PENYELESAIAN MALPRAKTIK ANTARA HEALTH CARE PROVIDER DENGAN HEALTH CARE RECIEVER PADA PELAYANAN MEDIK MELALUI MEKANISME MEDIASI DI RUMAH SAKIT PURI KAWAN SEJAHTERA DENPASAR
Oleh : A.A. Ngurah Jaya Wikrama A.A Gede Duwira Hadi Santosa Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana
Abstract The relationship between doctor and patient is a relationship that has special status. The doctor or hospital that is heated as a party providing health services (Health Care Provider) and the patient as the party receiving health services (Health Care Receiver). The actual position of the doctor / hospital with the patient is a balanced position (horizontal), but in its development began to shift toward the position that contractual vertical position. The shift is exactly what often result in medical disputes, known as malpractice. Malpractice can be settled in court and out of court. This paper aims to understand and know about the malpractice settlement Implementation of Health Care Health Care Provider with Reciver on medical services through a mediation mechanism in Hospital Hospital Puri Kawan particularly prosperous. Type of research in writing this is to use the method of empirical jurisdiction. This is a descriptive study (depiction). This study describes the medical malpractice settlement mechanism between the Health Care Provider Health Care Reciver through mediation in particular Hospital Puri Kawan Sejahtera Denpasar. Sick of home, specialy Hospital Puri Kawan Sejahtera generally occurs malpractice yuridik, which must first be resolved through a settlement out of court is the mechanism through mediation. If it is not able to be resolved through mediation he continued to the level of the court. Mediation is a major effort in resolving medical disputes. With the mediation process is expected to stay awake patient physician relationship and achieve a peace agreement that is a win-win solution. With the mediation settlement Medical malpractice, patient physician relationship is expected to remain constantly maintains. Keywords : Mediation, Malpractice, Hospital Abstrak Hubungan antara dokter dan pasien merupakan hubungan yang mempunyai kedudukan khusus. Yaitu Dokter atau Rumah Sakit berkedudukan sebagai pihak yang memberikan pelayanan kesehatan (Health Care Provider) dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan kesehatan (Health Care Receiver). Sebenarnya kedudukan antara dokter/rumah sakit dengan pasien merupakan kedudukan yang seimbang (horizontal), namun dalam perkembangannya kedudukan tersebut mulai bergeser kearah kedudukan yang kontraktual vertikal. Terjadinya pergeseran tersebutlah yang sering mengakibatkan terjadinya sengketa medik, yang dikenal sebagai Malpraktik. Malpraktik dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dan diluar pengadilan. Tulisan ini bertujuan
1
untuk memahami dan mengerti tentang Pelaksanaan penyelesaian malpraktik antara Health Care Provider dengan Health Care Reciver pada pelayanan medik melalui mekanisme mediasi di Rumah Sakit khususnya Rumah Sakil Puri Kawan Sejahtera. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif (Penggambaran). Penelitian ini menggambarkan mekanisme penyelesaian malpraktik medik antara Health Care Provider dengan Health Care Reciver melalui mediasi di Rumah Sakit khususnya Rumah Sakit Puri Kawan Sejahtera Denpaasar. Di rumah sakit, khususnya Rumah Sakit Puri Kawan Sejahtera Denpasar umumnya terjadi malpraktik yuridik, yang mana penyelesaiannya terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme diluar pengadilan yaitu melalui mediasi. Apabila tidak mampu terselesaikan melalui mediasi baru dilanjutkan ke tingkat pengadilan. Mediasi merupakan upaya utama dalam penyelesaian kasus sengketa medis. Dengan proses mediasi diharapkan hubungan dokter pasien tetap terjaga dan mencapai kesepakatan perdamaian yang bersifat win-win solution. Dengan penyelesaian secara mediasi terhadap Malpraktik Medik, diharapkan hubungan dokter pasien akan tetap senantiasa terjaga dengan baik. Kata Kunci: Mediasi, Malpraktik, Rumah Sakit I.
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan di Rumah Sakit melibatkan dokter, pasien dan juga rumah sakit sendiri. Ketiganya merupakan subyek hukum yang terkait dalam bidang pemeliharaan kesehatan dan melahirkan hubungan medik maupun hubungan hukum 1. Hubungan antara dokter dan pasien merupakan hubungan yang mempunyai kedudukan khusus. Yaitu Dokter atau Rumah Sakit berkedudukan sebagai pihak yang memberikan pelayanan kesehatan (Health Care Provider) dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan kesehatan (Health Care Receiver). Relasi antara dokter dan pasien pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual antara dokter dan pasien dinamakan kontrak terapeutik. 2 Sebenarnya kedudukan antara dokter/rumah sakit dengan pasien merupakan kedudukan yang seimbang (horizontal), namun dalam perkembangannya kedudukan tersebut mulai bergeser kearah kedudukan yang kontraktual vertikal, Terjadinya pergeseran tersebutlah yang sering mengakibatkan terjadinya sengketa medik dimana pada umumnya pasien selalu dirugikan. Sengketa medik pada umumnya dikenal sebagai Malpraktik Medik.
1
Wila Chandrawila Supriadi, 2001, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, h. 1. Sofwan Dahlan, 2000, Hukum Kesehatan Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 33. 2
2
Secara teoritis penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua)cara. Cara penyelesaian sengketa pertama melalui proses litigasi di dalam pengadilan yang bersifat win-lose solution, dan penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar proses peradilan bukan merupakan suatu hal yang baru bagi bangsa Indonesia, jauh sebelum diperkenalkanya Penyelesaian Sengketa Alternatif, Bangsa Indonesia telah mengenal penyelesaian dengan cara musyawarah. 3 Salah satu bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif adalah Mediasi.
1.2. TUJUAN PENELITIAN Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang pelaksanaan penyelesaian malpraktik antara Health Care Provider dengan Health Care Reciver pada pelayanan medik melalui mekanisme mediasi di Rumah Sakit khususnya Rumah Sakit Puri Kawan Sejahtera.
II.
ISI
2.1 METODE PENELITIAN Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris, metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan skripsi ini. Penelitian ini bersifat deskriptif (penggambaran). Penelitian ini menggambarkan mekanisme penyelesaian malpraktik medik antara Health Care Provider dengan Health Care Reciver melalui mediasi.
2.2 PEMBAHASAN 2.2.1
PENYELESAIAN MALPRAKTIK ANTARA HEALTH CARE PROVIDER DENGAN HEALTH CARE RECEIVER PADA PELAYANAN MEDIK MELALUI MEKANISME MEDIASI
3
Supriadi, 2006, Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta, h.
213.
3
D. Veronica Komalawati menyatakan malpraktek berasal dari istilah malpractice, yang pada hakekatnya adalah kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dokter. 4 Ngesti Lestari dan Soedjatmiko membedakan malpraktek menjadi dua bentuk, yaitu (1) Malpraktek etika (ethical malpractice). Yang dimaksud dengan malpraktek etik adalah dokter melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kedokteran yang dituangkan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan atau norma yang berlaku untuk dokter. (2) Malpraktek yuridis (yuridical malpractice) ditinjau dari segi etika profesi dari segi hukum. 5 Soedjatmiko membedakan malpraktek yuridik ini menjadi 3 bentuk yaitu : (1) Malpraktek Pidana (criminal malpractice), Malpraktek perdata (civil malpractice), dan Malpraktek administratif (administrative malpractice). 6 Penyelesaian malpraktik medik dapat dilakukan dengan 2 (dua)cara yaitu melalui jalur pengadilan dan diluar pengadilan. Secara jelas dalam Pasal 32 buruf q Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menentukan babwa “setiap pasien mempunyai hak menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidana”. Ketentuan ini mengandung makna bahwa penyelesaian sengketa medis dapat dilakukan melalui jalur litigasi baik secara perdata dan/atau secara pidana. Namun demikian, dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditentukan bahwa “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”. Sebagai konsekuensi dari ketentuan ini, yaitu bahwa sebelum menempuh jalur litigasi, terlebih dahulu harus menempuh mediasi sebagai salah satu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan (penyelesaian sengketa alternatif). Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di rumah sakit Puri Kawan Sejahtera Denpasar, diketahui bahwa terdapat beberapa hal dalam pelaksanaan penyelesaian malpraktik medis antara Health Care Provider dengan Health Cote Receiver dalam pelayanan medik dengan mekanisme Mediasi di Rumah Sakit, khususnya di Rumah 4
D. Veronika Komaladewi, 1989, Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. h. 87. 5 Anny Isfanyarie, 2005, Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana, Prestasi Pustaka. Jakarta. h. 31. 6 Ibid, h. 33.
4
Sakit Puri Kawan Sejahtera Denpasar : (1) Pada umumnya kasus-kasus malpraktik medis yang terjadi adalah jenis malpraktik yuridis, seperti salah diagnosa, salah memberikan
resep, dan kelalaian dalam
hal pemberian pelayanan medis, (2)
Malpraktik medis dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, jika musyawarah belum mendapatkan kesepakatan dapat dibawa kepada lembaga profesi dokter, maupun ke pengadilan. Penyelesaian malpraktik medik dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalur yaitu melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Untuk jalur diluar pengadilan, ditempuh melalui musyawarah mufakat. Dan (3) Penyelesaian malpraktik medis didasarkan pada besar kecilnya sengketa, bila sengketa tersebut hanya bersifat sepihak artinya pasien merasa tidak puas dengan hasil tindakan dokter, lebih disarankan diselesaikan melalui mediasi secara musyarawah mufakat. Sedangkan terhadap malpraktik yang bersifat besar, tetap selalu diutamakan penyelesaian secara musyawarah mufakat dengan mediasi, namun bila tidak menemui jalan keluar perselisihan maka dilanjutkan ke pengadilan. Pelaksanaan penyelesaian
malpraktik medis antara Health Care Provider
dengan Health Care Receiver dalam pelayanan medik dengan mekanisme Mediasi di Rumah Sakit Puri Kawan Sejahtera Denpasar dilaksanakan melalui majelis pengawas kedokteran (KODEKI) di bidang Hukum sebagai mediatornya, dalam pelaksanaannya tidak selalu megalami keberhasilan (win-win solution) namun sebagian mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, baik hambatan dari dalam (intern) seperti kurangnya komitmen dan niat para pihak untuk berdamai, sedangkan faktor dari luar (ekstern) seperti ketidakmampuan mediator untuk mendamaikan, kurangnya lembaga yang mendukung perdamaian.
III. KESIMPULAN Pelaksanaan penyelesaian malpraktik antara Health Care Provider dengan Health Care Reciver pada pelayanan medik melalui mekanisme mediasi di Rumah Sakit khususnya Rumah Sakit Puri Kawan Sejahtera Denpasar dilaksanakan dengan menggunakan mediator yang berasal dari majelis badan pengawas kedokteran (KODEKI) di bidang Hukum. Pada pelaksanaannya tidak selalu menglami keberhasilan tetapi sebagian mengalami hambatan-hambatan baik intern maupun ekstern.
5
DAFTAR PUSTAKA Amir, Amri, 1997, Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Widya Medika, Jakarta.
Chandrawila Supriadi, Wila, 2001, Hukum Kedokteran. Mandar Maju, Bandung.
D. Veronica Komaladewi, 1989, Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Dahlan, Sofwan, 2000 Hukum Kesehatan Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter, Badan Penetbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Isfanyarie, Anny, 2005, Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana, Prestasi Pustaka. Jakarta.
Undang-Undang Nomer 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
6
7
