•
/21,.
/jJ~ ~ PlJaew.,t, gy{lf,UJrRJ
oY.fukta~ PERATURAN GUBE:.RNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NGMOR
127 TIIIIUN 2009 TENTANG
PEDOMAN RUKUN WARGA (RW) SIAGA DENGAN RAH,V1AT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimb':lng : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SKNIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Desa Siaga dan dalam rangka mewujudkan masyarakat, peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya serta memlliki kemampuan mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, maka di Provinsi Daerah Khusus Ibukota JaKarta perlu dibentuk dan dikembangkan RW Siaga; b. bahwa berdasarkan pertimbangdn sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapk,m Peraturan Gubernur tentang Pedoman Rukun Warga (RW) Siaga;
t'.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 2. Ur.dang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah. terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. KepJtusan Menteri Kesehatan NO.1lor 564/MenkesfTahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga; 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Pengelolaan Keuangan Daerah;
Tahun
2007
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Daenh;
tentang
Pokok-pokok
Organisasi Perangkat
2
8. Peraturan Oaerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Oaerah; 9. Keputusan Gubernur Nomor 2075 Tahun 1988 tentan g (susun ahn) l Organisasi dan Tata !(erja, Mekanisme dan p e1aksanaan 10 .sepu u Program Pokok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dl Oaerah Khusus Ibukota Jakarta; 10.
Keputusan Gubernur Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Propinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta; MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEOOMAN RUKUN WARGA (RW) SIAGA. BAB I KCTENTUAN UMUM Pasal 1 Oalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Oaerah adalah Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi OKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Oaerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi OKI Jakarta. 3. Gubernur adalah Kepala Oaerah Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Oinas Kesehatan adalah Oinas Kesehatan Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Suku Dinas Kesehatan adalah Suku Dinas Kesehatan di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi. 7. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 8. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 9. Rumah Sak:t adalah Sarana Pelayanan Kesehatan yang digunakan untu~ menyelenggarakan upaya kesehatan tingkat rujukan dan speslalis yang dlkelola milik Daerah, Pemerintah atau Swasta. 10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskemas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung Jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar diwilayah kerja dengan fungsi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan perorangan dan pusat rUJukan.
3
11. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang ~el~njutnya disingkat TP-PKK adalah Tim Penggerak PKK tingkat Provlnsl sampal dengan tingkat Kelurahan. 12. Tim Penggerak Pe.nbinaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Warga yang disingkat TP-PKK RW adalah Tim PKK yang ada di tingkat RW. 13. Pusat Infomasi Konsultasi Keluarga yang selanjutnya disingkat PIK Keluarga 3dalah Pusat Informasi dan Konsultasi Keluarga di tingkat RW.
14. Rukun Warga Siaga yang selanjutnya disebut RW Siaga adalah Rukun Warga yang pendudukl1ya memiliki kesiapan sumber daya. kemampuan dan kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalahmasalah kesehatan. bencana. kegawat-daruratan dan Kejadian Luar Biasa (KLB) secara mandiri. 15. Kader adalah Unsur Masyaral<.at yang secara sukarela membantu kegiatan RW Siaga. 16. Survei Mawas Diri yang selanjutnya disingkat SMD adalah Kegiatan pengenalan, pengumpulan dan pengkajian masalah kesehatan oleh tokoh masyarakat dan kadar setempat di bawah bimbingan petugas kesehatan ditingkat RW. 17. Musyawarah Masyarakat RW yang selanjutnya disingkat MMRW adalah Pertemuan Warga RW untuk membahas hasil survei mawas diri dan merencanakan tindak lanjut penanggulangan. 18. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JPKM adalah Suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan azas usaha bersama dan kekeluargaa,l. yang berkesinambungan dan dengan mutu yang te~amin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara pra-upaya. 19. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah Se~umpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran. yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di Bidang Kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
20. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah Upaya penanggulangan permasalahan dan pengembangan kesehatan dengan memanfaatkan sumberdaya masyarakat secara mandiri. 21. Keluarga Sadar Gizi yang selanjutnya disebut Kadarzi adalah Keluarga yang memahamr kebutuhan gizi terhadap pertumbuhan anak dan keluargany
4
23. Pelayanan Obstetric dan Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya di singkat PONED Cldalah Pelayanan kegawatdaruratan dasar kebidanan dan bayi baru lahir di Puskesmas. 24. Pelayanan Obstetric dan Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah Pelayanan kegawatdaruratan komprehensif kebidanan dan bayi baru lahir di Rumah Sakit. 25. Tokoh Masyarakat yang selanjutnya disebut Toma adalah Pemuka masyarakat yang berdomisili di wilayah RW setempat. ~6.
Gerakan Sayang Ibu yang selanjutnya disingkat GSI adalah Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat untuk berperanserta dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
27. Kelompok Pendukung Ibu yang selanjutnya disingkat KP-IBU adalah Satu upaya pemberdayaan masyarakat melalui kelompok sebaya (Peer Group) untuk menurunkan angka kematian Ibu, bayi dan anak. 28. Juru Pemantau Jentik yang selanjutnya disebut Jumantik adalah Orang atau kader yang sudah dilatih untuk memantau jentik nyamuk Aedes aegypti. 29. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pengguna anggaran/penggunCl barang. 30.
Unit Kerja Pelaksana Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Bagian dari SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
RW Siaga dimaksudkan sebagai wadah peran serta masyarakat dalam melaksanakan L'paya peningkatan dan pengembangan derajat kesehatan masyarakat. Pasal 3 RW Siaga bertujuan untuk : a. men!ngkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat RW tentang pentlngnya kesehatan; b. meningkatkall kewaspadaan dan kesiapsiagaan RW terhadap risiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan (bencana wab?h. kegawatdaruratan dan lain-lain); • c. menrngkatkan Kadarzi; d. men!ngkatkan kesehatan lingkungan masyarakat; e. menlngkatkan kemandirian masyarakat dalam JPKM' f. ~~nlngk~!k~n .kemampuan dan kemauan masyarakat untuk men%ng din sendln dl Bldang Kesehatan; dan g. menlngkatkan dukungall dan peran aktif para pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
5
BAB III PERSYARATAN DAN PEMBENTUKAN Pasal4 (1). RW Siaga terdiri dari 4 (empat) strata yakni : a. RW Siaga Strata Pratama; b. RW Siaga Strata Madya; c. RW Siaga Strata Purnama; dan d. RW Siaga Strata Mandiri; (2). RW Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pemenuharl persyaratan umum dan persyaratan khusus. Pasal5 (1). Persyaratan umum pembentukan RW Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), 8dalah sebagai berikut : a. mempunyai Kantor Sekretariat RW atau tempat yang dapat dimanfa3tkan sebagai sarana pertemuan masyarakat setempat; b. adanya forum masyarakat RW; c. adanya tenaga kesehatan di lingkungan RW, antara lain Petugas Puske5masITenaga Kesehatan seperti dokter, dokter gigi, Bidan Praktlk Swasta, Ahli Gizi, Perawat, Sanitarian dan lain-lain; dan d. mempunyai kader PKK (Pokja I sampai dengan Pokja V). (2). Persyaratan khusus RW Siaga sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), adalah sebilgai berikut : a. RW Siaga Strata Pratama : 1. memiliki sarana Pos RW/PIK Keluarga sebagai Pusat Informasi kegiatan Siaga di tingkat RW; 2. memiliki berbagai Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKGM) sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat seperti Posyandu, GSI, KP Ibu, PHBS, Saka Bakti Husada; dan 3. memiliki sistem surveilans penyakit dan faktor-faktor risiko yang berbasis masyarakat antara lain; Jumantik, Kader. b. RW Siaga Strata Madya: 1. memiliki sarana Pos RW/PIK Keluarga sebagai Pusat Informasi kegiatan Siaga di tingkat RW; 2. memiliki berbagai Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat seperti Posyandu, GSI, KP Ibu, PHBS, Saka Bakti Husada' 3. memili~i sistem surveilans penyakit dan faktor-fakior risiko yang bl3rbasls masyarakat antara lain; Jumantik, Kader; dan 4. memiliki sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana berbasis masyarakat.
6
c. RW Siaga Strata Purnama: 1. memiliki sarana Pos RW/PIK Keluarga sebagai Pusat Informasi kegiatan Siaga di tingkat RW; 2. memiliki berbagai UKBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat seperti Posyandu, GSI, KP-Ibu PHBS, Saka Bakhti Husada; melniliki sistem surveilans penyakit dan faktor-faktor risiko yang berbasis masyarakat antara lain; Jumantik, Kader; 4. merriliki sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana berbasis masyarakat; dan 5. memiliki sistem pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat.
3.
d. RW Siaga Strata Mandiri: 1. memiliki sarana Pos RW/PIK Keluarga sebagai Pusat Informasi kegiatan Siaga di tingkat RW; 2. memiliki berbagai UKBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat seperti Posyandu, GSI, KP-Ibu PHBS, Saka Bakhti Husada; 3. memiliki sistem surveilans penyakit dan faktor-faktor risiko yang berbasis masyarakat antara lain; Jumantik, Kader; 4. memiliki sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan kegawatdanlratan dan bencana berbasis masyarakat; 5. memiliki sistem pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat; 6. memiliki Iingkungan yang sehat; dan 7. masyarakatnya sadar gizi serta berperilaku hidup bersih dan sehat. Pasal6 (1)
Pembentukan RW Siaga ditetapkan Lurah atas usul Ketua RW.
(2)
Pembentukan RW Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pr()sedur sebagai berikut : a. Ketua RW melalui forum musyawarah RW dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, Tim PKK RW, Kader Kesehatan, tenaga kesehatan yang tinggal di wilayah tersebut atau tenaga kesehatan yang ditugaskan dari Puskesmas Kelurahan yang bersangkutan melakukan inventarisasi pemenuhan persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan mempergunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubemur ini; dan b. Berdasarkan hasil inventarisasi pemenuhan persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Ketua RW mengajukan permohonan penetapan pembentukan RW Siaga kepada Lurah setempat dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubemur ini.
7
BAB IV SUSUNAN KEPENGURUSAN Pasal7 (1)
Susunan Kepengurusan RW Siaga terdiri atas : Penanggung Jawab
: Ketua RW
Ketua
: Tokoh MasyarakatlKetua RW
Wakil Ketua
: Ketua Tim PKK RW
Sekretaris
: Sekretaris RW
Bendaharan
Bendahara RW
Anggota
1. Unsur Tenaga Kesehatan : Petugas PuskesmaslTenaga Kesehatan antara lain dokter, dokler gigi, Bidan Praktik Swasla, Ahli Gizi, Perawal, Sanitarian. 2. Kader PKK.
dan (2). Kepengurusan sebagaimana dimaksud pad a ayal (1) dipilih dlsepakali dalam forum masyarakat RW. (3). Bagan Susunan Kepengurusan RW Siaga sebagaimana lercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur illL
BABV KEGIATAN Pasal8 (1). RW Siaga melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut : a. Pengembangan sislem surveilans berbasis masyarakat; b. Pengembangan kesiapsiagaan dan penanggulangan kegawatdaruralan dan bencana; c. Pemberantasan penyakil menular; d. Pemberanlasan penyakil yang berpolensi menimbulkan KLB; e. Penggalangan dana masyarakal unluk pengembangan kesehatan masyarakal setempal; f. Pemberdayaan masyarakal menuju Keluarga Sadar Gizi; g. Pengembangan PHBS; dan h. Penyehatan lingkungan. (2). Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RW Siaga mengembangkan mekanisme sebagai berikut : a. forum musyawarah untuk menetapkan indikator keberhasilan; b. pengumpulan data dasar sesuai indikalor keberhasilan;
8
c. Survei Mawas Di;i (SMD), yakni indentifikasi permasalahan dan data da,ar ditambah identifikasi permasalahan kesehatan pada RW setempat; . . d. Musyawarah Masyarakat RW (MMRW) untuk menetapkan pncntas penyelesaian masalah; dan e. menyusun kegiatan lengkap dengan jadwal. (3). Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud p~da ayat (1), setiap RW Siaga mendapat bimbingan dan monltonng dan Puskesmas Kelurahan. (4). HasH monitoring sebagaimana dima~(sud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan pengembangan RW Siaga oleh lintas sektor. Pasalg (1)
Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) RW Siaga didukung secara terpadu oleh : a. Tokoh masyarakat b. Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat IDunia Usaha/Swasta; c. Puskesmas; d. Rumah Sakit; e. Suku Dinas Kesehatan; f. Dinas Kesehatan; g. Tim Penggerak PKK; h. Kelurahan; I. Kecamatan; j. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan k. Provinsl.
(2)
Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berperan: a. menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan RW Siaga; dan b. menggerakan masyarakat untuk berperan aklif dalam kegiatan RW Siaga.
(: )
Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya MasyarakatiDunia Usaha/Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berperan : a. bersama petugas Puskesmas berperan aktif dalam penyelenggaraan RW Siaga; dan b. membenkan dukungan sarana dan dana untuk pengembangan dan penyelAnggaraan RW Siaga.
(4)
Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berperan : a. penyelenggara PONED dan penggerak masyarakat di RW' b. mengembangkan komitmen dan kerja sama tim di tingkat K~camatan dan Kelurahan dalam rangka pengembangan RW Siaga; c. memfasilitasi pengembclngan RW Siaga; dan d. melakukan monitoring, serta Pendampingan RW Siaga.
9
(5)
Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berperan : a. menyelenggara"an fJelayanan rujukan termasuk POtIEK; dan b. menyelenggarakan promosi kesehalan di Rumah Sakit dalam rangka pengembangan kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan dan bencana di RW Siaga.
(6)
Suku Dir,as Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berperan: a. mengemban~kan komilmen dan kerja sama lim Kota/Kabupaten Administrasi dalam rangka pengembangan RW Siaga; b. membina Puskesmas dan jajarannya sehingga mampu menyelp.nggarakan pelayanan kesehatan dasar termasuk PONED; c. membina rumah sakit sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan rujukan termasuk PONEK; d. merekrutlmenyediakan calon-calon fasililalor untuk dilatih menjadi fasilitator Pengembangan RW 8iaga; e. melakukan advokasi ke berbagai pihak dalam rangka pengembangan RW Siaga; f. bersama Puskesmas melaku:
(7)
Dinas Kesehalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berperan: a. mengembangkan komilmen dan kerja sama lim di tingkat Provinsi dalam ran:Jka Pengembangan RW Siaga; b. membina Suku Dinas Kesehalan mengcmbangkan kemampuan melalui pelatihan-pelatihan leknis; c. membina 8uku Dinas Kesehatan mengembangkan kemampuan Puskesmas dan Rumah 8akit di Bidang Konseling, kunjungan rumah dan pengorganisasian masyarakat serta promosi kesehatan dalam rangka Pengembangan RW 8iaga; d. menyelenggarakan pelatihan fasilitalor Pengembangan RW Siaga; e. melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan tingkat Provinsi dalam rangka Pengembangan RW 8iaga; f. bersama Suku Dinas Kesehatan melakukan pemantauan evaluasi ' dan bimbingan tekni!" terhadap RW 8iaga; dan g. menyediakan anggaran dan sumber daya lain bagi kelestarian RW Siaga.
(8)
Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 9 berperan: a. mengembangkan dan menye/enggarakan UKBM yang ada di RW Siaga; b. menggGrakkan masyarakat untuk mengelola, menyelenggarakan dan memanfaatkan UKBM yang ada eli RW 8iaga; dan c. menyelenggarakan penyuluhan kesehatan da/am rangka menciptakan lingkungan yang sehat, Kadarzi dan PHB8.
10
(9)
Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berperan : a. memberikan dukungan kebijakan, sarana dan dana untuk penyelenggaraan RW Siaga; b. mengoordinasikan penggerakan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan Puskesmas dan berbagai UKBM yang ada di RW Siaga; c. mengoordinasikan pen~gerakan masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan UKBM yang ada di RW Siaga; d. menindaklanjuti hasil kegiatan RW Siaga; dan e. melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan RW Siaga.
(10) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berperan : a. mengoordinasikan pengembangan dan penyelenggaraan RW Siaga; b. memberikan dukungan kebijakan dan pengadaan, prasarana dan sarana dalam rangka kelestarian RW Siaga; dan c. melakukcln pendampingan dalam upaya meningkatkan kine~a RW Siaga, antara lain melalui fasilitasi/membantu kader berwirausaha, pemberi, n penghargaan terhadap kader di RW Siaga. (11) Kota/Kabu;:>aten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berperan : a. menggerakkan masyarakat dalam mengembangkan RW Siaga; b. membelikan dukungan sarana dan prasarana; c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan RW Siaga; dan d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RW Siaga. (12) Provlnsi sf!bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berperan : a. memberlkan dukungan kebijakan pelaksanaan RW Siaga' b. memberikan dukungan prasarana, sarana dan dana; , c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk pengembangan RW Siaga ; dan d. melaks3nakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembentukan dan pengembangan RW Siaga. BABVI PEMBINAAN Pasal 10 (1). Pembinaan RW Siaga merupakan upaya untuk meningkatkan kemam~~C'n, pemahaman, keterampllan, advokasi, kemitraan, kemandlnan, akses drln kesinambungan kegiatan RW Siaga. (2). Pembinaar RW Siaga dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain: a. b. c. d. e. f.
Pembuatan petunjuk pelaksanaan/teknis' Penyuluhan; , Konsultasi; Pendampingan; Pendidikan dan pelatihan; dan Supervisi.
11
(3). Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesehalan berl
Seliap RW Siaga melaporkan pelaksanaClIl kr.gia\annya kepada Lurah dengan lembusan kepada Kepala Puskesmas Kelurahan dan PKK Kelurahan.
(2)
Lurah mengolah laporan yang diterima dari seliap RW Siaga dan hasilnya dilaporkan kepada Camat.
(3)
Kepala Puskesmas Kelurahan mengolah laporan yang diterima dan seliap RW Siaga dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Puskesmas Kecamalar.
(4)
Ketua TP- PKK Kelurahan mengolah laporan yang diterima dan setiap RW Siaga dan hasilnya dilaporkan kepada Ketua TP- PKK Kecamatan.
(5)
Camal mengolah laporan RW Siaga yang diterima dan Lurah dan hasilnya dilaporl
(6)
Kepala Puskesmas Kecamalan mengolah laporan yang diterima dan Kepala Puskesmas Kelurahan dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Sukt; Dinas Kesehatan.
(7)
Ketua TP-PKK Kecamalan mengolah laporan yang dilenma dari TP-PKK Kelurahan dan hasilnya dilaporkan kepada Kelua TP-PKK Kota/Kabupalen Adminislrasi.
(8)
Walikola/B:.Jpali mengolah laporan RW Siaga yang dilerima dan Camat dan hasilnya dilaporkan kepada Gubemur.
(9)
Kepala Suku Dinas Kesehalan mengolah laporan yang dilenma dan Kepala Puskesmas Kecamalan dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehalan.
(10)
~etu.a TP-P~K Kota/Kabupaten Administrasi mengolah laporan yang dltenma dan TP-PKK Kecamatan dan hasilnya dilaporkan kepada Ketua TP-PKK Provinsi.
(11)
Laporan s~bagaimana dimaksud pada ayal (1), sampai dengan ayat (10), dllakukan setiJp tnwulanan dan lahunan atau sewaktu-waktu sesuai kebuluhan.
(12)
Alur dan formal laporan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) sampai dengan ayal (10), lercanlum dalam Lampiran IV dan V PeratLiran Gubernur ini.
12
BABVIII PEMBIAYAAN Pasal 12 Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengembangan RW Siaga Provinsi DKI Jakarta dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Da3rah melalui Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD/UKPD terkait dan sumber-sumber lain yang sah serta tidClk mengikat. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta padatanggal 3 Agustus 2009 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHLJSUS IBU TA JAKARTA,
Dlundangkan dl Jakarta pada tanggal 11 Agus t us? 009 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
--'-'-'UHAYAT NIP 050012362
--
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 126
0'
Lampiran I
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
127 TAHUN 2009 3 Agustus 2009
DAF r AR CIIECK LIST INVLN I AHISASI PEMBENTUKAN RW SIAGA
KEGIATAN
NO
YA 0)
TIDAK
KETERANGAN
I. PERSYARATAN UMUM :
1
Sekretariat RW
2 Forum Pertemuan RW 3
Tenaaa Kesehatan di RW
4
Jenis Tenaaa Kesehatan di RW : - Dokter
-
- Dokter aiai - Bidan - Ahli Gizi - Perawat - Sanitarian
5
Kaderdi RW
6
Tokoh Masvarakat di RW
II, PERSYARJ,TAN KHUSUS :
1 Adanva PIK Keluaraa
2 Adanva UKBM 3 Jenis UKBM vana ada: - Posvandu -GSI - Poshindu - Kelomook Lansla • Saka Bakli Husada ISBH\ - Kelomnok Pendukunn Ibu IKP Ibu)
4
Adanva Surveilans PenvakiVJumantik
Kelerangan : : Sebutkan jumlah yang ada, Frekuensi
(0
KETUA RW
...........................
(........... . . . . ....
)
GUBERNUR ROVINSI DAEAAH'KHUSUS I OTA JAKARTA ,
Lampiran II
Peraturan Gubernur Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
Provinsi
Daerah
127 TAHUN 2009 3 Agustus 2009
SURAT PERMOHONAN PENETAPAN RW SIAGA NO .
Berdasarkan hasil inventarisir pembentukan RW Siaga sebagaimana terlampir. saya Ketua RW Kelurahan Kecamatan ......................., dengan ini mengajukan permohonan penetapan RW sebagai RW Siaga. Denlikian surat permohonan penetapan RW Siaga, ucapkan terima kasih.
atas kerjasamanya
······················1·························
Ketua RW
.
(
)
GUBERNUR PRO'JINSI DAERAH KHUSUS IBUK A JAKARTA,
saya
Lampiran III : Peraturan Gubemur Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
Provinsi
127 TAHUN 2009 3 Agustus 2009
BAGAN SUSUNAN KEPENGURUSAN RW SIAGA PENANGGUNG JAWAe KETUA RW
lillJJ.A TOKOH MASYARAKAT/KETUA RW WAKIL KETUA KETUA TIM PKK RW
--
SEKRETARIS SEKRETARIS RW
ANGGOTA TENAGA KESEHATAN RW
BENDAHARA BENDAHARA RW
ANGGOTA KADER PKK
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUK TA JAKARTA,
Daerah
Lampiran IV : Peraturan Gubernur Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggnl
Provinsi
Daerah
127 TAHUN 2009 3 Agustus 2009
ALUR PELAPORAN RW SIAGA
GUBERNUR
~ WAll KOTAI BUPATI
PKKKOTAI KP.BUPATEN ADMINISTRASI
DINAS KESEHATAN
SUDIN KES I
PKK KECAMATAN
CAMAT
PUSKESMAS KECAMATAN
PKK KELURAHAN
LURAH
PUSKESMAS KELURAHAN
•,, ,,, ,, , ,,
,- - -. - - - ..
...,
---------
RW SIAGA
,, , ,,, ,, ,
________________ 1
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUK A JAKARTA,
o ----~
Laporan Tembusan
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakatra
Lampiran V
Nomor Tanggal
127 TAHUN 2009 3 A9ustus 2009
FORMAT LAPORAN RW SIAGA RW KELURAHAN KECAM.ATAN KABlIPATEN/KOTA F1- RW/RW Siaaa/200 8 REALISASI RW SIAGA URAIAN
Na
3. 4.
I. DATA DASAR Jumlah Tenaga Kesehalan Jumlah Kader Jumlah Jumantik Jumlah Tokoh Masyarakal (Toma)
~
Jumlah UKBM :
1. 2.
,~
- Jumlah Posvandu -Jumlah GSI - Jumlah - Jumlah - Jumlah - Jumlah
1. 2.
1....1.
!.
'~3.
VA
KETERANGAN
JUMLAH
--
--
Posblndu Kelomook Lansia Anaaola Saka Bakli Husada (SBI n KelomDak PendukunQ Ibu (KP IbtD
II. PELAKSANAAN RW SIAGA Pe:aksana"m SMD Pelaksanaan MMRW : - Masalah yang ada - Masalah priorilas .. Renoane Tlndak Lanlul
Sebutkan :................ Sebulkan :................ Sebulkan :................
III. Ht..SIL KEGIATAN Frekuensl Pertemuan KunlunQan PIK Keluarga Hasll Rencana Tlndak Lanjul
--
4. 5. 6.
Jamlnan Pemellharaan Kesehalan Masyarakal (JPKM) oonar oarah Siaga Transp()r Siaga
7.
Kesehalan L1nakungan
8.
Jumlah Penyakll yang dilaporkan Jumlah Angka Bebas Jenlik
g.
TIDAK
Sebulkan: .................
.
.
,
K'=TUA RW
.
........................................
GUBERNUR PR IBU
INSI DAERAH KHUSUS A JAKARTA,
(
) lAPORAN RoN SIAGA
KE..'JRAHAN KECAMATAN KABUPATENIKOTA
: .............................
F2-KeIIRW SiaaaI2008 INDIKATOR .j
SUMBER DAYA MANUSIA
RoN YANG ADA
No
_.
STRATA
RoNSIAGA NAMANAKES
NAMATOMA
NAMf.KADER
1
2
3
4
5
6
.............
7
. .......................
Keterangan Indikator : .J Ben tanda (V) MENGETAHUI: 1.
Memiliki sarana Pos RWIPIK Keluarga sebagai Pusat lnformasi kegiatan Siaga di tingkat R
KEPALA PUSKESMASI LURAHfTP-PKK KELURAHAN
2.
Memiliki berbagai UKBM sesuai dengan kebutui I3n masyarakat setempat seperti Posyandu. Poskesdes. ;-'05 Obat Desa. PHBS. Saka Bakhti Hu~da.
3. 4.
Memiliki sistem surveHans penyakit dan faktor-faktor risiko yang berbasis masyarakat. Memiliki sistem
kesia~.:>iagaan
dar ;Jen?nggulangan kegawatdaruratan dan bencana bertJsis
masyarakat.
5.
Memiliki sistem pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat.
6. 7.
Memiliki lingkungan yang senal. Masyarakatnya sadar gizi serta berpenlaku hidup
be~h
dan sehat.
.
.
YANG MEMBUAT LAPORAN.
(J
,/
J
LAPORAN W
SIAGA
KECAMATAN KABUPATENIKOTA F3-KecJRW SiaQaJ2008
No.
KEuJRAHAN
JUMLAHW SELURUHNYA
JUMLAH RW SIAGA
JUMLAH STRATA
SUMBER DAYA MANUSIA JUMLAH KADER
JUMLAH TOMA
JUMLAH NAKES
PRATAMA
PURNAMA
MADYA
MANDIRI
JUMLAH
............................ MENGETAHUI: CAMAT ,.,.,
KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN "
"."."".
.
.........................................
.
(
(
j
REKAPITUlASllAPORAN I'M SIAGA
KABUPATENIKOTA
08 REKAP/RW SiaQa/20~
No.
I--
I
JUMLAH STRATA
SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN
JUMLAH KELURAi-iAN
JUMLAH RW SELURUHNYA
JUMLAH RW SIAGA
JUMLAH KADER
JUMLAH TOMA
JUMLAH NAKES
PRATAMA
MADYA
MANDIRI
PURNAMA
JUMLAH
............... ,
MENGETAHUI: WALIKOTNBUPATI
.
.
KEPALA SUDIN KESEHATAN
.
.
.
