MS-Aceh

P U T U S A N Nomor : 0075/Pdt.G/2014/MS-Aceh

‫ال ِب ِبي‬ ‫ال ْس َم ِب ِهَّللا‬ ‫ِب ْس ِبي ِهَّللا ِب ِهَّللا‬ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mai 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor: W1-A10/39/SK/V/2013 tanggal 28 Mai 2013 telah memberikan kuasa kepada Sri Gustini, SH., MA., dan Juwita, SH.,

Advokat/ Penasihat Hukum pada

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SRIGUSTINI, SH & REKAN beralamat di Jln. Hasan Saleh No. 1, Lt. II Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding; melawan TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mai 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor: W1-A10/38/SK/V/2013 tanggal 28 Mai 2013 telah memberikan kuasa kepada Ramli Husen, SH.,

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 75/Pdt.G/2014/MS.Aceh

Izwar Idris, SH., dan Kadri Sufi, SH., Advokat pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum RAMLI HUSEN, SH & ASSOCIATES beralamat di Jalan Cut Meutia No. 20, Lt. II, Kota Banda Aceh, dahulu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding; Mahkamah Syar’iyah Aceh tersebut; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 101/Pdt.G/2013/ MS.Jth, tanggal 08 Juli 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj’i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Jantho setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ; 3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi masing-masing bernama : 3.1. ANAK I, lahir tanggal, 16 Agustus 2002 ; 3.2. ANAK II, lahir tanggal, 10 Nopember 2006; berada dalam asuhan (hadhanah) Termohon Rekonvensi selaku ayah kandungnya ; II. Dalam Rekonvensi


1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan mut’ah sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah ikrar talak diucapkan ; 3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ; III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi -

Membebankan

Pemohon

Konvensi/

Tergugat

Rekonvensi

untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Jantho bahwa Pembanding pada tanggal 17 Juli 2014, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor

101/Pdt.G/2013/MS.Jth, tanggal 08 Juli 2014 Miladiyah bertepatan

dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 21 Juli 2014; Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 28 Agustus 2014 dan kontra memori banding terbanding tanggal 15 September 2014

TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam

tenggang

waktu

banding

dan

telah

sesuai

dengan

cara-cara

sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;


Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, maka berikut ini akan menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut; Dalam Konvensi Menimbang,

bahwa

pada

peradilan

tingkat

pertama

Pemohon

“TERBANDING” memohon izin kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho untuk menjatuhkan talak kepada Termohon “PEMBANDING” selaku isterinya yang menikah pada tanggal 17 Juni 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Adapun alasan perceraian disebabkan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan. Bahwa selain itu kedua orang anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun dan ANAK II, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun mohon ditetapkan berada di bawah asuhan Pemohon sebagai ayah kandungnya; Menimbang, bahwa setelah melakukan proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Majelis Hakim Tingkat Pertama menyikapi permohonan Pemohon sebagaimana yang tertera di dalam putusannya Nomor 101/Pdt.G/2013/MS.Jth tanggal 8 Juli 2014; Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan izin talak Pemohon dan penetapan kedua orang anak Pemohon dan Termohon berada di bawah asuhan Pemohon, keberatan-keberatan ini akan dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pemberian izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah tepat dan benar;


Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan kedua orang anak Pemohon dan Termohon berada di bawah asuhan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, suatu kenyataan dalam ke sehari-harian kedua anak tersebut masih berhubungan dengan kedua orang tuanya, kadang-kadang ketempat ayahnya dan kadangkadang ketempat ibunya, karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pada satu lorong dan berdekatan rumah. Menimbang, bahwa dari kondisi diatas dapat dipahami bahwa secara lahiriyah kedua anak tersebut tidak membeda-bedakan kasih sayangnya kepada kedua orang tuanya dan Termohon masih mengurusnya; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menggugurkan hak perioritas (hak utama) dari Termohon untuk mengasuh anak dengan alasan Termohon berselingkuh.

Menurut

Majelis

Hakim

Tingkat

Banding

perselingkuhan

Termohon tidak ternyata ianya sangat melalaikan kewajiban untuk mengurus kedua anaknya tersebut; Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak (vide Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak) harus dinyatatakan bahwa Pemohon belum berhak memiliki hak hadhanah terhadap ANAK I dan ANAK II; Menimbang, bahwa selain Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diatas Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih ibarat di dalam : 1. Kitab kifayatul Ahyar Juz II halaman 93 yang berbunyi : Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 75/Pdt.G/2014/MS.Aceh

‫ٱن رﺴﻮﻞاﻟﻟﻪ ﺻﻠﺊ اﻟﻟﻪ ﻋﻟﯿﻪ ﻮﺴﻟﻡ ﺃ ججﻪ اﻣراﺀﺓ ﻮلﺎﻟث ﯿﺎ ﺮﺴﻮﻞ ﷲ ﺇﻦ ﺇﺑﻨﻰ ﮬﺫا‬ ‫ﮐﺎﻦ ﺑطني ﻟﻪ ﻭﻋﺎء ﻭثديي ﻟﻪ سمﺎء ﻭحجري ﻟﻪ حﻮاﺀ ﻮﺇن اﺑﺎه طﻠمني ﻮاراد ﺁن ينزﻋﻪ‬ ‫ انث احك ﯧﻪ ﻣا ﻟﻡ جﻨﻜحﻰ‬،‫ﻣﻨي ﻓمﺎﻟﻬﺎ رسﻭﻝﷲ ﺻﻟﻰﷲ ﻋﻟﯿﻪ ﻭسﻟﻡ‬ Artinya : Bahwa Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata “ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari diriku. Maka sabda rasulullah SAW kepadanya” engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin; 2. Kitab Mizanusy Sya’rani juz II halaman 140 yang berbunyi

‫اجفق االئﻣة ﻋﺎﻰ ﺃن اﻠحﺿانة جثﺑت ﻟالﻡ ﻣﺎﻟﻡ ججزﻭج‬ Artinya: Para ulama sepakat bahwa hak hadhanah itu di pihak ibu selama belum kawin lagi. Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Jantho untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk didaftarkan di dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi : Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai bersarnya nafkah iddah dan mut’ah, tentang tertolaknya nafkah masa lalu, tentang tidak diterimanya permintaan Pembanding Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 75/Pdt.G/2014/MS.Aceh

1/3 (sepertiga) gaji setiap bulannya, tentang tertolaknya penetapan hak asuh terhadap kedua orang anak dan tentang biaya hidup dan pendidikan kedua orang anak Pembanding dan Terbanding; untuk itu akan dipertimbangkan berikut ini; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya meminta pembayaran nafkah iddah perhari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding permintaan tersebut adalah wajar dan pantas, oleh karenanya jumlah nominal nafkah iddah Penggugat Rekonvensi telah dapat ditetapkan yang besarnya sebagaimana yang akan tertera di dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak menurut yang layak (vide Pasal 149 huruf a, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan besarnya mut’ah tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya, sedangkan Penggugat Rekonvensi, keberatan dan mohon ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang masa perkawianan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah lebih kurang 14 (empat belas) tahun dengan jumlah melahirkan sebanyak tiga kali melahirkan dan sesuai dengan kemampuan penghasilan Tergugat Rekonvensi dari gaji dan selain gaji maka layak dan pantas besarnya uang mut’ah yang akan diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak yang akan tertera di dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah yang lalu dan permintaan 1/3 (seper tiga) gaji telah tepat dan benar;


Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh tentang penetapan pemeliharaan (hadhanah) kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena telah dipertimbangkan pada Konvensi, maka sebagai konsekwensi dari pertimbangan tersebut permohonan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan kepadanya hak hadhanah dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (vide Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam). Selain itu pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya (vide Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam); Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan diatas dan memperhatikan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, maka dipandang pantas dan wajar kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membiayai kedua orang anaknya ANAK I dan ANAK II sebagaimana yang akan tertera di dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 101/Pdt.G/2013/Ms.Jth tanggal 8 Juli 2014 cukup alasan untuk dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan tertera di dalam amar putusan ini; Dalam Konvensi dan Rekonvensi. Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan


kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Mengingat

ketentuan

hukum

syara’

dan

peraturan

perundang-

undangan yang berhubungan dengan perkara ini; MENGADILI 

Menerima permohonan banding Pembanding;



Membatalkan putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 101/Pdt.G/ 2013/MS.Jth tanggal 8 Juli 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri Dalam Konvensi : 1.

Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi sebagian;

2. Memberi

izin

menjatuhkan

kepada talak

(PEMBANDING)

1

Pemohon (satu)

raj’i

Konvensi terhadap

(TERBANDING) Termohon

untuk

Konvensi

di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Jantho setelah

putusan ini berkekuatan hukum tetap. 3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Jantho untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, untuk didaftar pada register yang disediakan untuk itu; 4. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selebihnya; Dalam Rekonvensi : 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 75/Pdt.G/2014/MS.Aceh

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang mut’ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); 3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama: 3.1 ANAK I, lahir tanggal 16 Agustus 2002; 3.2 ANAK II, lahir tanggal 10 Nopember 2006; berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi; 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut mandiri; 5. Menolak dan tidak menerima gugatan selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi: 1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); 2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abdul Mu’in A. Kadir, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. S. Syekhan AI Jufri, ME.Sy dan Drs. Chotman Jauhari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan mana pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1436 Hijriyah, dibacakan dalam sidang Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 75/Pdt.G/2014/MS.Aceh

terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Nasir sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding. Ketua Majelis dto Drs. H. ABDUL MUIN A. KADIR, S.H Hakim-Hakim Anggota dto Drs. H. S. SYEKHAN AL JUFRI, ME. Sy dto Drs. CHOTMAN JAUHARI, M.H. Panitera Pengganti dto .

M. N A S I R

Rincian Biaya Perkara : 1.

Materai ……………………………….

Rp.

6.000,-

2.

Redaksi ………………………………

Rp.

5.000,-

3.

Leges ………………………………...

Rp.

3.000,-

4.

Biaya proses …………………….......

Rp. 136.000,-

JUMLAH

Rp. 150.000,-


MS-Aceh

Recommend Documents