$,'o$ffiMtWrWffiMB'ryfiil
Tim Pen5runtlng ! Ketua: Dr. Ikhwanuddin Mawardi Anggota: 1. Ir. Hetrna'.i \Fahab, MSc.
2. Edy Mulyana, MBA. 3. Ir. Verdi Verdlan. 4. Edy Maulana
Formslasi fulodcl Pembansunan Acch Masa Dcpan
I{ATA PDNGANTAK Dalam rangka mempersiapkan kerangka dasar dan acuan bagi pelaksanaan program pembangunan di Daerah Istimewa Aceh, berbagai upaya telah dilakulsan oleh Bappenas. Salah satunya adalah
upaya memformulasikan suatu model pembangunan berdasarkan
kondisi historis, politik, agafin dan adat-budaya yang spesifik. Langkah ini diambil dalam konteks kebiialen percepatan Proses pembanguran daerah dan pemulihan kondisi sosial-ekonomi rnaqnarakat di Daerah Istimeuia Aceh.
Pembahasan rrrcng€n€ri
itu telah dilaksanakan dalam serangkaian
diskusi panel tentang Aceh yang melibatlan berbagai pakar. Berbagai
pandangan, pemikiran, dan pendapat
lang berkembang
selarna
berlangsung4aa diskusi panel telah memperkaya konsep dan wawasan
bagi perumusan Llodel Penbangman Aceh Masa Depan yang akan dituanglsan dalam keb[ialan dalam penangan m pembangurnn di D.I. Aceh di masa depan.
Ilarapan kami mudah-mudahan prosiding diskusi panel ini dapat membantu semua
pihk yang ingin berperan
serta dalam membantu
menyelesailsan perrnasalahan pembangunan di D.I. Aceh.
Jakarta, Juni 2OO1 Deputi Bidang Regional dan SDA Bappenas
Dr. Ir. Dedi M. Masykur Riyadi
Protbhs
Formolasi /Vodcl Pcmbanganan Acch tllasa Dcpan
DAFTAR TSI PRO.SIDING "FIOKTIUIIISI MODEL PEFTBAII(II'IIAII ACEII MASA DEPAIIT
Hd i
I{ata Pengantar .......... Daftar lsi ........,...
ii
Sambutan Deputi Regional dan Sumber Daya Alam, BAPPENAS ... Panduan Diskusi Panel D.I. Aceh.........
4
Forwulast tlodel Pengele.rcltan (DR. Ikhwanuddin Mawardi)
1
I'IaslahAceh : {gelrtda ke Dqan
Model KdernbagaanAcett di t4a,sa Datang (Dr. Said Tainal Abidin)
19
Fonnat I dal tlodel lfelernbag aan Aceh IvlqWtlcuti RW Ototwmif{/ursus bagl D,I. Acelt dalam Bentuk Nanggroe Aceh Darussalam (Dr. Ahrnad Farhan Hamid)
29
Dlskusl Panel S€sst I ...............
55
Flodel Pembadagaan ltlreyaraleat
Ba lrulcrnsa Sgadat Islarn dan Adat Budaya Aceh (Dr. Anuar Wardhani)
B&oapa Polak Pildran
Mangenat
ITodeI Porgelolaanlsset dan l{euargan Daqah Aceh (Drs. Roy Salomo, M.Soc.Sc.)
Fonnula,st PIodeI Pqgelolaan Asset/Ketnngan D,I. Aceh (Drs. Tfimurti Santosa, M.Ec.)
Dlskusl Panel S€cst
Il
.............
Penutup
66 B1
l,amplmn: Daftar Peserta Diskusi Panel D.I. Aceh
Srorlb{nC
61
Formalasi ,lvlod"l
P"-6!"s"""o A".h ,4tt" D?t,
SAITBTYTAN DDPUTI NDGI()NAL DAN SUIIEER DAYAAI"AI'I BADAN PERDNCAITAAII PEITIBAI{GUIIAN ITASTONAL
Assalamu?laikum Wr.Wb.
Pertanra'tarna rrnrilah kita m€ngucapkan syukur kehadirat Tuhan yang tlaha lttrasa, yang tetah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua untuk berkumpul dari pagihingga sore nantiuntuk mendiskusikan pelbagai pemikiran untuk menyelesailen pelbagai persoalan png dialami oleh saudara-saudara kita diAceh. Sayaiusa mengucapkan terima lraslh kepa.da Bapak bu/Saudara atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara ini. Sejak perubahan sosial politik nasional yang terjadi pada paruh tahun 1998, kita dihadaplran oleh berbagai persoalan larna yang muncul ke permulsaan, )rang sebenarnya. disebabkan oleh kesalahan rnan4iemen politik, pemerintahan, dan pembangurnn )rang keliru di masa lalu. Seiring dengan persoalan larna yang muncul ini, hadir pula dampakdampak negatif mengiluti persoalan tersebut. Fenomena yang nlrata adalah gejolak politik lokal )ang semmnya bersumber dari ketidalrpnasan rnasyaralat lokal rnaupun daerah &erah terhadap dominasi pusat selama ini.
Pelbagai tuntutan dan aksi-aksi rnasyarakat di daerahdaerah bermuara pada tuntutan unfuk merombak pola hubungan )rang timpang antara perrrcrintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam konteks dominasi ini, isu-isu di seputar sentralisasi keputusan politiK stnatqi dan kebijalcsarnan pembangunan yang top dorrm, serta penyeragarrum atas plwalitas bangsa nampaknya nrenjadi agenda )rang terus digaunghan oleh pelbagai pihak.
kita harus terus-menerus menyalahkan kebijakan rnasa lalu saja, tanpa mencoba berikhtiar dan berkonsolidasi untuk merubah kondisi yang ada, merumuslsan langkah-langkah ke depan, serta mengkompromilsan solusi kompehensif yang dapat disepalsti oleh semua pihak, s€hingga berguna bagi pemulihan kehidupan sosial, politik, hukum, kearnanan domestik, rErupun ekonomi bangsa yang sedang terpuruk ini. Persoalan kemudian adalah apakah
Sros0lng
Fornulasi folode[ ?cnbanyanan Aceh Masa Dcpan
flal inilah yang patut kita tempuh untuk menyelesailsan alrar rnasalah )'ang $angat multidimensi di Aceh, mulai dari persoalan hilangnya identitas kultur Aceh. rapuhn)'a struktur komunitas sosial lolsl, ekonomi masyaralsat dan daerah ya.ng timpang, rusaknya sarana dan pr.rsarana sosial ekonomi dasar, dampak negatif pemberlakuan daerah Operasi militer dan tindak kekerasan, lernahnya penegalsan hukum, hingga strategi pembangunan yang tidak aspiratif.
Dalam mensikapi persoalan Aceh, kita semua berpegang pada Ketetapan MPK No. tV/MPBi1999 tentang Oaris-Garis Eesar flaluan ttegara )m'ng men€gaslsan agar Aceh tetap dipertahanlsan dalam I{4ara Kesatuan Kepublik Indonesia dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragarnan kehidupan sosial budaya rnasya.rakat Aceh
dalam forrnat otonomi khusus ltang diatur dengan undang-undang. Unhrk itu, pertanyaan berikutnya adalah substansi apa yang perlu diaur dalam otonomi khusus Aceh tersebut. Dalam hal ini, kami mernandang bahuia substansi otonomi ktrusus ini haruslah kompromi rnaksirnal yang kiranya dapat menyelesaikan persoalan Aceh secara komPrehensif.
Senrentara itu, dalam Ptogram Pembangunan llasional (PROPE[q,S), kita Juga telah rreletaldsan rlas€rr kebliaksanaan dalarn menangani Aceh, dirnana langkah-langl€h ikhtiar ini kiranp dapat memPercepat perrmlihan kehidupan rnaryaralst Aceh menqiu Acch yang leblh darnai, adil, dan seJahtera. Kegiatan utama )nang diPrioritaskan adalah :
undang-undang otonomi klnusus D.I. Aceh, penyusunan perangkat peraturan pendukung rnrupun
(1) Penyeloaian
sosialisasi otonomi khusus ke semua pihak.
(2\
Pemulihan kehidupa.n rnasyaralat melalui pembangunan pras.uana dan sarana ekonomi dan sosial, pemberdayaan ekonomi rnaqlarakat lolsal di daerah, peningkatan l$alitas sumkrdaya rnanusia dan mengoptirnallsan pernanfaatannya.
(5)
Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi rnanusia nr.rupun pemberian suahr kompensasi rnateriil dan spiritual kepada para korban.
seiring dengan langkah-langlah politik l'ang ditempuh
oleh
penrerintah saat ini, kita juga selalu berusaha untuk merumusfian langkah-langkah yang implementatif tertradap npdel pembangunan
Aceh saat ini dan rnasa datang. selain uu No. 22Tatrudrr 1999 tentang
Scoslblng
Formulasi fu7odel Pcmbanganan Aceh rVasa Depan
dan UU No. 25 Thhun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, kita juga akan mengacu pada rumusan otonomi khusus yang saat ini dibahas di DPR-BI dalam rangka perurnusan strategi dan kebijaksanaan pemberdayaan nrasyaralat, forrnat kelembagaan yang ideal di Aceh, ffLruPun formulasi model pengelolaan ketrangan daerah. Dalam konteks inilah, kami berupaya untuk mernfasilitasi pelbagai pandangan dan pemikiran dari semua stakeholdqs dalam forum diskusi ini. Pemerintahan Daerah
t(ami berpikir bahwa pemmuszrn forrnat otonomi khusus Aceh ini
cularp kompleks mengingat karakteristik kehidupan rnasyarakat yang dilandasi oleh qlariat Lslam, struktur sosial dan kultur lokal yang perlu diakomodasilsn dalam sistem dan struktur pemerintahan daerah saat ini. Hal ini tentunla membutuhlcan proses dan fungsi, tatakeria, dan hubungan aniar lembaga di pelbagai level pemerintahan. selain itu, dinamil@ sosial politik dan kondisi keamanan di Aceh yang kian hari kian suram sangat berpengaruh bagi aksi-aksi yang ditempuh oleh pemerintah ke depan.
Akhimya, kami mengharapkan semtra peserta dapat memkril€n rnasukan dalam Dlskusl Panel "Fonnulagl ltlodel Pembangunan Acch Flasa Depan" ini. Atas Perhatian dan partisipasi semna pihak, kami atas nzurr€r Badan Pererrcanaan Pembangunan Nasional rnengucaplran selamat berdiskusi. Wassalamu'alaikum Wr.Wb. Jakarta, SApril20O1
Dr. Dedi M. Masykur Riyadi
SrosfufirS
Formulasi tllodcl Pembansanan Acch ,lviasa Dcpan
PANDUAN DISKUSI PANEL FOBI}TUUISI IIODEL PEIIIBANGIIITTAI{ ACETI FTAITA DEPAN
1.
TATAK BEI,AI{ANQ D.I. Aceh merupakan daerah ),ang harus dihadapi secara arif oleh Pemerintah Pusat, lrarena Aceh memiliki lurakteristik yang spesifik ditinjau dari sudut historis, kultwal, sosial politi[ dan geografis, oleh lrarena itu Pemerintah Pusat perlu menerapkan penanganan khusus dalam menangani masalah-rnasalah pembangunan di Daerah Istimerraa Aceh.
Pendekatan pembangunan sentralistik yang diteraphan oleh Pemerintah Rrsat baik di Aceh rnasa lalu perlu diperbaiki dan diubah sesuai dengan tuntutan aspimsi png berkembang di D.I. Aceh tersebut.
PeruMhan paradigrna dan pendel€tan pembanguran tersebut ditqiukan untuk rrcmpercepat penyelesaian pennasalahan, proses otonomi khusus, pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi sosial budaya D.t. Aceh.
Pendekatan pembangunan yang mempertimbangfun aspekaspek kekhususan baik dari sudut historis, adat-budap, sosial politik, ekonomi, dan geografis di propinsi D.I. Aceh perlu segera dirumuskan menjadi masulen dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Aceh pada rnasa rnendatang.
Model-model pembangunan yang m€mpertimbangkan aspek kekhususan D.I. Aceh perlu dirumuslcan dalam bentuk png lebih operasional, sehingga memiliki dayaguna dan relevansi sebagai acuzrn pelaksanaan pembangunan daerah. Model-model pembangunan yang perlu dirumuslsn bagi D.I. Aceh adalah Model Pemberdayaan I'laryarakat, Model Kelembagaan, dan Model Pengelolaan AsseVKeuangan Daerah.
2.
TTTIUAII
) )
Untuk merumuskan Model Pemberdalaan Masyarakat di D.I. Aceh.
Untuk merumuskan Model Kelembagaan di D.I. Aceh.
progtulnS
Formalasi fulodel Pcmbansunen Aceh fulasa Dcpan
F
Untuk merumuskan Model Pengelolaan Asset/Keuangan D.I. Aceh.
5.
TEFIA DAr{ SUBTEIqA Terna Diskusi Panel ini adalah: *Formulasl lt|,odel Petnbangunan Ac'eh lilasa Terna tersebut dibagi dalam 5 subterna berikut
Ihpan".
:
Y
Formalasl Mo&l Pemberdagaan Flrcganlcat dt D.I. Acoh, D Formuatrsl lf,odel lfelembagaan d, D.L AeIu Y Formulasl Model Pengelolaan ewWeuangan D.I. Acr;h.
4.
PEFTBICARA/PIINDLIS Panelis I
Dr. Ikhr,vanuddin Mawardi (Bappenas)
Pengel*atan Maslah Agendake DePan
Folrmulaclt Model Panelis II
Aeh :
Dr. Said TainalAbidin {Staf Ahli MENPAN bid. t{eb PubliM,AN)
Itrodal lfelembarraanAceh d, Flasa Datang Dr. Ahnrad Farhan namid Panelis III (Anqqota RI) DPR/MPR
noaet Kerenbagaan ?erner|lntahan Ace;h ltlerutrut eW Tentang Otonoml lfrrttstts Panelis IV
Dr. Anwar Wardhani (Bappenas)
Plodd Pantberdag aan Flasg aralcat hnuatsa Sg attat Islam dan Adat Budattz Acelh Panelis V
Drs. Roy Salonro, M.Soc.Sc. (Universitas Indonesia) k'berapa Poleok ?lklran
I+Iengenal lilodel Pengelolaan AM dan Keuangatt Daerah l&maoa Aeh FIrca Datang Drs. Trimurti Santosa, M.Ec. Panelis VI 0nstitut llmu Pemerintahan) Ascr,t dan lfanangan Formulact IqoM "angebraan Aceh Flasa Datani Daqah l#napa
Stot6hg
Formalasi tVodcl Pcnbanganan Acch tlTasa Dcpan
IIODDBAI]OR Ir. Max Pohan, MA. Dr. Delima Hasri Azhari I NOIULDN Nasir, AMD, MBA Drs. Ar,valuddin
5.
PESDR]TA
ini sebanpk 1@ orang yang berasal dari kalangan profesional )rang memiliki latar belakang pendidilen dan pengalarrrrn yang sasu:ri dengan tema dan subtema diskusi. Peserta diskusi panel ini terdiri atas berbagai unsur yaitu : Peserta diskusi panel
o o o $ o {l
o o o
Unsur Organisasi Masyaralet, Pemuda dan Mahasiswa Aceh. Unsur Departemen4nstansi terkait. Unsur Pemerintah Daerah Aceh. Unsur Ulama Aceh yaitu Majelis Ularna Aceh, Huda Aceh, dan Taliban Aceh. Unsur DPR/MPR asal Aceh. Unsur LSM. Unsur Pusat Penelitian. Unsur Universitas/Perquruan Tinqqi.
Biro-Biro di lingkungan Bapp€na"s.
(l Tim Penanqanan l{trusus D.I. Aceh - Irian Jawr,
a
KKME D.t. Aceh
-
Irian Jaya.
Daftar Undangan terlamplr.
6.
TEFIPAT DAN IIIAI{TU
Tempat dan uaktu pelaksanaan dislrusi panel ini a&lah sebagai berikut :
Alarnat
Jl. Tanran Suropati No.2 Jakarta ltrsat Selasa 5
April
2OO1-
?rosibing
Formalasi fulodcl Pcmbaagunar, Acch ,fulasa Dcpan
7.
PDNUTUP
Melalui diskusi panel ini diharapkan dapat diperoleh'rruFukan untuk tnenyusun Model Pembangunan Aceh l'lasa Datang. Model Pembangurnn )rang cukup penting untuk dirumuskan dalam rangka pemberlakuan otonomi khusus di Daerah lstimewa Aceh adalah Model Pemberdalaan Masyaralat, Model KelemMgaan, dan Model Pengelolaan Asset/Keuangan Daerah.
Formulasi Model Pembangunan Aceh Masa Datang ini
dimaksudkan untuk mempersiapkan suatu kerangka dasar yang kuat bagi Pemerintah Pusat dan Daerah sehubungan dengan diberlakukanryra Otonomi Khusus dl Daerah Istimewa Aceh.
Sros{bing
Fornalasi Llodel Pembanganan Acch fo|asa Depan
FIOBTrIUI,ASI MODEL PENYDLDSAIAN
TIASAI.AII ACEII s AGENDA I{D DDPAN Disampaikan oleh : DK. Ihcanuddln ltlawardl (Direktur Kewilayahan Bappenas)
I,ATAR BEUIITANG
Perubahan sosial politik yang mendasar di level nasional, telah melahirkan sejumlah momentum bagi proses reforrnasi paradignra pembangunan nasional, khususqra dalam rrrenata ulang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menqju suafu format hubungan pusat-daerah !,ang adil, berimbang dan demokratis. Persoalan ketlmpangan hubungan pusat-daerah inilah yang menjadi salah safu persoalan utarna yang dihadapi oleh Merah Aceh saat ini. Dalam konteks introspeksi, kita telah satrEr-sarEr memahami bahwa meltanisme hubungan pusat-daerah selanra ini sangat senhalisasi, terutarna dalam pengambilan keputusan yang seringkali kurang sesuai dengan kondisi-kondisi unik kemaqraralatan, ciri ldms geografis, serta heterogenistas sosial dan demograffs setiap daerah.r Persoalannya a&lah bagairnana kita bersarna-sarna rrelilat persoalan Aceh yang a& saat ini dan rnenyelesailran semua persoalan yang dihadapi Aceh. Sqiak awal, seringkali orang mernandang bahwa konflik Aceh bersifat konflik vertikal, yakni antara Aceh versus pemerintah pusat, ranun persolan ;ang muncul kemudian adalah gesekan horizontal yang senrakin nrengental dan meluas, bahkan mernakan korban jiura dan rrcnurunnlna produktivitas rtsaha ekonomi.
Ibndisi seperti ini nampaknya perlu diselpsaikan rnelalui
suatu solusi politik yang kiranya dapat me4jauab pelbagai agenda yang dihadapi masyamlat dan daerah Aceh saat ini. Solusi politik ini merupalsn 'kompromi politik rnakshnal" baik bersifat penyelesaian persoalan struktural dan kr"rltural di Aceh.
t
hfros@Esi mqsa lahl ini sewa.ielas ditlgtcaphar dalan Piddo hesiden RI di Depan Sdatrg
Talanst
MPR Rltangg@f 7 Agttstu.s 2OOO.
SroSttg
Formulasi ,lvTodcl Pembangunan Acch Nasa Dcpan
Datam p€rsp€Kif kami, solusi politik sebagai jalan tengah penyelesaian Aceh ini telah diarnanatlsan dalam Garis.Garis B€sar flaluan Negara (GBH$ 1999, Yakni:
(l)Plempertahanlran integrasi bangsa dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghargai keseteraan dan keragarnan kehldupan sosial budaya rnasyaralat Aceh melalui penetapan Daerah lstimewa Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang. (2)Menyelesaikan kasus-kastrs pelanggaran hak asasi rnnusia secara adil dan bernartafut melalui pengusutan dan pengadilan yang adil, Jqiur dan benmartabat bagi pelanggar hak asasi rnanusia, baik selarna perberlaktran daerah operasi militer rrnupun pasca daerah operasi militer.
Sebagai lembaga tertinggi negara, tentunya Ketetapan Nomor IV/MPR/I-9O9 mengenai GBHN adatah merupakan kepuhrsan potitik )rang telah mengakornodasikan pelbagai pandangan seluruh anak bangsa dalam meqrelesailon persoalan Aceh. Persoalannya kemudian adalah substansi apa )rang terrnuat dalam
otonomi khusus Aceh ini hingga dapat meqiawab pelbagi persoalan yang dihadapi rnaqankat Aceh saat ini, )ang merupakan akumulasi kekecer,raan dan ketidakpuasan rnaslarakat Aceh terhadap pusat, Dan apatah tawaran otonomi khusus ini kontekstual dengan aspirasi dan brnblan sebagian besar masyarakat Aceh der'rasa ini, yang dapat dikategorikan terpecah dalam 5 kecenderungan besar, yalori : (1) opsi otonomi luas dalam kerangfca otonomi khusus, (2) opsi n€gara federasi, serta, (5) opsi merdels.
Hal lainnya a&lah bagairnana menindaklanjuti GBHN sebagai 'bahasa politiK' ke dalam bahasa l,ang operasional menyanglmt
berbagai persoalan, khususnya aspek penyelesaian lcasus'kasus pelanggaran lrak asasl rnanusia selarna era daerah operasi militer melalui pengadilan yangjqiur, adil, dan berrnartabat.
It.
AGDIIDA PElIBAI{GItltlAl{ ACEII : Illarlsan ilaea Lalu lvlelihat persoalan yang dihadapi Aceh saat ini, nampalsrya kita dihadapkan oleh suatu persoalan )rang sangat kompleks, multidimensional, sekaligus spesifik dibandinglran daerah-daerah
Froshtng
Formalasi folodcl Pemban.qunan Aceh fulasa Dcpan
lainnya yang dialami di era Orde Baru. Potret kompleksitas ini tercermin dari persoalan historis, kultural, sosiologis, Politik, kearnanan, hukum, rrrupun agenda ekonomi pembangunan.2 Sementara persoeilan sp€sifik, yang dipandang s€bagai alsar persoalan utama Aceh adalah meqrangkut pemberlakukan daerah operasi militer (DOM) sejak 199O sampai dengan 1998, serta tindakan kekerasan yang muncul Pasca daerah operasi militer.
Persoalan ini semakin diperparah oleh ketidakadilan ]'ang dirasakan oleh sebagian besar ralyat Aceh, yakni kurangnya penghargaan terhadap kultur Aceh dan ketidakadtlan sosial ekonomi )ang memunculkan ketimpangan yang t4iam, baik ketimpangan sosial ekonomi antarpenduduk, ketimpangan antarwilalah, ketimpangan antarselilor modem dengan sektor tradisional, rurupun hubungan pusat dan daerah Aceh yang tidak seimbang dan bemuansa sentralistik.
Datam konteks penyelesaian Aceh kedepan, kita perlu untuk nrelihat secara komprehensif, r,varisan persoalan aPa ltang ),ang ditinggalkan oleh orde lama dan orde baru. Persoalan-persoalan ),ang dapat dipandang sebagai akar 'rnasalah !,ang harus diselesaikan antara lain mencakups:
(1) Faktor
hekece,waan hlstods a. Kekecewaan awal, penggabunganAceh dengan
Sunratera Timur dan Tapanuli. b. Kekecewaan baru akibat ketimpangan pembangunan pada tahun L970-an (yang menyebabkan murcul4ra GAM generasi I).
Menlcoplsasleant juge nenega.srr,'r batapa terda& &n alc6 nosalatt di A@h gabu rasa. ketltdaleadflot" tcehghar nenaapAban hoga dfut sefta nenperoleh
i,c^sejqhtaao gang lebih
tingi bagi nasgoaleat Aeft,. Hal inilah gotg
difonattasilcnt sebagai lcetidalquaso't nasVqakd, Aeh selqna rnasa konfuk hhgga sercarwrg. Alcq masatah lceAn odalah adarya geruleat sepaatis GAM &fedia hdonesi4 29 Muet 2oOI Idenfifilcasi
).
alcu masalah ini dittwi secara tconpetercif oleh Tim Petrcliti WI
daton 'Bqq dalan *rcam'; Miznr; Juntoi
ini neWgamba*m alear bian Jqq Mahth.\ ddr Ria.\ sefia sohtsi aW gdrlg perfu dAenph olch senata pihoJg kJat'stl's.nga olehPanerintah persoalrzn Vang
t0
2OO1. BnhL
teljdi di daerah4aerah nntot
setrnrti
Ae\
Sros${ns
Formalasi folodcI Pembansanan Aceh
(2)
*Iasa Dcpan
DOlq dan Ttndak Kekensan ltllllter a. Tidak terJaminnya rasa ametn bagi rnaqiarakat Aceh. b. Kekerasan selarna DOM dan pasca-DoM. c. Masalah ketidalseriusan p€rrlerintah menghukum
para
pelaku pelanggaran HAM di Aceh.
tt)
ttlasalah Pembangunan Dkonoml
a. Tergusumya. ekonomi rakyat dan keseqjangan ekonomi yang timPang.
b. Ketidalpu.tsan dimulai dalam hal ganti rugi tanah. c. Dksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan munculnya "enclave-enclave" ekonomi )tang kurang melibatkan nraqlaralrat lolral. rnasih dirasakan oleh rnasyarakat lokal'
d. Kemiskinan yang
(4) Illlangnya Identltas ftulturAsll Aceh a. lmplikasi a-sosial &ri berkembangnya pusat-pusat produksi di daerah-daerah terpencil.
b. Tidak dihargai dan dihornratinya kultur asli Aceh
selanrra
orde baru.
(5) Akar Flasalah Polltlk a. Depolitisasi sistem politik lolral yang l*r,as lslam. b. Politik sentralisme yang meminggirkan peran lolql dalam proses Politik.
Bertolak dari akar persoalan tersebut, lrami mernandarg bahwa langhahJanglrah yang ditempuh kedepan taruslah komprehensif dengan menggabungkan pelbagai pendekatan, baik pendekatan politrls, pendekatan keanranan ;'ang berdimensi penegaldtan hukum, pendekatan kultural, rxrupun pendelratan kesqiahteraan yang mengdepankan prinsipprinsip keadilan. Persoalanrrya kemudian adatah bagairnana menerjernahkan berbagai pendekatan tersebut dalam suah.r kerangha penyelesaian yang disepakati s€mt.la Pihak dalam kerangha undang-undang otonomi khusus Aceh.
III. PENIINQAI!/IN
ItrIUSUS
ACDI r ffomltmen Pemerlntah
Bertolak dari persoalan tersebut, Pemerintah telah menegaskan komitmen penyelesaian Aceh melalui komitmen penangartm ldrusus D.I Aceh yang tercantum di dalam Program Pembangunan
SrotbftrC
Formulasi /Vodel Pembangunan Aceh fulasa Dcpan
llasional (PROPDIIAS). Perenptan penanganan khusus ini dirnaksudlcan untuk mengarasri berbagai persoalan baik politik keanrrarte.n, sosial, budaya, rtaupun ekonomi dan mengurangi dampak n€gatif tindak kekerasan dan pelanggaran nAM di Aceh. Penanganan khusus Aceh ini juga dimaksudkan unfuk mencegah eksploitasi yang berlebihan terhadap sumhr dap alam daerah Aceh dan ketimpangan sosial ekonomi antar pendatang dengan nraslaarakat asli Aceh, ketimpangan kem4jmn antanuilayah di Aceh serta kese4iangan antarsektor industri dengan sektor pertanian. Disamping itu larakteristik rnasyarakatAceh yang spesifik dengan identitas aganta fun ade.t l,ang kental perlu diakomodasilian di dalam sistem pemerintahan dan penyelehggaraan kemaryarakatan. UU No. 44 Tahun 1999 tentaqg Keistimewaan Aceh dipandang perlu dilengkapi dengan berbagai peraturan pendukung untuk rnenjauaab persoalan rnasyarakat Aceh.
Dalam penyelesaian ce;rr.ngarlo.n khusus Aceh ini, langkahlangkah yang ditempuh oleh Pemerintah antara lain adalaha:
(1)
Mempercepat pemberian dan penerapan otonomi khusus D.I Aceh dengan memperhatilsn : a) Keistirn€hraan dalam aspek-aspek agann, adat dan pendidikan. b) Pembagian keuangan pusat-daerah yang adil. c) Penguatan tapasitas pemerintah daerah.
(21 Memulihlan kondisi sosial ekonomi melalui penguatan ekonomi ralryat, pengembangan surnber &ya manusia, peninglatan ketersediaan infrastruktur, dan rehabilitasi sararul dan prasaratn, *rta memberi rasa arn rn sebagai akibat tindak kekerasan.
(5)
MenegSkkan kepastian hukum dan HAwI melalui penyelemian
lqsus-kasus pelanggaran nAM dengan prinsip keadilan, kejqiuran, dan berrnartabat.
(4) Memperkuat
trapasitas kelembagaan pemerintahan daerah pada segala tinglsatan dan mengikutsertalnn maqnralrat di
4
Met*apolsoskarn menjela,slcan
teda@, enatn qendo ulana goq
akan
dilaksoulran pernert*ah baik di bilraq politilg elirrnonti, sosial" pncgaltJean taz/tcum
t2
pemfihan
kear nlzlnrln dmt infonttasional
Srotlbkg
Formulasi ,fulode! Pembangunan Aceh ,lvlasa Depan
dalam proses Pengambilan keputusan
keb$aksanaan
pembangunan daerah.
ini,
Pemerintah telah mencoba menerapkan pelbagai Pendekatan dalam sahr tarikan langkah yang saling sinergis, sehingga diharapkan dapat memecahkan persoalan Aceh. Langhah-langkah ini antara lain :
Dalam dua tahun terakhir
a) PeruMlmn Pola flubungan Pusat-Daerah UU No. 22 Tahwr 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 telah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus rurnah tangganya sendiri, merencanakan strategi
pembangunan yang khas lokal dan sestrai dengan kebutuhan daerah, serta menguatkan peranan institusi-institusi sosial dan politik di daerah dalam kerangka proses politik )'ang demol
b) Alolqsi Dana Pembangunern Reguler Dalam upa)'a menghadapi pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah png adil' dalam TA 2001 ini Pemerintah mengalokasil€n dana pembangunan !'ang cukup besar.
c) Progam
Penanganan Khusus
Untuk mengurangi tingkat keterpurukan rnasprakat sebagai akibat dari lsisis ekonomi dan konflik yang sedang terjadi di Aceh dan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan ralqat kepada aparat pemerintah maka pemerintah t€lah melaksanakan program simpati berupa bantuan &na tanggap darurat I dan II yang dialokasit{an untuk sektor pendidikan, kesehatan, keagarnaan, adat, dan pemberdayaan ekonomi rrnqlarakat di seluruh Aceh.
d) hogram Jeda Kemanusiaan Dalam upala unhrk mencari suatu penyelesaian 1,ang menyeluruh dari konflik di Aceh, dan mengurangi tingkat kekerasan dan keresahan yang t€{iadi di Aceh sehingga nrcmungkinkan teruqiudqra kearnanan di tengah-tengah
rnaqlarakat. Namun dalam pandangan pemerintah,
penyelesaian Aceh yang mengedepankan penyelesaian politik
selarn satu terakhir ini dengan melalcJkan negosiasi politik
dengan Qerakan Aceh Merdeka (CAM) yang difasilitasi Henry Dunant Crnter temyata belum mer6rclesaikan perrnasalalun. Bahkan korban yang jatuh lebih banyak, sifirasi kearnanan
DrosibftrC
Formulasi Model Pembanganan Aceh Masa Depan
)rang tidak menentu, gan[KJuan terhadap pusat-pusat produksi,
rrrrupun lumpuhnya peran pemerintah daerah
di daerah-
daerah rawan di Aceh.
e) Perumusan Otonomi Khusus Sebagai solusi politik yang ditawarlsn oleh MPR, saat ini Pemerintah dan DPR RI telah memulai mempersiapkan pembahasan substansi undang-undang tentang otonomi khusw. Salah satu usulan yang berkembang saat ini adalah usllan Draft RUU l{anggroe Aceh Darussalam (MD).
IV. UNGDN$ IIODDL
PEUEATTGUIIATI DITUTU IIENAI'IGITA
ONONOIII KIIUSUS
Pertanyaan yang l€mi qjukan sejak auial adalah tentang sqiauhrnarn substansi otonomi khusus Aeh dapat memecahkan sdara mendasar dan komprehensif terhadap pelbagai persoalan yang terjadi selanra ini di Aceh. Hal ini penting agar dapat ditemukan suatu forrnat penyelesaian Aceh yang disepalati s€mua pihah apaleh Pemerintah, DP& Pemerintahan Daerah, rn lupun kalangan maryarakat asli Aceh sendiri. Solusi ini tidaklah parsial dan adlac, rxunun akan rneqiadi suatu npdel penyelesaian )'ang terlegitfunasi oleh pengesahan DPB, serta nrrmpu memecahlan akar persoalan utama sebagai uiarisan orde lanra rnaupun orde baru. Bertolak dari kondisi tersebut. terdapat 5 hal utarna yang perlu ditekankan dalam perunusan rnodel pembangumn Aceh, )aakni : (1) agenda pemberdayaan maryaralal (2) agenda kelembagaan, dan (5) agenda peng€lolaan keuangan daerah.
(fl
lgenda
pemberdayaaan lnaq"arakat Pembangunan ekonomi Aceh selama ini dihadaplan oleh sqjumlah persoalan, yakni antara lain: (a) ketimpangan soshl elsonomi antarpenduduk, antarsektor, dan antarwilayah; (b) rendahnya keterkaitan masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA; (c) kondisi SDM yang masih rerrdah, diperparah dengan rusalnrya sar.rna dan prasarana; (d) belum berkembangnya ekonomi masyarakat lokal di daerah-daerah perdesaan Aceh.
Untuk itu, ke depan, strategi pemUerOayaan rraqraraltat perlu diarahkan pada :
Srodb{ng
Formalasi
Nod"I P"-h"osoo"o A"rh fuL"t" D.
(a)Penguatan ekonomi rnaryarakat, tetrutarna di wilayah perdesaan berbasiskan P€rtanian. Pengembangan
ekonomi masyarakat perdesaan ini
Perlu
mempertimbangkan ekosistem lokalltipologi kawasan, institusi sosial ekonomi lokal yang larna telah berkembang, adat-istiadat lolsal. Terrnazuk perlu dipertimbangkan prioritas pada daerah )'ang rawErn konfliK daerah dengan kondisi yang buruK serta daerah yang memiliki potensi perhrmbuhan,
(b)Penguatan institusi
rrnsjid dalam
pengembangan penting ekonomi ralqpt Aceh. flal ini iuntuk memperkrat n''ata dalam tindalsan melalui hubungan ularna-unrara ralqrat Aceh. MasJid ekonomi mengembangkan kekuataan aggn sebagai dapat berfungsi dipandang akan pembangunan yang dapat diterima oleh semua pthall apalagi di tengah-tengah ketidalpercal'aan rnaq'arakat terhadap aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam konteks ini, Penrerintah Prrsat d4n Daerah han)'a nrelat<sanakan banhnn tehds, memfasilitasi peryraluran darur, rn€lupun mengkaitkan dengan lembaga-lembaga ekonomi lainnya.
baikantar wtlayah kota dengan desa" rnaupun antar sektor industri Padat modal dengan sektor pertanian. Ile depan, komitmen soeial dari perusattaan-perusahaan besar yang melakrkan eksploitasi SDA di tanah Aceh harus berpihak dengan nnqnrakat lokal, dalam berbagai bentrk rnencalnrp keterkaitan pasar, tenaga kerja, bimbingan teknis kepada usaha menengah
(c) Peninglatan keterkaitan ekonomis,
dan kail dis€kitar
pusat-pusat produksi,
kepemililran saham pemerintah desa pusat produksi.
tYErupun
di s,ekitar pusat-
(2) Agenda kelembagaan Agenda ini rrrcqiadi w?rc.ur.r yang cukrp sulit unhrk diterapkan dalam suatu strulCur dan sistem politik di daerah fttztupun sirstem pemerintahan daerah diAceh. I{arena :
a) Perlu dipertimbangkan pengakomodasi institusi sosial berbasiskan qnariat trslam, instifi$i adal rnaupun instihrsi pemerintah yang selarna ini t€lah dibangun pa.da era orde baru.
Srotbfirg
Formalasi folodel Pcmbangunan Aceh folasa Depan
b) "Daerah lstimer'raa" ]rang selama ini diberikan ke Aceh tidaklah berbeda jauh dengan struktur politik dan kelembagaan pemerintah &erah lainqra di Indonesia. Uniformitas struktur pemerintah daerah, sqiak propinsi hingga desa, dalam pandangan bebagai pakar, telah menghancurkan konfigurasi kultural Aceh, rurupun struktur komunitas sosial, baik dari level propinsi hingga di level lokal.
Jika mencennati draft RUU Naggroe Aceh Darussalam (llAD), terlihat adanya 'komPromi maksimal" antara unsur adat dan agarE, s€rta institusi negara yang selanra ini dibangun di Aceh. Persoalan yang perlu didiskr.rsikan lebih lanjut adalah :
ut dan kedudukan lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga rn4ielis ralrlaL lembaga wali na(Klroe, lembaga ahlul halli r,rial aqdi, trErupun lembaga rnahlramah ryarhh naggroe;
(a) Bagairnana susun
(b)bagairrnna per.un, tugas. dan fungsi antara lembagalembaga t€rsebut di level propinsi; (c) bagairnana tata kerJa dan hubungan antarlembaga
di level
propinsi dan leitanqra ke level bawah;
(d)bagairnana proises relsutmen politik untuk berada di tembagaJembaga tersebut (e)
bagairnana keluatan dari ketetapan maupun keputusan rnasing-rnasing lembaga. .serta bagaimana sifatnya, apakah mengikat ataukah ti&k mengikat bagi siapasiapa.
Agenda berikutnya adalah bagairnana membuat berbagai peraturan pendukung dari undang-undang otonomi khusus Aceh, serta bagairnana nrcnsosialisasilran ide-ide dasar ini ke semu€r pihak, mulai &ri elite-elite Aeeh (baik pro-Otonomi, pro-Federasi, nraupun pro-Merdelra) hingga ke level g?'a'as root,
(3) Agenda Keuangan Daerah Agenda ini b€rtolak dari salah sahr persoalan Aceh selarna ini, bahwa eksploitasi SDA Aceh tidak memiliki rrnlvn yang signifikan dalam rnembangun Aceh, memberdayalran
l6
t8ros{blng
Formalasi .Llodcl Pembanganan Acch Masa Depan
rnsyarakat Aceh, dan memberikan kontribusi yang $/aiar bagi pendapatan asli daerah Aceh. Bahkan )nang te{iadi adalah eksploitasi gas alam di Aceh telah menggusur hakhak ralqnat atas tanah dan mernaqjinalisasi peranserta rnasyarakat lokal dalam pengelolaan SDA. Pendapatan Asli Daerah (PAD) rrang diterinn oleh Aceh juga tidak relatif besar. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), PAD hanya menyumbang tidak lebih dari 16% terhadap APBD Propinsi Aceh. Pada tahun 19S5/19S4 menyumbang L6,4!o, tahun 19BB/L989 rrcnurun nrenjadi L2,5%, tahun L995lI994 han),a 9%, dan pada akhir Repelita VI sedikit naik meqjadi 1O,5% terhadap struktur APBD Propinsi.
Ke depa.n, kehadiran UU No. 22 Tahun 1-999 dan UU No. 25 Tahun 1999 kiranya dapat meningkatlen posisi daerah dalam memiliki sumber-sumber pendapatan bagi pembangunan daerah. Namun jika melihat, draft RLJU ttanggroeAceh Darussatam (IIAD) tercermin stntu perubahan mendasar, bahkan bersifat \evolusione/' dalam'struktur hubungan ketrangan pusat dan daerah Aceh, misalnya sqia menyangkutt: (a)
Implilsasi ketika Pemerintah Nanggroe Aceh menguami dan nrengelola sumberdaya alam dan sumber-sumber pendapatan yang terdapat di propinsi D.I Aceh;
(b)tmplikasi dari pendapatan Pemerintah llanggroe Aceh ketils (i) penerimaan semua Jenis pqiak ternrasuk PBB, BHff, bea rnasuk" culrai dan jenirs,p4iak lairurya yang semuan),a rrrc4iadi pendapatan Aceh, (ii) pertmbangan dari penerirnaan eumber daya alam dibagt dengan pembagian sebesar BO% untuk l{anggroe Aceh dan 2Sb untukPenerintah PusaU (c)
Proses pengalihan semua saham milik Pemerintah menjadi milik Pemerintah t{anggroe Aceh dan s€mua BUMN yang terdapat di Aceh dialihlqn me4iadi Badan Usaha Milik Pemerintah l{anggloe Aceh.
Akhirnya, kami menrandang Mhwa langhah-langkah kompromi politik ini memerlultan periode:
Srogib{ng
r7
Formulasi /Vodcl Pembangunan Acch Masa DcPan
(a)
Transisi dalam menggabungkan pelbagai pendekatan politik, pendekatan kearnnan dan hukum, pendekatan kultural 'tt-rrprnt pendekatan kesejahteraan yang kiranya dapat diterima oleh semua Pihak.
(b)Transisi untuk mengakomodasikan struktur komunitas sosial lolral ke dalam sistem pemerintahan daerah mulai dari
propinsihinggakebawah.sertasosialisasidariperubahan tersebut.
penting lainnya adalah persoalan konflik Aceh tidak akan setesai jika semua pihak yang terlibat dalam konflik ini (vertikal *,rpu,i horizontal) tidak berpqpng pada komitmen p€rubahan yang lebih baik tanpa tindakan kekerasan, serta dikedepankannya bt"*" dialog dalam penyelesaianAceh yang komprehensif'
nal
PDNUTUP
Demikian pandangan yang dapat saya keml!9kan lentang Formulasi uoaet Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Aceh ke
depan. saya tidak mengwaikarvmembahas secara detail terhadap m"a"r-m"aa yang mungkin diadopsi oleh Pemerintah Daerah Aceh. lgrena untux kepentingan tersebut diperlukan penelitian (research) yang mendalam, serta alokasi uaktu yang mernadai' iaopst model trendaknya tidak dldasarkan pada konsep dan teori sernata-rnata, altan tetapi perlu pengarnatan khustrs melalui uji model.
oleh karena itu apabila formulasi model pengelohan assets dan keuangan daerah Aceh pada nrasa etang telah dihasilkan, rnaka yang ;€rlu diperhatikan adalah standar yang Jelas, Titalnya ;hhm'hal sdner Analisa Eela4ia (sAB), Mlnimum Atactive Budget, serta bagairnana pemerintah daerah dalam rrcnyusun ,.rrdnu dan slola prioritas dan pengelolaan ass€ts dan kemngan daerah.
Demikian rnateri yang dapat sa)ta sampaitran, mtrdah-mudahan dapat bennanfaai sebagai input bagi penyelenggara' Terirna kasih.
18
Srosibmg
FormulasiModel Pcmbanganan Aceh tllasa Depan
MODEL KDLDIITBAGAAFI ACEII DI FIASA DATANG Disampailen Oleh : Dr. Sald T.alnalAbldln (Staff Ahli MENPAN bid. Kebijakan PubliM,AN)
I.
PDNDAIIULUAN
Penataan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah selalu harus mengindahkan kekhususan daerah itu, karena setiap daerah berbeda dengan daerah lain dan berubah sepanjang waktu. Sebab itu kebijaksanaan tentang pemerintahan dan pembangunan daerah )xang seragam dan diatur secara sentralistis adalah sesuatu yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan kenyataan. Keadaan ini merupaltan kesadaran umum di dunia. $ebab itu proses ke arah desentralisasi pemerintahan dan pembangunan merupalcan trend yang diterapkan di banyak negara. Di Indonesia, kesadaran ini diwqjudltan dalam bentuk perundang,undangan yang dicetuskan pada permulaan era Reformasi. Dua UndangUndang, yalmi UU No. 22 tahun 19gO tentang Pemerintahan Daerah. dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, merupalran peraturan perundang-udangan yang sangat monumental dan dilahirkan pada era pemerintan Presiden BJ. Ilabibie.
ke arah desentralisasi ini sejalan dengan perkembangan kernajuan daerah-daerah dan keperluan adanya efisiensi dalam pembangunan dan pelayanan kepada nrasyaralet. Perkembangan sesuzrtu daerah, pada gilirannya. menimbullen tuntutan yang lebih banyak dalam pelalanan yang segera harus dapat dipenuhi oleh Pemerintah. Desentralisasi memberi kesempatan bagi daerah untuk menata pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan daerah. Daerah dapat mengambil pralersa sendiri untuk memenuhi segala keperluan daerah, tanpa terlebih dahulu harus menun5g;u persetqjuan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah pusat juga memperoleh efisiensi lqrena terlepa.s dari tugas dan beban anfKlaran atas kegiatan-kegiatan operasional yang sesungguhnya dapat dikerjakan sendiri oleh daerah. Kesadaran
Srosibing
Formalasi /Vodel Pembany;unan Aceh Masa Dcpan
Di samping itu ada dua tantangan yang sekarang sedang muncul di dunia, Yaitu :
Pertarna, globalisasi sebagai akibat dari perkembangan teknologi di bidang inforrnasi dan tranportasi serta hilangnya hambatan perdagangan antar negiara, pada gilirannya mengakibatkan persaingan menjadi lebih langsung dan sernkin tqiam. Negaranegara sedang berkembang, yang teknologinya belum rtaiu' sebagian besar sumb,er alamnya belum dieksploitasi secara baik dan sumber daya rnanusianya rnasih belum cukup trElmPu, merasa terlalu berat untuk menghadapi tantangan persaingan dapat dipertimbanglsan lang demikian. Salah satu cara adalah peningkatan efisiensi pemerintahan. ''ang Untuk itu negara perlu diringanlan dari beban-beban teknis yang tidak perlu dilakukan Pemerintah Pusat. Maka itu tuntutan yang s€gera harus dipertimbangkan adalah meninghatkan potensi daerah-daerah, agar mereka nntnPu melayani dirinya sendiri dan rrrlmpu mernanfaatkan potensi daerahnya untuk pembangunan.
Kedua, tantangan dari perkembangan tmsionalisme di tingkat Propinsi. Nasionalisme ini sernakin menggqjala dimana-rraIn, yang bila tidak dikaralisasi diperkirakan dapat menimbulkan letupan di kemudian hari. Letupan ini alnn me4iadi sangat berbahaya, jilsa timbul di saat sestratu negara berada dalam situasi krisits. I{analisasi dirnaksud dapat dilakulqn dengan pemenuhan hak peruaakilan dan pembedaan secara regional (Graham Smith, L999: p.5 -29). Sejauh rnala langkah tersebut akan berhasil, tergantung pada kernampuan untuk membina persatuan dari suatu negaftl, yang dengan menggunakan istilah Bung l{amo disebutlran sebagai pembinaan "Kemauan untuk Ber:satu".
II.
TTELEIIBAGAAN DAN PEUEAIIGI'NAN
Sestrai dengan uraian di atas, penataan pemerintahan dan pembangunan selalu berada dalam suatu kondisi lingkungan tertentu. Baik lingkungan ekonomi, politilt trElupun budaya. sebab itu pembangunan kelembagaan dalam arti luas (Institution Building) merupalsan upa)ta pemberdayaan aparatur dan rnasyarakat dalam menghadapi proses pembangunan. Sebagai
model analisis dalam melihat konsep kelembagaan, di sini kami
pembangunan mencoba menggunakan Institution
Sroti!lng
Frr.tl^"t M"d"l ?.
Building yang dibuat dan dikembangkan oleh the lrta-Univosttg Rase,a.rch Prograrn in Instittttton Bullding yang berpusat di Universitas of Pittsburgh. Model ini sesungguhnya sudah cukup lann (sejak tahun 1966), namun rnasih dirasalqn relevan dalam melihat persoalan yang kita bicarakan hari ini.
Dalam konsep Instlhion BuiIdW itu ada
5
komponen pokok
yang menentulran.
Pertama, Instltusl atau Lembaga yang meliputi 5 variabel
:
1. fieplmplnan, yaitu suatu kelompok yang s€cara aktif mengambil posisi untuk merumuslsan doktrin dan program lxang sesu.li dengan arah pembangunan dan perubahan yang
dikehendaki. Dalam konteks pembicaraan tentang nraqlarakat Aceh di masa ),ang alran datang, kepemimpinan ini meliputi kalangan ulanra, kalangan inteleKtral dan urEra atau pemerintah dan tokoh-tokoh rnaryarakat yang secara aktif memikirkan penyelesaian segala perrnasalahan dan perubahan rrnsyaralrat.
2. Doktrln,
I,iakni nilai-nilai khusus, sas.rran dan langlah-langl€h operasiornl. Variabel ini dalam masyaralat Aceh dikenal dengan llukum danAdat, sertia @nun dan Reusam.
5. Progtam, yaitu tindal€n yang direncanalsan dan dirumuskan sesuai dengan fungpi masing-rnasing institusi untuk menghaslllran keputusan atau barang danjasa tertentu. f,)alam hal ini terrnasuk Bencana Pembangunan Daerah dan l{asional, konsep-konsep penataan pemerintahan dan nnaqlarakat.
4. Sumberdaya, yang meliputi
sumberdayra dan telarologi yang dapat dianggap sebagai input bagi institusi. Dari perspektif ini, Aceh adalah wilayah !,ang kal,a sumb€r alam, tetapi miskin dalam teknologi dan kurang sumberdaya rnanusia, baik dalam jumlah rErupun dalam keahlian dan keterampilan.
5. Struktur lnternal, )rakni struktur organisasi pemerintahan dan struktur maryarakat. Struktur pemerintahan dibentuk untuk melakrkan kegiatan pemerintahan dan pembangunan rnasyarakat, serta memelihara kelaqiutan dari kegiatan itu. Organisasi ini diharapkan rnampu mengkomunikasitran nilainilai )xang berlaku dalam rnasyarakat dengan programprogram pembangunan dan penaraan pemerintahan.
Srosfrhg
2l
formulasi ,fulodel Pcmbangunan Acch fulasa Depan
Sementara struktur rnasyarakat merupakan input, dan sekaligus memPakan faktor pendukung ataupun penghambat terhahp program Pemerintah.
Kedua, Ketertaltan, yakni saling terlait artara lembaga (institusi) dengan aspek lain dalam trnsyaralsat Ini meliputi : 1. Ketertaltan Pemberdayaan, yaitu keterkaitan dengan organisasi dan kelompok nusyaralsat yang mempunyai pengaruh dalam pelimpahan wer,rrcnang dan pengadaan sumberdaya. Dalam hal ini keierkaitan dengan instansi pemerintah Pusat, Lembaga perwakilan Pusat dan Lembaga Perwakilan Daerah.
2. Ketertaltan Fungslonat, yaitu keterkaitan dengan organisasi yang bersifat komplementer, baik dalam pengadaan input fiErupun dalam p€ngpnaan hasil, arfiara lain meliputi keterlsitan dengan propinsi dan wilaph-wilayah lain di Indonesia, negara-negara tetangga dan institusi-institwi internasional terkail baik langsung maupun yang melalui Pemerintah Pusat.
5. l{eterkaltan llomatlf, yaitu keterkaitan dengan institusi lain yang ada hubungannya dalam nilai dan norna-norna tertentu. Antara lain tennasuk hubungan dengan Majelis Ularna,
Departemen Agana, dan lernbagaJembaga Pemertnt*t
&n
Sr,rasta lain yang kegiatannya berhubungan dengan bidang aganrn, kebudayaan dan adat.
4. Keterf,altan Penyebaran, )'aitu meliputi hubungan yang berlraitan dengan penyampaian berbagai inspirasi dan pandangan yang ada dalam nraryaralrat. Dalam hal ini terrnasuk keterkaitan dengan rrnss media, lembaga-lembaga
dalilah, dan sebagainya. Penyusunan dan pembangunan institusi, pelaksanaan program dan pembirnan hubungan yang harnTonis s,ecara terus menerus antara institusi denan berbagai aspek-aspek terlrait.
Ketlga, Tlansaksl, yaitu
22
ncod!fng
F"r^rl"tl n"dtl ITI.
P.
KDLDFIEAQAATI TEFIDRINTf,II ACDII DAI"AFI ITUU
IIAI)
Dengan dicetuskannl,ia RUU tL{D, terliahat adanya rnaksud untUK menata kembali susunern kelembagaan dari nrasyarakat Aceh yang dipandang dapat menrunpung aspirasi rnasyaralsat dan diharaplsan meqjadi model kelembagaan )tang menunjang transformasi masprakat di masa ]ang alsm datang. Pervtaan ni juga dapat dipandang sebagai kanalisasi terhadap kecenderungan umum munculnira nasionalisme pada tingkat propinsi. Sebab itu diperlulsan a&nya akomodasi terhadap berbagai faktor pendukung untuk membina kerukunan dan persatuan. Sebab itu dalam RUU I'IAD dapat ditemui istilah-istilah klrusus seperti :
)
Syarihh, @nun, AlamAceh, Ahlul flalli Wal hqdi dalam bidang hukum.
F
Nanggroe, Sagoe, Sagoe Cut, Mukim, dan sebagainya dalam p€nentuan susunan whl1ah pemerintahan.
)
Wali Nanggroe, Wali Sagoe, Imum, Panglinra
A.
I{EPDPTIFTPINAN
laot dan sebagainya tentang jabatan-jabatan pemerintahan dan adat.
Dalam hubungan dengan variabel kepemimpfuran, RUU l{AD tidak menunjukkan adanya sesuatu yang berbeda dengan apa yang sudah ada dalam konsep kedembagaan derlasa ini. Peran ulanra seperti yang telah dirumuskan dalam UU No. 22 talun L999 diakomodasikan secara lebih jelas, namun peran€rnnya tidak lebih menorfol dari png sudah tercantum dalam UU No. M tahnn L999. Tidak ahrrya fokus tentang p€ran kepemimpinan dalam RIJU MD, tidak terlepas dari masalah'kevakurnan kepemimpinan" dalam rrnsyarakat Aceh pada saat ini. Ini merupakan akibat dari proses yang cukup panjang di rnsa lampau. Sebagairrnna diketahui, dalarn rnasyaralrat tradilsional pada umufftnya, pimpinan forrnal biasanya krrang mendapat dukungan dalam rnasyarakat. Sementara pimpinan inforrnal dan religius memperoleh posisi yang cukup legitirnate. Penerirnaan ralyat terlradap pimpinan formal sangat tergantung pada dukungan dari tokoh-tokoh infonnal ini. Penranfaatan peran ulama yang berlebihan di waktu yang lalu untuk mendukung legitimasi dari 'pimpinan fornal" dan
Sroseins
formulasi foIodel Pembansanan Aceh tVasa Depan
m€njadi "tiang Pen)'angga" bagi organisasi-organisasi politik, telah melunturkan rnarwah para ularna sebagai "pimpinan infornral yang dipandang bersih dan tidak tersentuh dengan nateri" dalam nvsyaralsat Aceh. flilangnya "nnaruah tl/ranla", sementara pimpinan fornnl belum memperoleh legitirnasi, telah mengakibatlan 'kevakunran kepemimpinan" dalam masyarakat Aceh pada saat ini. (Sebagai c,'t,;lan, bahrria pendekatan terhadap ularna boleh saja dilakukan selarna itu ti&k berhubungan dengan "sumbangan nnteri yang bisa diduga ada rnaksud-rnaksud tertentu"). Tidak jelasnya varlabel kepemimpinan dalam RUU I{AD dapat
diansqap sebagai salah satu kelernahan untuk rnampu menjadilsan RUU tersebut sebagai saram pembangunan kelembagaan yang baik. Sebagai imbangan terhadap kelernalran itu, RUU IfiD mencantumlsan $uatu jabatan lain yang lebih bersifat simbolis, yaitu'Wali Nanggroe" flihat pasal 12 RUU NAD). Yang selaqiutnya dalam ayat 4 Pasal L2 diberi catatan bar,riah *Wali fXanggroe Aceh tidak melibatkan diri dalam rnasalah politik llanggroe. Yang menjadi persoalan, karena semua uruseln pemerintahan mesti terlibat dengan rnasalah politik, sejauh nrma "Wali ltanggroe" akan mamPu menjadi pimpinan lang efektif, kalau dia tidak dapat ikut carnpur dalam urusan pemerintahan.
Dalam RUU NAD disebutlcan, bahwa yang akan nremilih'Wali Nanggroe" a&lah Atilul flaili Wal fidi yang alen diatur tersendiri dalam Qanun (Peraturan Daerah). Betapapun, dari narnanla terkesan bahua Lembag Ahlul llalli Wal Aqdi ini adalah lembaga yang terdiri dari pa.ra ulamaTprofesional, yang fungpinya hanp memilih Wali llanggroe. Jika demikian rnal€ Wali Nanggroe yang akan dipilih lembaga ini tidak bersifat representatif, tetapi bersifat Profesional. Pertanyaannla, dapatkah dia meqiadi pemimpin rnaqnara*at yang mewakili aspirasi rat
Sroslbftrg
Formalasi fuIodcl Pcmbansanan Aceh folasa Depan
peran kepemimpinan ini dapat diharapkan di rnasa yang akan datang ? B. IX'KTBIN Seperti sudah dikemukakan terdahulu, variabel doktrin sebagai nilai-nilai yang hidup dalam rnasyarakat Aceh adalah agama, adat, qanun dan reusam. Dalam RUU IIAD, asPek-aspek ini hanya dikemulaltan s€cara singkat, karena sebagian sudah dicantumkan dalam UU No. M tahun 1999, yang selanjutn),a s€cara operasional diserahkan keruenanganryra kepada DPRlfiD untuk merumuskan. Dalam hal ini, hubungan antara RUU NAD dengan UU No. 44 talrrtxt 1"999 bersifat komplementaritas.
C. PROGRAFI
hogram pembangunan dan kegiatan pemerintahan Aceh pada rnasa )rang alen datang ditentukan sendiri oleh Pemerintah IYAD. Keadaan ini sasuai dengan kedudulrannya sebagai Pemerfurtah khusus, yang sesungguhn),a merupakan perluasan
dari sistem pem€rintahhan otonomi yang sekarang berlaku di Indonesia. Jika dalam ayat 1 pasal 7 UU No. 22 tahrr,n L9€9 disebutkan : "ka.ouangan Daerch mencalae kewuangart dalarn selwuh btdatg pqnqtntalan, krcwlt kananangarr
dalam bid*tg poDtik fum nqa{ pqtahanan keamanan" paadtlan, mondq dan fislcal, agar.a, sqta kepenar.garr
btdang latt, malra dalam ayat 1- pasal 4 RIJU I.IAD meqiadi ^kalanangan Narggrce lceh matcalary kauanatgan dalam se&nth bldang pemqtntahan, ke
D. SUITIBEBDAYA Sumberdaya llanggroe Aceh terdiri dari sumber penerirrraan keuangan llanggroe Aceh dan sumberdaya lain. Sumber penerirnaan keuangan Nanggroe sebagairnarn diatrJr dalam pasal 5 RIJU NAD adalah :
i.
Pendapatan NanggroeAceh Pinjaman iii. Bantuan Pemerintah Pusat.
ii.
SrorD{ng
25
Formalasi ,&lodcl Pembansunan Aceh folasa Dcpan
Disamping itu terdapa.t surnberda),a lain berupa : a. Sumberdala rnanusia lang berjumlah sekitar 4,5 juta jiwa. b. Wilayah Aceh yang luasnya 57.565,57 km2, terdiri dari daratan, p€gunungan, kepulauan dan wilayah laut. c. Lembaga Pendidikan rendah, menengah, dan tinggi, serta d. Beberapa prasarana dan sarana dalam bidang ekonomi, yang pada saat ini sangat dirasakan kwang untuk ranpu menunjang berjalannya pemerintahan dan pembangunan secara baik.
Kondisi kemiskinan dan kerusakan daerah yang berlangsung selarna lebih dari 10 (sepuluh) tahun terakhir, sulit untuk dapat ditangani dengan sumber penerirnaan yang ada pada saat ini. Sebab itu, penerinraan Pemerintah ),ang selarna ini menjadi baglan dari penerirnan Pusat di Aceh, sewaJarnya diserahlran meqjadi penerinraan Nanggroe Aceh Darussalam. Penyeratun bagian tersebut tidak boleh dipandang sebagai hilangnya ker.rangan Pemerintah, lalau Pemerintah rnasih merrnndang Nanggroe Aceh sebagai bagian dari Mlayah Negara Republik Indonesia. Peneritmart Nanggroe Aceh dan pengeluarannya untuk pembangunan Aceh, harus dipandang sebagai penerinraan untuk pengeltraran pembangunan dalam wilayah Indonesia. Jika f{anggroe Aceh Darussalam nanti berhasil membangun daerahnya dengan seluruh sumberdayta yang ada di dalam daerahqra, berarti lndonesia mempunyai pusat pendongkak pembangunan. nal yang serupajuga dapat diperlalmkan terhadap Riau, I{alirnantan fimur dan lrlan. STRUITTUR INTDBNIIL
Struktur lntemal dapat dilihat dalam dua bentuk
:
Struktur
Intemal Pemerintahan dan Masyarakat.
Strrktur tntennal Pemerlntahan seperti diurailran dalam R()U
tlAD pada umutrnyia tidak berbeda dengan struktur internal pemerintahan ),ang a&, dalam propinsi lain di lndonesia. Perbedaan tanya terdapat pada variasi dari lembaga Legislatif daerah. Di Aceh selain adanya DPK ttA terdapat pula Majelis Pertimbangan Ulanra. Tetapi keberadaan MaJelis ini merupakan variasi dari sistem pemerintahan otonomi sebagairnna juga diatur dalam UU llo. 22tahun 1"999 tentang Pemerintahan Daerah
26
$rogb{ns
Formulasi rlTodcl Pembangunan Acch fu{asa Dcpan
dan UU No. M tahun L999 tentang
Penyelenggaraan
Keistimerraan Daerah Istimewa Aceh.
$truktur Intcrnal Flasyarakat Aceh cukup seragam. Selelipun rnasyarakat Aceh dilqtakan berasal dari berbagai bangsa dan suku lain, sehingga s@ara fisik mempuqtai penampilan yang berbeda, n€unun s€cara mental dan kqjiwaan sangat homogen, terutanm dalam bidang agarftr, adat dan uatak. Keseragarnan ini telah menimbulkan serrnngat kebersamaan yang tinggi, terutana, dalam menghadapi tantangan dari luar. Kebersanraan rnaqlaralsat Aceh ini mungkin dapat disamakan dengan kebersarnaan yang ada pada bangsa Amerika )'ang berasal dari berbagai bangm, bersatu karena ditempa oleh keadaan alam dan persarEran nasib. Kebersarnaan ),ang demikian tidak mudah dipecahkan, sebagaimana terbukti dalam perang Aceh yang berlangsung sangat larna dalam mempertahankan kemerdelean melawan penjqiahan Belanda. Dilihat dari segi pembangunan, kebersannan ini bisa jadi merupakan suatu kelenrahan larerla dapat mengakibatkan rendahnya sen'nngat persafurgan di antara s€sann. Namun, kebersamaan itu dapat me4jadi faktor pengikat yang bersifat kohesif dalam pembangunan lembaga-lembaga ekonomi, sosial transfonrrasi teknologi dalam pembangunan ekonomi ralgaatjuga dapat be{ialan s€cara mudah,
dan politik. Disamping itu,
lsarera kebersarnaan nrempermudah penularan.
Dengan
demikian pembangunan tidak perlu dilakukan di semua tempal tetapi cukup dengan pembangunan percontohan di beberapa wilayah untuk kemudian disedhkan fasilitas pendulmng yang diperlukan di wilayah lain.
rV.
PDNT'TUP
Penataan pemerintahan dan pembangunan selalu harus : 1) Mengindahkan kekhususan suatu daerah yang berbeda dengan daerah lain.
2)
Proses perubahan ),ang terkait dengan
berbagai kecenderungan ),ang tidak saja ditentuftan oleh faktor intemal, tetapi juga oleh kecenderungan perkembangan yang bersifat global.
Suatu keenderungan yang merupalsan tantangan yang dihadapi banyak negara di dunia pada saat ini adalah, bahwa disamping
$rosb{ng
F orm
a Ia s
i,ful o de I Pe
m ba n gu n a
nA
ce
h
rll
a s
aD
c
pa
n
adanya benturan antar Peradaban ),ang hrsifat global, juga terdapat konflik antar etnik dan munculnya nasionalisme tingkat propinsi. Keadaan ini tidak mungkin dapat dihadapi s€cara frontal, apalagi dengan kekerasan seqjata, tetapi harus dilakukan melalui berbagai strategi kanalisasi. Salah satu bentuk dari lcanalisasi itu adalah pemberian ker,venangan penuh kepada daerah untuk menata pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi ralqat lokal. Tantangan lain adalah globalisasi yang membawa persaiangan s€cara leblh t4iam dan langsung antar negara di dunia. Hal ini menuntut pemerintah negara-neg.ua berkembang untuk menata p€merintahan dan Pembangunanryra secam lebih efisien. Ini dapat ditempuh antara lain dengan meringanlran beban yang tidak perlu dilakrkan oleh Pemerintah Pusat. Unh.rk itu diperlukan pengembangan kerrampuan daerah agar rrnmpu menangani tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah )xang sesueii dengan kebutuhannya.
Model t{elembagaan Daerah, seperti yang dirumuskan dalam RUU MD adalah salah satu bentuk dari lcanalisasi yang diharapkan
dapat merurmpung kekhususan identitas daerah dan meqiadi salah satu ffirana &Jatn penyelesaian nrasalah keamanan dan sosial rnasyaralat Aceh.
V.
KEPUSTAKTTAII
1. Dewan Perwakilan Bak5rat R.I., Bancangan Undang-Undang
2.
Republik Indonesk No. .... Tahun ..... tentang Oionomi l{husus bagi Propinsi D.I. Aceh dalam bentuk llanggroe Aceh Darussalam. Dsrnan. Milton J., Administration and Development in Malaysia,
Administration and Reform in a Plural Society, Ithaca: Comell University Press, A972. 5. Esman, Milton J., The Instituion Building C,oncepts -An Interm Appraisal, Pittsburgh: Inter University Research Program in Institution Building 1966. 4. tluntingtin, Samuel P., kntwan antar Perado.fun, dan lvlasa Depan Politik Dunia, (terjemahan), Yogralsrta: Penerbit Qalam, 1966. 5. ............ dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di (terjenrahan), Jalsarta, Rineka Cipta, Berkembang, Negara 1990. 6. Smith, Graham, (ed), Federalisme: Pilihan Maqlaralet lvftljemuk, (te{iernahan), Jalarta: Solidaritas Indonasia, 1999.
)e
Srotibftrc
Formalasi tVodel Pembangunan Acch /Vasa Dcpan
FORMAT IDDAL MODEL KELEITBAGAAN ACDII MENGIKUTI RUU (}NONOIII KIIUSUS BAGT PROPINSI D.I. ACEII DALAM BENTUK NANQGROE ACDII DARUSSAIA]TI Disampaikan oleh : Dr. Ahmad Farhan llamld (Anggota DPR/MPR RI)
I.
PDNDAIIULUAN
1. Aceh pada waktu ini bagai sebuah ironi bagi kehidupan bemegara dan berbangsa. Aceh telah menukillsan sejarah peradaban yang begitu besar kontribusinp bagi kelahiran bangsa dan negara ini. Aceh adalah pahlauan bagi kita semua, tetapi kini tak terelakkan bagi sebahagian anak bangsa ada
)'ang memposisilran Aceh sebagai 'musuh'. Dalam baqrak kehidupan kita berbangsa seringkali Aceh kita jadilen roh perjuangan, tetapi disisi lain kita Juga mencatat Aceh sebagai 'duri' yang menusuk-nusuk iga dan jantung bangsa ini. Aceh sejak aual kemerdekaan hingga sekarang adalah sumber kenrakmuran dan penghasilan negara, tetapi pada uiaktu yang sanrEr. Bahkan hari ini, di Aceh terdapat 1,1" juta penduduk miskin dari total penduduk yang hanlaa 4 juta.
2. Setelah melalui persetenran yang arnat paqiang, pkni setelah pergolakan di Aceh terakhir yang dimulai pada tahun L976, baru pada era refonnasi-tepatrya pada tahun 1999 ralyat Indonesia mempastikan stratu perubahan bagi slstem
pemerintahan di Aceh dalam b€ntuk otonomi khtrsus (TAP MPR No. IVA{PB/1999). Ketetapan ini me4jadi penting" mengingat beberapa waktu sebelumnya telah disahlqn Undang-Undang No. zzlL989 yang nremberi otonomi begitu h'a,e kepada daerah-daerah di Indonesia. Dalam pengertian inilah, nalra
bisa dipahami nnkna otonomi khusus sebagai sebuah
pemerintahan di Aceh jauh lebih luas bahlan dengan ciri yang spesifik pula.
5. Sebuah RUU tentang Otonomi Khusus bagi hopinsi Daerah Istimeua Aceh dalam bentuk Nanggroe Aceh Darussalam sebagi usul inisiatif Dewan pada waktu ini sedang dibahas oleh Pansus yang dibentuk untuk itu. Jika substansi dari RIIU dapat diterirna oleh Der,rran dan dapat disahkan, diperkirakan RUU ini
Sros0fng
Formulasi fo7odel Pembangunan Acch /Vasa Dcpan
alran me4jadi bagian yang dari konsep komprehensif bagi penyelesaian nrasalah Aceh melalui dialog dan keputusan politik. Semula dljadwallan selesai pada tanggal L Mei 2OO1' namun kemudian tertunda hingga sebelum tanggal lTAgustus 2001.
di bawah ini dapat diperkirakan baru berupa model asumtif yang didasarkan pada draft RUU yang sedang dibahas Der,van. Uraiannya dibatasi hanya sebatas kelembagaan ]nang secara eksplesit dicantumkan dalam RUU. Adapun kelembagaan 3rang lebih rendah akan sarrrr-sarrn didiskusikan untuk kemudian menjadi bahan nnsukan kepada lembaga berwenang )nang berhak membuat keputusan.
4. Uraian bentulVmodel kelembagaan
II.
KDII'EI!,ANGAN PBIIIEBINTANAN
1. Berbeda dengan kewenangan pemerintah yang tertera dalam Undang-Undang No.22, rnaka kewenangan Pemerintah diAceh terbatas han)'a pada tigA kewenangan laitu kewenangan
bidang pertahanan eksternal, bidang hubungan luar negeri, dan moneter.
2. Selain tiga ker,rrcnangan diatas, nal(a seluruh kewenangan lain sepenuhn;aa berada pada Pemerintah Aceh. Dalam aspek tertentu dari hubungan luar negeri seperti hubungan asp€k kebudayaan, olafuaga, ilmu pengetahwm dan telmologi, dan beberapa lainnya, Pemerintah Aceh nrasih diberi kesempatan untuk melakrkan kerjasama s€cara langsung (dengan memberitahukan kepada Pemerintah).
III.
I{ELEIqBAGAAN Dibandingkan dengan lembaga pemerintahan )xang ada di daerah lain, pada dasarnya tidak ada perbedaan dengan lembaga pemerintahan lrang alran diberlakulan di Aceh. Beberapa penambalun dan atau perubahan memang diusulkan, misalnya ada lembaga l@jelis Pertimbangan Ularna sebagai penasehat pemerintahan terutarna yang berkaitan dengan kontrol terhadap pembenfulon aturan yang ditenggarai bertentangan dengan syariat Islam. Lembaga MPU ini bukanlah produk yang disiaplen
30
Srosibing
Formulasi Model Pcmbansunan Aceh Masa Dcpan
dalam RUU, tetapi sudah merupakan ketentuan jrang telah dituangkan dalam UU Nomor 44 tahun 1999. Yang sedikit berbeda adalah adanya lembaga Wali Nanggroe yang dinnksudkan untuk menjaga kelestarian adat, keberadaan dan
pemersatu rnasyaralat Aceh, sebuah lembaga 'tradisional' (= tetapi baru di Aceh) yang relatif dekat dengan nrodel yang ada di Daerah lstimewa Yogakarta. Wali Nanggroe itu sendiri dipilih secara demokratis oleh lembaga perunakilan yang bernama Ahlul flalli wal Aqdi, png mekanisme pembentulennya diatur oleh legislatif di daerah. Sebenarnya pengpnaan istilahAhlul flalli wal Aqdi kurang tepat jika diperbandingkan dengan rnaksud asal lembaga ini sebagainrana khasanah kebudayaan lslam, tetapi karena tujuan png baik dalam mempersiaplran lembaga Wali Nanggroe, nraka patut dipertimbanglen untuk diterima. I{alau tidak mungkin, fungsinya perlu dipertahankan, sementara n€rrn rnya dapat diganti misalnya dengan Tuha Nanggroe.
lL Lembaga Walt llanggroe dan Nrlul Ham wal Aqdl/Itrha Nanggroe Rincian mengenai Wali llanggroe sepenuhnya alran dibahas dan diputuskan dalam sebuah &nun (Perda) yang khusus
untuk itu. Dalam RUU ini hanya disebutkan pembatasan rrnsa kepemimpinan seorang Wali Nanggroe ),akd 6 (enam) tahun, sebuah periode yang mungkin ditqiukan kepada para sesepuh rnaqlarakat dengan kriteria yang Qjam. Alasan agar Wali Naggroe jangan terlibat dalam politik praktis telah memberi rnahna pengayonrm yang harus diemban oleh pemersatu rna,syarakat ini, Mernang s€cara hitam putih sangat sukar mengatalran apa yang dtunaksud dengan bolitik praktiS. Tetapi di sisi lain, peran ini dapat dirasakan setidaknp pada netralitas po.sisi Wali Nanggroe terhadap tarik menarik kepentingan politik antar kekuatan politik yang diakui rnasyarakat dan negara.
Adapun lembaga Ahlul nalli r,rtal Aqdi/tuha Nanggroe, harus merupa.lsan representasi dari penduduk Aceh yang juga 'beragam'. Pemilihan anggota Ahlul Halli ural Aqdi/Tuha Nanggroe sepenuhnya menjadi kewenangan Der,rlran Perwakilan Bal{yat t{abupaten/l{ota.
SrosDlng
31
Formalasi fulode! Pembangunan Aceh fulasa Depan
B. Lembaga Pemerlntahan Secara jelas dapat dibaca dari RUU ini bahwa perangkat lembaga pemerintahan yang diusulkan adalah sesuai dengan yang dilalsanakan di daerah lain. Perangkat Pemerintahan itu adalah GubemurAlVali' Bupati/lvakil' walikotaAillakil' c'amat-
eksekutil dan Dewan Peruiakilan Bakyat hopinsi,
I{abupateffiota-legirslatif. Selain itu tentu saja ada lembaga penegalsan hukum (yudikatifl laitu Pengadilan Syariah, dan
lembaga penyidilrar/penuntutan Kejaksaan.
Untuk
pengendalian keamanan diperkenallcn Kepolisian'lokal'.
C. [,embaga Pertahanan
Lembaga pertahanan yang s€Penuhnya meqiadi kewenangan Pusat, implementasi organisasinya di Aceh dirancang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Model organisasi tentara berbasislsn teritorial, selama ini diketahui telah menimbulkan banyak ekses (yang sebenamya tidak diharapkan oleh tentara itu sendiri). Bancangan baru yang memposisikan personil tentara di dalam suatu kawasan khusus (seperti pangkalan militer atau satuan tempur), yang pada dasamya adalah model penempatan personil pertahanan yang modern dan dianut serta dilaksanakan di banyak negara demokrasi di dunia (pemikiran yang sarna telah pula tercetus dan dipelajari oleh kalangan intemal tentara).
]Y.
IIEI{IINISIIIE PBNAISIAN TIELEITEAGAAN C-ara mengisi personil untuk berbagai lembaga yang disebutkan
ranc€rngan undang-undang menjadi suatu keniscayaan untuk didiskusikan secara mendalam dan selaligus ditetapkan dalam undang-undang ini. E€/gain]arrElpun pemerintahan atlalah untuk kepentingan ralVat, dan merupalran akumulasi kekuasaan yang diperoleh &ri setiap orang untuk semata-rnata harus
di dalam
digunakan untuk kennslahatan ralqnt banlnak
serta pelaksaruannla dapat dipertanggung jawablan. Dalam perspektif negara modern, pendekatan check and balance merupakan mekanisme yang perlu diminati dan diselenggaralen, terrnasuk upa)'a pengisian personil kelembagaan pemerintahan di Aceh.
r{. Itletalul Uekanlsme Demokrasl
32
Srosibing
Formulasi,lvlodel Pembangunan Aceh fo|asa Depan
Dua lembaga dengan jangkauan pekerjaan yang
luas
menyentuh rnasyaralet banyak yaitu eksekutif dan legirstatif adalah reperesentasi dari kedaulatan rakyat. Atas dasar itu, pengisian peronil di dua lembaga ini sepenuhnya harus dilalsanakan oleh ralqat. Di dalam rancangan undang-undang, pucuk pimpinan eksekutif yaitu Gubemur dan Wakil Gubernur fiuga nantinya Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, mungkin juga Carnt) harus dipilih langsung oleh rakyat, melalui sistem pemilihan distrik. Kedua lembaga ini dapat dinyatakan sudah sah mengatasnarnlan ralryat untuk mempersiapkan personil lembaga lain sep€rti lembaga yudilatif (melalui proses yang netral), terrnasuk lembaga penyidikadpenunhrtan Kejaksaan dan pengendalian keamanan yalcri Kepolisian 'lokal', pengisian lembaga Ahlul Halli wal Aqdi/Tuha Nanggroe. B. ltlelalul Lembaga Kedaulatan Bahnat Mengisi personil tembaga yang ditakukan tidak melalui pilihan ralryat secara langsung harus dilakulsn dengan aam Wng transpa.ran dan memenuhi asas akuntabilitas publik. Peraturan yang jelas harus dibuat tidak hanya untuk memenuhi hak dan keuiajiban lembaga kedaulatan rakyat, tetapi terlebih dahulu diqii keabsahannya dalam penerirnaan masyarakat. Selain itu, pencalonan pimpinan lembaga-lembaga ini harus te{iadi hanya kepada orang-orang lrang memenuhi kriteria profesional dengan tack re,ord yang jelas. C.atatan
V.
:
Mekanisme pengisian personil untuk Majelis
Pemuqiauiaratan Ularrn harus dipikirlsan sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minirnal yang dibutuhlqn oleh sebuah lembaga png bekeqia untuk kepentingan publik.
QANUI{ NITI{GGROE ACBII
Secara spesifik perlu diutaralqn posisi Qanun Nanggroe yang dalam rancangan undang-undang @itu sering disebutlran. MenurutTAP MPR Nomor IIIAIPR2OOO posisi Qanun menjadi tidak jelas, lmrena esensinya Qanun berada diatas Perda. Tetapi kalau rrlzlu dilihat dalam pqrspektif kenegaraan dinrana perintah membuat Undang-Undang Otonomi Ktrusus juga berdasarlsn Thp MPR, rnaka kompromi hukum dapat mengakomodir posisi ea.nun.
$rothlns
33
f.r-rt""; Atl"t
P.
Tentu saja Qanun harus dipandang sebagai peranghat yang mengilrat untuk melalssnakan otonomi khusus yang sekaligus adalah memenuhi kehendak TAP MPR itu sendiri.
PENUTUP
Lembaga-lembaga yang dipersiapkan dalam RUU tersebut dirnaksudkan untuk memenuhi dua aspek Penting dalam merrnyungi rrnsa depan wilayah dan rnasyarakat Nanggroe Aceh !'akni, pertarrn menjamin kelestarian adat, budaya, keberadaan
rnaqnrakat Aceh yang Islami dan kedua terwqiudlran pemerintahan dan kehidupan bemegara yang modem, demokratis, &n trasnsparans serta dapat dipertanggung
jauabkan dengan orientasi kepada masyaralat baryaak. Selain itu untuk kondisi yang sekarang saat pembahasan R[JU, memberi ruang yang mernadai bagi semua komponen rnaqlaralrat Aceh untuk terlibat dalam membangun Nanggroe Aceh masa depan.
$rosiblng
Formalasi Modcl Pembanganan Aceh 7\lasa Depan
DISKTJST PANEL
SESSI
I
TIODERATOK Dr. Ir. Delinn Hasri Azhari lkntor Menko Perekonomian
Formulasl Ftodel Pembangunan Aceh Masa Datang
Panelis
Dr. Ikhwanuddin Mawardi
Format ldeal ltlodel Kdembagaan Aceh Masa Datang Panelis Dr, Said TahalAbidin, MPIA. Itlodct Kelembagaan Pcmerlntahan Aceh Menurut RUU tentang Otonoml lflrusus Panelis Dr. Ahrrnd Fiarhan flamid Pertanyaan Peserta Dlskusl Panel
1.
Agus Saptl (Mahasiswa SS IPB) Setelah saya menden{Fr uraian dari Panelis L,2 dart S mernang mernrik, !,ang mencoba membahas rnasalah Aceh secara komprehensif, ada satu titik yang terlupalen yaitu capacity building. I{alau capacity building tidak dibangun rnaka semuzrnya yang kita bicaralsan tadi alsan nihil, karena kalau ini tidak dibangun bagairnan orang Aceh bisa berdiri diatas kakiq'ia sendiri, bagaimana orang Aceh bisa pintar-pintar, semua itu tidak alsan berrnakna. Kita nrengatakan kelembagaan lnang bernac.unrrncann lsarena sekarang ada aturan, tetapi ini juga tidak bisa mencapai saselran. $a;ra rnenawarlen beberapa strategi
)
:
C-apacity building dimasukkan dalam agenda model pembangunan Aceh ke depan.
D
$coltbtnS
Paket pendidikan untuk sekolah umurn dan juga untuksekolah Agarna yang sebanding. Untuk paket sekolah umum Pemda bisa menawarlran program 52 dan 55, sebab ini tidak bisa dipungkiri untuk membangun Aceh kedepan, walau secara politik ini dianggap komersial namun s€cara substansi ini
f"r-"tt"; U"l"t:", sangat penting, dan bisa dilakulsan dengan paket bantuan dari tiap kabupaten.
F
Paket penuh dari tiap kabupaten untuk menyekolahkan orangorang )'ang berprestasi'
Model pembangunan ),ang dibutuhlran kedepan
adalah kelembagaan yang profesional, terbuka, transparan dan dapat diawasi, )iang mempunyai beberapa fungsi :
2.
)
Mikro Finance : membantu keuangan untuk rnaqnarakat seperti penguatan tsank Syariah.
)
Infonnatif : untuk melenglcapi database tentang perrnasalahan di Ac.eh sehingga tidak terjadi kesalahan dalam PeneraPan pembangunan.
)
Infrastruktur perlu diperkuat.
Bamll Ghanl (FOBI(A) I{alau tidak salah Bappenas sudah tiga lali melakulsn pertemr.nn tentang Aceh, curEr ada sedikit komentar dari saya :
BapperTas tidak membuat satu produk buku petunjuk{uklak kebijakan pola pembangunan refiorrnasi.
) Apakah
3.
D
Berdasarkan data yang disampaikan Bapak Dr. Ahrnad Harhan tlamid, kemiskinan di Aceh l jutajiwa atau25.Yo dari penduduk Aceh, apakah tidak sebailarya pemberdayaan maqnrakat miskin dengan penanfaatan tanah dan dengan perubahan pola kebijakan, seperti HTI.
)
Bagairnana kita membuat Growth Development Center jika ralyat sendiri tidak berdaya.
llasan Basrt M. Nur (MasyaralratAceh)
> Akibat dari gqiolak dan tututan png
timbul di Aceh, seperti sampling jajak pendapat yang telah dilakulqn, menunjukkan keinginan rnasyaral
36
Srosfbfng
Form ulasi,tVodel Pcm bangunan Aceh Tllasa Depan
Aceh, mencakup juga TAP MPR No. 44.llg9,9, instruksi QBIIN, dan RUU Otonomi untukAceh. Ivlengapa hanya untuk Aceh sqja ditauaarkan Otonomi Khusus, mengapa tidak untuk daerah lain juga, berarti ada sesuatu
(karena Aceh mau lepas), dalam artian tidak ada niat yang tulus. C-ontoh kasus
:
Presiden Sukarno pemah meqianjikan,
jila
orang Aceh bersedia mempertahanlsn Indonesia dari cengkrarnan Belanda, maka unfuk Aceh akan diberikan status otonomi khusus untuk menjalankan Syari?t Islam seperti dalam "ikrar Lamteh'. Tetapi setelah itu ketika orang Aceh telah beqjuang, menumpahlan darah, maka ja4ji itu tidak pemah ditepati, justru dilakukan sebaliknya Aceh dijadilran sebagai bagian dari Sumatera timur.
Otonomi khusus yang ditawarkan untuk Aceh sekarang, apa.liah ada garansi untuk terlalssana, jilsa ada UU apalsah ada jaminan jilsa UU itu tidak alran dirubah.
Jawaban Panells
1.
Dr. Ahmad Farhan llamld Untuk.{gus ,Saptd : C-apacity Building tidak kita bicaralsn. Diskusi kita pada hari ini belum sampai ke sana karena saya fikir ifu bersifiat telmis strategis, danjelas hal itu sangat penting. Mengenai paket pendidikan, semua lembaga memikirkannya, ruunun apalsah sudah atau belum mencapa.i puncak keinginan, apalagl pelaksanaannya, ini yang menjadi persoalan.
Perspektif RUU menginginlran sebuah bentuk celminan nrasyarakat madani, yaitu nras,yaralrat dengan tingkat kreatifitas dan partisipasi lang lms di rnaqlaralat, peran serta dan qunpur tangan Pusat hanya sebatas memfasilitasi rnas;rarakat. Di negara nr4iu pada dasamya kenrampuan rnasya.rakat secara progresif untuk terbentuknya nrasyarakat rnadani dinegara mereka sudah ada di saat awal diperlulran trigger untuk memicu hal tersebut.
$roribhrg
37
Formulasi /Vo/el Pcmbangunan Acch folasa Depan
Untuk ini Pemerintah Daerah tidak boteh menutup trr ta, namun belum ketahap yang optirnal, menurut saya bulran 5O orang D& Phd yang perlu dilahirkan untuk 1O tahun yang akan datang. Hari ini di Bogor dan Bandung ada 5OO-an rrnhasisua 32 dan 55 asal Aceh, di Malaysia ada 67 orang 52 dan 55, belum lagi di Jepang dsb, rrnka ledakan intelektual baru di Aceh alqn terjadi F6 tahun kedepan.
Untuk lla,san Basrl
:
Banyak sekali janji Pemerintah
BI
untuk
Aceh yang tidak dipenuhi, dalam berbagai perspektif. Sebenamya
ada hal yang perlu dikembangkan di Indonesia yaitu manajemen pembangunan di daerah konflik. Selama ini kita membangun dl daerah yang arrrm, untuk ini kita bisa bel4jar dari Belanda png nrembangun rel kereta api di Aceh 5OO-6O0 km hanya dalam jangka waktu 18 tahun, sekarang kita membangun rel kereta api di atas landasan ),iang sarrn diperkiralsan mertakan uiaktu 4OO Iahun, dengan perkiraan an(Klaran 5-4 triliun untuk harga rnaterial saat ini Mn 7 triliun untuk harga nraterial tahun 2O1O. l{alau kita memerlukan dana tiga triliun, sedangkan alokasi dana untuk pembangunan Rel Kereta Api di Aceh hanya 2O mil$ar per tahun mal
Pertanyaan apakah Aceh akan begitu selamanya Wallahu'alam bilsawab. Kita belqiar dari sejarah, bahwa yang abadi di dunia ini adalah Allah dan perubahan itu sendiri. Soal Aceh alen merdeka adalah persoalan kedepan bukan persoalan sekarang. Siapa berani jamin Bali alsn tetap meqjadi bagian negara Indonesh atau sarna seperti orang dulu siapa berani mengatakan Indonesia alran lahir llll Tidak pemahade..
Srotb|tq
F"r-"1."; *a"lil P.
Apakah kita ini bangsa dalam kesejarahan ata.u bangsa lsarena anthropologi. Kita perlu realistis, mungkin saat ini jalan terbaik untuk mencapai penataan kehidupan yang lebih baik dalam kerangka negara saat ini kita tawarlsn otonomi khusus. $oalAceh akan memikirkan yang lain ke depa.n biarlah ini terjadi secara alamiah dan jangan dipaksakan.
2. Dr. Sald Talnal Abldtn, IIPIA. Untuk 4gus S4ptt : Terinralasih atas sarannyia, saya fikir ini relevan dengan aspek program yang sa)ra katakan tadi, sengaja tidak saya urailqn lebih jauh lrarena dalam konteks kelembagaan bila kita b'erbicara Capacity Building rnak^ akan terlalu jauh. $ebab, rnasih banyakjuga asp€k lainnya yang perlu kita tetapkan ternrasuk institusi ekonomi ralryat, model koperasi dll.
Konsep sayia tentang koperasi adalah koperasi ralgnat perlu dikembangkan tapi departenrcn koperasi dihilangkan baru kita buat dengan model yang baru. Untuk flasan Basrt I{.M.r : Kecurigaan terhadap Pemerintah Pusat saat ini bukan currn di Aceh tetapi juga ada dirnana-rnana terutarna di Jalsarta atau Indonesia. Ini disebabkan. oleh
"Indonesian Dinamic Factorn yaitu Qusdur merupalsan faktor yang paling dinamis di dunia yang setiap lrari bisa berubah terlradap statement dan kebiialen ),iang dibuatnla sendiri.
Hal kedua adalah keterkaitan dengan konsep Pemerintahan di Indonesia, Saudara menanyakan mengapa hanya untukAceh dan Irian Jaya s4ja diberikan Otonomi ld:lusus, kenapa untuk daerah lain tidak, mungkin disinggung s€cara sinis untuk orang Aceh diberi salah tidak diberi juga salah, tellapi bukan itu yang sebernmya, namun berkenaan dengan konsep dan sistem Pemeriniahan di Indoneia. I{alau kita melihat rnasyarakat
Indonesia sebagai rnasyaralsat nqju rnala konsep Pemerintahan bukanlah konsep negara kesatuan tetapi konsep federasi, larera ini adalah bangsa yang multi etnik" Fluralistis society. Jadi tidak mungkin sistem negara kesatr.ran, sebab setiap etnis punya latar belalrang sistem Pemerintahan sendiri. Tetapi rrcngapa sampai begini ? Ketilra kita dulu memproklamirkan kemerdelsaan kita harus satu kesatuan, tetapi Bedanda pintar saat itu dengan mengeluarkan
Sros&ing
Formalasi lVodcl Pembangunan Acch ,Liasa Dcpan
ide/konsep )xang bisa menyentuh s€mua rakyat yaitu konsep federasi, sehingga ketika konsep federasi ini dihadaplan dengan konsep ne(Iara kesatuan rnaka konsep federasi dianggap musuh. sehingga ini menjadi traurna sejarah ;rang berkepaqiangan. Seharusnya penyerahan kedaulatan di tahun !949, hendaknya kita melakukan rethinking, reevaluasi terhadap sistem Pernerintahan yang cocok untuk Indonesia, tetapi sistem ini m€njadi keenakan karena memerintah lebih dari melihat orang lain yang rnernerintah. Munculnya gejolak
di daerah-daerah
yang serrnkin rnemperkeras
siltap Pemerintah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Sebenam;ra itu tidak ada dalam konsep UUD 1945 yang ada currrzl Negara Republik Indonesia, tetapi seolah-olah kita mensalaalkan
yang
narErn)na negara kesatuan. Setelah ada beberapa pemberontakan sebelumnya 1ang dapat diantisipasi sehingga menjelang orde baru dirnana pembangunan bisa kita katakan berjalan dengan lancar, tetapi akhimla akibat pembangunan nrcnimbulltan tuntutan yang lebih besar lagi, sehingga diraslsan oleh Pemerintah ini tidak mungkin ditangani oleh Pemerintah Pusat sehingga perlu dibentuk sistem desentralisasi. Tetapi untuk membentuk suatu Pemerintahan lrang cocok bagi negara hndonesia itu terlalu berat, lqrena ada trauma sqiarah, dan dalam rtasyaralsat Indonesia ada budaya terikat ;ra.itu komitrnen pada nilai larna ]xang merasa sakral untuk dirubah.
l{errerlm merasa cocok dengan negara kesatuan dan tidak mau bergerak kepada sistem federasi malra muncullah irstilah daerah khusus seperti yang diberikan untuk Aceh dan Irian Jaya, yang pa& gilirannya nanti alsn diberikan juga kepada daerah yang lain sehingga tidak ada lagi yang narrrmya daerah khusus. Jadi png dinnksud dengan daerah khusus itu orientasi Pembangunan daerah bersifat special approach, yaitu pendelatan Pembangunan Daerah dengan melihat waktu dan tempat yang sesuai dengan kekhususan daerah setempa.t.
3.
Dr. Ikhwanuddln ltlawatdl Untuk &us SapA : Mengenai C-apacity Building saya pikir kita tidak ada rrnsalah. Namun saya ada sedikit beda pendapat
mengenai prioritas pembangunan pendidikan di Aceh lebih baik kepada tingkat barrirah, kalau untuk tingkat atas sudah baik iika
40
Srotibing
F orm
a Ia s
i,Li
o
de
I
Pe m ba ngu
n
a
n Acc h
Na s a .D e p a n
dibandingkan dengan daerah lain, karena untuk level Profesor, DR, dan Master diAceh sudah terlalu banyak. Untuk Rantli Qani : Kita mennng sudah beberapa kali melakukan perternuan, intinya untuk menyiarnakan persepsi, jadi nantin;ra kewenangan sepenuhnya ada didaerah, jadi masalah bagairnana pemanfaatan lahan sepenuhn;na diurus oleh daerah. Berkenaan dengan growth center, kita tidak mengatakan freeport Sabang, yang semua ini pelalsanaannya tergantung dari kondisi keanranan, yang saat ini belum rnaksirrnl, sehingga hal yang terpenting untuk penyelesaiannya adalah rnasalah kearnanan, kemudian baru pembangumn.
Untuk tla'san Ealsrt M. Nta' : Adanya kompromi politik yang ditawarkan Pemerintah sering ditolak oleh kawan-kawannva pak Farhan flamid. Tetapi saya kira kenapa propinsi D.I. Aceh dan lrian Jaya a&lah karena adanya ketidak adilan yang terjadi di dua daerah tsb. Munghin dengan UU No. 221L999 dirasakan sudah cukup dulu buat sementara waktu, mungkin suatu saatjika tidak cukup alran dibuat UU lain, karena UU Otonomi khusus rn€rupakan on top dari W No.22/L999 dan UU No.25l1999, khusus untuk Aceh juga on top dari UU No. 4'4lL999. Mengenai jaminan atau garansi salna sangat sulit, tetapi yang terpenting ikhtiar kita, yang pasti ke depan berbeda dengan yang
lalu, kontrol sosial itu akan lebih baik, sehingga UU png dikeluarlqn tidak sembarangan dapat dirubah-rubah.
Srosibtug
Formslasi rllodel Pembang:unan Acch Masa Dcpan
Komentar Tokoh Aceh Dlsampalkan oleh Dr. Ilasbalfah !l.Saad, !l.Sl
Yapua, dan Borneo, keempa.t daerah ini sebagai penghasil devisa terbesar tetapi mereka tidak diaiak untuk berpartisipasi mengurus negara ini.
saat ini sampa.i eselon I haqra beberapa. orang saja, militer telah dihabislen semuanla mulai dari bintang 2 sampai bintang 4. Tidak ada satupun Dub€s orang Aceh, kalau dulu ada Usman flasan, fladi Tayeb, Rahrnan Bamli, Isrnail Thyeb, Urnar Ali dll. Kemarin Menko Polsookam konsultasi di DPA, tetapi di DPA tidak ada strara orangAceh yang bisa meredam sdikit.
Sros{bhS
Formulasi tVodcl Pembangunan Aceh tllasa Dcpan !
FI
L FEITI BD BDAYAAN FTASYANAI{AT BPBNUANSA SYARIAT IST,Ail DAI! ADAT BTJDAYA ACDN
ODE
Disampaikan Oleh : Dr. Anwar Wardhanl
I.
TERSPEKflF
1. Upaya p€mb€rdayaan rns),araltat Aceh merupakan langhah strategis dan tepat momentum terutann apa.bila ditelaah dari trga perspeKif berikut
:
A. Pemulihan atau penegakan kembali (rastore) keberdayaan rrasyarakat yang secara historis pemah bedaya. Pada nrasa tersebut, adat budaya Aceh berkembang dengan bersumber pada serta menyatu dengan qlariat lslam Mk zat dengan sifat. Keluamya Perda No. 2/199O tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat. Kebiasaan Masyaralet Bes€rta l,embaga Adat di hopinsi D.I. Aceh serta Perda No. 511996 tentang Mukim Sebagai Kesatuan Maqrarakat Adat dalam Propinsi D.t. Aceh, dapat menjadi landasan yang kuat bagi upa),a pemberdayaan masyarakat bemuansa syari?t Islam dan adat budaya Aceh.
B. Berlakunya otonomi daerah dan perimbangan keuangan mulai tahun 2OOI, terlebih lagi dengan otonomi khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sesuai annnat MpK dalam Ketetapan MPB No. IV/IAP/2OOO yang harus selesai sebelum 51 Maret 2OOL. Undang-undang tentang Otonomi Ktrusus dalam bentuk t{anggroe Aceh Darussalam sedang dalam pembahasan DPR.
C. Pergeseran paradigrna pembangunan yang mengarah kepada paple ce,rtqeA, partidpatorA, qnpouqbg, Td
wdl €rs rcclally sustatnable". Pemberdayaan rnasyarakat, sebagai issue paling sentral adalah proses penyadaran (rcnsctuttlzation), penguatan kelembagaan, serta peningkatan lepasitas rnasyarakat menqju kerrraspadaan, kemandirian dan kemartabatan. emstronmertally €Ls
2. Perrtberfuyaan nnsyaralsat pada umtrmnya dititikb,eratkan pada tingkat mikro, baik dalam arti
SrotD{nS
:
Formalasi fulodet Pembanganan Aceh rllasa Depan
(i) Iapisan atau strata masliarakat kecil (kebanyakan) )nang ada pada umumnya miskin, tertinggal, atau terpinggirkan (a1-mu,stadl'afrn).
(ii)
Masyarakat tingkat akar rumput (grass-root), sebagai pelaku-pelaku ekonomi, baik s€cara individu tn lupun kelompok" yang dapat terdiri dari berbagai kelompok sosia!
atau tingkat pendaPatan.
Dan ini adalah absah, mengingat segmen rnaqlarakat itulah
yang selanra ini telah lebih banyak mengalami disempowerment dan impoverishment.
5. Ptemis pokok yang ingin disampikan a&lah bahwa pemberdayaan rnaqparakat pada tingkat mikro tersebut penting bahkan mutlak diperlukan namun tidak mencukupi (nrce*sary but rlnt st"ffident). I{arena kita semua menladari bahwa akar rnasalah kemiskinan s€rta ketidakberdayaan terletak lebih pada aspek sistem dan kelembagaan (bersifat struktural), mal
II.
KEBAIIGI(A KONSEPTUAL
Kerangka konseptual pemberdayaan rnasyarakat terdiri dari 5 multilevel dalam kerangka komponen yang saling terkait CDf fcomp rehqlclve Dwelopmertt framan:ork) .
a) Pemberdayaan rnaqrarakat melalui pendekatan partisipatif
€Ufg pada tingkat lokalita rnenqiu
kemartabatan,
keuiaspa.daan, dan kerniandirian.
b) AmplifikasVpenguatan keberdayaan masyarakat
ke
arah
berkembangnya sentra-sentra kemandirian ekonomi ralryaVumnat yang berdaya saing tinggi.
c) Percepatan proses dan perluasan dampak penerapan
inovasi
pada slrala makro (tingkat t{anggroe Aceh Darussalam) yang didukung "good gouernance".
$rosibing
F"r-"h"A"drl P", A. PIIPP 1. Strategi pemberdayaan nErcyaralet melalui pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan jalan :
a. Konsientisasi (penyadaran) untuk memperkuat proses intemasionalisa-si nilai dan etika pembebasan, yang meliputi:
(i)
Kesadaran transforrnatif, untuk meningka$ran keberdayaan fiBsyarakat dengan cara *merubah aPa-apa;rang ada dalam diri mereka sendiri" seperti
pola pikir, a*Ucapital (tuanan, sr,clal, natwa| p@stea| and finatt'rlial eapttal),. serta sistem
kelembagaan mereka;
(ii) Kesadaran kejarnahhan, guna
membangun
kehratan melalui sistem kebersamaan ekonomi ),ang dilanrlasi silaturahim (ta'wuf, tqalufrrt,. ta'autun- taka@);
(iii)
Kesadaran kejuangan, sebagai salah satu misi trslam untuk membela serta mempe{uangkan nasib kaum alrnu,stadl'afrm.
b. Penguatan kelembagaan nrasya.ralat, terutantnmeliputi
(i)
:
Jana'ah Swadaya Magrarakat (JSM);
(ii) Lembaga
Keuangan Mikro (LKM);
(iii) Usaha ekonomi produktif atau Usaha Unggulan Jante'ah (UtU).
c. Peningkatan lepabilitasfarna'ah melalui serangkaian
kegiatan penyuluhan, pelatihan serta pendampingan, sehingga meningkatlsan kennmpuan mereka untuk mengakses pasar, inonnasi, teknologi, pendanaan dan nran4iemen modem.
2. Upaya tersebut diatas difasilitasi dengan perluasan kembali (rastore) ruang publik guna mengembanglran kreativitas dan inovasi, serta pengurangan beban rnas;arakat dengan
memanfaatlan secara meningkat ejam.
proribfng
arif
pendapatan daerah ),ang
Formulasi tVodcl Pembangunan Acch fulasa Depan
5. Dinamika kehidupan masyarakat pada tingkat gampong
disenrarakkan kembali dengan memfungsikan meunasahlrnasjid tidak sqia sebagai Pusat ibadah namun juga pusat kebudayaan, melalui Pencerahan dan da'wah
jama'ah bil-hal. Revitalisasi mukim yang berjumlah 591 buah mencakup 5.t165 gampong bes€rta kelengkapan kelembagaannya diarahlsan untuk mengembangkan koordinasi dan kerjasama antar gampong dalam sistem jaringan.
& Ampltflkasl Keberdayaan Ffasprakat
kernandirian bersaing di pasar
Quna mendukung terbentulonya sentra-senta
ekonomi urnat yang rElmPu
domestilVinternasional, mutlak diperlukan
:
a) Pembaharuan (tEjdtd) dalam implementasi nilai dan etilta Islam, terutanp yang berkaitan dengan tauhid sosial, teologi pembebasan, serta budaya ke{a;
ke dalam usaha infonnasi, dalam teknologi ekonomi produktif, terrnasuk dan kualitas produKMtas, efisiensi rangka meningkatkan
b) lntroduksi inovasi teknologi tepat guna
produk;
c) Mengembangkan kelembagaan dan man4iemen bisnis yang
tnampu melaksanakan perbailran kualitas
secara
berkesinambungan melalui "larnfutg Process approaclt' ketimbang 'blue print appraaelt' flitnt lampiran: 5). C, Percepatan Proses dan Perluasan Dampak Komponen ini dilalsanakan melalui upaya-upaya
:
a. Mengembangkan organisasi pembelqiamn (learnW orgardzatlon) dalam kelembagaan maqlaralrat rrlupun birokrasi &lam rarglsa mempercepat perluasan Penerapan
"bat
practlc€sn serta kisah-kisah sukses, yang difasilitasi Pemda rElupun &n terutana rmelalui jaringan keqiasama antar rnaslrarakaVmukim. PMPF ke dalam kebijalran dan program pembangunan sektor Pemerintah, dunia usaha serta rnas;raralsat, yang sebailcrya tertuang secara eksplisit dan t4Jam dalam Froperda sert'a Renstrada'
b. Pengaruskuatan (main'steart@) strategi
46
Srogi!inS
Formulasi Modcl Pembangunan Aceh Nasa Depan
c. Mengembangkan sinergi mikro-mikro melalui strategi dorong-tari( di rrarTa pemberdayaan mas),arakat dari bauxah dibarengi dengan penciptaan iklim yang kondusif serta program-program ),iang memihak ralryat.
III. EFILOG 1. Kearnanan, ketertiban dan tegaknya hukum merupakan salah satu prasyarat bagi efektifnya upaya pemberdayaan finsyarakat atau pembangunan pada umumnya.
2. Agar berjalan seiring dan tidak bertentangan dengan upaya pemberdayaan rnaqTiaralrat, maka pemulihan keamanan dan ketertiban
:
a) Tidak menggunakan operasi militer apapun embelembelnya (terbatas, terkendali).
b) Perlu pendekatan sosial budaya yang mengedepankan pemberdayaan rrnsyarakat dengan menghidupkan kembali
nilai-nilai budaya serta kearifan lolral dan merevitalisasi kelembagaan rrasyarakat.
c) Didukung oleh penegalqn kedaulatan nrasyarakat dalam rangka otonomi khusus berbentuk Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Kita berkeyakinan penuh bahwa peluang keberhasilan untuk mencapai tujuan mencerdaslran kehidupan bangsa s€rta meningkatkan kesqjahteraan rnasyarakat Aceh adalah sangat
ksar, apabila sumber dap yang melimpah, baik sumber &W alam maupun sumber &ya insani s€rta modal sqsial dirnanfaatlsan dan dikelola dengan
:
a) Pendeletan sosial budaya bagi rnaslaarakat Aceh yang notabene berlandaskan syariat Islam, melalui
pemberdayaan rrnslrarakat dalam rangka mengaktualisasilcan diri sebagai anggota nrasyarakat
berperadaban, sebagai khalifah Allah di muka bumi, dan sebagai warga negara pemilik kedaulatan; dan
b) Didukung oleh sistem pemerintahan otonomi
khusus dalam bentuk "Nanggroe Aceh Darussalam,, ],iang diperkuat oleh ularna-urnara, cendekiawan, serta tokoh-lokoh panutan
nrasyarakat.
Sroshhg
47
Formalasi fulodcI Pembanganan Aceh Masa Dcpan
Lamplran
1
IIEIIBATIGUN SEIITKA-SENTBA KETqANDIBIAN UMPIAT
1. Pembentukan
dan
Pengembangan
JSI{ (Jamaah
Swadaya
Masyarakat).
a. Terdiri dari 1O - 15 anggota untuk mengalrtualisasikan dakwah jana'ah bil-hal, sebagai unit-unit dasar dari sistem ekonomi jaringan;
b. JSM berfungsi sebagai
(i)
:
Wahana tulsar menukar pengalarxrn dan saling bel4jar anggota melalui proses ?l lAarftdpatory larntng and act{on).
(iD
Wahana pembentukan social capital yang berintilan value, trust, and networks.
(iii) Wahana pengembangan partisipasi, kesetialrar'ranan
dan
demokrasi, serta persemaian kepemimpinan.
(iv) Wahana intermediasi sosial bagi kegiatan usaha ekonomi dan ketangan, terrrnsuk memb€ril€n social mllateral bagi pi4jarrnn kredit.
(v) Wahana penghubung dengan pihak luar
sehingga berpotensi mengurangi biaya transaksi dan meningkatlsan akses anggota terhadap sumb'er daya produktif.
c.
Kegiatan pokokJSM
terutarn meliputi
:
(i)
Melaksanalran pertemuan peng(k)ajian/diskusi kelompok rutin dalam rangka pencerahan tennasuk pembahasan mengenai nilai-nilai dan konsep yang lslami berkaitan dengan penguatan ekonomi umat.
(ii)
Mengadalran pelatihan w'4iib bagi anggota, serta pemilihan
pengurus untuk melaksanakan rrnnqiemen kelompok yang partisipatil arnanah dan bertanggung-gugat.
48
$roslb{ng
Formulasitllodel Pcmbanganan Aceh Masa Dcpan
(iii) Mengadakan kegiatan simpan-pinjam kelompok dan mobilisasi dana nrasyarakat, sehingga akan menjadi embrio LKM. (iv)
Mengembangkan dinamilra kelompok untuk mengid€ntifilrasi potensi sumber daya, nilai budaya dan kearifan lokal, serta peluang-peluang usaha bagi peningletan pendapa.tan dan kesejahteraan anggota (sebagai pra-koperasi).
(v)
Mengembangkan kerjasama antar jana'ah untuk membentuk gabungan jarna?h (CJSM) sebagai basis pembentukan koperasi (yang mengaler dalam nrasyaralet) dan LKM (yang idealnya dimiliki, dikelola dan diperuntukkan bagi pelayanan anggota/rrnsyaralrat).
Pembentukan dan Pengembangan LKM (Lembaga Keuangan Mikro)
a. LKM merupalran lembaga intermediasi finansial yang secara khusus dikembangkan untuk dapat diakses oleh nasabahnasabah kecil dan milso ),ang merupalran rrrayoritas rnasyaralet, dengan persya.ratan dan prosedur yang sesuai dengan kondisinasabah (misalnya 4P, bukan 5C).
b. LKM dibentuk sebaiknya pada tinglrat pCM agar disamping aspek keterjangkauan nasabah, juga memperhatikan aspek berkelanjutan usaha, dan suatu saat nanti m.rmpu rrrandiri. Beberapa ciri kegiatan dan manajemen yang diperlukan yaitu
(i)
Drosibins
:
Lingkup kegiatannya tidak terbatas pada kredit milno, akan tetapi juga simpanan, fansfer/pembayaran dan mungkin asuransi sesuai dengan perkembangan kebutuhan nasabah.
formalasi fulodel Penbangunan Aceh folasa Depan
(ii)
Pengelolaan dan memyarakat dilaksanakan secara aranah dan profesional serta bertanggung gugat, sehingga perlu dicari figur pimpinan yang benar-benar arnanah dan dikembanglmn sistem rnanajemen yang handal.
(ii0
Prioritas pinjarnan diberilsn pada pembiayaan usaha ekonomi produktif atau sektor riil untuk meningkatkan nilai tambah, pendapatan dan kerrnmpuan menabung.
(iv)
Sumber dana utarna digali dari rnasyarakat set€mPat (terrnasuk simpanan, ZlS, ulakaf tunai), sedangkan tambahan dana diperoleh melalui dana piqiarran silang (interlendW) dan sumber dari luar (hibah bergulir, reksadana, pasar modal).
(v)
Agar Ll{M berkembang diperlukan uPaya integrasi verti}sl LKM dengan membentuk institusi sekunder ataupun
dengan cara membina hubungan kerjasann
dengan yang wtrolesaler bertinek'sebe.Sai keuangan lembaga &oc Financ'tal
c.
lrutrtution
(AFI).
:+
.:,
Untuk mengembangkan LI${ sebagai bagian integral dari, &n seleligus ikut memberi wama LKM Nasional, beberapa issue berikut perlu diperhatikan
:
(i)
Penguatan sistem keuangan mikro yang terdiri dari 5 subsistem, yaitu Nasabah, LKM dan Lembaga Penunjang Keuangan Mikro (LPKM). Lihat Gambar l Terlampir.
(ii1
Pertggalian pengalarnan empiris dan analisa kritis terhadap
program LSFVPemerintah, seperti
:
BMT (PINBUK-ICMI),
Koperasi Bina Masyaralet Mandiri (Bina Swadaya), Koperasi Kredit (BI!5I), dan P4WRIGP (BRI, Departemen Pertanian), PHBK (BI, ATZ).
(iii) Partisipasi aktif LKM dalam berbagai Program
nasional, seperti Genra PKM Indonesia, Mic.rocredit Summit Indonesia yang alran digelar akhir 2ffi1., serta rnasukan bagi
$rosibing
F"r-th"; Mtd"l P",
penylapan Undang-undang Keuangan Mikro (yang saat ini dikoordinir BI).
d. Untuk menafsirlqn secara kontekstual dan mengaktualisasilen perintah Allah agar "harta tidak berputar terbatas hanya diantara merelsa yang lraya", diusullan untuk mencerrnati Tlve,-Sertor
Islamic Banking FIodeI dari Prof. A. Mannan, dan menj4jaki kemungkinan pengembangan ptlot-projeft model tersebut di Daerah Istimewa Aceh.
5. Pengembangan
Usaha Unggulan Jarna ah (UIU)
a. ULU merupalran upaya pengembangan sektor riil atau
usaha
ekonomi produktif, baik indMdu ataupun kelompolVjana'ah, dengan mengutarnakan peningkatan pengelolaan sumber daya lokal untuk pn:anfaatan peluang-peluang pasar domestik rrrzlupun ekspor. Usaha-usaha ekonomi produktif dapat dikembangkan sebagai perbaikan usah-usaha lang telah ada
atau dengan merintils usaha baru yang prospektif.
b. Dalam pengembangan sebagai berikut:
(i) (ii)
UtU perlu dipertimbangkan beberapa hal
Pemilihan wilayah andalan dan produk-produk unggulan )rang rnarnpu bersaing di pasaran, berpotensi meninglatlcan nilai tambah dan memperluas kesempatan kerja produktif; Peninglatan daya saing dilakukan dengan rnanajemen eCD and Delinerg;
QuattE, Cnst
(iii) Pengembangan komoditas-konroditas unggulan dilaksanalqn dalam berbagai kelompok kegiatan yang terlqit srrarra Ch;s;tq (terdiri dari @rq relatd, and snpportirg 0du,sfuies), yang akan membentuk jaringan ekonomi yang utuh;
(iv) Diperlukan koperasi yang dibangun dari bawah (berbasis JSM), pengembangan jaringan usaha koperasi (JUK), diperkuat dengan institusi koperasi sekunder, serta berpegang teguh pada prisip koperasi lang sehat (sesuai ICA/Dekopin).
prosDing
51
f"r^rt^t; n"*t
P.
(v) ?ada tingkat lokalita,
bekerjasarna dengan berbagai stakeholder dikembanglan sistem pendukung lang terdiri dari unsur-unsur sumber daya biofisik, SDM, teknologi dan rnanqjemen, kelembagaan serta Prasetrana;
c.
Untuk mengembanglan U(U sebaiknya diiqiagt kerjasama dalam pemberdayaan ekonomi ralqat-cum-pendidilsan (MKPD-ICMI) serta program kemitraan terpadu atau Pf(T (I{ADN-Bank Mandiri).
$rodbing
Formulasi Model Pcmbangunan Aceh Masa Dcpan
l,amplran 2 FAKTIOR PENDAMPINCAN LPSWLSFI
TEBIIN)AP I(SWKUB
Dari penelitian Verhagen')ang membanding tiga LpSt{iLSM di tiga Negara (Brazit, Thailand, dan Indonesia), dapat diperoleh delapan instrumen yang berkaitan satu dengan lainnya, bagairnana LpSM&SM melakulqn pendampingan terhadap sejunrlah kelompok (I(SM atau KUB).
(1)
Instrumen pertarna
identifi kasi kelompok sasaran
(2)
Instrumen kedua
penelitian partisipatoris
dan
Wrencanaan usaha
(5)
Instrumen ketiga
(4\
Instrumen keempat
pendidikan dan pelatihan timbal balik dilakukan di desa mobilisasi dan pemberian sumberdaya s€cara seimbang
(5)
Instrumen kelirna
konzultasi rnanajernen, dan administrasi pembukuan untuk mengelola tabungan dan pinjarrnn anggota
(6)
Instrumen keenam
pengembangan gerakan
dan
perluasan proses
(7)
Instrumen ketujuh
pengembangan keterlnitan dengan
pihak ketiga (di luar LPSM dan kelompok), dengan membentuk jaringan
(B)
Instrumenkedelapan:
penranfaatan dan evaluasi terusmenerus, dilakulran atas stratgi, metode, keqja dan kinerja, dalam upaya menciptakan mekanisme umpan balik.
t VerIWe4 Kowa4 Pengembangan
Keswad.agaan oleh LSM
di
Tiga Negara
diterbitkan oleh Puspoa'wa'g unh* yqasan Br.(I swadaga (peflgarfi@ oleh-prof.
fiiosso).
Sros&tug
J5
Itr
l(!
o o
l6
IX'
vl
lJ.
{
.q
u
I
L
t(q t?
{
?
t6
l:
tE
E
t-
t8
0 I
tts t.
t
IX
IN IN tf
a
cl
6
ra E
t(lt
^a
t-
o
.!!.
t {
bJ
E C'
x
IR l<.
lo
6)
IE
0)
o
lo
tl
\:t
E'
I
s
.q
tr L
e 0
3 E q
$
g
li
E
.ta G .F G
!,
L
r 0)
s
(!
s
€ l\t
G'
q)
tc
ia v)
s
8. o
q)
o N
a
a
si
E
9'
q
g
,9'
E
E
t
:
o
N
o .E
a ,.5
it
d d
g p F.'
ctt
r!
tl
e| F{
() IJ
b
OJ
5
-0)
=0) I
c:
{ '\a {
q)
G
I(!
o .E
o
(J
G
G
li
t
o
{
;
vt
\:t
G
F
! o o
OJ
.o
gEH UEfr
rl
t!
E
(! L
E
A E c
-l
o
qE
.o
E; F9
o
Eg E,)t E3
r5
= .a GI d tro
iiil[
G)
;o l4
4
5o ooi t0)
.z
g
E
o
g'
(r)
u)
?
(n
o o
$* .z*
Eo
E
d
0)
b E
= .a
g
q)
N
I
a o
h
.jj
-o d1J
T
(c
si -o at
u8 ; dE
t8 x€ o-Z a; oc
tE = E
o
hx RT --z 6H E$ ;g a'; OE sE oI (g
0)
o= =gl
e.-E
bo 6o E'5 -o F.E i6E Eg +re Eg OF 6g o.a f,t5 == ko; '-! B8 Fo gB F8 €Eo g; hE Eo sdclS 90) EE XJ.9 =1' Eb E* E€ -Ed)O YCE o1J oP sg pE i: NO 9e Fb Y{. !v> E$ :# EB BE 10 .9tr !)a qE EE E8 EE o= t{5 6s Eb EE oh oiu
:E sd --x N5o i59 (!tr "€ .-u -o =S 'E8 a.= EE SE (g- so G? *ut, u6 F=
70 ,E"t .HE .RB o5 !lo
i.e
D-O
tl
tl
tl
lt
tl
Ar
a
tu
Z
r)
E6 -0,
:F
(EO
F9
OE EE
Jqd
;E Ei g-E t* 2 E a a
o r)
'6
$*$ E*E ".4 I 'E '6
ir
_E
.gE
.EEE
F*
E8b
8Er E2 tu qFt E
xct t;o
o
na
t{ F'
F
E-
E; z2 ad
dtz
fiF JF zo ^70 t{
Fa
I g o 2 o
Y
-c (s (tl
E
d
$ L
o
c 5 a E E s lc E .v GI
5
E -o'
5
.E
ESE
HeF,
gtg
g U
EF
go
geF qig E 'aS t gs
E$sE *iE g€€€ 9FE
P
0)
& o
E
E.U E
$gg
d
EE 09
EAt
E
o
qr-LLOOsr
FEEE fEi hE h F66E tr
Ntr
t'e E.E (lt>
r*' (Il
(tlC
WV-d
co (s-
B EttS ibl;* -E g & EfrBp iE F' l:g di .tLt-L
.99 ho
E$p$ t?t5g PEEE tr666
o
!ts Eg
16-
O
G555
G
E
i E I .J
G
,la tD I
F
.J
G fil
ct'F G -J4 E€ (l Z 4)1E
o !t
-l< l(lc P
a
aa
a p u o
*
Form
ulasi,klodel
Pem banguna n
Aceh tllasa Depan
BEBEBAPA POKOK PII{IRAII FTENGDNA| ITODDL PENGDLOLIIAJI AS}SDry
KEUANGAN DAEMII ACEII
Disampailen oleh : Drs. Roy Salomo, fl.So€.Sc.
I.
IIITAR BDLAI{AFIG
Pada hakekatnya prinsip-prinsip dasar model pengelolaan keuangan daerah yang sebaiknya diberlakukan di propinsi D.I. Aceh
tidak berbeda atau tidak perlu berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. hinsip-prinsip dasar tersebut antara lain adalah :
1. 'Good Governancc Yaitu prinsip dirnana seluruh komponen sistem kepemerintahan (Pemerintah, Sr,riasta dan Masyaralsat) berada pada posisi dirrnna rnasing-rrnsing dihargai keberadaannya dan berada dalam ktralitas yang baik.
2. Jlwa UU No. z?tg9lc^ tentang Pemerlntahan Daerah, yang pada hakekatnya rnemberi kewenangan yang cukup besar bagi daerah tanpa mengorbankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. UU No. 25l19!X) tentang Perlmbangan Keuangan PusatDaerah, yaitu UU ),ang me4jadi dasar hukum tentang bagairnana sumber-sumber keuangan di Indonesia dibagikan pada Daerah Propinsi dan l{abupatenfi{ota di Indonqsia.
4. UU No. 14nOOl tentang Pqliak Daerah dan Retrlbusl I)aerah, yaitu UU yang mengatur tentang substansi dari isi p4iak Daerah dan Retribusi Daerah, dua komponen utanra dalam Pendapatan Asli Daerah.
5. RUU No. 4,4/19tD tentang Otonoml lerusus Bagl proplnsl Daerah Istlmewa Aceh Dalam Eentuk Nanggroe Acoh Darussafam. lvlerupalan UU yang pada hakekatrnya akan sangat menentukan perbedaan substansi tentang bagairrnna keuangan daerah di Aceh dikelola s,ecara berbeda dengan daerah lain.
$ror&fng
f
"r*rl U'd"*-6:rs", 5. E€rbagat
PP
tentang Pengelolaan Keuangan llaerah
(PP No. 1O420OO s/d PP No. 1O72O0O).
IT. EDBENA'PA FOKOK PIKIRAN PDNGELOI,AAIIT I{DUAIIGAN DADNAH ACEII FIASA DATANG
1. Pendapatan Asll Daerah Dengan diterapkann-va UU No. 54 tahun 2@L tentang Pqiak Daerah dan Retribusi Daerah rraka terbuka kemungkinan bagi propinsi Aceh dan berbagai l{abupaten dan Kotan;ra untuk menerapkan berbagai pungutan daerah (pajaklretribusi daerah) senafas dengan keistirnewaan propinsi Aceh itu sendiri.
thrakterlwarna keislaman yang sangat kental dengan Aceh memunghinlen propinsi Aceh atau l{abupaten/l(otanya
mengelola zakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli
daerahnya.
Dalam kondisi Propinsi Aceh mempunyai dana yang cukup banyak dan'rnanagable', sebaiknya tidak perlu diperkenallnn mpk daerahr/retribusi daerah baru atau sejenisnlna ]ang dapat berakibat bertambah besarnya beban ekonomi maqnarakat Aceh.
2. Slstem Penganggaran Pendapatan yang dihasillan dari Perimbangan Keuangan PusatDaerah )rang secara substansial sangat' besar bagi Aceh
rrrengharuslan Aceh untuk menerapkan htbllc E;tqendth'o-e Managanertt (YEyl) yang modem yang barir sqia dikembangkan oleh Wortd Bar&. dan lsian De:elopmqt Bart/rc (ADB).
Pada hakekatnya PEM merupakan sistem
nranajemen pengeluaran pem€rintah yang merrr*sa Pemerintah untuk :
Pertama, bersikap hati-hati dalam mengelola dananya. Dalam PEM perencanaan anggaran dibuat selsaligus untuk tiga tahun. Maksudqaa adalah untuk dapat nremPrediksi saara lebih baik konsekuensi logis dari berbagai pembangunan (investasi) yang dilakulan pada tahun "ke L" terhadap tahun 'ke 2" dan tahun *ke 5" dalam suatu proses pembangunan )xang panjang.
5D
$rodb{ns
Formalasi tlTodcl Pcmbangunan Acch fulasa Depan
Kedua, bertanggungiawab terhadap stakelolders-nya. flal ini dilakulran dengan mendasarkan pembuatan an[Klarannya pada prinsip 'paformance budgetln( (anggaran yang berorientasi pada kineqja).'Perfonnance budgettug' dapat pula mernbantu menghindari rnasalah campur tangan Lembaga Legilslatif yang terlalu jauh terhadap anggaran pemerintah Daerah.
Ketlge,lebih fokus terhadap prioritasnya dan lebih efisien.
Hal ini dilakukan melalui tiga tingkatan eftsiensi. Pertana agregat effeciency, kedua allocatiue efictency, dan ketiga opoatlonal efficiutq. Melalui tiga tingkatan efisiensi tersebut rrnka pembangunan yang dilakukan (penggunaan dana pemerintah daerah) dapat dipergunakan dengan lebih hati-hati dan mencapai hasil yang lebih baik.
5. Strategl Pengelolaan Keuangan/Pembangunan Acch Dengan dana ya.ng relatif besar bagi suatu propinsi, maka apa yang harus dilakukan oleh hopinsi Aceh adalah mendapatlan mitra-mitra unggul (dari pihak swasta) untuk secara bersamasarna membangun Aceh. Kerjasarna dengan maqlarakat dan swasta dirnaksudkan untuk dapat mendorong teruqjudnya 'ctltl *detg'dengan lebih cepat di satu pihak dan good orporate gauqrance' di pihak lain,
tentunya bersanra-sarrn dengan gouernmert'.
'dean ard acotmtable
Dalam kaitannya dengan strategi pembangunan Aceh maka hal p€nting yang harus dilakulran adalah perhitungan yang tepat dan berhati-hati tentang sampai kapan pembangunan Aceh dapat bertumpu pada sumber daya alamnya.
I{arena itu strategi pembangunan }rang bertumpu pada asset sumber deya alam harus dihentikan pada tahun tertentu dalam proses pembangunan Aceh dan bergerak pada strategi pembangunan yang bertumpu pda'lmowledge' (ktuwldge based danelopmerd).
4. Atokasl ltlanggnoe kepada ltabupatenfl{otanya Alokasi Nanggroe kepada lgbupaterr/Kotanya haruslah mernakai kriteria-kriteria sebagai berikut :
SrosDiflg
59
Formalasi folodcl Pembangunan Acch fo1asa Dcpan
a. Otonomi Mendorong terwujudnya otonomi daerah dengan menjalankan berbagai kerrenangannya.
b.
Kecukupan
Mampu membiayai pelayanan publik )tang menjadi kewqjibannya.
c.
Dgr.ntgr(adil)
Alokasi harus dikaitkan dengan kenrampuan kapasitas paiak rasing-rnsing kabupaten/kota.
d. hedtctabtlttA Alolssi harus dapat diprediksi oleh pemerilsa bantuan. e. Effidency Alokasi harus mendorong tingkat efisiensi.
f.
Sdrnplidtg (Kesedarhanaan) Rumus-rumus rnembagi dana harus dibuat sesederhana mungkin.
g. Incertine Alolsasi propinsi sebaiknya mendorong kabupaten/kota untuk
lebih giat menggali PAD-nYa.
h. Safqtnrds of gtarartofs obJuttues Harus ditetaplsan suatu standard untuk pelayanan publik.
5. ReYenueSharlng
60
a.
Propinsi kepa.da kabupaten/kota.
b.
l{abupaten/kota kepada propinsi.
proribing
Formalasi Model Pcmbansunen Aceh fulasa Dcpan
FOBPTUIASI TTODEL TDNGDLOIIIAN ASSDT/I{DUANGAN
D.I. ACEII DMmpaikan oleh Dns.
I.
Ttimurtl Santosa,
:
Iq.Ec.
PENDAIIULUAN
Tulisan ini membahas : L. Pengelolaan asset 2. Keuangan Daerah 5. Formulasi Model Pengelolaan AssetI(euangan Daerah di D.I. Aceh rnasa datang. Pembahasan ini diharapkan dapat meqjadi bahan bagi model pemMngunan di Daerah Istimewa Aceh.
Untuk melihat Aceh rnasa datang tentunya tidak tertepas dari rnasa sekarang ),ang nantinya kondisi masa lalu dan selsarang tersebut dapat meqiadi bahan )rang menentulsan langkah-langlah kegiatan bagi model pembangunan Aceh rnsa mendatang.
di nrasa mendatang sangat banyak ditentulran oleh beberapa faktorfuariabel )rang satu sarna lain saling berhubungan dan mungkin saling mempengaruhi.
Aktifitas
Beberapa faktor tersebut dapat disebuilqn misalnya potensi alam, potensi ekonomi, denqrafi, manqjemen, telarologi, atau dapat secara singkat ditentukan faktor ekonomi rn€rupun faktor non ekonomi.
Dengan demikian dapat ditcatalran juga bahr,ra aktifitas suatu daerah dalam pelalsanaan pembangunan, paformance-nya ditentukan oleh seberapa besar kemampuan daerah tersebut dengan memperhatilranjuga faktor intemal dan eksternal. Pelaksanaan pembangunan di daerah (Aceh) ditentukan adanya
:
Ifinnanr@ur@a, capttal R..rr'.ttr'cr-r.. Dengan memperhatikan jumlah kualitas, kuantitasnya, komposisi masing-
NatLUal Resc.wces.,
rnasing, rnanajemen dan telorologi, yang itu semuanya ditentukan
$todb(nq
61
fornulasifulodcl Pcnbansaflan Acch hlasa Dcpan
oleh kualitas dan kuantitas s€rta komPosisi dari $umber Daya Manusia yang ada.
II.
PETIGDLOTAAIIASSET I{alau pengelolaan asset dapat disebut dengan Manqjemen asset, maka di sini terrnasuk aspek-aspek yang terdapat dalam pengertian man4iemen tersebut. Pengelolaan asset dengan Mik itulah png diinginlnn dalam ranglra P€nyemPumaan model pembangunan di daerah Aceh di masa mendatang. Pengelolaan asset rnencakup beb'erapa. aspek, meliputi : Perencanaan, pengorganisasian, pelalsanaan, dan p€ngawasan. Dalam pembahasan di sini tidak s,emua asPek ters,ebut dibahas,
penulis hanya membahas langkah-langkah umum lang diperlulran agar P€ngelolaan asset tersebut dapa.t memberikan sumbangan bagi penyempurnaan model pembangunan di Aceh rnsa datang. Asset menurut Soernargo SR., didefinisikan 1. Kekayaan yang dimiliki perusahaan.
:
2. Asset (Aktiva) meruPakan sumhr daya (fi€sources) bagt perusahaan untuk melaksanalran usaha.
Selah itu ada bentuk lain dalam perusahaan yang merupakan asset (Aktiva) yaitu
:
a. Peralatan (fuiipment) yang biasanya bemilai cukup
besar dan
digunal€n untuk meqialankan kegiatan Perusahaan.
b. Perlengkapan (Slpplies) adalah satu bentuk asset
(Aktiva)
dalam perusahaan yang terdiri dari bahan pembantu.
Apabila pengertian tersebut di atas diterapkan, asset daerah dapat dilsatakan merupa.kan semua kekayaan (Aktiva). Atau asset yang ada di daerah atau yang dimiliki daerah baik png di dalam daerah tersebut, rErupun di luar daerah ters,ebut (yang dalam hal ini Aceh). asset dapat terwujud oleh @d Made dan I'Ian l4ade. Qod l4ade nreliputi semua Nah,cal Rerrrto.:cr"s., tfitnan Re.srlwcr.s. FIan I'Iade itu berupa infrastruktur (Sosrat Ouerhead Capttal), dll.
62
9rotlbttrg
Formalasi folodcl F"r."h"t Mtdil Pcmbanssnan
Aceh ,*lasa Dcpan
Seberapa besar rnanfaat Ood l"Iade dan llan lulade tergantung pada kemampuan telmologi dan rnan4jerrrcn yang dimiliki oleh SDM (flunan Besourcas) . Dengan pendekatan ekonomi dapat disebut bahwa asset suatu daerah (Aceh) adalah faktor-f,aktor produksi yang ada dari aspek kualitas, kuantitas, dan komposisinVa.
Asset ada yang nrasih potensial dan aktual (yang sudah diexploitasi). Pertan;raannya adalah berapa. yang sudah dan yang belum di-exploitasi ? Perlu langlrah-langleh kegiatan
:
1. Daftarasset 2. Kepemilikan (Pusat,Merah, Asing) atau Penguasaan 5. Lokasinya 4. Besar lendungan 5. Orientasi EkspoMmport 6. Padat Modal atau Padat l{arva 7. Prospek Semua langlaffiegiatan tersebut dapat terwqiud kalau ada Ftnance (pendanaan) yang dalam hal ini sangat ditentulsan oleh kemampuan keuangan daerah Aceh dan keuangan negara.
IIT. PDNQETOI,AAN Dalam ilmu ekonomi ada yang disebut keuangan negara (kblic ftnance) pitu bagian ilmu ekonomi ),ang rnempelqiari tentang kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam bidang ekonomi terutama mengenai penerirnaan dan pengeluaran serta pengaruhPengaruhryra dalam pemerintahan.
Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi mempuryrai peraruil:l 1,ang cukup besar dalam mengahr kegiatan
perekonomian serta dalam pengadaan barang-barang danlasa_ jasa publik. Apabila pengertian tersebut diterapkan di daerah, nraka keuangan
Daerah dapat diartil{an sebagai kegiatan-kegiatan pemerintah Daerah dalam bidang ekonomi/keuangan )xang berhubungan dengan penerinraan dan pengeluaran serta pengaruhnya daLm
$rorDine
63
Formalasi,fu|odel Pembangunan Acch Nasa Dcpan
perekonomian daerah. Pertanyaannya sekrapa b€sar p€ranan Pemerintah Daerah dalam kegiatan perekonomian/keuangan tersebut.
Agar asset daerah dapat berrnanfaat bagi rrnsyaralsat
dan
Pemerintah Daerah setempat dibutuhkan sumber pembiayaan atau sumber dana (Source of f).tnd).
Keuangan daerah atau Loeal Ctovqnment ftnance dapat dirnaksudkan sebagai kegiatan pemerintah daerah untuk mencari sumber dana (Source of nmQ dan kemudian bagairnana danadana tersebut digunalerVdialokasikan (tlses o/ fut?d) untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah. Pengelolaan keuangan daerah mencakup dua konsep yaitu fut"tce of frrtd dan Uses of Fwrd (konsep penerirnan dan penggunaan).
Untuk dapat mengetahui berapa besar kecilqra konsep fuwce of .Ftrnd ditentukan oleh berapa besar
:
a. hsdttct Dome'sttc Regianal Bruto b. Struktur Perekonomian
c.
Pendapatran Riil per kapita
d. Tinglet pern€rataan pendapatan dan sebagainya
Atau dapatjuga Resor.rees of Ftmd dipengaruhi oleh
:
a. Tingkat perkembangan ekonomi daerah (L@eI of Dwelopment).
b. Tinglrat Keterbukaan Ekonomi (Dqren of Opentas)
c. StruKur Dkonomi (fumtc Sbltctwe) d. Komposisi pendapatan sektoral (Serlroral C-omposttlon of lrtco.rne\.
Konsep Use.s o/ftard yaihr pengelu€rran atau belaqia tidak dapat dilepaskan dari perencanaan pengeluaran Pemda. Dalam dua konsep Source of Ftmd dan Uses of frltd lraifu konsep penerirnaan dan pengeluaran, pertanlraann),a adalah nuna yang didahulukan ? Apakah Pemerintah flaerah menghitung pengeluarannya dulu atau menghifung penerinraannya dulu. Perhitungan tentang penerirnaan dan pengeltaran ters€but tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Eelanja Merah (APBD).
$rosfuing
ftr."h"l U"drl P. Berbagai kebijakan Pemerintah Pusat, selarna ini daerah han)ra merupa.kan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, hal ini perlu adanya perubahan, sehingga Pemerintah Daerah mampu,rnandiri. Kernandirian ini dapat diwqjudkan apabila dalam hal perencanaan an(Klaran daerah (APBD), daerah diharaplran dapat merzrncang angf,Fr€rn daerah sestrai dengan prioritas, preferensi dan potensi daer ah, serta rnasyaralra tnya.
Perlu disadari hakekat Anggaran Daerah merupalan perw{udan amanat ral
Anggaran Daerah (APBD) harus rnampu mencerminkan kebutuhan riil rnasyaralst daerah dan sqjauh dalam keranglra Kebijalan Nasiornl atas dasar prinsip NKRI (Instruksi Mendagri No.4/1999). Dalam perencan€ran an(Klarurn perlu diperhatilan, nilai alokasi dana untuk setiap kegiatan. Pendekatan yang digunakan selarna
ini:
a. Incr:rnertalfome yang didasarkan atas perubahan satu atau lebih variabel yang bersifat umum, seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk.
b. Ilne-Item Budget perencanaan anggaran berdasarkan "Itern" yang ada di rnasa lalu.
$rodbirg
t'5
Formalasi Model Pembangunan Aceh folasa Dcpan
DISKTTSI PANDL
SESSI II
MODDRAfi)R Ir. Max Pohan, MA. Bappenas
Itlodel Pemberdayaan lttasyarakat Bernuansa Syartat Islam dan Adat Buday,a Ac€h Dr. Anwar Whardani Pengelolaan Asset Keuangan meng€nal Piklrran Beberapa Pokok Aceh llasa Datang Daerah Istlmewa Drs. Roy Salomo, M. Soc. Sc. Panelis Formulasl ltlodel Pengelolaan Asset dan Keuangan Daerah Istlmewa Acoh llasa Datang Drs. La Bakrv Panelis Panelis
PEIT!BUKAAN
Bapak Anwar Wardhani alen membawakan rnalslah dengan judul *Model Pemberdayaan Masyarakat Bemtransa Syariat lslam dan Adat Budaya Aceh". Beliau mengatakarr bahwa sebenamya tnl terpenting yang menjadi kebutuhan dalam lingkungan rnaqlarakat Aceh seltarang ini adalah :
Pettalrr., rastorasi, kebudayaan, dan adat istiadat dalam kehidupan rnaqTiarakat Aceh itu sendiri, ini adalah saatnya
untuk restorasi.
Kedua kebijalen desentralisasi dan otonomi daerah yang tentunya UU
untuk itu telah ada, yaitu ada rencana Otonomi khusus untukAceh.
Ketlga, ada pergeseran paradigrna dalam kehidupan berbangsa dan bemegara kearah demolnatisasi (Paple We Danelopment), kearah kedaulatan civll sodety. Hal ini sangat mempengaruhi dalam upayaupaya pemberdayaan rnasyarakat Aceh di masa yang akan datang. Secara lebih kongkrit dikatakan bahr,ria pemberdayaan rnsyaralnt Aceh ini harus dilakukan kepada level mikro rrreskipun tidak lepas dari upaya-upaya di level nrakro rnauPun polittcal Wtil di tinglat kelctnsaan/pernerintahan. Beliau menyoroti level milso sebagai lapisan rnasyaralet yang tertinggal dan betul-betul rnasyarakat miskin (grass root), dan secara menyeluruh beliau membuat suatu teori pendelcatan yaitu dengan apa yang disebut CDr (comprehemsbse
?rod!lnS
F.r-rh"t n"drl
P.
Detselopment frarnwork), dan terdiri dari 3 komponen yaitu pendelratan partisipatif, upaya penguatan kepada masyarakat
(pemberdayan), dan percepatan prosas dan perluasan dampak dalam penerapan lnovatif pada skala makro yang didukung oleh ^gaod gouerTance".
Pada Panelis kedua (Bp. Roy Salomo), good gouonance menjadi latar belakang didalam upaya-upaya pengelolaan keuangan Aceh dirrasa mendatang dan ini juga menjadi dasar dalam konsep pemiklran yang di4iulsan oleh tsank Dunia dan Asian Development Bank, terutarna ini untuk kehati-hatian (carefull) dirlalam pen[Klunaannya dan bukan dalam pengertian didasarkan pada ketakutan. Selanra 5 tahun ini apaleh ada hal-hal yang baru malta dibutuhkan suatu perencanaan dalam bentuk perencaneuu:l jangka pendek, jangka menengah, dan janglsa paqiang. Dan apa yang telah dilqii dalam pembangunan selanra 5 tahun menumt PEYI (htblic Exputdtb,re Managane,nt\.
Banyak hal yang di4jukan oleh beliau diantaranya adalah strategi pengelolaan keurangan rrt lupun pengelolaan pembangunan Aceh. Beliau juga menekankan bahr,ra apa yang telah banyak didiskusikan selama ini yaitu adaryra ke{asanra komunilrasi, ciull society, dan dunia usaha, meskipun kebanyalen mengartikan bahuia dunia t'saha adalah bagian dari ctuil fictelu itu sendiri. Jadi disini ada segitiga ("fitarrgld') antara cintl socte$, @rporate s@tr:lr, and govurvnent, Befiau lsatalsan ada perqlaratan-persyaratan tertentu di rnasa depan kalau kita rnau melilpt suatu pembangunan dl Aceh berhasil, hal seperti ini sudah baqrak dikembanglan dimana-nnna; Dalam baglan lain belku memberikan suatu strategi lainnya yaitu 'IcnourleAge basen danelopment', se@ra urnurn apakah ini bertarti berhubungan langsung dengan TI (Telmologi Infonnatika) dan apakah juga bisa diteraplran untuk Aceh? Apakah pembangttran kita itu yang bertumpu pada asset kekalaan alam harus kita hentilsn atau diganti dengan lsnowledge based developnrent? dan apal€h Aceh sudah cukup der,riasa terhadap strategi-strategi baru seperti ini? Mari sarEl-satnel kita melihat hal ini sebagai wacann yang akan kita kembanglen dalam sesi diskusi hanti. Pada Panelis ketiga akan disampailtan oleh Bp. La Bakry, tadi juga dibahas tentang rnasalah-rnasalah keuangan daerah dan saya lihat approach-nya berbeda apakah pengelolaan keuangannya pada pengeluaran atau penerirnaan, kehati-hatian ini terletak pada penerirrnan atau pengeluaran. Itulah point'point penting dari presenrasi para panelis.
Drogbans
ot
Formulasi fulodel Pembangunan Aceh Masa Dcpan
flal yang meniadi tambahan adalah bagairnana Perlakuan dari lsajian Nanggroe Aceh Darussalam kepada l{abupaten/I{ota. Saya kira ini menarik sekali untuk kita cerrnatVpelajari.
Pertanyaan Peserta Dlskusl Panel
l.
Pnof. Dayan Daud (Rektor Syah Kuala, D.I. Aceh)
Ini kesempatan kedua saya hadir pada diskusi tentang Aceh di
Bappenas. Ada beberapa hal yang alran saya sampaikan berlsaitan dengan rnakalah yang telah disampaikan oleh Pak. Anwar tadi, karena ada beberapa !'ang penting berkaitan dengan penekanan pembangunan di Aceh untuk rnasa yang al
Jadi inilah yang akan me4Jadi income s€mua sektor terrnasuk pemberdayaan tenaga kerja, ini terlrait langsung dengan pembinaan ternga keqja (SDM). Untuk bidang Pendidikan dan kesehatan juga mengalami nasib )rang sarrn di Aceh, sehingga tidak lain kita harus melakukan investasi yang banyak (wnptttg tntes;menl) untuk infrastruktur dan meninglatkan pembinaan kualitas sumber daya nranusia. Untuk masalah utajib bel4iar sqia
b6
$rositing
Formalasi folodcl Pembangunan Aceh /Vasa Dcpan
kita banyak mengalami kendala apalagi mengenai
sekolah
lanjutan dan tekhnologi.
Kembali kepada klto,wledge based darclopme,nt, kalau infrastruktur tidak ada n:nl
di daerah yang paling qiung yang s€cara konsepsi sentralistik Aceh tidak akan terbangun karena Aceh terisolir interaksi dengan luar dimana sampai selerang Aceh
Aceh itu terletak
tidak memiliki pelabuhan laut yang mernadai.
Lttn'p.fng
lnsesment yang harus ada di Aceh itu selain infrastruktur juga pelabuhan eksport yang kuat r,valaupun tidak besar. Dan yang menjadi transportasi komoditinya adalah antatnu/peti kernas, sedangkan kapal laut, kereta api, truk, dan lainnya hanya sebagai
*carrid'
2.
(pembauiia).
Anwar Isham (Wakil Tarnan ls]randar Muda, D.I. Aceh)
Ini kesempatan yang ketiga saya mengikuti pertemuan
yang
diadakan oleh Bappenas. Saya mengusullsan bahwa tnsilnya dikomunikasilen dengan kami dan tolong diinformasikan apa yang meqiadi tindak laqiut )'ang dilakul€n dari pertemuanpertemuan tersebut.
Saya tertarik dengan makalah ketiga yang dibaualsan oleh Pa. La Bal$l' dengan pap€mya mengenai Pengelolaaan Asset Daerah/Keuangan, salah satu tqjuan model pengelolaan ini adalah untuk mengoptinnllan penggunaan ass€t Merah tersebut. Dalam melakulsn inventarisasi aset daerah Aceh, ironis sekali karena
Aceh selqrang ini sudah tidak memiliki asset lagi. Sumber daya alam Aceh merrEmg sangat kaya tetapi tidak dapat dikuasai, betul p€patah orang lebih baik menguasai daripada memiliki. Kita memiliki asset tersebut selaligus menguasain;aa, sa)4a yakin hal ini akan tiba uiaktunya bagi Aceh. Salah satu kegunaannya adalah bagairrana menjaminkan misalnya. di negara-negara lain sudah ada yang meqjaminlan atau obligasi Pemda, Bappepam pernah
Srosib{ng
Formulasi folodcl
Pe
mbangunan Aceh foIasa Depan
merintis dan memperkenalkan obligasi daerah (yang waktu itu di presentasilran di Sukabumi-Jawa Barat oleh salah satu seksi di Bapepam). Misalkan di setiap l{abupatenfl{ota di Aceh yang memiliki sumber
daya alam untuk kita jaminlcan dan mengeluarkan obligasi dari Pemerintah Daerah atau propinsi. APal€h Pemerintah Pusat dalam hal ini Bappenas sebagai uiakil pemerintah sudah membuat aturan-aturan atau dukungan peraturan yang legalitas, misalnya pemerintah Aceh bisa langsung berhubungan dengan ne{Fra pendonor? dan apalsah ada kendala politik atau hukum dimana unpamanya untuk melakukan ini Pemerintah Daerah harus ke pusat dulu? tidak seperti dulelirnana Aceh mengadakan hubungan dagang langsung dengan negara-negara lain beserta partikel-partikel lainnya yaitu pinjarnan.
3.
Andhtka (Wakil Departemen Pertahanan)
sap ditqjulsan kepada panelis kedua yaitu mengenai pokok pikiran tentang model pengelolaan aset daerah/keuangan Pertanyaan
&erah. ?ettamr+ apakah daerah dapat melaldsan kontak-kontrak lta4ra sendiri dengan perusahaan seperti e)o(on nrcbil atau PT. Arun dan lainnya?
-
l{edua, adalah soal kearnanan, bagain,ana dengan keamanan di Acch dalam rangka menyelarnatkan as€t daerah tersebut dari sitr.rasi yang nrasih rawan uertilsab.n, lsarerv dampaknlta pasti akan merugikan tidak hanya raltyat Aceh tetapi juga dunia usaha itu sendiri.
4.
nrcU Galtb (Tokoh MasyaralratAceh) Pertann, sekali saya setqiu dengan diadakannya pertemuan ini serta ikut memikirkan pembangunan di Aceh yang diprakarsai oleh Bappenas.
Menurut pemikiran lrami nonsen (pembangunan derah di Aceh akarr berjalan) apabila rnasalah keamanan di Aceh belum dipulihkan. Sekarang derah yang masih arErn mungkin hanya P.
70
$rostbhg
Formalasi fulodcl Pemhangunan Aceh Masa Dcpan
Simeulue dan P. Sabang, sedang daerah lainnya rnasih sarat dengan konflik (TNI dan GAM). Untuk itu dukungan kami :
pertama mudah-mudahan dalam r,riaktu yang segera Aceh bisa atrtan, marlsa kita sudah siap dengan rencatla-rencarla pemMngurnn untuk 5 tahun, itu yang pertama.
Kedua, adanya penyelesaian politik di Aceh, saya kira yang paling delrat untuk dijangkau yaitu diterirnanya atau disahkannya UU MD. Walaupun mungkin ada pihak-pihak ditengah masyarakat Acrh yang tidak sepenuhnya setuju dengan solusi ini tetapi barangkali upaya kita untuk membangun kepercayaan ralqlatAceh sudah ada-titik p!jakn),a.
t{alau sekarang hampir semua orang mengan(Klap
bahwa pembangunan adalah sesuatu yang klrayal belalra, karena tidak mungkin dilaksanalsn apabila nrasalah kearrnnan belum diselesaikan.
Kemudian yang selanjutn)ra m€ngenai strategi pembangunan di Aceh, karena ralryat Aceh mempunyai karakter yang fleksibel atau arti yang lebih liberal. Orang Aceh juga banyak yang ingin kaya
dan tidak diatur-atw oleh pemerintah.
Saya setqju dengan usul Pak Dayan adalah bagairnana kita memprioritaslen kepada pembangunan infrastruktur itu sebagai program percepatan pembangunan. Dalam rangka rnelaksanakan strategi pembangunan Aceh png fleksibel mudah-mudahan menjadi "growthpole" utana di Indonesia masa datang adalah Sabang, ditambah beberapa wilayah pembangunan yang alan dibangun/dibentuk sebagai pusat-pusat perkembangan',ang disesuailsn dengan latar belakang budaya, afprn l, dan lain-lain. Tetapi untuk masalah budaya antara daerah sedikit banpk ada perbedaannya, sedanglran perbedaan geografis dan politik itu bisa dibuatlran kriteria-kriterianya dalam mempersiapkan wilayah pengembangan pembangunan di Aceh yang lebih rnantap dan lebih sesuai dengan beberapa kriteria )ang yang diperlukan. Ini yang menurut salxa juga perlu dikawinkan dengan konsep "tSropolttan", Jadi tidak hanp "growthpole model' tetapi juga "Agropolitan model", dimana rnaqnarakat ikut dib,erdayakan tennasuk dalam bidang agarcla dan sosial budaya. Saya lihat dari data yiang ada, apabila gas dan
minpk dikeluarkan (tidak dihitung sebagai asset), kebanyalen ralryat Aceh mencari
$ror0ing
Formulasi Modcl Pcmbanssnafl Acch
*lasa Depan
nafkah di bidang pertanian ditambah dengan perdagangan, kedua
sektor ini sqia pendapatan bisa mencapai BO% lebih. t{alau diberdayalan tarr,rctan pangan dan perdagangan hal ini alran mendongkak perekonomian rakyat Aceh itu sendiri. Pada tahun So-an nrasyarakat Aceh sangat n4iu dibidang pertanian dan perdagangan. Aceh memiliki pelabuhan laut dan perusahaanperusahaan ekspor-impor dan seldor ini nErmpu membuat melsanisme kegiatan ekonomi ralqat Aceh itu meningkat, karena semua barang yang dihasillen oleh rakyat bisa mudah dikeluarkan dan inilah yang akan rrcnggerakkan ekonomi ralqyat Aceh. Kemudian mengenai angspran pe4dapatan daerah, saya setqiu apa yang telah disampailan oleh Pak. Roy $alomo tadi, tapi perlu juga dipersiaplen dana cadangan jadi tidak semua penerirnaan dihabislsn setiap iahun tapi sebagian dicadanglan. Kermpa Indonesia selerang ini hampir bangkrut? karena tidak mempunyai cadangan devisa yang mencukupi, &n ini rmnti4ra bisa diteraplran pada daerah-daerah lain yang belum memiliki cadangan an(Kpran supaya kita melihat pembangurnn itu dalam rencana janglsa panjang, dalam rencana jangka panjang asset Aceh harus meningkat.
5.
Agus Sabtl (Mahasilsr,ra 55 Asal Aceh) Saya ingin mengom€ntari bagairnana teori-teori yang sedang kita bahas pada hari ini, akan lebih aplikatif dan lebih adaptif dinoasa ),ang akan datang mengenai pembangunan di Aceh. Disini saya mencoba mengidentifikasi perrrnsalahan llang sebenamlra,
kenapa kebljalen pemberdayaan rnaqnaratat dan daerah dimasa belakang kelemahan },ang saya lihat itu adalah kita melihat bahura sasaran pembangunan itu sana, disini kebijalcn-kebiiakan penbangunan itu tidak pemah mencoba membagi tipologi sasaran sedangkan dalam agarrn sekalipun kalau ada statu hulum harus dibagai menurut sasarann)ta, aM sasaran unhrk universal ada sasaran yang khusus. Sebenamya dalam pembangunanpun harus dibagl terlebih dahulu berdasarlan tipologi s.rsarzrn. Apa kebutuhan rnaqpralrat kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Kemudian kitapun haruis meqjaurab siapa )rang melakukan pemberdayaan ini, hal ini harus jelas, kita sering temui bahwa yang melakulsan pemberdayaan bukan orang yang ahli dibidang pemberdayaan itu sendiri, sehingga sasaran pemberdayaan
falu kurang mecapai titik yang maksimal. I.atar
T2
Sroclb{ng
Formalasi /Vodel Pcmbanganan Aceh
*lasa Depan
tersebut kurang mengena menurut sa),a. Selanjutnya kita harus menentulan strategi apa yang akan kita pat€i dalam usaha pemberdayaan itu sendiri, dengan demikian saya kira ini alen tercapai apa yang dirnaksud dengan titik yang rnaksimal itu di masa yang akan datang.
Kemudian tentang syarat-syarat pemberdayaan itu sendiri. Agar ralsyat dapat berdaya, menurut pengetahuan saya adalah : ?
ertama, adanya infrastruktur.
Kedua" adanya mlcro finance atau lembagaJembaga ekonomi yang ada di perdesaan.
Ketlga, harus adanya capactty buildw (membangun kernampuan rnasyaralcat), agar maqlaralat itu lebih mampu. Keempaf
adanya pembangunan kelembagaan.
Pembangunan perdesaan, saya setqiu dengan usul Pak. Dayan mengenai infrastruktur tetapi sala tidak setqiu lsalau ini dilalsarnlsan satu-persatu seperti apa yang dikemulskan oleh Pak. Anr,rar Wardhani tadi bahwa ini harus komprehensif sifat4ra.
Bagainnna kita ini membangun dengan sekaligus sementara selanra ini kita terjebak dengan pendekatan-pendekatan model larna, bahuaa pembangunan kadang tidak pemah selesai dalam satu kali perencan€urn, harapan saya kedepan ini bagairnana model pembangunan ini dilakukan secara komprehensif. Jadi menurut saya kumpullen ahli-ahli pemberdalaan, ahli-ahli ekonomi, beri mereka kewenangan yang lebih unfukmewqjudkan ren@na pendekatan pembangunan di Aceh, karena satu hal yang saya sering baca yaitu yang paling p€nting dalam menghadapi perubahan pada rrnsa yang akan datang adalah perlunya dilakulen transformasi kewernngan dari pusat ke daerah.
Tanggapan
llodentor Dlskusl Panel
Banyak hal-hal penting tadi mengenai usulan antara lain dari pak Dayan mengenai hal-hal penting menjadi pertimbangan didalam melaksananakan pembangunan daerah dan percepatan pembangunan daerah.
}rosfu{nS
f ormulasi ,klodel
Pembangunan Acch rllasa Depan
Ada beberapa tanggapan yang langsung ditqjulan kepada panelis dan
hal lain sebagai masukan dalam
ranglsa penyusunan stmtegi pembangunan Aceh di rnsa datang. Dari Pak. Anrriar Isham tertuju ke Bappenas mengenai pinjaman, ini sebenarnp telah diatw dalam PP No. 1O7 kalau tidak salah, tetapi baranglsali untuk tahun 2O@ ini mungkin ada perubahan atiau tidak, mari kita tunggu sarn-sama. Bappenas perlu memberikan infornrasi dalam segala hal dan Bappenas rrnsih merasalran masih afunya keterbatasan SDM di daerah dalam menyongsong otonomi daerah. Untuk itu Bappenas mengundang masyarakat Aceh yang rrtempun),iai lepasitas dan kepedulian untuk memikirkan Aceh ini ke depan, dan perlu menyesuaikan segera terhadap pennasalahan-perrrnsalahan di Aceh sekarang ini.
Jawaban Panells Dlskusl Panel
1.
Dr. Anuar Wrardanl I{alau kita ingin memberdapkan ekonomi ral$at, saya kira salah
satu bentuk yang diusulkan yaitu strategi Agropolitan, itu merupalen suatu model pembangunan yang komprehensif pada satu tingkat wilayah. Sebenamya Bappenas pada waktu program pembangunan trahun kernarin, merencan rkan apa ),ang disebut Senta Pagernbargan ,,lgroblsnis Komodttas Urggulan ladi intinya ada satu wilayah andalan dengan akornoditas unggulan yang akan kita kembanglen, dengan rrenggunakan satu sistem pengelompol*an ),ang lerlrait langsung dan )rang menjadi pendukung (strypordtt.g'). Kita al€n mengembangkan infrasftuktur yang harus rrtampu mendukung pengembangan ekonomi masyaralrat yang bulen sqja untuk konsumsi lolel tetapi juga yang bisa mengalse.s pasar. ,\papun yang diperlulran ini harus dikelola sedemikian rupa sehingga sistem ini bulsan saja merupalran sistem lokal tetapi sistem dari produsen kepada konsurnen, kegiatan ini diistilahkan dengan QCD (QuaItW, C.ost, and Deltuay). Saya sangat setqju bahr,rna ini suatu pendekatan, yang kemudian SDM, Infrastruktur, dan teknologinya dapat disesuaikan. Ini harus direncanakan dalam perencan€ran jangka
panjang, karena ini berhubungan juga dengan
CDF
(C-omprehe,nstueDandopmentFrarneunrk\.
qA
DrosiDtng
Formulasi Llodel Pcmbanguna,
A"rh tVasa Depan
Sap sependapat bahwa yang harus nrelakukan ini adalah ahli pemberdayaan dan harus rrnmpu mendorong pemberda;raan rnasyarakat secara optirnal dan dirasalcan untuk tenaga ahli di bidang itu masih kmrang, karena rrpdel pendampingan ini sendiri baru dikembangkan tahun 80-an dan ini pada uaktu itu merupaltan model baru yang menJungkirbaliklsan model pembangunan yang telah larna dipalai, dari pembangunan yang Top Down ke model Eottom Up dan dari model pembangunan sentralistik ke model pembangunan desentalistik, atau dari Government Domtnated meqiadi Pople Gentre Development. Oleh l<arena itu harus ada rekonstruksi dari apa yang meqjadi pemikiran yang tadi disebutkan.
Perlu tranfornasi bulsan Innya moral tetapi tranfiormasi cara berpikir, dan itu disebut paradigma. Menyangkut tata nilai (value), konsep, metodologi, &n fraksis, ini perlu dikembangkan satu persatu sehingga paradigrrn yang akan dikembangkan sifat4ra mendasar, dan ini membutuhkan suatu pros€s, tidak seperti membalilsn telapak tangan. Ttanforrnasi itu sendiri berasumsi bahua nnsyaralsat mempunyai kearifan dan mempunyai potensi seperti yang tadi telah dikemukakan dengan apa )rang disebut PMPP (Pemberdayaan Masyaralsat melalui Pendekatan Partisipatifl .
2.
Drs. Koy Salomo, !l.Soc"Sc, Pertarrra yang ada kaitannya dengan infrastruktur. Saya setqju bahvaa pembangunan inftastruktur adalah hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena pembangunan infrastruktur adalah
pembangunan ),ang paling nrcndas.u, apakah itu dibidang transportasi, kesehatan, pendidilran, &n lain sebagainya. Kita
tahu bahwa Teorl Roatof itu banyak dilsitik dirnana pembangunan menempatlsan infrastruktur sebagai hal )uang
utanra baru kemudian bagian-bagian lain. Walaupun demikian kita masih melihat pembangunan infrastruktur nrasih relevan dalam penyusunan tahap awal pembangunan. Itu seperti prakondisi yang harus ada dalam suatu negara hanlaa memang kritik terhadap nTeorl Bostof itu png dikejar a&lah "Ctrowtlt, sedangkan teori-tmri lrang s€karang bukan growth sqia, tetapi juga *Pwple C*ntre Dasetopmertf'. OIeh lsarertn, itu kalau kita nrau membuat Aceh meqiadi suatu tempat yang menarik untuk didatangi oleh investor, harus dipersiapkan inftastruKur. lalu persoalannya bagairnana rxlu membangun infrastruktur lralau keanranannya saja tidak teqjamin kemudian siapa Wng
pmtbfnC
t3
Formulasi folodcl Pcmbangunan Acch hlasa Dcpan
membangun infrastruktur disana. Jadi tahapan-tahapan dan prioritas utama )rang harus diselesaikan adalah rrrasalah keamanan baru, kemudian kita dapat mempercantik sehingga mengundang iklim investasi yang sehat. Kemudian meng€rrai lfrowldge Based Dateloprnent, bagairnana akan tercapai apabila infrastruktumya saja tidak mendukung. Harapan sa;ra kedepan untuk Aceh, kita jangan terlena dengan kekayaan alam sehinqga ada agenda yang harus dibuat bahwa kitu/Aceh akan rnernakai'llatrral, Rerct;rczus" (sumberdaya alam) untuk suatu ketilra mulai berpikir tentang "Krawldge Based Dwelopment". Terlalu dini lqlau mulai dari selqrang d€ngan nah,a'al refiurces, uralaupun salnpai tahapa.n tertentu sudah mulai kita melakulqn hal itu, bagairnanapun juga globalisasi sedang terjadi dan keterbukaaan di dunia telah dimulai dan ini hal yang sulit untuk ditauaarkan lagi sehingga kita harus siap bersaing dengan berbagai negara.
3.
Drs. La Bakry Ada asset yang dimiliki tetapi tidak dikuasai, aM, yang dikuasai tetapi tidak dimiliki, atau kedua-dtran;'a. Asset daerah berarti sumberdaya alam, sekarang didalam drafr.rancangan IJU otonomi khusus hampir seluruhnlaa kecuali beberapa bagian kecil yang rnasih meqjadi kewenangan pusat. Selarang pertanyaannya adalah jil€ UU otonomi khusus itu tadi disahkan atau mengalami keterlambatary'penundaan kita akan menempuh jalur Perpu {karena pada waktu itu ada isu UU Otonomi Khusus Aceh akan diganti dengan Perpu sampai dengan UU lersebut selesai). Persoalannya adalah seluruh kewenangan-ker,rrenangan terrnasuk pengelolaan aset di daerah masih tertumbuk dengan perundangundangan yang masih berlaku, lqtakanlah uU Pertambangan, UU Kehutanan, [IU Agraria, UU Perilqnan dan lain-lain, IIU ifu rnasih ada dan berlaku sampai selsarang, sedangkan UU otonomi khusus seluruh kervenangan su&h beralih ke daerah.
Ada beberapa hal lain yang belum jelas, misalnya perusahaanperusahaan ),ang mengacu kepada UU Pertambangan misalnya sebagian besar sattamn),a milik perusahaan asing atau penrerintah pusat, ini bagaimana? Kemudian muncul wacana di daerah bagaimana kalau pemerintah di daerah juga merailiki saham pertanpannya apakah daerah rnmpu membeli saham tersebut? Saya kira daerah dengan diberi kewenganan di dalam
76
proribfns
Formulasi fu7odcl Pcmbanganan Acch
*lasa Dcpan
pengelolaan asset daerah pasti sedikit banyak al(an rnampu memiliWmemb€li saham tersebut.
Tenggapan Peserta terhadap Jawaban Panells
1.
Nazaruddln, Ketua Bappeda Banda Aceh,ffokoh Aceh Saya ingin mencoba meqjawab pertanyaan dari sdr. Andhika, apalah Aceh ini cukup menarik? Apal€h Aceh ini bisa dijadilen daerah andalan?
tsarangkali teori Bp. flabibie ruaktu mengembangkan Batam dengan menggunakan '"Teorl Balon", artinya bahwa pada suatu saat Singapura nanti sudah penuh, rrte'lsa pengusaha Singapura akan beralih rnasuk ke Batam. Kemudian kalau kita melihat daerah Sabang rrnu dibuat strategi apa. Fenomena ini oleh ahliahli strategi pembangunan perlu diliqii. Mernang letak daerah Aceh ini dekat dengan selat Malaka dan selrarang ini ada perrntongan Terusan 'I{ra" di Thailand lang langsung menqiu flongkong. Ini memungkinlen adanya pusingan/putaran dari liapal-kapal bisnis lebih banyak berrnanufer di Aceh bagian utara. Fenomena lain bahwa kita lihat di Aceh selain mempunlxai natural resources selain minyak dan gas juga sumber air yang cukup besar artinya Aceh dapat menjual air keluar negeri disamping bisa dijadilcan pembangkit listrik, serta hasil perikanannya. Penomena lainnya Aceh dulu mempunyai pelabuhan laut yang besar dan rarnai lrarena letakAceh ]xang strategis, sekarang kita minta untuk menggali kembali potensi-potensi itu dengan membuka Sabang sebagai daerah pengembangan dan nrembulta pelabuhan laut sehingga memungkinlran Aceh satu saat nanti bisa pergi naik haji melalui laut (lqpal laut) disamping lebih murah juga dapat meningkatlran ekonomi ra\yat Aceh dirnasa mendatang.
2.
Anwar lsham Tanggapan untuk sdr. Andhila tentang FJo{on, merrang ada beberapa versi. kalau versi Pemerintah menyebutlran bahuaa itu ditembak, sedangkan ada versi lain bahkan pilot sempat ditanya bukan ditempak tetapi nabrak burung. Ini sudah dipolitisir jadi rErna l'lang betul? Kemudian kalau kita melihat Bapak Menteri
$rosib{ng
Formulasi /Volel Pembanganan Aceh Masa Dcpan
tampak segar sekali turun dari pesawat, sehingga ini muncul pertany-aan apakah ditembak atau bukan? Siapa yang mengatakan ditembak? dan kenapa membuat berita begitu? Kemudian kita mengkaji ada apa dengan Enon? Apakah Elo
Kemudian mengenai otonomi khusus, selrarang kita coba
memberikan status federasi kepada ralqyat Aceh selarrn LO tahun, kemudian dievaluasi apa yang meqjadi kerugian buat pemerintah Pusat dan apa yang meqjadi keuntungan buat Aceh sendiri, kalau itu bagus mungkin bisa diteruskan dan kalau hasilnya tidak bagus dapat ditarik kembali. Barangleli banyak hal yang bisa kfta dialoglan kalau mernang rnasing-rnasing pihak punya keinginan untuk menyelesailen pernrasalahan yang terjadi.
5.
Tengku Fauzl (Fakultas Ekonomi Syah Kuala, Aceh) Melihat Aceh sekarang, lrarus dilihat juga Aceh masa lampau, dirnana Aceh rnasa lampau sarat dengan peqjuangan dan berkebudayaan Islam. Salah satunya adalah Meunasah.
Fungsi Meunasah itu sebenamya ada 5 Fungsi
D
) ) F )
:
Political tnstitution. Dconomical l:rstitution Dedicationlnstitution Domestical Institution Religius Institution
Ttansfiorrnasi larowledge tidak meqiadi berarti apa-apa kalau tranfonnasi nilai-nilai kebudayaan tidak mengandalkan kebersamaan dengan dipimpin oleh seorang Imum Mukim yang berkapabilitas. Pada rnasa lalu Aceh rErmpu rnembangunan saftma dan prasarana ),ang baik padahal pada waktu itu pendidikan belum sern4ju selsarang ini, dimana sekolah belum banyak dibangun seperti seltarang ini. Mampukah kita mencontoh Aceh masa lalu? I{alau ini bisa, Inrya Allah semua akan be{atan dengan baik.
4.
Andhlka (Departemen Pertahanan) Saya alran menan[Igapi ulasan tentang Enron tadi Apapun alasannya untuk membuat perjanjian unilateral dengan
78
protibins
Formalasi tllodcl Pembangunan Aceh ,Llasa Dcpan
pemerintah daerah Aceh, saya r€Lszr itu harus tetap dikembalikan ke perja4iian awal. Menurut saya pribadi tidak keberatan apabila ada peqjaqjian baru selanra perusahaan itu bisa operasional kembali, karena Elo
Kemudian untuk rnasalah pengirirnan pasukan ke Aceh, kami sebagai orang muda di TNI sangat tidak setqiu pemikiran para senior di jajaran kami, bahlqn perwira di level bintang 5 banyak yang kurang setr4ju, karena kekurang profqsionalan kita di Aceh pada rrns€r lalu. Kemudian mengenai operasi kearnanan, khususnya para perwira muda, banyak memberikan nrasukan kepada pemerintah bahwa untuk rrpnggelar operasi kearnanan harus mempun),iai konsep yang jelas, lalau tidak jangan kirim pasulran ke sana, lqarena lralau tidak kami-kami juga yang harus melakulsan improvisasi di lapangan. Secara pribadi salxa sangat prihatin dengan kesalahan TNI dirnasa lalu tetapi salxa bisa memberikan jaminan bahwa TtiI kedepan khususnya generasi muda pasti alan lebih baik.
Keslmpulan Moderator Perlarra pemberdayaan rnaqlarakat yang ditawarlran oleh Bp. Anwar Wardhani. Bisa dikaitlsn dengan beberapa pandangan-pandangan yang lebih menentukan, contoh : Meunasah sebagai pusat kegiatan yang dapat memberdayalsan rrrasya.ralsat, atau bagairnana formula )ang tepat untuk pembangunan di Aceh. Orang Aceh tentu lebih mengenal betul apa yang harus me4jadi prioritas utanra. Untuk pen4iarnan-penqiarnan diperlukan stratu variasi yang telah disampailsan oleh para peserta dilskusi tadi. Mengenai aset keuangan/asset daerah, ini perlu diluruslen bahwa Bugdet Publtc itu sebenamya budget yang membiayai sektor-sektor publik sernata-nrata tapi yang mendorong kehidupan rnqiiarakat, bukan membiayai langsung orang-p€rorang ke dapurnya rrnsingrnasing.
Pesan untuk tsappenas alen disampailran. Mudah-mudahan pertemuan ini altan terus berkembang meqjadi sebuah rencana )rang kemudian diterapkan untuk pembangunan daerah yang sudah banyak tertinggal seperti Aceh.
Srosb{nS
Formalasi fulodel Penbangunan Aceh folasa Dcpan
Ungkapan Sesepuh Aceh Disampaikan oleh : Prof. Dr. Il. llasan Ftaetareum
Sebagai orang yang telah lanjut dari orang Aceh ini, saya mengucaplran terinra.lasih yang tidak terhingga kepada pemerintah dan peserta diskusi panel ini 2ras sumbangan pemikiran untuk pembangunan Aceh di nrasa yang akan datang.
juga bahwa pertemuan yang dari hati kehati ini bisa dilaqjutkan, saya berharap orang-orang ttra juga bersikap demikian, jangan tidak berbicara tapi mengarnbil tindakan, tidak bicara tapi tindakannyia menakutkan. Jangan terjadi lagi pada saat Saya mengharapkan
anak buahnya sedang berunding, di Jakarta mengambil tindalqn lain seolah-olah tidak a&, perundingan itu. Ceritanya kornandankonrandam GAM dan Komandan-kornandan POLRI di lapangan sudah rnengambil keputusan menjadilan 2 &erah itu arnan yaitu Acrch lJtara dan Bireun, wakltu mereka sudah memutuslran dan belum dilalssanakan, disini (Pemerintah) *memencong" (menyimpang) dengan berbicara lain yaitu rn lu mengirimkan tentara ke sana. I{ami sudah merasakan bagainrana akibat dikirimkannya tentara yang tidak disiplin. Sampai sekarang rnasih baryaak pasukan nonorganik di Aceh dan merels itulah yang membuat kelracauan. Saya menginginkan agar TI{I kedepan memberikan kesejukan kepada rakyat, dan jangan mengirimkan lagi pasulsan ke Aceh.
80
Srosfbfng
Formulasi tVodel Pcmbanganan Acch tllasa Dcpan
PDNT]TUP DR. lkhwanuddln
Disampaikan oleh : ltlawanll (Direktur Kewilayahan, Bappenas)
Bapak dan ibu sekalian, terirna kasih telah berkenan hadir. Tidak lain
dan tidak butran niat kita adalah untuk mencari formulasi.formulasi untuk menyelesailen nrasalah Aceh. Saya kira tadi peserta sudah berkali-kali hadir pada beberapa diskusi tentang Aceh. Dan hasil dari diskusi ini, lrami selalu melakulan implementasi yang terkait langsung dengan kebijalen-kebijalian yang ada di Bappenas. Kesepaletan-kesepakatan dan wacana yang berkembang di sini, semoga akan menjadi referensi dalam rangla kita merryelesailran rnasalah Aceh.
Di tinglqt Pusat mulai dari Setwapres ada tim khusus
terpadu mengenai pernusalahan Aceh dan lrian Jala sesuai dengan Keppres, juga di Bappenas dan lembaga atau departemen-departemen lainnya. Ini menunjukkan perhatian dari pemerintah pusat didalam upayaupaya ikut memikirkan penyelesaian Aceh secara menyeluruh. Jadi ruang lingkup lrami yang ada di Bappenas tentunya T"rm Penanganan I{husus ini memiliki "LinK terhadap kegiatan-kegiatan pembangururn.
I{ami melakutran re-evaluasi dan re-orientasi kebiiakan-kebijakan pembangurnn )rang terlrait dengan rnasalah-rrnsalah Aceh dan juga karni melakukan koordinasi antar pemerintah di tingkat pusat-daerah, dunia usaha, dan maryarakat dalam rangka mencari solusi-solusi. Misalnya di dalam pemberian dana yang sifatrrya "oashprograrn" dan sebagainya, kami selalu mengingatkan bahwa dana tersebut harus benar-benar sampai kepada rnasyarakat yang membutuhlran. Selaqiutryra lami juga selalu memonitor apa yang terjadi di Aceh ini baik s,ecara terbatas rnupun terahrr. Kemudian kami juga mempersiaplran laporan-liaporan intem dan mempersiapkan suatu npdel pembangunan yang tadi saya sampaikan yakni ada 5 rnodel :
)
D
)
Model Pemberdayaan Masyaralet. Model PengembanganPengelolaan Kelembagaan. Model Pengelolaan Asset dan Keuangan Daerah.
Dengan nrasulran-nrasulsan dalam dialog tadi akan sangat membantu di dalam penEiaman penyusun rn model yang akan terus dikembangkan oleh daerah.
kami
Droshtns
Formulasi fu|odel Pcmba
n Acch tVasa Depan
Ins;.a Allah dengan niat yang tulus dan ikhtas untuk menyelesaikan masalah Aceh ini, kita semua pasti diberi kekuatan dan jalan yang terbaik. Di atas kesulitan pasti ada kemudahan, ini tinggal rrnsalah rraktu dan niat dari kita semua. Terinra kasih.
82
3106{!ing
Formalasi folodcl Pembangunan Acelt /4asa Dcpan
DAFTAR PDSDKIA DISKUST PANDL ACDII TANGGA.L 5 APBIL 2OO1
t.
Anggota DPR-ru Asal Aceh
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Drs. Drs. Drs. Drs.
T. Syaiful Achrnad, BmuE T.M. Nurlif
H. Armen Desl{y Ferry Mursidan Baldan Ny. Hj. Nurdahri Ibrahim Nain Drs. fI. A.R. Basyidi Prof. Dr. Tgk. Baihaqi Ak. I{arimun Usman
Prof. Dr. H.Tgk.Muhibuddin Wali
10. T. Zulfrl<ar Taib Aly, SfI 11. Drs. Mawardi AMullah
t2. Zulfan Lindan
15. Hj. Dvita Asrnalda, 14. Ny. Hj. Noorbalqis 15. H. Julius Usrnan
SH
1]. Tainal Arifin Z. Abidin
II.
Pemuda dan llahaslswa Acch t. Fajran Zein (SOI{AIfi)
2. 5. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
M. Fachruddin (PB HMI) Umairnah Wahid (SOMAI{A) Dahlan A. Bahrnan (S2 UNAS)
Ir. Teuku Farla;i, M,{gr Ir. Agus Sabti, M.Si Ir. Edi Marsudi tr. Mastiar, MM Ir. Hadi Syarief llanan LO. Muthada (S2IIP)
IlI.
Pakar-?ah^r Aceh Jakarta 1. hof. Dr. Isrrnil Suny 2. Prof. Dr. Nazaruddin Syamsuddin 3. Dr. Bachtiar Aly, llA 4. FachriAli, MA 5. Dr. Mochtar Aziz, ylA 6. Dr. Soffan Djalil
$roribfng
Ldrnpirdn -
1
Formulasi /Vodcl Pembansanan Aceh lVasa Depan
tV. Tokoh-Tokoh
Aceh Jakarta Tgk. Ismail Hasan Metareum Teuku fladi Thayeb Prof. Dr. Ir. lvl. Amin Aziz Ir. Mustafa Abubakar, MS Nasruddin Hars Drs. Amran Tamzamy Hasballah M. Saad Mufti A.$. A.K Yacoby LO. Said Urnar llusin 11. Usman Hasan 12. o.hazz;li Abbas Adam 15. Drs. Surya Paloh 14. T. Safli Didoh 15. Chamsiah Djannl L6. Tgk. Syeh Marhaban L7. T. Suriansyah 18. H. Loekrnan 19. Teuku MudaYusuf
1. 2. 5. 4. 5. 6. 7. B. 9.
V.
PrcyekVltal 1. Dirut PT. Arun 2. Dirut PT. PIM 5. Dirut PT. AAf 4. Dirut PT. KKA 5. Dirut PT. Eroron Mobil Oil 6. Dirut SAI 7. DilTUIAROIvIATIC
VI.
PemdaAceh 1. Gubemur Aceh
2. 5. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11.
Iaflu{rsn'2
Ketua Bappeda D.I. Aceh Ketua DPRD D.I. Aceh Bupati Aceh Utara Bupa.ti Aceh Timur
tsupatiAcehBear BupatiAcehTengah Bupati Bupati Bupati Bupati
Aceh Aceh Aceh Aceh
Barat Selatan Tenggara Pidie
Srosfblng
Formulasi ,fu{odel Pembansanan Acch fulasa Dcpan
12. 15. 14. 15. 16. L7.
Bupati Bireuen Bupati Simeulue Bupati Aceh Singkil Walikota Sabang Walikota BandaAceh Kepla Perwakilan Pemda PenghubungAceh Jalsarta
VII. Pakar-Pakar Pernbahas FGD
1. 2. 5. 4. 5. 6.
Drs. Baharuddin Abubakar, M.Soc.$c Drs. Tfimurti Santosa, M.Ec Drs. L.A. Balfl:y, M.Si
Dr. Sa{i Partoatrrndja Drs. Arlen Pakpahan Drs. f{aoy Syah, M.Ed.
YlI. Instansl Terkalt Fusat
1.
Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 2. Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan dan Keanranan 5. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 4. Direktur Jenderal Keserasian Petumbuhan Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 5. Direktur Jenderal Pemberdayaan Ivlasyaralat, Depa.rtemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 6. Direktur Jenderal Pengembangan Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 7. Direktur Jenderal Pengembangan Prasarana Mlayah, Depkimbangwil 8. Direktur Jenderal Pengembangan Pemukirrnn, Depkimbangwil 9. Direktur Jenderal Pengembangan Perkotaan, Depkimbangwil 1-O. Deputi Bidang Perencanaan Analisa dan Statistik, BPS 11. Deputi Pembiayaan, Bappenas 1-2. Deputi Bidang Produksi, Perdagangan dan Prasarana, Bappenas L5. Deputi Jasa Pelayanan Dasar, hasarana Pemerintahan dan Sosial tsudaya, Bappenas 14. Sasmen, Menkopolsoslem 15. Sesmen, Meneg PAfl
Stotb{nS
Lanpftan - 3
Formulasi,fuTodel Pembangunan Aceh folasa Dcpan
16. Direktur Perencanaan Pembangunan Daerqh, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 17. Deputi Eidang Kewilayahan, Kemanusiaan, dan Kebangsaan Sesunapres
18. Deputi Bidang Politik, Sasr,rapres 19. Deputi Pengembangan Potensi Daerah, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 2O. Direktur Pembiayaan Pembangunan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan 21. Kepala tsiro Bidang ?erencanaan Makro, Bappenas 22. Iirepeila Biro Administrasi Pembiayaan, Bappenas 25. Kepala Biro Pangan,Pertanian dan Pengairan, Bappenas U*, I{repla Biro Pemberdaya.an Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Bappenas 25. Kepala Biro Kependudukan, I{emasyarakatan, dan Pemberdayaan Perempuan, Bapp€nas 26. Kepala Biro Kesehatan dan Qiziillasyaraltat, Bappenas 27. Kepla Biro Kewilaphan, Bappenas: 28. Kepala Biro Permukirnan dan Perkotaan, Bappenas 29. Kepala Biro Peninglatan l9pasitas Daerah, Bappenas 5O. Kepala Biro Pemberdayaan Maqnaralat dan Perdesaan, Bappenas 51. Kepala Biro Pernraan Ruang Yeftatnnan dan Lingkungan Hidup, Bappenas 52. Kepala Biro Agama dan Pendidikan, Bappenas 55. Kepala Biro Transportasi dan Telekomunikasi, Bappenas 54. Kepala Biro Politik, Hanl€rn dan IIAM, Bappenas 55. Sekretariat P5DT, Bappenas 56. Sekretariat PPID, Bappenas 57. Sekretariat PPI1 Bappenas
lX, MedtaCetaUElektronlk 1".
2. 3, 4. 5. 6. 7.
Innpiran- 4
TVRI KOMPAS
REPUBLII{A
MDTROTV RCTI
TPI SERAMBI INDONESIA
$fosotns
Formalasi /Vodel Pembangunan Aceh /Vasa Dcpan
trL l,aln-Laln 1. Rektor Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 2. Rektor Universitas Malikussaleh, Lhokseurrlwe 5. Rektor LAIN AR-Baniry, Banda Aceh Xl. fim
1. 2, 3. 4. 5.
StosStng
Penyelesalan Masalah Aceh-Flenkopofsoekam H.R. l{aryono, S.IP, MM Sesmenko Polsoslem)
Drs. Amin Rianom (Deputi lllPollugri) M. Ilyas Yusuf (Deputi lllftlanlramnas) Ali Noor, Sn (Staf Ahli Hukum, Menko Kesra dan Taskin) Drs. I Wayan l{aya (Deputi Vllnkomhurnas)
IanpJran - 5
