P U T U S A N
.
Nomor : 50/Pdt.G/2011/MS-Aceh BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang mengadili perkara Izin Poligami pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Pembanding, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu
Pemohon sekarang Pembanding ; Melawan: Terbanding, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu Termohon sekarang Terbanding. Dalam hal ini tingkat pertama memberikan kuasa kepada Khoirul Amri, S.Pd.I Bin Abdul Wahab Rasyid yang dibuat di hadapan Panitera Mahkamah Syar’iyah Kutacane dengan surat Kuasa Nomor : 51/SK/2010/MS-Kc tanggal 23 Desember 2010. Dan dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Khoirul Amri Bin Abdul Wahab Rasyid yang dibuat di hadapan
Panitera
Mahkamah
Syar’iyah
Kutacane
dengan surat Kuasa Nomor :13/SK/2011/MS-Kc tanggal 02 Maret 2011 ; Mahkamah Syar’iyah Aceh ; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUKPERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Kutacane Nomor : 156/Pdt.G/2010 /MS-KC. tanggal 10 Pebruari 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ; 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemonon dengan Termohon yang terjadi pada tahun 1962 di Desa Kuta Lang-lang, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara ; 3. Menolak selain dan selebihnya ; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Kutacane bahwa Pembanding pada tanggal 23 Pebruari 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar’iyah Kutacane Nomor : 156/Pdt.G/2010/MS-Kc tanggal 10 Pebruari 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1432 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Pebruari 2011 ; Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 25 Pebruari 2011 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 25 Pebruari 2011 ; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh se-
telah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini tidak tepat dan akan dipertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa perkara a quo adalah kumulasi antara permohonan izin poligami, permohonan Itsbat Nikah dan gugatan pembagian harta bersama, dan yang menjadi gugatan pokok adalah izin poligami, oleh karena itu yang mula-mula dipertimbangkan adalah tentang izin poligami ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : 1. bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai alasan alternatif dan memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 55 ayat (1) dan (2), Pasal 57 huruf (c) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim harus mengabulkan permohonan Pemohon, jika terbukti belum menikah dengan calon isterinya ; 2. bahwa walaupun terbukti Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, namun oleh karena perkawinan dengan calon
isteri
kedua
bernama
Suarni
Binti
Surahman
telah
dilaksanakan 6 ta-hun yang lalu, maka jika permohonan ini dikabulkan akan terjadi keran-cuan hukum dan demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang izin poligami harus dinyatakan ditolak ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan yang dikemukakan Mahkamah Syar’iyah Kutacane dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini ;
Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa surat pernyataan izin untuk menikah lagi yang ditandatangani Termohon/Terbanding tanggal 21 Juli 2010 adalah berupa surat di bawah tangan dan memiliki nilai bukti apabila isi dan tandatangan tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon /Terbanding sebagaimana maksud Pasal 288 R.Bg, ternyata Majelis Hakim tingkat pertama tidak mengkonfirmasi hal tersebut kepada Termohon/Terbanding, oleh karena itu bukti tersebut tidak memiliki nilai bukti sempurna dan harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh menilai bahwa permohonan Pemohon/Pembanding tidak memenuhi syarat kumulatif, yaitu tidak adanya persetujuan isteri sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya permohonan Pemohon/Pembanding tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa persyaratan gugatan kumulasi adalah apabila gugatan pokok tentang perceraian sebagaimana maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sedangkan dalam perkara a quo yang menjadi gugatan pokok adalah izin poligami, lagi pula gugatan pokok dinyatakan telah ditolak, oleh karena itu permohonan Itsbat Nikah dan Harta Bersama sebagai permohonan kumulasi dalam perkara ini tidak dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar’iyah Kutacane Nomor : 156/Pdt.G/2010/MS-KC tanggal 10 Pebruari 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1432 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bi-
dang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara untuk tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon /Pembanding ; Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI
Menerima permohonan banding Pembanding ;
Membatalkan putusan Mahkamah Syar’iyah Kutacane Nomor : 156 /Pdt.G/2010/MS-KC tanggal 10 Pebruari 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1432 Hijriyah dan dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menolak permohonan Pemohon ; 2. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1432 Hijriyah oleh kami M. Ridwan Siregar, SH. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Baidhowi HB. SH. dan Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang
didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Azmi sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.
Hakim Anggota :
Ketua Majelis,
dto
dto
Drs. BAIDHOWI HB. SH.
M. RIDWAN SIREGAR, SH.
dto Drs. H. ABD. HAMID PULUNGAN, SH. MH. Panitera Pengganti, dto
Drs. AZMI Perincian Biaya Banding : 1. Materai ............................................ Rp.
6.000,-
2. Redaksi .......................................... Rp.
5.000,-
3. Leges .............................................. Rp.
5.000,-
4. Biaya Proses ................................... Rp.134.000,J u m l a h ....................................... Rp. 150.000,------------------------------(seratus lima pulu ribu rupiah)-----------------------------Untuk salinan yang sama bunyinya Banda Aceh, 22 Juni 2011. Panitera Mahkamah Syariah Aceh dto DRS.H SYAMSIKAR
