P U T U S
A N
Nomor 32/Pdt.G/2014/MS-Aceh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara : PEMBANDING, tempat tanggal lahir Tanjong Drien, 33 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai “Tergugat sekarang Tergugat/Pembanding”; Melawan TERBANDING, tempat tanggal lahir Blang Mane 18-03-1989, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara,
dahulu
sebagai
“Penggugat
sekarang
Penggugat/Terbanding”; Mahkamah Syari’yah Aceh tersebut ; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, Nomor 330/Pdt.G/2013/MS-Lsk. tanggal 12 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Mahkamh Syar’iyah Lhoksukon sah dan berharga; 3. Menetapkan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat
sebagai
berikut: 3.1. 1 (satu) petak tanah/kebun rambutan seluas + 3.184,56 m2 sesuai dengan Akta Jual Beli No.590/05/PB/III/2010, yang terletak di Kabupaten Aceh Utara, yang batas- batasnya sebagai berikut : - Utara dengan lorong 79,50 meter; - Selatan dengan parit jalan 22 meter; - Timur dengan parit jalan 82,50 meter; - Barat dengan kebun 43 meter; Hal. 1 dari 11 hal. Put. No 32 /Pdt.G/2014/MS-Aceh
3.2. 1 (satu) jalur tanah/kebun sawit seluas + 51.772,5 m2 sesuai dengan Akta Jual Beli no.590/19/PB/2011, yang terletak di Kabupaten Aceh Utara, yang batas- batasnya sebagai berikut : - Utara dengan parit jalan 160 meter; - Selatan dengan kebun 170/60 meter; - Timur dengan kebun 156/293 meter; - Barat dengan pinggir sungai 137/187 meter; 3.3. 1 (satu) petak tanah kebun seluas + 4.051,7 meter, yang terletak di Kabupaten Aceh Utara, yang batas-batasnya sebagai berikut; - Sebelah utara dengan tanah
58,50 meter
- Sebelah Selatan dengan tanah/rumah
58,50 meter
- Sebelah Barat dengan jalan
34,80 meter
- Sebelah Timur dengan paret
34,80 meter
Di atas tanah tersebut terdapat dua unit bangunan masing-masing: 1. (satu) unit bangunan rumah papan, atap seng, berukuran 8,70 x 8,70 meter dan 1 (satu) unit bangunan
kayu beratap seng tanpa
dinding yang digunakan sebagai panglong atau kilang kayu, beratap seng
yang berbentuk huruf L, dan didalam
bangunan tersebut
terdapat alat-alat atau perkakas yaitu: a. 1 (satu) unit Mesin Siku Rakitan tanpa merek 12 inci; b. 1 (satu) unit Mesin Belah kayu; c. 1 (satu) unit Mesin Roter Kayu ; d. 1 (satu) unit Gergaji Pita merek Oscar Mini ; e. 1 (satu) unit Mesin Bor Pahat; f. 1 (satu) unit Mesin Gerenda; g. 1 (satu) unit Mesin Ketam rakitan tanpa merek, 20 Inci; h. 1 (satu) unit Ketam tangan Maktek ; i. 1 (satu) Graver Maktek; j. 1 (satu) unit Bor Tangan Maktek; 4. Menetapkan bahwa terhadap harta-harta bersama pada diktum angka 3 tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh ½ (seperdua) bagian; 5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai harta bersama pada diktum angka 3 tersebut di atas secara melawan hak untuk membagi dan menyerahkan harta tersebut ½ (setengah) bagian untuk Penggugat dan ½ (setengah) bagian lagi untuk Terguga dalam keadaan bebas, utuh dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak lain, bila perlu dibongkar dan, dirobohkan, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang Hal. 2 dari 11 hal. Put. No 32 /Pdt.G/2014/MS-Aceh
oleh pejabat yang berwenang pada Kantor Lelang Negara dan hasilnya ½ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat dan ½ (setengah) bagian menjadi bagian Tergugat, jika terhadap harta-harta bersama tersebut tidak ada lagi, maka Tergugat harus mengganti ½ (setengah) bagiannya dan diserahkan kepada Penggugat; 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua
biaya yang
timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 6.841.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah); Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Maret 2014; Telah
membaca
memori
banding
yang
diserahkan
kepada
Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon pada tanggal 24 Maret 2014, dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Maret 2013, demikian juga kontra memori banding pada tanggal 02 April 2014 dan telah diserahkan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 April 2014; Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 April 2014 dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 02 April 2014. Penggugat/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding pada tanggal 03 April 2014, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding, hal ini sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon No. 330/Pdt.G/2013/MS-Lsk.. tanggal 22 April 2014; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar’iyah Aceh membaca dan meneliti memori banding dan kontra memori banding serta berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo terhadap alat-alat bukti dan saksi - saksi ditingkat
pertama,
Mahkamah
Syar’iyah
Aceh
sependapat
pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon
dengan dengan
pertimbangan sebagai berikut ;
Hal. 3 dari 11 hal. Put. No 32 /Pdt.G/2014/MS-Aceh
Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara a-quo antara lain sebagai berikut : 1. BahwaTergugat/Pembanding
sangat
keberatan
terhadap
Putusan
Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam
amar
menghadiri
putusannya persidangan
karena
Tergugat/Pembanding
sehingga
jawaban
dan
tidak
atau
dapat
tanggapan
Tergugat/Pembanding tidak dapat di dengar. 2. Bahwa Tergugat/Pembanding tidak dapat menghadiri persidangan ini di karenakan Tergugat/Pembanding tidak berada di tempat atau
Tergugat/
Pembanding pada saat persidangan berada di Banda Aceh sehingga Tergugat/Pembanding tidak dapat mengajukan jawaban maupun bukti-bukti bahwa
dalam
perkawinan
Penggugat/Terbanding
antara
tidak
Tergugat/Pembanding
hanya
mendapatkan
harta
dengan bersama
sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon tetapi dalam perkawinan antara Tergugat/Pembanding dengan
Penggugat/Terbanding
ada tersangkut utang dengan pihak ketiga yang oleh Penggugat/Terbanding tidak
mengajukan
dipersidangan
sehingga
dengan
putusan
ini
Tergugat/Pembanding sangat di rugikannya karena secara hukum utang dalam perkawinan merupakan tanggung jawab bersama suami-isteri In Casu Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding. 3. Bahwa
Tergugat/Pembanding
dapat
merincikan
utang
bersama
Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang tidak dimasukkan dalam Keputusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon adalah sebagai berikut : 3.1. Utang pada Bank Rakyat Indonesia Unit Lhoksukon utang pokok sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di tambah bunga sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total utang pada Bank Rakyat Indonesia Unit Lhoksukon sebesar Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 24 bulan, (bukti terlampir), sebagai agunan kredit adalah Akta Jual Beli No. 590/19/PB/2011 yaitu tanah kebun sawit yang tercantum dalam point 3. 2 amar putusan; 3.2. Utang pada A sebesar Rp.28.570.000,-(dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah ), (bukti terlampir). 3.3. Utang pada Toko Kaca sebesar Rp.9.514.000,- (sembilan juta lima ratus empat belas ribu rupiah), (bukti terlampir). 4. Bahwa
harta
bersama
antara
Tergugat/Pembanding
dan
Penggugat/Terbanding yaitu 1.(satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2009/2009 Nomor Polisi BL 0000 QN nama Pemilik (Tergugat/Pembanding) Hal. 4 dari 11 hal. Put. No 32 /Pdt.G/2014/MS-Aceh
yang nilainya ditaksir sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah),(bukti terlampir) dan sepeda motor ini berada pada Penggugat/Terbanding. 5. Harta bersama antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yaitu emas 10 (sepuluh) mayam emas, yang emasnya berada pada Penggugat/Terbanding, yang di taksir harganya sebesar Rp.14.000.000,(empat belas juta rupiah). 6. Bahwa total Terbanding
utang dalam
bersama Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ masa perkawinan yaitu : Rp.35.600.000 +
Rp.28.570.000 + Rp.14.000.000 = Rp.73.684.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah). 7. Bahwa utang bersama Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding secara ketentuan hukum ditanggung oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding secara bersama-sama. 8. Bahwa total harta bersama yang tidak dimasukkan oleh Penggugat/ Terbanding dalam Persidangan yaitu 1(satu) unit sepeda motor merk Honda yang di taksir harga sebesar Rp.10.000.000 + 10 mayam emas yang di taksir harga sebesar Rp.14.000.000 = Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
yang
harta
bersama
ini
bersama-sama
mendapatkan
Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding. 9. Bahwa
menyangkut
utang
bersama
Tergugat/Pembanding
dan
Penggugat/Terbanding dalam masa perkawinan maupun harta yang tidak di masukkan dalam persidangan oleh Penggugat/Terbanding mohon Bapak Ketua
Mahkamah
Syar’iyah
Aceh
dapat
mempertimbangkan
dalam
pertimbangan hukum sehingga Tergugat/Pembanding tidak di rugikannya. Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas, Tergugat/Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan : Primeir 1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding. 2. Membatalkan
Putusan
Mahkamah
Syar’iyah
Lhoksukon
Nomor
:
330/Pdt.G/2013/Ms-Lsk tanggal 12 Maret 2014. Subsidair 1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding. 2. Mengabulkan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding. 3. Mohon putusan yang seadil-adinya. 4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku. Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menjawab antara lain sebagai berikut : Hal. 5 dari 11 hal. Put. No 32 /Pdt.G/2014/MS-Aceh
- Bahwa
sebelum
masuk pada jawaban inti
ada baiknya
Penggugat/
Terbanding jelaskan sedikit tentang keadaan ekomomi pada awalnya kami berumah tangga dengan Tergugat/Pembanding sejak 2 tahun dari kawin hidup kami papasan dan untuk biaya hidup terpaksa membantu berjualan dengan ayah Penggugat/Terbanding kemudian
diberikan modal usaha
secukupnya untuk membeli hasil bumi dari masyarakat berupa pinang, karet dan kopi coklat sehingga kami mendapat hasil yang maksimal dan dapat kami membeli tanah
kebun, tanah/tempat didirikan rumah, tanah/tempat
mesin pengolah kayu (mesin ketam) dan mobil ; - Bahwa setelah menjelang 3 tahun kami gunakan modal orang tua, pada suatu hari Penggugat/Terbanding sarankan
kepada Tergugat/Pembanding
sekarang sudah masanya kita kembalikan modal orang tua/ayah sekalipun tidak minta dikembalikan, karena Penggugat/Terbanding melihat tingkah laku Tergugat/Pembanding sehari-hari sudah lain dan wanita/perempuan
lain dan
perselingkuhan dengan
atas saran tersebut Tergugat/Pembanding
kurang menerimanya/marah-marah dan mulai terjadi keretakan/perselisihan dalam
rumah
tangga
dengan
mengembalikan
seluruh
modal
ayah
Penggugat/Terbanding yang berujung pisah/cerai di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon ; - Bahwa benar kami ada terutang pada Bank BRI Unit Lhoksukon dengan agunan kredit Akta Jual Beli No. 590/19/PB//2011 yaitu tanah kebun sawit dan Penggugat/Terbanding mengakuinya/bersedia membayar setelah ada bahagiannya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding nanti; - Bahwa utang pada A sebesar Rp. 278.570.000,- dan utang pada Toko Kaca sebesar Rp. 9.514.000, utang tersebut terjadi/timbul setelah
terjadi
perceraian di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dan sengaja dibuat-buat agar Penggugat/Terbanding tidak mendapat apa-apa dari harta bersama ; - Bahwa benar Honda dengan nomor Polisi BL 0000 QN harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding benar harta bersama dan Honda tersebut tidak saya masukkan dalam gugatan, karena Honda itu diserahkan
Tergugat/Pembanding
sama
Penggugat/Terbanding
untuk
mengantarkan anaknya kesekolah dan Honda itu tidak punya apa-apa (honda panas) dan
silakan diambil balik
sama Penggugat/Terbanding
sekarang juga; - Bahwa emas 10 manyam yang masih sama Penggugat/Terbanding adalah
Maskawin
Penggugat/Terbanding
dan sisanya
itu
5 manyam lagi
Hal. 6 dari 11 hal. Put. No 32 /Pdt.G/2014/MS-Aceh
sama
Tergugat/Pembanding
yang
belum
dilunasi
oleh
Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding - Bahwa selain apa yang telah Penggugat/Terbanding uraikan diatas tidak ada utang kawin
Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding
dan mungkin jika benar terjadi utang tersebut
terjadi
selama selama
Tergugat/Pembanding berselingkuh dengan isteri sekarang ini ; - Bahwa berdasarkan Terbanding Mahkamah
hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat/
mohon kepada Bapak Ketua/Majelis yang mulia Syar’iah Aceh untuk berkenan
memeriksa perkara
pada ini dan
memutuskan : Primer : 1. Mengabulkan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding; 2. Menolak Memori Banding Tergugat/Pembanding tgl. 22 Maret 2014; 3. Menguatkan
Putusan
Mahkamah
Syar’iah
Lhoksukon
Nomor
:
330/Pdt.G/2013/MS.LSK.Tgl 1 Maret 2014 Subsider : 1. Bila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang bahwa terhadap keberatan - keberatan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang yang dibuat oleh Jurusita Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon
yang ditujukan kepada
Tergugat/Pembanding bahwa Tergugat/Pembanding tidak mau menandatangani relas panggilan tersebut, hal ini sebagaimana terlihat pada Relas Panggilan Sidang tanggal 27 September 2013, 25 Oktober 2013, 22 Nopember 2013, 29 November 2013, 06 Desember 2013, 12 Desember 2013, 09 Januari 2014 dan tanggal 05 Maret 2014. Sedangkan
Relas Panggilan Sidang tanggal 06
Februari 2014 untuk sidang tanggal 12 Februari 2014 Relas Panggilan tersebut ditandatanganinya tetapi Tergugat/Pembanding tidak hadir ke persidangan, dari data tersebut terlihat Tergugat/Pembanding hanya tiga kali hadir, yaitu ketika sidang pertama tanggal 02 Oktober 2013, tanggal 30 Oktober 2013 dan Sidang tanggal 30 Oktober 2013, serta pada sidang pembacaan Putusan tanggal 12 Maret
2014.
Hal
ini
menunjukkan
Tergugat/Pembanding
tidak
mau
mengindahkan panggilan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dan dengan sendirinya tidak mau mempertahankan hak-haknya di depan Mahkamah Syar’yah Lhosukon; Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Gugatan Balik/Gugatan Rekonvensi dalam memori bandingnya;
Hal. 7 dari 11 hal. Put. No 32 /Pdt.G/2014/MS-Aceh
Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dijelaskan tentang pengertian Gugatan Balik atau Gugatan Rekonvesi, menurut Yahya harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian
dan Putusan Pengadilan di halaman 468 disebutkan “Gugatan
Balik/Gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya, dan diajukan Tergugat kepada Pengadilan Tingkat Pertama dan pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat. Menimbang, bahwa Gugatan Balik/Gugatan Rekonvensi tidak boleh diajukan pada tingkat banding tetapi diajukan pada tingkat pertama, hal ini sesuai
dengan Pasal 157 ayat (2) RBg. (Jika dalam tingkat pertama tidak
diajukan gugatan balik (rekonvensi), maka hal itu tidak dimungkinkan diajukan dalam tingkat banding), oleh karenanya terhadap Gugatan Balik/Gugatan Rekonvensi yang diajukan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak sesuai dengan aturan hukum dan tidak dapat dipertimbangkan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti memori banding serta berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo terhadap alat-alat bukti dan saksi - saksi di tingkat pertama, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 330/Pdt.G/2013/MS-Lsk. tanggal 12 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1435 Hijriyah sebagai berikut ; Menimbang, bahwa Majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon telah mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan buktibukti yang diajukan oleh Pengguga/Terbanding, dan telah diambil kesimpulan dari fakta yang ada sebagai berikut: Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah memperoleh harta bersama adalah sebagai berikut :
1. 1 (satu) petak tanah/kebun rambutan seluas + 3.184,56 m2 sesuai dengan Akta Jual Beli no.590/05/PB/III/2010, yang terletak di Kabupaten Aceh Utara, yang batas- batasnya sebagai berikut : - Utara dengan lorong 79,50 meter; - Selatan dengan parit jalan 22 meter; - Timur dengan parit jalan 82,50 meter; - Barat dengan kebun 43 meter;
Hal. 8 dari 11 hal. Put. No 32 /Pdt.G/2014/MS-Aceh
2. 1 (satu) jalur tanah/kebun sawit seluas + 51.772,5 m2 sesuai dengan Akta Jual Beli no.590/19/PB/2011, yang terletak di Kabupaten Aceh Utara, yang batas- batasnya sebagai berikut : - Utara dengan parit jalan Desa 160 meter; - Selatan dengan kebun 170/60 meter; - Timur dengan kebun 156/293 meter; - Barat dengan pinggir sungai 137/187 meter; Harta tersebut sebagai satu kesatuan dari harta No. 3.2 dan 3.6. dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding. 3. 1 (satu) petak tanah kebun seluas + 4.051,7 meter, yang terletak di Kabupaten Aceh Utara, yang batas-batasnya sebagai berikut; - Sebelah utara dengan tanah dan rumah ……58,50 meter - Sebelah Selatan dengan tanah/rumah ……58,50 meter - Sebelah Barat dengan jalan pante ……………34,80 meter - Sebelah Timur dengan paret irigasi………………………34,80 meter Harta tersebut sebagai satu kesatuan dari harta No. 3.3, 3.4 dan 3.5. dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding. Di atas tanah tersebut terdapat dua unit bangunan masing-masing: a. Satu unit bangunan rumah papan atap seng berukuran 8,70 x 8,70 meter; b. Satu unit bangunan kayu beratap seng tanpa dinding yang digunakan sebagai panglong atau kilang kayu beratap seng yang berbentuk huruf L, dan didalam bangunan tersebut terdapat alat-alat atau perkakas yaitu: 1) 1 (satu) unit Mesin Siku Rakitan tanpa merek 12 inci; 2) 1 (satu) unit Mesin Belah kayu; 3) 1 (satu) unit Mesin Roter Kayu ; 4) 1 (satu) unit Gergaji Pita merek Oscar Mini ; 5) 1 (satu) unit Mesin Bor Pahat; 6) 1 (satu) unit Mesin Gerenda; 7) 1 (satu) unit Mesin Ketam rakitan tanpa merek, 20 Inci; 8) 1 (satu) unit Ketam tangan Maktek ; 9) 1 (satu) Graver Maktek; 10) 1 (satu) unit Bor Tangan Maktek; Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon sudah tepat dan benar, oleh karenanya Mahkamah Syar’iyah Aceh akan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon telah mempertimbangkan semua petitum yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding,
Hal. 9 dari 11 hal. Put. No 32 /Pdt.G/2014/MS-Aceh
dan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Mahkmahah Syar’iyah Aceh sudah tepat dan benar, maka akan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding sudah terbukti, maka oleh karenanya putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor 330/Pdt.G/2013/MS-Lsk. tanggal 12 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1435 Hijriyah sudah cukup alasan untuk dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara a-quo termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara’ yang berhubungan dengan perkara ini; MENGADILI Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; Menguatkan
putusan
Mahkamah
Syar’iyah
Lhoksukon
Nomor
330/Pdt.G/2013/MS-Lsk. tanggal 12 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1435 Hijriyah; Membebankan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABD MANNAN HASYIM,S.H.,M.H., Ketua Majelis Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, S.H., dan Drs. H. MUHTADI, M.H., Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1435 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan
Drs. H. HELMY
DAUD, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.
KETUA MAJELIS dto Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H.
Hal. 10 dari 11 hal. Put. No 32 /Pdt.G/2014/MS-Aceh
HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA
dto
dto
Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, S.H.
Drs. H. MUHTADI, M.H.
PANITERA PENGGANTI dto Drs. H. HELMY DAUD Perincian biaya perkara : 1. Materai Rp. 6.000,2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,3. Biaya Leges Rp. 3.000,4. Biaya Proses Rp. 136.000,Jumlah Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)
Untuk Salinan yang sama bunyinya Banda Aceh, 17 Juni 2014. PANITERA MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH dto
Drs. H. SYAMSIKAR
Hal. 11 dari 11 hal. Put. No 32 /Pdt.G/2014/MS-Aceh