MS-Aceh

P U T U S A N

.

Nomor : 99/Pdt.G/2011/MS-Aceh BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang mengadili perkara waris pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : SRI WAHYUNI binti M. ATAN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Syiah Kuala Lr. III Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dahulu Penggugat sekarang Pembanding; Melawan : 1. ROSFINAR binti CUT UBIT, umur 56 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Iskandar Muda (samping Toko Martunis) Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dahulu Tergugat I sekarang Terbanding I; 2. ZULNAIDI bin M. AMIN, umur 37 tahun, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Singgah Mata I (Toko Armada Motor), Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dahulu Tergugat II sekarang Terbanding II; 3. SILVA MAIDI bin M.AMIN, umur 34 tahun, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Iskandar Muda (samping Toko Martunis) Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dahulu Tergugat III sekarang Terbanding III;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor : 99/Pdt.G/2011/MS-Aceh

4. ROMI DELIADA bin M. AMIN, umur 31 tahun, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Iskandar Muda (samping Toko Martunis) Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dahulu Tergugat IV sekarang Terbanding IV; 5. YULIANDA YANI binti M. AMIN, umur 28 tahun, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Sultan Alaidinsyah No. 31 Armada Afra Gampong Lambagang, Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat V sekarang Terbanding V; 6. DENI HILMANSYAH bin M. AMIN, umur 26 tahun, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Iskandar Muda (samping Toko Martunis) Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dahulu Tergugat VI sekarang Terbanding VI; 7. NOVA RIZKAN bin M. AMIN, umur 23 tahun, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Iskandar Muda (samping Toko Martunis) Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dahulu Tergugat VII sekarang Terbanding VII; Dalam hal ini Terbanding III sampai Terbanding VII diwakili oleh Terbanding I dan Terbanding II berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 21 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah

Meulaboh

dengan

Register

Nomor

:

06/SK/201/MS-Mbo tanggal 24 Februari 2011; Mahkamah Syar’iyah Aceh ; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;


TENTANG DUDUKPERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Nomor: 18/Pdt.G/2011 /MS-Mbo tanggal 5 Mei 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menerima eksepsi Tergugat-tergugat; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on vankelijk Verklaard); 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Meulaboh bahwa Pembanding pada tanggal 18 Mei 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Nomor : 18/Pdt.G/2011/MS-Mbo tanggal 5 Mei 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 12 Juli 2011; Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 10 Juni 2011 dan kontra memori banding tanggal 25 Juli 2011 yang diajukan oleh pihak berperkara; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;


Menimbang, bahwa Pembanding sesuai dengan memori bandingnya tanggal 10 Juni 2011, intinya keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Nomor : 18/Pdt.G/2011/MS-Mbo tanggal 5 Mei 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut ; -

bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Meulaboh dalam memberikan pertimbangan hukum tentang bukti (P.1) berupa Duplikat Akta Nikah antara Pembanding dengan M. Amin bin Abdullah yang menyatakan bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai bukti adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena Majelis Hakim telah melakukan penilaian melampaui batas sebelum pihak para Terbanding membuktikan sebaliknya karena secara hukum acara Hakim tidak bebas untuk melakukan penilaian terhadap bukti otentik;

-

bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Meulaboh telah salah dan keliru mengabulkan Eksepsi para Terbanding, karena Eksepsi para Terbanding bukan menyangkut kewenangan mengadili yang dapat dengan segera mengabulkannya tanpa menunggu putusan akhir;

-

bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Meulaboh dalam pertimbangannya tentang status M. Amin bin Abdullah dalam bukti (P.1) bukanlah kesalahan yang dapat dibebankan kepada Pembanding karena hal itu menyangkut dengan identitas yang merupakan mutlak tanggung jawab subjektif yang melekat pada M. Amin bin Abdullah semasa hidupnya, dan status Pembanding secara yuridis sah sebagai isteri, dengan demikian tidak ada alasan gugatan Pembanding dinyatakan Error In Persona;


Menimbang, bahwa Terbanding sesuai dengan kontra memori bandingnya tanggal 25 Juli 2011, pada pokoknya tetap mempertahankan isi putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh tersebut; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding dan setelah mempelajari putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Nomor : 18/Pdt.G/2011/MS-Mbo tanggal 5 Mei 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, majelis hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan seperti di bawah ini; Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan dari hasil pemeriksaan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara ini, majelis hakim tingkat banding telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut : -

bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan Pembanding dan para Terbanding secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 ayat (1) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun pada akhirnya ternyata tetap tidak berhasil (vide berita acara persidangan tanggal 10 Maret 2011);

-

bahwa M. Amin bin Abdullah telah menikah lagi dengan Pembanding (poligami) tanpa ada izin dari Terbanding I selaku isteri pertama M. Amin bin Abdullah (vide berita acara persidangan tanggal 21 April 2011 dan sesuai dengan bukti P.1); Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Pembanding dalam

memori bandingnya dapat dipertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa tentang penilaian majelis hakim tingkat pertama terhadap bukti P.1 berupa Duplikat Akta Nikah antara Pembanding dengan M. Amin bin Abdullah dinyatakan ditolak, tetapi majelis hakim


tingkat pertama memberikan penilaian terhadap bukti tersebut dengan menyatakan berdasarkan bukti P.1 ternyata status M. Amin bin Abdullah ketika menikah dengan Pembanding adalah jejaka dan Pembanding adalah isteri pertama M. Amin bin Abdullah; Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat, bahwa menurut hukum apabila bukti secara formil telah dinyatakan ditolak, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding terhadap eksepsi para Terbanding yang dikabulkan majelis hakim tingkat pertama dapat dibenarkan oleh majelis hakim tingkat banding, oleh karena para Terbanding tidak ada mengajukan eksepsi, karenanya diktum putusan nomor 1 dalam perkara a quo melebihi tuntutan Pembanding dan harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap penilaian majelis hakim tingkat pertama tentang status M. Amin bin Abdullah berdasarkan bukti P.1 dapat diterima oleh majelis hakim tingkat banding, oleh karena majelis hakim tingkat pertama memberikan penilaian terhadap bukti P.1 dengan menyatakan Pembanding adalah isteri pertama M. Amin bin Abdullah, padahal bukti P.1 telah dinyatakan ditolak, lagi pula apabila dinyatakan Pembanding adalah isteri pertama M. Amin bin Abdullah, maka Pembanding adalah ahli waris M. Amin bin Abdullah; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dikesampingkan dan majelis hakim


tingkat banding akan memberikan pertimbangan hukum sendiri seperti di bawah ini; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara a quo, majelis hakim tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formal surat gugat Penggugat/Pembanding sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan bukti P.1, bahwa M. Amin bin Abdullah telah menikah lagi (poligami) dengan Pembanding tanpa izin dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah; Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah tidak mempunyai kekuatan hukum (vide Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini berarti, menurut hukum Pembanding bukanlah isteri M. Amin bin abdullah, oleh karenanya Pembanding bukanlah orang yang mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat para Terbanding karena Pembanding tidak memiliki persona standi in judicio dalam perkara a quo dan gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat gugatan Penggugat /Pembanding

dinyatakan

tidak

dapat

diterima

(Niet

Ontvankelijk

Verklaard); Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Nomor : 18/Pdt.G/2011/MS-Mbo tanggal 5 Mei 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir


1432 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar dalam putusan ini; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding; Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini; MENGADILI 

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



Membatalkan putusan

Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Nomor :

18/Pdt.G/2011/MS-Mbo tanggal 5 Mei 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah; Dan dengan mengadili sendiri : 

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);



Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa’dah 1432 Hijriyah, oleh

kami M. Ridwan Siregar, SH, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Baidhowi HB, SH dan Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada


hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Zakiah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota :

Drs. BAIDHOWI HB, SH

Ketua Majelis,

M. RIDWAN SIREGAR, SH

Drs. H. ABD. HAMID PULUNGAN, SH. MH Panitera Pengganti,

Dra. ZAKIAH Perincian Biaya Banding : 1. Materai ............................................ Rp.

6.000,-

2. Redaksi .......................................... Rp.

5.000,-

3. Leges .............................................. Rp.

5.000,-

4. Biaya Proses ................................... Rp.134.000,J u m l a h ....................................... Rp. 150.000,------------------------------(seratus lima puluh ribu rupiah)--------------------------


MS-Aceh

Recommend Documents