PA.Gst

PUTUSAN No. 10/Pdt.G/2010/PA.Gst

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara: Pemohon, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Berdagang), Tempat tinggal Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, sebagai Pemohon; MELAWAN Termohon, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Kecamatan Medan Perjuangan Kota Madya Medan, Medan, sebagai Termohon; Pengadilan Agama Tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara: Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 November 2010 di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsitoli di bawah nomor perkara 10/Pdt.G/2010/PA. Gst tanggal 09 November 2010, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2010/PA. Gst

Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/304/X/2000 tanggal 15 Oktober 2000; 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jalan Pahlawan Kota Medan selama 3 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan selama 5 tahun 6 bulan, dan terakhir bertempat kediaman di rumah Pemohon dan Termohon di Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : a. ANAK I; b. ANAK II; 3. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2010 Termohon dan kedua orang anak Pemohon dan Termohon datang ke Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara; 4. Bahwa setelah beberapa hari tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Lahewa, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan membawa kedua orang anak Pemohon dan Termohon tanpa seizin Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang dan selama itu juga Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin; 5. Bahwa Pemohon telah berusaha membujuk Termohon untuk kembali lagi ke kediaman Pemohon, dan bahkan salah seorang dari keluarga Pemohon berangkat ke Medan untuk menjemput Termohon, namun usaha tersebut sia-sia karena Termohon tidak mau lagi kembali ke Lahewa di tempat kediaman Pemohon; 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunungsitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :


Primair 1. Mengabulkan permohonan pemohon; 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon; 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; Subsudair Mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relas panggilan Pengadilan Agama Gunungsitoli tanggal 23 November 2010, 08 Desember 2010, dan tanggal 22 Desember 2010 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk mengadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati dan menganjurkan Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil; Kemudian persidangan

dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan surat

permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti-bukti berupa : I.

Bukti tertulis; 1. Surat Keterangan: 474.4/931/2030/SK/2010; tanggal 03 Desember 2010, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, (P.1);


2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 317/304/X/2000 tanggal 15 Oktober 2000

yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kota Medan, (P.2); II. Bukti saksi-saksi; 1. SAKSI I, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Bung Tomo No. 33, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, saksi adalah kakak kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I Anak II, dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

-

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama Pemohon dan Termohon tinggal di Medan, namun setelah pindah ke Lahewa, Nias Utara, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi;

-

Bahwa penyebab dari ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon adalah faktor ekonomi yang kurang mencukupi dan Termohon yang tidak mau lagi diajak Pemohon tinggal di Lahewa, Nias Utara dengan alasan Termohon takut terjadi gempa;

-

Bahwa, selama kurang lebih 20 hari tinggal di Lahewa, Nias Utara, Termohon pergi meninggalkan Pemohon membawa serta kedua orang anak Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Medan tanpa izin dari Pemohon;

-

Bahwa pada tanggal 27 September 2010 saksi pernah datang menyampaikan amanat dari keluarga Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan kembali tinggal bersama Pemohon di


Lahewa, namun Termohon menolak untuk diajak tinggal bersama Pemohon di Lahewa, Nias Utara; -

Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Kartini No. 2 Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara menerangkan dibawah sumpah yang

pada pokoknya

sebagai berikut: -

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, saksi adalah tetangga Pemohon, dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

-

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Lahewa, Nias Utara, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi;

-

Bahwa penyebab dari ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon

yang tidak mau lagi diajak Pemohon tinggal di

Lahewa, Nias Utara dengan alasan Termohon takut terjadi gempa; -

Bahwa, selama kurang lebih 20 hari tinggal di Lahewa, Nias Utara, Termohon pergi meninggalkan Pemohon membawa serta kedua orang anak Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Medan tanpa izin dari Pemohon;

-

Bahwa pihak keluarga telah datang menemui Termohon di Medan dengan utusan Hariratul Jannah dan Termohon bersikukuh tidak mau pulang ke Nias;

-

Bahwa, pihak keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar selalu hidup rukun dan menerima keadaan yang terjadi;

-

Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;


-

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan suatu bukti apapun apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon dipanggil untuk datang menghadap di persidangan; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara inperson, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan surat panggilan (relaas) tanggal 23 Nopember 2010 dan tanggal 8 Desember 2010 dan 22 Desember 2010, serta tidak datangnya Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan Termohon juga tidak ada mengajukan jawaban tertulis mengenai tangkisan (eksepsi) tentang kewenangan relatif, sedangkan gugatan Pemohon dipandang berdasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun tidak berhasil;


Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj’i atas diri Termohon dengan alasan bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, Majelis hakim berpendapat perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Agama Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa perkara a quo.mengingat Termohon bertempat tinggal di Medan; Menimbang, bahwa didasarkan pada bukti (P.1) identitas Pemohon in casu bahwa Pemohon adalah penduduk Lahewa (Vide bukti P.1), sedangkan Termohon semula tinggal di lahewa, akan tetapi pergi ke Medan meninggalkan Pemohon tanpa persetujuan Pemohohan dari tempat kediaman bersama, maka berdasakan pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,.maka Pengadilan Agama Gunungsitoli berwenang mengadili perkara aqua; Menimbang, bahwa meskipun Termohon dinyatakan tidak hadir, namun di dalam perkara perceraian, Pemohon tetap dibebani pembuktian (vide penjelasan Pasal 27 Peraturan Pemerintahun Nomor 9 tahun 1975); Menimbang,

bahwa

alasan

permohonan

Pemohon

adalah

adanya

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), maka berdasar Pasal 76 ayat (1) Undang-undang


Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka harus didengar saksi – saksi dari keluarga atau teman dekat para pihak berperkara; Menimbang, bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan pihak keluarga Pemohon, yang pada pokoknya pihak keluarga menyatakan tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karenanya ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang saksi seperti tersebut di atas; Menimbang bahwa bukti (P.1) merupakan bukti sah tentang identitas Pemohon maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Gunungsitoli, dengan demikian Majelis Hakim memandang bukti tersebut relepan dengan pokok perkara dan dapat diterima; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan bukti autientik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah; sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini; Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alatalat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II yang ke duanya setelah mengangkat sumpah, menerangkan yang pada pokoknya bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak Pemohon dan Termohon pindah ke lahewa tidak rukun lagi karena Termohon tidak mau tinggal di lahewa karena takut gempa, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanggal 27 September 2010, hingga sekarang berpisah tempat tinggal;


Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan apa yang telah mereka saksikan sendiri dan keterangan saksi satu bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta menguatkan dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini,yang dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah berjanji serta

adalah orang-

telah memberikan

keterangan di depan sidang dan keterangan saksi-saksi a quo, adalah berdasar alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi- saksi a quo telah memenuhi syarat formil dan material dan dapat diterima, berdasarkan ketentuan Pasal 308, 309 dan 310 R.Bg; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan

saki-saksi yang

diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah di Medan tanggal 15 Oktober 2000, telah dikaruniai dua orang anak, sejak awal menikah tinggal bersama di Medan, setelah beberapa kali pindah maka terakhir tinggal bersama di Lahewa Nias Utara sejak bulan Juni 2010;

-

Bahwa pada bulan Juni 2010 karena alasan ekonomi, Pemohon dan Termohon pindah ke Lahewa, namun 20 hari di Lahewa Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon karena alasan takut gempa lalu pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa persetujuan Pemohon membawa dua orang anak Pemohon dan Termohon, Pemohon serta pihak keluarga sudah berkali-kali berusaha mendamaikan serta membujuk Termohon dan bahkan menjemputnya ke Medan namun tidak berhasil;

-

Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut bulan Juni 2010, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, hingga sekarang;


-

Bahwa Pemohon bersikeras tidak mau lagi melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon sehingga tidak bisa didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam satu rumah tangga; Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

berpisah selama 6 bulan

karena diantara Pemohon dan Termohon tidak

ada

kecocokan lagi, cekcok terus menerus dan selama berpisah tidak ada indikasi kuat untuk rukun walaupun telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil; maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan akan dapat rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai, karenanya antara Pemohon dan Termohon lebih baik bercerai; Menimbang bahwa Pemohon sebagai suami merasa tidak dihormati oleh Termohon selaku istri dan sangat terpukul dengan sikap Termohon yang tidak mau tinggal bersama Pemohon di Lahewa dengan alasan takut gempa, sehingga sangat masuk akal apabila Pemohon mengambil sikap untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, karena mempertahankan ikatan perkawinan dalam keadaan tidak satu rumah dan tidak diperdulikan oleh Termohon adalahsama dengan memperpanjang penderitaan baik bagi Pemohon, maupun Termohon; Mengingat, bahwa dalam perkara ini relefan dengan Firman Allah dalam AlQur’an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi : ‫ا لطال ق مر تا ن فإ مسا ن بمعروف او تسر يح بإ حسان‬ Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)”.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon


telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f )

Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan berdasar Pasal 149 ayat(1) RBg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek; Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon telah dikabulkan, sedangkan Termohon tidak nusyus (durhaka) dan tidak terbukti berzina maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 158 dan 159 KHI serta yurisprudensi MARI putusan MARI no. 278K/AG/1997 tanggal 26 Agusuts 1998 pemohon selayaknya harus dibebani kewajiban untuk membayar nafkah iddah, dan mut’ah, maskan dan kiswah kepada termohon; Hal tersebut dalam surat al-ahzab ayat 49

Yang Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuanperempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut`ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. Menimbang, bahwa di samping biaya iddah dan mut’ah juga biaya maskan dan kiswah adalah merupakan hak isteri yang ditalak raj'i. Hal ini sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b), dan dalil Fiqh dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 176, yang berbunyi: ‫اذا طلك امراءته بعد الدخىل طاللا رجعيا وجب لها السكني والنفمة في العدة‬


Artinya : Apabila seorang laki-laki menceraikan isterinya dengan talak raj’i, maka bekas isteri berhak memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama dalam iddah; Menimbang, bahwa mut’ah menurut Pasal 1 huruf j KHI ialah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak raj’i berupa benda atau uang dan lainnya sebagai hiburan. Sedangkan nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan selama isteri dalam masa iddah, yang menurut Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 (sembilan puluh) hari; Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah iddah, biaya mut’ah, maskan dan kiswah dikomulasikan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

-

Biaya Iddah sebesar

Rp. 1.000.000,-

-

Biaya Mut’ah sebesar

Rp.

150.000,-

-

Biaya Maskan sebesar dan kiswah

Rp.

650.000,-

maka harus ditetapkan bahwa Pemohon harus membayar nafkah iddah, mut’ah maskan, dan kiswah tersebut kepada Termohon; Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon membayar nafkah iddah, biaya mut’ah maskan, dan biaya kiswah sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, biaya mut’ah maskan, dan kiswah tersebut seluruhnya sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan maka kepada Pemohon; Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;


MENGADILI 1.

Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

3.

Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunungsitoli setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4.

Menetapkan nafkah iddah, biaya mut’ah, biaya maskan dan kiswah Termohon sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

5.

Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, biaya mut’ah, biaya maskan dan kiswah sebagaimana tersebut dalam dictum 4 di atas kepada Termohon;

6.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah); Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Desember

2010 bertepatan dengan tanggal 18 MUHARAM 1432 H oleh kami Drs. H. AHMAD RASIDI, SH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan agama Gunungsitoli sebagai Ketua Majelis, PAHRUDDIN RITONGA, S.HI dan M. ANDRI IRAWAN, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. ABDUL HARIS sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH


HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

PAHRUDDIN RITONGA, S.HI

M. ANDRI IRAWAN, S.HI

PANITERA PENGGANTI

Drs. ABD. HARIS

Perincian Biaya Perkara: 1. Biaya Pendaftaran

= Rp.

2. Biaya Panggilan

= Rp. 260.000,-

3. Biaya Redaksi

= Rp.

5.000;

4. Biaya Materai

= Rp.

6.000;

Jumlah Biaya

30.000;

= Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)


PA.Gst

Recommend Documents