NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I PENDAHULUAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam
rangka
penerimaan
pelaksanaan
dan
tugas-tugas
pengeluaran
yang
desentralisasi.
berkaitan
dengan
Sedangkan pelaksanaan
Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan
daerah,
maka
APBD
menjadi
dasar
pula
bagi
kegiatan
pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai
1
Januari
bersangkutan.
dan
Sehingga
berakhir
tanggal
pengelolaan,
31
Desember
pengendalian,
dan
tahun
yang
pengawasan
keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat 2
direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut. APBD terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan, pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lainlain. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus, kemudian pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahuntahun anggaran berikutnya. Sejalan
dengan
hal
tersebut,
maka
pengelolaan
Keuangan
mulai
penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban
APBD
Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada ketentuan tersebut dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Sedangkan khusus untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, maka Nota Keuangan Tahun Anggaran 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1.1. U M U M Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016
ditetapkan
dengan
Peraturan Daerah
Nomor 24 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015, sedangkan untuk Pedoman pelaksanaannya ditetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu
3
Nomor 38 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Penyusunan
Perubahan
APBD
Kabupaten
Kapuas
Hulu
Tahun
Anggaran 2016 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2016 yang telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016
dan
Peraturan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, serta masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Walaupun APBD Tahun Anggaran 2016 telah diupayakan untuk disusun secara cermat, namun dalam tataran pelaksanaannya perlunya dilaksanakan perubahan terhadap APBD Tahun Anggaran 2015. Perlunya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016
disebabkan oleh
beberapa hal yang antara lain : Pertama : Adanya
Sisa lebih Perhitungan Anggaran
tahun lalu
sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor
5 Tahun 2016
tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015; Kedua
: Kondisi
Keuangan
Negara
yang
tidak
stabil
yang
menyebabkan bebarapa target pendapatan yang bersumber dari dana transfer berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi harus dilakukan penyesuaian; Ketiga
: Adanya Perubahan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016,
yang
dilakukan
untuk
menampung
tambahan
Penerimaan Daerah yang berasal dari Bantuan Keuangan dari Provinsi Kalimantan Barat yang belum dianggarkan 4
oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam APBD Murni Tahun 2016, serta beberapa penggeseran berupa perbaikan (ralat) redaksi kegiatan maupun belanja yang diusulkan oleh SKPD; Keempat : Adanya beberapa kebutuhan yang dinilai sangat prioritas dan
mendesak
untuk
dilaksanakan
akan
tetapi
anggarannya belum cukup atau belum tersedia dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2016 seperti penyesuaian belanja gaji dan tunjangan yang diakibatkan ada kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk membayar Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Negeri Sipil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Akumulasi dari berbagai faktor di atas Kabupaten Kapuas Hulu
menyebabkan Pemerintah
perlu segera mengambil langkah-langkah
persiapan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Perubahan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016 pada hakekatnya bukan merupakan perubahan kebijakan anggaran daerah yang telah disepakati dalam APBD murni Tahun Anggaran 2016 akan tetapi lebih mengarah kepada penguatan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dituangkan dalam Arah dan Kebijakan Umum Tahun Anggaran 2016. DESKRIPSI MENGENAI APBD TAHUN ANGGARAN 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2015 dengan komposisi sebagai berikut : A. Pendapatan Daerah ..............................
Rp. 1.650.818.307.169,00
B. Belanja Daerah ...................................... Rp. 1.694.719.239.140,00 Defisit Rp. (43.900.931.971,00) C. Pembiayaan : Penerimaan Rp. Pengeluaran Rp. Pembiayaan Netto
68.194.712.220,73 24.293.780.249,73 Rp. 43.900.931.971,00)
5
1.2.MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dimulai dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 yang telah berjalan lebih dari 7 (tujuh) bulan, yaitu pada periode
bulan Januari sampai dengan
akhir bulan Juli
2016. Dalam bidang pendapatan, dilakukan evaluasi / rasionalisasi berupa penambahan dan pengurangan terhadap rencana pendapatan, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Pemerintah Pusat serta Pembiayaan yang dianggarkan dalam APBD (murni) Tahun Anggaran 2016, yang mana khusus untuk dana perimbangan berupa Dana Bagi Hasil (DBH) akan disesuaikan dengan besaran perkiraan alokasi atau alokasi sementara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Evaluasi
terhadap
rencana
pendapatan
bertujuan
agar
tercapai
optimalisasi dalam pencapaian target pendapatan Daerah yang dapat dicapai sampai akhir Tahun Anggaran 2016. Pada
sisi
anggaran
belanja,
dilaksanakan
evaluasi
terhadap
penganggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016. Terhadap usulan-usulan tambahan anggaran Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung sebagaimana termuat dalam Rancangan Peraturan
Daerah
Kabupaten
Kapuas
Hulu
tentang
Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah pula dilaksanakan pembahasan secara intensif dengan mengacu kepada pencapaian tujuan program pembangunan Daerah, peningkatan kinerja birokrasi dalam
melaksanakan
menyelenggarakan
tugas
kegiatan
dan
kewajibannya
pemerintahan,
pembangunan
untuk dan
pelayanan kepada masyarakat.
6
1.3.LANDASAN PENYUSUNAN Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 disusun dengan berlandaskan kepada : a.
Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
b.
Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016;
c.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
d.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 52 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan
Anggaran
dan
Belanja
Daerah
Tahun
Anggaran 2016 sebagaimana teah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016; e.
Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 88 /BPKAD/2016, Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
dan
Bantuan
Keuangan
Kepada Pemerintah kepada
Kecamatan,
Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Tahun Anggaran 2016; f.
Keputusan
Gubernur
Kalimantan
Barat
Nomor
:
407/DISPENDA/2016 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2016; g.
Keputusan
Gubernur
Kalimantan
Barat
Nomor
:
421/DISPENDA/2016 tentang Penetapan Kurang Setor Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2015; h.
Keputusan
Gubernur
Kalimantan
Barat
Nomor
:
156/DISPENDA/2016 tentang Penetapan Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016; 7
i.
Keputusan
Gubernur
Kalimantan
Barat
Nomor
:
157/DISPENDA/2016 tentang Penetapan Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015; j.
Keputusan
Gubernur
Kalimantan
Barat
Nomor
:
219/DISPENDA/2016 tentang Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Sumbangan
Pihak
Ketiga
Tahun
Anggaran
2015epada
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat; k.
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 24 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016;
l.
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.
8
1.4.SISTEMATIKA PENULISAN NOTA KEUANGAN Sistematika Penulisan Nota Keuangan meliputi : Bab I Pendahuluan 1.1 Umum 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan. 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan. 1.4 Sistimatik Penulisan Nota Keuangan. Bab II Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah 2.1 Kondisi Umum Pendapatan Daerah 2.2 Permasalahan Utama Pendapatan Daerah 2.3 Estimasi Pendapatan Daerah 2.4 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Bab III Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah 3.1 Kondisi Umum Belanja Daerah 3.2 Permasalahan Utama Belanja Daerah 3.3 Kebijakan Umum Belanja Daerah 3.4 Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah Bab IV Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan 4.1 Kondisi Umum Pembiayaan 4.2 Permasalahan Utama Pembiayaan 4.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah Bab V Program dan Kegiatan Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Bab VI Penutup.
9
BAB II KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH 2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah Pendapatan
daerah
yang
dianggarkan
dalam
APBD
merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. a.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahuntahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan
peraturan
perundang-undangan
terkait,
Tidak
memberatkan masyarakat dan dunia usaha. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah
dan
Retribusi
Daerah,
sehingga
dilarang
menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan. b.
Dana Perimbangan Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016.
c.
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai Berikut : Alokasi dana penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan tentang Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2016;
10
Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan
pada
alokasi
belanja
bagi
hasil
pajak
dari
pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2016; Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima
dari
pemerintah
provinsi
atau
pemerintah
kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan; Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016 berdasarkan realisasi APBD Semester I Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016 menunjukan perkembangan realisasi pendapatan sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah
Rp. 28.083.754.471,85
a. Pajak Daerah...............
Rp.
3.859.590.520,78
b. Retribusi Daerah..........
Rp.
1.582.302.553,57
c. Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang dipisahkan Rp. d. Lain-lain PAD yang sah
Rp.
2. Bagian Dana Perimbangan
9.199.484.821,00 13.442.376.576,50 Rp. 703.479.913.420,00
a. Bagi Hasil Pajak dan BagiHasil Bukan Pajak
Rp.
17.486.961.420,00
b. Dana Alokasi Umum....
Rp. 573.833.379.000,00
c. Dana Alokasi Khusus...
Rp. 112.159.573.000,00
11
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
Rp. 168.528.034.848,00
a. Bagi Hasil Pajak Provinsi Rp.
12.655.851.648,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah
Rp.
102.881.623.200,00
c. Bantuan Keuangan
Rp.
52.990.560.000,00
Provinsi Jumlah Pendapatan …………… Rp. 900.091.702.739,85 2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah Permasalahan pendapatan daerah masih bersifat umum, yaitu belum bisa dimaksimalkan semua potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada, serta masih dominannya ketergantungan terhadap pendapatan yang berasal dari pusat. 2.3. Estimasi Pendapatan Daerah a. Bagian Pendapatan Asli Daerah. Dalam APBD murni Tahun Anggaran 2016, Bagian Pendapatan Asli Daerah
dianggarkan
rancangan
sebesar
perubahan
Rp.
anggaran
40.164.114.000,00.
ini
diperkirakan
Pada
bertambah
sebesar Rp. 2.100.354.221,65 atau naik 5,23% sehingga menjadi sebesar Rp. 42.264.468.221,65 Bertambahnya anggaran pendapatan asli daerah tersebut akibat adanya penyesuaian baik penambahan maupun pengurangan beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah, seperti : 1) Hasil Pajak Daerah, yang pada APBD Murni 2015 dianggarkan sebesar
Rp.
13.946.300.000,00
di
perubahan
APBD
ini
berkurang sebesar (Rp. 5.112.000.000,00) menjadi sebesar Rp.8.834.300.000,00, pengurangan ini disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan yang berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terutama dari sektor perkebunan
yang
Rp.5.800.000.000,00
semula dalam
dianggarkan
perubahan
ini
di
sebesar sesuaikan
targetnya menjadi Rp. 500.000.000,00, sedangkan dari objek pajak lainnya mengalami penambahan dan pengurangan yang tidak terlalu signifikan.
12
2) Retribusi Daerah pada APBD Murni 2016 untuk Pendapatan Retribusi
Daerah
secara
keseluruhan
ditargetkan
sebesar
Rp.2.254.000.000,00 pada perubahan APBD ini di lakukan penambahan sebesar Rp. 282.000.000,00 sehingga menjadi sebesar
Rp.
2.536.000.000,00,
penyesuaian
pada
jenis
pendapatan ini adalah penambahan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang semula dianggarkan sebesar Rp.900.000.000,00
bertambah
sebesar
Rp.
600.000.000,00
sehingga menjadi Rp. 1.500.000.000,00, namun dari objek retribusi
yang
lain
mengalami
pengurangan
akibat
tidak
tercapainya target pendapatan seperti Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB)
yang
semula
dianggarkan
sebesar
Rp.450.000.000,00 berkurang sebesar (Rp. 300.000.000,00) menjadi sebesar Rp. 150.000.000,00, sedangkan dari objek retribusi yang lainnya juga mengalami penyesuaian berupa penambahan dan pengurangan yang tidak terlalu besar. 3) Hasil
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah
yang
dipisahkan
dianggarkan sebesar Rp. 8.500.000.000,00, dalam perubahan APBD ini dilakukan penyesuaian sebesar Rp.716.073.984,00, sehingga menjadi sebesar Rp.9.216.073.984,00 sesuai dengan hasil penerimaan daerah atas Penyertaan Modal kepada PT. Bank Kalbar. 4) Penerimaan yang berasal dari Lain-lain PAD yang sah, semula ditargetkan sebesar Rp. 15.463.814.000,00, dalam perubahan APBD ini bertambah sebesar Rp. 6.214.280.237,65, sehingga menjadi sebesar Rp. 21.678.094.237,65. Penambahan terbesar pada jenis Pendapatan Asli Daerah ini adalah pada Pendapatan Lain-lain
sebesar
Rp.
5.439.887.661,65,
yang
merupakan
merupakan pendapatan yang berasal dari pengembalian / penyetoran dana tahun sebelumnya seperti pengembalian dari KPU, Panwaslu, Kepolisian atas sisa dana Pilkada, serta pengembalian atau setoran lainnya yang masuk ke kas daerah. Selain itu terdapat juga penerimaan yang berasal dari PT. Taspen berupa hutang gaji dan hasil dari penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 13
Gambaran Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah 2 Tahun Terakhir adalah sebagai berikut : Uraian
2014
2015
Pajak Daerah
28.590.607.980,75
20.024.761.515,61
Retribusi Daerah
25.596.993.702,52
18.716.318.088,05
5.627.210.004,16
7.082.191.039,11
21.082.200.340,98
23.909.249.552,86
Hasil
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah
yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah
b. Bagian Dana Perimbangan Dana
Perimbangan
untuk
Tahun
Anggaran
2016
semula
dianggarkan sebesar Rp. 1.408.773.971.840,00 dalam rancangan perubahan bertambah sebesar Rp. 2.055.720.979,00 sehingga menjadi Rp. 1.410.829.692.819,00 Penyesuaian
target
pendapatan
Dana
Perimbangan
tersebut
disebabkan adanya dari perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang APBN-P Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut : a.
Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak yang semula dianggarkan sebesar Rp. 52.898.631.000,00 berkurang sebesar (Rp.
4.993.503.181,00
sehingga
menjadi
Sebesar
Rp.47.905.127.819,00. Penyesuaian Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak dalam Rancangan Perubahan APBD TA. 2016 disebabkan oleh dua hal yaitu : 1). Adanya Perubahan Alokasi sebagai mana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
tentang rincian
APBN Ta. 2016 dan APBN-P Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
14
(Peppres 137 Tahun 2015 )
RINCIAN
(Peppres 66 Tahun 2015 )
Bertambah / (Berkurang)
Rp. 3.812.529.000,00
Rp. 3.479.363.000,00
Rp. (333.166.000,00)
13.875.855.000,00
12.663.283.000,00
(1.212.572.000,00)
b. Non Migas
117.384.000,00
107.126.000,00
(10.258.000,00)
Biaya Pemungutan Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan a.Migas
481.800.000,00
439.697.000,00
(42.103.000,00)
4.075.000,00
3.719.000,00
(356.000,00)
5.420.443.000,00
4.946.766.000,00
(473.677.000,00)
263.494.000,00
240.468.000,00
(23.026.000,00)
1.553.104.000,00
1.417.383.000,00
(135.721.000,00)
64.713.000,00
59.058.000,00
(5.655.000,00)
197.107.000,00
836.294.000,00
639.187.000,00
7.058.771.000,00
6.549.057.000,00
(509.714.000,00)
2.218.040.000,00
2.218.040.000,00
-
6.474.062.000,00
6.266.112.000,00
(207.950.000,00)
8.791.353.000,00
8.278.668.000,00
(512.685.000,00)
1.476.707.000,00
566.682.000,00
(910.025.000,00)
1.089.194.000,00
1.089.194.000,00
-
52.898.631.000,00
49.160.910.000,00
(3.737.721.000,00)
Bagi Rata Daerah Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan a. Migas
b.Non Migas Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan Biaya Pemungutan Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan Biaya Pemungutan Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 (PPh WPOPDN) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil dari Dana Reboisasi Bagi Hasil dari Pertambangan Umum - Iuran Tetap Bagi Hasil dari Pertambangan Umum - Royalti Bagi Hasil dari Pungutan Hasil perikanan JUMLAH
2) Adanya pemotongan Penyaluran atas lebih salur DBH SDA Tahun
Anggaran
2014
sebagaimana
tercantum
dalam
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 259/PMK.07/2015 tentang Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber
Daya
Alam
Menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Aggaran 2014 serta Peraturan
Direktorat
Jenderal
Perimbangan
Keuangan
Nomor : Per-4/PK/2016 tentang Tata Cara Pemotongan atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2016, dengan rincian :
15
No
Uraian
Kurang Salur
Lebih Salur
1.
PSDH
Rp.
8.555.058,00
-
2. 3 4
DR Iuran Tetap Royalti Jumlah
Rp.3.727.948.953,00 Rp. 3.736.504.011,00
Rp. 2.588.677.800,00 Rp. 2.403.608.392,00 Rp. 4.992.286.192,00
Jumlah yang akan di Potong
b.
Rp. 1.255.782.181,00
Dana Alokasi Umum (DAU) yang semula dianggarkan sebesar Rp.983.714.397.000,00 tidak mengalami perubahan.
c.
Dana Alokasi Khusus (DAK) yang semula dianggarkan sebesar Rp.372.161.163.840,00
bertambah
sebesar
Rp.7.049.004.160,00, dengan rincian sebagai berikut : RINCIAN
(Perpres 137 Tahun 2015 )
(Perpres 66 Tahun 2016 )
Bertambah / (Berkurang)
Rp.
Rp.
Rp.
DAK Reguler DAK Bidang Infrastruktur Jalan
190.017.690.000,00
172.280.562.000,00
(17.737.128.000,00)
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum
134.190.000,00
134.190.000,00
-
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi
109.709.000,00
109.709.000,00
-
DAK Bidang Keluarga Berencana
231.560.000,00
231.560.000,00
-
DAK Bidang Kehutanan
259.700.000,00
259.700.000,00
-
2.491.640.000,00
(257.200.000,00)
1.363.020.000,00
-
35.000.000.000,00
33.218.530.000,00
344.240.000,00
344.240.000,00
-
225.390.000,00
225.390.000,00
-
DAK Bidang Pertanian
1.054.060.000,00
1.054.060.000,00
-
DAK Bidang Pendidikan - SD
1.101.740.000,00
1.101.740.000,00
-
DAK Bidang Pedagangan
422.840.000,00
422.840.000,00
-
DAK Perhubungan DAK Transportasi Perdesaan
63.940.000,00 159.220.000,00
422.840.000,00 159.220.000,00
31.336.900.000,00
31.336.900.000,00
DAK Bidang Kesehatan DAK Bidang Kesehatan a. Pelayanan Dasar DAK Bidang Kesehatan b. Pelayanan Farmasi DAK Bidang Kesehatan c. Pelayanan Rujukan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan DAK Bidang Lingkungan Hidup
DAK - IPD DAK IPD DAK Tambahan Afirmasi DAK Tambahan - Infrastruktur Jalan DAK Tambahan - Infrastruktur Irigasi DAK Tambahan - Infrastruktur Air Minum DAK Tambahan - Infrastruktur Sanitasi DAK Tambahan - Infrastruktur Perdesaan
2.748.840.000,00 1.363.020.000,00 1.781.470.000,00
5.109.380.000,00
-
2.674.750.000,00
-
1.763.920.000,00
1.763.920.000,00
-
1.054.420.000,00
1.054.420.000,00
-
6.261.900.000,00
6.261.900.000,00
-
5.109.380.000,00 2.674.750.000,00
16
DAK Non Fisik Bantuan Operasional a. Penyelenggaraan PAUD Tunjangan Profesi Guru b. PNSD Tambahan Penghasilan Guru c. PNSD Bantuan Operasional d. Kesehatan e. Akreditasi Puskesmas f.
Jaminan Persalinan
g.
Bantuan Operasional KB JUMLAH
1.236.000.000,00
1.236.000.000,00
-
108.555.457.000,00
108.555.457.000,00
-
3.951.800.000,00
3.951.800.000,00
-
6.997.000.000,00
6.997.000.000,00
-
172.720.000,00
172.720.000,00
2.405.346.840,00
1.107.220.000,00
(1.298.126.840,00)
623.880.000,00
623.880.000,00
-
372.161.163.840,00
379.210.168.000,00
7.049.004.160,00
Jika dilihat dan dibandingkan jumlah alokasi yang diterima oleh Pemerintah
Kabupaten
Kapuas
Hulu
berdasarkan
kedua
PERPRES yang ada memang terdapat kenaikan alokasi sebesar Rp.7.049.004.160,00, namun apabila dilihat dari masing-masing sub bidang yang ada terdapat salah satu sub bidang yang mengalami kenaikan yaitu DAK Bidang Kesehatan - Pelayanan Rujukan yang bertambah sebesar Rp. 33.218.530.000,00 yang ditetapkan
untuk
Pembangunan
Semitau,
sedangkan
DAK
Rumah Fisik
Sakit
lainnya
Pratama
di
mengalami
pengurangan/pemotongan sebagaimana Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor : SE-10/MK.07/2016, tanggal 4 April 2016. Selain itu untuk DAK Non Fisik Jaminan Persalinan juga mengalami pengurangan sebesar Rp. 1.298.126.840,00. Akibat pemotongan atau pengurangan beberapa sub bidang DAK tersebut baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik harus dilakukan penyesuaian
belanja
dan
paket
pekerjaan
yang
telah
direncanakan sebelumnya dalam APBD Murni 2016. Gambaran Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan 2 Tahun Terakhir adalah sebagai berikut : Uraian Bagi Hasil Pajak /
2014
2015
31.519.027.436,00
26.481.527.881,00
14.970.731.273,00
22.889.335.245,00
DAU
873.552.160.000,00
913.007.845.000,00
DAK
108.050.020.000,00
146.688.120.000,00
Bukan Pajak Bagi Hasil SDA
17
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Semula
dianggarkan
sebesar
Rp.
201.880.221.329,00
dalam
rancangan perubahan bertambah sebesar Rp. 81.320.917.246,80 menjadi sebesar Rp. 283.201.138.575,8 dengan jenis pendapatan yang mengalami perubahan sebagai berikut : 1). Penyesuaian kembali Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2016, yang semula hanya dianggarkan sebesar Rp.30.410.849.329,00
pada
Perubahan
APBD
TA.
2016
disesuaikan dengan beberapa Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi, seperti : a. Keputusan
Gubernur
Kalimantan
Barat
Nomor
156/DISPENDA/2016 tentang Penetapan Rencana Hasil
Pajak
Provinsi
Kalimantan
Barat
:
Bagi kepada
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016, dengan rincian : ANGGARAN SEMULA Rp.
URAIAN Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan diatas air Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan JUMLAH
b. Keputusan
SESUAI KEPGUB Rp.
BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp.
5.434.547.313,00
3.965.804.025,00
(1.468.743.288,00)
3.711.664,00
3.822.541,00
110.877,00
8.633.569.898,00
3.852.085.843,00
(4.781.484.055,00)
165.312,00
141.779,00
(23.533,00)
16.280.380.190,00
11.949.049.738,00
(4.331.330.452,00)
58.474.952,00
58.850.493,00
375.541,00
19.829.754.419,00
(10.581.094.910,00)
30.410.849.329,00
Gubernur
Kalimantan
Barat
Nomor
:
157/DISPENDA/2016 tentang Penetapan Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015, dengan rincian :
18
SESUAI KEPGUB
URAIAN
Rp.
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
1.589.823.383,00
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air
403.234,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1.187.556.545,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan diatas air
80.574,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
6.756.285.018,00 64.252.631,00
JUMLAH
Selisih
Lebih
Salur
9.598.401.385,00
Bagi
Hasil
Pajak
Provinsi
Tahun
Anggaran 2015 ini digunakan untuk menutupi defisit yang terjadi akibat dari Rencana
Bagi Hasil Pajak Provinsi
Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016 dengan yang telah dianggarkan dalam APBD Murni 2016. Penempatannya dalam Perubahan APBD akan ditampung dalam akun penerimaan piutang daerah lainnya dalam kelompok Penerimaan Pembiayaan. c. Keputusan
Gubernur
Kalimantan
Barat
Nomor
:
407/DISPENDA/2016 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2016, dengan rincian : DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM Rp.
URAIAN
Pajak Rokok Triwulan I
d. Keputusan
285.807.570,00
Gubernur
DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA
JUMLAH
Rp.
Rp.
285.807.570,00
Kalimantan
Barat
571.615.140,00
Nomor
:
421/DISPENDA/2016 tentang Penetapan Kurang Setor Bagi Hasil
Pajak
Rokok
Provinsi
Kalimantan
Barat
kepada
Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2015, dengan rincian :
URAIAN
Kurang Salur Pajak Rokok Triwulan IV Tahun 2015
DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM Rp. 1.370.487.220,00
DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA
JUMLAH
Rp.
Rp.
1.370.487.220,00
2.740.974.440,00
19
e. Keputusan
Gubernur
219/DISPENDA/2016
Kalimantan tentang
Barat
Penetapan
Nomor Bagi
:
Hasil
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2015 kepada
Kabupaten/Kota
se
Kalimantan
Barat,
dengan
rincian : SESUAI KEPGUB
URAIAN
Rp.
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2015
271.822.576,80
2). Dana penyesuaian dari pemerintah pusat semula dianggarkan sebesar Rp. 171.469.372.000,00 yang merupakan Dana Desa yang berasal dari APBN, dalam Perubahan APBD dana tersebut tidak mengalami perubahan. 3). Bantuan Keuangan dari Provinsi Kalimantan Barat yang dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2016 belum dianggarkan, namun sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 88/BPKAD/2016, tanggal 27 Januari 2016, tentang Penetapan Alokasi
Dana
Bantuan
Keuangan
Kepada
Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Keputusan memperoleh
tersebut alokasi
Pemerintah dana
Kabupaten
sebesar
Kapuas
Hulu
Rp.88.317.600.000,00,
dengan rincian : a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota sebesar Rp. 86.780.000.000,00 b. Bantuan
Keuangan
Kecamatan
sebesar
Rp.184.000.000,00, c. Bantuan
Keuangan
Kelurahan
dan
Desa
sebesar
Rp.1.353.600.000,00, Dari uraian dan penjelasan tersebut di atas maka Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2016 rencananya mengalami penyesuaian sebagai berikut : a. Anggaran Pendapatan semula .....Rp. 1.650.818.307.169,00 b. Bertambah sebesar.........................Rp.
85.476.992.447,45
Jlh Pendapatan stl perubahan...Rp. 1.736.295.299.616,45
20
Gambaran Perkembangan realisasi Lain-Lain Pendapatan yang sah 2 Tahun terakhir adalah sebagai berikut : Uraian
2014
Pendapatan Hibah
2015
291.534.640,91
297.615.741,10
Pajak
16.419.862.000,00
41.494.641.413,00
Dana Penyesuaian
53.570.402.000,00
166.123.241.000,00
Bantuan Keuang-
54.103.600.000,00
65.597.600.000,00
Bagi
Hasil
Provinsi
an dari Provinsi
2.4. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Kebijakan Pendapatan daerah yang diambil yaitu melakukan penyesuaian terhadap pendapatan-pendapatan yang telah dianggarkan
baik
Pendapatan
Asli
Daerah,
Dana
Perimbangan
maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan rencana alokasi dana yang tercantum dalam Peraturan perundang-undangan yang ada serta melakukan perhitungan rencana pendapatan berdasarkan realisasi pendapatan yang telah diterima. Dalam Perhitungan Rancangan Perubahan 2016
ini,
dapat
dijelaskan
bahwa
APBD Tahun Anggaran
pendapatan
daerah
secara
keseluruhan bertambah sebesar Rp.85.476.992.447,45, namun hal tersebut
merupakan
peruntukkannya
penerimaan
seperti
daerah
penambahan
pada
yang DAK
sudah dan
ada
Bantuan
Keuangan Provinsi, sedangkan pada jenis dan objek penerimaan daerah
lainnya
banyak
yang
tidak
sesuai
target
yang
telah
direncanakan.
21
BAB III KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH 3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016 secara keseluruhan sebesar Rp. 1.694.719.239.140,00, yang terdiri dari :
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 857.152.588.950,00
Belanja Langsung sebesar Rp. 837.566.650.190,00
Realisasi pelaksanaan penyerapan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016 berdasarkan realisasi APBD Semester I Kabupaten
Kapuas
Hulu
Tahun
Anggaran
2016
menunjukan
perkembangan realisasi penyerapan belanja sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung.........................Rp. 426.017.432.446,00 a. Belanja b. Belanja c. Belanja d. Belanja e. Belanja
Pegawai Hibah Bantuan Sosial Bant. Keuangan Tidak Terduga
Rp. 244.410.851.385,00 Rp. 35.527.509.000,00 Rp. 120.000.000,00 Rp. 145.230.487.888,00 Rp. 728.584.173,00
2. Belanja Langsung ...................................Rp. 217.074.425.236,00 a. Belanja Pegawai Rp. 15.103.859.150,00 b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 126.278.871.536,00 c. Belanja Modal Rp. 75.691.694.550,00 Jumlah Belanja ..……….... Rp. 643.091.857.682,00 3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah Permasalahan Belanja secara umum masih besarnya komposisi belanja tidak langsung dan kecenderungan yang semakin bertambah setiap tahun, hal tersebut disebabkan penambahan jumlah pegawai, adanya kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan,
serta peningkatan
belanja tidak langsung lainnya.
3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD baik murni maupun perubahan, telah diupayakan mempedomani hal-hal sebagai berikut :
22
1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan
provinsi
atau
Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 2) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk
melindungi
dan
meningkatkan
kualitas
kehidupan
masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan
dalam
bentuk
peningkatan
pelayanan
dasar,
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 3) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang
berorientasi
direncanakan.
pada
Hal
pencapaian
tersebut
hasil
bertujuan
dari
untuk
input
yang
meningkatkan
akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 4) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3.4. Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp. 1.694.719.239.140,00 pada Rancangan Perubahan bertambah sebesar Rp.134.156.303.667,38 sehingga menjadi Rp. 1.828.875.542.807,38 atau meningkat 7,92%, dengan rincian sebagai berikut : 1) Belanja Tidak Langsung Belanja
Tidak
Langsung
Rp.857.152.588.950,00,00
semula
dianggarkan
bertambah
sebesar sebesar
Rp.24.967.519.456,39 sehingga menjadi Rp. 882.120.108.406,39. Perubahan Belanja Tidak Langsung ini antara lain dikarenakan : 23
a) Penyesuaian kembali Gaji dan Tunjangan pada APBD Murni 2016 yang disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Pusat seperti pemberian Gaji 13 dan THR bagi PNSD serta adanya mutasi pegawai antar SKPD, penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian serta Iuran Asuransi Kesehatan, serta menganggarkan kembali sisa dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang ada di Kas Daerah untuk membayar Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2016, yang mana untuk alokasi tahun anggaran 2016 dihentikan penyalurannya sebagaimana Surat Direktorat Jenderal
Perimbangan
Keuangan
Kementeruan
Keuangan
Republik Indonesia Nomor : S-579/PK/2016, Tanggal 16 Agustus 2016, tentang Penyampaia Informasi kepada Daerah tentang Penghentian Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan TA. 2016. b) Pengeseran
Belanja
Operasional
DAK
Non
Fisik
Penyelenggaraan
berupa PAUD
Bantuan sebesar
Rp.892.800.000,00 ke Belanja Hibah untuk PAUD Swasta sedangkan untuk PAUD Negeri dianggarkan dalam program dan kegiatan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 905/501/SJ, tanggal 17 Februari 2016. c) Penambahan yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2016 antara lain : Bantuan keuangan kepada desa dengan total penambahan sebesar Rp. 1.334.400.000,00, yang mana masing-masing desa mendapatkan alokasi sebesar R 4.800.000,00. 2) Belanja Langsung Belanja
Langsung
semula
Rp.837.566.650.190,00
dianggarkan bertambah
sebesar sebesar
Rp.109.188.784.210,99 sehingga menjadi Rp. 946.755.434.400,99 atau naik sebesar 13,04 %,
perubahan belanja langsung ini
antara lain dikarenakan : a. adanya penyesuaian berupa pengurangan belanja pegawai sebesar (Rp.352.443.300,00); 24
b. adanya
penambahan
belanja
barang
dan
jasa
sebesar
Rp.23.327.765.406,80, antara lain dikarenakan : -
Kegiatan-kegiatan keuangan
yang
Provinsi
dibiayai
Kalimantan
dari Barat,
dana dengan
bantuan rincian
sebagai berikut : 1) Kegiatan
Pembinaan
Rp.8.000.000,00
kemasyarakatan
untuk
masing-masing
sebesar Kecamatan,
sedangkan untuk Kelurahan sebesar Rp. 4.800.000,00 2) Kegiatan di dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan dengan rincian : a. Pengembangan Holtikultura OPTD Kelansin sebesar Rp.120.000.000,00 b. Pengembangan Ternak Itik Kec. Putussibau Selatan sebesar Rp.80.000.000,00 c. Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi / Rawa Desa Nanga Menarin Kec. Mentebah sebesar Rp.100.000.000,00 -
Penganggaran kembali sisa dana kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemda Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.604.424.677,00 serta Penyesuaian Dana JKN Tahun Anggaran 2016.
-
Kegiatan-kegiatan dalam rangka Penanganan Rabies antara lain seperti :
Pengendalian dan Pemberantasan Panyakit Rabies bertambah sebesar Rp.450.623.000,00 dari anggaran semula
yang
telah
dianggarkan
sebesar
Rp.73.254.000,00 pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan. Penambahan dari usulan SKPD yang berasal dari penggeseran
-
anggaran. c. Adanya
penambahan
belanja
modal
sebesar
Rp.86.213.452.104,19, yang antara lain dikarenakan : -
Penambahan Alokasi DAK Reguler Bidang Kesehatan – Pelayanan
Rujukan
yang
semula
sebesar
Rp.1.781.470.000,00 (sesuai Perpres 137 Tahun 2015) bertambah
sebesar
Rp.
33.218.530.000,00,
sehingga 25
menjadi sebesar Rp. 35.000.000.000,00 (sesuai Perpres 66 Tahun 2016); -
Kegiatan-kegiatan
yang
dibiayai
dari
Dana
Bantuan
Keuangan Provinsi Kalimantan Barat, dengan rincian sebagai berikut : 1) Dianggarkan
pada
SKPD
Dinas
Bina
Marga
dan
Pengairan dengan kegiatan berupa : a.
Jalan Nanga Payang - Landau Kaloi (Batu Tiga) sebesar Rp. 10.000.000.000,00
2) Dianggarkan pada SKPD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan kegiatan berupa : a.
Peningkatan
Jalan
Kejering-Lintas
Tubuk
Jongkong
Layang-EngkerengasKecamatan
Selimbau,
Jongkong sebesar Rp.5.000.000.000,00 b. Peningkatan Jalan Na. Lot Puak Enturin Lintas
Selatan Kec. Seberuang, Hulu Gurung sebesar Rp.10.000.000.000,00 c.
Jalan
Ulak
Pauk
Pala
Pintas
Sebesar
Rp.3.000.000.000,00 d. Pembangunan Jalan HTI Lubuk Mantuk Nanga
Tubuk Kec. Kalis Sebesar Rp.10.000.000.000,00 e.
Pembangunan
Jembatan
Rangka
Baja
Sungai
Mendalam Desa Datah Dian Kec. Putussibau Utara Sebesar Rp.8.000.000.000,00 f.
Pipanisasi Air Bersih Perdesaan Desa Tani Makmur Kec.
Hulu
Gurung
Kab.
Kapuas
Hulusebesar
Rp.40.000.000,00 g.
Rehabilitasi Gertak Kayu Jalan Prabu Anom Dilaga Desa Bunut Hilir Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu Sebesar Rp.50.000.000,00
h. Rehabilitasi Gertak Kayu Jalan Dusun Tempurau
Desa Tempurau Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu sebesar Rp.50.000.000,00 i.
Pembangunan Gertak Kayu Gg. H. M. Umar Kell. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu sebesar Rp.70.000.000,00 26
j.
Peningkatan Jalan Simp Trans Sayut-Sui UmbinNanga Sarai Kecamatan Putussibau Selatan, Kalis sebesar Rp. 15.000.000.000,00
k. Pembangunan
Gertak
Kayu
Desa
Pala
Pintas
Semulung Kec. Embaloh Hilir Kab. Kapuas Hulu Sebesar Rp.70.000.000,00 l.
Pembangunan Jalan Peninjau Lubuk Bandung Mangin
(Lanjutan)
Kec.
Batang
Lupar
Sebesar
Rp.12.500.000.000,00 m. Pembangunan Jalan Nanga Kalis Samarantau Nanga
Sebintang Kec. Kalis sebesar Rp.12.500.000.000,00 -
Penambahan dari usulan SKPD yang berasal dari penggeseran anggaran.
27
BAB IV KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH
4.1. Kondisi Umum Pembiayaan Daerah Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam
APBD
Kabupaten
Kapuas
Hulu
Tahun
Anggaran
2016
Pembiayaan Daerah dirinci sebagai berikut : -
Penerimaan Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Rp. 68.194.712.220,73 Rp. 24.293.780.259,73
Sedangkan dalam perubahan APBD mengalami penyesuaian sebagai berikut : -
Penerimaan
Pembiayan
Daerah
bertambah
sebesar
berkurang
sebesar
Rp.40.260.530.970,20 -
Pengeluaran
Pembiayaan
Daerah
(Rp.8.418.780.249,73) 4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu masih relatif besar. Hal itu disebabkan masih terdapat pelampauan target pendapatan dan penghermatan belanja yang berasal dari kegiatankegiatan
yang
tidak
selesai
atau
tidak
dilaksanakan
sampai
berakhirnya tahun anggaran. 4.3. Kebijakan Pembiayaan Belanja Daerah a. Penerimaan sebesar
Pembiayaan
berupa
Rp.68.194.712.220,73
SiLPA
semula
bertambah
dianggarkan
sebesar
Rp.
30.660.129.586,20 sehingga menjadi Rp. 98.856.841.806,93 atau meningkat 44,96 %. Adapun
Penerimaan Pembiayaan
tersebut
terdiri dari : 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) dengan rincian : Pelampauan
Target
Pendapatan
sebesar
Rp.1.691.455.142,39, dengan rincian : 28
1. Pelampauan
Penerimaan
PAD
sebesar
Rp.11.943.183.291,29; 2. Tidak terealisasinya Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp. (16.541.535.874,00); 3. Tidak
terealisasinya
Dana
Alokasi
Khusus
(DAK)
sebesar Rp. (5.091.600.000,00); 4. Pelampauan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi akibat perhitungan kurang salur tahun sebelumnya sebesar Rp.11.083.792.084,00; 5. Pelampauan
Lain-lain
Pendapatan
yang
sah
yang
berasal dari bagi hasil penerimaan sumbangan phak ketiga sebesar Rp.297.615.641,10 Penghematan
Belanja
sebesar
Rp.
97.076.208.369,54,
dengan rincian : 1. Penghematan belanja pegawai (tidak langsung dan langsung) sebesar Rp. 45.796.433.709,54; 2. Penghematan
belanja
barang
dan
jasa
sebesar
Rp.32.275.500.259,00; 3. Penghematan
belanja
modal
sebesar
hibah
sebesar
Rp.12.127.402.267,00; 4. Penghematan
belanja
Rp.1.157.770.350,00; 5. Penghematan
belanja
bantuan
sosial
sebesar
Rp.307.500.000,00; 6. Penghematan
belanja
bantuan
keuangan
sebesar
terduga
sebesar
Rp.125.863.000,00; 7. Penghematan
belanja
tidak
Rp.2.609.666.424,00; Penghematan
Pengeluaran
Pembiayaan
sebesar
Rp.89.178.295,00, dengan rincian : 1. Tidak terealiasinya pembayaran hutang pihak ketiga (Retensi) sebesar Rp. 89.178.295,00 yang diakibatkan tidak
adanya
usulan
pencairan
oleh
pihak
yang
bersangkutan.
29
2. Penerimaan Piutang Daerah sebesar Rp. 9.598.401.384,00 yang berasal Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat
Tahun
Anggaran
2015
sebagaimana
Keputusan
Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 157/DISPENDA/2016. Bertambahnya penerimaan pembiayaan tersebut yaitu pada sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kapuas
Hulu
Nomor
5
Tahun
2016
tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015. b.
Pengeluaran
Pembiayaan
semula
dianggarkan
sebesar
Rp.24.293.780.250,00, pada rancangan perubahan berkurang sebesar (Rp.
8.418.780.249,73)
sehingga
menjadi
Rp.15.875.000,000,00
deengan rincian pengurangan : - Penundaan
Pembayaran
utang
dana
reboisasi
kepada
Pemerintah Pusat sebesar Rp. 8.418.780.249,73. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan akibat tidak tercapainya target pendapatan
30
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN Mengenai Alokasi dan distribusi Rencana Perubahan Anggaran Belanja Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Organisasi, dapat dilihat pada tabel berikut : RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI
No
URUSAN / SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)
BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp.)
%
2
3
4
5=(4-3)
6
1
1
PENDIDIKAN Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga - Belanja Tidak langsung -
Belanja Langsung
374.807.127.450,00
402.470.567.000,00
27.663.439.550,00
325.416.687.450,00
353.972.927.000,00
28.556.239.550,00
49.390.440.000,00
48.497.640.000,00
(892.800.000,00)
7,38
KESEHATAN 2
3
Dinas Kesehatan
119.918.430.140,00
156.222.582.443,99
36.304.152.304,19
-
Belanja Tidak langsung
45.044.708.300,00
44.586.654.000,00
(458.054.300,00)
-
Belanja Langsung
74.873.721.840,00
111.635.928.443,99
36.762.206.604,19
30.729.701.500,00
35.962.205.547,00
5.232.504.047,00
14.311.006.500,00
15.444.334.000,00
1.133.327.500,00
16.418.695.000,00
20.517.871.547,00
4.099.176.547,00
PEKERJAAN UMUM Dinas Bina Marga dan Pengairan - Belanja Tidak langsung
310.494.134.750,00
300.755.991.884,00
(9.738.142.866,00)
4.372.314.750,00
4.038.770.000,00
(333.544.750,00)
-
306.121.820.000,00
296.717.221.884,00
(9.404.598.116,00)
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang - Belanja Tidak langsung
108.231.284.000,00
182.456.717.000,00
74.225.433.000,00
4.587.244.000,00
4.522.111.000,00
(65.133.000,00)
-
103.644.040.000,00
177.934.606.000,00
74.290.566.000,00
PERENCANAAN PEMBANGUNAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Belanja Tidak langsung
14.375.752.000,00
14.161.510.000,00
(214.242.000,00)
2.990.752.000,00
2.776.510.000,00
(214.242.000,00)
-
11.385.000.000,00
11.385.000.000,00
0,00
10.731.000.500,00
10.799.595.000,00
68.594.500,00
3.518.161.500,00
3.386.756.000,00
(131.405.500,00)
7.212.839.000,00
7.412.839.000,00
200.000.000,00
RSUD dr. A. Diponegoro Putussibau - Belanja Tidak langsung -
4
5
6
7
Belanja Langsung
Belanja Langsung
Belanja Langsung
Belanja Langsung
BIDANG PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi - Belanja Tidak langsung -
Belanja Langsung
30,27
17,03
(3,14)
68,58
(1,49)
0,64
31
1
2
3
4
5=(4-3)
6
LINGKUNGAN HIDUP 8
9
10
11
12
13
Kantor Lingkungan Hidup
7.037.206.000,00
6.956.293.000,00
(80.913.000,00)
-
Belanja Tidak langsung
1.215.816.000,00
1.134.903.000,00
(80.913.000,00)
-
Belanja Langsung
5.821.390.000,00
5.821.390.000,00
0,00
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - Belanja Tidak langsung
8.373.839.000,00
8.587.789.500,00
213.950.500,00
2.589.339.000,00
2.587.402.000,00
(1.937.000,00 )
-
5.784.500.000,00
6.000.387.500,00
215.887.500,00
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB - Belanja Tidak langsung
6.470.441.500,00
7.233.220.000,00
762.778.500,00
3.625.836.500,00
4.199.337.000,00
573.500.500,00
-
2.844.605.000,00
3.033.883.000,00
189.278.000,00
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi - Belanja Tidak langsung
9.905.016.500,00
9.783.803.000,00
(121.213.500,00)
3.192.366.500,00
2.973.153.000,00
(219.213.500,00)
-
6.712.650.000,00
6.810.650.000,00
98.000.000,00
PENANAMAN MODAL Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu - Belanja Tidak langsung
4.605.619.000,00
4.583.472.000,00
(22.147.000,00 )
1.355.619.000,00
1.333.472.000,00
(22.147.000,00)
-
3.250.000.000,00
3.250.000.000,00
0,00
10.142.334.500,00
9.848.501.000,00
(293.833.500,00)
2.167.334.500,00
1.823.501.000,00
(343.833.500,00 )
7.975.000.000,00
8.025.000.000,00
50.000.000,00
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Satuan Polisi Pamong Praja
8.390.594.000,00
8.226.574.000,00
(164.020.000,00)
-
Belanja Tidak langsung
3.720.594.000,00
3.556.574.000,00
(164.020.000,00)
-
Belanja Langsung
4.670.000.000,00
4.670.000.000,00
0,00
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN DPRD
15
8.885.385.100,00
8.383.685.100,00
(501.700.000,00)
-
8.885.385.100,00
8.383.685.100,00
(501.700.000,00)
16
481.952.000,00
446.889.000,00
(35.063.000,00)
481.952.000,00
446.889.000,00
(35.063.000,00)
17
Belanja Langsung
Belanja Langsung
Belanja Langsung
KEBUDAYAAN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Belanja Tidak langsung -
14
Belanja Langsung
Belanja Langsung
Belanja Tidak langsung
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Belanja Tidak langsung Sekretariat Daerah
61.660.085.700,00
61.489.026.500,00
(171.059.200,00)
-
Belanja Tidak langsung
11.277.694.000,00
10.578.261.000,00
(699.433.000,00)
-
Belanja Langsung
50.382.391.700,00
50.910.765.500,00
528.373.800,00
(1,15)
2,55
11,79
(1,22)
(0,48)
(2,90)
(1,95)
(5,65)
(7,28)
(0,28)
32
1
2
18
Sekretariat DPRD
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35.886.581.000,00
4 40.488.147.126,00
5=(4-3)
6
4.601.566.126,00
2.996.581.000,00
2.980.951.000,00
(15.630.000,00)
32.890.000.000,00
37.507.196.126,00
4.617.196.126,00
355.828.426.050,00
357.338.866.306,19
1.510.440.256,19
340.895.154.050,00
342.405.594.306,19
1.510.440.256,19
14.933.272.000,00
14.933.272.000,00
0,00
13.556.608.500,00
13.354.304.000,00
(202.304.500,00)
3.023.608.500,00
2.821.304.000,00
(202.304.500,00)
10.533.000.000,00
10.533.000.000,00
0,00
Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu - Belanja Tidak langsung
7.983.388.000,00
8.862.958.000,00
879.570.000,00
3.033.388.000,00
2.912.958.000,00
(120.430.000,00)
-
4.950.000.000,00
5.950.000.000,00
1.000.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Belanja Tidak langsung
3.719.142.000,00
3.575.113.000,00
(144.029.000,00)
1.229.142.000,00
1.085.113.000,00
(144.029.000,00)
-
2.490.000.000,00
2.490.000.000,00
0,00
Kecamatan Putussibau Utara
2.511.568.000,00
2.446.578.000,00
(64.990.000,00)
-
Belanja Tidak langsung
1.900.781.000,00
1.827.791.000,00
(72.990.000,00)
-
Belanja Langsung
610.787.000,00
618.787.000,00
8.000.000,00
Kecamatan Putussibau Selatan
2.481.280.000,00
2.469.298.000,00
(11.982.000,00)
-
Belanja Tidak langsung
1.765.007.000,00
1.745.025.000,00
(19.982.000,00)
-
Belanja Langsung
716.273.000,00
724.273.000,00
8.000.000,00
1.455.136.000,00
1.444.658.000,00
(10.478.000,00)
-
Belanja Tidak langsung
-
Belanja Langsung
Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah - Belanja Tidak langsung -
20
3
Belanja Langsung
Badan Kepegawaian Daerah -
Belanja Tidak langsung
-
Belanja Langsung
Belanja Langsung
Belanja Langsung
Kecamatan Bika -
Belanja Tidak langsung
928.119.000,00
909.641.000,00
(18.478.000,00)
-
Belanja Langsung
527.017.000,00
535.017.000,00
8.000.000,00
Kecamatan Kalis
2.118.911.000,00
2.061.645.000,00
(57.266.000,00)
-
Belanja Tidak langsung
1.555.515.000,00
1.490.249.000,00
(65.266.000,00)
-
Belanja Langsung
563.396.000,00
571.396.000,00
8.000.000,00
Kecamatan Embaloh Hilir
1.625.124.500,00
1.622.783.000,00
(2.341.500,00)
-
Belanja Tidak langsung
1.066.144.500,00
1.055.803.000,00
(10.341.500,00)
-
Belanja Langsung
558.980.000,00
566.980.000,00
8.000.000,00
Kecamatan Embaloh Hulu
2.127.421.000,00
1.988.556.000,00
(138.865.000,00)
-
Belanja Tidak langsung
1.578.650.000,00
1.431.785.000,00
(146.865.000,00)
-
Belanja Langsung
548.771.000,00
556.771.000,00
8.000.000,00
Kecamatan Bunut Hilir
2.183.309.900,00
2.163.054.000,00
(20.255.900,00)
-
Belanja Tidak langsung
1.612.927.900,00
1.584.672.000,00
(28.255.900,00)
-
Belanja Langsung
570.382.000,00
578.382.000,00
8.000.000,00
Kecamatan Boyan Tanjung
1.811.230.000,00
1.838.712.000,00
27.482.000,00
-
Belanja Tidak langsung
1.242.032.000,00
1.261.514.000,00
19.482.000,00
-
Belanja Langsung
569.198.000,00
577.198.000,00
8.000.000,00
12,82
0,41
(1,16)
11,02
(3,87)
(2,59)
(0,48)
(0,72)
(2,70)
(0,14)
(6,53)
(0,93)
1,52
33
1 31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
2
43
44
4
5=(4-3)
Kecamatan Bunut Hulu
2.077.842.600,00
2.078.586.000,00
743.400,00
-
Belanja Tidak langsung
1.401.517.600,00
1.394.261.000,00
(7.256.600,00)
-
Belanja Langsung
676.325.000,00
684.325.000,00
8.000.000,00
Kecamatan Mentebah
1.902.062.000,00
1.877.782.000,00
(24.280.000,00)
-
Belanja Tidak langsung
1.383.275.000,00
1.350.995.000,00
(32.280.000,00)
-
Belanja Langsung
518.787.000,00
526.787.000,00
8.000.000,00
Kecamatan Jongkong
2.511.104.000,00
2.368.540.000,00
(142.564.000,00)
-
Belanja Tidak langsung
1.542.953.000,00
1.392.389.000,00
(150.564.000,00)
-
Belanja Langsung
968.151.000,00
976.151.000,00
8.000.000,00
Kecamatan Pengkadan
1.908.167.000,00
1.897.604.000,00
(10.563.000,00)
-
Belanja Tidak langsung
1.340.871.000,00
1.322.308.000,00
(18.563.000,00)
-
Belanja Langsung
567.296.000,00
575.296.000,00
8.000.000,00
Kecamatan Hulu Gurung
2.470.084.000,00
2.327.440.000,00
(142.644.000,00)
-
Belanja Tidak langsung
1.899.720.000,00
1.749.076.000,00
(150.644.000,00)
-
Belanja Langsung
570.364.000,00
578.364.000,00
8.000.000,00
Kecamatan Selimbau
2.740.396.000,00
2.640.280.000,00
(100.116.000,00)
-
Belanja Tidak langsung
2.101.765.000,00
1.943.649.000,00
(158.116.000,00)
-
Belanja Langsung
638.631.000,00
696.631.000,00
58.000.000,00
Kecamatan Badau
2.286.214.000,00
2.167.733.000,00
(118.481.000,00)
-
Belanja Tidak langsung
1.366.096.000,00
1.239.615.000,00
(126.481.000,00)
-
Belanja Langsung
920.118.000,00
928.118.000,00
8.000.000,00
Kecamatan Batang Lupar
1.866.801.500,00
1.851.980.000,00
(14.821.500,00)
-
Belanja Tidak langsung
1.340.687.500,00
1.317.866.000,00
(22.821.500,00)
-
Belanja Langsung
526.114.000,00
534.114.000,00
8.000.000,00
Kecamatan Empanang
1.688.370.000,00
1.601.987.000,00
(86.383.000,00)
-
Belanja Tidak langsung
1.176.663.000,00
1.082.280.000,00
(94.383.000,00)
-
Belanja Langsung
511.707.000,00
519.707.000,00
8.000.000,00
Kecamatan Puring Kencana
1.656.307.000,00
1.649.173.000,00
(7.134.000,00)
-
Belanja Tidak langsung
1.080.440.000,00
1.065.306.000,00
(15.134.000,00)
-
Belanja Langsung
575.867.000,00
583.867.000,00
8.000.000,00
Kecamatan Semitau
2.706.090.000,00
2.614.257.000,00
(91.833.000,00)
-
1.829.606.000,00
1.729.773.000,00
(99.833.000,00)
876.484.000,00
884.484.000,00
8.000.000,00
Kecamatan Suhaid
1.827.586.500,00
1.842.826.000,00
15.239.500,00
-
Belanja Tidak langsung
1.310.346.500,00
1.317.586.000,00
7.239.500,00
-
Belanja Langsung
517.240.000,00
525.240.000,00
8.000.000,00
Kecamatan Seberuang
2.438.143.000,00
2.392.510.000,00
(45.633.000,00)
-
Belanja Tidak langsung
1.918.537.000,00
1.864.904.000,00
(53.633.000,00)
-
Belanja Langsung
519.606.000,00
527.606.000,00
8.000.000,00
Kecamatan Silat Hilir
1.897.422.000,00
1.906.498.000,00
9.076.000,00
-
Belanja Tidak langsung
1.374.698.000,00
1.375.774.000,00
1.076.000,00
-
Belanja Langsung
522.724.000,00
530.724.000,00
8.000.000,00
42
3
Belanja Tidak langsung Belanja Langsung
6 0,04
(1,28)
(5,68)
(0,55)
(5,77)
(3,65)
(5,18)
(0,79)
(5,12)
(0,43)
(3,39)
0,83
(1,87)
0,48
34
1 45
46
47
48
49
50
51
2
53
4
5=(4-3)
6
Kecamatan Silat Hulu
1.928.277.000,00
1.833.998.000,00
(94.279.000,00)
-
Belanja Tidak langsung
1.407.495.000,00
1.305.216.000,00
(102.279.000,00 )
-
Belanja Langsung
520.782.000,00
528.782.000,00
8.000.000,00
1.119.344.000,00
1.112.000.000,00
(7.344.000,00)
Kelurahaan Putussibau Kota -
Belanja Tidak langsung
879.344.000,00
867.200.000,00
(12.144.000,00)
-
Belanja Langsung
240.000.000,00
244.800.000,00
4.800.000,00
Kelurahaan Hilir Kantor
944.740.000,00
976.918.000,00
32.178.000,00
-
Belanja Tidak langsung
704.740.000,00
732.118.000,00
27.378.000,00
-
Belanja Langsung
240.000.000,00
244.800.000,00
4.800.000,00
Kelurahaan Kedamin Hilir
977.662.800,00
1.049.488.000,00
71.825.200,00
-
Belanja Tidak langsung
737.662.800,00
804.688.000,00
67.025.200,00
-
Belanja Langsung
240.000.000,00
244.800.000,00
4.800.000,00
Kelurahaan Kedamin Hulu
1.338.176.000,00
1,300.709.000,00
(37.467.000,00)
-
Belanja Tidak langsung
1.098.176.000,00
1.055.909.000,00
(42.267.000,00)
-
Belanja Langsung
240.000.000,00
244.800.000,00
4.800.000,00
Badan Pengelola Perbatasan
6.635.176.500,00
6.594.651.000,00
(40.525.500,00)
-
Belanja Tidak langsung
2.105.176.500,00
2.064.651.000,00
(40.525.500,00)
-
Belanja Langsung
4.530.000.000,00
4.530.000.000,00
0,00
12.180.143.000,00
11.473.643.000,00
(706.500.000,00)
3.326.808.000,00
2.620.308.000,00
(706.500.000,00)
8.853.335.000,00
8.853.335.000,00
0,00
PERTANIAN Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan - Belanja Tidak langsung
34.093.659.150,00
34.711.509.650,00
617.850.500,00
10.100.134.500,00
9.867.985.000,00
(232.149.500,00)
-
23.993.524.650,00
24.843.524.650,00
850.000.000,00
Dinas Perkebunan dan Kehutanan - Belanja Tidak langsung
32.202.546.500,00
32.028.396.000,00
(174.150.500,00)
5.747.464.500,00
5.493.314.000,00
(254.150.500,00)
-
26.455.082.000,00
26.535.082.000,00
80.000.000,00
14.459.535.500,00
15.296.318.000,00
836.782.500,00
1.982.238.500,00
1.680.071.000,00
(302.167.500,00)
12.477.297.000,00
13.616.247.000,00
1.138.950.000,00
19.286.941.000,00
14.200.792.000 ,00
(5.086.149.000,00 )
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa - Belanja Tidak langsung -
52
3
Belanja Langsung
Belanja Langsung
Belanja Langsung
(4,89)
(0,66)
3,41
7,35
(2,80)
(0,61)
(5,80)
1,81
(0,54)
PERTAMBANGAN 54
Dinas Pertambangan dan Energi -
Belanja Tidak langsung
-
Belanja Langsung
5,79
KELAUTAN DAN PERIKANAN 55
Dinas Perikanan -
Belanja Tidak langsung
-
Belanja Langsung
3.391.394.000,00
3.305.245.000,00
(86.149.000,00 )
15.895.547.000,00
10.895.547.000,00
(5.000.000.000,00)
(26,37)
35
1
56
2
3
TRANSMIGRASI Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial - Belanja Tidak langsung -
Belanja Langsung
4
5=(4-3)
6
11.048.418.500,00
11.056.829.750,00
8.411.250,00
3.024.918.500,00
2.919.982.000,00
(104.936.500,00)
8.023.500.000,00
8.136.847.750,00
113.347.750,00
0,08
1.694.719.239.140,00
1.828.875.542.807,38
134.156.303.667,38
7,92
Total Belanja Tidak langsung
857.152.588.950,00
882.120.108.406,39
24.967.519.256,39
2,91
Total Belanja Langsung
837.566.650.190,00
946.755.434.400,99
109.188.784.211,99
13,04
TOTAL BELANJA
Rincian
Program
dan
Kegiatanlam
Rancangan
Perubahan
APBD
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 15 sebagaimana terlampir
36
BAB VI PENUTUP Demikian Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016 ini disusun dengan kesimpulan sebagai berikut : 1. Perubahan Anggaran sebagaimana tercantum dalam Rancangan Perubahan ini, disusun dan diusulkan dalam rangka memperhatikan keperluan-keperluan prioritas dan mendesak untuk segera ditangani dalam tahun anggaran berjalan. 2. Perubahan Anggaran Pendapatan antara lain disebabkan oleh karena adanya
penyesuaian/penambahan
Daerah
yang
bersumber
dari
terhadap
Pendapatan
target Asli
pendapatan
Daerah
(PAD),
penambahan penerimaan dana penyesuaian dari pemerintah pusat dan dana bantuan keuangan dari Provinsi Kalimantan Barat serta adanya kebijakan Pemerintah Pusat serta Pembiayaan sebagai tindak lanjut Perhitungan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2015. 3. Perubahan Anggaran Belanja dilakukan secara selektif sesuai dengan kondisi anggaran
keuangan oleh
daerah,
Satuan
sehingga Kerja
diutamakan
Perangkat
penggeseran
Daerah
untuk
mengoptimalkan program dan kegiatan yang ada. Demikian Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016 disusun untuk di sampaikan, dan kiranya DPRD Kabupaten Kapuas Hulu berkenan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk proses penetapan Peraturan Daerah mengenai Perubahan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016. Putussibau, 7 September 2016 BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
37
