/;JJ~W4 :z?llwv&wi ((Jj)~ ~
oYiluJ?da~ PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 208 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA MONUMEN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menirnbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Oaerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 72 Peraturan Glibernur Nomor 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pcmbentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelohi Monumen Nasional; Mengingat
1. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang NomOI 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
2004 tentang
Perbendnhal"3an
Negara;' 4, Undang-Undang Nomor 10 Tahun Peraturan Perundang-undangan;
2004
tentang
Pembentukan
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negaru;
6. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerint8han Daer3h sebag8im::.ma tefah beberapa kali diubah terakhir dengan UndanyUndang ~Jomor 12 Tahun 2008:
7. Undang-Uiidang ~JcJf1",or 79 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus bUKotH Jakarta sebagai Ibukota Negar2 Kesatui'ln Rer;ublik 11'ld0rlesia; 8. Peraturan Pemerintall nomOi 58 Tahun 2005 tentang Pengetolaan Kellangan O(lerah-
2
9. Peraturan Pemerintah Nomar 6 Tahun 2006 tentang Pengelalaan Barang Milik NegaraJDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Namar 38 Tahun 2008; 10. Peraturan Pemerintah Namar 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 lentang Pembag;an Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Pravinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kata; 12. Peraturan Pernerintah Uang NegaralDaerah;
ornor 39 Tahun 200., tentang Pengelolaan
13. Peraturan Pernerintah Nomar 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Namar 13 Tahun 2006 tentang Pedaman Pengela(aan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 59 Tahun 2007; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provins; Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 16. Peraturan Daerah Perangkat Daerah;
Nomar
10 Tahun
2008 tentang
Organisasi
17. Peraturan Gubemur ornor 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERATURAN GUSERNUR TENTANG PEMSENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA MONUMEN NASIONAL. BAS I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adaJah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang juga disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang juga disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3 8. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 9. Badan Kepeg8waian Oaerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 10. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah. 11. Unit Pengelola Monumen Nasional yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah Unit Pengelola Monumen Nasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12. Kepala Unil adalah Kepala Unit Pengelola Monumen Nasional.
BAS II PEMSENTUKAN Pasa! 2 Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Monumen Nasional.
BAS III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasa1 3 (1) Unit PengeloJa merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanaan pengelolaan Monumen Nasional.
(2) Unit Pengelola dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan rungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Oinas. Pasal 4 (1) Unit Pengelola mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Monumen
Nasional. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola mempunyai fungsi : a. penyusunan Rencana Ke~a dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola; b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Unit Pengelola; c. penyusunan standar dan prosedur pelayanan pengunjung Monas; d. perawatan monumen dengan segala fasilitas kelengkapannya; e. penyusunan promosi, publikasi dan pameran; f. penyusunan rencana dan pengusulan pengadaan koleksi serta sarananya; g. pelaksanaan pembuatan deskripsi dan registrasi koleksi; h. pengeJolaan tekoologi informasi Unit Pengelola; i. penyimpanan penataan dan perawatan koleksi; j. pemberian bimbingan dan pelayanan edukatif kultural kepada masyarakat: k. penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan; I. pelayanan infonnasi yang menyangkut nilai·nilai pe~uangan bangsa; m. menyusun standar dan prosedur pelayanan Monumen Nasional; n. penjagaan ketertiban. keamanan dan kebersihan lingkungan;
4
o. kerja sarna dengan instansi terkait dalam mngka pengelolaan dan pelestarian Museum Nasional: p. melaksanakan pemungutan, peneatatan, pembukuan, penyetoran.
q. r. s. t.
pelaporan dan pertang9ungjawaban penerimaan retribusi; pelaksanaan publikasi kegiatan Unit Pengelola; pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang; pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan; pelaksanaan upacara dan pengaturan acara Unit Pengelola;
u. penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola; dan v. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan lugas dan fungsi Unit Pengelota.
BAB IV ORGANISASI
Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola terdiri dari : a. b. c. d. e.
Kepala Unit; Subbagian Tata Usaha; Seksi Pemeliharaan; Seksi Pelayanan dan Pameran; dan Subkelompok Jabatan Fungsiona1.
(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Gubemur ini. Pasal 6 Kepala Unit Pengelola mempunyai tugas : a. memimpln dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional; c. melaksanakan koordinasi dan ke~a sarna dengan Satuan Ke~a Perangkat Daerah (SKPO), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintahlswasta ternait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola; dan d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola. Pasal 7 (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola. (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepals Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai lugas : a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengetola sesuai dengan lingkup tugasnya;
, 5 C. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit.Pengelola; d menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Unit Pengelola; e. melaksanakan monitoring, pengendaHan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Unit Pengelola; f. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Unit Pengelota; g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
h. rnelaksanakan kegiatan ketatausahaan seperti sural menyurat dan kearsipan Unit Pengelola; i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola;
j. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor; k. melaksanakan pengurusan ruang rapaL upacara dan pengaturan acara Unit Pengelola; I. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan publikasi kegiatan Unit Pengelola; m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kine~a, kegiatan dan akuntabilitas Unit Pengelola; n. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha. Pasal 8 (1) Seksi Pemeliharaan merupakan Saluan Ke~a Lini Unit Pengelola dalam pelaksanaan pemeJiharaan Monumen Naslonal. (2) Seksi Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. (3) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas: a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Unit Pengelola sesuai dengan lingkup lugasnya; b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya; c. me nyu sun standar dan prosedur pemeliharaan dan perawatan taman dan Tugu Monumen Nasional; d. melaksa'nakan kebersihan, perawatan taman dan perbaikan Tugu Monumen Nasional; e. melaksanakan pemeliharaan, perawatan taman dan perbaikan instalasi mesin serta bentuk Tugu Monumen Nasional dan Monumen Proklamator; f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan koleksi; g. menginventarisasi dan identifikasi kerusakan koleksi; h. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemeliharaan; dan i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan. Pasal 9 (1) Seksi Pelayanan dan Pameran merupakan Satuan Keria Lini Unit Pengelola dalam pelaksanaan pelayanan dan pameran. (2) Seksi Pelayanan dan Pameran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
6 (3) Seksi Pelayanan dan Pameran mempunyai tugas: a. menyusun bah an Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyusun standar dan prosedur pelayanan; d. memberikan pelayanan pemanfaatan lokasi: e. menyelenggarakan bimbingan teknis edukatif kultural; 1. memungut, mencatat dan menyetorkan retribusi pelayanan; g. menghimpun, mengolah, memelihara, menyampaikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi Unit Pengelola; h. melaksanakan pengelolaan perpustakaan; i. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola yang berkaitan dengan tugas Seksi Pelayanan dan Pameran; dan J. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan dan Pameran. Pasal10 (1) Unit Pengelola dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional. (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola, Pasal11 (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlianlkompetensi pejabat fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, ditetapkan Kepala Unit. (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dlangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit dan pejabat fungsional yang dihormati di kalangan pejabat fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola diatur dengan Peraturan Gubemur sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal12 (1) Lingkup tugas dan fungsi Unit Pengelola termasuk Monumen Proklamator. (2) Monumen Proklamator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Koordinator yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Oinas alas usu[ Kepala Unit. (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pad a ayat (2), bukan jabatan struktural dan berkedudukan di bawah dan bertCJnggung jawab kepada Kepala Unit.
7
BAB V ESELON Pasal 13
(1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huru! a, merupakan jabatan struktural eselon III.A.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), merupakan jabatan struktural eselon IV.A. (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud datam Pasal 8 ayat (2) dan Pasa! 9 ayat (2), merupakan jabatan struktural eselon IV.A.
BAB VI TATA KERJA Pasal14
(1) Unit Pengelola dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sarna dengan Satuan Ke~a
Perangkat Daerah (SKPD), Unit
Ke~a
Perangkat Daerah (UKPD)
dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kine~a dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola.
Pasal 15 Kepala Unit. Kepala Subbagian. Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola wajib melaksanakan tug as masing* masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sarna, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi. akuntabilitas, transparansi. efektivitas dan efisiensi. Pasal16
(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menila! kinerja bawahan masing·masing.
(2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pad a Unit Pengelola wajib mengikuti dan mematuhi perinlah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 17 Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkahlangkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpanQan.
8 Pasal 18 (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksl, Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional dan pegawai pad a Unit Pengelola wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing·masing' sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Pasal19 (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Pengelola sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB VII
KEPEGAWAIAN Pasal 20 (1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah. (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dj bidang kepegawaian. (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian. Unit Pengelola mendapal pembinaan dari Sekretaris Daerah melatui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. BAB VIII
KEUANGAN Pasal 21 (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bjdang keuangan negaraJdaerah.
Pasal22 (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola merupakan pendapatan daerah.
9 (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah. BAB IX ASET
Pasal 23 (1) Asel yang dipergunakan oleh Unit Pengelola sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud
pada ayal (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.
Pasal 24
(1) Prasarana dan sarana ke~a yang diterima dalam benluk pemberian, hibah dan bantu an dad pihak ketiga kepada Unit Pengelola dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah. (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubemur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah. BAB X FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA
Pasal25 (1) Kepala Unit dibanlu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha. 1 (satu) orang.Kepala Seksi Pemeliharaan dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Pelayanan dan Pameran sebagai bawahan langsung.
(2) Kepata Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 26 (dua puluh enam) orang Pejabat Fungsional UmumfTertentu sebagai bawahan langsung. (3) Kepala Seksi Pemeliharaan dibantu sebanyak·banyaknya oleh 9 (sembilan) orang Pejabat Fungsional UmumlTertentu sebagai bawahan tangsung. (4) Kepala Seksi Pelayanan dan Pameran dibantu sebanyak-banyaknya oleh 9 (sembilan) orang Pejabat Fungsional UmumfTertentu sebagai bawahan langsung. (5) Rincian formasi jabatan sebagaimana djmaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sebagaimana tercanturn dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini. (6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadj acuan pengajuan kebutuhan pegawai Unit Pengelola.
10 Pasal26
(1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalsm Passl 25. sebagaimana tercantum dalsm Lampiran III Peraturan Gubernur ini. (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Unit Pengelola. BAB XI PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS Pasal 27 (1) Unit Pengelola. menyusun dan menyampaikan laporan berkals tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antars lain meliputi laporan :
a. b, c. d.
kebutuhan. kekurangan dan kelebihan pegawai; keuangan; kinerja; kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
e. akuntabilitas; dan f. pelaksanaan kegiatan. Pasal 28
Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Parlwisata dan Kebudayaan. BAB XII PENGAWASAN Pasal 29 Pengawasan terhadap Unit Pengelola dilaksanakan oleh : a. Lembaga negara yang mempunyai tug as memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan c. Inspektorat. BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Pada sa at Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 134 Tahun 2002 tehtang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 Pasal 31 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahl,.Jinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. '
Ditetapkan dl Jakarta pad a tanggal 30 November 2010
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU TA JAKARTA,
FA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
FADJAR PANJAITAN NIP 195508261976011001 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA TAHUN 2010
NOMQR 213
Lampiran I
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusu$ Ibukota Jakarta
Namar
208 TAHUN 2010
Tanggal
30 November 2010
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGELOLA MONUMEN NASIONAL
KEPALAUNIT
I SUBBAGIAN TATAUSAHA
I
I
SEKSI PEMELIHARAAN
SEKSI PELAYANAN DAN PAMERAN
SUBKELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUo IBUK A JAKARTA,
Lampiran II:
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
208 TAHUN 2010 30 November 2010
FORMASI JABATAN PADA UNIT MONUMEN NASIONAL
NO
NAMA JABATAN
SYARAT PENDIDIKAN
- S1 Ilmu Sosial/Budaya
Kepala Unit
1
-
Diklat Diklat Diklat Diklat i - Diklat Diklat Diklat - Diklat - Diklat
I:
I I
2
Jumlah Kepala 5ubbagian Tata Usaha
ESELON lilA
JUMLAH 1
Kepemimpinan Tk. III Manajemen Perkantoran Manajemen Keuangan Pengadaan Barang dan Jasa Bahasa Asing Komputer Teknis Kepariwisataan Teknis Permuseuman Teknis Seni Budaya
1 11 -
51 Humaniora I _ Diklat Kepemimpinan Tk. IV Diklat Administrasi Perkantoran Diklat Administrasi Kepegawaian Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 1 - Diklat Bahasa Asing - Diklat Teknis Kepariwisataan - Diklat Teknis Seni Budaya
IVA
1
I:
1
I: Pengadministrasi Umum
- D III Administrasi - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Satminkal/Kearsipan - Diklat Komputer
1
Pengadministrasi Kepegawaian
- o III Administrasi - Diklat Administrasi Perkantoran
1
,-
- Oiklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Komputer' i
,
i
Pengurus Rumah Tangga
-
DIll Administrasi Diklat Bendahara Barang Diklat Komputer - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
1
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Dill Akuntansi - Diktat Bendaharawan - Diktat Komputer
1
Bendahara Penerimaan Pembantu
-
I1
I I
o III Akuntansi
- Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer
-
I I
1
I
i,
2
NO
SYARAT PENDIDIKAN
NAMA JABATAN
-
Petugas Loket
ESELON
12
SMAJSederajat Diklat Bahasa Asing Diktat Teknis Kepariwisataan Oiklat T eknis Permuseuman
- Diklat Teknis Seni Budaya - SMAlSederajat - Diklat Bahasa Asing
Petugas Partir
JUMLAH
I I
7
,,I
- Oiklat Teknis Kepariwisataan - Diklat Teknis Permuseuman Diklat Teknis Seni Budaya
Caraka
SMAlSederajat Diklat Arsiparis
1
- SMAISederajat
1
i: ,
Pengemudi
3
Jumlah Kepala Seksi Pemeliharaan
-
I 27
- S1 Elektro/Mesin/Sipil - Diklat Kepemimpinan Tk. IV - Diklat Komputer -
Petugas Perawatan Prasarana dan Sarana
I,
Diktat Montir
IVA
1
Diklat Bahasa Asing
Diklat Teknis Kepariwisataan Oiklat Teknis Permuseuman Diktat Teknis Seni Budaya
- o III SipiJ/Elektro/Mesin
2
- Diklat Bahasa Asing - Diklat Komputer
-
I
Diklat Teknis Kepariwisataan
- Diklat Teknis Permuseuman
- Diklat Teknis Senl Budaya Petugas Gapura
,
- Dill Sipil/ElektrolMesin
2
- Diklat Bahasa Asing - Diklat Komputer - Diklat Teknis Kepariwisataan - Diklat Teknls Permuseuman Diklat Teknis Seni Budaya
-
Operator Lift
- o III SipillElektro/Mesin - Diklat Bahasa Asing - Diklai Komputer Diklat Teknis Kepariwisataan Diklat Teknis Permuseuman - Diklat Teknis Seni Budaya
I
5
Jumlah
10
I
3
NO
NAMA JABATAN
4
Kepala Seksi Pelayanan dan Pameran
I I
SYARAT PENDIDIKAN
ESELON
- S1 Seni dan Budaya
JUMLAH
IVA
1
-
I
- Dik\at Kepemimpinan Tk. IV - Diklat Manajemen Tata Pamer - Diklat Komputer
-
Diklat Bahasa Asing
- Diklat Teknis Kepariwisataan - Diklat Teknis Permuseuman Diklat Teknis Seni Budaya
,I
Pemandu Wisata
- D III IImu Sosial/Budaya - Diklat Pemandu Wisata Diklat Bahasa Asing Diklat Teknls Kepariwisataan
-
Petugas Informasi
-
Diklat Teknis Permuseuman Diklat Teknis Seni Budaya
-
o lit IImu Sosial/Budaya
-
4
2
Diktat Bahasa Asing Diklat Teknis Kepariwisataan
Diklat Teknis Permuseuman - Diklat Teknis Seni Budaya
I -
Preparator
I
- o III Sejarah/Arkeologi/Antropologi - Diktat Bahasa Asing - Diktat Teknis Kepariwisataan
1 I
- Diklat Teknis Permuseuman - Diklat Teknis Seni Budaya
,
Pengelola Penyimpanan Koleksi
-
D III IImu So sial /Budaya - Diklat Manajemen Koleksi - Diktat Bahasa Asing - Diklat Teknis Kepariwisataan - Diklat Teknis Permuseuman - Diklat Teknis Seni Budaya
1
Petugas Perpustakaan
-
1
~
Dill Perpustakaanilimu Sosial Diklat Teknis Perpustakaan Diklat Komputer Diklat Teknis Kepariwisataan Diklat Teknis Permuseuman - Diklat Teknis Seni Budaya
,
I
-
Jumlah Total
10
48 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUK TA JAKARTA,
FA ZI
0
Lampiran 111:
Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor Tanggal
208 TAHUN 2010
30 November 2010
STANDAR PERALATAN KERJA PADA UNIT PENGELOLA MONUMEN NASIONAL Nama Jabatan
No
I
II
Peralatan
I
.
1 1 1
Notebook Printer Telepon White Board Fillina Kabinet
1 1 1 1 1
Komouter Primer Teleoon Fax Fillinq Kabinel Mesin Ketik
1 1 1 1 1 1
unit unit buah buah buah buah
Komputer
1
unit
1 1 1 1 1 1
unit buah unit unit buah buah
LCD Proiector
1
unit
, Lavar/screen Telepan FillinQ Kabinet
1 1 1
unit buah
1 1 1 1 1 1
unit buah buah unit buah buah
I
Penaadministrasi Umum
Pengadministrasi Kepeaawaian
! Printer Teleoon Fax Mesin Absensi Fillinq Kabinet Mesin Ketik
3
PenQurus Rumah Tanooa .
I
4
Bendahara Penaeluaran Pembantu
unit unit unit buah buah
1 1
Notebook Printer TeleDon White Board Ke ala Subbaaian Tata Usaha
2
Jumlah
I Minibus
Ke ala Unit
1
Ke~a
Komputer Mesin Hilunn Brankas Mesin PenQhancur Kertas Teleoon Fillinn Kabinet
,I
, I
unit unit buah buah buah
,I
buah
I
, I
2
Nama Jabatan
No
Bendahara Penerimaan Pembantu
5
Komputer Mesin Hitunq Brankas Mesin Penahancur Kertas Teleoon Fillinq Kabinet
I
--LI Komputer
Petuqas Laket
6
Printer Teleoon Fillinq Kabinet
! 7
I
Peralatan Kerja
Petuaas Partir
Komouter ! Printer I Telepon
I
, I
, Fillina Kabinet
8
Caraka
Sepeda Motor
F!LI.Ln-fL.Kabinet 9
III
Penqemudi
Kendaraan Operasional Tool Kit
Ke ala Seksi Pemeliharaan
1
3
Operator Lift
2 1 1 2
unit unit buah buah
1 1
unit buah
unit
1 1 2
unit buah buah
Komputer Printer
2 1
unit
Teleoon Filling Kabinet Peralatan Kerja Teknis
1 2
buah buah
2 1 2 5
unit unit buah buah
~ Telepo~ Filling Kabinet
i Perala'tan Kerja Teknis
--~
unit
I ,
--l,
2
Komputer , Printer !,
unit unit buah bush
unit unit buah bush
Petugas Perawat Prasarana 1 Komputer dan Sarana Printer Teleoon
-
3 1 1 3
1 1 1 1
Printer Telepon Filling Kabinet
Petuqas Gapura
unit buah bush unit buah bU3Q_
buah
,
Fil!i0.g Kabinet ' Peralatan Kerja Teknis 2
1 1 1 1 1 1
1 1
Komputer
-
Jumlah
, ,,
unit
, i
I
3
Nama Jabatan
No
IV
Peralatan Kerja
Kepala Seksi Pelayanan dan Pameran
,I ;
1
Pemandu Wisata
--_
..
Jumlah
._-_.- I-cc-----·Komputer
1
unit
Printer Teleoon Fillina Kabinet
1 1 1
unit buah buah
I Komputer Printer
3 1 1 4
_~-,_.
Telepon
Filling _Kabinet ;
2
Pe1uQas Informasi
.
3
Preparator
Pengelola Penyimpanan Koleksi
buah
buah
KomDuter Printer Teleoon Filling Kabinet Peralatan Kerja Teknis
2 1 1 2
Komputer Printer
1 1 1 1
unit unit buah buah
1
unit
1 1
buah
1
buah
1 1 1 1,
unit
Teleoon Filling Kabinet Peratatan Kerja Teknis
4
unit unit
, I i
unit unit buah buah
I
!
I
Komputer I I Printer I Teleoon I Filling Kabinet
, i
unit
Peralatan Kerja Teknis
5
Petuaas Peroustakaan
Komouter Printer Teleoon
--
Filling Kabinet
Peralatan Kerja Teknis
unit buah buah
;
INSI DAERAH KHUSUS A JAKARTA,
I ,
i
