PEMERINTATI KOTA BIJKITTINGGI =:=-===-================================ PERATI'RAI{ DAERATI KOTA BUKIT?ffGGI
NOMOR.IL TAI[ril2OO8 ,TEITTANG
PEMBTMTUXAIT ORGANISASI DAN TATA I(EzuA DINAS DAERAII KOIA BUI(IITNSG,Gil DENGAT{ RAE!ilAT TT'IIAil YAIYG
![AI{A TSI\
WALII(OTTA BUISTTINGGI,
Menimbang :
bahwa dengan diLrerlakukannya Peraturan
a.
pemerintah I\iomor 41 Tahr-rn 2oo7 rerltang oiganisasi Ircra'gk:rt i)aerah, maka susunan organisasi dan Tata I(erja f,erangkar Daerah Kota Bukittinggr yang ditetapkan dengan peraturan i)aerah Nomor 01 Tahun 2OO1, perlu ditinjau clan diganti serta disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan yarrg menjadi kewenangan daerah Kota Bukittingg serta perkembangan dan tuntutan kebutuhan saat ini;
b.
bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana clirnaksud huruf a di atas, perlu membentuk peraturan Daerah tentang Pembentukan org:rrisasi dan Tata Kerja Dinas Daerirli Koti Bukittinggr;
Mengingat :
1.
2.
a
\-).
4.
5.
Undang-undang Nornor 9 Tahun 1956 tentang pr,-rnbe*t.ukan Daerah otonou: Kota Besar Dalam Lingkungei:r Ifaerah Propinsi sumatera Tengah (I"ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 20); Llnd.ang-undang Nomor 8 Tahun r9T4 tentang pokor<-pokok Kepegawaia, {krnba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan l,embaran Negeira Republik Indonesia Nomor' 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-unda-ng Nornor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara &epublik Indonesia Tahun 1gg9 Nomor 169, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g79); undang-undang 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotism.e, il,ernbaran Negara Republik Indonesiar Tairun 1999 Nomor 75, Tambahan i.embaran Negara Republik indonesia Nomor 385i); undang-undang Nonri:r 17 Tahun 2003 tenta:rg Keuangan Itlegara {kmbaran Nega;r'a Republik Indonesia Tahun 2003 N*mor 47, Ta:rrbahan Lemhrarar: ltregara Republik Indonesia Nonror a286i;
'fahun 2004 tentang IJndang-IJndang l{r:mor i Perbendaharaan lrlegara il-emb;rran l,iegara Rcpublik Indonesia ilairlrn 20i)4 Nom*:' 15, Tirmbarrar: L.rinbaran ^*egara l-?ei:ublik Inr1ol rr:sia }*i*m or ."l i:]SS) ;
5. undang-[Jnci,np1 ]i*r.i:r'
i
0
Tai.:rr 2004
Pernbentuker"n Per*t.r;ra:-r. trelurrdang* und ar-rrrir.i
I
rcntang hnrnn
l.r.
a
7.
undang-Undang Nomor 15 Tahun 2ao4 tentang pemeriksaan Pengeiolaan 911 Trtrgg"ngjau,ab Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomoi66, Tambahan I"gg* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a40O);
8. undang-undang Nomor 2s rahun 2oo4 tentang Sistem pembangunan Nasionar (I-embarari Negara Repubiik Indonesia Tahun 2ao4 Nomor 104, TambaJran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; Perencanaan
_
9' undang-undang Nomor a2 Tahun 2oa4 Femerintahan
tentang Daerah (r.,embaran Negara Repubrik Indonesii
Tahun
2OO4 Nomor 12S, Tamfsltan frmUaran Negara Republik Indonesia Nomor 44grl sebagaimana telah bebeiapa
kali aiub.! teralihir dengan undang-undang Nomor iz perubahan Kedua-atas uniang-Undang Tahun 2oo8 lentang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan- Daerafr (Lembaran Negara Republik tndonisia Tahun 2oog Nomor 59, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor aBaa);
10.
uredang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintaian Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a438); 11. Peraturan Pemerintah Nosror 16 Tahun 1994 tentang tenta.ng Jabatan Fungsionar pegawai Negeri sipil (Lembarari N.grrE Republik Indonesia Tahun tgg+ Nomor 22, Tambalan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3Sa\; 12. Peraturan pemerfu'rtah Nomor 6g rahun 1999 tentang Tata cara Pelaksanaan Feran serta Masyarakat Daiam Pnyelenggarlan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Lggg I'[omor r2g, Tambahan t-emuaran Repubhk Indonesia Nonaor 3g66);
Negara
13" Peraftiran pemerintah Nomor 09 Tahun 2oo3 tentang wewenang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentiai Pegawai Neggl sipil, (Lernbaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2Ct03 Nornor
1S);
14. Feraturan Femerintah l\omor sg rahun 2o0s tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oos Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor aSTg);
15' Peraturan pemerintah Nomor 6s Tahun 200s
tentang Pedoman PenJrusunan dan penerapan standar perayanan Minimal (I"embaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 4585);
16. Peraturan pemerintah Nomor Tg Tahun 2oo5 Pedoman ;
i
i t t
I
I I
t
I
dan
tentang
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaru' -i.I"grr" nepuutit Indonesia
Pembinaan
Tahun 20OS Nomor 165);
L7. Peraturan Fernerintah Nomor 6 Tahun 2006 Fengelolaan
tentang
Negara/Daerah (kmbaran ttegari ?**F Milik Republik Indonesia Ta.hurr 2006 Nomor 20, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 46Og);
18. Peraturan perneri"ntah Nomor BB Tahun 2ooz tentang Pernbagian pemeri:rtahan
lJrusan
Pemerintahan Daera-h Fkopinsi
KabripatenlKota
da'
Antara pemerinta.li pernerintahan Daerah
Nepara
r, i' l.
19' Peraturan pemerintah Nomor 4t Tahun 2ooz tenta.g organisasi perangkat Daerah (rrembaran -Negara Republik indonesia Tahun 2ooz Nouror gg, Tarnbahan rrmbaran
t,
20'
Negara Republik Indonesia Nomor 4T4l);
Keputusan presiden Nomor gz Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan pegawai Negeri Sipil;
2\" Peratura, Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pgngelJ.arr_ f.rrr,g^r, Daerah, sebagai'nana "r9lTuo-. telah diubah J.rrg* peraturan ivlenteri Datam Negeri Nomor 59 Tahun 2eOT;
22'
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor sr Tahun 2ooz tentang Pedoman - Teknis penataan organisasi perangkat
Daerah;
23' Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang sistem perencanaan pembengunan Daerah (lembaran Daerah Kota Bukittingg Tahun raG Nomor 0s); 24' Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 0g Tahun 2ao6 tenta'g Rencana. pgmbansrlnan- Jangka panjang Daerah (RpJpD) K"a plH.,irrsd rinun 2006" - iozs (r.ernbaran Daeratr Kota BukittinggiTahr.o zooo ruom". dJtl 25' Peraturan Daerah Kota Brrkittinggi Nomor o3 Tahun 2oo* tenta'g pokok-pokok Fengeloiran -- x.rrrrgrr, Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukitdrggi rur.""-ioo' Nomor 03); ' 26. Peratura' Daerah Kota Bur.nttinggi Nomor 04 Tahun 20og tentang urusan pemerintah r& n"nit-ggi (rernbar.an Daeratr Kota 27
'
Bukittinggi Tahun 2OOg No_". O+t; Peraturan Daerah Kota Bukiltingg Nomor -( o7 Tahun 2oog tenta'g pengelolaan Baran g elilik*DaerJ ,'Iembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 200-g womor Oa,
Dengau penetqfuan Bersana DEWAIT PERWAKILIII{ RAITTAT DAERAII KOTA BT'KITTINGGI
wArtr(or.lillror*"o, rtnILrtIptOsKAItt
Menetapkan
:
3
PERATURAT{DAERATTTEIITAr.IGptuBEI$TrrxaNoRcA}IrsAsr DAIT TATA XER.IIT DIIIA' PAENEX KCrrA BI'XITTINGGI.
**rffiIuuuu Pacal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kota Bukittinggr;
:
2'
Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan umsan pemerintah daerah dan "aJJ DpRD *".rrruf-il,i-s otonomi danpemerintahan oleh tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas_lua"rry* 3' Pemerintah Daerah adalah wd*:F dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota nukiiinggi; 4. Walikota adatah Walikota tsuLuttinggi;
5'
6
Dewan Penvakilan Ralryat o*"t$-I::g seianjutnya disebut DPRD adalah perwakilan ratcyat daerah seuagai rembaga unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
*,*:,ffiiffiXf-#fl5;5;.Xjmi;*Xg^I.olt,
r,erah
dan / atau
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dala.n
8.
9"
penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daeratr, sekretaiiat Dpnildinas daeratr dan lembaga tekrris daerah, kecamatan dan kelurahan; Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Bukittinggi sebagai unsur pelaksana otonomi daerah pada hakekatnya menyelenggarakarr-urusan otonomi daerah baik yang bersifat warib maupun pilihan, sesuai dengan pembngran unrsan pemerintatran daerah berdasarkan azas otonomi dan trrgas pembantuan dan bertanggung jawab kepada walikota melatui sekretaris Daerah. unit PelaTsana Teknis adalah unsur pelaksana tugas dinas. BAB U PEUBETITT'XAN
P"r.f (1) Dengan Feraturan Daerah
berikut:
Z
ini dibentuk Dinas Daerah Kota Bukittinggi sebagai
a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. b. Dinas Kesehatan. c. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. d. Dinas Perhuburagan, Komunikasi dan Informatjka. e" f)inas Pekerjaan Urnum. f. Dinas Kebersihan dan Pertamanang. Dinas Ko1rcrasi, Perindustrian dan perdagangan. h. Dinas Kebudayaan dan pariwisata. i. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. j. Dinas Kependudul€n dan perrcatatan Sipil. k. Dinas Pengelolaan Pasar. l. Dinas Pertarrian. (2) Uraian T\rgas Dinas sebagaimana dinoaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. EAB
III
oRcAI[IsAsr DrItAs PEilDIDITATI, PEM[rf,rA DAII oL/rE RAGA Bsgfan Koratu Kerludu&an Pesst 3 (1) Dinas Pendidikan, Femuda dan Rega merupakan unsur pelaksana tugas -OXah pemerintah daerah di bidang Fendidikan, Femuda dan olah Raga. (2) Dinas Pendidikan, Pemurla dan
berkedudukan
di
Sekretaris Daerah.
Raga dipimpin oleh Kepala Dinas yang tranrah dan -O[ah benanggung Sawab kepada mfif."t melalui Eaglaa Bcdua fugas Fokok dan F\engut Pssa.l4
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai hrgas pokok melaksanakan umsan pemerintahan daerah di bidang peadidikan, pem.ra" dan olah r"g;
berdasarkan asas otononni dan ttrgas pembarrtuan. Fasel 5
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dalorn melaksanakan tugas sebagairnala dir"aksud pada Pasal4 menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebljakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga. b. Penyelenggaraan urusan pegrerintg.hgrr dan relsvenan rrrnrr"rn .t; lrir{oa-
d.
e'
'Pembin{ian
Unit Pelaksana Telo:is Dinas. Pelaksanaan tugas tain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan f.ugas dan fungsin-ya
".,mom*, 6 Pa^lral
(1) Susunan-Orgarrisasi Dinas Pendidikan, Femuda dan Olah Raga, terdiri dari a. Kepala Dinas.
' .:.--
b.
Selcretariat, membawatri : 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub. Bagian Keuangan; 3. Sub. Bagian perencanaan.
c.
Bidang-bidang terdiri dari : 1. Bida'g lkjian peningkatan Mufu dan program, membawahi a) Seksi Pendataan; b) Seksi Pengembangan Teknoiogi tnformatika; c) Seksi Kerjasana Kelembagaan dan Akreditasi. 2. Bidang SMp, SMA dan SMK, membawahi : a) Seksi Kurikulum; b) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan; c) Seksi Sarana dan prasarana.
3.
:
:
Bidang TK dan SD membawahi : a) Seksi Kurikulum; b) Seksi Tenaga pendidik dan Kependidikan; c) Seksi Sarana dan prasarana.
4'
Bidang PAUD dan Pendidikan Luar Sekolah, rnembawahi : a) Seksi Bina Progra'n; b) seksi Pengembangan Kreaktivitas cran Bina prestasi Anak; c) Seksi Pendidikan Keaksaraan. S. Bidang pemuda dan Olah Raga, membawahi : a) Seksi Bina program; b) Seksi Olah Raga; c) Seksi Kepemudaan. Unit Peiaksana Teknis Dinas
d. e. Kelompok (2)
Jabatan Fungsional
Bagan susunan organisasi Dinas pend.id.ikan, pemuda sebagaimana tercantulm pada Le.rnpiran I dan merupakan dan olah Raga bagian yang tidak terpisatrkan dari peraturan Daerah
ini. (3) Pengahrran tentang unit Pelaksana'relaris Dinas sebagaimana dimaksud ayat huruf d ditetapkan dengan Feraturan Walikota.
(1)
BAB TV
ORGAIIISASI DINAS KESEEATA!{ Bagfaa Kesetu Kedudu&an
r
Pacal 7
t.
;b.
'
(U
P,tl-f,:-PT
:-"irp$"i
unsur pelaksana tugas pemerintahan daerah di
Bagfarl Kedua Tugea Pokok dan ftagpl Pasal I
Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan umum kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.
narsl9 Dinas KesehEtan dala'n melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada pasal g menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahtr dan pelayanan umum di kesehatan.
bidang
c. Pembinaan d. e.
dan pelaksanaan urusan di bidang kesehatan. Pembinaan Unit Pelaksana Teknik Dinas.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oteh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagfan Ketfga Suaurran Organfaasl
Pasal 10 (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari
a. b.
ile :
Kepala Dinas.
Selcretariat, membawahi : i. Sub Bagian Umur:l dan Kepegawaian; 2. Sub tsagian Keuangan; 3. Sub Bagian perencanaan.
c. Bidang-bidang,
terdiri dari
:
1. Bidang Pengendarian Masalah Kesehatan membawahi
a) b)
2.
3.
d. e.
:
Seksi Pencegahan dan Femberantasan penyakit; Seksi Pengarnqgsll Penyakit; c) Seksi Penyehatan Lingkungan. Bidang Upaya Kesehatan, rnembawahi : a) Seksi Kesehatan Keluarga; b) Seksi Gizi; c) seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Itujukan dan perizinan.
Bidang Promosi dan sumber Daya Kesehatan, membawahi a) Seksi Sistem Informasi Kesehatan; b) Seksi Promosi Kesehatan; c) Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelompok Jabatan Fungsional
:
(2) Bagan $rsunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan baglan yang tidak terpisahf,an dari peraturan Daerah
ini. (3) Pengahrran teretang unit pelaksana ?eknis Dinas sebagaimana rrirnaksud ayat (1) huruf d ditetapkan dmrgan Feraturan Wrtikota".
b
oRcAmsAsr DrrrAa DAr r*rrAca rGR^rA Rpgl-- Eesstu Kedudutan
"tr^I
Pasal 11 (1) Dinas sosial dan Te.n-aga Kerja merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang sosial dan keienagake4aan. (2) Dinas soEal dan Tenaga Keda-dipimpin oleh Kepala Dinas yang u bawah dan bertanggung jawab kepada wdikota melalui Sekretarisberkedudukan di D;."r;:*sr Bagfan Kedua
ftrgns pokokdaa Ftagrt Pasal 12
Dinas
sosial dan Ten^a-g1 Kerja rnempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dan tetenagiteg'aan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pa.al 13 Dinas sosial dan Tenaga Kerja dalar', mel,aksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada Pasal 12 ruenyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan ketenagakeq.aa,. b' Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial dan tenagakerja.
c. Pembinaa'ddn pelaksanaan tugas di bidang sosial dan tenagakerja. d. Pernbinaan Unit pelaksana Teknis Dinas. e. Pelaksanaan tugas 1ain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
Bogfsn Kettga Sucuaar Organtrarl Pasal 14 (1) susunan organisasi Di:ras sosial dan Tenaga I(erja terdiri dari a. Kepala Dinas.
b.
c.
:
Sekretariat, membawahi : 1. Seksi Bagran Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagran Keuangan; 3. Sub Bagian perencanaan. Bidang-Bidang, terdiri dari : 1. Bidang Sosial, membawahi : a) seksi Kesejahteraan sosial dan Nilai-Nilai Kepahrawanan; b) Seksi Rehabilitasi Sosial; c) Seksi Bina Banttran dan Jarninsl Sosial Masyarakat. 2. Bida,g penempatan dan pelatihan Tenaga Kerja, membawahi : a) Seksi pembinaan dan penernpatan Tenaga Kerja; b) Seksi pelatihan dan produktifitas Tenaga Kerja; c) Seksi pembinaan Latihan Lembaga Swasta. 3. Bida'g pembinaan da, pengawasa'Tenaga Kerja, membawahi a) seksi Penyeresaia, hrselisihan dan l{ubungan Lrdustrial; b) Seksi pernbinaan Ketenagake{aan dan Jamsostek; c) Seksi pengi.,wasan dan perlindungan Tenagakeda"
tugas dan
(2) Bagan susunan organisasi Dinas sosiar dan Tenaga Kerja sebageirn4la tercantum pada Lampiran rrr dan merupakan bagian yang tlarr. tl.pi""rri". dari peraturan Daerah ini. (3) Pengaturan tentang unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat hrrruf d ditetapkan dengan peraturan Walikota.
(1)
BAB VI oRGA[rsAsr DrNAs PpRErrBrmcAIy, KoulmrKAsr DAr{ ffnoRuATrxA Bagfan Keratu
Kedudukqn Pasal 15 (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan tugas pemerintah daerah di bidang perhubungan, komunikasi Llnsur pelaksana dan Informatika
BagLaa Kedua Tugas pokok dan f.ungst Pasal 16
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok xo*rnikasi dan
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubung.i., Informatika. Pasal 17
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika dalarn melaksanakan sebagaiman pasal dimaksud pada
16 menyel.rrgg.rrku.r, fungsi
tugas
:
a' Penyusunan kebrjakan teloris di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika. b' Penyelengg*"l1 urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika. c' Pembinaan dan pelaksan-aan tugas di bidang perhubungan, Komunikasi d.
e'
Informatika.
dan
Pembinaan Unit pelaksana Tekris Dinas^ Pelaksanaan tugas lain vang diberikan oieh pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya.
dan
Baglan Ketiga Susunan Organlsasl Pas&l tr8 (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Konatrnikasi dan Informatika terdiri dari: a. Kepala Dinas.
b.
Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian perencanaan.
c. Bidang-bidang,
terdiri dari 1. Bidang Angkutan, membawa.hi a) Seksi Angkutan Orang;
b)
c)
;
:
;
Seksi Angkuta tsarang; Seksi Kenda_raan dan perbengkeian.
b,
b)
3.
Seksi Manajemen dan Rekayasa LaJu Lintas; c) Seksi Bimbingan dan Kesetranatan. Bidang pelayanan Telekomunikasi membawahi : a) Seksi pelayanan Teknis Telekomunikasi; b) Seksi pengawasan dan pengendalian; c) Seksi pelayanan Data.
4,
Bidang Komunikasi dan Informatika membawahi : a) Seksi pengembangan Tekrrologi; b) Seksi perangkat Keias; c) Seksi perangkat Lunak" d. Unit Pelaksana Teknis Dinas; e. Kelompok Jabatan Fungsional; (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Ferhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana- tercantum pada L"ampira-n rv d; merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Fengaturan tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana climaksud ayat (i) hun"rf d ditetapkan clengan peraturan Walikota.
oReA.rvrsAsr
D#ffi pHCIn^raer uurrlr Bagtan Kesatu Kedudukan Pasal 19
{1) Dinas Pekerjaan umum rnerupakan unsur pelaksana tugas pemerinta}r daerah
dibidang Pekerjaan Umum. (2) Dinas Pekerjaan oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung -sekretaris -umum dipimprn jawab kepada Walikota melalui Daerai. Bagtan Kedua Tugaa pokok dpn Fungpi Pasal 20
Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusa. di bidang pet.4"an ,.rlr.r- berdasarkan asas otonomi dan
pemerintahan daerah tugas pembantuan.
Fasal 2L Dinas Pekerjaan umum daiam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan tekrris dibidang pekerjaan umum. b' Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang pekeq'aan umum. c' Pembinaan dan peraksanaan tugas di bidang pekerjaan umum. d. Pembinaan Unit pelaksana Teknis Dinas" e' Pelaksanaan tugas lain yang d.iberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagi,an Ketiga Suguna', Organlsasi Pasal 22 (1) susunan organisasi Dinas peke4'aan umum, terdiri dari a. Kepala Dinas.
b.
Sekretariat, membarnahi
:
:
I
c.
f $
r
Bidang-Bidarrg terdri dari : 1. Bidang perencanaan, membawalii
2'
3.
:
a) Seksi Ferencanaan Jalan, Jembatan b) Seksi perencanaan Keciptakaryaan; c) Seksi perencanaan Tata Ruang.
i i
dan pengairan;
Bidang prasara,a Jatan dan Jembatan membawahi : a) seksi pembangunan dan pemeriharaan Jalan; E) Seksi pembangunan dan pemeliharaan Jembatan; c) Seksi penerangan Jalan Umum.
Bidang Cipta Karya membawahi : a) Seksi perumahan dan pemuliman; b) Seksi Bangunan Gedung; c) Seksi Teknik penyehatan. 4" Bidang Tata Ruang membawahi : a) Seksi Tata Kota; b) Seksi pendataan dan penguktrran; c) Seksi pengawasan dan pengendalian. 5. Bidang pengairan dan Drainase nnembawahi : aj Seksi pembangunan Jaringan Irigasi; b) Seksi Ferneliharaan,iaringan trrigasi; sefsi pernan{aatan dan Fengendalian trrigasi dan Drainase. .c)_ d. Unit pelaksana Teicnis Dinas. e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan organisasi Dinas Pekedaan umum sebagaimana tercannrm pada v dan neerupakan uagr*n Y"'; ddrkl.pisautan dari peraturan Daerah t) as sebagaiman a r, i m ak su d ayat ( iiH?? tT.l"#H 1)
ffiinit"
(
iy;Jfg*"tr:"Tiffi .?f
ORGAI'ISASI DII'AA
*?RH*
DAIT PERTAUAITAIT
Baglaa Koratu
Kcdudutan Paraf 2g
"' 3#htf, :Hfr.Sffi ffi
(2)3ffi
ffi
;i,TtrHf
,, n su
r peraksan a tu ga s pe m erin tah
-fi:"J$rrff.JJff*ffff*:i1;rrT#*ffi ffi
xepa,aDinasyans
Begias Kedua Tbgns pokrrk deu ftrrgrl Pusal
Z4S
Dinas Kebersihan dan pertarrr*ur" neernpun_yai tugas pokok melaksanakan urusan kebersihare d'r' pertemsnan berdasarkan asas
ff#:ffit#tf,"Tffi#-tr$
PreBaI ZS
ffiI"*"H:.HH *::ffiffiffi;ffffi*f l*sanakan tugas sebagaimana
a'
Perumusan kebiiaka'teknis dibidang kebersihan dan nerrqh666h
c' d.
e'
Pembinaan dan peiaksanaan tugas di bidang kebersihan dan pertamanan. Pembinaan Unit pelaksana Teknis Dinas.
i1*fd-t
tugas lain yang dib€rikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
Bsgfan Ketrga Surunan OrgEELasf Pasal 26 (1) susunan organisasi Kebersihan dan pertama.nan, terdiri dari a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawatri : 1. Sub Bagran Umum dan Kepegawaian;
:
2. Sub Begran Keuangan; 3. Sub Bagran Ferencanaan;
c.
Bidang-bidang terdiri dari : 1. Bidang Kebersihan, membawahi : a) Seksi Operasional Sampah dan Limbah Tinja; b) Seksi Sarana dan prasarana. 2. Bidang pertamanan, membawahi : a) Seksi pembibitan dan penghijaLlan Kota; b) Seksi perawatan dan Dekorasi Kota. 3. Bidang penyuluhan dan Sar.ritasi, membawahi : a) Seksi penlruluhan dan pengendalian; b) Seksi Sanitasi dan Fenyernprotan TpA. d. Unit pelaksana Telsris Dinas" e. Kelompok Jabatan F\rngsional. (21 Bagan susun-an- organisasi Dinas Kebersihan pertamanan
dan
sebagaimana vr ar,, m",**par"r,-i*g,* yans A;;terpisahkan dari
iTHHS*tT:iran (') I:mTffiffffi%y#f$*ffi11;ffi.tras
sebagaimana dimaksud ayat (1)
BAB D( ORGANISASI DIITAS KOPERASI, PERIIIDIIITTRHIY DAN PER.DECITCANY Bsgt&n Kesetu
Kodudutan Pase! 2Z
(u Dinas Koperasi' PerindustriT.l*
Perdagangan.merupakan unsur peraksana tugas pemerintahan daerah di bidang t"p"r?"i,'p.rindustrian a-.r, p..a.gangan. (2) Di'as Koperasi, Perindustrian dan Perdagang* g* dipimpin oleh Kepala Dinas di bawah a',, u.'tfresi,fg:"*.u'r..JJ" w'r*o,a melarui
Ifr"H5"S:"lff"
Begl&n Kedua Tugas pokok aan Fuagst Passl 28
Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan melaksanakan urusan pemerintahan daerah _mempunyai fugas pokok aiuiE*g koperasi, -p**bantuan. perind,strian dan perdagan gan, berdasarkan asas otononni dan t,r.t"u Dinas Knrrarooi D-...i-.:-----:
,
*y'U
b' c'
Penyelerrggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, perindustrian dan perdagLngan" Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi,
perindustrian dan
perdagangan.
d'
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 6an fungsinya.
Bagtu Ketiga Surrr"al Organfsasf Pasal 30
(1) susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan terdiri dari
a. b.
Kepala Dinas.
Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagran Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian perencanaan.
c.
Bidang-Bidang, terdiri dari : 1. Bidang Ferindustriarl, membawahi : a) seksi sarana prasarana da'Ferrindungan usaha Industri; b) seksi Kerjasarna Kerembagaan dan pengembangan Teknologi, d.an; c) seksi Pengkajian pengendalian Mutu dan pemasar€u1 Lrdustri. 2. Bidang perdagangan, mernbawahi : a) seksi Sarana pengembangan [Jsaha perdagangan dan Distribusi; b) Seksi Pengawasan, perlindungan Konsumen dan Kemetrologian; c) Seksi Pembinaan, promosi d.an Informasi. 3' Bidang Koperasi dan usaha Kecil Menengah, membawahi : a) seksi Pengawasan dan pengeurba,gan tr(erembagaan Koperasi; b) seksi Kemitraan, Bina produksi dan pemodalan Koperasi; c) seksi Penaberdayaan usaha lvlik:-, Kecil Menengah tuMKM). d. Unit Pelaksana Telenis Dinas. e. Kelompok Jabatan Fungsionatr. {2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Ferindustrian dan perdagangan sebagaimana tercanfum pada t ampiran VII dan merupakan bagran yan; tilaf< terpisahkan dari peraturan Daerah ini. (3) Pengaturan tentang unit pelaksana Teknis Dinas huruf d ditetapkan dengan peraturan Walikota. sebagaimana rrirnsksrd ayat (r) BAB X ORGANISASI DIIVASI I(EBT'DAYAAIT DAIT PARIWISATA Bsgfan Kcretu KedudnLan
Pe.aI 31 (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daeratr di bidang kebudayaan dan pariwisata. (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berked.udukan di bawah dan bertanggung jawab kejada walikota melalui sekretaris Daerah. Bagfan Kedua ftryas Fokok dan Fungat Fasal 32
:
Pasal ga
Dinas Kebudayaan dan pariwisata dalam rrirnaksud padn pasal Se tugas sebagaimana merlyefrr,gga"d;Hrg"imelaksanakan , a' Perumusan kebijakan teknis di bida'g kebudayaan, pariwisata dan TMS-BK; pengelolaan
b' c' d. e'
[ffi:'ffiffi*ffifl,frft:ffi:"*
dan peravanan umum di
dan pelaksErnaan tugas d"i bidang kebudayaan, pariwisata dan TMsPembinaan Unit pelaksana Teloris Dinas;
;;aToGt
trffi
tugas lain yang diberikan- oleh pimpinan sesuai dengan tugas d.an
Brylt! IfeHgs gll3rrnqrr Ofgadsasf pasal g4 (1) susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan pariwisata, terdiri dari a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahi : l. Sub Bpglan Umum dan Kepegawaian; Z. Sub Baglan Keuangan; 3. gq5 Ragran Perencanaan; c. Bidang-Bidang, terdiri dari : l. Bidang Kebudayaan dan Seni, membawahi a) seksi Kehudayaan dan Nilai-nilai rrad.isi;: b) Seksi Atraksi Budaya; c) Seksi Bina Seni Br.ldaya. 2. Bidang pariwisata, membawahi : a) Seksi promosi dan Kery.asama; b) Seksi Bina UsaLha dan Industri Wisata; c) seksi pengembangan sarana Kawasan dan objek wisata. 3' Bidang Musium dan peninggalan sejarah, membawahi : a) Seksi Musiur:r dan Kepurbakalaan; b) Seksi peninggalan Sejarah; c) Seksi pengelolaan Lobang Jepang dan panorama.
l
I
bidang
:
4. Bidang TMS_BK, membawahj a) Seksi Kebersihan Lingkungan :
dan Kandang; Seksi Kesehatan dan Makanan Hewan; c) Seksi Ketertiban dan Keamanan. Unit pelaksana Teknis Dinas; Kelompok Jabatan Fungsional;
b)
d. e.
(2) Bagan
susulal orga.isasi Dinas
Kebudayaan dan pariwisata sebagaimana i'm;;;;i'ffi4*,,, ;:lffiffiff*ffi:""" vans tidak ierpisalrkan dari ^
(')
ft?fi??ffi,ff,H-.y#Li$*ffiil;^ffi
ff ." sebagaimana dimaksu d ayat
(
1)
oRcArrraaflr DmAs
Ptrctroffi****
DAn AsET DAERAE
Bagfta Keratu Eedudutan pasel gs Dinas Pengeloraan Keuangan dan Aset p...* pemerintahan daerah di bidang pengelolaan
(1)
merupakan unsur peraksana tugas I;;;-6 dan aset daerah. Dinas-Pengeloiaal Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oreh bawah" dan--terta'ssuns jai"u- kepadaKepara Dinas yang dr*.ot, melarui
(2)
!:*:ffi"ffir#.
Bagfar Kedua Trrga potok,rrr. Fuug:I Pa!8f 96 Pengerolaa-n Keuangan dan Aset Daer* mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan p.me.ir,t"han -pengelolaan di uia"rg plndapatan, keuangan dan aset daerah berdasark* otonomi dan tugas pembantuan. ""r" pasal Az Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalar. melaksanakan tugas sebagaimana di'naksud paaJpasal 36 *.ry.r.ris*akan fungsi :
Dinas
a'
c' d. e'
::$f*ffi.
kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan
;:XIlH,ff* ,1ffi.,ffiilt*H.,11,;;raranan :fl3ffi"Xffi.pe1aksanaan tugas di Lridang pendapatan,
umum
di
bidang
pengeroraan keuangan
Pembinaan Unit pelaksana Tei
il1*ffi-'
tugas iain .vang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan rugas dan
*,"ffiffi"", (l)
Palal 38 susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari a. Kepala Dinas.
b.
Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagran Keuangan; 3. Sub Bagian perencanaan. c^ Bidang-bidang, terdiri dari : 1. Bidang pendapatan, membawatri : a) Seksi pendaftaran dan pendataan; b) Seksi pemeriksaam dan pe.netapan; c) Seksi penagihan dan pelagloran.
2.
Bidang Angga.ran, m.embawahi : a) Seksi perencanaan A:aggaran; b) Seksi pelaksanaa:r Anggaran; c) Seksi Evaluasj .A*:gipgara-r:;
3.
Bidzurg Ferbendaharasrl" &rernbau/s-hi a) Seksj. penerj.rnaan:l;
:
:
4.
Bidang Akuntansi, membawahi : a) Seksi pencatatan dan pembukuan; b) Seksi pelaporan; c) Seksi Bina pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Bidang Aset Daeratr, membawahi : a) Seksi perencanaan dan Inventarisasi; blSeksi pemanfaatan Aset; c) Seksi pengawasan dan pengendalian Aset. d. Unit pelaksana Teknis Dinas;
e.
Kelompok Jabatan
l\rngsional;
(2) Bagan susunan organisasi Dinas (3)
-
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah . sebagaimana.tercantum pada l,ampiran ni J; merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini. Pengaturan tentang unit Pelaksana Teloris Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) hurrf d ditetapkan dengan peraturan W"fitota.
oRcAltrsaslr DrrrAs rePEDffi#* DArr prNcATATAry srprl Bsgfen Kesatu
Kedudutan Pegal 39 (1) Dinas Kependuduka, dan Pencatatan Sipitr merupakan unsur peraksana tugas pemerintahan daerah clibirlang Kependud"i.*
a* b.;.;t"t; fipil.
(2) Dinas Kependudukan
!:*Hffir"ff.
-jil;-
dan pencatatan Sipil rlipimpin oleh Kepala Dinas yang bawah dan bertanffig k;;i"'"*urLo* m.raur Bagfas Kodua Tugas pokok dqn nlngst
Pesal 40 Dinas Kependudukan dan Pencatatan. sipil urusan Pemerintahan Daerah berdasark; mempunyai tugas pokok melaksana-kan
,;;;Domi Pasal 4f
dan tugas pembantuan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dimaksud pada pasal40 menyelenggarakan dalqm melaksanakan tugas sebagaimana fungsi : a' Perumusa, kebijakan teloris di bidang kepentluclukan dan pencatatan sipiJ.
b' c' d.
e'
Ixl#1Ttrffi.r"#,H*r5Tffitahan dan petavanan umum di
bidang
Pembinaan dan pelaksanaa'trrgas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. pelalcsana Pembinaan Unit Telcnis Dinas.
ffi$ffiit"
tugas lain vang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
m,
Pasa! 42 (1) susunan organisasi Dinas Kependudukan dan pencatatan a. Kepala Dinas.
b.
Sekretariat, membawahi
:
sipil terdiri
:
c. Bidang_bidang, terdiri dari i. Bidang Arrrnifis6asi Kependudukan, :
2.
,
membawahi : a) Seksi pendaftaran dan Muta"i p"ri.rarrh b) seksi Pelayanan Kartu Keluarga
dan Kartu Tanda penduduk. Bidang pencatatan Sipil, membawahi a) Seksi pelayanan
3ffi:_#igetolaan Sistem
Inforrnasi Adminisa.""i Kependudukan,
a) Seksi pengolahan, perekeman dan pemutalrtriran b) Seksi Verifikasi Data, Monitoring
Data;
dan Evaluasi.
d. Unit pelaksana Teknis Dinas. e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi ,Dinas Kependudukan dan pencatatan
;'#3ffifriffiTffiJ;';,i
(
t)
;:Hffi tffiTfr -.yeffgffi
;..*iH Xl
i;ffi .f as
Sipil merupakan bagran yans tidak
sebagaiman a dim aksu d ayat
. oRcArrrsAsr nnrffSffirrouery
(1 )
pAsAR
Bagfan Bcrehr Kedudukaa Pagal 43
"' 3ilH,i;t*?:ffi#ffi#:*oakan (2) Dinas penseloraan pa:a{
unsur peraksana rugas pemerintahan daerah
dipinpr oreh Kepal" Dr^," yanq danbertangung jawaur..p'aaa'wrlik";;;fi berkedudukan di bawah .r1t.*"*rsDaerah.
ftgE Dinas
Pengelolaan
pemerintahan daerah tugas pembanfuan.
Ptg{.'' Kodua
PoLoL rr'ra 1l.ongtl pasal .14
Pasar
memDunv melaksanakan attia".i';X";1"*",,',."5::* y"k9k berdasarkan
urlrsan asas otonomi dan
Fasal 45 Dinas Pengelolaan pasar dalarn mel,aksanakan tusas pada Pasal 44 menyel.rgg;t rralznr- sebagaimana aor-^_^: ,"s pokok dimalksu6 r'fungsi , a' Perumusan kebijakan teknis di bidang pengeroraan pasar. b. Penyelenggaraan urrsan pemerintahan - svrutL"'rrllrl clan pelayanan umum pengelolaan pasar. um di bidang
c' Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan d. Pembinaan Unit peiaksarla ?elcris Dinas. e' Pelaksanaan tugas rain yang
pasar.
diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
*ffio,**Iff*", Faral 46 susunan organisasi Dinas pengerolaan pasar terdiri dari e- Kenolo n:-^-
(1)
:
2. 3. c.
Sub Bagian Keuangan; Sub Bagian Perencanaan.
Bidang-bidang terdiri dari : 1. Bidang Pengelolaan Pasar Atas, membawahi : a) Seksi Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban; b) Seksi Retribusi, Evaluasi dan pelaporan; c)_Seksi Pengembangan Sarana dan h.asarana. 2. Bidang Pengelolaan Pasar Bawah, merobawahi : a) Seksi Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban; b) Seksi Retribusi, Evaluasi dan pelaporan; c) Seksi Pengembangan Sarana dan prasarana. 3. Bidang Pengelolaan Pasar Simpang Aur, membawahi a) Seksi Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban; b) Seksi Retribusi, Evaluasi dan pelaporan; c) Seksi Pengembangan Sarana dan prasarana.
:
d. Unit Pelaksana Tekrris Dinas.
e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar sebagaimana
tercantum pada Lampiran trG dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peratural Daerah ini.
(3)
Pengaturan.tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat
hurrf d ditetapkan denga:: peraturan Walikota.
(1)
BAA }ilII ORGAI{ISASI DIIYAS PERTNTIAIT
Bagtan Kesatu
Kedudutan Pasal 47
(1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana tugas pemerintahan daerah dibidang pertanian, perikanan d.arat, perkebunan, kehutanan, peternakan,
tanaman pangan dan penyuluhan. (2) Dinas Pertanian dipi::npin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan bertanggung jawab kepada warikota melalui si
di bawah dan
Bagian Kedua Tugas pokok dan Fungst Fasal 48
Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemenntahan daerah di bidang _pertanian, peikanan darat, perkebunan, kehutanan, peternakan, tanaman pangan dan penyuluhan berdasarkrn is^s oteinomi dan tugas pembantuan. Pasal 49
Dinas Pertanian dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana rlirnaksud pada pasal 48 menyelenggarakan fungsi :
a'
Perumusan kebijakan telin:is di bidang pertanian, perikanan d.arat, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertamanan? tanaman pangan dan peny,uruhan.
b'
Penyelenggaraan urusan pemeri:rtahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, Perikanan darat, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertamalan, tanaman pangan dan penyuluharr.
c" Pembinaan dan peiaksanaan tlrgas di bidang pertanian, perikanan perkebuna:a, penyuluhan.
darat,
kehutanan, petemakan, petrtamana.n, tanaman pangan dan
Bagtan Kettga Susunan Organt;asl Pacal 5O
(1) susunan organisasi Dinas pertanian terdiri dari
a. Kepala Dinas. b" Sekretariat, membawatri 1.
:
:
Sub Beeian Umum dan Kepegawaian; SiiU eagian Keuangan; Sub Bagian perencanaan.
2. 3. c. Bidang-bid*g terdiri dari
:
1. Bidang Fertanian, perkebunan aan Kehutanan , membawahi a) Seksi pertanian;
:
b) Seksi perkebunan dan Kehutanan; c) Seksi Sarana produksi dan Alsintan.
2'
d. e. (2)
(3)
Bidang peternakan dan perikan€u1 Darat, membawahi a) Seksi peternakan; b) Seksi perikanan Darat; c) Seksi Kesehatan [{ewan; 3. Bidang penyuluhan, membawahi : a) Seksi Progra'n Tata penyuluhan; b) Seksi Kelembagaan penyuh.lhan; c) Seksi pasca panen dan pemasaran Hasil. Unit Pelaksana Telaris Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional.
:
w
Bagan Susunan Organrisasi Dinas pertanian sebagaimals pada lampiran Er dan mempakan bagian yang tidak terpisahkantercantum peraturan dari Daerah ini. Pengaturan tentang unit Fetaksana Teknis Dinas sebagaimana rrimsftsqd ayat
huruf d ditetapkan dengan peraturan Walikota. BAB
(1)
XlI
T'IIIT PMI"AKSAISA TEKIIIS DAERAE Pasal Sl (1) Dalam rangka..pengernbangan fungsi teloris tertentu dan pelaksanaan u.m.san daerah dapat dibenttrk uniiPelaksaia Teknis tertentu sesuai dengan kebutuhan. (2) susunan organisasi unit pelaksana Teknis, terdiri dari : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Pembentukan organisasi dan Tata Kerja unit pelaksana dimaksud avat (i) akan diatur lebih taniu; de;;L peraturan Teknis sebagaimsns walikota. BAB
XIII
I(EI{IUPOK JABATAIT r'I'IYGSIOITAL Pesal 52 Kelompok Jabatan Fungsional urelaksanakan sebagian tugas pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 58 (1) Kelompok .Jabata:r Funssionoi terd.iri r{qr..i o^i,o-l^r- +^*^-- c-
L,
Jumlah terraga fungsional ditentukan berdasarkan serta sesuai derrgan peraturan perunaang-u'Jangan kebutuha' dan beban kerja yang berlaku; (4) Jenis dan jerrjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundangundangan; (3)
tt'
ffIffifu-*:l$"Fungsional
mempunvai tugas oesuai dengan peraturan BAB:NTU
TATA XTR^'A Psral 54 Dalam melaksan+"t tugas setiag satua4 Kerja perangkat Daerah dan Kelompok Tenaga Fungsional pr-iip-tflrdinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dale'r' tingrn-lngan -iiu"m.ner"pkr' *""rrrc;*?*g *"rp* antar satuan organisasi di Iinghrngan Pemerintafr a""raa *rta aeng; insilnsi lain di r;; p;rr.rintah sesuai dengan tugas Daerah masing-masing.
Pasal Ss
setiap pimpinan organisasi wqjib rn-ellgawasi bawaha'nya masing-masing dan "satuan bila terjadi penyimpanry,""s* rJrsk"h-rangkah yang diperlukan sesuai den gan peraturan pemndang-_undan iengambil gan .
Pasal 56
setiap Pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan menabirikan ui-ui.,i,, petunjuk bas
;-;'
Hffitr*ffiH3*fn-,,,rf-
Pasal Sz
setiap pimpinan satuan orgarrisasi waj.ib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta **Ji,,g--"*ire
l"#fiffiYiilfrjepada
-"t";
a"' ;6;;ok;-
raporan berkala
Pasal SB
setiap laporan Yang diterima oleh pirnpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib raporan, e bih,an1 u t d'an
fffX
*a*H*ffij nf*,i*:il*l*I ltl*.,'an
Pasal Sg penyempaian raporan ?-d* kepada atasan, tembusan raporan cusa,paikan keoada satuanmasing*m*rhg wajib org*ii"."i-fi;--il; secara fungsionar mempunyai hubungan keda.
pasal O0
Dalam melaksanakan tugas setiap piulpinan. organisasi dibawahnya pemberiai: bimbingan kepada ""9.r, bawahai-Jr"i.rg__asing, dan
dala'n rangka
mengadakan rapat berkala.
EsEIolr'
wajib
PENGAnGT(ATAII
r,ff?#*****n
DALATT TAEAT^,T
Paragraf L Eceloneriag PaBaI
F:i1nffi:""Ti::* ;tr*,H".Dinas psngengrra^
',
dnrr
6l
Daerah disesreaikan dengan peraturan
,m3fip-
Dala.u Jaba-rn para! 62 Pejabat Struktural pada Dinas Daerah dianoknt drn rriL--L^-1ir
BAB:(II( PEIT{BIAYAITIY
Pasal 53
segala biaya
yang diperlukan untuk pelaksanaan dibebankan pada Anggaian pendapatan Retania Daerah. tugas pada
Dinas
Daerah,
rrnrplrrfffi#"*oroo, Pasal 64 (l
) Ketentuan mengenai organisasi d* eselon yang ada pada Dinas Daerah masih tetap berlaku s_epanjang belum dibentut/diganti berdasarkan ketentuanketentuan dalam peraturan Daerah ini.
(2) Semua Perangkat Daerah yang :rcia rnasih tetap beriaku sampai dioperasionalkannya Perangkrt or.rih yang baru menumt peratura-n Daerah ini. (3) semua ketentuan mengenai Jabatan Fungsional dinyatakan sampai dilakukan penyerasian dan p".rf.urr"iL slsuai rnasih tetap beriaku peraturan perundangundangan yang berlaku.
(4) Rincian tugas, fungsi sekretariat, Bidang, sub Bagian dar: seksi ditetapkan dengan Peraturar.r Wa1ikota.
I( {1)
(21
BAB ]OU TENTUATV PENUTT'P
Fasal 65 Pada saat berlakunya peraturan Daerah ini semua peraturan -r".ngatur Daerah, Peraturan warikota dan atau Kepr"ltusan walikota tentang organisasi ,rrg perangkat daerah dicabui dan dinyatakan tidak Grlaku ragi
Hal-hal yang berum diatur daram peraturan Daerah pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan pe.atu.anini sepanjang mengenai walikota pasal 66
Peraturan Daerah ini mulai berraku pacla tanggar diundangkan. Agar setiap orang merrgetahuinya, memerintiLu, ini dengan menempatkan rya diam iembaran D;;d pengundangan peraturan Daerah Kota Bukittinggr Ditetapkan di pada tanggal
$
{
Diundangkan di pada tanggal SEI(RETARIS
g(bff KOTll,
# 1
Drs. H. I$IAIRI L
Pcmblne Utame Uedya/frp. 4lO OOg.146
:
:
Bukittinggi
/9 4ft€lqg€&
:oo\
z:p ib8 Fo ot
!3 na$
i
p
xi
il Er.. \
u : (1 6i(
I
.il
xy
V?
13 F oI.0
"z
I
z4:
.
)
6rj
t*'
E
E!b h
<\\
F
z
s d.
.)J 5-<
F D
d,
t! q
3d
t-
m=
\r
F! I
*Zt-
qY
x
il$ z
z
F{ YF
I I
za
97. c< I
>
2.
0
76
.-\
J
LLI
.d ql
d5z
(,
6z '(,o =<
d
)
5 o
a
a 3
z.
(/)
(f,
X"Y
=
u>a
o = U =J rL
I
x4 _E* s?oo v2x ad-4
Or!
<5u
z-
ll)
F
U)
i
Y E
o '2. ut
o_ et)
z
o
q)
U)
z
4 O
lz
J
F
EI
o. trl
e a
V
X
Z.
V
m
a ,.2 z^*
6 tr)
2
u -6ft <5d lr.)
(9
E
o
z.
I
o
z
rD
t,
5J EE (,u= Mo-/-
xao 45
L.) !J>
v't
2: j2
.:< 4&
\2Q
>z*
66; COILA z= ?? tl;F
b, '-o
l!
o.
F
z
-n
tl 9 Uo
z
Iu F-o'r 9
qi
FO
Y.<
U'r { --i E- S
c6 2d u)
rt)
is s
tr)
5i $
6
il
Bz c:l3
XL\
cn<(,
5"th i1 ::
a =*
F
sd
-'>.*
lJ.l
lJ.l
Hrl
u)a
U1
h
o.
vu.)
.)l F1
i<< 0s23 d :i: !a r! cc !.! s>[j 23V
c&
F q 14
zd
z4< ]>z
d< vltsk ;-& z :c
V)
l&,;
kYe
*61 *Zl-
z ?
B
z
TU aZ
/,
tr t rl
z
za
;x z.
z D
F
F >
L!)
?.n QT m< A
d
4*
?AAZ zz i
t$t nrd).
6.6
iltq'{5 ;:i;<El
trv
o-t!J* aX Ill 5l
f
f
UI
(r,
t! Y
V)
Z
U>
z.
v-)
o 6
Z
C''
J
6
zu
q.l
z.
F.
(, g.
M
F
z ah
IJ.]
V J
o
ql
F z 3
z. 3 (t) 3 CD
--F
<*4
3e!2 roo? z) t!? o.
J
z YA !lo
^lz UT
;s o
ua
2
z ,-F
s*! qt<-
zz s* a
fra
Hqo fl
=r u i3
Z<
CO.r \
=>
5ig YsN
fn qd
{J
<1F
*= &
:EN-
*s\ F
z
d,
^)l
F
r!
m3 1A
u.]
<:(, d*z
z> st
a
14u< o.Z?
z
z
z a
.i <
zd otr.! zd'l 4Z a
Ell g.t
cri v aZ 6ci
() z.
J
F
o-z
CCLJ<
z
LU
EzYE Um,iA
.EYS o_
JD
cc
z
{v
z{8 <*q
z<
n/.:
tal
_y ?< zz -#H ftSz t/)i<
z
-;^ ao d.z
ri{
zj
-, E u
a
ht-
3
&
->-
Z+t
q1
l.t ? L!!
EIO o-z
7-,
Llr
J
d,
o-
o
+J
r
CA
J
U)
U)
c/)
o 4
o a z.
6
z U)
Z
vz lrl
F
-.1
z
U)
(h
q
I J
.-ua Qr.
z,
(,
z
o< .--(i z<;
u o
z, z,
..81
U'
Z:E
sSei
^
5 U)
z4?
3E'3u
a-k J
:EF
r-<
I
q-a
tl,zr!<^\
BTEg ix qJ:)
A2 trt o d-z
.JY a@
E> 2,II
o.O
*
lJ.]
a
z
O
zz < i{t
9.1 -.:
J
z o
4A
[lt
(Jll
lz
2s
"...]
():
z4 ;-@
;,-
I
q1
z Z2 l. C= <J Pz
iz ax
J
q L!
(h
r(
,!F
u)-
co
:C q
r i
/**gg/ i Es'i I
r2;
l'l 'l--
I
tr
z
:l
i-u X6
v\oc\ Fio Fb
$ !" dz *i $ VR \
z
S
cofi
)d. a it)
Jst\ El\
rl gJ
v z 5
Zt' V<
6tV< r!V
a
F
s
z4
4
NJ
F d
=1
i E.i
r{l
i8i
V
r!
<<,
z>
o)l \)al-
z<< ^-i(2 =>d B:]U
c^c
art
z
*z
a
J
..v z=
z
d.
'./.
a-Z?
A
rlJ G.
Z
do ii
n"
zS
tJ_
z.
F
2
q.l < co)z
5<
C]
_U'
")ot
v
2
a
9)z
f,3= /;)'Z =
D
5 =,
:E
o :<
U)
(,
Z
(II
J
-N,=
A.
UJ
Gr
*z
z-i -.<7 ahq;
qza X
-3V
v6 <(f
<J JI.I] llF
uJ o-
t! t-
F
!<
-z o) a< -..1
tr.]
L
a/)
Z
z.
-
za l< L!V
7.) .t=
!
2
vlllz
!
F v)
Ir.l
v
V
J
octt
z
z.
o
q
U'
zz UF
Cr,
9= coJ
=. (,
E o
{ 2i aj
11
J4u)
-z? v>:
ulA< q; d
F
z
3l'<-a; z< zJ
rl]
2
rrl
a n
tJ..)
z,
f
U) J
J
U)
z
46 2'J-
23 F
cq
Z
v
= aZrt
(i
z
ll
d.
|I -r ta4tze lv<(, I Qdz
o
z F !
z
l7t
lch4u
Ii .icn zN
ltI 9r I
*_
_l
I I I I I I I I I I
O^ z\b*9 Fol)
Eff { X
t'-*_-
_l
I I
zl
3l lQei tdi 8t 7.
Irf iir
l7z
ql lcaJ l=d /,i h' lrl
w\{J
Y,eb - F-1,
a9 d.;
z ,-HO
*4d aD
*p(
z2<
I
n9; l.l?<
/i=i
ixX 7-I
U)du
(Ji4t^
EE
;E
FC
LJ
z?
eft
5g* 2059
;TTE
L<-< rc<=tr OE:O
lEe ioa
ta& r.<
f; "r!,
<\\
9>
toE
A.
z
4
d-l
F
5-( <=(J
Ll
4 Y
daz
Ll
a
HL,)< a.ZF
OG zp
z Z tr
trh =<
B
zs sx u* d't AZ
il a J
D< AA 3
Z
=
:=)
(, 0( 7-<
3 =
z.
Eg
{ -)
7z :s
=21 vdl
!.1 <, 6 r,,=_
3r (P
U
I{R
E,
&
trj
)< t"u o(t)
v)
z U)
o
z
xz f.l
z.
6
.]
U'
&
aD
I
C')
z,
z
(9
E o
2, z.
:) CD =
U'
z x
r!
2
4z
9ir
3--t€
l!ir-
d;
z z< <-t
z
7z
6<
212 aE{# l=!c< !.l()HFq
3Z EJ tlrlo gT U)
,1E
<* aj
(n
E
trl
d o.
a.
hJ
lOarrE
EH 0.
A.
{
a
Ll
2,
t-
z
7
;< yr
taz (r< z d
t1
z hl
A.
z >_1 :,J
!a =z d
14
L:
z
3i=
e3i*
aiSE zRr.
EI
*''
E] A.
E3
7:g
)z s.1.J
2Zs tr< El tr
Fr
G"
*B Eo
"t tro t"9al Uolrr 5A nat t <3ti-
rth vR \
T F
z a z
5"rhdf-l ..
o
z
..
a
I
z4
-t 3
JJ
FsI
2 oz
o. L
z; ds
z
o
4
f z J tu f (, 2 2 UI ut A o-
Aa6 ftsr '=fr o,
H
*iJ
kYe /,
4z
6u <2
r!lr< t ZF-
m<
sil N;Y
;a 2,
/ a 3
z,
E E n q
z
-
a 3
F
c,
o-
z
3E aid
o
z,
6Z :)< o6
6 e.
f= f
(,t=-, .D=
-a
-
ul
HE o.
Ts ob
z,
o
6 z.
E
o
(<
nig
= 43
= at,
T
o
6 z xu., .o
z
6
F
z o
o-
u,
Y
I
x
IIJ
o F 2
z, z, v=)
D
=' U
o.<
z F <J @<
xa 9(, .'3 Olr J
UJ
x
z s-$
e9 oE o(o UJ
r
TZ at-
gcI
--zm 6C)r OJ
Sz FX o
z E. (r,
o: u2 o
q
l-r
H
< 4
FX
aD
(,
ClC
-zx
E IU
v (r,
(
,..\.
!-
3E c,o-
rr.l
q, o
o
-
<:)
E-r'
r
an <(
G]
et
:(
qJ
l1
(rq (Jt zo Iu -ocl
.C
=\ {us
d:
2 o z
zulo
TIi
z
UI
. J
:.1(kl
vr-.{
t. *, u, llj
o lu
J$e td .. ..
EI u!x o.2
(i) Y
3+ ot
z<
@U,
Fqt <:(, c*z klqr<
F
LZ?
tr
(
ul
F
o
Oo-
0(o
6dr
3e d14
i8 <.
UJ
o.
o-
o
xa.
5f, ouJ
trIr ,fi{
Bd 6Y 2
w
o a6'
cro
r{
= 7 o 6
Z
Jo x
z
iat
+< Yr)-z urful tr-2 6<-O 1U
l=
o
txUJ
ho. f, ul
tr
tr
o
d)
.
Y
H
1l,l
o.
Y
ut
t{
lrl
rI B
Y
&
u.t
o
z= io
a =u.
1
z a
trr
.lz
EE
i -{
o
z,
,3f; < lrt qlx EZ f,< vto
E, F a 3 () 1 E u.t
frHFE sHo
f<
E
f$
-:)=
(L
H3< =38 fr#gE Zf,UJ
"'3; tro ltJ
o.
U'
e.
IU (L
o V U,
o = 6 v) z
o
z
o z
6
I 2
o
Y
lll
z
o-
at,
UJ
I
Y
J
UJ
o.
(,
F 5
u. o 2
2.
= J
t)
z
J
3;
U)
F
<J d)<
2
i3
H$
rf;33
sfifr6
lg=
2-l
OL J
TE
rltJ
-1
_d_zQ or<
o-;
-5
2
U'
'142 =o{=
YF
f;r
9S Zs 8 iocl
La{
f
-
m>
v
O{
z
z
liJ
lQ
.r /.
YS
v[{ 4t i \Q
r,"l
Eo6
>d .h lJ)
4
;< a;
7z
uz O<
vq: 7 ,/.
aril
Yi \ 7
m<> =&<
-is
E!al )d;
-I+ v;z r!<<
E,)
az V<
H
!!o
(rr< 6y g.l <
g
vj
lrl >l
F.
s< (,g
A}
6^da
4
Zz
z*
7-
z-Q
z
z z
?.
F d, 0..1
F !z
c0<
*6i g-ZF-
H
!r)
z
z
-
z B z< ?o JLD
HL
ik !.4
<
i= JE
Il.1
lo14
az 3<
z.
1*&
nzS *ciu =?ul D (r,)
)
= o
E
gl
4
o
thd A
(L
J
--..1
(,
?
z
o
z ::! g
&
U)L V !r.t tr.l
q*
V
v)
tha I!J
r(< 4<
o
Z
zul
q7
es
?< *cod
*)z #,z!
U)
z
D
5
t
6.
z,
v')
Z
o f
(./)
v7
z
c)
7 o
Y
F
-l
z
i!
U)
UI
U'
z
o 6
V q.l
v
14
J
Irl
L F a
U)
z,
;
(9
e o
F
z. z.
U)
ag)
e
6
z
J
U)
f U,
,(.\< zd j= (v
u-tzZ< t-a,4 L]
U
CQ
t/)
i!< Aq ir> 't
:)
z
>z
cn
7 U2
z
o \l
HHH Lll
f
Hb
Er .o
3
jqu
CA <\ F-3
Ou) 2,>.
Ur
-?: v 2.< Lll/t-
qp
tn)d
F
e$ fi
A:,\Z ;>
;.2
=*Q
!! L
c(.th L
z
iEt l
L
zLn o-< 4a
t^4
ifri
t?l
>z ?<
I
<:7
I
tFi tt
-rl7-
o-
!:r
--J
z>
i
v.
-
! cl
<:(, x*z Ll\J< c-Z-
caP
u1
z
r2z
;
Z
Z
ts-
az z1
q
a7-
@a
-?= U
lr..l
/- ,; Q+ <
:tr
a -]
za-
o-
q..l
(u
cQ:Z
ul
l
@z U)o
o
F
I
UJ
U'
2
z
z.
o
(9
=
J
U'U
z
d. OJ o.
AZ
aa4 }l
BX? EJ pU
a
Z H
q
U)
xt!2
Z
a
z,
J
o-
c-
IU
=< v-1
c0
UI
lII (,
d,
!U
z.
J o
Z
o
z,
F
z V) v
gJ
ct)
z.
J
d 6
!t.l
U)
2,
E o
z = U)
f
ct)
z
=)3 Y-n7.
<4
a*l) d/z
(9
z,
Z
F
>,2 xtf otE
d.
;.<
-z
;sd :r'< <
H38 64
J
*,.
,> 4->
J( J_
-< .!
t;t
q
I'rel
|fl
z =
i
iis E8 { =! o i-, t< \)
!'rd D
Fa! \
z< <s
gFR
u) =du)
\I.J
s:t
HU
*r
ff
13 F
z4 d,J L'1
F
tE(;
u.l
kYc tsav
'F<
*8i *z?
d
m3 -a
XZ
L
-'< _rzl v1 <
z?
-E*!
f u-
==2F
A1<X Z
col)h/J/Q ulo.r 2 L!
tf*5 o.2
Yd.u.
_4,c9 2Az; *
;vo< ;iF> -tQ
tD (J
B
L!U
?
iz a<
zi.i
it-7 aq. r qZl 7
-
.,0
U)
:< L!d
tr)
v)
rl ::
Z7
Z
zs
*
iul
E ts14
?ft 6pV
2 JZ
aZ dd
*u
* z
J
I
z X p A
-A z-
A H
f.I
z (.r>
!
Z
zV
vt
Ll
!l F
-.]
z v U)
u
J
E
rlJ
o
zF
zlr.l A
a a
z rh *v
z
Y
a
zz zF
a) /-
z< 4t
-i# !
F
r
c0<
u)
o"s 6aa
x$E
a)\
J U
U
ztrj
fr.l
z Il.]
OV r&O
1a
A v
z z>)
(a
p
(n
>u
-z
* .e Llr
L!)
:)
^-3 z\
:F Zcz}l :4<}4L]
x?6
91AZ _urZ
-<x
a/)
^) =
ulD
Jz2
"'so< )-E.A
<<>
J=a
v
F
z
6s
2s8 ld, xff Et s E9n
L
riI er (
Y3 )d. u) Lt)
J st''
!.J \\
o""
z
F
<x() d,
ir.l
z> si
F
& V g..l
rd9< a-ZF-
Hur
aa
rd.
X
Z
z s
o7z
3
ci,i > mov: zu?
z< a.
i
r')
oE
E,
z<
tt)
caY
o-
c/)o
+Vo*a
I *fr4fr mlh vdv 7,-r7
V
?*
->P Er"<
62,t: JO-
d< L^
a d
pz
z,
Sz -{<
z*z
\l(4JF
t\S-
(r)
z
2
dfs
nEif Y<*
6rh *
z
3
E
2
]
o
J
a
UI (}
u,
oU)
= 6 6
e o
q
ta
Z
zv
J
ia)
o
z
(.r..l
V
(r)
V
c/)
J A
z.
g.l
(,
z=
G,
o z, z,
ZT,
U)
o{} z^< 3ila c0(,<
:) (/)
zq r!<
z z*z 2q:? 'ridzd. fiu(ai
P>h
!z!i*
U)
S*
<-i
->v
v-1 { 6?lJ) JA.
m-
oa< u.l
d J
c YQ 2'L) t! -i
-
z
,.<< z^< !u/ ^Joa 6Va
z<
A.
z*z h f;q :e,i V :Z
E"l
[fl
rrSg x#tr
?
r^
A \a
Er $
!-o
!" Ht
$ a
z< <s
$l I
l! IIJ >d 0u)
Jqt" f.t:: F
z
a
)&,\
F t! d, I
=14
LlJ
a
q.L
t:
X
z
a<J
-'tZZi
B
43 J(Il
ro-
(,A
z
<
z_ 1e
t=
z s
tr.l
c0v
H9=
Y;J (h
a> \z V*
z.
zL =az Yiz4
fi
otE< 4U) s1 .>
2A Ld
frz 5< (4o
J
<6 o<
z. F
E, tu o-
a
z
(n
o
q
o =
a
U)
zV
Z
trl F
J
z
U)
z.
a
tr.l
(9 d.
J H] a F
o z,
,< Ad
z
QZA za>
U) (n
Fr* d i:i *&
z
F
z a< uz ll]oz F t!
d.
o
qz
v? UJ; QQ V
a tt.)
u)> r!a a'< t! U) lr..l
"!
Z
xa ?a a) (J 11. J>
g3
z z>z
ra<
4z rrX{
,9>
= ,'r coQv
+z
<^ F!
d (ll o-
z z
*J az r!a qd tl
oz
-4
32t
g.)Jq@=
v
d&
lrj
U)
lz f< nL
a9Z !,t q ;<< z> <2
u.J
A)
