MS-Aceh

P U T U S A

N

Nomor 39/Pdt.G/2014/MS-Aceh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara : PEMBANDING, tempat/tanggal lahir, Durung, 1 Mei 1960, agama Islam, pendidikan

SD,

Pekerjaan

Dagang,

tempat

tinggal

Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding. melawan TERBANADING, tempat/tgl lahir, Durung, 7 Pebruari 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding. Mahkamah Syari’yah tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Nomor 142/Pdt.G/2013/MS-Bna., tanggal 26 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in sughra dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ; 3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh untuk mengirim satu eksemplar salinan putusan yang telah berkuatan hukum tetap masingmasing

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Mesjid Raya (tempat kediaman para pihak) dan kepada PPN/KUA Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah). Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 April Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 39 /Pdt.G/2014/MS-Aceh

2014, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 April 2014; Telah membaca surat keterangan Panitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Nomor 142/Pdt.G/2013/Ms-Bna, tanggal 16 Mei 2014, bahwa Tergugat/Pembanding sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah pernyataan permohonan banding, tidak mengajukan memori banding; Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 April 2014. Tergugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding pada tanggal 05 Mei 2014, sedangkan Penggugat/Terbanding pada tanggal 08 Mei 2014; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo terhadap alat-alat bukti dan saksi - saksi di tingkat pertama, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 142/Pdt.G/2013/MS-Bna, tanggal 26 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1435 Hijriyah sebagai berikut ; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/ Pembanding yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya menjelaskan antara lain sebagai berikut : -

Bahwa sejak awal perkawinan, kehidupan rumah tangga

Penggugat/ Terbanding

dengan Tergugat/Pembanding tidak berlangsung harmonis dan bahagia, bahkan pernah terjadi perselisihan dan percekcokan yang mengakibatkan Tergugat/Pembanding pulang ke rumah orang tuanya. Perselisihan seringkali terjadi, dalam perselisihan tersebut antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hanya damai sekitar 2 (dua) hari sampai dengan seminggu kemudian ribut lagi.

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 39 /Pdt.G/2014/MS-Aceh

-

Bahwa sejak tahun 2011 antara Pengguggat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pisah ranjang sampai dengan saat sekarang ini.

-

Bahwa pada bulan Februari 2013 Tergugat/Pembanding sudah kawin lagi dengan seorang perempuan tanpa persetujuan Penggugat/Terbanding; Menimbang, bahwa keterangan para saksi baik saksi Penggugat/ Terbanding maupun

saksi

Tergugat/Pembanding

menjelaskan

bahwa

kehidupan

rumah

tangga

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada awalnya dalam keadaan aman dan damai tetapi akhir-akhir ini kehidupan rumah tangganya terjadi perselisihan dan percekcokan, akibatnya Tergugat/Pembanding pada bulan Februari 2013 kawin lagi dengan seorang perempuan; Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah diupayakan damai melalui mediasi serta juga didamaikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh selama proses persidangan berlangsung, namun usaha damai tersebut tidak berhasil; Menimbang, bahwa perselisihan

tersebut selain telah diupayakan damai, juga

ternyata antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah ranjang lebih kurang selama dua tahun yaitu sejak awal tahun 2011 sampai dengan saat gugatan diajukan ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah sedemikian rupa tanpa perlu dipersoalkan lagi siapa penyebabnya, sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin lagi dicapai sebagaimana dikehendaki dalam Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974. Menimbang, bahwa berpisahnya ranjang yang sudah mencapai dua tahun lebih antara Pengugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding membuktikan telah terjadi perselisihan antara keduanya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa “Suami isteri yang telah pisah ranjang atau berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding

sudah

terbukti

dan

alasan

perceraian

yang

didalilkan

oleh

Penggugat/Terbanding telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 142/Pdt.G/2013/MS-Bna. tanggal 26 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1435 Hijriyah sudah cukup alasan untuk dikuatkan ;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 39 /Pdt.G/2014/MS-Aceh

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai yang diajukan dengan alasan Pasal 19 huruf (f) tidak diperbolehkan dialihkan menjadi perkara syiqaq, gugatan cerai dengan alasan syiqaq harus dibuat sejak awal perkara diajukan; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara ex officio Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan

kepada

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara’ yang berhubungan dengan perkara ini; MENGADILI  Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;  Menguatkan putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 142/Pdt.G/2013/MSBna., tanggal 26 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1435 Hijriyah; 

Membebankan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Mahkamah Syar’iyah Aceh

Hakim

pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 Miladiyah

bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABD MANNAN HASYIM,S.H.,M.H., Ketua Majelis Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, S.H., dan Drs. H. MUHTADI, M.H., Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1435 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan

A. HADI SYAMAUN, SH.,

sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS dto Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H. HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 39 /Pdt.G/2014/MS-Aceh

dto

dto

Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, S.H.

Drs. H. MUHTADI, M.H.

PANITERA PENGGANTI dto A. HADI SYAMAUN, SH.

Perincian biaya perkara : 1. Materai Rp. 6.000,2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,3. Biaya Leges Rp. 3.000,4. Biaya Proses Rp. 136.000,Jumlah Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya Banda Aceh, 18 Juni 2014. PANITERA MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH dto

Drs. H. SYAMSIKAR

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 39 /Pdt.G/2014/MS-Aceh