ms-aceh

P U T U S A N

.

Nomor : xxxx/Pdt.G/2011/MS-Aceh BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang mengadili perkara Pembatalan Nikah pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru honor, tempat tinggal di, Kabupaten Aceh Timur, dahulu Tergugat III sekarang Pembanding ; MELAWAN TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan anggota Polri, tempat tinggal di, Kota langsa, dahulu Penggugat sekarang Terbanding ; TURUT TERBANDING I, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PPN KUA Kecamatan Labuhan Deli), tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dahulu Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I ; TURUT TERBANDING II, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1,

pekerjaan guru honor,

tempat tinggal di Kota Langsa, dahulu Tergugat II, sekarang Turut Terbanding II ; Mahkamah Syar’iyah Aceh ; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor : 56/Pdt.G/2011/MS-Aceh

TENTANG DUDUKPERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor : 238/Pdt.G/2010/MSLgs tanggal

19 Januari 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14

Syafar 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Membatalkan perkawinan antara Tergugat III dengan Tergugat II yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1432 H. di KUA Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara ; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Langsa bahwa Pembanding pada tanggal 28 Pebruari 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor : 238/Pdt.G/2010/MS-Lgs tanggal 19 Januari 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Syafar 1432 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Maret 2011 ; Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 7 Maret 2011 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Mahkamah Syar’iyah Langsa tanggal 22 Maret 2011 ;

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor : 56/Pdt.G/2011/MS-Aceh

TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pembanding sesuai dengan memori bandingnya tanggal 7 Maret 2011, intinya keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor : 238/Pdt.G/2010/MS-Lgs tanggal 19 Januari 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Syafar 1432 Hijriyah, baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut ; -

bahwa majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa tidak mempertimbangkan faktor psikologis yang diderita oleh Tergugat II/Turut Terbanding II dan pernikahan Pembanding dengan Tergugat II/Turut Terbanding II tidak ada halangan menurut hukum syara’ serta didasari kepada saling cinta ;

-

bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan sosiologis dan naturalisasi yang berkembang dalam masyarakat dan hanya melihat pada faktualitas dan formalitas hukum semata ketimbang melihat keadilan ;

-

bahwa pernikahan Pembanding dengan Tergugat II/Turut Terbanding II sudah memenuhi segala ketentuan rukun dan syarat dan pernikahan tersebut tercatat pada PPN Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ;

-

bahwa berdasar hal tersebut di atas, Pembanding mohon agar putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor : 328/Pdt.G/2010/MS-Lgs tanggal


19 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syafar 1432 Hijriyah dibatalkan ; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimohonkan banding dan setelah mempelajari putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor : 238/Pdt.G/2010/MS-Lgs tanggal 19 Januari 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14

Syafar 1432 Hijriyah,

membaca memori banding dari Pembanding, maka majelis hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan seperti di bawah ini ; Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan dari hasil pemeriksaan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara ini, majelis hakim tingkat banding telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut : -

bahwa Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding II telah menikah pada tanggal 30 September 2010 di hadapan Tergugat I/Turut Terbanding I (PPN KUA Kecamatan Labuhan Deli) yang bertindak sebagai wali hakim dengan alasan wali nasab jauh (vide berita acara persidangan tanggal 22 Desember 2010) ;

-

bahwa semua surat yang berhubungan dengan pernikahan tersebut diurus di Medan (vide berita acara persidangan tanggal 29 Desember 2010) ; Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Pembanding dalam

memori bandingnya dipertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Tergugat II/Turut Terbanding II sebagai seorang anak semestinya harus terlebih dahulu mengajukan perkara permohonan wali adlal kepada Mahkamah Syar’iyah Langsa agar rencana perkawinannya dengan Tergugat III/Pembanding dapat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum perkawinan, tetapi ternyata hal tersebut tidak dilakukan


oleh Tergugat II/Turut Terbanding II dan mengambil cara yang tidak dibenarkan oleh hukum yaitu menikah dengan Tergugat III/Pembanding tanpa sepengetahuan orang tuanya sebagai wali nasab, oleh karena itu faktor psikologis yang diderita oleh Tergugat II/Turut Terbanding II tidak dapat dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa Tergugat III/Pembanding telah datang dengan keluarganya secara baik-baik untuk melamar Tergugat II/Turut Terbanding II, tetapi tidak diterima oleh Penggugat/Terbanding, hal tersebut adalah kewenangan Penggugat/Terbanding sebagai orang tua Tergugat II/Turut Terbanding II terlepas dari faktor penyebabnya, oleh karena itu yang berkaitan dengan sosiologis dan naturalisasi yang berkembang dalam masyarakat atau living law dapat dipertimbangkan apabila hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan perkawinan Tergugat III/Pembanding dengan Tergugat II/Turut Terbanding II telah mengabaikan hukum yaitu melangsungkan perkawinan tanpa wali yang sah, oleh karena itu keberatan Tergugat III/Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa perkawinan adalah ibadah dan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum perkawinan itu sendiri. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya itu. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul ; Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau ghaib atau adlal, dan dalam hal wali adlal, maka wali hakim baru dapat bertindak Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor : 56/Pdt.G/2011/MS-Aceh

sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut ; Menimbang, bahwa perkawinan Tergugat III/Pembanding dengan Tergugat II/Turut Terbanding II tidak memenuhi rukun perkawinan sebagaimana telah diuraikan, yaitu wali nikah dalam perkawinan tersebut tidak berhak menjadi wali dalam perkawinan tersebut disebabkan tidak ada putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang menetapkan PPN KUA Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang sebagai wali hakim dalam perkawinan tersebut, oleh karena itu menurut hukum perkawinan Tergugat III/Pembanding dengan Tergugat II/Turut Terbanding II harus dinyatakan tidak sah ; Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor : 247/K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : “bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama” ; Menimbang, bahwa oleh karenanya meskipun tidak semua poin dari alasan gugatan Penggugat/Terbanding dipertimbangkan, namun majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa fakta hukum yang telah terbukti di atas, telah cukup jelas bahwa perkawinan Tergugat III/Pembanding dengan Tergugat II/Turut Terbanding II yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2010 di depan PPN KUA Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin meng-hadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib, adlal Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor : 56/Pdt.G/2011/MS-Aceh

atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar’iyah tentang wali tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak ditemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama, oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diambil oleh majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut : -

bahwa Penggugat/Terbanding adalah orang tua Tergugat II/Turur Terbanding II sebagai keluarga garis keturunan lurus ke atas, sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat/Terbanding adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio) ;

-

bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), dan perkawinan tersebut disamping ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, juga menjalin hubungan silaturrahmi antara kedua keluarga suami dan istri yang dimulai sejak perkawinan bahkan sebelum perkawinan itu sendiri ;


-

bahwa Penggugat/Terbanding sebagai orang tua Tergugat II/Turut Terbanding II adalah wali mujbir yang tidak dapat digantikan oleh orang lain kecuali apabila ada hal-hal yang menghalanginya dan ternyata sampai dengan perkawinan tersebut dilaksanakan tidak ada halangan bagi Penggugat/Terbanding untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan tersebut ;

-

bahwa alasan Tergugat I/Turut Terbanding I (PPN KUA Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara) menikahkan Tergugat II/Turut Terbanding II dengan Tergugat III/Pembanding sesuai dengan jawabannya secara tertulis tanggal 9 Desember 2010 adalah berdasarkan surat Tergugat II/Turut Terbanding II tanggal 30 September 2010 yang menyatakan wali nasab berada jauh dari tempat pernikahan (masafatul qasri) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 2 ayat (4), tetapi Tergugat I/Turut Terbanding I tidak pernah menghubungi Penggugat/Terbanding selaku wali nasab dan sesuai dengan Pedoman PPN yang diterbitkan oleh Departemen Agama tahun 1994 halaman 34, bahwa di zaman modern dewasa ini, meskipun jarak masafatul qasri telah terpenuhi, untuk akad nikah wali perlu diberitahukan terlebih dahulu ; Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas, dapat disim-

pulkan bahwa majelis hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan fakta tersebut dalam perkara a quo, majelis hakim tingkat banding berpendapat gugatan pembatalan nikah yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding patut dikabulkan, dan karenanya amar putusan angka 2 pada putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor : 56/Pdt.G/2011/MS-Aceh

: 238 /Pdt.G/2010/MS-Lgs tanggal 19 Januari 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Syafar 1432 Hijriyah harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa berhubung pernikahan Tergugat II/Turut Terbanding II dengan Tergugat III/Pembanding dibatalkan, maka Kutipan Akta Nikah Nomor : 1347/14/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ; Menimbang, bahwa pernikahan Tergugat II/Turut Terbanding II dengan Tergugat III/Pembanding telah dinyatakan batal dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1347/14/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka petitum gugatan Penggugat/Terbanding angka (b) dan (d)

tidak

dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan, dengan demikian majelis hakim tingkat banding mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian dan menyatakan tidak dapat menerima selain dan selebihnya ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor : 238/Pdt.G/2010/MS-Lgs tanggal 19 Januari 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Syafar 1432 Hijriyah tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara


untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ; Mengingat pada Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI 

Menerima permohonan banding dari Pembanding ;



Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor : 238 /Pdt.G/2010/MS-Lgs tanggal 19 Januari 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14

Syafar 1432 Hijriyah, sehingga berbunyi sebagai

berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; 2. Membatalkan pekawinan Tergugat II dengan Tergugat III yang dilangsungkan pada tanggal 30 September 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ; 3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1347/14/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara tidak mempunyai kekuatan hukum ; 4. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; 5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 431.000.- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; 

Menghukum Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Sya’ban 1432 Hijriyah oleh kami M. Ridwan Siregar, SH

Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua

Majelis, Drs. Baidhowi HB. SH. dan Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Nasir sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Drs. BAIDHOWI HB. SH.

M. RIDWAN SIREGAR, SH.

Drs. H. ABD. HAMID PULUNGAN, SH. MH. Panitera Pengganti, M. N A S I R Perincian Biaya Banding : 1. Materai ............................................ Rp.

6.000,-

2. Redaksi .......................................... Rp.

5.000,-

3. Leges .............................................. Rp.

5.000,-

4. Biaya Proses ................................... Rp.134.000,J u m l a h ....................................... Rp. 150.000,------------------------------(seratus lima puluh ribu rupiah)----------------------------


ms-aceh

Recommend Documents