NAZHARIYYAT AL-TANZHĪMI AL-QADHĀĪ

NAZHARIYYAT AL-TANZHĪMI AL-QADHĀĪ (TEORI DAN SISTEM PEMBENTUKAN HUKUM PERADILAN AGAMA)

DAN TRANSFORMASINYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

‫نظرية التنظيم القضائي وتحويلھا في نظام التشريع بإندونيسيا‬ Nazhariyyat al- Tanzhīmi al-Qadlhāī and It’s Transformation in Indonesian Regulation on Legislation RINGKASAN DISERTASI Disampaikan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Untuk Memperoleh Gelar Doktor Bidang Hukum Islam pada Prodi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jum’at, 20 April 2012

Oleh : Aden Rosadi NIM : 32091009

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 1433 H 2012

A. MASALAH PENELITIAN Peradilan Agama merupakan bukti historis dari perkembangan hukum Islam di Indonesia. Institusi ini dimulai dari institusi yang dikenal sebagai tahkim, yang terbentuk ketika para pendatang Muslim memasuki kawasan Nusantara. Berikutnya, institusi peradilan ini berubah menjadi Ahl Hally wa al-’Aqd, ketika terbentuk komunitas-komunitas Muslim. Akhirnya, sejalan dengan perkembangan politik Muslim, institusi inipun menjadi tawliyah, seperti tampak dari adanya Pengadilan Surambi pada masa kerajaan Mataram Islam. Hal ini diikuti oleh kerajaan-kerajaan lainnya, seperti Mataram, Banten, Cirebon, dan Aceh. Cakupan dan tempo perkembangan institusi peradilan Islam tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari adaptasi dengan norma-norma sebelumnya, yang mendapat bimbingan dari ajaran Hindu, Budha, dan ”agama asli”. Perkembangan berikutnya dihadapkan dengan institusi”hukum kolonial” yang dibawa para penguasa jajahan, dan cenderung mendukung norma-adat daripada fikihKeberadaan peradilan Islam diakui oleh pemerintah Belanda. Bahkan, pada awalnya, mereka tidak terlibat langsung dengan urusan hukum dari komunitas Muslim. Akan tetapi, karena pertimbangan politik, pemerintah Belanda pun mulai mencampurinya, yaitu dengan dikukuhkannya Priestraad berdasarkan Keputusan Raja Belanda (KB) Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882. Pengadilan Agama ini dibentuk di Jawa dan Madura, sedangkan di Kalimantan baru dibentuk pada tahun 1937. Adapun kompetensinya meliputi perkara-perkara antar orang Islam diselesaikan menurut hukum Islam. Di Kalimantan, terbatas pada masalah munakahah, sedangkan untuk Jawa dan Madura adalah munakahah dan warastash. Berbeda dengan pemerintah jajahan sebelumnya, Jepang tidak banyak melakukan intervensi terhadap kompetensi Peradilan Agama sangat rendah. Situasi ini memungkinkan

Aden Rosadi -

1

Muslim untuk memulihkan Peradilan Agama. Pada masa kolonial Belanda, usaha tersebut tidak dapat dilakukan karena para ”ulama independen”, yang relatif menguasai fikih, terlibat dalam pemberontakan. Pemulihan hanya dilakukan oleh ”ulama dependen”, yang memiliki hubungan dekat dengan Pemerintah kolonial. Pada masa pendudukan Jepang, usaha yang sama dihadapkan pada penolakan golongan nasionalis. Hal ini tampak dari perdebatan tentang 7 kata pada Piagam Jakarta dan berakhir pencantuman ”Ketuhanan Yang Maha Esa” pada pembukaan UUD 1945. Pada masa Orde Baru, melalui kebijakan modernisasi adaptasionis, mengakui pentingnya nilai-nilai keagamaan dan moral dalam kerangka Pancasila. Peradilan Agama diakui sebagai salah satu peradilan dalam tata peradilan di Indonesia, sehingga para Hakim Agama mempunyai peluang untuk menggali kaidah-kaidah hukum Islam yang hidup dan berkembang di masyarakat. UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap sebagai tonggak awal bagi kekuatan landasan yuridis hukum Islam, dan pertanda ”ajal”-nya teori receptie. Gerakan reformasi sejak tahun 1998 bertujuan membentuk pemerintahan demokrasi Indonesia baru, termasuk di bidang hukum. Langkah awalnya adalah perbaikan sistem melalui perubahan dan penyempurnaan peraturan-peraturan yang mendasari penegakan hukum. Penyempurnaan tersebut bahkan dilakukan dalam bentuk amandemen terhadap UUD 1945, yang sebelumnya dianggap keramat (tabu), karena merupakan revolutiegrondwet. Sementara itu, sesuai dengan pengertian harfiah, maka reformasi hukum berarti proses perubahan tatanan hukum (constitutional reform). Konsekuensi logis dari penyempurnaan konstitusi adalah penyempurnaan berabagai peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk peraturan perundang-undangan terkait peradilan agama di Indonesia. 2

Aden Rosadi -

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Peradilan Agama yang notabene identik dengan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia telah, sedang, dan akan terus mengalami perubahan. Sejak tiga dasawarsa silam, terjadi beberapa kali perubahan Undang-Undang Peradilan Agama, mulai dari UU No.7 Tahun 1989, menjadi UU No.3 Tahun 2006, dan terakhir UU No.50 Tahun 2009. Perubahan-perubahan tersebut berimbas pada substansi, struktur, dan budaya hukum Peradilan Agama. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul tentang Nazhariyyat alTanzhīmi al-Qadhāī (Teori dan Sistem Pembentukan Hukum Peadilan Agama) dan Transformasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Sejalan dengan identifikasi masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) latar belakang yang menyebabkan terjadinya perubahan peraturan perundangundangan tentang Peradilan Agama sejak tahun 1989 s.d 2009; (2) hubungan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik secara vertikal maupun horizontal; (3) Perubahan peraturan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama yang terjadi pada tahun 2009; dan (4) Rumusan Nazhariyyat al-Tanzhīmi al-Qadhāī dalam tata hukum di Indonesia; Dengan analisis tersebut, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis, teoritis, dan akademis. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang proses perubahan dan pemberlakuan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, terutama bagi para praktisi hukum secara umum, dan secara khusus bagi praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama. Secara teoritis, dapat dilakukan pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman, terutama tentang teori pemberlakuan hukum Islam dan teori perubahan hukum di indonesia; Dan secara akademis, memperkuat lahirnya Nazhariyyat al-Tanzhīmi al-Qadhāī dalam tata hukum di Indonesia melalui berbagai kajian dan penelitian yang terstruktur dalam Aden Rosadi -

3

batang tubuh ilmu syari’ah (Body of knowledge) di Indonesia; B. LANDASAN TEORI Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa Peradilan Agama merupakan sebuah sistem hukum, dan – pada saat yang sama – merupakan sebuah subsistem dari sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan sistem hukum di lingkungan Badan Peradilan Agama merupakan sebuah gejala yang kompleks dan memerlukan penjelasan teoritis yang sophisticated. Atas dasar pertimbangan itu, penelitian tentang Nazhariyyat al-Tanzhīmi alQadhāī (Teori dan Sistem Pembentukan Hukum Peradilan Agama) dan Transformasinya dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia” masih tetap relevan dan aktual untuk dilakukan. Secara konseptual, penempatan Nazhariyyat al-Tanzhīmi alQadhāī (Teori dan Sistem Pembentukan Hukum Peradilan Agama) dan Trasformasinya dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebagai satuan analisis (analytical unit) memerlukan penjelasan teoritis, yang dipetakan berdasarkan susun-urut kerangka teoritik mulai dari grand theory, middle range theory, sampai operational theory-nya. Pada tataran grand theory, digunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perubahan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama dilakukan dalam konteks reformasi hukum, sehingga hukum mempunyai fungsi sebagai sarana untuk social engineering. Dengan demikian, dalam konteks yang lebih luas, hukum merupakan subsistem dari sistem yang lebih luas. Sebagai sebuah sistem, hukum pun mencakup berbagai unsur yang berhubungan satu sama lain dalam pencapaian tujuan sistem hukum itu sendiri. Unsur-unsur dari sistem hukum tersebut, menurut Friedman, adalah struktur, substansi, dan kultur hukum. Pada tataran middle range theory digunakan teori negara

4

Aden Rosadi -

hukum dan pembagian kekuasaan. Teori ini digunakan dengan pertimbangan bahwa Indonesia bukan negara Islam (Islamic state), melainkan negara Muslim (Moeslim country). Oleh sebab itu, pembentukan sistem hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks sistem hukum nasional yang lebih luas. Pertimbangan lainnya karena Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (staatrechts), bukan negara kekuasaan (maachtstaats). Konsep staatrechts (bahasa Belanda) sepadan dengan konsep the rule of law (bahasa Inggris) sebagaimana dikemukakan oleh Albert Venn Dicey (1885). Konsep ini mencakup tiga gagasan penting, yaitu: (1) supremasi hukum, sehingga berbeda dengan kekuasaan yang semena-mena; (2) setiap orang dipelakukan sama di depan hukum (equality before the law); dan (3) setiap orang mempunyai hak dan kemerdekaan yang dilindungi oleh hukum dan ditegakkan melalui lembaga peradilan. Versi awal dari konsep ini mengalami perkembangan melalui pemikiran Joseph Raz, antara lain: peradilan yang independen, dan judicial review atas setiap peraturan perundang-undangan sangat penting untuk menjamin kepastian hukum. Berkenaan dengan ciri terakhir, maka pembagian kekuasaan sebagaimana ajaran Trias Politica tidak dapat dabaikan dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia yang menganut prinsip negara hukum. Pada tataran operational theory, digunakan teori legislasi dan teori pembangunan hukum di Indonesia. Teori legislasi ini didasarkan pada gagasan Peter Noll, bahwa perkembangan konsep negara hukum akan diikuti oleh perkembangan legislasi, sehingga gejala terakhir mempengaruhi teori hukum yang sebelumnya memusatkan perhatian pada ajudikasi sebagai a science of the application of rules, kini mencakup pula yudicial process dan legislative process, sehingga tidak hanya melibatkan yudikatif semata.

Hal ini berkaitan pula dengan fungsi hukum, yang tidak hanya terbatas pada penempatan hukum sebagai sarana untuk pengendalian masyarakat (a tool of social control), tetapi juga

Aden Rosadi -

5

sebagai sarana untuk mengarahkan masyarakat (a tool of social engineering). Dalam hubungan ini, politik hukum di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang sama, sebagaimana tampak dari kelahiran teori “hukum dan pembangunan” oleh Muchtar Kusumaatmadja (1976) atau “Hukum Progresif” oleh Satjipto Rahardjo (1981). Berdasarkan kerangka teoritis yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat dibuat skema konseptual yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Kerangka Teori dan Penggunaannya Teori

Obyek

Hasil

1. Grand Theory

1. Teori Sistem Hukum

•

• Midle Theory

•

Negara Berdasarkan Hukm (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Teori Pemisahan Kekuasan (nazhariyyah tafriqat sulthaniyyah– Almawardi) Teori Pemisahan kekuasaan (The separation

1. 2.

• • • •

of power-Monstesquie)

Struktur, Substansi, Kultur Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Ttg Peradilan Agama

Hirarki Peraturan Perundangundangan Perubahan Peraturan Ttg PA Pemisahan kekuasaan terdiri dari; legeslatif, eksekutif dan yudikatif Adanya keseimbangan kekuasaan dan kemandirian badan peradilan

2.

•

•

•

1. Applicative Theory

1. 2.

Teori Legislasi Teori Hukum Pembangunan

1. 2. 3.

Syari’ah---Fiqh --Qanun Qanun : Respon atas keislaman, keindonesiaan, kemodernan PA: merupakan tuntutan Hukum Islam dan Hukum Nasional

2. 3.

Muslim merupakan komponen masyarakat dan atau bangsa Indonesia Muslim Indonesia tunduk dan patuh trhdp peraturan perundang2an yg berlaku (PA : khusus keperdataan Islam: www.hipersizes)

Muslim Indonesia tunduk dan patuh trhdp peraturan perundang2an (PA: keperdataan Islam www.hipersizes) Badan Peradilan Agama sebagai salah satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dlm menegakan hukum dan Keadilan Badan Peradilan Agama sejajar dgn Badan Peradilan lainnya

Nazhariyy at alTanzimi al-Qdahai dan Transform asinya dalam Peraturan Perundan gundangan di Indonesia

UU No.10 Thn 2004 sbgai dasar normatif pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pembaharuan hukum sebagai ‘alat’ untuk mencapai tujuan hukum Adabtasi dan aktualisasi hukum baru

C. PENDEKATAN Pendekatan penelitian ini selain menggunakan pendekatan filosofis, yuridis dan sosiologis, juga melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama setelah berlakunya Undang-Undang No.10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan di Indonesia. Dengan demikian, maka posisi penelitian ini terletak pada penelitian hukum 6

Aden Rosadi -

doktrinal1 dengan metode yuridis normatif. D. TEMUAN Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian akhir penulis merumuskan beberapa temuan penelitian, sebagai berikut : Pertama, bahwa perubahan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama sejak tahun 1989 s.d tahun 2009 dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain : (1) faktor filosofis, artinya Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan tatakehidupan bangsa, negara dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan.Dalam kerangka itu, berdasarkan amanat Pasal 24 ayat (10) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibentuklah kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama,lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mah kamah Konstitusi. (2). Faktor yuridis, artinya Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Aden Rosadi -

7

Peradilan Agama disahkan oleh Presiden serta diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 29 Oktober 2009, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078. Dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terdapat 24 butir perubahan. (3) Faktor sosiologis, artinya untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa, diperlukan keterlibatan masyarakat secara langsung (orang-orang yang beragama Islam) selaku pencari keadilan dan pengawasan yang transparan dan akuntabel terhadap peradilan dalam menjalankan tugas yudisial, administrasi, keuangan dan perilaku hakim. Di samping itu, perubahan sosial masyarakat secara makro juga dapat mempengaruhi produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dan (4) Faktor politis, artinya bahwa kehadiran peraturan perundang-undangan dengan perangkat perubahannya yang mencakup substansi, institusi, dan kultur, merupakan ‘produk politik’ yang dilakukan oleh penguasa, baik eksekutif maupun legislatif. Di samping itu, perubahan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama pada tahun 2009 disebabkan antara lain oleh perubahan iklim politik secara nasional melalui reformasi yang bergulir sejak tahun 1998. salah satu agenda reformasi adalah reformasi di bidang hukum melalui perubahan peraturan perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman (yudisial power) yang berimplikasi langsung pada semua badan peradilan, termasuk badan Peradilan Agama melalui kebijakan ‘Peradilan satu atap’ (one roof system) di bawah naungan Mahkamah Agung. Kedua, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memiliki hubungan yang signifikan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, ia berhubungan dengan : (1). 8

Aden Rosadi -

pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum. (2). sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. (3). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (4). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. (5). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Sedangkan secara horizontal, ia berhubungan dengan : (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (2). Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, jo Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Wakaf. (4). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah. Ketiga, implementasi nazhariyyat al-tanzhīmi al-qadlhāī dalam tata hukum di Indonesia terutama hubunganya dengan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama diarahkan pada tiga aspek, antara lain : (1). aspek substansi. Ia berhubungan dengan kekuasaan pengadilan, baik kekuasaan absolute (absolute competentie), maupun kekuasaan relatif (relative competentie). (2). aspek insitusi. Ia senantiasa berhubungan dengan susunan badan Peradilan Agama, baik secara internal dalam lingkungan badan Peradilan Agama, maupun secara eksternal dengan Kekuasaan Kehakiman (Yudicial Power). (3). aspek kultur hukum Peradilan Agama. Ia berhubungan dengan keasadaran hukum masyarakat (orang-orang yang beragama Islam) dalam memanfaatkan ‘jasa’ Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkaranya. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan peraturan perundang-undangan Peradilan Agama telah meningkatkan status, perluasan kompetensi (absolut), dan pertambahan institusi hukum di lingkungan Badan Peradilan Agama. Pertama, perubahan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama berimplikasi pada perubahan status dan kedudukan Badan Peradilan Agama, terutama yang Aden Rosadi -

9

berhubungan dengan tambahan kompetensi absolut dalam menangani perkara ekonomi syari’ah. Oleh karena itu, dari sisi kompetensi absolutnya, ia tidak lagi menjadi ‘Peradilan Keluarga (family court), tetapi menjelma menjadi ‘Peradilan Umum’. Di samping itu, meskipun penanganan perkara ekonomi syari’ah masih di bawah 3 %, tetapi pada penanganan upaya hukum berikutnya, misalnya banding dan kasasi, ia belum memiliki perangkat institusional dalam bentuk Peradilan Tata Usaha Niaga Syari’ah. Kedua, perkara-perkara yang ditangani oleh Badan Peradilan Agama merupakan perkara yang relative paling ‘sensitif’ sedunia. Dalam penyelesaian perkaranya, ia tidak hanya berhubungan dengan hukum positif, tetapi juga dengan hukum secara psikologi. Oleh karena itu, para penegak hukum di lingkungan Badan Peradilan Agama, terutama para hakim harus memiliki kompetensi dalam bidang psikologi hukum (terutama perkara yang berhubungan dengan konflik keluarga). Ketiga, perubahan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama pada tahun 2009 dapat memberikan peluang terbuka bagi Badan Peradilan Agama untuk dapat menyelesaikan ’perkara pidana’, terutama perbuatan pidana dalam konteks keluarga. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) suatu saat nanti dapat menjadi bagian dari kompetensi absolut Badan Peradilan Agama. Keempat, secara substansi dan insitusi, perubahan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama mengarah pada modernisasi badan peradilan. Ia relatif modern karena sesuai asas peradilan yang berlaku saat ini, yakni mudah, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Akan tetapi, secara kultural (sosio-kultural) masih relative tradisional. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan di badan Peradilan Agama, dan masih kurang pemahaman tentang perubahan peraturan perundang-undagan tentang Peradilan Agama. Dalam perspektif sistem hukum, maka perubahan instrumen 10

Aden Rosadi -

hukum berimplikasi pada perubahan komponen-komponen hukum lainnya, yakni institusi dan kultur hukum pada Badan Peradilan Agama. E. KESIMPULAN Berdasarkan kerangka berpikir tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Perubahan nazhariyyat al-tanzhīmi al-qadhāī dilatarbelakangi oleh faktor filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis; Perubahan undang-undang tentang Peradilan Agama pada tahun 2009 disebabkan oleh perubahan iklim politik secara nasional melalui reformasi yang bergulir sejak tahun 1998. 2. Implementasi nazhāriyyat al-tanzhīmi al-qadhāī dalam Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama diarahkan pada aspek substansi, struktur, dan kultur hukum Peradilan Agama; 3. Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama memiliki keserasian dan keselarasan, baik vertikal (undang-undang yang lebih tinggi) maupun horisontal (undang-undang yang sejajar). F. REKOMENDASI Berdasarkan temuan dan implikasi hasil penelitian serta kesimpulan penelitian ini, maka dapat diajukan beberapa saran/rekomendasi, baik yang berhubungan dengan pengembangan teori dalam bentuk penelitian lebih lanjut tentang disertasi ini, maupun pengetahuan praktis tentang perubahan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama, antara lain : Pertama, perubahan peraturan perudangan tentang Peradilan Agama perlu mendapat perhatian khusus dari semua aspek, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat (orang-orang yang Aden Rosadi - 11

beragama Islam). Ia menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan sistem hukum nasional. Ia juga merupakan bentuk aktualisasi pengembangan pemikiran hukum di bidang hukum keluarga Islam (al-ahwal al-syakhshiyyah) dan transformasinya dalam peraturan perundang-undagan di Indonesia. Oleh karena itu, salah satu langkah strategisnya, adalah melakukan sosialisasi (penyuluhan) hukum. Sosialisasi menjadi sangat penting karena berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman, kesadaran hukum masyarakat. Kedua, para steakholder yang terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan tentang penyusunan rancangan dan pengesahan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama perlu melakukan tindaklanjut dalam bentuk penyusunan kembali peraturan perundang-undangan yang sesuai degan norma hukum yang berlaku, misalnya tentang ketentuan hukum kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan norma hukum Islam dalam bentuk hukum acara perdata Islam yang dapat berlaku dalam lingkungan Badan Peradilan Agama. Ketiga, eksistensi Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyyah (AS) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Hukum Islam pada Pascasarjana, lembaga-lembaga riset atau pusat-pusat studi, serta para ‘panggawa-panggawa’ ilmu dalam bidang hukum keluarga Islam, perlu lebih mengembangkan kajiankajian ilmiah dan mendalam mengenai isu-isu dan obyek-obyek hukum keluarga kontemporer yang berhubungan dengan Peradilan Agama di Indonesia khususnya, dan hukum keluarga di dunia internasional pada umumnya. Keempat, Teori sistem hukum peradilan agama di Indonesia akan berubah mengikuti substansi hukum yg diikuti oleh struktur dan kultur serta sebaliknya. Kelima, Nazhariyyat al-Tanzhīmi al-Qadhāī perlu dijadikan sub disiplin ilmu syari’ah yang menjadi kajian utama prodi Peradilan Agama di Fak.Syari’ah dan Hukum. Keenam, Penguatan Nazhariyyat al-Tanzhīmi al-Qadhāī di 12

Aden Rosadi -

Indonesia dilakukan salah satunya ‘Peradilan Tata Usaha Niaga Syari’ah.

adalah

dibentuknya

Demikian beberapa sumbangsih pemikiran yang penulis sajikan dalam penelitian ini, semoga ada guna dan manfaatnya baik bagi pengembangan khazanah ilmu hukum Islam di lingkungan perguruan tinggi, maupun bagi para praktisi hukum di lingkungan badan Peradilan Agama dan umat Islam di Indonesia.

Aden Rosadi - 13

G. RIWAYAT HIDUP Nama lengkap Aden Rosadi, dilahirkan di Bekasi, Jawa Barat tanggal 10 Mei 1970. Pendidikan yang dilalui penulis sebagai berikut: SD Dwi Guna Cikarang-Bekasi (1984), Mts. Anwarul Falah Cikarang-Bekasi (1987), MA Anwarul Falah Cikarang-Bekasi (1990), Sarjana S1 Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (1991-1996, dengan predikat cumlaude), Program Magister (S2) Hukum Islam Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (1998-2000, cumlaude), dan Program Doktor (S-3) Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2009-2012). Selain itu, penulis juga pernah menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Anwarul Falah Bekasi (1984-1990). Penulis memiliki pengalaman mengajar di beberapa lembaga pendidikan yaitu: Dosen Peradilan Agama, Manajemen Haji-Umrah, Manajemen Ziswaf pada Fak.Syari’ah dan Hukum UIN SGD Bandung (1996-sekarang), Dosen STAI Siliwangi Bandung (1998-2005), Dosen Dosen Mata Kuliah Agama Islam Itenas Bandung (2007-sekarang), Dosen Agama Ikopin Jatnangor Sumedang (1999-2003), Dosen Agama Stemik Padjadjaran Mandiri Bandung (2003-2005), Dosen Agama STT Mandala Bandung (1998-2003), Dosen Hukum Islam STAI HAS Cikarang Bekasi (2009-sekarang). Penulis juga pernah aktif di sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan yaitu: Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama (1991-1992), Sekretaris III Unit Pengembangan Tilawatil Qur’an (UPTQ) IAIN SGD Bandung (1992-1994), Ketua I Senat Mahasiswa IAIN SGD Bandung (1993-1995), Ketua Umum Senat Mahasiswa Fak.Syari;ah IAIN SGD Bandung (1995-1996), Ketua Dewan Presedium Forum Mahasiswa Syari’ah seIndonesia (Formasi) di Ujung pandang (1995-1996), Sekretaris Umum Forum Mahasiswa Pascasarjana UIN SGD Bandung

14

Aden Rosadi -

(1998-2000), Pengurus BAZ Jawa Barat (1998-2008), Yayasan Piara Bandung (1992-1995), Ketua DKM Al-Amanah Bandung (20042011), Pembimibing Haji dan Umrah PT Qiblat Tour Bandung (2003-sekarang), Penceramah ‘Mutiara Hikmah’ di Radio Antasalam 103,9 FM Bandung (2001-2008), Mengikuti Pelatihan Manajemen Zakat di Malaysia (2002), Studi Hukum Keluarga di Doha Qatar (2006), Sekretaris Jurusan Administrasi Negara UIN SGD Bandung (2008-2011), Sekretaris Forum Kajian Syari’ah, Hukum, dan Kemasyarakatan (PKSHK) Fak.Syari’ah UIN SGD Bandung (2012-2014), Anggota Dewan Pakar Hukum dan HAM ICMI Jawa Barat (2012-2014). Konsultan Zakat, Haji-Umrah, Hukum Keluarga di Bandung (2000-sekarang)., Pengurus Lembaga Amil Zakat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (1995-Sekarang). Penulis memiliki sejumlah karya ilmiyah di antaranya: Skripsi tentang Pelaksanaan PP No.28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Miliki di Kec.Cikarang Kab.Bekasi (1996), Tesis tentang: Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Kritis RUU Peradilan Agama) (2000), Disertasi: ,Nazhariyyat al-Tanzimi alQadhai dan Trasformasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (2012), Pengantar Peradilan Islam (Buku Daras), (2010), Perubahan UU Tentang Peradilan Agama, Makalah, (2010), Aspek-Aspek Hukum Peradilan Agama (Jurnal Ahwal AlSyakhshiyah), (2010), Epistimologi Aliran Hukum Islam (Jurnal Al-Syari’ah), (2010), Penegakan HAM dalam Perspektif AlQur’an (Jurnal AN), (2010), Pedoman Pengelolaan Zakat di Jawa Barat, BAZ Jawa Barat, (1999), Mutiara Zakat, BAZ Jawa Barat, (1999), Panduan Pembentukahn Unit Pengumpul Zakat (UPZ), BAZ Jabar, (2001), Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, (ed), BAZ Jabar (2005), Tafsir Kontekstual Islam dan Barat, (ed dan Penterjemah bersama Dede Iswadi, M.Ag, Pustaka Setia Bandung, (2003), Manajemen Strategis; Konsep dan Aplikasi (ed), (2005), Panduan Pelaksanaan Ibadah Haji, Qiblat Tour, (2008), Panduan Doa Manasik Umrah, Qiblat Tour, (2007), Haji di Aden Rosadi - 15

Indonesia; Sejarah, Perkembangan, dan Pemikiran Pengelolaan, Bandung,( 2009), Haji dan Umrah; Apa, Mengapa, dan Bagaimana, Bandung (2010), Profile Karya Ilmiah Dosen UIN Bandung (ed), (2007), Manajemen Zakat, (Penyunting) bersama Dr.A.Hasan Ridwan, (2011), Bunga Rampai Teori Hukum Islam, bersana Dra.Hj.Aah Tsmarotul Fuadah, Bandung, (2011), penulis artikel di surat kabar lokal dan nasional, serta makalah-makalah dan karya tulis ilmiah lainnya yang terpublikasikan maupun tidak terpublikasikan.

16

Aden Rosadi -

Aden Rosadi - 17