PUTUSAN Nomor 104/Pdt.G/2013/MS-Aceh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Banda Aceh. Dalam hal ini
telah memberi
kuasa kepada Kadri
Sufi, S.H dan Ramli Husen, SH keduanya Advokat /Kunsultan Hukum Ramli Husen, SH & Associates beralamat di Jl. Cut Meutia No. 20 Lt – II Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret
2013
Mahkamah
yang
didaftarkan
di
Syar’iyah
Banda
Aceh
Kepaniteraan Nomor
:
MS/I/SK/20/2013 tanggal 26 Maret 2013 dahulu sebagai Pelawan sekarang Pembanding ; melawan TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memilih alamat dan memberi kuasa kepada
FATCHULLAH,
SH,
Advokat-Konsultan
Hal 1 dari 9 hal Put No. 104/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Hukum, beralamat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum FATCHULLAH, S.H & REKAN di Jalan Tgk. Chik Pante Kulu Lt.II No.5 Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor MS/I/SK/32/2013 tanggal 24 April 2013, dahulu sebagai Terlawan
sekarang sebagai
Terbanding ; Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ; Telah
mempelajari
berkas
perkara
dan
semua
surat
yang
berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUKPERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 09/Pdt.G/2013/MS-Bna tanggal 23 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1434 H (putusan verzet) yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/semula Tergugat dapat diterima. 2. Menyatakan
perlawanan
terhadap
putusan
verstek
Nomor
09/Pdt.G/2013/MS-Bna tanggal 27 Februari 2013 tepat dan beralasan. 3. Menyatakan
perlawanan
yang
diajukan
Pelawan/Tergugat
adalah
perlawanan yang benar. 4. Membatalkan putusan verstek tersebut, dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 5. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING); Hal 2 dari 9 hal Put No. 104/Pdt.G/2013/MS-Aceh
6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariah Banda Aceh untuk mengirim satu eksamplar salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata (tempat domisili Penggugat dan Tergugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Baru (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat /Terlawan selain dan selebihnya. 8. Menyatakan
gugatan balik (rekonvensi) Pelawan/semula Tergugat tidak
dapat diterima; 9. Menghukum Pelawan/Tergugat membayar biaya
dalam pemeriksaan
perkara Verzet sebesar Rp. 161,000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah). Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo telah menjatuhkan putusan verstek Nomor : 09/Pdt.G/2013/MS-Bna tanggal 27 Pebruari 2013 M bertepatan dengan tanggal 16
Rabiul Akhir 1434 H yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan ; 2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek ; 3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING); 4. Menetapkan objek dibawah ini adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat berupa : -
1 (satu) petak tanah seluas 120 M² beserta 1 (satu) unit rumah tipe 36 yaitu rumah bantuan Budha Suci untuk korban tsunami di atasnya sesuai Hal 3 dari 9 hal Put No. 104/Pdt.G/2013/MS-Aceh
SHGB Nomor : 213/2006 dan NIB Nomor : 02229, yang terletak di Perumahan Budha Suci Kota Banda Aceh, dengan batas-batasnya : - Utara dengan jalan ; - Timur dengan rumah ; - Selatan dengan rumah ; - Barat dengan rumah ; 5. Membagi harta bersama pada diktum 4 diatas
½
(setengah)
bagian
untuk Penggugat dan ½ (setengah) lagi untuk Tergugat ; 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (setengah) menjadi hak Penggugat atas
bagian yang
harta bersama tersebut tanpa ada ikatan
apapun dengan pihak ketiga lainnya dan terbebas dari beban hipotik serta setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak dapat dijalankan secara in natura maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan dari hasil pelelangan tersebut akan dibagi kepada Penggugat ½ (setengah) bagian dan kepada Tergugat ½ (setengah) bagian; 7. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariah Banda Aceh untuk mengirim satu eksamplar salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata (tempat domisili Penggugat dan Tergugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Baru (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 8. Menghukum
Penggugat
untuk
membayar
biaya
perkara
sebesar
Rp.291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh bahwa Pelawan/Pembanding PEMBANDING Hal 4 dari 9 hal Put No. 104/Pdt.G/2013/MS-Aceh
pada tanggal 31 Oktober 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap
Putusan
Mahkamah
Syar’iyah
Banda
Aceh
Nomor
:
09/Pdt.G/2013/MS-Bna (putusan verzet) tanggal 23 Oktober 2013 yang tersebut diatas, permohonan banding itu telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Nopember 2013 ; Memperhatikan surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor : 09/Pdt.G/2013/MS-Bna tangga 06 Desember 2013 yang menerangkan bahwa Pembanding sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pernyataan bandingnya tidak mengajukan memori banding kepada Kepaniteraan Mahkamah Sya’iyah tersebut ; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih di dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding
a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan
pertimbangan dan pendapatnya sebagaimana uraian narasi berikut ini ; Menimbang, bahwa pada peradilan tingkat pertama (putusan verstek) Penggugat
di dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan
perceraian terhadap suaminya dengan alasan perselisihan/pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin di damaikan lagi. Selain itu, Penggugat juga menggugat harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan ; Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
telah
melaksanakan proses persidangan dan selanjutnya telah mempertimbangkan Hal 5 dari 9 hal Put No. 104/Pdt.G/2013/MS-Aceh
dan memutus perkara
a quo sebagaimana yang terurai di dalam Putusan
Nomor : 09/Pdt.G/2013/MS-Bna tanggal 27 Pebruari 2013 M ; Menimbang, bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap putusan tersebut di dalam diktum point 1 yaitu tentang pernyataan ketidak hadiran Pelawan/Pembanding dipersidangan. Bahwa relaas pemanggilan Pembanding disampaikan melalui Geuckik Gampong Lamteh bukan pada Geuckik Panteriek, sebagai Desa/Gampong tempat tinggal Pelawan/Pembanding ; Menimbang,
bahwa
terhadap
keberatan
tersebut
tidak
dapat
dibenarkan karena Jurusita Pengganti Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh telah tepat dan benar di dalam penyampaian relaas pemanggilan, sesuai dengan Relaas Panggilan tanggal 25 Januari 2013, Relaas Panggilan tanggal 7 Pebruari 2013 dan Relaas Pemanggilan tanggal 13 Pebruari 2013 ; Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding keberatan terhadap dktum point 4 dan point 5 putusan verstek tersebut karena objek tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat ; Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan objek
a quo
karena kabur, harus dinyatakan tidak dapat diterima, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, karena suatu gugatan harus jelas dan rinci; hal ini didukung oleh ketentuan ibarat Kitab Al- Bajury juz : II hal 230 yang berbunyi :
و َشتزط لكل د عىي ان تكى ن مفصلة بأن َفصل فُه ا لمد عٍ ما َد عُه > ۲۳۰ : ۲ : ٌ< البا جىر Artinya : Gugatan harus diajukan dengan terperinci, yaitu Penggugat memerinci secara jelas tentang identitas objek gugatannya ; Hal 6 dari 9 hal Put No. 104/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Menimbang, bahwa Pelawan didalam posita Surat Perlawanannya, disamping mengajukan keberatan terhadapa putusan verstek, mengajukan pula gugatan harta bersama selain dari apa yang digugat oleh Terlawan/Terbanding, namun tidak ada permintaan di dalam petitum ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan
dan memutus
gugatan Pelawan/Pembanding dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, apa yang telah dipertimbangkan dan diputus tersebut telah tepat dan benar dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut relevan dengan ibarat Kitab
Al- Muhazzab jilid
II, hal 319 yang
berbunyi :
> ۳۱۹ : ۲ : وال َحكم ٳال بمطا لبة ا لمدعً < ا لمهذ ب Artinya : Hakim tidak boleh mengabulkan suatu petitum kecuali apabila ada permintaan. Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor : 09/Pdt.G/2013/MS-Bna tanggal 23 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1434 H (putusan verzet) cukup alasan untuk dikuatkan ; Menimbang, bahwa sesuai dengan
Pasal 89 (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ; Hal 7 dari 9 hal Put No. 104/Pdt.G/2013/MS-Aceh
MENGADILI Menerima permohonan banding Pembanding ; Meguatkan
Putusan
Mahkamah
Syar’iyah
09/Pdt.G/2013/MS-Bna tanggal 23 Oktober
Banda
2013 M
Aceh
Nomor
bertepatan dengan
tanggal 18 Dzulhijjah 1434 H ; Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 M bertepatan dengan
tanggal 27 Shafar
1435
H, oleh kami
Drs. H. Abdul Mu’in A.
Kadir, S.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. S. Syekhan
Al Jufri
dan
Drs. Chotman Jauhari, M.H.
masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dibantu
oleh Nyak Widin, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-
Hakim Anggota
Ketua Majelis
dto
dto
Drs. H. S. Syekhan Al Jufri
Drs H. Abdul Mu’in A. Kadir, S.H
dto Drs. Chotman Jauhari, M.H Panitera Pengganti dto Nyak Widin, S.H., M.H
Perincian biaya banding : 1. Biaya Materai
Rp.
6.000,Hal 8 dari 9 hal Put No. 104/Pdt.G/2013/MS-Aceh
2. Biaya Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Biaya Leges
Rp.
3.000,-
4. Biaya proses
Rp. 136.000,-
Jumlah
Rp.150.000,-
---------------( Seratus lima puluh ribu rupiah ----------------Untuk salinan yang sama bunyinya, Banda Aceh, 31 Desember 2013 PANITERA MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH
DRS. H. SYAMSIKAR
Hal 9 dari 9 hal Put No. 104/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Perincian biaya banding : 5. Biaya Materai
Rp.
6.000,-
6. Biaya Redaksi
Rp.
5.000,-
7. Biaya Leges
Rp.
3.000,-
8. Biaya proses
Rp. 136.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
------------------ ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) -----------------
Untuk salinan yang sama bunyinya, Banda Aceh, 04 Oktober 2013 WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH
DRS. MUHAMMAD YUSUF, S.H.
Hal 10 dari 9 hal Put No. 104/Pdt.G/2013/MS-Aceh
