang bernama ANAK II
ng
Menimbang, bahwa setentang PEMOHON I (Pemohon 1), PEMOHON II (Pemohon 2), PEMOHON III (Pemohon 3), dan PEMOHON IV (Pemohon 4) sebagai anak-anak dari
do
gu
ANAK I DARI SAUDARA I PEWARIS dan cucu dari SAUDARA I PEWARIS, demikian
ne
DARI SAUDARA VI PEWARIS (keponakan almarhumah) masih hidup ;
In
A
pula PEMOHON XVII (Pemohon 17), PEMOHON XVIII (Pemohon 18), PEMOHON XIX
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 43
Halaman 43
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
(Pemohon 19), PEMOHON XX (Pemohon 20), PEMOHON XXI (Pemohon 21) dan PEMOHON XXII (Pemohon 22) sebagai anak-anak dari ANAK IV DARI SAUDARA III
ng
PEWARIS dan cucu dari SAUDARA III PEWARIS , Majelis berpendapat bahwa permohonannya tidak dapat diterima, sebab pertama, karena ayah/ibu kandung dan nenek/
do
kakek para Pemohon yang menghubungkannya dengan almarhumah PEWARIS telah
A gu
meninggal lebih dahulu, dan kedua karena saudara kandung (PEMOHON XII dan SAUDARA XIII PEWARIS) dan para keponakan almarhumah PEWARIS, masih hidup ;
In
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis
menyimpulkan bahwa yang menjadi ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah
lik
ah
PEWARIS adalah 2 (dua) orang saudara kandungnya yakni PEMOHON XII dan
ub
sebagaimana tertera dalam diktum amar penetapan ini ;
Menimbang, bahwa apabila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan
ep
anak (kalalah), sedang ia mempunyai 2 orang saudara perempuan kandung dan 46 orang keponakan sebagai anak-anak dari saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan
R
kandung, maka saudara perempuan kandung tersebut bersama-sama dengan keponakannya
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ada
A gu
do
alasan bagi Majelis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengabulkan
ne
An-Nisaa ayat 176);
si
mewaris secara bersama-sama (vide Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran surat
ng
ah
ka
m
SAUDARA XIII PEWARIS, dan 46 orang keponakannya yang nama-namanya
permohonan para Pemohon sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima (niet
In
onvankelijke verklaard) selain dan selebihnya ;
Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan
lik
ka m ah
ini dinyatakan dikesampingkan ;
Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara volunter, maka beralasan
ub
untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon; Mengingat Undang-Undang dan semua peraturan perundang-undangan yang
ep
berkaitan dengan perkara ini;
R
MENETAPKAN
Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2
Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2007 ;
3
Menetapkan :
ne do
ng
gu
In
PEMOHON XII (saudara kandung/Pemohon 12);
A
1
s
1
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 44
Halaman 44
R ep ub
3
ANAK II DARI SAUDARA I PEWARIS (keponakan) ;
4
PEMOHON IX (keponakan/Pemohon 9) ;
5
PEMOHON X (keponakan/Pemohon 10) ;
6
PEMOHON XI (Keponakan/Pemohon 11) ;
7
PEMOHON XIII (keponakan/Pemohon 13) ;
8
PEMOHON XIV (keponakan/Pemohon 14) ;
9
PEMOHON XV (keponakan/Pemohon 15) ;
ne si a
SAUDARA XIII PEWARIS (saudara kandung) ;
do
ng
2
In
A gu
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
12 PEMOHON XXV (keponakan/Pemohon 25) ;
ub
13 PEMOHON XXVI (keponakan/Pemohon 26) ;
lik
11 PEMOHON XXIV (Keponakan/Pemohon 24) ;
14 PEMOHON XXVII (keponakan/Pemohon 27) ;
15 PEMOHON XXVIII (keponakan/Pemohon 28) ;
ep
16 PEMOHON XXIX (keponakan/Pemohon 29) ; 17 PEMOHON XXX (keponakan/Pemohon 30) ;
18 ANAK I SAUDARA IV PEWARIS (keponakan) ;
si
R
ah
ka
m
ah
10 PEMOHON XXIII (keponakan/Pemohon 23) ;
19 PEMOHON XXXII (keponakan/Pemohon 32) ;
ng
ne
20 PEMOHON XXXIII (keponakan/Pemohon 33) ; 21 PEMOHON XXXV (keponakan/Pemohon 35) ;
A gu
do
22 PEMOHON XXXVI (keponakan/Pemohon 36) ; 23 PEMOHON XXXVII (keponakan/Pemohon 37) ;
In
24 PEMOHON XXXVIII (keponakan/Pemohon 38) ; 25 PEMOHON XXXIX (keponakan/Pemohon 39) ; 26 PEMOHON XL (keponakan/Pemohon 40) ;
lik
27 PEMOHON XLI (keponakan/Pemohon 41) ;
ka m ah
28 ANAK II DARI SAUDARA VI PEWARIS (keponakan) ;
ub
29 PEMOHON XLIV (keponakan) ;
30 PEMOHON XLVI (keponakan/Pemohon 46) ;
ep
31 PEMOHON XLVII (keponakan/Pemohon 47) ;
32 PEMOHON XLVIII (keponakan/Pemohon 48) ;
33 PEMOHON XLIX (keponakan/Pemohon 49) ;
s
R
34 PEMOHON L (keponakan/Pemohon 50) ;
ne
35 PEMOHON LI (keponakan/Pemohon 51) ;
ng
36 PEMOHON LII (keponakan/Pemohon 52) ; 37 PEMOHON LIII (keponakan/Pemohon 53) ;
do
gu
38 PEMOHON LIV (keponakan/Pemohon 54) ;
In
A
39 PEMOHON LV (keponakan/Pemohon 55) ;
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 45
Halaman 45
R ep ub
ne si a
hk am
putusan.mahkamahagung.go.id
40 PEMOHON LVI (keponakan/Pemohon 56) ;
41 PEMOHON LVII (keponakan/Pemohon 57) ;
ng
42 PEMOHON LIX (keponakan/Pemohon 59) ;
43 ANAK II SAUDARA X PEWARIS (keponakan) ;
do
44 PEMOHON LX (keponakan/Pemohon 60) ;
A gu
45 PEMOHON LXII (keponakan/Pemohon 62) ;
46 PEMOHON LXIII (keponakan/Pemohon 63) ;
In
47 PEMOHON LXIV (keponakan/Pemohon 64) ;
PEMOHON LXVI (suami/Pemohon 66) ;
2
PEMOHON LXVII (anak/Pemohon 67) ;
3
PEMOHON LXVIII (anak/Pemohon 68) ;
ub
1
Sebagai ahli waris dari almarhumah SAUDARA XIII PEWARIS yang telah
R
ka
ne
Menetapkan : 1
PEMOHON I (anak/Pemohon 1) ;
2
PEMOHON II (anak/Pemohon 2) ;
do
ng
5
si
meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2011 ;
3
PEMOHON III (anak/Pemohon 3) ;
4
PEMOHON IV (anak/ Pemohon 4) ;
In
A gu
ah
Menetapkan :
ep
4
lik
Sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah PEWARIS ;
m
ah
48 PEMOHON LXVI (keponakan/Pemohon 65) ;
Sebagai ahli waris dari almarhum ANAK I DARI SAUDARA I PEWARIS, yang telah
7
Menetapkan ;
1
PEMOHON V (isteri/Pemohon 5) ;
2
PEMOHON VI (anak/Pemohon 6) ;
3
PEMOHON VII (anak/Pemohon 7) ;
4
PEMOHON VIII (anak/Pemohon 8) ;
lik
Menetapkan ;
ep
6
ub
ka m ah
meninggal dunia pada tanggal 18 November 2001 ;
Sebagai ahli waris dari almarhum ANAK II DARI SAUDARA I PEWARIS, yang telah
2
PEMOHON XVII (anak/Pemohon 17) ;
3
PEMOHON XVIII (anak/Pemohon 18) ;
4
PEMOHON XIX ( anak/Pemohon 19) ;
ne
PEMOHON XVI (suami/Pemohon 16) ;
do In
A
gu
ng
1
s
R
meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2013 ;
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 46
Halaman 46
R ep ub
5
PEMOHON XX (anak/Pemohon 20) ;
6
PEMOHON XXI (anak/Pemohon 21) ;
7
PEMOHON XXII (anak/Pemohon 22) ;
Sebagai ahli waris dari almarhumah ANAK IV DARI SAUDARA III PEWARIS, yang
8
Menetapkan ;
1
PEMOHON XXXI (anak/Pemohon 31) ;
2
SAUDARA PEMOHON XXXI (anak) ;
In
A gu
do
telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1995 ;
Menetapkan
1
PEMOHON XLII (isteri/Pemohon 42) ;
2
PEMOHON XLIII (anak/Pemohon 43) ;
ub
9
lik
meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2009 ;
ep
sebagai ahli waris dari almarhum ANAK II DARI SAUDARA VI PEWARIS ; 10 Menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) selain dan selebihnya ;
si
R
11 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga
ng
kini dihitung sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);
do
Demikianlah dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 M.,
ne
ah
ka
m
ah
Sebagai ahli waris dari almarhumah ANAK I SAUDARA IV PEWARIS, yang telah
A gu
bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 H oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang terdiri dari Drs. H. Badruddin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,
In
Drs. Azwar, S.H., M.E., dan Drs. H.M. Ridwan Ustha E, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam
lik
ka m ah
sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota, dibantu Hj. Nisrin, S.H.,
ub
M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Para Pemohon ;
ep
Hakim Ketua Majelis,
ttd
s
R
ah A
ttd
ne
Hakim Anggota,
do
gu
Hakim Anggota,
ttd
In
ng
Drs. H. Badruddin, M.H.
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
M
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ng
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 47
Halaman 47
R ep ub
Drs. H.M. Ridwan Ustha E, M.H.
A gu
Panitera Pengganti,
do
Drs. Azwar, S.H., M.E.I.
ttd
In
Hj. Nisrin, S.H., M.H.
lik
ah
Perincian Biaya :
1. Pendaftaran = Rp. 30.000,= Rp. 75.000,-
= RP.
5. Materai
=
Rp. = Rp. 216.000,-
6.000,-
R
Jumlah
5.000,-
ep
4. Redaksi
ub
3. Biaya Penggilan = Rp. 100.000,-
ne
si
(dua ratus enam belas ribu rupiah)
ng
ah
ka
m
2. Biaya Proses
ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ng
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 48
do In
ELIAKIM SIHOTANG, S.H.
s ne do In
A
gu
ng
M
R
ah
ep
ub
lik
ka m ah
A gu
Untuk salinan sesuai dengan aslinya Jakarta _______________________ Oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 48
