PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI MALUKU I. UMUM Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi merupakan pedoman untuk penyusunan RPJP Provinsi; penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi; Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Provinsi; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang Kawasan Strategis Nasional; dan penataan ruang Wilayah Provinsi. Rancana Tata Ruang Wilayah Provinsi disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain tantangan globaliasi otonomi dan aspirasi daerah, kondisi fisik Wilayah Provinsi Maluku yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan Kawasan Perbatasan Negara, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang. Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan Provinsi juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumberdaya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan disegala bidang pembangunan, yang secara special dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Pembangunan sumberdaya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional merupakan matra spasial dalam pembangunan Provinsi yang mencakup pemanfaatan -1-
sumberdaya alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan secara aman, tertib, efektif, dan efisien. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air dan tata guna sumber daya lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas, rencana struktur ruang wilayah Provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayah yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya. Rencana pola ruang wilayah Provinsi meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta Kawasan Strategis Provinsi. Selain rencana pengembangan Struktur Ruang dan Pola Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ini juga menetapkan kriteria Struktur Ruang, Pola Ruang, Kawasan Andalan, Kawasan Strategis Provinsi, dan Kawasan Strategis Nasional; Arahan Pemanfaatan Ruang yang merupakan Indikasi Program Jangka Menengah Lima Tahunan; Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang terdiri atas Indikasi Arahan Peraturan Zonasi, Arahan Perizinan, Arahan Insentif dan Disinsentif dan Arahan Sanksi; dan kegiatan mewujudkan penataan ruang juga mengatur hak, kewajiban dan peran masyarakat. Secara substansial Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Kawasan Strategis Provinsi dan Strategis Nasional sangat berkaitan erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi karena merupakan kewenangan pemerintah Provinsi dan perangkat untuk mengoperasikannya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas -2-
Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Strategi pengembangan struktur ruang yang menggunakan konsep laut pulau dan Gugus Pulau meliputi : a. Peningkatan keterkaitan ekonomi dan ruang antara Provinsi Maluku dengan wilayah luar Provinsi. b. Pengembangan kota-kota yang berkedudukan cukup strategis dan memiliki peran sebagai pintu-pintu keluarmasuk (Multy Gate) dalam menciptakan hubungan/keterkaitan ekonomi dan spasial dengan daerah luarnya. c. Pengembangan sistem transportasi yang diprioritaskan dan diarahkan untuk keterkaitan antar pusat-pusat pengembangan, baik transportasi darat, laut, maupun udara. d. Memperkuat struktur kegiatan di Gugus-Gugus Pulau yang ada di Provinsi Maluku, dan implikasi terhadap ruang kota-kota yang menjadi orientasi pertumbuhan di masing-masing Gugus Pulau. e. Pengembangan kota-kota yang tingkatannya lebih rendah agar dapat berfungsi sebagai pendukung pusat-pusat orientasi ini. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas
-3-
Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Bandara Khusus adalah merupakan Bandara yang dipergunakan untuk aktifitas Militer, Pertambangan dan aktifitas lainnya Pasal 26 Huruf a Pembangkit listrik ditetapkan untuk melayani keterpaduan jaringan pembangkit dan jaringan transmisi baik secara nasional maupun antar Provinsi. Pembangkit listrik bersumber dari energi : gelombang pasang, air, angin, laut, bioenergi, tenaga surya, dan tenaga panas bumi. Huruf b Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas
-4-
Pasal 28 Huruf a Jaringan Terestrial berupa jaringan mikro digital, jaringan serat optik, jaringan mikro analog dan jaringan kabel laut Huruf b Jaring Satelit merupakan piranti komunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit Pasal 29 Cukup Jelas. Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas Pasal 32 Cukup Jelas Pasal 33 Cukup Jelas Pasal 34 Cukup Jelas Pasal 35 Cukup Jelas Pasal 36 Cukup Jelas Pasal 37 Cukup Jelas Pasal 38 Cukup Jelas Pasal 39 Cukup Jelas Pasal 40 Cukup Jelas Pasal 41 Cukup Jelas Pasal 42 Cukup Jelas Pasal 43 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Di Provinsi Maluku yang termasuk dalam Kawasan Suaka Alam Laut berupa Cagar Alam Laut dan Taman Wisata Alam Laut. Cagar Alam Laut terletak di Tenggara Kepulauan Aru dan Banda, sedangkan Taman Wisata Alam Laut terletak di
-5-
Pulau Marsegu dan Pulau Kassa di Seram Bagian Barat dan Pulau Pombo di Maluku Tengah seluas 13.098 Ha. Huruf d Cukup Jelas Pasal 44 Cukup Jelas Pasal 45 huruf a Cukup Jelas huruf b Cukup Jelas huruf c Cukup Jelas huruf d Cukup Jelas huruf e Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi (10–15 meter) dan erdasarkan ketentuan Departemen Kehutanan (Maret 1986), bahwa garis sempadan daerah pengamanan aliran sungai di luar kawasan lindung adalah dihitung 5 meter dari luar kaki tanggul untuk sungai yang bertanggul. huruf f Cukup Jelas huruf g Cukup Jelas Pasal 46 Cukup Jelas Pasal 47 Cukup Jelas Pasal 48 Cukup Jelas Pasal 49 Cukup Jelas Pasal 50 Cukup Jelas Pasal 51 Cukup Jelas Pasal 52 Ayat (1) Perlindungan pelestarian fungsi dan tatanan lingkungan kawasan lindung pada daerah yang berbatasan wilayah administratifnya diserasikan satu sama lain.
-6-
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas Ayat (8) Cukup Jelas Pasal 53 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) huruf a Cukup huruf b Cukup huruf c Cukup huruf d Cukup huruf e Cukup huruf f Cukup huruf g Cukup Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas Ayat (8) Cukup Jelas Ayat (9) Cukup Jelas
Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas
-7-
Pasal 54 Cukup Jelas Pasal 55 Cukup Jelas Pasal 56 Cukup Jelas Pasal 57 Cukup Jelas Pasal 58 Cukup Jelas Pasal 59 Cukup Jelas Pasal 60 Cukup Jelas Pasal 61 Cukup Jelas Pasal 62 Cukup Jelas Pasal 63 Cukup Jelas Pasal 64 Cukup Jelas Pasal 65 Cukup Jelas Pasal 66 Cukup Jelas Pasal 67 Cukup Jelas Pasal 68 Cukup Jelas Pasal 69 Cukup Jelas Pasal 70 Cukup Jelas Pasal 71 Cukup Jelas Pasal 72 Cukup Jelas Pasal 73 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Jaringan terinterkoneksi dikembangkan untuk menghubungkan kawasan perkotaan yang terdiri atas sistem jaringan lintas Provinsi, dan lintas kabupaten/kota. Jaringan
-8-
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
terinterkoneksi ditetapkan untuk melayani PKN dan kawasan andalan dan kawasan strategis nasional. Ayat (3) Jaringan terisolasi dikembangkan di daerah terpencil yang berdiri sendiri serta jauh dari pusat pelayanan. Jaringan terisolasi ditetapkan untuk: (a). melayani kawasan yang tersebar atau terpisah-pisah; (b). melayani daerah terpencil yang berdiri sendiri; (c). melayani kawasan yang jauh dari pusat pelayanan. 74 Cukup Jelas 75 Cukup Jelas 76 Cukup Jelas 77 Cukup Jelas 78 Cukup Jelas 79 Cukup Jelas 80 Cukup Jelas 81 Cukup Jelas 82 Cukup Jelas 83 Cukup Jelas 84 Cukup Jelas 85 Cukup Jelas 86 Cukup Jelas 87 Cukup Jelas 88 Cukup Jelas 89 Cukup Jelas 90 Cukup Jelas 91 Cukup Jelas
-9-
Pasal 92 Cukup Jelas Pasal 93 Cukup Jelas Pasal 94 Cukup Jelas Pasal 95 Cukup Jelas Pasal 96 Cukup Jelas Pasal 97 Cukup Jelas Pasal 98 Cukup Jelas Pasal 99 Cukup Jelas Pasal 100 Cukup Jelas Pasal 101 Cukup Jelas Pasal 102 Cukup Jelas Pasal 103 Cukup Jelas Pasal 104 Cukup Jelas Pasal 105 Cukup Jelas Pasal 106 Cukup Jelas Pasal 107 Cukup Jelas Pasal 108 Cukup Jelas Pasal 109 Cukup Jelas Pasal 110 Cukup Jelas Pasal 111 Cukup Jelas Pasal 112 Cukup Jelas Pasal 113 Cukup Jelas Pasal 114 Cukup Jelas - 10 -
Pasal 115 Cukup Pasal 116 Cukup Pasal 117 Cukup Pasal 118 Cukup Pasal 119 Cukup Pasal 120 Cukup
Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 23
- 11 -
