PERATURAN WAL~KOTA BATAM NOMOR 2~ TAHUN 2016 TENTA~G
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN JA.MINAN SOSIAL PEKERJA ME:LALUI ~AEKANISME PTSP, PATEN DII WILAYAH KOTA BATAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATAM, Menimbang
a.
bahwa Sistem Jaminan Sosial merupakan program nasional yang lpertujuan memberikan kepastian perlindungan dan: kesejahteraan sosial bagi ~.eluruh rakyat;
b.
bahwa berdasarkap Bagian Kesatu Bab II Peraturan Pemerintah Nomoi' 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi ~Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggdra Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuar. luran Dalam Penyelengg&raan Jaminan Sosial, maka pemberi kerja yang tidak ,melaksanakan ketentuan jaminan sosial terhadap p¢kerja dikenai sanksi admir.istratif berupa tidak mend~patkan pelayanan publik tertentu;
c.
bahwa untuk kep¢ntingan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya tterhadap kemungkinan terjadinya resiko sakit, kecelakaan kerja, kematian, hari t.1a dan pensiun dalarll ikatan kerja dengan perusahaan/pen~saha yang menggunakannya, maka perlu adanya progtam perlindungan tenaga kerja yang menjadi tanggung ~awab sepenuhnya bagi perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, ~oint Venture/ Asing, Usaha-Usaha Perorangan maup~n Yayasan atau Lembaga-L~mbaga Sosial;
d.
bahwa perlindungfin dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja ktlususnya dan masyarakat pada umumnya merupaJcan salah satu fungsi dan tanggung jawab Pemerintah paerah;
e.
bahwa perlindungJan tenaga kerja melalui Jaminan Sosial merupakatjl upaya yang harus dilakukan sebagai instrume~ peningkatan dan perlindungan kesehatan bagi ten~ga kerja dan keluarganya;
!
Mengingat
f.
bahwa berdasar~an pertimbangan sebag3.imana dimaksud pada ~uruf a sampai dengan huruf d, dipandang perl\)1 menetapkan Peraturan \Valikota ten tang Optimalis~si Penyelenggaraan J aminar. So sial Melalui Mekanism~ PTSP dan PATEN di Kota Batam;
1.
Undang-Undang ~omor 53 Tahun 1999 ':entang pembentukan Kabtilpaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kariml..).n, Kabupaten Natuna, Kal:upaten Kuantan Singtngi dan Kota Batam (Lembaran Negara1 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tam~ahan Lembaran Negara R·~publik Indonesia Nomor •3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali tera~hir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 : Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Non1or 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabup~ten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten S~ak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara: Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tanibahan Lembar Negara R·~publik Indonesia Nomor 4$80); 1
I
2.
Undang-Undang ~omor 23 Tahun 2014 ·:entang Pemerintahan Da¢rah (Lembaran Negara R·~publik Indonesia Tahun: 2014 Nomor 224, Tan1bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telafu diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ·:entang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Non1or 23 Tahun 2014 tentaljlg Pemerintahan Daerah (Letnbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lemba~an Daerah Nomor 58, Tama.bahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 5679);
3.
Peraturan Daerah iKota Batam Nomor 1 Tahu:1 2010 tentang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batajm (Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 1, Tambahlan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67); MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN WALIK011A BATAM TENTANG OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN [ JAMINAN SOSIAL PE:KERJA MELALUI MEKANISMlt PTSP, DAN PATEN DI w::LAYAH KOTA BATAM.
BAf$ I
KETENTU~N UMUM Pas~l 1
Dalam Peraturan ini yatng dimaksud dengan : 1.
Pemerintah Indonesia.
adala.h
Pemerintah
2.
Daerah adalah Kotci Batam.
Pusat
Republik
3. Walikota adalah Walikota Batam. 4.
Pemerintah Daerahiadalah Pemerintah Kota Batam.
5. Jaminan sosial ada(lah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk men~amin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutupan dasar hidup yang layak dan meningkatkan m~rtabatnya, menuju terwujudnya masyarakat yang sqjahtera, adil, dan makmur. 6.
Badan Penyelenggata Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelengg~rakan program jaminan sosial.
7.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya dising~at BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang berada dibawah dan bertanggungjawab : kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undapg-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pepyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya , disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukt;lm Publik yang berada dibawah dan bertanggungjawab , kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undapg-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan , Penyelenggara Jaminan Sosial, menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tu~, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian. 1
9.
Orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga ndgara asing, maupun badan h·.1kum.
10.
Badan adalah sekumpulan, orang dan atau mod:1l yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidajk melakukan usaha yang n1eliputi perseroan terbatas~ perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usajha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik aerahi (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, ikongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perktimpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lemba~;a dan ben tuk bad an laipnya termasuk kon trak ir,vestasi kolektif dan bentuki usaha tetap. I
!
11.
Pekerja adalah s+tiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upap, atau imbalan dalam bentuk lain.
12.
Pemberi Kerja adal~h orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja.
13.
Upah adalah suatl+l. penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada :tenaga kerja untuk suatu pe:<erjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam b~ntuk uang ditetapkan rnenurut perJanJian atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian antara pengusaha dengan tenaga kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.
14.
Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan sesuai pe:~aturan perundang-undang~n dalam rangka pem:::>inaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
15.
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpaclu Satu Pintu untuk se~anjutnya disingkat BPM PTSP merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu sate. pintu, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertan~gungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
16.
Pelayanan Terpa~u Satu Pintu yang sela:1jutnya disingkat PTSP a4alah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesa;tuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui BPM PTSP.
17.
Pelayanan Adminlstrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya diseb1+1t PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalarn satu tern pat.
18.
Pelayanan publik tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegia~an dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undan~an bagi setiap orang atau perusahaan yang djisediakan oleh Pemerintahan Daerah meliputi izin, tand~ daftar, atau yang sejenisnya.
19.
Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pc·koknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.
Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional/ orang yang ditunjuk untuk tnerima, menyimpan, merjlyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungj~wabkan uang daerah dalam rangka pelaksanaan APBDi pada SKPD. !
21.
Satuan Kerja Pe~angkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD ad lah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan emerintah Daerah.
22.
Hari adalah hari kqlender.
I
BAB II TUJ!UAN Pasal2 Peraturan 1n1 bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Program J ami nan So sial bagi :;eluruh pekerja melalui mekani$me PTSP dan PATEN di Daerah. BABIII KEPESERTAAN PROGAAM JAMINAN SOSIAL Pasal3 (1)
Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara Wajit: a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerj aan; b. memberikan darta dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagak~~rjaan; c. memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; dan d. membayar dan menyetor iuran yang rnenjadi tanggung jawa~nya kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Kewajiban melakukan pendaftaran kepe:;ertaan Program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi : a. pemberi kerja pada Badan Usaha Milik Negara, usaha besar, ~saha menengah, dan usaha. kecil paling lam bat tanggal 1 Januari 20 15; dan b. pemberi kerja pada usaha mikro paling lambat tanggal 1 Januari 2016. Pasa[ 4
(1)
Setiap Pemberi Kerja yang akan melakukan perpanjangan tztn ·yang diterbitkan oleh Pem~~rintah Daerah melalui PT$P atau PATEN, wajib melarnpirkan tanda bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dfn bukti pembayaran iuran bulan terakhir pada berka4s permohonan perpanjangan izin. I
(2)
Setiap Pemberi Ketja yang telah menerima Izin yang diterbitkan oleh Pe~erintah Daerah setelah berlakunya Peraturan Walikotal ini, wajib mendaftarkan dirir.ya dan pekerjanya sebaga~ peserta Jaminan Sosial kepada BPJS Kesehatan
(3)
Setiap Pemberi Kerja yang telah menerima Izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peratu11an Walikota ini, wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan dan BRJS Ketenagakerjaan, paling lambat 14 (empat belas~ hari sejak tanggal dilakukan pemeriksaan oleh · BPJS Kesehatan dan/ a tau BPJS Ketenagakerj aan.
(4)
Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) dan ayat F~) Pasal 1n1, pendaftaran · terhadap pekerjanya yang telah terdaftar sebagai peserta pada BPJS Kesehat:tn dan BPJS Ketenagakerjaan. PasalS
( 1)
Dalam rangka optimalisasi pengawasan kepatuhan Pemberi Kerja mela.ksanakan ketentuan jaminan sosial bagi pekerja, maka PTSP dan PATEN menyan1paikan rekapitulasi Pemb¢ri Kerja yang menerima izin baru dari Pemerintah Daerah setiap bulannya kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
(2)
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dapat mengikutsertakan unsur SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Daetah dalam upaya peningkatan kepatuhan Pembdri Kerja melaksanakan ketentuan jaminan sosial ses\}ai peraturan perundang-und:tngan. Pasal6
( 1)
Setiap Pemberi Kerja yang mengikuti lelang pengadaan barang/jasa diltngkungan Pemerintah Daerah, melampirkan Sunat Pernyataan Kesediaan Mematuhi Ketentuan Jaminan Sosial Bagi Pekerja dalam Dokumen Penawarannya.
(2)
Kewajiban melak$anakan ketentuan jaminan sosial dicantumkan dalam Kontrak Pengadaan Bara:1gjJasa antara pemenang lelang dengan Pejabat Pembuat Komi tmen dilingktlngan Pemerin tah Kota Batam.
(3)
Pemenang lelang wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan qan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iurart bulanan kepesertaan peketja yang dipekerjakannya, pada saat pengajuan pencairan uang termin kesatu.
(4)
Dalam hal Pemen4ng Lelang tidak melampirkan bukti sebagaimana dima~sud pada ayat (3), maka diberikan sanksi berupa penundaan pembayaran termin pertama sampai dengan dilunasinya pembayaran iuran kepesertaan pekerjjaanya pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjtlan. BABIV TATA CARA PENDAITARAN Pasal 7
Pendaftaran kepesertaan Program J ami nan So sial bagi pekerja dalam hubungan kerja dilakukan di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan atau melalui tempat-tempat pelayalflan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang · ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran perusaha~n disertai dokumen pendukung lainnya, mengacu peraturan perundang-undangan. BABV BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN lURAN Pasal8 Perhitungan besaran juran BPJS Kesehatan dar. BPJS Ketenagakerjaan dan tata cara pembayarannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. BABVI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal9 (1)
Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negan:, yang melanggar ketentllan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan pert:.ndangundangan.
(2)
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sanksi Administratif berupa:
(3)
a.
teguran tertulis; dan
b.
penghentian pemberian pelayanan publik tertentu.
Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ay~t (2) huruf a dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan/ a tau BPJS Ketenagakerjaan paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja melalui pemeriksaan kepatuhan sesuai dengan peraturan pert:ndangundangan.
(4)
Pengenaan sank~i penghentian pelayanan publik tertentu sebagaim4na dimaksud pada ayat (2) ::1uruf b dilakukan melalui PfSP dan PATEN sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan atas permintaan tertulis dari BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Pasa[ 10
(1)
Pemberi Kerja ~ang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal .4 ayat (2) dan ayat (3), diberikan peringatan sebanyak 2 kali, masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh hari) hari kerja.
(2)
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh BPJS Kesehatan danfatau BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan jenis kepesertaan yang seharusnya didaftarkan oleh Pemberi Kerja.
(3)
Dalam hal Pemberi Kerja tidak mengindahkan peringatan sebagatmana dimaksud pada ayat (~:), PTSP atau PATEN memberikan sanksi Pembekuan Izin selama jangka waktu 60 (enam puluh; hari, berdasarkan permintaan tertulis dari BPJS Ke :>ehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.
(4)
Permintaan tertulis BPJS Kesehatan dan/ a tau BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada Kepala PTSP atau Kepala PATEN dengan tembusan kepada Pemberi Kerja bersan~;kutan.
(5)
Pembekuan Izin s¢bagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila Petnberi Kerja telah menyerahkc~n bukti telah memenuhi ketentuan kepesertaan BPJS Kesehatan dan l3PJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran bulan terakhir.
(6)
PTSP atau PATEN mencabut Izin yang diterirna oleh Pemberi Kerja yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dan tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta Jaminan Sosial kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
(7)
Pemberi Kerja yang izinnya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat kembali h~rusaha dengan mengurus izin baru dan menunjukkan tanda bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran bulan terakhir.
BA$ VII Ketentuah Penutup Pasal 11 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengeta.huinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.
Ditetapkan di Batam Pada tanggal 7P~,1~.._ 2016
Diundangkan di Batam Pada tanggal ? \-=lovQw"l~en.
2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM
··~\~
AGUSSAHIM BERITA DAERAH KOTA
ATAM TAHUN 2016 NOMOR 4'='&
