MS-Aceh

P U T U S A

N

Nomor 13/Pdt.G/2015/MS-Aceh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara : PEMBANDING, umur ± 47 tahun (31 Desember 1967), agama Islam, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Arif Padillah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Nyak Umar Pusat Perbelanjaan Jaya, Lantai II, Nomor 96, Kualasimpang, Aceh Tamiang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2014, yang terdaftar

di

Kepaniteraan

Mahkamah

Syar’iyah

Kualasimpang Nomor 43/SK/2014/MS-KSG tanggal 22 Desember 2014, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pembanding ; melawan PEMBANDING, umur ± 48 tahun (04 Desember 1966), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Aga Khan dan Narisqa Law Firm, Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Gedung Palma One Lantai 6 Suite 678 Jl. HR. Rasuna Said Kav X-2 No. 4, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Nomor 01/SK/2015/MS-KSG tanggal 20 Januari

2015,

dahulu

sebagai

Tergugat

sekarang

Terbanding ; Mahkamah Syari’yah tersebut ; Hal. 1 dari 10 hal. Put. No 13/Pdt.G/2015/MS-Aceh

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini; DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang, Nomor 154/Pdt.G/2014/MS-Ksg., tanggal 11 Desember 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut : I. Dalam Konvensi 1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi sebagian; 2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya (NO); II. Dalam Rekonvensi Dalam Provisi - Menolak provisi Penggugat Rekonvensi; Dalam Pokok Perkara - Menolak permohonan sita harta bersama Penggugat Rekonvensi; - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (NO); III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi - Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00 (Tiga ratus satu ribu rupiah); Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 23 Desember 2014; Telah

membaca

memori

banding

yang

dibuat

oleh

Kuasa

Penggugat/Pembanding dan diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Hal. 2 dari 10 hal. Put. No 13/Pdt.G/2015/MS-Aceh

Syar’iyah Kualasimpang pada tanggal 05 Januari 2015, dan telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 06 Januari 2015; Telah membaca kontra memori banding yang yang dibuat oleh Kuasa Tergugat/Terbanding

dan

diserahkan

kepada

Kepaniteraan

Mahkamah

Syar’iyah Kualasimpang pada tanggal 20 Januari 2015, dan telah disampaikan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Januari 2015 ; Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding

kepada

Kuasa

Tergugat/Terbanding

pada

Penggugat/Pembanding tanggal

19

Januari

dan

kepada

2015.

Kuasa

Penggugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding pada tanggal 22 Januari 2015, sedangkan Kuasa Tergugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage), hal ini sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Nomor 154/Pdt.G/2014/MS-Ksg, tanggal 22 Januari 2015 ; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara a-quo antara lain sebagai berikut :Dalam Konvensi : 1. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sudah salah dan keliru

dalam

menyimpulkan

gugatan

Penggugat/Pembanding yang

menyatakan tidak terbukti, padahal dari hasil pemeriksaan sidang sudah terbukti ; 2. Bahwa pada Pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang saling bertentangan dalam mempertimbangkan alat bukti Penggugat/Pembanding dalam arti bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang satu sisi mengakui alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, di sisi lain Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Hal. 3 dari 10 hal. Put. No 13/Pdt.G/2015/MS-Aceh

Kualasimpang salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan tentang

alat

bukti

Penggugat/Pembanding

Penggugat/Pembanding

sudah

dapat

yang

lain.

membuktikan

Kenyataanya

dalilnya

bahwa

Tergugat/Terbanding sering sekali mengunjungi perempuan selingkuhan dan sudah menjalin hubungan sudah sekian lama semenjak dari sejak menjadi napi di lapas Kualasimpang dan dalam jawabanya Tergugat/ Terbanding tidak membantah dan sudah mengakui Tergugat/Terbanding berpacaran lagi. ; 3. Bahwa pada Pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang salah dan keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan tentang maksud ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, Bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa pernikahan tersebut menjadi " pecah " hal ini berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dalam Rekonpensi : Bahwa seharusnya hakim mampu untuk mempertimbangkan mengenai Rekonvensi karena para pihak sudah bersusah payah membuktikanya, oleh karena hakim keliru dan salah mempertimbangkan perkara a quo mengenai konvensi, para pihak merasa teraniaya dan dirugikan terutama pihak Tergugat Rekonvensi/Pembanding. Berdasarkan semua hal tersebut diatas, mohon sudi kiranya Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui Majelis Hakimnya berkenan memutus: 1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding; 2. Membatalkan dengan memperbaiki Keputusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

tanggal

11 Desember 2014 Register Perkara

Nomor

154/Pdt.G/2014/MS-Ksg yaitu dengan mengadili sendiri: - Mengabulkan banding Pembanding untuk seluruhnya. - Mengabulkan Gugat Cerai Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No 13/Pdt.G/2015/MS-Aceh

- Menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian - Mengabulkan permohonan Pembanding agar dijatuhkan talak satu Ba'in SughraTerbanding

(TERBANDING)

terhadap

Pembanding

(PEMBANDING) - Menyatakan agar Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah dengan Penggugat. - Menyatakan dan menetapkan bahwa anak perempuan yang diberi nama ANAK yang lahir pada tanggal 27 Mei 2002, tetap dalam pemeliharaan Penggugat. 3. Menghukum pihak menurut hukum untuk membayar semua biaya perkaranya yang timbul dalam perkara ini. Menimbang

bahwa

Tergugat/Terbanding

dalam

kontra

memori

bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara a-quo antara lain sebagai berikut : Dalam Konvensi : Bahwa Judex Factie seharusnya tetap menceraikan Penggugat/ Pembandig dengan Tergugat/Terbanding karena sangat jelas baik secara hukum agama maupun kenegaraan di masyarakat pemohon banding tidak berbakti, tidak mau dukanya maunya sukanya saja, serta tidak mau mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Bahwa Tergugat/Terbanding juga setuju menceraikan Penggugat/ Pembanding dikarenakan sebagai isteri Penggugat/Pembanding terbukti tidak dapat berbakti lahir dan batin kepada Tergugat/Terbanding, sehingga Tergugat/Terbanding menginginkan diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dalam Rekonvensi Bahwa karena kekeliruan Judex Factie tingkat pertama dalam memutus perkara aquo dimana gugatan Rekonvensi Tergugat/Terbanding tidak hanya

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No 13/Pdt.G/2015/MS-Aceh

mengenai harta bersama untuk dibagi 2 (dua), akan tetapi Tergugat/Terbanding juga menginginkan agar

perkawinan antara Penggugat/ Pembanding dan

Tergugat/Tergugat putus karena perceraian ; Bahwa

Tergugat/Terbanding merasa dirugikan oleh putusan Judex

Factie tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan gugatan rekonvensi mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan ini karena sangat jelasjelas telah mencederai rasa keadilan. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat/Terbanding memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat memutuskan mengenai pembagian harta bersama ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 88 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum lslam sehingga terhadap seluruh harta bersama Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding

tersebut baik

barang bergerak harus dibagi dua sama rata baik secara jumlah maupun secara nilai ekonomisnya. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh setelah mempelajari surat gugatan dan berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo, terhadap pembuktian surat dan saksi - saksi di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus

oleh

Majelis

Hakim

Tingkat

Pertama

Mahkamah

Syar’iyah

Kualasimpang sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 154/Pdt.G/2014/MS-Ksg, tanggal 11 Desember

2014 Miladiyah bertepatan

dengan tanggal 18 Shafar 1436 Hijriyah sebagai berikut ; Dalam Konpensi : Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama

Mahkamah

Syar’iyah

Kualasimpang

yang

pertimbangannya

menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tidak/belum memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud unsur-unsurnya dan dinyatakan tidak terbukti, sehingga dipandang belum cukup alasan untuk melakukan perceraian (vide Pasal Hal. 6 dari 10 hal. Put. No 13/Pdt.G/2015/MS-Aceh

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh perlu menegaskan, diantara persyaratan yang harus dipenuhi dalam suatu surat gugatan adalah posita atau dalil gugatan. Posita atau dalil gugatan

merupakan

landasan

pemeriksaan

Pemeriksaan dan penyelesaian perkara

dan

penyelesaian

tidak boleh menyimpang

perkara. dari dalil

gugatan. Oleh karenanya suatu gugatan perceraian harus disebutkan dengan jelas alasan-alasan perceraian dan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutannya; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh setelah meneliti surat gugatan Penggugat/Pembanding, ternyata dalam merumuskan peristiwa kejadian tidak menjelaskan alasan perceraian yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum yang terjadi antara

Penggugat/Pembanding

dengan

Tergugat/Terbanding

dan

tidak

mengemukakan pasal mana yang dilanggar oleh Tergugat/Terbanding sebagai alasan/dasar

hukum

gugatan

untuk

menggugat

Tergugat/Terbanding.

Penggugat/Pembanding hanya menjelaskan bahwa Tergugat/Terbanding telah berpacaran dan sudah hidup bersama berkawin/menikah lagi dengan wanita lain, ini hanyalah suatu pernyataan bukan suatu alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, bahkan tidak pernah perselisihan

Penggugat/ Pembanding

menyatakan dalam surat gugatan tentang telah terjadi dan

pertengkara

yang

terus

menerus

antara

Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam hal ini mengambil alih pendapat pakar hukum “ Yahya Harahap, SH.“ dalam bukunya Hukum Acara Perdata” halaman 58 menjelaskan bahwa gugatan harus memenuhi syarat formil : 1. Dasar Hukum (Rechtelijke grond) yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat

dengan

materi yang dipersengketakan; Hal. 7 dari 10 hal. Put. No 13/Pdt.G/2015/MS-Aceh

2. Dasar Fakta (Feitelijke Grond) yaitu memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat. Posita yang dianggap terhindar dari cacat obscuur libel, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (Rechtelijke Grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (Feitelijke grond) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh menilai gugatan Penggugat/Pembanding tidak memenuhi syarat formil karena tidak menjelaskan peristiwa/fakta yang bekaitan langsung dengan hubungan hukum dan dasar hukum (Rechtelijke gronden) dalam surat gugatannya yang berakibat gugatan Penggugat/Pembanding tersebut obscuur Libel, maka terhadap surat

gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat

diterima (niet ontvankelijk verklaard); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Nomor 154/Pdt.G/2014/MS-Ksg, tanggal 11 Desember 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1436 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amar lengkapnya akan dicantumkan dibawah ini; Dalam Rekonvensi Menimbang, bahwa oleh karenanya Mahkamah Syar’iyah Aceh sepakat terhadap gugatan konvensi (gugatan cerai) yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding (pembagian harta bersama) yang merupakan asesor dari gugatan konvensi juga tidak dapat diterima. (Vide Putusan MARI N0. 50 K/Pdt/1983, tanggal 7 Juli 1984) ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No 13/Pdt.G/2015/MS-Aceh

Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara’ yang berhubungan dengan perkara ini; MENGADILI  Menerima permohonan banding Pembanding ;  Membatalkan

Putusan

Mahkamah

Syar’iyah

Kualasimpang

Nomor

154/Pdt.G/2014/MS-Ksg, tanggal 11 Desember 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1436 Hijriyah ; MENGADILI SENDIRI : Dalam Konvensi - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); Dalam Rekonvensi - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); Dalam Konvensi dan Rekonvensi - Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);  Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 Miladiyah Hal. 9 dari 10 hal. Put. No 13/Pdt.G/2015/MS-Aceh

bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd Mannan Hasyim,S.H.M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H., dan Drs. H. Muhtadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Drs. Azmi sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara. Ketua Majelis dto Drs. H. Abd Mannan Hasyim, SH., MH. Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.

Drs. H. Muhtadi, M.H.

Panitera pengganti dto Drs. Azmi Perincian biaya perkara : 1. Materai Rp. 6.000,2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,3. Biaya Proses Rp. 139.000,Jumlah Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) Untuk salinan yang sama bunyinya. Banda Aceh, 08 April 2015. PANITERA MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH dto Drs. H. YUSTAN AZIDIN, SH., MH.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No 13/Pdt.G/2015/MS-Aceh